Buku Koperasi dan UMKM, Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan

Koperasi dan UMKM
Basis Kekuatan Ekonomi
Rakyat Penopang
Pertumbuhan

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang
terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku
terhadap:
i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan
peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian
ilmu pengetahuan;
iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran,
kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan
ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang
memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin
pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
Sanksi Pelanggaran Pasal 113
1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Basis Kekuatan Ekonomi
Rakyat Penopang
Pertumbuhan
Prof. Dr. Lia Amalia., SE., MM.
Ir. H. Deddy Supriady Bratakusumah, BE. MURP. M.Sc, PhD
Koperasi dan UMKM

Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Prof. Dr. Lia Amalia., SE., MM. dan Ir. H. Deddy Supriady Bratakusumah, BE. MURP.
M.Sc, PhD
Editor :
Aysha Aulia Amril
Desainer:
Fenilda Junica Mutiara
Sumber :
www.mitracendekiamedia.com
Penata Letak:
Aysha Aulia Amril
Proofreader :
Tim Mitra Cendekia Media
Ukuran :
xvi, 455 hlm., 15,5x23 cm
ISBN :
Cetakan Pertama :
Desember 2022
Hak Cipta 2022, pada Prof. Dr. Lia Amalia., SE., MM. dan Ir. H. Deddy Supriady Bratakusumah,
BE. MURP. M.Sc, PhD
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Anggota IKAPI: 022/SBA/20
PENERBIT MITRA CENDEKIA MEDIA
Kapalo Koto No. 8, Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok
Sumatra Barat – Indonesia 27361
HP/WA: 0812-7574-0738
Website: www.mitracendekiamedia.com
E-mail: mitracendekiamedia@gmail.com

vi Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi…
BAB 4 ORGANISASI KOPERASI
a. Pendahuluan | 95
b. Definisi Koperasi | 100
BAB 5 ANALISIS GERAKAN KOPERASI DI BERBAGAI NEGARA
a. Gagasan dan Gerakan Koperasi di Eropa | 129
b. Gagasan dan Gerakan Koperasi di Selandia Baru dan
Australia | 138
c. Gagasan dan Gerakan Koperasi di Amerika | 190
d. Gagasan dan Gerakan Koperasi di Afrika | 195
e. Gagasan dan Gerakan Koperasi di Asia | 197
f. Gagasan dan Gerakan Koperasi di Indonesia | 158
BAB 6 BISNIS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
a. Bisnis UMKM | 183
b. Karakteristik UMKM | 191
c. Peluang dan Kendala | 195
d. Bisnis UMKM Pilihan | 202
BAB 7 PROFIL BISNIS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
a. Profil Bisnis UMKM Sektor Perdagangan | 207
b. Profil Bisnis UMKM Sektor Usaha Jasa | 225
c. Profil Bisnis UMKM Sektor Industri Pengolahan |239
d. Profil Bisnis UMKM Sektor Industri Pertanian | 246
e. Profil Bisnis UMKM Sektor Perkebunan | 259
f. Profil Bisnis UMKM Sektor Peternakan | 274
g. Profil Bisnis UMKM Sektor Perikanan | 285
BAB 8 MANAJEMEN RESIKO UMKM
a. Etika dan Etika Bisnis | 303
b. Risiko Bisnis UMKM | 315

ix
DAFTAR PUSTAKA | 427
PROFIL PENULIS | 453
BAB 9 PEMBERDAYAAN UMKM
a. Dasar Pemikiran Pemberdayaan UMKM | 327
b. Berbagai Masalah dalam UMKM | 331
c. Alternatif Pembinaan Koperasi dan UMKM | 343
d. Strategi Penguatan Koperasi dan UMKM | 348
BAB 10 EKONOMI KERAKYATAN DAN SISTEM PEREKONOMIAN
a. Penguatan Ekonomi Indonesia | 356
b. Ekonomi Kerakyatan, Sistem Perekonomian dalam
Koperasi dan UMKM | 357
c. Politik Ekonomi dalam Memberdayakan Koperasi dan
UKM | 364
d. Koperasi dan UMKM sebagai Kekuatan Ekonomi
Kerakyatan | 372
BAB 11 KOPERASI DAN UMKM SEBAGAI BASIS KEKUATAN
EKONOMI RAKYAT
b. Peran Koperasi dalam Perekonomian Nasional | 385
c. Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional | 393
BAB 12 KOPERASI DAN UMKM SEBAGAI BASIS KEKUATAN
EKONOMI RAKYAT
a. Pengertian Perdagangan Internasional dan Global | 411
b. Ciri-ciri Khas Tiap Dekade Perusahaan Internasional |
418
c. Upaya Integrasi Global Koperasi dan UMKM Indonesia |
421
d. Hambatan UMKM Dalam Menerapkan e-Business | 424

x Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi…

xi
Tabel 1.1 Arti Lambang Koperasi Lama | 18
Tabel 2.1 Jumlah Pengusaha Anggota Koperasi dan
UMKM Tahun 2006 | 36
Tabel 2.2 Perbedaan Berbagai Aliran Koperasi
Berdasarkan Peran dan Fungsi serta Hubungannya dengan
Negara | 44
Tabel 2.3 Gagasan, Prinsip, dan Praktik Koperasi | 48
Tabel 5.1 Koperasi Italia yang masuk ICA | 137
Tabel 5.2 Lima Besar Koperasi Non Keuangan di
Kanada | 167
Tabel 6.1 Sembilan Penggolongan Utama | 192
Tabel 6.2 Karakteristik UMKM dan Usaha Besar | 196
Tabel 6.3 Kriteria UMKM &Usaha Besar Berdasarkan
Aset dan Omset | 198
Tabel 6.4 Aspek Lingkungan Strategis | 203
Tabel 6.5 Produk Domestik Bruto Menurut Sektor
Usaha 2010 – 2011 106 | 276
Tabel 7.1 Kebutuhan Daging di Indonesia | 307
DAFTAR TABEL

xii Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi…
Tabel 8.1 Ragam Risiko Etika dan Kaitan Dengan
Stakeholder | 312
Tabel 8.2 Risiko Murni | 313
Tabel 8.3 Risiko Spekulatif | 329
Tabel 9.1 Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan
Pedesaan | 329
Tabel 9.2. Persentase Status Badan Hukum UMKM | 339
Tabel 9.3. Program Pengembangan UMKM dengan
Pendekatan Cluster | 349
Tabel 10.1 Perkembangan Unit Usaha Menurut Skala
Usaha Tahun 2008 sampai tahun 2012 | 382
Tabel 11.1 Perkembangan Tenaga Kerja Menurut Skala
Usaha |386
Tabel 11.2 Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet
| 396
Tabel 11.3 Karakteristik-Karakteristik Utama UMKM |
406
Tabel 12.1 Tipologi Perusahaan | 416

xiii
Gambar 1.1 Lambang Koperasi (Lama) | 17
Gambar 1.2 Lambang Koperasi (Baru) | 22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi | 100
Gambar 6.1 Lingkungan Strategis UMKM | 199
Gambar 7.1 Rangkaian Aktivitas Bisnis Perdagangan | 207
Gambar 7.2 Sektor Perdagangan Umum | 208
Gambar 7.3 Bisnis Penyalur | 209
Gambar 7.4 Skema Rantai Nilai Bisnis Sektor Perdagangan
| 216
Gambar 7.5 Rantai Nilai Bisnis | 230
Gambar 7.6 Bisnis Jasa Pengiriman Barang | 236
Gambar 7.7 Kontribusi Empat Sektor Industri Terhadap
PDB Tahun 2012 | 241
Gambar 7.8 Rantai Nilai Bisnis Industri Pengolahan | 243
Gambar 7.9 Skema Jalur Pemasaran Industri Pengolahan |
244
Gambar 7.10 Rantai Nilai Bisnis Sektor Pertanian | 254
Gambar 7.11 Bisnis Sektor Perkebunan | 259
DAFTAR GAMBAR

xiv Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi…
Gambar 7.12 Rantai Nilai Bisnis Perkebunan 264
Gambar 7.13 Rantai Bisnis Sektor Peternakan | 279
Gambar 7.14 Kompleksitas Usaha Ikan Laut Tangkap | 291
Gambar 7.15. Rantai Nilai Bisnis Ikan Laut Tangkap | 291
Gambar 7.16. Rantai Nilai Bisnis Budidaya Ikan Air Tawar |
299
Gambar 8.1 Tahapan Identifikasi dan Penilaian Risiko | 311
Gambar 8.2 Pengukuran Risiko | 319

xv
Grafik 6.1. Perkembangan Usaha Besar dan UMKM
Tahun 2011 – 2012 | 184
Grafik 6.2. Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar
Tahun 2011-2012 |185
Tahun 2011-2012 | 185
Grafik 6.4. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Usaha Besar Tahun 2011-2012 | 186
Tahun 2011-2012 186
Grafik 6.6. Perkembangan Jumlah UMKM Menurut
Sektor Ekonomi Tahun 2011 | 190
Grafik 7.1 Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor
Perdagangan atas dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2011 |
210
Grafik 7.2 Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor
Perdagangan atas dasar Harga Konstant Tahun 2010 – 2011
| 211
DAFTAR GRAFIK

xvi Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi…

xvii
Dalam konteks Sistem Perekonomian Indonesia memiliki
kekhususan, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi UUD
1945. Para pendiri Indonesia secara tegas menyatakan bahwa
sistem ekonomi Indonesia adalah sistem yang mendasarkan pada
Ekonomi Kerakyatan. Ini artinya, Sistem Perekonomian
Indonesia berbeda dengan sistem perekonomian yang diterapkan
di negara lain.
Sistem Perekonomian Indonesia mengamanatkan bahwa
derap langkah perekonomian harus dijalankan oleh Tiga Pilar,
yakni; (1) Negara, melalui Badan Usaha Milik Negara, (2)
Swasta, melalui Perusahaan, dan (3) Rakyat, melalui Koperasi.
Nyatanya pilar-pilar perekonomian Indonesia yang dicanangkan
oleh para Sesepuh Bangsa ternyata diadopsi dalam Paradigma
Governance yang diterapkan secara Global. Artinya kita harus
bersyukur memiliki Sesepuh Bangsa yang sangat visioner.
Di dalam perjalanannya terbukti bahwa berbagai krisis
Ekonomi yang menerpa dunia, dampak negatifnya sangat minim
bagi perekonomian Indonesia. Kenapa demikian, karena
Indonesia memiliki ketahanan dari Tiga Pilar pelaku ekonomi.
Yang mengajukan, bahwa dalam di dalam masa krisis, Pilar yang
tahan banting dan tetap eksis adalah Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM).
PRAKATA

xviii Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi…
Karenanya, kami ingin berbagi pengetahuan melalui buku
ini ihwal Koperasi dan UMKM sebagai Basis Kekuatan
Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan. Kami sampaikan
mulai dari filosofi, struktur kelembagaan, sampai dengan profil
dari masing-masing kelompok. Semoga dapat memperkaya
khasanah kepustakaan terkait dengan Koperasi dan UMKM.
Buku ini dapat diterbitkan atas dorongan dan bantuan dari
Universitas Esa Unggul. Untuk itu kami sangat berterima kasih
atas dukungan yang sangat berharga ini. Dan kami mohonkan
maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan
buku ini.
Jakarta, September 2022
Penulis

1
A. Pengertian Koperasi
Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992,
didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan
orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip
koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967
dan UU No. 25 Tahun 1992. Prinsip koperasi di Indonesia
kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia
internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya
penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).
Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung
dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip
Koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar
dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki
dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Koperasi
bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi
anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung
dengan koperasi. Dari pengertian di atas dapat diuraikan
sebagai berikut:
BAB 1
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH

2 Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi…
a) Asosiasi orang-orang.
Artinya, Koperasi adalah organisasi yang terdiri dari
orang-orang yang terdiri dari orang-orang yang merasa
senasib dan sepenanggungan, serta memiliki
kepentingan ekonomi dan tujuan yang sama.
b) Usaha bersama.
Artinya, Koperasi adalah badan usaha yang tunduk pada
kaidah-kaidah ekonomi yang berlaku, seperti adanya
modal sendiri, menanggung risiko, penyedia agunan,
dan lain-lain.
c) Manfaat yang lebih besar.
Artinya, Koperasi didirikan untuk menekan biaya,
sehingga keuntungan yang diperoleh anggota menjadi
lebih besar.
d) Biaya yang lebih rendah.
Dalam menetapkan harga, Koperasi menerapkan
aturan, harga sesuai dengan biaya yang sesungguhnya,
ditambah komponen lain bila dianggap perlu, seperti
untuk kepentingan investasi.
Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta pernah
berkata: “bukan Koperasi namanya manakala di dalamnya
tidak ada pendidikan tentang Koperasi.” Menurut UU Nomor
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengertian Koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau
badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya

3
Koperasi dan UMKM
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
1) Prinsip-prinsip Koperasi
Koperasi bekerja berdasarkan beberapa prinsip. Prinsip
ini merupakan pedoman bagi Koperasi dalam
melaksanakan nilai-nilai Koperasi. Keanggotaan
sukarela dan terbuka. Koperasi adalah organisasi yang
keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua
orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya, dan
bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa
membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik,
atau agama. Pengawasan oleh anggota secara
demokratis. Koperasi adalah organisasi demokratis yang
diawasi oleh anggotanya, yang secara aktif menetapkan
kebijakan dan membuat keputusan laki-laki dan
perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas
bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Dalam
Koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama
(satu anggota satu suara) dikelola secara demokratis.
Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota
menyetorkan modal mereka secara adil dan melakukan
pengawasan secara demokratis. Sebagian dari modal
tersebut adalah milik bersama. Bila ada balas jasa
terhadap modal, diberikan secara terbatas. Anggota
mengalokasikan SHU untuk beberapa atau semua dari
tujuan seperti di bawah ini:

a) Mengembangkan Koperasi. Caranya dengan
membentuk dana cadangan, yang sebagian dari
dana itu tidak dapat dibagikan.
b) Dibagikan kepada anggota. Caranya seimbang
berdasarkan transaksi mereka dengan koperasi.
c) Mendukung keanggotaan lainnya yang
disepakati dalam Rapat Anggota.
d) Otonomi dan kemandirian.
e) Koperasi adalah organisasi otonom dan mandiri
yang diawasi oleh anggotanya. Apabila Koperasi
membuat perjanjian dengan pihak lain, termasuk
pemerintah, atau memperoleh modal dari luar,
maka hal itu harus berdasarkan persyaratan yang
tetap menjamin adanya upaya:
f) Pengawasan yang demokratis dari anggotanya.
g) Mempertahankan otonomi koperasi.
h) Pendidikan, pelatihan dan informasi. Koperasi
memberikan pendidikan dan pelatihan bagi
anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan
karyawan.
Tujuannya, agar mereka dapat melaksanakan tugas
dengan lebih efektif bagi perkembangan Koperasi.
Koperasi memberikan informasi kepada masyarakat
umum, khususnya orang-orang muda dan tokoh-tokoh
masyarakat mengenai hakikat dan manfaat berkoperasi.
Kerja sama antar koperasi. Dengan bekerja sama pada

5
Koperasi dan UMKM
tingkat lokal, regional dan internasional, maka gerakan
Koperasi dapat melayani anggotanya dengan efektif,
dapat memperkuat gerakan Koperasi, serta ada
kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi melakukan
kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya
secara berkelanjutan melalui kebijakan yang diputuskan
oleh Rapat Anggota.
2) Ide Dasar Koperasi
Dalam pengertian yang amat umum, ide adalah suatu
cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita berkoperasi juga
tumbuh dan berkembang dari berbagai ide yang
melandasinya. Ide berkoperasi, telah berkembang jauh
sebelum koperasi itu sendiri berwujud sebagai koperasi.
Ide yang berasal dari berbagai pandangan itu kemudian
melebur ke dalam prinsip-prinsip, asas-asas, atau sendi-
sendi dasar koperasi. Dunia perkoperasian mencatat
nama seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia, Ivan
Emelianoft (1860-1900), yang melarikan diri ke
Amerika, kemudian membuat disertasi doktornya
berjudul: “Economic Theory Of Cooperation”. Buku ini
kemudian menjadi buku teori koperasi yang terkenal.
Demikian juga Paul Lambert, seorang aktivis koperasi di
Eropa, dalam bukunya yang terkenal: “Studies On The
Social Philosophy Of Cooperation” Disadur dari buku
Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia oleh H.M.
Iskandar Soesilo telah mengupas tentang ide dasar

falsafah koperasi yang berangkat dari nilai-nilai kerja
sama. Kerja sama (cooperation), memang bukan hal
yang baru. Bahkan secara universal, mungkin sama
panjangnya dengan sejarah umat manusia itu sendiri.
Sangat mustahil seseorang dapat hidup sendiri. Bergaul,
bersosialisasi dan ber homo homini socius adalah naluri
setiap manusia. Sebagai anggota masyarakat, seseorang
tentu memiliki naluri untuk bekerja sama dan tolong
menolong. Di berbagai belahan dunia akan dengan
mudah dapat ditemukan bentuk-bentuk kerja sama yang
bersifat “gemeinschaft” atau semacam paguyuban.
Antara lain misalnya: perkumpulan tolong menolong,
perkumpulan yang mengurus acara perkawinan,
perkumpulan yang mengurus pembuatan rumah secara
bersama-sama, perkumpulan yang mengurus acara
kematian, perkumpulan persaudaraan dan sebagainya,
yang pada umumnya diikat kuat oleh semangat solid
yang tinggi. Secara teoritis, beberapa ide yang
melandasi lahirnya prinsip-prinsip koperasi antara lain
adalah solidaritas, demokrasi, kemerdekaan, altruisme
(sikap memperhatikan kepentingan orang lain selain
kepentingan diri sendiri), keadilan, keadaan
perekonomian negara dan peningkatan kesejahteraan
(Ima Suwandi, 1980).

7
Koperasi dan UMKM
3) Definisi Koperasi
Calvert memberi definisi tentang koperasi sebagai
organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan
sebagai manusia atas dasar kesamaan untuk mencapai
tujuan ekonomi masing-masing. A. Chaniago memberi
definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan yang
beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang
memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota
dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan
usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah
para anggotanya. Organisasi Buruh Sedunia
(Interactional Labor Organization/ILO), dalam
resolusinya nomor 127 yang dibuat pada tahun 1966,
membuat batasan mengenai ciri-ciri utama koperasi
yaitu:
a) Merupakan perkumpulan orang-orang;
b) Yang secara sukarela bergabung bersama;
c) Untuk mencapai tujuan ekonomi yang sama;
d) Melalui pembentukan organisasi bisnis yang
diawasi secara demokratis dan;
e) Yang memberikan kontribusi modal yang sama dan
menerima bagian risiko dan manfaat yang adil dari
perusahaan di mana anggota aktif berpartisipasi.
Dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi,
terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang
koperasi, antara lain yaitu:

a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang
mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi
yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama
melalui pembentukan perusahaan bersama yang
dikelola dan diawasi secara demokratis;
b. Koperasi adalah perusahaan, di mana orang-orang
berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau
uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan
kebutuhan dan kepentingan ekonomi;
c. Koperasi adalah perusahaan yang harus memberi
pelayanan ekonomi kepada anggota.
4) Nilai-nilai Koperasi
Dalam pernyataan Aliansi Koperasi Sedunia, tahun
1995, tentang jati diri koperasi dirumuskan sebagai
berikut:
a) Koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai:
1) Nilai-nilai organisasi,
2) Menolong diri sendiri,
3) Tanggung jawab sendiri,
4) Demokratis,
5) Persamaan,
6) Keadilan,
7) Kesetiakawanan.
b) Nilai-nilai etis:
1) Kejujuran,
2) Tanggung jawab sosial,

9
Koperasi dan UMKM
3) Kepedulian terhadap orang lain.
5) Beberapa Aliran Koperasi
Beberapa pakar koperasi menengarai adanya beberapa
aliran dalam koperasi, seperti;
a) Aliran Socialist School, yang berkeinginan untuk
menjadikan koperasi sebagai batu loncatan untuk
mencapai sosialisme.
b) Aliran Commonwealth School, yang menginginkan
agar koperasi dapat menguasai kehidupan ekonomi,
dan ini umumnya terjadi di Inggris dan negara-
negara persemakmuran.
c) Aliran Competitive Yardstict School, yang
menginginkan agar tumbuhnya koperasi dapat
berperan sebagai penghilang dampak negatif yang
diakibatkan oleh sistem kapitalisme. Aliran ini
banyak dianut di Swedia, dan merupakan bagian
dari apa yang disebut sebagai Institutional
Economic Balance Theory.
d) Aliran Pendidikan, yang menginginkan hendaknya
koperasi berperan untuk meningkatkan pendidikan
demi tercapainya tujuan peningkatan ekonomi.
e) Aliran Nimes, yang menghendaki agar keberhasilan
koperasi dapat memperbaiki perekonomian semua
golongan.

Beberapa hal pokok yang membedakan koperasi dengan
badan usaha non koperasi. Hal tersebut antara lain
adalah:
a) Koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan
modal sebagaimana perusahaan non koperasi.
b) Kalau di dalam suatu badan usaha lain yang non
koperasi, suara ditentukan oleh besarnya jumlah
saham atau modal yang dimiliki oleh pemegang
saham, dalam koperasi setiap anggota memiliki
jumlah suara yang sama, yaitu satu orang
mempunyai satu suara dan tidak bisa diwakilkan
(one man, one vote, by proxy).
c) Pada koperasi, anggota adalah pemilik sekaligus
pelanggan (owner & user), oleh karena itu kegiatan
usaha yang dijalankan oleh koperasi harus sesuai
dan berkaitan dengan kepentingan atau kebutuhan
ekonomi anggota. Hal yang demikian itu berbeda
dengan badan usaha yang non koperasi. Pemegang
saham tidak harus menjadi pelanggan. Badan
usahanya pun tidak perlu harus memberikan atau
melayani kepentingan ekonomi pemegang saham.
d) Tujuan badan usaha non koperasi pada umumnya
adalah mengejar laba yang setinggi-tingginya.
Sedangkan koperasi adalah memberikan manfaat
pelayanan ekonomi yang sebaik-baiknya (benefit)
bagi anggota.

11
Koperasi dan UMKM
e) Anggota koperasi memperoleh bagian dari sisa basil
usaha sebanding dengan besarnya transaksi usaha
masing-masing anggota kepada koperasinya,
sedangkan pada badan usaha non koperasi,
pemegang saham memperoleh bagian keuntungan
sebanding dengan saham yang dimilikinya.
6) Syarat-syarat Pendirian
Syarat utama mendirikan sebuah koperasi hanya
memerlukan calon pendiri sebanyak minimal 20 orang;
dari dua puluh orang tersebut kemudian dapat menjadi
anggota semua, dan di antara mereka dapat dipilih
menjadi anggota pengurus, maupun anggota pengawas.
Setelah terpenuhi jumlah anggota minimal dan ke semua
anggota telah memahami betul mengenai tujuan
hubungan hukum dan aturan main dalam koperasi yang
hendak mereka dirikan tersebut, maka proses
selanjutnya adalah menuangkan kesepakatan bersama
tersebut ke dalam Anggaran Dasar; yang berbentuk akta
pendirian koperasi. Di dalam Anggaran Dasar tersebut,
para pendiri wajib memuat dan menyatakan sekurang-
kurangnya hal-hal sebagai berikut:
a) Daftar nama pendiri,
b) Nama dan tempat kedudukan koperasi,
c) Maksud dan tujuan serta bidang usaha,
d) Ketentuan mengenai keanggotaan,
e) Ketentuan mengenai rapat anggota,

f) Ketentuan mengenai pengelolaan,
g) Ketentuan mengenai permodalan,
h) Ketentuan mengenai jangka watu berdirinya,
i) Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha,
j) Ketentuan mengenai sanksi.
7) Sejarah Koperasi di Indonesia
Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-
20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang
tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang
sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat,
ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial
yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin
memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya
sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas,
terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang
sama, secara spontan mempersatukan diri untuk
menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. Pada
tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria
Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk
para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh
keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin
menderita karena terjerat oleh lintah darat yang
memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.
Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit
model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut
selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode,

13
Koperasi dan UMKM
seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan
Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman
dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan
Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan,
Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga
para petani perlu dibantu karena mereka makin
menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga
menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi
koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-
lumbung desa yang menganjurkan para petani
menyimpan pada musim panen dan memberikan
pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun
berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi
Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada
waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan,
Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak
dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda
membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank-bank
Desa, rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian
menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah
badan usaha Pemerintah dan dipimpin oleh orang-orang
Pemerintah.
Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat
terlaksana karena:

a) Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non
pemerintah yang memberikan penerangan dan
penyuluhan tentang koperasi.
b) Belum ada Undang-undang yang mengatur
kehidupan koperasi.
c) Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu
menganjurkan koperasi karena pertimbangan
politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh
kaum politik untuk tujuan yang membahayakan
pemerintah jajahan itu.
Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah
mulai memasyarakat, Pemerintah Hindia Belanda
mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang
perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan
Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, kemudian
pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91,
Tahun 1927, yang mengatur perkumpulan-perkumpulan
Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933,
Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Peraturan
Umum Perkumpulan-perkumpulan Koperasi No. 21,
Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya
diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan
hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku
bagi golongan Bumiputra. Diskriminasi pun
diberlakukan pada tataran kehidupan berkoperasi. Pada
tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr.

15
Koperasi dan UMKM
Soetomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi
untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915
dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve
Vereeniging dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe
Cooperatieve. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Islam,
yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan
ekonomi pengusaha-pengusaha Pribumi. Kemudian
pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang
memperjuangkan penyebar luasan semangat koperasi.
Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no.
43 Tahun 1915 sehingga mematikan usaha koperasi
untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang
menduduki Indonesia. Jepang kemudian mendirikan
koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus.
Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat
Jepang untuk mengeruk keuntungan dan
menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia
merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi
di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang
pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan
sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk
Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI)
yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung sebagai
ibukota provinsi, pada saat itu sedang diduduki oleh
tentara Belanda).

8) Fungsi dan peran koperasi Indonesia
Menurut undang-undang No. 25 Tahun 1992, Pasal 4
dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan
antara lain yaitu mengembangkan potensi dan
kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya
mempertinggi kualitas kehidupan manusia,
memperkukuh perekonomian rakyat, mengembangkan
perekonomian nasional, serta mengembangkan
kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.
Koperasi berlandaskan hukum. Koperasi berbentuk
Badan Hukum menurut Undang-undang No.12 Tahun
1967 adalah Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak
sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum
koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai
usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja
koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus
bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum
mengenai organisasi usaha persekutuan, dan sebagainya,
serta hukum dagang dan hukum pajak. Dengan demikian
fungsi Koperasi antara lain adalah:
a) Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan
kesejahteraannya;
b) Membangun sumber daya anggota dan masyarakat;
c) Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota;

17
Koperasi dan UMKM
d) Mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan
masyarakat di lingkungan kegiatan koperasi;
e) Membuka peluang kepada anggotanya untuk
mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi
secara optimal.
Sedangkan peran Koperasi antara lain adalah sebagai:
a) Wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan
berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat
di lingkungannya;
b) Bagian integral dari sistem ekonomi nasional;
c) Pelaku strategis dalam sistem ekonomi rakyat;
d) Wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di
lingkungannya.
9) Lambang
Arti Lambang Koperasi yang sudah tidak digunakan
dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan arti dari lambang pada
Tabel 1.1.
Gambar 1.1 Lambang Koperasi (Lama)

Tabel 1.1 Arti Lambang Koperasi Lama
No. Lambang Arti
1. Gerigi roda/
gigi roda
Upaya keras yang ditempuh secara terus
menerus. Hanya orang yang pekerja keras
yang bisa menjadi calon Anggota dengan
memenuhi beberapa persyaratannya.
2. Rantai (di
sebelah kiri)
Ikatan kekeluargaan, persatuan dan
persahabatan yang kokoh. Bahwa anggota
sebuah Koperasi adalah Pemilik Koperasi
tersebut, maka semua Anggota menjadi
bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan
yang mengikat sesama anggota adalah hukum
yang dirancang sebagai Anggaran Dasar
(AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART)
Koperasi. Dengan bersama-sama bersepakat
menaati AD/ART, maka Padi dan Kapas akan
mudah diperoleh.
3. Kapas dan
Padi (di
sebelah kanan)
Kemakmuran anggota koperasi secara khusus
dan rakyat secara umum yang diusahakan
oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar
sandang (pakaian),dan Padi sebagai bahan
dasar pangan (makanan). Mayoritas sudah
disebut makmur-sejahtera jika cukup
sandang dan pangan.
1. Timbangan Keadilan sosial sebagai salah satu dasar
koperasi. Biasanya menjadi simbol hukum.
Semua Anggota koperasi harus adil dan
seimbang antara "Rantai" dan "Padi-Kapas",
antara "Kewajiban" dan "Hak". Dan yang
menyeimbangkan itu adalah Bintang dalam
Perisai.
5. Bintang dalam
perisai
Dalam perisai yang dimaksud adalah
Pancasila, merupakan landasan idiil
koperasi. Bahwa Anggota Koperasi yang
baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai
keyakinan dan kepercayaan, yang
mendengarkan suara hatinya. Perisai bisa
berarti "tubuh", dan Bintang bisa diartikan
"Hati".
6. Pohon
Beringin
Simbol kehidupan, sebagaimana pohon
dalam Gunungan wayang yang dirancang
oleh Sunan Kalijaga. Dahan pohon disebut
kayu (dari bahasa Arab "Hayyu"/kehidupan).
Timbangan dan Bintang dalam Perisai

19
Koperasi dan UMKM
No. Lambang Arti
menjadi nilai hidup yang harus dijunjung
tinggi.
7. Koperasi
Indonesia
Koperasi yang dimaksud adalah koperasi
rakyat Indonesia, bukan Koperasi negara lain.
Tata-kelola dan tata-kuasa perkoperasian di
luar negeri juga baik, namun sebagai Bangsa
Indonesia harus punya tata-nilai sendiri.
8. Warna Merah
Putih
Warna merah dan putih yang menjadi
background logo menggambarkan sifat
nasional Indonesia
10) Arti Lambang Koperasi Baru
a) Lambang Koperasi Indonesia terkini dalam bentuk
gambar bunga yang memberi kesan akan
perkembangan dan kemajuan terhadap
perkoperasian di Indonesia, mengandung makna
bahwa Koperasi Indonesia harus selalu berkembang,
cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus
produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan
berorientasi pada keunggulan dan teknologi;
b) Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar
4 (empat) sudut pandang melambangkan arah mata
angin yang mempunyai maksud Koperasi Indonesia:
1) Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk
menyalurkan aspirasi;
2) Sebagai dasar perekonomian nasional yang
bersifat kerakyatan;
3) Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai
kebersamaan, kemandirian, keadilan dan
demokrasi;

4) Selalu menuju pada keunggulan dalam
persaingan global.
c) Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk Teks
Koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern,
menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta
mengikuti kemajuan zaman yang bercermin pada
perekonomian yang bersemangat tinggi, teks
Koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar
rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat,
baik di dalam lingkungan internal Koperasi
Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan
para anggotanya;
d) Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel
memberi kesan kalem sekaligus berwibawa, selain
Koperasi Indonesia bergerak pada sektor
perekonomian, warna pastel melambangkan adanya
suatu keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan
serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu
hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya
diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya;
e) Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada
papan nama kantor, pataka, umbul-umbul, atribut
yang terdiri dari pin, tanda pengenal pegawai dan
emblem untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan
administratif oleh Gerakan Koperasi di Seluruh
Indonesia;

21
Koperasi dan UMKM
f) Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan
falsafah hidup berkoperasi yang memuat : Tulisan:
Koperasi Indonesia yang merupakan identitas
lambang;
1) Gambar: 4 (empat) kuncup bunga yang saling
bertaut dihubungkan bentuk sebuah lingkaran
yang menghubungkan satu kuncup dengan
kuncup lainnya, menggambarkan seluruh
pemangku kepentingan saling bekerja sama
secara terpadu dan berkoordinasi secara
harmonis dalam membangun Koperasi
Indonesia;
2) Tata Warna:
a. Warna hijau muda dengan kode warna C:10,
M:3, Y:22, K:9
b. Warna hijau tua dengan kode warna C:20,
M:0, Y:30, K:25
c. Warna merah tua dengan kode warna C:5,
M:56, Y:76, K:21
d. Perbandingan skala 1 : 20.

Gambar 1.2 Lambang Koperasi (Baru)
11) Penggunaan Lambang Koperasi Baru
Logo Baru Koperasi Indonesia, sesuai dengan Peraturan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permen
KUKM) NOMOR: 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang
Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia, maka mulai
tanggal 12 April 2012 telah terjadi penggantian lambang
koperasi. Pada Pasal 2 tertulis bahwa: "Bagi Gerakan
Koperasi di seluruh Indonesia agar segera menyesuaikan
penggunaan lambang koperasi Indonesia, sebagaimana
pada Lampiran Peraturan Menteri ini." Pada Pasal 3
tertulis: "Bagi koperasi yang masih memiliki kop surat
dan tatalaksana administrasi lainnya dengan
menggunakan lambang koperasi Indonesia yang lama,
diberi kesempatan selambat-lambatnya pada tanggal 12
Juli 2012 telah menyesuaikan dengan lambang koperasi
Indonesia yang baru." Pada pasal 6 tertulis bahwa:

23
Koperasi dan UMKM
"Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini maka
Lambang Koperasi yang lama dinyatakan tidak berlaku."
B. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering
disingkat (UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara
yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik
dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah
kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum
melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan
kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian
Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman
perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi
dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.
Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya
terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan
peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam
negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi
pengangguran. Mengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM). Terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan
dalam mengelola UMKM, yaitu:
1) Aspek Pengelolaan Keuangan;
2) Aspek Pengelolaan SDM;
3) Aspek Pengelolaan Operasional;
4) Aspek Pengelolaan Pemasaran.

Berikut ini adalah uraian dari masing-masing aspek yang
perlu diperhatikan dalam pengelolaan UMKM, sehingga
akan terwujud suatu pengelolaan yang profesional.
a) Aspek Pengelolaan Keuangan
1) Masalah permodalan menjadi masalah yang patut
diperhatikan bagi UMKM. Kredit Usaha Rakyat
(KUR) merupakan salah satu solusi atas masalah
permodalan yang dihadapi UMKM.
2) UMKM yang baik harus dapat menerapkan
pengelolaan keuangan dengan baik dan disiplin.
3) UMKM yang tidak memiliki pengelolaan keuangan
yang baik akan dapat memisahkan keuangan pribadi
dengan keuangan usaha mengakibatkan beberapa
masalah pembayaran kredit yang disebut kredit macet
pada bank pemberi KUR/ Lembaga-lembaga lainnya.
b) Pengelolaan SDM
1) Pengelolaan SDM untuk UMKM biasanya tidak
membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja dan
dengan sistem perekrutan yang cukup sederhana.
2) Namun tetap dibutuhkan keterampilan yang memadai
guna mendukung sistem operasional dan untuk itu
diperlukan beberapa pelatihan kecil.
3) Jumlah Tenaga Kerja:
a. Usaha Mikro: 1-4 orang.
b. Usaha Kecil: 5-19 orang.
c. Usaha Menengah: 20-99 orang.

25
Koperasi dan UMKM
c) Pengelolaan Operasional
1) Mikro: Pengelolaan manajemennya hanya ditangani
sendiri dengan teknik sederhana. Usaha mikro
tergolong ke dalam usaha produksi rumah tangga.
Karena pengelolaan operasionalnya di lakukan di
dalam rumah
2) Kecil: Pengelolaan manajemennya juga ditangani
secara sederhana namun sedikit lebih kompleks
dibanding Mikro. Pengelolaan operasional usaha
kecil pada dasarnya hampir sama dengan usaha
mikro, namun bedanya terletak pada skalanya yang
lebih besar.
3) Menengah: Biasanya sudah mengenal sistem
organisasi yang mempermudah pembagian tugas
operasional meskipun masih tergolong sederhana.
d) Pengelolaan Pemasaran
1) Mikro: Dapat melalui penitipan produk di warung-
warung yang memperbolehkan penitipan. Biasanya
pemasaran seperti ini memakai sistem bagi hasil.
2) Kecil: Sudah melakukan promosi terutama promosi
dari mulut ke mulut dan selebaran-selebaran foto
copy brosur.
3) Menengah: Pemasaran sudah lebih kompleks dan
terarah. Hampir sama dengan usaha kecil, namun
lebih banyak media yang digunakan seperti
teknologi, koran, & papan reklame.

C. Usaha Mikro
Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Undang-
undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha produktif
milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan
yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-undang. Adapun kriteria usaha Mikro
menurut undang-undang tersebut antara lain:
1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000.
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2) Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000.
(nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan
perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden).
Ciri-ciri usaha mikro antara lain:
1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap,
sewaktu-waktu dapat berganti;
2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu
dapat pindah tempat;
3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana
sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga
dengan keuangan usaha;
4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum
memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;

27
Koperasi dan UMKM
6) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun
sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan
non bank;
7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan
legalitas lainnya termasuk NPWP.
Contoh usaha mikro antara lain:
1) Usaha rumah tangga;
2) Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak,
nelayan dan pembudidaya;
3) Industri makanan dan minuman, industri meubelair
pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat
alat-alat;
4) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di
pasar;
5) Peternakan ayam, itik dan perikanan; dan
6) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan,
ojek dan penjahit (konveksi).
Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah
suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani
dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena
usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang
tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain:
a) Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi,
kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam
situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap
berjalan bahkan terus berkembang;

b) Tidak sensitif terhadap suku bunga;
c) Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi
dan moneter;
d) Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat
menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan
yang tepat.
Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih
banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit
perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha
mikro maupun pada sisi perbankan sendiri. Profil usaha
mikro yang selama ini berhubungan dengan Lembaga
Keuangan, adalah:
a) Tenaga kerja, memperkerjakan 1-5 orang termasuk
anggota keluarganya.
b) Aktiva Tetap, relatif kecil, karena labor intensive.
c) Lokasi, di sekitar rumah, biasanya di luar pusat bisnis.
d) Pemasaran, tergantung pasar lokal dan jarang terlibat
kegiatan ekspor- impor.
e) Manajemen, ditangani sendiri dengan teknik sederhana.
f) Aspek hukum: beroperasi di luar ketentuan yang diatur
hukum: perijinan, pajak, perburuhan, dan lain-lain.
D. Usaha Kecil
Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia
usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan
peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan
pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan

29
Koperasi dan UMKM
ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga
merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan
pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas,
agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan
ekonomi masyarakat.
Definisi usaha kecil menurut Undang-undang Republik
Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan yang
dilakukan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang. Adapun kriteria usaha kecil Undang-undang
Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah, memiliki kekayaan bersih lebih
dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
dan/atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus
juta rupiah).

E. Usaha Menengah
Definisi usaha menengah menurut Undang-undang Republik
Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau
Usaha Besar. Jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih
lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh milyar rupiah).
F. Latihan Soal
1. Sebutkan dan jelaskan definisi Koperasi ?
2. Sebutkan dan jelaskan definisi Usaha Menengah Kecil
Mikro (UMKM) ?
3. Sebutkan dan jelaskan definisi Usaha Mikro?

33
A. Landasan dan Asas Koperasi
Meskipun lahirnya koperasi sebagai sebuah bentuk
perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi yang diciptakan
kapitalis, tetapi dalam perkembangannya, baik landasan,
asas, maupun tujuan koperasi sangat tergantung kepada
lokasi koperasi itu berada. Khusus di Indonesia, landasan,
asas, dan tujuan koperasi diatur dalam konstitusi negara
melalui UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
Landasan koperasi di Indonesia adalah Pancasila dan UUD
1945 yang secara umum mengatur mekanisme serta
hubungan-hubungan ekonomi. Secara ringkas, mekanisme
serta hubungan-hubungan yang dimaksud sebagaimana
dijelaskan secara mendalam pada bab sebelumnya, terutama
dalam pembahasan yang menyangkut dengan sistem
ekonomi kerakyatan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012
Tentang Perkoperasian dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) pada 28 Mei 2014. Undang-undang tersebut
dinilai telah menggerus jati diri koperasi (bernuansa
korporasi). MK membatalkan seluruh materi muatan undang-
undang tersebut. Selain karena bernuansa korporasi, undang-
BAB 2
LANDASAN DAN ASAS KOPERASI

undang tersebut telah menghilangkan asas kekeluargaan dan
gotong-royong yang menjadi ciri khas koperasi.
Menurut MK, UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang
Perkoperasian 2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan
menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah
putusan ini. Untuk menghindari kekosongan hukum, MK
menyatakan UU Nomor 17 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian berlaku kembali. Dalam UU Nomor 17 Tahun
1992 Tentang Perkoperasian terdapat kekuatan utama yang
juga menunjukkan keunggulan komparatif koperasi,
kekeluargaan juga menunjukkan ciri khas bangsa Indonesia
yang menjunjung tinggi kebersamaan sebagai sebuah sikap
sebagaimana pepatah klasik bersatu kita teguh, bercerai kita
runtuh. Kesadaran yang demikian yang diharapkan
mendorong tumbuhnya sikap mental yang diharapkan
bermuara kepada semangat kekeluargaan dalam ekonomi.
B. Fungsi dan Peran Koperasi
Koperasi diharapkan mampu mengangkat harkat dan derajat
ekonomi UMKM dengan menyatukan diri dan
mengakumulasikan berbagai sumber daya yang dimiliki.
Fungsi koperasi sebagai lembaga yang menyatukan
kepentingan-kepentingan ekonomi dibutuhkan karena peran
tersebut dibutuhkan untuk mengatur penggunaan sumber-
sumber ekonomi secara efektif serta memobilisasi potensi
ekonomi lokal sebagai sebuah kekuatan komparatif. Dengan

35
Landasan dan Azas Koperasi
kondisi yang demikian, koperasi mungkin mampu
mengambil peran dan berfungsi sebagaimana yang
diamanatkan undang-undang, yaitu:
1) Membangun dan mengembangkan potensi dan
kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya, dan
masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2) Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan
kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3) memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar
kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan
koperasi sebagai soko gurunya.
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi.
Dengan fungsi dan peran yang dimiliki koperasi, ke
depannya koperasi diharapkan mampu menciptakan berbagai
peluang usaha dan kesempatan kerja baru. Dengan kondisi
ini, maka koperasi dapat menjadi inspirasi terciptanya
demokrasi ekonomi dan keadilan berusaha guna terciptanya
kemakmuran bagi seluruh rakyat. Meskipun peran dan fungsi
koperasi sangat ideal bagi pengembangan UMKM tetapi
kenyataannya, fungsi dan peran koperasi tersebut belum
mampu mengakomodasi berbagai persoalan yang dihadapi
UMKM. Kenyataan ini tergambar pada Tabel 2.1, yang

menunjukkan sedikitnya kelompok UMKM yang menjadi
anggota koperasi. Dari 51 juta UMKM, hanya 5,81% saja
yang menjadi anggota koperasi. Kenyataan ini menunjukkan
bahwa sebagian besar UMKM tidak menganggap koperasi
dapat dijadikan wadah bagi pengembangan UMKM,
terutama dalam memerankan keunggulan kompetitif.
Tabel 2.1. Jumlah Pengusaha Anggota Koperasi dan UMKM Tahun
2006 (Dalam %)
Anggota UMKM Mikro Kecil Menengah UMKM
Anggota Koperasi 4,91 7,50 12,31 5,81
Bukan Anggota 95,9 92,50 87,69 94,19
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: BPS 2006
Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian ini, tujuan koperasi secara garis besar
meliputi:
1) Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
Merupakan wujud kepedulian koperasi dalam membantu
sesama yang menjadi kekuatan utama koperasi.
Kepedulian ditunjukkan dengan sikap tolong-menolong
antar anggota guna menciptakan kekuatan ekonomi.
2) Membangun tatanan ekonomi. Koperasi diharapkan
mampu menjadi penyeimbang berbagai badan usaha
yang ada sekaligus menjembatani berbagai kepentingan,
baik sosial maupun ekonomi.
3) Terwujudnya masyarakat adil dan makmur merupakan
perekat kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat
dengan menjadikan koperasi sebagai wadah untuk

37
mengakumulasikan individu sebagai sebuah kekuatan
guna menghadapi kekuatan kapital. Kekuatan orang-
orang yang dimaksud adalah kekuatan sosial untuk
tolong menolong sehingga tercipta negara dan bangsa
yang adil, damai, dan sejahtera.
Agar tujuan koperasi dapat tercapai, maka dalam
pengelolaan koperasi, selain memenuhi aspek sosial dengan
menjadikan anggotanya sebagai kekuatan, koperasi juga
harus menjalankan usaha riil sesuai dengan kondisi
anggotanya. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ekonomi
yang dijalankan akan memberikan manfaat langsung kepada
anggota, baik sebagai pemilik maupun sebagai pemakai jasa
koperasi. Jika ini terpenuhi, maka tahap berikutnya adalah
aktualisasi tujuan utama koperasi, yaitu menyejahterakan
masyarakat secara luas.
Jika koperasi beranggotakan individu-individu dengan
latar belakang profesi yang berbeda, maka tujuan koperasi
akan sulit dicapai. Hal ini dikarenakan tidak fokusnya usaha
yang dijalankan koperasi sehingga berdampak kepada tidak
optimalnya pelayanan yang mampu diberikan pada anggota.
C. Penggolongan Koperasi
Koperasi dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu
berdasarkan fungsi dan berdasarkan tingkat dan luas wilayah
kerja. Berdasarkan fungsinya, koperasi dapat digolongkan ke

dalam koperasi konsumsi, koperasi jasa, dan koperasi
produksi. Berikut penjelasannya:
1) Koperasi konsumsi didirikan untuk memenuhi kebutuhan
umum sehari-hari anggotanya. Barang kebutuhan yang
dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di
tempat lain karena koperasi bertujuan untuk
menyejahterakan anggotanya.
2) Koperasi jasa diperuntukkan bagi kegiatan di bidang
pemberian jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada
para anggotanya. Tentu, bunga yang dipatok harus lebih
rendah daripada tempat peminjaman uang yang lain.
3) Koperasi produksi terutama diperuntukkan untuk
membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan
produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu,
serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi
tersebut. Sebaiknya, anggotanya terdiri atas unit produksi
yang sejenis. Semakin banyak jumlah penyediaan barang
maupun penjualan barang, maka semakin kuat daya
tawar koperasi terhadap pemasok dan pembeli.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian, penggolongan koperasi didasarkan
pada jumlah anggota yang dapat dibagi menjadi koperasi
primer dan sekunder. Berikut perbedaan di antara keduanya.
a) Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki
anggota sebanyak 20 orang.

39
b) Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari
gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan
wilayah kerja yang lebih luas dibandingkan dengan
koperasi primer.
Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:
a) Koperasi pusat, yaitu koperasi yang beranggotakan
paling sedikit 5 koperasi primer.
b) Gabungan koperasi, yaitu koperasi yang anggotanya
minimal koperasi primer.
c) Pusat induk koperasi, yaitu koperasi yang minimum
anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.
Penggolongan koperasi berdasarkan jenis usaha dapat dibagi
menjadi :
a) Koperasi konsumsi,
b) Koperasi kredit, dan
c) Koperasi produksi.
Perbedaan di antara ketiganya adalah sebagai berikut:
a) Koperasi konsumsi, adalah koperasi yang mengelola
usaha penjualan barang-barang konsumsi.
b) Koperasi kredit, adalah koperasi yang mengelola usaha
simpan pinjam atau perkreditan.
c) Koperasi produksi, adalah koperasi yang mengelola
usaha produksi barang tertentu.
Penggolongan koperasi berdasarkan fungsionalitas dapat
dibagi menjadi :
a) Koperasi pegawai negeri,

b) Koperasi karyawan,
c) Koperasi siswa,
d) Koperasi mahasiswa,
e) Koperasi pasar,
f) Koperasi angkatan darat,
g) Koperasi pondok pesantren, dan
h) Koperasi pramuka.
Prinsip penggolongan koperasi hendaknya didasarkan
atas kepentingan-kepentingan usaha atau penggolongan
berdasarkan potensi. Jika kegiatan ekonomi suatu
masyarakat didominasi oleh kegiatan pertanian, maka
koperasi yang dibentuk adalah koperasi produksi di bidang
pertanian. Jika masyarakat didominasi oleh petani karet,
maka koperasi yang dibentuk adalah koperasi produksi di
bidang perkebunan. Dengan spesifikasi tersebut atau
berdasarkan potensi yang dimiliki masyarakat setempat,
maka berbagai kepentingan ekonomi masyarakat ditujukan
untuk memajukan usahanya. Sementara jika koperasi yang
dibuat lebih menekankan pada pendekatan kepentingan
usaha, maka berbagai kepentingan yang ada akan lebih
mudah untuk diakomodasi. Dengan prinsip tersebut,
sesungguhnya inilah awal pendekatan ekonomi lokal yang
bermuara kepada terciptanya sistem ekonomi kerakyatan
secara bertahap.

41
D. Ciri-ciri Koperasi
Sebagai sebuah gerakan ekonomi yang sekaligus berfungsi
sebagai badan usaha, koperasi memiliki beberapa ciri khas
yang tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya. Ciri-ciri
tersebut di antaranya adalah:
1) Para pelaku dalam koperasi umumnya adalah individu
atau kelompok usaha yang memiliki kepentingan
ekonomi yang sama dan bergerak pada kegiatan ekonomi
yang sama. Sebagai contoh adalah Gabungan Koperasi
Batik Indonesia (GKBI). Di dalam koperasi ini, baik
individu-individu yang tergabung di dalam koperasi
primer maupun koperasi-koperasi primer yang tergabung
dalam gabungan koperasi adalah mereka yang memiliki
kegiatan usaha yang sama. Dengan bergabungnya
mereka dalam koperasi, diharapkan akan tercipta
kekuatan baru guna menghadapi berbagai persoalan
dalam usaha mereka, seperti pasar, bahan baku, dan
sebagainya. Inti dari para pelaku usaha batik ini
bergabung dengan koperasi adalah mengantisipasi dan
bahkan menghapus berbagai kendala yang terdapat di
antara mereka. Dengan kata lain, para pelaku di dalam
koperasi adalah pengusaha yang berupaya menciptakan
kekuatan melalui anggota-anggotanya sehingga dengan
semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar
pula daya saing yang dimiliki koperasi. Sejatinya,
berbagai UMKM yang ada menyatukan diri dengan

menggunakan koperasi sebagai wadah guna membangun
kekuatan baru, misalnya petani, nelayan, dan pedagang
yang hanya berusaha dalam skala kecil. Jika mereka
tergabung dalam wadah koperasi, maka akan sangat
mungkin untuk bahu membahu dalam menghadapi
berbagai persoalan yang mereka hadapi selama ini.
2) Motif kerja yang terdapat di dalam koperasi adalah
tolong-menolong guna meminimalkan kelemahan yang
terdapat di antara anggota, terutama pada bidang
produksi, modal, dan pasar. Oleh karena itu, terdapat dua
motif yang harus dijalankan secara bersamaan di dalam
koperasi, yaitu motif sosial yang menjadikan koperasi
sebagai gerakan ekonomi rakyat dan motif ekonomi yang
menjadikan koperasi sebagai badan usaha.
3) Tujuan utama usaha koperasi adalah memajukan seluruh
perekonomian anggotanya, bukan kesejahteraan pemilik
modal atau investor sebagaimana bentuk badan usaha
lainnya seperti PT, CV, Firma, dan sebagainya. Dengan
tujuan tersebut, maka pendirian koperasi atau orang yang
masuk menjadi anggota koperasi haruslah menyesuaikan
kepentingan-kepentingan ekonomi yang terdapat dalam
koperasi. Dengan kata lain, pendirian koperasi haruslah
disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan anggota
agar tujuan koperasi dapat tercapai dalam memenuhi
kesejahteraan seluruh anggotanya.

43
Jika ketiga ciri tersebut tidak ditemukan dalam badan usaha
yang bernama koperasi, maka badan usaha tersebut tidak
dapat dikatakan sebagai sebuah koperasi meskipun badan
usaha tersebut menggunakan nama koperasi. Dalam banyak
kasus, ditemukan koperasi yang menjual barang dengan
harga yang lebih tinggi dari yang dijual di pasar, kualitas
barang yang lebih rendah, pembelian tidak secara tunai,
pinjaman lebih bersifat konsumtif, dan sebagainya. Dapat
dipastikan, koperasi yang melakukan praktik semacam itu
tidak mencapai tujuan sejati koperasi karena tidak ada
keuntungan yang diperoleh anggota, selain kemudahan untuk
hal-hal yang bersifat konsumtif. Pada akhirnya, kegiatan
yang demikian justru menjerumuskan anggota dan
menciptakan persoalan-persoalan baru bagi kegiatan
ekonomi para anggota.
E. Aliran-aliran Koperasi
Dalam perkembangannya, terdapat berbagai aliran koperasi
yang seluruhnya sangat bergantung kepada penerapan sistem
ekonomi pada sebuah negara. Paling tidak, terdapat tiga
aliran utama di dalam koperasi, yaitu aliran yardstick,
sosialis, dan persemakmuran. Secara umum, perbedaan
maupun kesamaan aliran-aliran dimaksud dapat
diperbandingkan seperti yang tampak pada Tabel 2.2.
Setelah melihat perbedaan ketiga aliran tersebut pada Tabel
2.2, mari kita simak bahasan lebih lanjut mengenai ketiga
aliran koperasi tersebut.

a) Aliran Yardstick
Dalam pandangan aliran yardstick, koperasi lebih
merupakan penyeimbang atau penetral pasar bagi
kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok
yang tidak begitu memiliki kemampuan dalam berbagai
sumber ekonomi, terutama modal, mesin, dan tanah.
Lebih jauh dalam pandangan yardstick, sesungguhnya
koperasi tidak akan dapat berbuat lebih banyak dan lebih
baik dalam menghadapi kapitalisasi ekonomi yang
memang telah mendunia dan menguasai berbagai aspek
kehidupan masyarakat dan dalam berbagai sektor
ekonomi. Tujuan utama dalam aliran yardstick adalah
melakukan gerakan yang membatasi monopoli yang
dilakukan kaum kapitalis. Dengan demikian dalam
gerakan aliran yardstick, koperasi berusaha menghambat
persaingan yang tidak sehat yang selama ini dilakukan
oleh kekuatan yang menguasai kapital dalam sistem pasar
yang bersaing secara terbuka dengan melakukan gerakan
efisiensi secara besar-besaran.

45
Tabel 2.2 Perbedaan Berbagai Aliran Koperasi Berdasarkan Peran
dan Fungsi serta Hubungannya dengan Negara
Aliran Peran dan Fungsi Hubungan dengan
Negara
Yardstick Koperasi berperan
sebagai penetral atau
penyeimbang bagi
kepentingan-
kepentingan individu
maupun kelompok yang
tidak begitu memiliki
kemampuan dalam
berbagai sumber
ekonomi, terutama
modal, mesin dan tanah
di dalam pasar.
Hubungan koperasi
dengan negara sama
hubungannya dengan
badan usaha lainnya.
Pemerintah tidak ikut
campur dalam
pembangunan koperasi.
Koperasi dengan badan
usaha lainnya diberikan
kesempatan yang sama
untuk berkompetisi dalam
pasar yang terbuka.
Sosialis Koperasi merupakan
sistem dalam
membangun ekonomi
negara. Ini dikarenakan
dalam negara yang
menggunakan sistem
ekonomi sosialis, segala
sesuatu menyangkut
penggunaan dan
peruntukkan sumber-
sumber ekonomi diatur
dan ditentukan negara.
Dalam aliran sosialis,
koperasi merupakan
sistem ekonomi bagi
negara. Koperasi berperan
dalam berbagai aspek
ekonomi yang diatur
secara penuh oleh negara.
Persemakmuran Koperasi merupakan
alternatif dalam
membangun ekonomi
secara bersama, terutama
bagi individu dan
kelompok yang tidak
begitu memiliki sumber
ekonomi. Dalam aliran
ini, koperasi merupakan
kekuatan utama, di mana
anggota memosisikan diri
sebagai pemilik usaha
dan juga sebagai
pelanggan.
Dalam aliran
persemakmuran, berbagai
badan usaha termasuk
koperasi merupakan mitra
dalam usaha. Negara
menempatkan koperasi
sebagai salah satu pilar
ekonomi bagi kelompok
yang tidak begitu
memiliki kemampuan
dalam sumber-sumber
ekonomi.

b) Aliran Sosialis
Pendekatan aliran sosialis dalam memerankan koperasi
lebih kepada membangun sistem ekonomi negara. Ini
dikarenakan dalam negara yang menggunakan sistem
ekonomi sosialis, segala sesuatu menyangkut
penggunaan dan peruntukan sumber- sumber ekonomi
diatur dan ditentukan oleh negara. Koperasi tidak terlepas
dari peran negara yang mengatur segala sesuatu sesuai
dengan kepentingan negara. Fungsi koperasi dalam aliran
sosialis lebih dari sekadar penyeimbang atau penetral
pasar bagi kepentingan-kepentingan individu maupun
kelompok. Aliran ini berusaha menjadikan koperasi
sebagai kekuatan untuk menghambat dan bahkan
mematikan sistem ekonomi kapitalis.
c) Aliran Persemakmuran
Aliran persemakmuran merupakan aliran jalan tengah
dalam koperasi. Dalam aliran persemakmuran, sistem
kapitalis tidak harus dihambat, apalagi dihancurkan.
Sebaliknya, koperasi tidak pula sekedar penyeimbang
atau penetral pasar. Dalam pandangan aliran
persemakmuran, berbagai aliran dan sistem ekonomi
bukan merupakan sebuah hambatan dalam membangun
koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi maupun badan
usaha yang dapat memfasilitasi kepentingan-kepentingan
ekonomi. Dalam aliran ini, koperasi merupakan alternatif
dalam membangun ekonomi secara bersama, terutama

47
bagi individu dan kelompok yang tidak begitu memiliki
sumber ekonomi. Sumber kekuatan utama dalam aliran
persemakmuran adalah anggota yang memosisikan diri
sebagai pemilik usaha di satu pihak dan sebagai
pelanggan di pihak lain. Dengan demikian, aliran
persemakmuran menjadikan koperasi sebagai alternatif
utama dalam membangun kepentingan-kepentingan para
anggota.
Pada saat ini, hubungan koperasi di Indonesia dengan
negara masih sebatas aliran yardstick. Sejatinya
berdasarkan amanat konstitusi, hubungan koperasi
dengan negara sudah masuk pada fase aliran
persemakmuran, koperasi dengan badan usaha lainnya
merupakan mitra dalam perekonomian nasional. Dalam
konteks ini, Münkner (2005) membedakan konsep
koperasi menjadi dua: Pertama, konsep koperasi barat:
koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk
secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai
persamaan kepentingan dengan maksud mengurusi
kepentingan para anggotanya serta menciptakan
keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi, maupun
perusahaan koperasi; dan Kedua, konsep koperasi
sosialis: koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh
pemerintah, serta dibentuk dengan tujuan merasionalkan
produksi untuk menunjang perencanaan nasional.
Münkner merumuskan secara sederhana gagasan,

prinsip, dan praktik koperasi yang banyak diterapkan
oleh banyak negara sebagaimana tergambar pada Tabel
2.3 berikut.
Tabel 2.3 Gagasan, Prinsip, dan Praktik Koperasi
Gagasan
Umum
Prinsip Koperasi Praktek Koperasi
Menolong diri
sendiri
• Menolong
berdasarkan pada
solidaritas
• Keanggotaan
sukarela dan
terbatas .
• Pelayanan
kepada anggota
sebagai motivasi
kegiatan
menolong diri
sendiri dan
sebagai upaya
untuk
melaksanakan
prinsip saling
menolong.
• Identitas :
Pemilik bersama
dan pelanggan
perusahaan
koperasi
• Perkumpulan pada
tingkat wilayah,
nasional, dan
internasional
• Kerja sama antar
koperasi
• Bantuan dari luar, jika
ada, hanya untuk
sementara dan hanya
untuk tujuan
mengembangkan
semangat menolong
diri sendiri
• Tidak ada gunanya
nama koperasi untuk
tujuan lain, selain
untuk melayani
anggota
• Perumusan kebijakan
oleh anggota
• Pelayanan menekan
biaya
• Membatasi transaksi
dengan anggota
• Pengawasan tahunan
oleh auditor
• Persyaratan untuk
berpartisipasi secara
dan dari segi
keuangan bagi setiap
anggota
• Hanya anggota yang
memenuhi syarat yang
dapat menjadi
pengurus

49
Gagasan
Umum
• Saham/modal hanya
diawasi oleh anggota
• Membatasi transaksi
dengan bukan anggota
Demokrasi • Manajemen dan
pengawasan
secara
demokratis, pada
koperasi secara
keseluruhan dan
pada perusahaan
koperasi
• Kedudukan yang sama
bagi anggota
• Satu anggota satu
suara
• Keputusan oleh suara
terbanyak
• Rapat anggota sebagai
pemegang kekuasaan
tertinggi
• Partisipasi langsung
dan tidak langsung
dari anggota dalam
pengawasan terhadap
koperasi
Ekonomi • Efisiensi
ekonomi pada
perusahaan
koperasi yang
diukur dari
efeknya (jangka
panjang dan
pendek) bagi
pelayanan
kepada anggota
• Penerapan metode
administrasi usaha dan
manajemen modern
• Perumusan kebijakan
oleh anggota atau
wakil-wakil
terpilihnya
Manajemen yang
diberi kepercayaan
untuk memilih,
pelaksana yang digaji
• Memperkerjakan staf
yang kompeten dan
terlatih dengan baik
• Ketentuan untuk
sarana keuangan yang
layak
• Transaksi tambahan
dengan bukan anggota,
jika perlu.

Gagasan
Umum
Kemerdekaan • Keanggotaan
sukarela,
otonomi dalam
menetapkan
tujuan dan
mengambil
keputusan
manajemen
• Tidak ada
penggabungan secara
paksa
• Tidak ada pembatas
yang dibuat-buat
mengenai hak untuk
mengundurkan diri
dari koperasi
• Hak anggota untuk
membuat dan
mengubah Anggaran
Dasar
memutuskan untuk
menerima anggota
baru
mengelola usaha
bersama menurut
kebijaksanaan mereka
sendiri dalam sistem
ekonomi negara
Keadilan • Pembagian hasil
secara adil yang
diperoleh dari
kegiatan
perusahaan
koperasi
• Imbalan yang terbatas
terhadap modal yang
ditanam
• Dividen yang terbatas
atas bunga
• Dividen / Sisa Hasil
Usaha sebanding
dengan transaksi
dengan perusahaan
koperasi
Altruisme • Keanggotaan
terbuka
Dana cadangan
yang
tidak bisa dibagi
(sebagai modal;
sosial)
• Tidak ada batasan
yang dibuat-buat bagi
penerimaan anggota
• Tidak ada diskriminasi
terhadap setiap orang
karena agama, ras, dan
kepercayaan politik
• Tidak ada pembagian
dana kepada anggota
yang tidak dituntut

51
Gagasan
Umum
pihak lain setelah
dilikuidasi
• Tidak ada tuntutan dari
anggota untuk
meminta bagian dana
cadangan
Kemajuan
sosial melalui
pendidikan
• Pengembangan
pendidikan
• Kebijakan mengenai
komite pendidikan di
setiap koperasi sebagai
bagian dari struktur
organisasinya
• Kebijakan untuk
mengalokasikan
sejumlah persentase
tertentu dari
• SHU atau perputaran
uang sebagai dana
pendidikan
• Persyaratan mengenai
standar pendidikan
minimum sebelum
diterima sebagai
anggota
• Pendidikan dan
pelatihan bagi
pengurus, karyawan,
dan anggota, serta
informasi kepada
masyarakat umum
F. UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
Dibatalkan Mahkamah Konstitusi
UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dalam
kenyataannya banyak mengingkari UUD 1945. Karenanya
undang-undang ini mendapatkan kritik dari banyak penggiat
koperasi, baik pelaku maupun akademisi termasuk dalam hal
ini, dari penulis. Beberapa kritik terhadap UU Nomor 17
Tahun 2012 Tentang Perkoperasian adalah:

1) Membuka peluang bagi non anggota untuk mengurus
koperasi tanpa ada pembatasan jumlah dan perannya,
padahal koperasi sejatinya dari anggota untuk anggota.
2) Pengawas diberi peran sangat besar, termasuk
mengusulkan dan memberhentikan pengurus. Hal ini
jelas bertentangan dengan prinsip demokratis yang
selama ini diusung koperasi.
3) Membuka peluang intervensi pihak luar, termasuk
pemerintah dan pihak asing, melalui permodalan.
Sejatinya, modal utama koperasi bersumber dari
anggota.
Demokrasi ekonomi sebagai Pilar utama gerakannya.
Ketiga poin di atas seolah menunjukkan adanya usaha
kapitalisasi koperasi sehingga meniadakan kesetaraan dan
kesamaan hak dalam koperasi ditampikan. Karena kuatnya
desakan untuk membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012
Tentang Perkoperasian, maka pada tanggal 28 Mei 2014,
berdasarkan Surat Keputusan Nomor 28/PUU-XI/20 1 3,
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan undang-undang
tersebut. Filosofi dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang
Perkoperasian, tidak sesuai dengan hakikat susunan
perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas
kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat ( l ) UUD
1945. Dengan demikian, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai
dengan terbentuknya UU yang baru. Dalam publikasinya,

53
MK menerangkan bahwa dalam pertimbangannya, hakim
MK menyatakan bahwa filosofi dalam Undang-undang
Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan
perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas
kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 Ayat (l ) UUD
1945. Demikian halnya dengan pengertian koperasi ternyata
telah dielaborasi dalam pasal di dalam undang-undang
tersebut, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan
menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan
kewenangan pengawas terlalu luas dan skema permodalan
materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial
yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas
khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.
Pada sisi lain, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda
dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh
konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi
bangsa yang berfilosofi gotong royong
G. Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Kementerian
Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik
Indonesia
Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.Kukm
/VII/2012 Tugas Pemerintah dalam membangun dan
mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah untuk mewujudkan
koperasi yang dikelola secara profesional dengan

menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan
akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik
oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat luas
pada umumnya.
Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip
tersebut adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara
benar dan tertib. Oleh karena koperasi memiliki identitas,
maka penerapan akuntansi dan penyampaian laporan
keuangannya juga menunjukkan kekhususan dibanding
dengan akuntansi dan laporan keuangan badan usaha lain
pada umumnya. Laporan keuangan koperasi menyajikan
informasi yang menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan
posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi
pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan
koperasi. Pedoman ini merupakan penyempurnaan atas
Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia sebelumnya,
yang berisi praktik penerapan akuntansi pada koperasi
dengan memperhatikan perubahan pada perkembangan
Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu pada laporan
keuangan internasional (International Financial Reporting
Standard atau IFRS). Dewan Standar Akuntansi Keuangan,
Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 8 April 2011 telah
menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi
Keuangan 8 (PPSAK 8) atas pencabutan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi
Koperasi. Standar Akuntansi keuangan yang mengacu pada

55
IFRS dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Standar
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
(SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum
(SAK Umum). Mengingat koperasi sejauh ini termasuk
dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka
memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP.
Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian dan
pengungkapan laporan keuangan koperasi untuk kepentingan
internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan
keuangan koperasi. Pedoman ini merupakan acuan yang
harus dipatuhi oleh koperasi dan aparat dalam melakukan
pembinaan dalam menyusun laporan keuangan.
H. Soal Latihan
1. Sebutkan dan jelaskan landasan dan peran serta tujuan
koperasi?
2. Sebutkan dan jelaskan fungsi dan peran koperasi ?
3. Sebutkan dan jelaskan penggolongan koperasi serta
aliran koperasi ?
4. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri koperasi ?

57
Kelembagaan koperasi pembentukannya diawali dengan
memperhatikan peranan koperasi dalam berbagai kegiatan
ekonomi melalui keunggulan komparatif. Terutama dengan
mengombinasikan prinsip-prinsip koperasi dan prinsip-prinsip
ekonomi menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru. Kekuatan
ekonomi baru yang dimaksud adalah kekuatan yang tidak hanya
bertumpu kepada kekuatan kapital atau modal semata, tetapi lebih
kepada kekuatan sosial yang menjadikan individu-individu
sebagai kekuatan utamanya. Dengan kekuatan tersebut,
diharapkan koperasi mampu berkompetisi dengan badan usaha
lainnya dalam sistem pasar yang sama-sama memberikan
pelayanan, nilai, dan kepuasan kepada konsumen.
Berbagai teori yang dibangun dalam koperasi, seperti
rumusan definisi dan prinsip pengelolaan, sering kali tidak
mampu menjawab berbagai persoalan yang tengah dihadapi unit-
unit usaha yang tidak memiliki kekuatan secara kapital. Latar
belakang, baik historis maupun empiris, lahirnya koperasi adalah
sebagai sebuah bentuk perlawanan dari kekuatan ekonomi yang
bertumpu kepada kapital. Fakta yang harus diakui adalah koperasi
BAB 3
KELEMBAGAAN KOPERASI

umumnya hanya bagian kecil dari keseluruhan transaksi ekonomi
yang terjadi di pasar.
Terhadap fenomena ini, dapat dijelaskan bahwasanya
koperasi pada sebagian besar negara hanya memiliki keunggulan
komparatif dalam berkompetisi dengan badan usaha lain yang
memiliki kekuatan kapital. Jika keunggulan komparatif tersebut
tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, koperasi dapat
dipastikan tidak akan mampu bersaing dengan badan usaha
Iainnya dalam sistem pasar. Misalnya, kekuatan anggota sebagai
pasar dan kekuatan komoditas lokal yang tidak dimiliki pasar
global. Khusus di Indonesia, beberapa keunggulan yang
seharusnya dimiliki koperasi juga dapat diciptakan melalui
beberapa potensi. Potensi-potensi tersebut di antaranya adalah:
1. Sumber daya alam yang dimiliki masih sangat mungkin
untuk dimanfaatkan secara positif, di antaranya adalah
potensi laut yang masih belum banyak tergarap. Begitu pula
potensi tanah yang dapat dikelola bagi kegiatan unggulan di
bidang pertanian dan perkebunan.
2. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi tersendiri
tanpa harus takut kehilangan pangsa pasar.
3. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis
memungkinkan koperasi mengambil bagian dari kegiatan
perdagangan, khususnya produk-produk yang memiliki
keunggulan komparatif, seperti hasil laut, pertanian,
kerajinan, makanan, dan sebagainya.

59
Kelembagaan Koperasi
4. Jumlah pengusaha berskala mikro dan kecil merupakan
potensi yang dapat diorganisasi menjadi kekuatan baru bagi
peningkatan daya tawar terhadap badan usaha Iainnya.
Dengan kondisi yang demikian, sesungguhnya koperasi
sangat mungkin bersaing dengan berbagai badan usaha Iainnya,
seperti yang tengah terjadi di Eropa pada awal berdirinya
koperasi. Agar tidak terjebak dalam berbagai persoalan empiris
yang tengah terjadi di kelembagaan koperasi, berikut akan
dibahas berbagai pendekatan koperasi, baik ditinjau dari
pendekatan koperasi sebagai gerakan ekonomi dan badan usaha,
pemaknaan definisi, prinsip, tujuan, dan sebagainya. Pembahasan
berikut bertujuan agar koperasi dapat dirumuskan secara hakiki,
sekaligus membedakan koperasi dengan badan usaha Iainnya.
A. Unsur-unsur Kelembagaan Koperasi
Oleh karena kepemilikan koperasi tidak dapat dimonopoli
oleh perorangan dalam bentuk kepemilikan modal atau
saham, unsur-unsur kelembagaan yang terdapat dalam
koperasi tidak didasari oleh kekuatan-kekuatan sumber daya
ekonomi selain sumber daya manusia (sebagai anggota dan
unsur utama dalam koperasi). Anggota adalah pemilik,
pengelola, dan sekaligus pengawas bagi badan usaha
koperasi. Oleh karena itu, unsur-unsur yang terdapat di dalam
koperasi berbeda dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam
badan usaha Iainnya. Unsur di dalam koperasi meliputi rapat
anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola.

Rapat anggota merupakan representasi dari kekuasaan
kolektif anggota yang memegang kekuasaan tertinggi dalam
koperasi, terutama untuk menetapkan berbagai kebijakan
umum, seperti memilih dan menetapkan pengurus dan
pengawas serta berbagai kebijakan pengelolaan usaha
koperasi. Pengurus merupakan pemegang mandat rapat
anggota guna melaksanakan berbagai kebijakan umum serta
mengelola organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan rapat
anggota. Pengawas merupakan perwakilan anggota untuk
melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
hasil rapat anggota yang dijalankan pengurus dan pengelola.
Selain pengurus dan pengawas, dalam kelembagaan koperasi
juga dapat dibentuk pengelola yang bertugas mengelola
usaha koperasi sesuai dengan kuasa dan kewenangan yang
ditetapkan pengurus. Dalam operasionalnya, pengelola dapat
dijadikan sebagai struktur baru dalam bentuk yang lebih
operasional yang dipimpin oleh seorang manajer.
Dengan ketiga unsur yang dimiliki koperasi, maka
berbagai mekanisme pengambilan keputusan dan pembagian
tugas akan dapat dilaksanakan secara baik sehingga dapat
memenuhi kaidah bisnis dalam kelembagaan koperasi.
Masing-masing akan memiliki kejelasan terhadap hak
maupun kewajiban di dalam koperasi.
Setelah dilakukan perubahan undang-undang terkait
Koperasi dari UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian menjadi UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang

61
Perkoperasian, terdapat perubahan yang sangat mendasar
dalam unsur-unsur kelembagaan koperasi. Perubahan yang
mendasar ini mendapat kritik tajam dari banyak penggiat
koperasi, termasuk dari penulis. Perubahan tersebut terutama
menempatkan pengawas sebagai unsur yang dominan dalam
pengambilan keputusan dalam koperasi di mana pengawas
diberi peran yang sangat besar, termasuk dalam mengusulkan
dan memberhentikan pengurus. Hal ini jelas mengingkari
prinsip demokrasi yang selama ini diusung koperasi, yakni
kekuasaan tertinggi ada pada anggota. Namun akhirnya UU
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tersebut
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang tertuang di
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-
XI/2013. Karenanya dengan adanya Putusan MK ini maka
undang-undang yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 25
Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
B. Koperasi sebagai Sistem Ekonomi
Aspek sosial dan ekonomi yang diusung koperasi sebagai jati
dirinya menunjukkan bahwa koperasi merupakan bangunan
ekonomi tersendiri dalam sistem perekonomian, meskipun
tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi merupakan
manifestasi dari berkembangnya sistem ekonomi yang
diusung kelompok sosialis, terutama oleh Owen, King,
Howarth, Raiffeisen, dan Schulze di pedesaan, untuk
menghadapi kekuatan kapitalis yang menindas. Secara garis
besar, konsep gerakan koperasi mengacu kepada gerakan

untuk memperkukuh tiga Pilar kekuatan ekonomi yang
meliputi:
1) Meningkatkan produksi yang mengacu pada
peningkatan produktivitas dan kemandirian. Gerakan
koperasi diharapkan mampu mengembangkan sistem
yang bertumpu pada potensi lokal. Dengan sentuhan
teknologi tepat guna, produksi lambat laun meningkat
dengan kualitas yang lebih baik. Sementara itu, ongkos
produksi dapat ditekan. Lebih penting lagi, UMKM
tidak bergantung pada sarana produksi yang dihasilkan
oleh industri yang berasal dari luar wilayah.
2) Membangun "serikat dagang rakyat" sebagai wadah
UMKM. UMKM tidak boleh dibiarkan langsung
menghadapi kekuatan kapitalis. Kekuatan kolektif
UMKM akan mengangkat harga produksi UMKM
sehingga nilai tambah hasil UMKM lebih banyak
dinikmati oleh UMKM itu sendiri. Jaringan distribusi
yang efisien juga akan menekan selisih harga jual di
tingkat konsumen dan harga di tingkat UMKM.
3) Mendorong Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan
membentuk LKM induk (semacam holding company)
agar perputaran dana semakin meluas (melintasi
kecamatan dan kabupaten/kota, bahkan suatu saat nanti,
melintasi provinsi).
Dengan menegaskan bahwasanya koperasi merupakan
gerakan ekonomi rakyat, maka bangunan koperasi

63
sesungguhnya sangat bergantung dengan potensi yang
dimiliki rakyat setempat, baik potensi sumber daya manusia
(SDM) maupun sumber-sumber ekonomi Iainnya. Dengan
kata Iain, gerakan koperasi hendaknya disesuaikan dengan
kondisi rakyat setempat sebagai kekuatan yang dimiliki
dalam bentuk keunggulan komparatif. Dengan gerakan
ekonomi rakyat, diharapkan keunggulan komparatif dapat
dijadikan sebuah kekuatan kompetitif yang mampu
menyejahterakan ekonomi anggota, khususnya dan
masyarakat luas pada umumnya. Selain dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang berhubungan dengan keterbatasan
sumber-sumber ekonomi, sesungguhnya faktor dominan
yang mengakibatkan lemahnya koperasi di Indonesia adalah
tidak fokusnya koperasi dalam menjalankan usahanya
sebagaimana gerakan yang dilakukan koperasi di negara-
negara lain. Koperasi di Indonesia lebih banyak bergerak di
bidang serba usaha sehingga tidak mampu memberikan
kontribusi besar kepada anggota yang berusaha di sektor
produksi atau pemasaran. Begitu pula bagi anggota yang
membutuhkan penambahan modal untuk usahanya.
Dikarenakan koperasi yang didirikan adalah koperasi serba
usaha dan bukan koperasi kredit, maka kebutuhan akan
besarnya kredit akan semakin membatasi modal usaha.
C. Koperasi sebagai Badan Usaha
Selain sebagai gerakan ekonomi, koperasi juga berperan
sebagai badan usaha, terutama dengan mengorganisasi

berbagai sumber ekonomi guna menghasilkan barang dan
jasa. Dengan dua peran tersebut (gerakan ekonomi dan badan
usaha), koperasi diharapkan mampu menghadapi distorsi
pasar serta menciptakan keseimbangan sebagai akibat
pemberlakuan prinsip bisnis yang semata-mata bermotif
ekonomi. Dengan memainkan dua peran tersebut, koperasi
diharapkan akan dapat menjadi wadah ekonomi yang mampu
menciptakan efektivitas dan efisiensi yang tinggi karena
selain bertumpu pada kekuatan manusia (anggota) sebagai
pemilik sekaligus pelanggan bisnis, koperasi juga ditopang
oleh kekuatan sumber-sumber ekonomi Iainnya, seperti
pasar, mesin, metode, modal, dan lain sebagainya.
Eksistensi koperasi sebagai badan usaha tercantum
dalam Pasal 1 Ayat 1, Undang-undang Nomor 25 Tahun
1992 Tentang Perkoperasian yang menjelaskan bahwa
koperasi adalah lembaga usaha yang berbadan hukum yang
dalam operasionalnya dijalankan berdasarkan manajemen
koperasi, yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan
badan pemeriksa. Dalam menjalankan usahanya, status
hukum koperasi sama dengan badan usaha Iainnya, yaitu
tunduk pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang
kewajiban sebagai badan usaha, seperti kewajiban memiliki
status hukum seperti akta pendirian, NPWP, TDP, SIUP, dan
sebagainya. Selain itu, koperasi sebagai badan usaha
haruslah dicirikan oleh beberapa karakteristik yang di
antaranya adalah:

65
1) Badan usaha yang didirikan dimiliki oleh anggota yang
bergabung atas dasar adanya suatu kepentingan ekonomi
yang sama.
2) Kepentingan ekonomi yang sama setidaknya diwakili
oleh satu kepentingan ekonomi yang berlandaskan
kepada aspek sosial yang tercermin dari sikap saling
tolong menolong.
3) Koperasi didirikan atas kesepakatan untuk membangun
usaha bersama atas dasar kekuatannya sendiri dan atas
asas kekeluargaan.
4) Koperasi didirikan berdasarkan kekuatan sumber-
sumber ekonomi yang dimiliki para anggota, baik aspek
manusia, modal, pasar, jaringan, dan sebagainya.
5) Pengelolaan dan pengawasan koperasi harus dilakukan
sepenuhnya oleh anggota yang mekanismenya
berdasarkan rapat anggota koperasi.
6) Dalam menjalankan usahanya, tugas pokok koperasi
adalah menunjang dan memperjuangkan kepentingan-
kepentingan ekonomi anggota.
Status koperasi sebagai badan usaha memiliki posisi
yang sama dengan badan usaha lainnya, seperti Firma, CV,
PT, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam menjalankan
usahanya, prinsip bisnis secara umum mutlak untuk
diterapkan dalam menjalankan usaha koperasi selain
menggunakan prinsip-prinsip koperasi. Dengan demikian,
maka tiga kegiatan pokok dalam kegiatan mikro yang

meliputi kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan
distribusi mutlak dijalankan koperasi sebagai sebuah badan
usaha yang bergerak untuk memperjuangkan kepentingan-
kepentingan ekonomi anggotanya.
Kegiatan produksi yang diciptakan Rumah Tangga
Produsen (RTP) merupakan kegiatan yang menghasilkan
berbagai produk, baik barang maupun jasa. Pentingnya
koperasi melakukan kegiatan produksi terutama
diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan atau konsumsi
para anggota, di samping sebagai penyeimbang kekuatan
ekonomi yang semata-mata bertumpu pada kapital. Dengan
kegiatan produksi, seseorang sekaligus melakukan kegiatan
kedua dalam bentuk konsumsi. Kegiatan ini dapat
menimbulkan kekuatan pada permintaan terhadap barang
dan jasa sebab Rumah Tangga Konsumen (RTK) memiliki
kemampuan untuk membeli barang dan jasa karena adanya
penciptaan lapangan pekerjaan yang dibuat RTP.
Kegiatan distribusi atau kegiatan pertukaran dapat
menciptakan kegiatan baru dalam bentuk pasar, yaitu sebuah
kekuatan yang mempertemukan keseimbangan antara
penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa yang
diproduksi. Dengan ketiga kegiatan ini, diharapkan koperasi
juga mampu menjadi sebuah gerakan ekonomi dalam
menjawab berbagai distorsi yang diciptakan pasar yang
terlalu bertumpu kepada kekuatan modal. Dengan
kemampuan memainkan ketiga peran di atas, maka koperasi

67
sebagai sistem sosial ekonomi akan mampu menggerakkan
potensi sumber daya ekonomi dalam rangka mencapai tujuan
utama koperasi, yaitu memajukan ekonomi anggota,
khususnya, dan ekonomi masyarakat luas pada umumnya.
Untuk dapat mencapai semua tujuan itu, maka partisipasi
anggota mutlak dibutuhkan guna menggerakkan berbagai
potensi yang dimiliki koperasi.
D. Definisi Koperasi dalam Berbagai Dimensi
Sejak terbentuknya koperasi di Rochdale pada tahun 1844
koperasi didefinisikan dalam berbagai pendekatan dan sudut
pandang. Perbedaan pendekatan dan sudut pandang tersebut
lebih disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat situasional
dan kondisional. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah
perilaku sosial, fenomena empiris, pragmatisme ekonomi,
hukum suatu negara, fungsional, dan lain sebagainya.
Terminologi koperasi yang diadopsi dari kata co (bersama)
dan operation (bekerja). Pada akhirnya, koperasi
mengandung berbagai makna, meskipun tidak keluar dari
konteks pendirian awal sebagaimana yang telah ditegaskan
Robert Owen dan kaum buruh di kota Rochdale. Jika
merujuk kepada awal didirikannya koperasi, maka koperasi
dapat didefinisikan sebagai wadah gerakan ekonomi yang
bertumpu kepada kekuatan anggota guna meningkatkan
kesejahteraan dan daya tawar ekonomi anggota.
Definisi yang dimaksud di sini lebih kepada bagaimana
menciptakan kekuatan ekonomi berdasarkan potensi yang

dimiliki para anggota. Koperasi tidak dimaksudkan sebagai
lembaga yang mengharapkan belas kasih, terlepas dari
adanya berbagai kemungkinan fasilitas yang diberikan
negara sebagaimana fasilitas yang selama ini dinikmati
BUMN dan usaha besar. Makna yang terkandung dalam kata
koperasi adalah bagaimana menciptakan sebuah kekuatan
baru yang tidak semata-mata bertumpu kepada kekuatan
kapital sebagaimana gagasan ekonomi kapitalis. Kekuatan
koperasi lebih kepada gerakan sosial ekonomi. Kekuatan
social ekonomi tersebut hanya akan dapat diwujudkan jika
para anggota memiliki kepentingan dan tujuan yang sama di
dalam koperasi. Untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan
yang sama tersebut, maka para anggota koperasi haruslah
berlatar belakang dari profesi yang sama.
Kesalahan pemaknaan yang terjadi selama ini
dikarenakan koperasi digeneralisasi sebagai kekuatan yang
semata-mata sosial sehingga lahirlah apa yang pernah kita
kenal dengan Koperasi Unit Desa (KUD) yang anggotanya
memiliki latar belakang dan profesi yang berbeda dan
memonopoli kegiatan-kegiatan sosial hampir di dalam setiap
lini kemasyarakatan desa. Hakikat koperasi tidak boleh lepas
dari jati dirinya dengan gagasan bekerja dan bersama.
Bekerja mengandung makna profesi atau bermakna
penghidupan atau bermakna ekonomi. Bersama bermakna
sosial, tolong-menolong saling memperkuat. Dengan kedua
kata ini maka koperasi tidak dapat didefinisikan sebagai

69
badan usaha semata, tetapi lebih dari itu. Koperasi haruslah
dimaknai sebagai sebuah gerakan ekonomi yang bertujuan
menyejahterakan seluruh anggota bukan sebagian anggota,
apalagi hanya sebagian kecil anggota sehingga koperasi
sering kali ditunggangi oleh pengurus yang bertujuan
memperkaya diri sendiri.
Mohammad Hatta mendefinisikan koperasi berdasarkan
perilaku sosial masyarakat Indonesia, terutama dengan
menonjolkan sikap tolong-menolong dan kepedulian antar
sesama yang tinggi. Bapak koperasi Indonesia ini secara
sederhana mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama
untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan
tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut
didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan
berdasarkan satu untuk semua dan semua untuk satu (Hatta,
1987). Semangat tolong menolong dalam definisi Hatta
menunjukkan sikap hidup rakyat Indonesia pada masa-masa
penjajahan yang banyak terjerat berbagai persoalan ekonomi,
terutama terlilit utang dan ketidakberdayaan mereka untuk
mengakses sumber-sumber ekonomi. Kondisi ini terjadi
akibat perilaku buruk sebagian pribumi yang berkecukupan
dan dekat dengan pihak penjajah, terutama perilaku rentenir
yang menjajah kaum tidak berpunya secara ekonomi.
Pemikiran-pemikiran Hatta banyak memengaruhi pasal-
pasal dalam UUD 1945 terutama Pasal 33 dan 34. Tidak
heran jika dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebelum

amandemen kita dapat melihat gagasan Hatta. Dalam Pasal
33 UUD 1945 dinyatakan secara tegas tentang koperasi
sebagai wadah bagi gerakan ekonomi rakyat.
Gagasan Hatta yang ditunjukkan dengan memasukkan
berbagai kepentingan ekonomi ke dalam pasal-pasal UUD
1945 sesungguhnya lebih kepada keinginan beliau untuk
membangun ideologi ekonomi dengan koperasi sebagai
wadah perekonomian Indonesia. Rumusan Hatta
menunjukkan sebuah konsep yang membedakan badan usaha
koperasi dan badan usaha bukan koperasi secara substansial.
Unsur utama koperasi adalah memenuhi kepentingan-
kepentingan ekonomi anggota terutama menyangkut harga
yang murah dan kualitas yang baik. Unsur kedua adalah
unsur sosial yang diwujudkan dengan menggalang kekuatan
perseorangan (bukan modal), pengelolaan secara demokratis,
dan lain sebagainya.
Jika definisi Hatta lebih menonjolkan perilaku sosial
rakyat Indonesia sebagai basis kekuatan koperasi. Arifinal
Chaniago lebih mendefinisikan koperasi sebagai suatu badan
usaha. Koperasi didefinisikan Arifinal (1984) sebagai
perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan
hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk
masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan
untuk menjalankan usaha guna meningkatkan kesejahteraan
jasmani para anggotanya. Sementara RM. Margono
Djojohadikoesoemo (1941) mendefinisikan koperasi sebagai

71
perkumpulan manusia orang perorangan yang dengan
suasananya tersendiri hendak bekerja sama untuk
memajukan ekonomi.
Berbagai definisi koperasi dikemukakan oleh tokoh
mancanegara. Salah satu tokoh tersebut adalah Calvert.
Dalam bukunya The Law and Principles of Cooperation
(Calvert, 1959) mendefinisikan koperasi sebagai organisasi
perseorangan yang dilakukan secara sukarela sebagai
manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan
ekonomi masing-masing. Definisi Calvert lebih
menunjukkan pesan ideologis berupa pemanfaatan secara
positif organisasi atau perhimpunan secara sukarela untuk
pemenuhan kebutuhan ekonomi, yaitu kepentingan
menolong diri sendiri dengan kekuatan kerja sama antar
individu dan bukan modal. Dengan bertumpu kepada
kepentingan masing-masing dan kesamaan-kesamaan hak
para anggota dalam organisasi, diyakini kesejahteraan bagi
anggota akan mampu tercipta. Kesejahteraan yang dimaksud
bukan saja kesejahteraan ekonomi, tetapi juga sosial. Paul
Hubert Casselman (1952) dalam bukunya The Cooperative
Movement and Some of Its Problems mendefinisikan
koperasi sebagai suatu sistem ekonomi yang mengandung
unsur sosial.
Lebih jauh Casselman mendeskripsikan berbagai
karakteristik koperasi sebagai berikut:

1) Kerja koperasi harus menurut prinsip-prinsip ekonomi
dengan melandaskan unsur-unsur sosial di dalamnya.
2) Unsur sosial yang dimaksud lebih menekankan kepada
hubungan antar anggota, hubungan anggota dengan
pengurus, hak suara, dan cara pembagian Sisa Hasil
Usaha (SHU).
3) Kesamaan hak dalam kepemilikan badan usaha yang
diwujudkan dalam one man one vote, yaitu satu orang
memiliki satu suara. Konsesi ini tidak seperti pada usaha
lain, di mana suara ditentukan oleh kepemilikan saham.
4) Pola pengelolaan dilaksanakan secara demokratis yang
diwujudkan dalam pengelolaan dan pengawasan oleh
anggota secara langsung.
5) Keanggotaan sukarela dengan mewujudkan sikap
kekeluargaan yang diperuntukkan untuk menolong diri
sendiri.
6) Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara
proporsional sesuai dengan jasa-jasa anggota.
Definisi lain dikemukakan Jochen Röpke (2000),
seorang pakar koperasi dari Philipps University, Marburg,
Jerman. Röpke mendefinisikan koperasi sebagai organisasi
bisnis yang pemilik atau anggotanya adalah juga pelanggan
utama perusahaan tersebut (kriteria identitas). Kriteria
identitas yang dimaksud Röpke adalah jika sekelompok
orang yang merdeka secara hukum atau unit-unit ekonomi
bekerja sama untuk memiliki dan bertanggung jawab atas

73
manajemen suatu badan usaha dan bermaksud untuk
menggunakan output-output ekonomis dari badan usaha
tersebut. Selain bertindak sebagai pemilik, pelaku ekonomi
dalam koperasi secara bersamaan juga bertindak sebagai
pelanggan maupun pemasok. Kedua tindakan yang dilakukan
secara bersamaan inilah yang menjadi identitas koperasi,
yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya.
Dengan karakter yang demikian, maka selain unsur ekonomi,
unsur sosial akan terpenuhi secara bersamaan oleh para
anggota koperasi. Ini artinya, berbagai bentuk pelayanan
yang diberikan koperasi, seperti harga yang murah
(bersaing), kualitas yang baik sebagai manifestasi dari sisi
pelanggan, kesempatan memperoleh Sisa Hasil Usaha
(SHU), pengelolaan dan pengawasan sebagai manifestasi
dari Sisi pemilik akan terpenuhi sekaligus jika seseorang
menjadi anggota koperasi.
Selain Röpke, pakar koperasi yang juga berasal dari
Jerman, Hans Münkner (1989), dalam bukunya Cooperative
Ideas, Principles and Practices mendefinisikan koperasi
sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan "urus
niaga" secara kolektif dan berasaskan konsep tolong-
menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan
ekonomi bukan sosial seperti yang dikandung gotong-
royong. Münker mendeskripsikan koperasi secara lebih rinci,
terutama menyangkut jati diri koperasi yang membedakan

koperasi dengan bentuk badan usaha lain (Djabaruddin
Djohan, 2008). Pendapat Münkner meliputi:
1) Hanya koperasi yang secara sadar bertujuan untuk
melayani kebutuhan anggotanya dan melakukan
berbagai usaha untuk membuktikan/melaksanakan
tujuan tersebut adalah koperasi yang berada di dalam
koridor koperasi;
2) Hubungan usaha/transaksi dengan pelanggan bukan
anggota hanya dapat diterima apabila transaksi tersebut
merupakan usaha sampingan dari tujuan utama, yaitu
melayani anggotanya, serta untuk menarik anggota baru.
Dalam hubungan ini, sasaran koperasi adalah
menjadikan “pelanggan bukan anggota” menjadi
anggota;
3) Dalam kegiatan usaha, transaksi dengan bukan anggota
tidak boleh melampaui transaksi dengan anggota;
4) Pemupukan modal sendiri harus seimbang antara yang
tergantung dengan anggota dan yang tidak tergantung
dengan anggota. Hal ini dilakukan agar secara finansial,
koperasi tidak terlepas dari basis keanggotaannya;
5) Manajer koperasi harus memahami falsafah koperasi
sehingga perusahaan koperasi tidak hanya mewakili
rasionalitas manajemen, tetapi juga tetap berorientasi
pada pelayanan kepada anggota. Manajer yang diangkat
dari luar kelembagaan koperasi diwajibkan untuk

Buku Koperasi dan UMKM, Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan

Buku Koperasi dan UMKM, Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Buku Koperasi dan UMKM, Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan

Similar to Buku Koperasi dan UMKM, Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Buku Koperasi dan UMKM, Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan