Dokumen tersebut membahas tentang norma kebebasan berserikat dan berunding serta peran serikat pekerja dalam hubungan industrial. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerja berhak membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, serta mendefinisikan peran serikat pekerja dalam mewakili dan membela hak-hak pekerja serta menjalin komunikasi dengan pengusaha.

1. NORMA KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERUNDING
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PEMASYARAKATAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL

2. ADALAH HAK YANG DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG UNTUK
MEMBENTUK, ATAU TIDAK
MEMBENTUK MENJADI ANGGOTA ,
TIDAK MENJADI ANGGOTA SERIKAT
PEKERJA/ SERIKAT BURUH ATAS
PILIHANNYA SENDIRI TANPA
PAKSAAN, ANCAMAN DAN
INTERVENSI SIAPAPUN

3.  Untuk Meningkatkan Potensi Dan
Kualitas Hidup Pekerja Melalui
Organisasi.
 Sebagai Media Pembelajaran Pekerja
Dalam Segala Hal.
 Terciptanya Demokrasi Di Tempat Kerja.
 Terselenggaranya Nilai HAM Di Tempat
Kerja.

4.  Perlindungan Pekerja.
 Pembelaan Hak Dan
Kepentingan Anggota.
 Peningkatan Kesejahteraan
Anggota.
 Penyalur Aspirasi Pekerja.

5. 1. UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat
Buruh
2. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :
Kep. 16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :
Per. 06/Men/2001 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan
Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

6. IMPLEMENTASI
KEBEBASAN BERSERIKAT ATAS :
 KESADARAN
 KEJUJURAN
 MORAL NURANI
 TANGGUNG
JAWAB
 NILAI KEPATUTAN

7. 1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang
dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di
perusahaan, maupun diluar perusahaan, yang bersifat
bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung
jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi
hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan adalah
serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para
pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa
perusahaan.
3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan adalah
serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para
pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan.

8. lanjutan
4. Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah
gabungan serikat pekerja/serikat buruh.
5. Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
adalah gabungan Federasi Serikat Pekerja/
Serikat Buruh.
6. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang
bekerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain

9. 1. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan
menjadi anggota SP/SB;
2. SP/SB dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang
pekerja/buruh;
3. Federasi SP/SB dibentuk oleh sekurang-kurangnya
5 SP/SB;
4. Konfederasi SP/SB dibentuk oleh sekurang-
kurangnya 3 Federasi SP/SB;

10. Catat KONFEDERASI
Catat FEDERASI FEDERASI FEDERASI
Catat x x x x x x x x x x x x x x x
Ket :
X = Perusahaan/tempat kerja dalam perusahaan

11. SP/SB, FEDERASI SP/SB, DAN
KONFEDERASI SP/SB
Memberitahukan
perubahan AD/ART
DINAS TENAGA KERJA
SETEMPAT
MELAKUKAN PENCATAN PERUBAHAN
AD/ART

12. 1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi & Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota
berdasarkan domisili untuk di catat.
2. Pengurus SP/SB yang telah tercatat memberitahukan secara tertulis kepada
mitra kerjanya secara berjenjang.
3. Instansi pemerintah harus mencatat SP/SB yang telah memenuhi syarat
dengan melampirkan :
 Daftar nama pembentuk;
 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 Susunan dan nama pengurus
4. Nama dan lambang SP/SB Federasi dan Konfederasi SP/SB yang akan
diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang SP/SB yang telah
tercatat terlebih dahulu;

13. Hak SP/SB:
1. Membuat PKB dengan Pengusaha.
2. Mewakili pekerja/buruh dalam penyelesaian
perselisihan industrial.
3. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga
ketenagakerjaan.
4. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yg
berkaitan dgn peningkatan kesja.
5. Melakukan kegiatan lainnya yg tidak bertentangan dgn
peraturan perundang-undangan.

14. La
n jut
a n
1. Melindungi dan membela anggota dari
pelanggaran hak dan memperjuangkan
kepentingannya.
2. Memperjuangkan peningkatan kepentingan
anggota dan keluarganya.
3. Mempertanggung jawabkan organisasi
kepada anggotanya sesuai AD/ART.

15. A. Peran SP/SB dalam pelaksanaan Hubungan
Industrial maupun sebagai Mitra Pengusaha dalam
memajukan perusahaan :
 Ikut memikirkan masa depan pengaturan dibidang
ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
 Memberikan kontribusi/sumbangan pemikiran yang
positif bagi kemajuan perusahaan;
 Mengedepankan musyawarah, komunikasi dan
konsultasi;
 Sedapat mungkin menghindari mogok kerja/unjuk
rasa;

16. La
nju
tan
 Sebagai penyalur aspirasi anggota;
 Sebagai mitra pengusaha dan pemerintah dalam
menciptakan HI yang harmonis, dinamis,
demokratis dan berkeadilan;
 Mewakili anggotanya dalam Kelembagaan
dibidang ketenagakerjaan;
 Sebagai pihak untuk dan atas nama pekerja/
buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Industrial
dan Pembuatan PKB.

17.  Sebagai Pihak Dalam Pembuatan PKB.
 Sebagai Pihak Dalam Perselisihan HI Dan PHK.
 Sebagai Wakil Pekerja Dalam Kelembagaan
Hubungan Industrial.
 Sebagai Sarana Untuk H.I Yang Harmonis,
Dinamis, Demokratis Dan Sejahtera.
 Sebagai Perencana, Pelaksana Dan Penanggung
Jawab Pemogokan.

18. A. Sebagai pelopor komunikasi dalam pelaksanaan HI
di perusahaan
 Mengetahui situasi dan kondisi perusahaan.
 Mengetahui arah dan tujuan perusahaan.
 Menjembatani keluhan anggota dalam
memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan
keluarganya.
 Berpendapat dan bersikap obyektif untuk
kesejahteraan dan kemajuan perusahaan.

19. La
nj
u
b. Sebagai pelopor produktivitas dan kualitas ta
n
produk.
 Memberi kontribusi terbaik sebagai nilai tawar
dan kesejahteraan.
 Pelopor inovasi dan kreativitas dalam proses
produksi serta hubungan industrial.
 Respon positif terhadap segala perubahan yang
terjadi di perusahaan.
 Pelopor aspirasi dan solusi dalam proses
produksi.
c. Membangun kepercayaan dan nilai dalam proses
produksi.

20. Peran SP / SB dalam
meningkatkan
kemampuan berunding

21. 1. Siap berunding bukan mencari
menang sendiri;
2. Membatasi aspek yang
dipersalahkan dan dirundingkan;
3. Mampu meningkatkan hubungan;
4. Saling percaya;

22. La
nj
u ta
n
5. Memahami prinsip mitra berunding;
6. Argumentasi yang membuat mitra berunding;
7. Mengendalikan emosi, dan menghindari
argumentasi yang menimbulkan emosi mitra
berunding;
8. Mencari beberapa alternatif penyelesaian;
9. Mengusahakan supaya perundingan tidak
mengalami kegagalan.

23. 1. Saling ketergantungan
2. Keterbatsan informasi
3. Terputusnya komunikasi
4. Keterbatasan konsesi atau kemudahan
5. Kekuatan yang tidak setara
6. Terganggunya proses komunikasi
karena tidak dapat menyamakan
persepsi, interpretasi, motivasi, dan
empathy

24. Pengambilan keputusan adalah
tindakan untuk memilih.
Agar keputusan dapat diterima,
hindari sikap bahwa
pengambilan keputusan adalah
suatu upaya kompetisi.

25. 1. Selalu didasarkan pada pikiran menang atau
kalah
2. Selalu berpikir bahwa masalah yang akan
diselesaikan adalah masalah lawan bukan
masalah bersama
3. Dalam menentukan pilihan tindakan, menilai
terlampau dini dan puas dengan solusi
pertama
4. Selalu menggunakan standar berunding
dengan menunjukkan kekuasaan/kekuatan
dalam meyakinkan lawan

26. 1. Curah pendapat
Menginventarisir masalah bersama, hindari mengkritik
orang lain, hindari kata mematikan atau menghina,
menyinggung orang lain, gunakan pikiran bebas dan
imajinatif.
2. Menginventarisir masalah bersama
kembangkan, catat semua gagasan, posisikan diri
sebagai mitra yang baik, catat dan tulis ringkasan
semua pendapat, tulis dalam bentuk yang mudah
dimengerti.

27. 1. Kembangkan nilai-nilai positif
2. Identifikasi pendapat mitra berunding
3. Uraikan nilai-nilai negatifnya
4. Identifikasi setiap masalah
5. Lakukan secara kreatif, adakan curah
pendapat, sepakati aturan, susun teknis
dan konsensus

28. 1. Banyak mendengar
2. Yakin atas pendapat orang lain
3. Simpati, toleran, menyenangkan
4. Bila perlu tunda keputusan
5. Proyeksikan pendapat para pihak

29. FUNGSI PEMERINTAH,
PEKERJA/BURUH/SP/SB,
PENGUSAHA/ORGANISASI
PENGUSAHA DALAM
KOMITMEN
MELAKSANAKAN HI MELAKSANAKAN
FUNGSI
KETENANGAN
BEKERJA,
DINAMIKA PENINGKATAN
HUBUNGAN KESEJAHTERAAN DAN
PRODUKTIVITAS
KERJA PERUSAHAAN, SERTA
KELANGSUNGAN DAN
SARANA HI PENGEMBANGAN
PENGATURAN USAHA
1. SP/SB; SYAKER DALAM PK,
2. ORGANISASI PENGUSAHA; PP, PKB
3. LKS BIPARTIT;
4. LKS TRIPARTIT;
5. PP;
6. PKB;
7. PERATURAN PER-UU KK;
DAN
8. LEMBAGA PPHI.

30. Hubungan industrial adalah suatu
hubungan yang terbentuk antara para
pelaku dalam proses produksi barang
dan / atau jasa yang terdiri dari unsur
pemgusaha, pekerja/buruh, dan
pemerintah yang didasarkan pada nilai-
nilai Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia tahun 1945

31. FUNGSI MASING-MASING UNSUR DALAM
MELAKSANAKAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
 Pemerintah mempunyai fungsi :
- menetapkan kebijakan;
- memberikan pelayanan;
- melaksanakan pengawasan; dan
- melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan;
 Pekerja/buruh dan SP/SB-nya mempunyai fungsi :
- menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya;
- menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi;
- menyalurkan aspirasi secara demokratis;
- mengembangkan keterampilan dan keahliannya;
- ikut memajukan perusahaan; dan
- memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta
keluarganya.

32. La
nj
ut
an
 Pengusaha dan Organisasi Pengusahanya
mempunyai fungsi :
- menciptakan kemitraan;
- mengembangkan usaha;
- memperluas lapangan kerja; dan
- memberikan kesejahteraan
pekerja/buruh secara terbuka,
demokratis, dan berkeadilan

33. SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL
1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Organisasi Pengusaha;
3. Lembaga Kerjasama Bipartit;
4. Lembaga Kerjasama Tripartit;
5. Peraturan Perusahaan;
6. Perjanjian Kerja Bersama;
7. Peraturan Perundang-undangan
Ketenagakerjaan; dan
8. Lembaga Pemnyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.

34. PERJANJIAN KERJA BERSAMA
1. PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara SP/SB atau beberapa SP/SB yang
tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa
pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah
pihak.
2. Pembuatan PKB harus dilandasi dengan itikad baik yang
berarti harus ada kejujuran dan keterbukaan para pihak
serta kesukarelaan/kesadaran, artinya tanpa ada
tekanan dari satu pihak dengan pihak lain.

35. La
nj
ut
an
3. PKB nerupakan sarana pelaksanaan hubungan industrial.
4. Tujuan pembuatan PKB :
 mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban
pekerja/SP/SB dan pengusaha.
 Secara bersama menetapkan syarat-syarat kerja yang
belum diatur dalam perundang-undangan maupun
peningkatan syarat-syarat kerja yang sudah diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
 menciptakan ketenangan bekerja dan pengembangan
usaha.

36. TEKNIK PERUNDINGAN
PENYUSUNAN PKB
1. Penyusunan PKB merupakan hasil perundingan
dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
2. Prinsip dasar perundingan mencapai
musyawarah untuk mufakat:
a. Tujuan : Kepuasan bersama
b. Kerangka Waktu : Jangka panjang
c. Hubungan : Penting
d. Sikap terhadap maslah : Membantu
e. Pihak lain : Teman/Mitra

37. La
nj
ut
an
f. Proses : Kerjasama
g. Methode : Mencari alternatif
h. Hasil : Baik untuk keduanya
i. Hubungan lebih lanjut : Baik, saling mempercayai
3. Perundingan PKB dimulai dengan menyepakati
tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya
memuat :
a. tujuan pembuatan tata tertib;

38. La
n ju
ta
n
b. Susunan tim perunding;
c. Lamanya masa perundingan;
d. Materi perundingan;
e. Tempat perundingan;
f. Tata cara perundingan;
g. Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan
perundingan;
h. Sahnya perundingan;
i. Biaya perundingan.

39. La
nj
u ta
n
4. Dalam hal terdapat SP/SB yang tidak terwakili dalam tim perunding,
maka SP/SB yang bersangkutan dapat menyampaikan aspirasinya
secara tertulis kepada tim perunding sebelum dimulai perundingan
pembuatan PKB
5. Dalam hal perundingan pembuatan PKB masih belum selesai dalam
waktu yang disepakati dalam tata tertib dan penjadwalan, maka para
pihak harus membuat pernyataan secara tertulis bahwa perundingan
tidak dapat diselesaikan pada waktunya, yang memuat :
a. Materi PKB yang belum dicapai kesepakatan;
b. pendirian para pihak;
c. risalah perundingan;
d. tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak.
Selanjutnya salah satu atau kedua belah pihak melaporkan kepada
instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

40. STRATEGI PERUNDINGAN
PENYUSUNAN PKB
1. Para pihak dalam penunjukan personil
sebagai tim perunding memperhatikan :
a. kemampuan melakukan komunikasi
yang efektif, sabar, tekun, terbuka,
dan transparan.
b. memiliki pemahaman mengenai
peraturan perundangan
ketenagakerjaan dan peraturan
perundangan lainnya.

41. La
nj
ut
an
2. Para pihak menyiapkan data pendukung yang
berkaitan dengan perundingan.
3. Draft PKB SP dan Pengusaha saling
dipertukarkan untuk dipelajari oleh masing-
masing team.
4. Penyamaan pemahaman pekerja/SP/SB dan
Pengusaha terhadap visi, misi, tujuan
perusahaan dalam pelaksanaan hubungan
industrial di perusahaan.

42. La
nj
ut
an
5. Mengoptimalkan fungsi HRD dan SP/SB secara terus
menerus melakukan evaluasi pelaksanaan, penerapan
dan perkembangan pengaturan syarat kerja terhadap
PKB yang sedang berlaku untuk memperoleh bahan
peningkatan kualitas PKB periode berikutnya.
6. Mengoptimalkan fungsi LKS Bipartit (jika di perusahaan
telah terbentuk LKS Bipartit) untuk mendapatkan
masukan secara dini yang berkaitan dengan
ketenagakerjaan khususnya upaya peningkatan kualitas
pengaturan syarat kerja.

43. La
n ju
ta
n
7. Pegang prinsip-prinsip perundingan :
- komunikatif
- jujur
- dapat dipertanggungjwabkan
- saling menghormati
8. Persiapkan diri sebaik mungkin

44. TEHNIK NEGOSIASI
PENGERTIAN
Negosiasi adalah suatu proses dimana dua
pihak atau lebih yang mempunyai
kepentingan yang sama atau
bertentangan bertemu dan berbicara
dengan maksud untuk mencapai
suatu kesepakatan
Komunikasi adalah saluran untuk
menyampaikan informasi atau pesan
dari komunikator (pemberi pesan)
kepada komunikan (penerima pesan)

45. Komunikasi dapat dibagi :
 Komunikasi dialogis adalah
Komunikasi terjadi dua arah dan
banyak arah
 Komunikasi partisipatif adalah
Komunikasi yang ditujukan untuk
membangun suatu pemahaman
tentang kehidupan dan lingkungan
melalui penggunaan pengetahuan
dan informasi yang relevan

46. STRUKTUR NEGOSIASI
a. Persiapan
b. Pelaksanaan
c. Penutup dan Kesepakatan

47. A. PERSIAPAN
 Mengidentifikasi permasalahan
 Mengumpulkan informasi
 Menetapkan sasaran
 Menentukan prioritas
 Mempelajari situasi dan kondisi Pihak lawan
 Membuat tata tertib negosiasi (waktu, tanggal, tempat)
 Mengetahui keterikatan atau batasan mandat yg
diberikan kepada anda
 Mempertimbangkan konsekwensi kegagalan

48. B. PELAKSANAAN :
 Menyampaikan tuntutan secara santun
 Memiliki Itikad baik/tidak anakhis
 Mentaati tata tertib perundingan
 Melakukan Komunikasi
 Menyampaikan beberapa Pertanyaan
 Memberi signal/penawaran
 Menyampaikan argumentasi
 Mengembangkan strategi negosiasi

49. C. PENUTUP DAN KESEPAKATAN :
Dalam tahap ini kedua belah pihak mencari kesepakatan yang
dapat mereka terima MENANG-MENANG
Disini anda harus :
1. Jelas apa yg telah disepakati
2. Lingkup kesepakatan dan waktu
3. Menulis apa saja yg telah disepakati
4. Menutup dengan perjanjian secara tertulis/risalah/
kesepakatan bersama

50. PRINSIP-PRINSIP NEGOSIASI
 Prinsip musyawarah untuk mufakat
 Mematuhi tata tertib perundingan
 Tuntutan dan tawaran berdasarkan logika dan
bukti-bukti
 Kesadaran terhadap hak dan kewajiban masing-
masing pihak

51. Lanjutan….
 Komitmen untuk menyelesaikan perundingan dengan
cepat dan efektif
 Komitmen untuk mengeluarkan pendapat secara santun
 Kesadaran untuk memikirkan kepentingan bersama
 Apbila tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah
pihak membuat komitmen untuk menyelesaikan
masalah sesuai peraturan perundangan berlaku

52. Lanjutan….
 Negosiasi dilakukan bukan untuk mencari siapa yang
menang dan siapa yang kalah
 Membatasi aspek yang dipermasalahkan
 Mempertahankan hubungan yang telah ada atau jangan
sampai merusak hubungan yang telah terbina
 Saling percaya dan saling menghormati perbedaan

53. Lanjutan prinsip…..
 Mengetahui dan memahami kondisi mitra
berunding
 Menghindari argumentasi yang dapat
mempermalukan dan membosankan
 Mengendalikan emosi
 Bersama-sama mencari penyelesaian,dan memilih
agenda yang dirundingkan

54. Lanjutan prinsip…..
 Tidak memaksakan kehendak untuk
menyelesaikan satu masalah saja
 Menyelesaikan masalah melalui perundingan
bukan untuk menambah masalah lain
 Membuat risalah perundingan
 Bila tercapai kesepakatan, membuata persetujuan
bersama

55. PERMASALAHAN DALAM NEGOSIASI
 Terjebak dengan pendekatan aspek juridis
semata
 Tidak terbuka
 Tidak rasional dan tidak realistis
 Tuntutan berkembang
 Kurangnya kemampuan tim berunding
 Kurang persiapan
 Memberikan tekanan dan tindakan

56. RISALAH PERUNDINGAN
1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nama pekerja/buruh/SP/SB :
4. Alamat :
5. Tanggal dan tempat perundingan:
6. Pokok Masalah/Alasan Perselisihan :
7. Pendapat Pengusaha :…………………………
8. Pendapat Pekerja :………………………..
9. Kesimpulan Perundingan :
……., ………………… 2008
TANDA TANGAN
PIHAK PENGUSAHA PIHAK
PEKERJA

57. PERSETUJUAN BERSAMA
Pada Hari ini, hari…………….tanggal……..bulan………tahun……..,kami yang bertanda tangan di bawah ini;
1. Nama (pengusaha) :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Disebut sebagai Pihak Pertama
2. Nama (Pekerja/Buruh/SP/SB) :
Jabatan dlm Perusahaan :
Alamat Rumah :
Disebut sebagai Pihak Kedua
Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua
telah mengadakan perundingan bipartit dan telah mencapai kesepakatan sebagai berikut
1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..
Kesepakatan ini merupakan perjanjian bersama yang berlaku sejak ditandatangani di atas meterai cukup
Demikian perjanjian bersama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun juga,
dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang didasari itikad baik.
Para Pihak
Pihak Pertama Pihak Kedua

58. PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MENURUT UU. NO. 2 TAHUN 2004
MAHKAMAH AGUNG
(KASASI) 30 HARI
PEMBATALAN KERJA
P. HAK P. PHK Ps 115
PUTUSAN PENGADILAN PHI 50 HARI
FINAL
KERJA
PB PB Ps. 103
140
ARBITER KONSILIASI MEDIASI 30 HARI HARI
KERJA KERJA
SEPAKAT 2 PIHAK
Ps 15,
Ps 25,
Ps 40 (1)
DINAS YG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KETENAGAKERJAAN
PB B I P A R T I T 30 HARI
KERJA
Ps. 3 (2)
KEPENTINGAN SP/SB HAK PHK
PERSELISIHAN

59. TERIMA KASIH