PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
Kumpulan soal hukum
1. Soal-Soal UTS dan UAS
October 29, 2008 by kailfhunpad
UAS Hukum Perikatan 21 januari 2008
Diperkenankan membuka KUHPdt.
Kasus Posisi :
Seorang pengusaha bernama Mr. Mani Wanen membuka usaha di indonesia
pada tahun 1990 bidang pemintalan textile bekerjasama dengan pengusaha
indonesia bernama Tn. Salim.
Pada tahun 1992 bentuk kerja sama tersebut dituangkan dalam sebuah badan
hukum yang berbentuk PT, dengan nama PT. Indopromo dan berkedudukan di
jalan Raya Majalaya No. 10 majalaya. Perusahaan sangat maju dan berkembang
pesat . karena butuh pengembangan usaha, maka PT indopromo mengajukan
kredit modal usaha ke bank BRI sebesar 800 juta rupiah dan dikabulkan dengan
ketentuan kredit dicicil selama 10 tahun tetapi disamping itu PT. Indopromo juga
membutuhkan modal penambahan mesin pemintal dan mesin boiler sehingga ia
mengajukan permohonan kepada lembaga leasing di bandung untuk
menyediakan kebutuhan alat-alat berat tersebut . dan permohonanya
dikabulkan oleh perusahaan leasing tersebutperikatan terjadi pada tahun 1995
dengan disediakan 6 buah mesin pemintal dan 4 buah mesin boiler.
Dalam perjalanan menjalankan usahanya PT. Indopromo gagal mengelola
management perusahaan sehingga PT. Indopromo menghadapi masalah
keuangan yang sangat berat dan berakibat tidak dapat melakukan kewajibanya
sebagai debitur di bank BRI dan di perusahaan Leasing tersebut, lebih poarah
lagi PT. Indopromo melakukan perbuatan melawan hukum yaitu barang –
barang modal dari perusahaan leasing tersebut dijual pada perusahaan lain yaitu
PT sukuyaki di bandung.
Kejadian tersebut membuat PT. Indopromo menghadapi maslah baik tuntutan
pidana maupun gugatan perdata.
Pada gugatan perdata :
PT. Indopromo digugat telah melakukan wanprestasi baik pada BRI maupun
pada Perusahaan Leasing, bahkan disamping itu PT. Indopromo juga diguagt
telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penjualan barang modal
perusahaan yang didapat dari perusahaan leasing yang sebenarnya bukan milik
PT. Indopromo.
3. UAS HUKUM PERIKATAN 18 januari 2008
Close Book
Pilih 7 dari 9 soal dibawah ini
1. Mengapa dikatakan bahwa hukum perikatan tidak sama dengan
perjanjian? Jelaskan disertai alasan dan dasar hukumnya! Brerikan pula
contoh konkritnya!
2. perjanjian diatur dalam buku III BW, dalam perkembanganya timbulah
perjanjian – perjanjian yang tidak diatur dalam buku III BW. Perjanjian
yang bagaimanakah yang tidak diatur dalam buku III Bwtersebut!
Jelaskan beserta contoh konkrit. Apakah hal ini dapat mengakibatkan
semua ketentuan dalam BW tidak berlaku bagi perjanjian yang tidak
diatur tadi.
3. Berdasarkan soal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa buku III BW
menganut sistem terbuka. Apa maksud sistem terbuka tersebut?
Bagaiman kaitanya dengan asas kebebasan berkontrak?
4. Mengapa seorang debitur tidak memenuhi kewajiban pada saat yang
dijanjikan tidak dengan sendirinya berarti telah wanprestasi? Jelaskan
kapan seorang debitur dianggap lalai memenuhi kewajibanya dan
bagaimana akibat hukumnya?
5. Mengapa jika dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdata
penyalahgunaan keadaan dapat dianggap sebagai salh satu alasan
dibatalkanya perjanjian? Jelaskan disertai contoh konkritnya!
6. Mengapa pada debitur terdapat ―schuld‖ dan ―haftung‖ ? apakah
Haftung itu selalu ada pada debitur? Jelaskan jawaban anda dan
sebutkan dasar hukumnya disertai contoh konkrit?
7. Mengapa dalamperkembangan hukum kontrak didalam lalu lintas bisnis
ditemukan berbagi bentuk perjanjian (kontrak) yang tidak termasuk
dalam salah satu bentuk perjanjian tertentu yang dikenal
dalam KUHPerdata? Jelaskan dan sebutkan salah satu contoh bentuk
kontrak termaksud!
8. Pemberian kuasa adalh suatu perjanjian dengan mana seorang
memberikan kekuasaan (wewenang) kepada orang lain, yang
menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
Hal apa saja yang dapat mengakhiri pemberian suatu kuasa?
4. 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan:
1. Prestasi
2. Overmacht
3. Onrechmatige daad
4. Subrogasi
5. Novasi
5. UAS HUKUM PERIKATAN 19 januari 2007
Tidak diperkenankan membuka KUHPerdata
1. pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu
perjanjian.
a. Apa akibatnya bila suatu perjanjian yang telah memenuhi unsur-
unsur perjanjian akan tetapi tidak memenuhi salah satu syarat
untuk sahnya perjanjian?
b. Bagaimana apabila terjadi sebaliknya? Jelaskan disertai contoh!
2. Dalam Perjanjian dikenal beberapa asas, namun ada 3 asas yang paling
penting dalam perjanjian.
a. Sebutkan ketiga asas tersebut dan jelaskan!
b. Apakah yangdimaksud dengan perjanjian konsensuil, formil dan
riil?
3. Salahsatu perikatan yang timbul karena undang-undang adalah
zaakwaarneming.
a. Perikatan apa saja yang timbul ? sebutkan pihak-pihak yang ada
dalam zaakwaarneming.
b. Apa perbedaanya antara zaakwaarneming dengan pemberian
kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1792 KUHPerdata?
4. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam pasal
1365.
a. Hal – hal apakah yang harus dibuktikan agar gugatan
berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat berhasil?
b. Perikatan apa yang timbul antara pihak-pihak bila terjadi
perbuatan melawan hukum? Jelaskan.
5. Pembayaran dan subrogasi adalah peristiwa-peristiwa hukum yang
mengakibatkan hapusnya perikatan.
a. Apakah pernyataan ini benar? Berikan penjelasanya dan
alasanya.
b. Oleh siapa dan kepada siapa pembayaran harus dilakukan?
Jelaskan.
6. UTS HUKUM PERIKATAN 2 NOPEMBER 2007
1. Buku III KUHPerdata mengatur tentang perikatan.
1. Sebutkan 2 sumber perikatan menurut pasal 1233 KUHPerdata.
Jelaskan perbedaanya!
2. Bagaimana hubunganya perikatan dan perjanjian. Jelaskan!
2. Paeda umumnya debitur mempunyai 2 unsur yaitu Schuld dan Haftung
a. Apa maksud masing - masing unsur tersebut?
b. Dalam pereikatan alam (utang judi) salah satu unsur tidak ada,
sebutkan aspek yang mana dan mengapa demikian?
1. Apabila bukan karena keadaan memeaksa debitur tidak melaksanakan
kewajibanya maka dianggap melakukan ingkarjanji (wanprestasi).
a. Jelaskan tiga bentuk wanprestasi, beserta contohnya!
b. Hal – hal apa saja yang dapat dituntut kreditur apabila debitur
wanprestasi?
1. Debitur bebas dari kewajiban membayar ganti rugi, jika karena keadaan
memaksa tidak melaksanakan prestasinya.
a. Jelaskan mengenai keadaan memaksa (overmacht), dan
bagaimana akibat hukumnya?
b. Jelaskan mengenai teori overmacht disertai contohnya!
1. Pasal 1320 KUHPerdata berisi mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.
a. Apa saja syarat sahnya perjanjian itu. Apakah ketenyuan pasal
1320 KUHPerdata tersebut bersifat mengatur atau memaksa?
Jelaskan disertai alasanya!
b. Jelaskan apa perbedaan perjanjian yang batal demi hukum dan
perjanjian yang dapat dibatalkan! Berikan masing – masing
contohnya.
7. UAS HUKUM PERIKATAN 19 januari 2007
1. a. buatlah bagan/skema sumber perikatan disertai dengan penjelasanya.
b. bagaimana hubungan perikatan dan perjanjian? Jelaskan!
2. Perjanjian adalah sah apabila memenuhi pasal 1320 KUHPerdata.
a. Jelaskan syarat sahnya perjanjian, dan apakah akibatnya apabila
terjadi pelanggaran pada syarat- syarat tersebut.
b. Terangkan apa yang dimaksud dengan‖ sepakat‖ dalam perjanjian
menurut undang – undang yang berlaku.
3. Perikatan yang timbul karena undang-undang antara lain pembayaran tak
terhutang.
a. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan pembayaran tak terhutang.
b. Perikatan- perikatan apa yang timbul dari zaakwaarneming. Jelaskan.
4. Hilanganya pesawat Adam Air, sampai saat ini belum diketahui
penyebabnya, yang jelas pada kenyataanya hal tersebut menimbulkan
kerugian moril maupun materil bagi keluarga korban. Seandainya
hilangnya pesawat tersebut karena human error dari awak pesawat , hal
ini akan menimbulkan pertanyaaan.
a. Apakah dalam kasus diatas dapat dikatakan adanya suatu perbuatan
melawan hukum? Jelsakan disertai alasanya!
b. Untuk memecahkan adanya hubungan causal antara perbuatan dan
kerugian ada 2 teori. Sebutkan dan jelaskan kedua teori tersebut, dan
terapkan teori tersebutdalam kasus diatas.
c. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum yang dapat dijadikan dasar
penuntutan keluarga korban dari kasus tersebut diatas.
8. UTS Genap HUKUM PERIKATAN 2007
1. A. Bagaimana definisi perikatan menurut Vollmar ?
B. Bagaimana definisi perikatan menurut Pitlo ?
C. bandingkan Perikatan dengan Perjanjian !
D. Apa perbedaan perikatan dan perjanjian ?
2. A. Apa faktor-faktor perikatan yang anda ketahui ?
B. Sebutkan dasar hukum pengertian perikatan, jelaskan !
C. Sebutkan dasar hukum pengertian perjanjian, jelaskan !
D. Terangkan, erat kaitanya antara perikatan dan perjanjian!
3. A. Apa yang dimaksud dengan Zaakwaarneming, bandingkan dengan
pemberian kuasa (Lastgeving) !
B. Apa yang dimaksud pembayaran tanpa utang, bandingkan dengan
Natuurlijk Verbintenis (perikatan alam) !
C. Jelaskan tentang Pembayaran utang tanpa janji bunga !
D. Pembayaran bunga yang diperjanjikan dapat lebih besar dari bunga
menurut undang – undang, Jelaskan !
4. A. Apa yang dimaksud Somasi / ingebreke stelling ?
B. Sebutkan isi somasi/ ingebreke stelling ?
C. Jelaskan fungsi somasi (2)
D. Jelaskan Bentuk Somasi !
5. A. Apa yang dimaksud dengan ganti rugi ?
B. Sebutkan faktor – faktor ganti rugi ?
C. Mengapa timbul hak untuk menuntut ganti rugi ?
D. apa perbedan bunga moratoir dengan bunga kompensator ?
6. A. Bagaimana bila salah satu syarat perjanjian tidak ada, jelaskan !
B. Bagaimana Syarat subyektif dan syarat obyektif suatu perjanjian ?
C. apa arti berlaku surut, berikan contoh !
D. jelaskan syarat sahnya perjanjian dan dasr hukumnya !
7. A. Apa yang dimaksud eenzydig overeenkomst dan apa bedanya dengan
tweenigdig overeen komst ?
B. Apa yang dimaksud saling memberatkan dan tidak saling memberatkan
serta perbedaanya ?
C. Bagaimana cara mengikatnya perjanjian bersegi satu ?
D. Bagaimana cara mengikatnya perjanjian bersegi dua ?
8. A. Apa perbedaan peristiwa overmacht, beri contoh !
B. Sebutkan macam-macam overmacht !
9. C. Apa perbedaan peristiwa overmacht dengan wan prestasi, jelaskan !
D. Bolehkah diperjanjiakan suatu janji yang meniadakan overmacht,
berikan alasanya !
9. A. Apa isi pasal 1338, tuliskan !
B. Sebutkan satu macam perjanjian sebagai contoh dari kalimat terakhir
dari pasal 1338 ayat 2 !
C. Jelaskan kejujuran yang bersifat subyektif dan yang bersifat obyektif.
D. Apa yang dimaksud aksio pauliana serta dasar hukumnya ?
10. A. Tuliskan isi pasl 1365 tentang onrectmatige daad.
B. Sebutkan unsur-unsurpasal 1365 dan jelaskan.
C. Apa arti perbuatan melawan hukummenurut arti sempit dan arti luas
serta dari manaarti tersebut diambil, berikan contoh !
D. Sebutkan pengertian perbuatan melawan hukum yang berlaku saampai
sekarangdan bandingkan dengan perbuatan melawan hukum Pidana/
KUHPidana !
10. UAS Kelas B HUKUM PERIKATAN
I. Soal Essai
1. Luas mana perikatan dan perjanjian, jelaskan !
2. Kapan Sepakat itu dianggap ada, jelaskan !
3. apa yang dimaksud berlaku surut dan tuliskan dasar hukumnya
4. dalam pelaksanaan perjanjian apa saja yang perlu diperhatikan, jelaskan!
5. Tuliskan dua instansi yang selalu dianggap benar serta jelaskan!
6. Jelaskan tiga figur timbulnya pembayaran tanpa utang!
II. Kasus
1. Mahasiswi A pergi ketempat kuliah tergesa-gesa karena bangun
kesiangan, sehingga SIM ketinggalan. Dalam keadaan tidak tenang
melihat polisi berdiri di pinggir jalan ia sangat terkejut dan sering
menengok, sehingga konsentrasi ke depan terganggu pada waktu ada
yang menyebrang tidak kelihatan dan tertabrak sehingga tangan patah.
Karena merasa bersalah A berjanji akan memberikan seluruh biaya
pengobatan sampai sembuh. Terjadilah kesepakatan antara A dan B,
bahwa A harus menyerahkan sejumlah uang untuk perawatan B sampai
sembuh.
Pertanyaan :
1) Dalam kasus diatas ada perjanjian dan ada perikatan, coba tunjukan
kalimatnya !
2) Juga terjadi perikatan bersumber pada perjanjian dan perikatan
bersumber pada undang-undang, tunjukan kalimatnya serta tuliskan
dasar hukumnya.
3) Apakah perjanjian yang terjadi merupakan perjanjian yang obligatoir
atau perjanjian zaklejik, jelaskan !
4) Perikatan bersumber pada Undang-undang seperti tsb. Diatas ada dua
aliran, jelaskan !
5) Berikan nama-nama arrest yang ada tiap aliran !
1. A mengadakan perjanjian dengan Bank B bahwa A meminjam uang
pada bank tersebut sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)
dengan jaminan sebuah rumah permanen i jalan cipaganti no. 60
bandung. Dalam setiap perjanjian jaminan hipotik pada bagian
fakultatifnya selalu ada janji-janji(beding) antara lain yang
berhubungan dengan keutuhan bangunan tersebut. Sebagai gevar
object (objek yang dapat dikenai bahaya) terbakar sapai habis.
11. Pertanyaaan :
1) Ada perjanjian apa pada kasus tersebut diatas, jelaskan !
2) Janji (beding) apa yang berhubungan dengan keutuhan bangunan
rumah tsb. Diatas, jelaskan!
3) Janji – janji apa lagi yang biasanya ada dalam perjanjian hipotik?
4) Bila rumah yang menjadi jaminan musnah terbakar bagaiman solusi
selanjutnya, jelaskan !
5) Apa bedanya lembaga tsb. Dengan Cessi dan novasi ?
1. Tuan A mengadakan perjanjian dengan B bahwa salah sebuah dinding
rumahnya disewa selama dua tahun untuk memasang iklan cocacola
seharga 10.000.000,- setahun dan dibayar dimuka. Baru berlangsung
satu tahun terjadi gempa bumi yang mengakibatkan sebagian rumah
termasuk dinding yang dipasng iklan tsb. Runtuh.
1) Sahkah perjanjian tsb. Diatas, berikan alasanya !
2) Apa nama perjanjian tsb. Dan tuliskan dasar hukumnya !
3) Asas – asas apa saja yang terdapat dalam pasal tsb. ?
4) Apakah A (pemilik Rumah) dapat mengemukakan bahwa ia tidak dapat
meneruskan memasang iklan tsb. dengan alasan overmacht, berikan
penjelasn !
5) Tuliskan macam- macam overmacht yang anda ketahui dan jelaskan
secara singkat !
12. HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL
JUMAT, 18 APRIL 2008
SINTA DEWI, SH,LL.M, et.al
1. a. sebutkan dan jelaskan tiga perbedaan antara penyelesaian sengketa
melalui negosiasi dan mediasi!
b. jelaskan alasan utama para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui
negosiasi dan mediasi!
c. jelaskan yang dimaksud dengan inquiry dan kaitkan dengan kasus ―red
crusader” tahun 1961! Hal penting apakah yang dapat diambil dari proses
inquiry dalam kasus tersebut?
2. a. jelaskan perkembangan penyelesaian sengketa dalam kaitannya dengan
penanaman modal asing (foreign direct investment)!
b. bagaimanakah peranan ICSID dalam penyelesaian sengketa dalam
penyelesaian sengketa dalam kaitannya dengan penanaman modal asing?
3. Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan utama PBB dalam
menyelesaikan sengketa hukum antara negara-negara anggota PBB.
a. bagaimanakah proses pengajuan perkara ke Mahkamah Internasional?
b. Apakah yang menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Internasional? Jelaskan
dengan contoh kasusnya!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah berikut dengan contohnya:
a. forum prorogatum
b. provisional measures
c. special agreement
d. optional clauses
HPSI
UAS 18/6/2004
Prof. Yudha Bakti, S.H.,M.H.
1. Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif
yang banyak dipergunakan oleh kalangan bisnis internasional.
Pertanyaan:
a) coba saudara jelaskan apa kelebihan dan kelemahan menyelsaikan sengketa
melalui arbitrase!
b) menurut UNCITRAL Mode Law on International Arbitration ada beberapa hal
yang mengaitkan hubungan antar lembaga Arbitrase dan Pengadilan? Jelaskan
jawaban Anda
13. c) jelaskan apa yang dimaksud dengan Recourse Against Award .. dalam
UNCITRAL mode law, dan dalam hal apa saja para pihak dapat menolak putusan
arbitrase tersebut?
2. setelah berakhirnya Putaran Uruguay dan berdirinya WTO maka massalah
penyelesaian sengketa diantara negara-negara WTO harus diselesaikan
melaluiDispute Setlement Body
a) jelaskan perbedaan yang paling mendasar antara penyelesaian sengketa
melalui GATT dan WTO!
b) Buat suatu analisis tentang kasus mobil Timor antara Indonesia-
Jepang,masyarakat Eropa dan AMerika Serikat (dalam membuat analisis, anda
harus menjelaskan fakta,masalah hukum dan analisis)
UAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
14 Januari 2005Pertanyaan :
1.
1. kontrak jual beli daya (Power Purchase Agreement) antara PT.
PLN dengan PT PAITON yang ditandatangani tahu 1992, dalam
perjalananya menimbulkan persengketaan. Penyelesaian
sengketa tersebut tidak secara tegas mempergunakan hukum
mana yang berlaku bagi kontrak tersebut? Jelaskan alasanya!
2. Apabila dalam kasus tersebut dicatumkan secara tegas bahwa
hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum
negara dimana PT PAITON berkedudukan. Apakah pihak
Indonesia boleh menolaknya ? Jelaskan disertai alasanya !
2. Dalam kontrak Internasional, arbitase digunakan sebagai forum untuk
menyelesaikan sengketa diantara para pihak.
a. Jelaskan keuntungan dan kelemahan dari forum arbitrasi tersebut !
b. Jelaskan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrasi asing di
indonesia !
1. Dalam Kontrak HPI dikenal dengan istilah Penyelundupan Hukum dan
Pemakaian Hukum asing !
a. Apa yang dimaksud penyelundupan hukum ? Jelaskan disertai
contoh !
b. Apa yang dimaksud dengan pemakaian Hukum Asing ? Jelaskan
disertai contoh !
14. c. Dalam hal apa hakim dapat mengenyampingkan penerapan hukum
asing ?
1.
a. Ada beberapa kaidah HPI berkenaan dengan hukum yang berlaku
bagi suatu perbuatan melawan hukum ! sebutkan kaidah- kaidah
tersebut !
b. Bagaimana konsep kaidah HPI indonesia tentang perbuatan
melawan hukum tersebut? Jelaskan !
UAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
SOAL
Seorang pengusaha warga negara Indonesia (A) melakukan perjanjian ekspor-
impor dengan pengusaha warga negara Singapura (B), produksi kerajinan batik
dari pabrik A di pekalongan.
Perjanjian dibuat dalam bahasa inggris, ditandatangani di Perancis ketika A dan
B bertemu sewaktu liburan. Barang kerajinan batik dikirim dari pelabuhan
tanjung Priok, sedangkan pembayaran ditransfer dari salah satu bank di
singapura dalam mata uang US dollar.
Ketiak B tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian, A marah
dan Menyiksa teman B yang bernama (C) seorang WNI yang tinggal di Jakarta
yang telah memperkenalakan A kepada B. C mengalami luka parah, ia di bawa
berobat ke singapura , kemudian dipindahkan ke salah satu rumah sakit di
jerman dan ia meninggal disana.
Pertanyaan :
I.
1. Di pengadilan manakah A dapat menuntut B? Jelaskan jawaban saudara
dengan menghubungkanya dengan ―principle of basis of presence‖ ,
―principle of effectiveness‖ , dan doctrine of forum convenience‖.
2. hukum negara manakah yang dipergunakan oleh hakim bilamana hakim
menerapkan :
a. teori lex loci contractus
b. teori lex loci solutionis
c. teori proper law
d. teori the most characteristic connection
Jelaskan masing – masing!
II. L
15. 1. Di pengadilan manakah keluarga C dapat menuntut A? Penjelasan saudara
hendaknya dihubungkan dengan ―principle of effectiveness‖, ―principle of
basis of presence‖ dan doctrine of forum convenience‖.
2. Hukum negara manakah yang akan dipakai hakim bilamana ia
menerapkan :
a. Teori lex loci delicli commissi
b. Teori lex lori
c. Teori lex lori dikombinasikan dengan lexloci
d. Teori lex loci yang diperhalus
Jelaskan masing-masing !
III.
1. Apa yang dimaksud dengan prinsip ―locus regit aclum‖ dalam HPI? Dan
apakah tujuan penerapan prinsip ini?
2. beri contoh dan penjelasasn penerapan prinsip ―locus regit actum‖
berkenaan dengan status personil !
3. beri contoh dan penjelasan penerapan prinsip ―locus regit actum‖
berkenaan dengan perjanjian !
4. beri contoh dan penjelasan penerapan prinsip ―locus regit actum‖
berkenaan dengan benda tetap !
5. Hubungkan antara prinsip ―locus regit actum‖ dengan hak-hak yang
telah diperoleh (verted right) dalam suatu contoh berikut penjelasanya !
6. Hubungkan antara prinsip ―locus regit actum‖ dengan prinsip ketertiban
umum (public policy/ public order) dalam suatu contoh berikut
penjelasanya !
UAS HPI 13 januari 2003
1. Dalam membantu untuk menentukan lex causae bagi suatu peristiwa
HPI, biasanya kita akan menelaah titik-titik taut.
Pertanyaan :
1.
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ―titik taut primer‖ !
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ―titik taut sekunder‖ !
3. Berikan contoh penerapan ―titik taut primer‖ dan ―titik taut
sekunder‖ !
2. Pilihan hukum (choice of law) umumnya dituangkan secara tegas
didalam klausul kontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
16. Pertanyaan :
1.
1. Jelaskan bagaimanakah cara menentukan hukum yang berlaku
terhadap kontrak dalam hal tidak ada pilihan hukum dalam
kontrak tersebut (no law contact)!
2. Sebutkan 3 (tiga) pembatasan dalam melakukan pilihan hukum
!
3. Apakah pilihan hukum yang telah dilakukan dapat diubah
kemudian oleh para Pihak? Jelaskan !
2. Orang dan Badan Hukum memiliki kedudukan sebagai subyek hukum,
sementara harta kekayaan berkedudukan sebagai obyek hukum. Untuk
obyek hukum tersebut berlaku prinsip lex rei sitae / lex situs.
Pertanyaan :
1.
1. Jelaskan bagaimana keberlakuan prinsip lex rei sitae / lex situs,
apakah hanya terhadap benda-benda tetap atau juga meliputi
benda bergerak? Berikan contohnya !
2. Intellectual property Rights (HKI) digolongkan kedalam benda
bergerak. Apakah terhadap HKI ini berlaku juga prinsip lex rei
sitae / lex situs ? Jelaskan !
3. Sebutkan setidaknya 3 macam pengecualian berlakunya prinsip
lex rei sitae/ lex situs !
2. Dalam HPI , vested rights dan public order merupakan 2 hal yang cukup
menarik untuk dikaji. Suatu negara harus mengakui adanya vested
rights tersebut sekaligus harus menjaga public order.
Pertanyaan :
1.
1. Uraikan secara ringkas dan jelas mengenai kasu impor gula (
Jani Haryanto) !
2. Secara umum dan singkat, apakah yang terjadi dalam kasus
tersebut sehubungan dengan kontradiksi antara vested rights
yang diperoleh pihak inggris berdasarkan dengan public order
Indonesia? Bagaimana penyelesaianya menurut kaidah HPI?
3. Apakah suatu negara Harus mengakuai vested right? Jelaskan !
17. UAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
17 Januari 2002
Kasus :
Kabayan adalah pemuda kampung yang tinggal di kecamatan samarang
kabupaten garut. Ia terkenal sebagai pemuda lugu, sederhana, kocak tetapi
banyak akal dan dan kelakuanya aneh dan cenderung iseng . pekerjaan
Kabayan sehari-hari berdagang beras dan kebutuhan pokok. Suatu hari
kabayan bertemu dengan seorang wisatawan mancanegara dari vietnam
yang bernama Mr. Nguyen Ben Doi. Dari obrolan mereka Mr. Nguyen berniat
untuk menjual beras hasil usaha perusahaanya bersama kabayan dan
kabayan menyetujui karena merupakan peluang bisnis.
Dalam rangka kerjasama tersebut dibuatlah perjanjian jual beli beras antara
Mr. Nguyen dan Kabayan. Mr. Nguyen mengusulkan agar perjanjian dibuat
dalam bahasa ingris, memakai uang dollar, pilihan hukumnya menggunakan
hukum vietnam, dan pilihan-pilihan forum peradilanya adalah peradilan
hanoi. Tanpa berpikir panjang dan supaya dianggap hebat maka kabayan
menyetujui usulan tersebut dan menandatangani perjanjian yang dibuat
secara sepihak oleh Mr. Nguyen.
Perjanjian tersebut ditandatangani 1 pebruari 1999 di garut dan sevbulan
setelah perjanjian tersebut beras yang dijanjikan Mr. Nguyen nmulai diterima
dan dijual oleh Kabayan. Dikarenakan Kabayan banyak akal yang aneh –aneh
dalam promosi , antara lain membuat anak jadi pinter, awet muda dan tidak
kena sakit maka beras itu laku keras, karena banyak orang desa yang
menjadi korban promosi kabayan.
Mr. Nguyen senang sekali karena perjanjian ini karena berjalan lancar dan
mendapat keuntungan besar. Tiba-tiba timbul pikiran aneh dari kabayan
untukmenyisipkan daun ganja pada karung-karung beras. Mr. Nguyen
menolak usul kabayan karena merupakan perbuatan pidana, namun karena
kabayan mendesak dan mengancam untuk menghentikan perjanjian maka
Mr. Nguyen terpaksa mengikuti kemauan kabayan. Namun nasib malang bagi
Mr. Nguyen karena petugas bea Cukai menemukan karung beras yang berisi
daun ganja dan sebagai akibatnya Mr. Nguyen harus berurusan dengan Polisi
dan menderita kerugian yang besar untuk itu Mr. Nguyen akan menuntut
kerugfian pada Kabayan.
Soal-soal :
18. 1. Buktikan apakah kasus diatas merupakan kasus Hukum Perdata
Internasional atau tidak !
2. Tentukan titik taut primer dan titik taut sekundernya !
3. Tentukan Kualifikasi primer dan kualifikasi sekundernya !
4. Hukum mana yang seharusnya dipakai untuk menyelesaikan kasus
tersebut !
5. Apabila saudara ditunjuk sebagai p[engacara Mr. Nguyen , kepada
forum peradilan mana perkara tersebut diajukan !
6. Selesaikan kasus tersebut secara singkat dengan mempergunakan
teori-teori Hukum Perdata Internasiaonal !
UAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
25 Januari 2001
KASUS
Seorang warga negara Selandia Baru bernama John Derek (selanjutnya disebut
JD) pada tanggal 3 pebruari 1997 bekerja di sebuah perusahaan PMA yang
bergerak dalam industri tikar yang bernama ―PT. Lembur Keuring‖ yang terletak
di Kabupaten Garut. JD ber4kenalan dengan gadis desa yang sangat cantik
bernama Neneng. Perkawinanya dilakukan di KUA Leles pada tanggal 3 april
1995. JD olehg masyarakat dikenal sebagai orang yang suka mabuk-mabukan,
mengebut dan melakun tindakan tidak terpuji. Pada tanggal 10 mei 1995 JD
menabrak tukang baso yang bernama Didi Sukendi hingga tewas, namun karena
kelihaian yan dalam menyuap petugas Polisi dan mengelabui keluarga
korbanmaka kasusnya tidak diproses. Kejahatan JD tidak hanya menabrak orang
saja melainkan juga menghajar seorang penjual baso yang bernama Bejo hingga
mengalami luka berat. Alasan penganiayaan ini sangat sepelekarena JD tidak
mau membayar basonya.
Pada tanggal 17 pebruari 1996 JD bertemu Mr. Wong Ngah Ngoh (selanjutnya
disebut WNN) seorang warga taiwanyang merupakan teman JD sewaktu kuliah
di Singapura.Dalam pertemuan tersebut JD merayu WNN untuk mendirikan
perusahaan menegah berupa pabriktusuk gigiyang bernama ―PD SAUYUNAN‖.
Modal Perusahaan sebesar RP.980.000.000,- . Untuk itu dibuat
perjanjiandibawah tangan disebuah hotel di Garut 16 Maret 1996. hal-hal yang
berkenaan dengan Perjanjian antara lain : saham JD sebesar 20% sedangkan
WNN sebesar 80% , Perjanjian menggunakan bahasa inggris , hukum yang
dipilih adalah huklum Indonesia dan hukum Singapura, sedangkan pilihan forum
19. pengadilanya dip[ilih Pengadilan Taiwan dan Arbitrase Singapura (JD dan WNN
awam hukum). Kedudukan JD adalah Direktur Utama merangkap Direktur
Keuangan . Setelah WNN menyetor 80% modalnya maka pabrik berjalan lancar
mulai 30 maret 1996 dengan keuntungan yang tinggi. Pada tanggal 1 Pebruari
1997 WNN mengirimkan berita melaui teleponbahwa tanggal 10 pebruari 1997
WNN akan ke indonesia guna melihat perkembangan pabrik serta mengabil
keuntunganya. Mendengar berita tersebut JD kabur ke Australia eengan
membawa seluruh uang perusahaan yang dapat dicairkan serta tidak kembali
lagi.
Didampingi pengacaranya WNN mengadukan JD ke kepolisiam Garut. Agar
tinedakan hukumnya tidak sia-sia WNN menyuruh pengacaranya untuk
menggugat ke pengadilan secara perdata. Deari kepolisian diperoleh data bahwa
JD belum menyetor sham yang dijanjikan sebesar 20%. JD sering berselingkuh
dengan wanita lain , dan sering memukuli Neneng sampai lumpuh.
Soal – soal
a. Apakah kasus tersebut merupakan kasus Hukum peredata Internasional?
Jelaskan!
b. Sebutkan dan jelaskan Titik taut primer dan titik taut sekunder!
2. Hukum mana yang seharusnya dipakai untuk menyelesaikan kasus tersebut?
Jelaskan !
3. Forum peradilan mana yang berwenag mengadili kasus tersebut? Jelaskan!
4. apakah dalam kasus tersebut terjadi :
a. Pelanggaran ketertiban umum;
b. Penyelundupan Hukum;
c. Revoi.
5. Apakah UU no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian sengketa
luar pengadilan dapat diterapkandalam kasus ini ? Jelaskan!
6. Selesaikan Kasus tersebut berdasrkan asas-asas dan tahapan-tahapan HPI !
UAS HPI
14 januari 2005
1.
a. Kontrak Jual Beli Daya (power purchase Agreement ) antara PT. PLN
dengan PT Paiton yang di tandatangani tahun 1992, dalam perjalananya
menimbulkan persengketaan. Penyelesaian sengketa tersebut tidak secara
tegas mempergunakan hukum mana yang berlaku bagi kontrak tersebut !
20. Jelaskan teori-teori tentang hukum yang berlaku bagi suatu kontak ! dan
berkenaan dengn kasus tersebut diatas, menurut saudara hukum mana
yang paling tepat untuk menyel;esaikan persengketaan tersebut ?
Jelaskan alasanya !
b. Apabila kasus tersebut dicantmkan secar tegas bahwa hukum yang
ebrlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum dimana PT. Paiton
berkedudukan , apakah pihak Indonesia boleh menolaknya ? Jelaskan
disertai alasanya !
2. Dalam kontrak internasional, arbitrase dipergunakan sebagai forum
menyelesaikan sengketa diantara para pihak.
a. Jelaskan keuntungan dan kelemahan dari forum arbitrase tersebut !
b. Jelaskan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia
!
3. Dalam Kontrak HPI dikenal dengan istilah Penyelundupan Hukum dan
pemakaian hukum asing !
a. Apa yang dimaksud dengan penyelundupan hukum ? jelaskan disertai
contoh!
b. Apa yang dimaksud dengan pemakaian hukum asing? Jelaskan disertai
contoh 1
c. Dalam hal apa hakim dapat mengenyampingkan penerapan hukum asing?
4.
a. Ada beberapa kaidah HPI berkenaan dengan hukum yang berlaku bagi
suatu perbuatan melawan hukum ! sebutkan kaidah-kaidah tersebut!
b. Bagaimana konsp kaidah HPI Indonesia tentang perbuatan melawan
hukum tersebut? Jelaskan !
UTS HUKUM PERUSAHAAN 8 Nopember 2007
1. Bagaimana peraturan perundang-undangan memberikan kriteria tentang
usaha kecil Menengah ? Jelaskan 2 kelemahan yang terdapat pada usaha
kecil, dan 2 kelebihan pada mereka. Jawaban disertai contohnya! Bagaimana
pemerinah mengatur hubungan antara penguasaha kecil dengan pengusaha
besar, dan bagaiman dalam praktiknya ?
2. jelaskan 2 pertimbangan digantinya undang – undang nomor 1 tahun 1995
dengan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas!
Jelaskan pula 2 hal baru yang terdapat dalam undang -undang nomor 40
tahun 2007 yang tidak diatur dalam undang – undang nomor 1 tahun 1995 !
21. 3. Jelaskan dengan contohnya mengapa ada yang berpendapat bahwa
―persaingan‖ tidak sesuai dengan filosofi kehidupan masyarakat indonesia !
uraikan pula dengan contohnya 2 aspek positif dari suatu persaingan !
berikan penjelasan dengan contohnya 2 kegiatan yang dilarang menurut
undang – undang nomor 5 tahun 1999 !
4. berikan 2 alasan mengapa timbul pendapat untuk melakukan restrukturisasi
badan usaha milik negara (BUMN); jelaskan pula 3 cara melakukan
restrukturisasi perusahaan yang dimaksud !
22. FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
UJIAN AKHIR SEMESTER
Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia
Hari, tanggal : Rabu, 16 Januari 2008
Waktu : 90 menit
Dosen : Hernadi Affandi, S.H., L.LM.
Widati Wulandari, S.H., M.Crim.
Rahminawati, S.H.
Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H.
Petunjuk:
1. Dilarang membuka literatur dalam bentuk apapun!
2. Jawaban-jawaban dari masing-masing aspek di tulis dilembar jawaban
terpisah dengan dibubuhi nama-nama aspek pada sudut kanan atas!
ASPEK HUKUM PIDANA
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM dan apa yang
dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat? Serta kemukakan
pandangan Saudara disertai alasannya apakah penahanan, penangkapan,
dan penjatuhan pidana berupa pemenjaraan serta pidana mati dalam
penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran HAM!
(skor 25)
2. Jelaskan mengenai perlindungan hak-hak bagi saksi dan korban dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia! (skor 15)
ASPEK HUKUM TATA NEGARA
1. Sebagian pakar berpandangan bahwa hak-hak sipil dan politik wajib
diimplementasikan dengan segera oleh negara, sedangkan hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya tidak wajib diimplementasikan dengan segera.
a. Apakah maksud bahwa hak-hak sipil dan politik wajib diimplementasikan dengan
segera oleh negara? Jelaskan alasan Saudara disertai dengan contoh-contohnya!
(skor 10)
b. Apakah hak-hak sipil dan politik di Indonesia sudah dilaksanakan sebagaimana
mestinya? Jelaskan alasan Saudara disertai dengan contoh-contohnya! (skor 10)
2. Salah satu wujud dari ―kemerdekaan berserikat dan berkumpul‖ sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 28 UUD 1945 adalah dengan memasuki dan aktif
dalam partai politik.
23. a. Menurut pendapat Saudara, apakah setiap orang (baca: warga negara) memiliki
hak untuk memasuki dan aktif dalam partai politik? Jelaskan jawaban Saudara!
(skor 10)
b. Apabila ada pembatasan terhadap pihak atau golongan tertentu untuk memasuki
dan aktif dalam partai politik, apakah dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak
Asasi Manusia? Jelaskan jawaban Saudara disertai dengan contoh-contohnya!
(skor 10)
ASPEK HUKUM INTERNASIONAL
1. HAM merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kancah pergaulan dunia
Internasional yang tak terkecuali pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
serta oganisasi-organisasi regional seperti di Eropa, Amerika, Afrika dna Asia.
a. Sebutkan dan jelaskan mekanisme penegakan HAM Internasional dalam
kerangka PBB!
b. Berikan penjelasan singkat tentang salah satu organisasi regional HAM yang
telah ada dan menunjukkan eksistensinya dengan baik (latar belakang
pendirian, struktur dan mekanisme organisasi, ciri khas yang dimiliki serta
perkembangannya!
———————————————————————————————————–
24. FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
UJIAN AKHIR SEMESTER
Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia
Hari, tanggal : Rabu, 16 Januari 2008
Waktu : 100 menit
Dosen : Lies Sulistiani, S.H., M.H., et.al
Petunjuk:
- Dilarang membuka catatan, konvensi atau peraturan perundang-undangan
dalam bentuk apapun.
- Dilarang keras bekerjasama ataupun menyontek.
- Soal dikerjakan berurutan.
ASPEK HUKUM PIDANA (SKOR : 60)
1. Jelaskan asas-asas dalam Hukum Pidana (materiil dan formil) yang esensinya
diatur pula dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) maupun di
dalam konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi (pasal-pasalnya
harus Saudara sebutkan)
2. Jelaskan perbedaan pelanggaran HAM menurut UU No. 39 tahun 1999 dan
menurut UU No. 26 tahun 2000!
3. Jelaskan kelemahan-kelemahan pengadilan HAM sebagaimana terlihat di
dalam UU No. 26 Tahun 2000.
ASPEK HUKUM TATA NEGARA (SKOR : 20)
1. Menurut pendapat para pakar Hukum Tata Negara penagturan tentang HAM
meruapakan salah satu materi miatan konstitusi. Berikan penjelasan Saudara
mengapa pengaturan tentang HAM meruapakan materi muatan Konstitusi dan
UU.
ASPEK HUKUM INTERNASIONAL (SKOR : 20)
1. Apakah Saudara melihat terdapat pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial,
budaya yang terjadi di Indonesia? Jelaskan salah satu kasus dan analisis
kasus tersebut dengan menggunakan instrumen Hak Asasi Manusia
Internasional yang Saudara ketahui.
————————————————————————————————————-
25. FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
UJIAN AKHIR SEMESTER
Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia
Hari, tanggal : Rabu, 14 Juni 2006
Waktu : 90 menit
Dosen : Team Teaching Kelas A & C
1. Terdapat beberapa pengertian yang dapat ditemukan tentang Hak Asasi
Manusia (HAM).
a. Tuliskan dengan tepat pengertian tentang HAM yang diberikan oleh
Undang-Unddang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
b. Berikan satu lagi pengertian tentang HAM baik dari instrumen hukum lain
(nasional/internasional) atau dari para ahli!
2. Kekuatan pengakuan HAM dalam hukum nasional diakui dalam beberapa
Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia.
a. Jelaskan materi pengakuan HAM yang terkandung dalam UUD 1945
sebelum Amandemen, UUD RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 setelah
perubahan.
b. Berikan komentar Anda secara historis tentang faktor-faktor yang
menjadikan perbedaan materi muatan tentang HAM dari Konstitusi
tersebut!
3. Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 mengeluarkan Resolusi No. 2200
A (XXI) tentang International Covenant on Civil and Political
Rights danInternational on Economic, Social, and Cultural Rights. Pada tahun
2005, Indonesia memutuskan untuk meratifikasi covenant tersebut melalui
sebuah undang-undang.
a. Issu apa yang paling essensi yang diatur dalam kedua covenant tersebut?
Apa perbedaan pemenuhan hak-hak yang diatur dalam kedua covenant
tersebut?
b. Bagaimana mekanisme penegakan masing-masing covenant tersebut?
c. Apa konsekuensi bagi Indonesia dengan meratifikasi kedua covenant
tersebut?
4. Pengaturan HAM secara regional merupakan salah satu upaya untuk
penegakan hukum Ham internasional berdasarkan mekanisme khusus yang
terdapat di wilayah seperti Eropa, Amerika dan Afrika.
26. a. Berikan penjelasan singkat tentang salah satu pengaturan HAM regional
yang telah ada tersebut dan menunjukkan eksistensinya dengan baik.
b. Samppai saat ini regional Asia masih belum memiliki pengaturan HAM
regional. Berikan saran Saudara untuk terbentuknya pengaturan HAM
regional di Asia.
5. Sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum pidana dalam hukum HAM, kaitkan
dengan kovenan-kovenan Internasional yang ada serta bagaimana
implementasi di Indonesia.
6. Saat ini masih terdapat perbedaan pendapat tentang pelaksanaan hukuman
mati dikaitkan dengan HAM, bagaimana menurut pendapat Saudara mengenai
hukuman mati dikaitkan dengan Ham, apakah termasuk pelanggaran HAM
atau bukan, berikan penjelasan singkat.
————————————————————————————————————-
27. FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
UJIAN AKHIR SEMESTER
Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia
Hari, tanggal : Kamis, 05 Juni 2003
Waktu : 100 menit
Dosen : Prof. Dr. Sri Soemantri M., S.H.
Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL.
Prof. Dr. Rukmana Amanwinata, S.H.
Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.
Rudy M. Rizky, S.H., L.LM.
Petunjuk Umum:
1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini secara berurutan sesuai dengan
masing-masing aspek!
2. Tuliskan nama kelas di pojok kanan atas lembar jawaban Saudara!
ASPEK HUKUM TATA NEGARA
1. Pada tahun 2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan
amandemen terhadap materi muatan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
a. Jelaskan komentar Saudara atas hasil amandemen tersebut khususnya
dalam kaitannya dengan eksistensi HAM di Indonesia!
b. Bagaimana pandangan Saudara
2. Keberadaan peraturan perundang-undangan sangat mutlak diperlukan dalam
upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
a. Jelaskan alasan diperlukannya peraturan perundang-undangan tersebut
dan erikan contoh peraturan perundang-undangan yang sudahada!
b. Menurut Saudara, apakah pengaturan tersebut sudah cukup memadai
untuk menjamin perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia? Jelaskan
disertai contoh kasus yang Saudara ketahui (minimal tiga kasus)
ASPEK HUKUM PIDANA
1. Jelaskan bagaimanakah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana melindungi
HAM setiap orang? Lengkapi jawaban Saudara dengan menjelaskan asas-
asas Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang ada dalam proses
peradilan pidana.
2. Perkembangan perlindungan HAM dalam konteks tujuan pemidanaan
berkaitan langsung dengan Sistem Peradilan Pidana dlaam rangka Integrated
28. Criminal Justice System Indonesia. Dari pengamatan Anda, apakah sudah
tercermin dalam Undang-Undang HAM 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang
Pengadilan HAM 26 Tahun 2000? Tunjukkan pada pasal yang relevan dengan
pernyataan diatas dan beri uraian singkat!
ASPEK HUKUM INTERNASIONAL
1. Dalam perkembangan akhir-akhir ini dapat kita lihat bagaimana suatu negara
atau organ internasional melancarkan kritik-kritik tertentu terhadap sikap
beberapa negara yang dianggap melanggar HAM internasional. Sementara
itu, salah satu prinsip mendasar dalam Hukum Internasional adalah
prinsip non-interference, yaitu bahwa suatu negara tidak boleh mencampuri
urusan dalam negeri negara lain. Oleh karena itu, ada pendapat yang
menyatakan bahwa prinsip non-interference cenderung menghambat
penegakan dan penghormatan HAM secara universal. Apa komentar Saudara
mengenai hal tersebut? Uraikan dengan singkat dan jelas, disertai dengan
teori Hukum Internasional, harus disertai contoh kasus yang relevan!
2. Sebagai organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
memegang peranan penting dalm penegakan HAM internasional.
a. Uraikan dan jelaskan yang Saudara ketahui mengenai Universal
Declaration of Human Rights serta kaitannya dengan International
Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights.
b. Uraikan dan jelaskan mengenai konvensi-konvensi HAM yang telah
diratifikasi Indonesia. Jelaskan pula mengenai langkah-langkah yang harus
diambil oleh Pemerintah dalam rangka pengimplementasian konvensi-
konvensi tersebut!
——————————————————————————————————-
29. FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
UJIAN AKHIR SEMESTER
Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia
Hari, tanggal : Senin, 10 Juni 2002
Waktu : 100 menit
Dosen : Prof.Dr.H.R. Sri Soemantri M., S.H., et.al
PETUNJUK:
§ Semua soal dari berbagai aspek harus dikerjakan!
§ Jawaban ditulis di lembar jawaban yang terpisah berdasarkan aspek dari
pertanyaan yang Saudara jawab (aspek Pidana, Internasional dan Tata
Negara)
§ Cantumkan nama dosen dan kelas masing-masing pada setiap lembar
jawaban.
ASPEK HUKUM PIDANA
1. Dalam Sistem Peradilan Pidana, penghargaan dan perlindungan Hak Asasi
Manusia (HAM) harus diberikan kepada para tersangka, terdakwa maupun
terpidana.
a. Jelaskan dan uraikan asas-asas serta pasal-pasal yang mendukung atau
memberikan jaminan terhadap perlindungan HAM dimaksud!
b. Bagaimana pendapat Saudara mengenai hukuman mati yang berlaku di
Indonesia? Hal apakah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya?
Jelaskan!
2. Indonesia telah mempunyai undang-undangn mengenai HAM dan UU
Pengadilan HAM.
a. Hal-hal pokok apakah yang diatur dalam kedua UU tersebut!
b. Apakah UU Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000 dapat mengadili semua
bentuk pelanggaran HAM? Uraikan dan jelaskan pendapat Saudara!
ASPEK HUKUM INTERNASIONAL
1. Pengaturan HAM dalam kerangka internasional mulai berkembang sejak Pasca
Perang Dunia II. Setelah peristiwa tersebut, dunia mulai menyadari akan
pentingnya penegakan dan penghargaan terhadap HAM.
2. Sebagai organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
memegang peranan penting dalm penegakan HAM internasional.
a. Uraikan dan jelaskan yang Saudara ketahui mengenai Universal
Declaration of Human Rights serta kaitannya dengan International
30. Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights.
b. Uraikan dan jelaskan mengenai konvensi-konvensi HAM yang telah
diratifikasi Indonesia serta mekanisme penegakan dan pengawasannya!
ASPEK HUKUM TATA NEGARA
1. Jelaskan bentuk implementasi HAM di Indonesia berdasarkan Pasal 28
Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan pelaksanaannya! Berikan
tanggapan Saudara terhadap pengaturan HAM yang berkaitan dengan hak
politik warga negara di dalam peraturan perundang-undangan tersebut!
2. Dalam memandang eksistensi HAM terdapat pandangan yang berbeda
diantara para pakar maupun negara-negara di dunia. Jelaskan berbagai
pandangan tersebut dan menurut Saudara bagaimanakah pandangan bangsa
Indonesia terhadap eksistensi HAM. Berikan argumentasi dan landasan yang
mendukung pendapat Saudara.
————————————————————————————————————–
31. FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
UJIAN AKHIR SEMESTER
Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia
Hari, tanggal : Senin, 12 Juni 2000
Waktu : 90 menit
Dosen : Prof.Dr.H.R. Sri Soemantri M., S.H., et.al
Petunjuk: Jawaban dari masing-masing aspek ditulis terpisah!
ASPEK HUKUM TATA NEGARA
1. Bagaimana Saudara menjelaskan kedudukan HAM di dalam sendi
penyelenggaraan negara yang berdasarkan paham kedaulatan rakyat dan
negara berdasar atas hukum?
2. Dalam UUD 1945, klausula yang mengatur tentang HAM relatif terbatas
jumlahnya. Namun secara subtansial, HAM yang diatur dalam UUD 1945
menyentuh berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya,
hukum dan lain sebagainya)
a. Sebut dan jelaskan sekurang-kurangnya dua contoh konkrit HAM dalam
bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya!
b. Jelaskan mana diantara bidang-bidang HAM itu yang mempunyai dampak
yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang tengah
dilanda krisis seperti sekarang ini? Mengapa Saudara berpendapat
demikian?
ASPEK HUKUM INTERNASIONAL
1. Ketika terjadi suatu unjuk rasa secara damai di ibukota, pasukan keamanan
menggunakan cara-cara penanggulangan yang berlebihan. Beberapa anggota
pasukan menggunakan peluru tajam hingga menyebabkan tewasnya empat
orang pengunjuk ras. Kasus ini tidak diselidiki oleh yang berwenang dan tidak
mendapat penyelesaian secara hukum.
a. Berikan analisis terhadap kasus tersebut dengan menggunakan instrumen-
instrumen HAM (internasional dan nasional) yang relevan.
b. Apabial pelaku kasus tersebut diadili, pasal-pasal KUHP mana saja yang
selayaknya digunakan? Jelaskan!
2. Berikan penjelasan singkat mengenai Kasus Filartiga v. Pena Irala berikut
penafsiran hakim dalam menggunakan norma-norma HAM internasional
tentang penyiksaan di Pengadilan Amerika Serikat!
ASPEK HUKUM PIDANA
32. Perlindungan Hak Asasi Manusia di dunia ini selain secara internasional terdapat
dalam konvensi-konvensi internasional dan secara nasional (biasanya) terdapat
dalam undang-undang dasar negara mereka masing-masing, juga terdapat
dalam berbagai undang-undang nasionalnya diantaranya KUHPnya dan
KUHAPnya.
a. Mengapa Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana harus mempunyai kaitan
yang erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia?
b. Sebutkan paling sedikit lima asas universal yang terdapat dalam Hukum
Pidana dan Hukum Acara Pidana yang memberikan perlindungan Hak Asasi
Manusia.
c. Berikan contoh-contoh konkrit mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia
di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, sebutkan pula dasar-
dasar hukumnya, serta alasan-alasannya!
—————————————————————————————————————
33. FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
UJIAN TENGAH SEMESTER
Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana
Hari, Tanggal : Kamis, 4 April 2008
Waktu : 100 menit
Kelas : A, B, C, D, E
Bagian I
a. Mengapa negara harus membuat Hukum Acara Pidana? Dan apa akibatnya
bila negara tidak membuat Hukum Acara Pidana? Terangkan!
b. Bagaimana definisi Hukum Acara Pidana menurut Mr. J.M. van Bemmelen?
Dan bandingkan dengan definisi dari Mr. Simons, mana yang lebih baik dan
alasannya?
c. Apa tujuan pokok dari Hukum Acara Pidana? Dan kebenaran apa yang hendak
dicari? Jelaskan dan berikan contohnya!
d. Kepentingan hukum siapa yang harus dijamin oleh Hukum Acara Pidana? Dan
berikan alasannya!
Bagian II
a. Siapakah yang dimaksud dengan pegawai Penyelidik dan Penyidik? Dan
apakah tugasnya?
b. Apakah yang dimaksud dengan penyelidikan dan jelaskan apa tujuannya?
c. Jelaskan barang-barang apa yang harus disita untuk dijadikan sebagai barang
bukti? Sebutkan kriterianya!
d. Apakah yang dimaksud dengan penahanan? Siapakah yang berwenang untuk
melakukan penahanan, dan apa syarat-syaratnya, dan mengapa Mr J.M. van
Bemmelen menyatakan bahwa lembaga penahanan itu ibarat sebilah pedang
bermata dua?
Bagian III
a. Terangkan apakah yang dimaksud dengan perkara Pra Peradilan?
b. Apakah tujuan diuatnya lembaga Pra Peradilan ini? Siapakah yang dapat
berperkara dalam Pra Peradilan dan bagaimana bentuk putusannya?
c. Apakah yang dimaksud dengan perkara Koneksitas? Dan bagaimana
penyidikannya?
d. Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara Koneksitas, dan berikan
alasannya?
Bagian IV
34. a. Jelaskan hal-hal apakah yang harus dipertimbangkan oleh Jaksa/PU sebelum
membuat surat dakwaan?
b. Asas-asas penuntutan apa yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana? Dan
terangkan arti serta perbedaannya!
c. Apa yang dimaksud dengan surat dakwaan? Dan apa saja bentuknya?
Jelaskan!
d. Apa arti serta perbedaan antara: Surat Dakwaan Obsecure Libbel dengan
Surat Dakwaan tidak dapat diterima? Jelaskan!
35. FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
UJIAN TENGAH SEMESTER
Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana
Hari, Tanggal : Kamis, 5 April 2007
Waktu : 100 menit
Kelas : A, B, C, D, E
Bagian I
a. Bagaimana rumusan definisi Hukum Acara Pidana menurut Mr J.M. van
Bemmelen dan bandingkan dengan definisi dari Mr. Simons, manakah yang
lebih tepat dan apa alasannya? Jelaskan!
b. Kapan Hukum Acara Pidana mulai berjalan dan apakah tujuannya? Untuk apa
negara membuat Hukum Acara Pidana dan kepentingan hukum siapa yang
harus dijamin dalam pelaksanaannya?
c. Siapakah yang dimaksud dengan pengawai penyidik, dengan cara bagaimana
dpat mengetahui telah terjadi tindak pidana?
d. Apakah yang dimaksud dengan penyidikan, dan barang apa saja yang harus
dikumpulkan, dan jelaskan untuk apa tujuannya?
e. Berapa lama penyidik untuk kepentingan penyidikan dapat melakukan
penahanan terhadap seorang tersangka, dimana penahanan dilakukan dan
apa syarat-syaratnya? Jelaskan!
Bagian II
a. Asas apa yang dikenal dalam penuntutan perkara pidana, apa artinya dan
asas mana yang berlaku di Indonesia, dimana dasar hukumnya?
b. Apa yang dimaksud dengan surat dakwaan? Dan mengapa surat dakwaan
merupakan dasar penuntutan perkara pidana? Bagaimana pendpat Mr.
Trapman mengenai hal ini? Jelaskan!
c. Apa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Jaksa/PU bila menerima
pelimpahan berkas perkara yang telah lengkap dari pegawai penyidik?
Jelaskan!
d. Apa yang dimaksud dengan surat dakwaan Obscure Libbel? Jelaskan apa
saja syaratnya agar tidak dinyatakan obscure.
e. Sebutkan bentuk-bentuk surat dakwaan yang Saudara kenal, jelaskan arti
serta perbedaannya, apabila harus dirubah apa tujuan dari perubahan surat
dakwaan tersebut?
Bagian III
36. a. Jelaskan apa arti dari kompetensi mengadili yang relatif dan absolut, berikan
contohnya!
b. Forum-foum apa sajakah yang memberikan kewenangan pada Pengadilan
Negeri untuk mengadili perkara? Jelaskan artinya!
c. Apa yang menyebabkan terjadinya Jurisdictie Geschill, dan siapakah yang
berwenang untuk memutusnya? Jelaskan!
d. Jelaskan apa yang dimaksud Pre Judiciel Geschill, berikan contohnya.
e. Perlawanan/verzet Jaksa/PU terhadap penolakan pemeriksaan perkara oleh
Hakim kemana dan kapan harus diajukan? Jelaskan!
—————————————————————————————————————
37. FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
UJIAN TENGAH SEMESTER
Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana
Hari, Tanggal : Jumat, 2 April 2004
Waktu : 75 menit
Kelas : A, B, C, D
Bagian I
a. Bagaimana Mr.J.M. van Bemmelen memberikan definisi Hukum Acara Pidana?
b. Apa tujuan Hukum Acara Pidana , dan bagaimana penerapannya?
c. Dimana letak tempat kedudukan Hukum Acara Pidana dalam sistematika
Hukum Publik dan apa artinya bahwa Hukum Acara Pidana
mempunyaiPuliekrectelijk?
d. Kepentngan hukum siapa yang harus dijamin oleh Hukum Acara Pidana dan
apa saja ilmu-ilmu pembantunya?
Bagian II
a. Siapa yang dimaksud dengan Pegawai Penyidik dan apa tugas wewenangnya?
Jelaskan!
b. Apabila Penyidik hendak menahan tersangka, syarat apa saja yang harus
dipenuhi, untuk berapa lama dan dimana tempat penahanannya? Jelaskan
perbedaannya!
c. Dengan cara bagaimana Penyidik dapat mengetahui telah terjadi tindak
pidana? Jelaskan!
d. Apa yang dimaksud dengan Pra Peradilan dan bagaimana acara
pemeriksaannya?
Bagian III
a. Asas-asas penuntutan apa yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana, dan asas
apa yang dianut di Indonesia serta sebutkan dasar hukumnya?
b. Apa yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Obsecure Libbel dan syarat apa
yang haus dipenuhi agar surat dakwaan tidak dinyatakan Obsecure Libbel?
c. Sebutkan bentuk-bentuk Surat Dakwaan yang Saudara kenal dan jelaskan
perbedaannya!
d. Kapan Jaksa/ Penuntut Umum dapat merubah Surat Dakwaan yang telah
dilimpahkan ke Pengadilan? Jelaskan!
—————————————————————————————————————
38. FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
UJIAN TENGAH SEMESTER
Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana
Hari, Tanggal : Jumat, 4 April 2003
Waktu : 100 menit
Kelas : A, B, C
Bagian I
a. Bagaimana Mr.J.M. van Bemmelen memberikan definisi Hukum Acara Pidana?
b. Bila dibandingkan dengan definisi lain, mengapa definisi dari Mr. J.M. van
Bemmelen tersebut lebih lengkap? Jelaskan!
c. Untuk apa negara membuat Hukum Acara Pidana dan apa yang terjadi bila
negara tidak membuat Hukum Acara Pidana? Jelaskan!
d. Dimana letak tempat kedudukan Hukum Acara Pidana dalam sistematika
Hukum Publik dan apa artinya bahwa Hukum Acara Pidana
mempunyaiPuliekrectelijk?
Bagian II
a. Siapa yang dimaksud dengan Pegawai Penyidik dan Penyelidik? Serta apa
tugas dan kewajibannya?
b. Dengan cara bagaimana Penyidik dapat mengetahui telah terjadi tindak
pidana? Sebutkan dan jelaskan!
c. Apakah yang dimaksud dengan Penyidikan dan Penyelidikan?
d. Mengapa barangbukti harus diawetkan? Barang bukti apa yang harus
dikumpulkan Penyidik untuk diawetkan? Sebutkan kriterianya dan dimana
barang bukti itu harus disimpan?
Bagian III
a. Terangkan apa yang dimaksud dengan Pra Peradilan? Apa tujuan dari
dibentuknya lembaga Pra Peradilan?
b. Apa yang dimaksud dengan Pra Penuntutan dan jelaskan prosedurnya? Dan
dalam hal apa Penuntutan dihentikan dan dikesampingkan?
c. Apa yang dimaksud dengan perkara Koneksitas? Dan dimana perkara tersebut
harus diadili? Jelaskan alasannya!
d. Apa yang Saudara ketahui tentang penggabungan tuntutan ganti kerugian
dalam perkara pidana? Kapan haus diajukan? Dan apa alasannya?
Bagian IV
39. a. Sebutkan asas-asas penuntuttan yang Saudara kenal dalam Hukum Acara
Pidana? Dan terangkan arti serta perbedaannya!
b. Apa yang dimaksud dengan Surat Dakwaan, dan apa syarat yang harus
dipenuhi agar tidak dinyatakan Obsecure Libbel?
c. Apa yang dimaksud dengan dakwaan yang dimuat dalam Surat Dakwaan
merupakan dasar pemeriksaan perkara dimuka sidang? Bagaimana pendapat
Mr. Trapmann tentang hal itu? Jelaskan!
d. Sebutkan bentuk-bentuk Surat Dakwaan yang Saudara kenal dan jelaskan
arti serta perbedaannya!
