Kumpulan soal hukum

72,970 views

Published on

2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
72,970
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
291
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kumpulan soal hukum

  1. 1. Soal-Soal UTS dan UAS October 29, 2008 by kailfhunpad UAS Hukum Perikatan 21 januari 2008 Diperkenankan membuka KUHPdt. Kasus Posisi : Seorang pengusaha bernama Mr. Mani Wanen membuka usaha di indonesia pada tahun 1990 bidang pemintalan textile bekerjasama dengan pengusaha indonesia bernama Tn. Salim. Pada tahun 1992 bentuk kerja sama tersebut dituangkan dalam sebuah badan hukum yang berbentuk PT, dengan nama PT. Indopromo dan berkedudukan di jalan Raya Majalaya No. 10 majalaya. Perusahaan sangat maju dan berkembang pesat . karena butuh pengembangan usaha, maka PT indopromo mengajukan kredit modal usaha ke bank BRI sebesar 800 juta rupiah dan dikabulkan dengan ketentuan kredit dicicil selama 10 tahun tetapi disamping itu PT. Indopromo juga membutuhkan modal penambahan mesin pemintal dan mesin boiler sehingga ia mengajukan permohonan kepada lembaga leasing di bandung untuk menyediakan kebutuhan alat-alat berat tersebut . dan permohonanya dikabulkan oleh perusahaan leasing tersebutperikatan terjadi pada tahun 1995 dengan disediakan 6 buah mesin pemintal dan 4 buah mesin boiler. Dalam perjalanan menjalankan usahanya PT. Indopromo gagal mengelola management perusahaan sehingga PT. Indopromo menghadapi masalah keuangan yang sangat berat dan berakibat tidak dapat melakukan kewajibanya sebagai debitur di bank BRI dan di perusahaan Leasing tersebut, lebih poarah lagi PT. Indopromo melakukan perbuatan melawan hukum yaitu barang – barang modal dari perusahaan leasing tersebut dijual pada perusahaan lain yaitu PT sukuyaki di bandung. Kejadian tersebut membuat PT. Indopromo menghadapi maslah baik tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Pada gugatan perdata : PT. Indopromo digugat telah melakukan wanprestasi baik pada BRI maupun pada Perusahaan Leasing, bahkan disamping itu PT. Indopromo juga diguagt telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penjualan barang modal perusahaan yang didapat dari perusahaan leasing yang sebenarnya bukan milik PT. Indopromo.
  2. 2. Pertanyaan : © Sebutkan perikatan apa saja yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mr. Mani Wanen dan Tn. Salim selaku pemilik perusahaan dalam kasus diatas. Dan sebutkan dasr hukumnya! © Apakah perjanjian kerjasama yang dibuat Mr. Mani Wanen dan Tn. Salim telah memenuhi unsur – unsur yang diatur oleh KUHPdt? Jelaskan pula hak dan kewajiban para pihak yang dimuat dalam KUHPdt! © Apakah dengan dianutnya asas kebebasan berkontrak sistem terbuka hukum perdata nasional kita berarti setiap orang bebas mengadakan perikatan dan membuat perjanjian dengan tujuan apapun seluas- luasnya? Bagaimanan dengan kasus diatas? Jelaskan jawaban saudara! © Apakah perusahaan leasaing yang menggugat PT. Indopromo melakukan perbuatan melawan hukum adalah sudah tepat ? jelaskan! © Sebutkan beberapa akibat hukum yang menjadi tanggung jawab debitur yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyebutkan pasal – pasal KUHPdt sebagai dasr hukumnya! © Apakah tidak dipenuhinya prestasi debitur sudah dengan sendirinya dianggap melakukan wanprestasi dan langsung dapat dieksekusi? Jelaskan jawaban saudara? © Apakah kesalahan management yang terjadi pada PT. Indopromo dapat dikatakan ― keadaan memaksa‖ atau overmacht sebagai alasan debitur tidak dapat berprestasi? Jelaskan!
  3. 3. UAS HUKUM PERIKATAN 18 januari 2008 Close Book Pilih 7 dari 9 soal dibawah ini 1. Mengapa dikatakan bahwa hukum perikatan tidak sama dengan perjanjian? Jelaskan disertai alasan dan dasar hukumnya! Brerikan pula contoh konkritnya! 2. perjanjian diatur dalam buku III BW, dalam perkembanganya timbulah perjanjian – perjanjian yang tidak diatur dalam buku III BW. Perjanjian yang bagaimanakah yang tidak diatur dalam buku III Bwtersebut! Jelaskan beserta contoh konkrit. Apakah hal ini dapat mengakibatkan semua ketentuan dalam BW tidak berlaku bagi perjanjian yang tidak diatur tadi. 3. Berdasarkan soal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa buku III BW menganut sistem terbuka. Apa maksud sistem terbuka tersebut? Bagaiman kaitanya dengan asas kebebasan berkontrak? 4. Mengapa seorang debitur tidak memenuhi kewajiban pada saat yang dijanjikan tidak dengan sendirinya berarti telah wanprestasi? Jelaskan kapan seorang debitur dianggap lalai memenuhi kewajibanya dan bagaimana akibat hukumnya? 5. Mengapa jika dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdata penyalahgunaan keadaan dapat dianggap sebagai salh satu alasan dibatalkanya perjanjian? Jelaskan disertai contoh konkritnya! 6. Mengapa pada debitur terdapat ―schuld‖ dan ―haftung‖ ? apakah Haftung itu selalu ada pada debitur? Jelaskan jawaban anda dan sebutkan dasar hukumnya disertai contoh konkrit? 7. Mengapa dalamperkembangan hukum kontrak didalam lalu lintas bisnis ditemukan berbagi bentuk perjanjian (kontrak) yang tidak termasuk dalam salah satu bentuk perjanjian tertentu yang dikenal dalam KUHPerdata? Jelaskan dan sebutkan salah satu contoh bentuk kontrak termaksud! 8. Pemberian kuasa adalh suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Hal apa saja yang dapat mengakhiri pemberian suatu kuasa?
  4. 4. 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan: 1. Prestasi 2. Overmacht 3. Onrechmatige daad 4. Subrogasi 5. Novasi
  5. 5. UAS HUKUM PERIKATAN 19 januari 2007 Tidak diperkenankan membuka KUHPerdata 1. pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. a. Apa akibatnya bila suatu perjanjian yang telah memenuhi unsur- unsur perjanjian akan tetapi tidak memenuhi salah satu syarat untuk sahnya perjanjian? b. Bagaimana apabila terjadi sebaliknya? Jelaskan disertai contoh! 2. Dalam Perjanjian dikenal beberapa asas, namun ada 3 asas yang paling penting dalam perjanjian. a. Sebutkan ketiga asas tersebut dan jelaskan! b. Apakah yangdimaksud dengan perjanjian konsensuil, formil dan riil? 3. Salahsatu perikatan yang timbul karena undang-undang adalah zaakwaarneming. a. Perikatan apa saja yang timbul ? sebutkan pihak-pihak yang ada dalam zaakwaarneming. b. Apa perbedaanya antara zaakwaarneming dengan pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1792 KUHPerdata? 4. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam pasal 1365. a. Hal – hal apakah yang harus dibuktikan agar gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat berhasil? b. Perikatan apa yang timbul antara pihak-pihak bila terjadi perbuatan melawan hukum? Jelaskan. 5. Pembayaran dan subrogasi adalah peristiwa-peristiwa hukum yang mengakibatkan hapusnya perikatan. a. Apakah pernyataan ini benar? Berikan penjelasanya dan alasanya. b. Oleh siapa dan kepada siapa pembayaran harus dilakukan? Jelaskan.
  6. 6. UTS HUKUM PERIKATAN 2 NOPEMBER 2007 1. Buku III KUHPerdata mengatur tentang perikatan. 1. Sebutkan 2 sumber perikatan menurut pasal 1233 KUHPerdata. Jelaskan perbedaanya! 2. Bagaimana hubunganya perikatan dan perjanjian. Jelaskan! 2. Paeda umumnya debitur mempunyai 2 unsur yaitu Schuld dan Haftung a. Apa maksud masing - masing unsur tersebut? b. Dalam pereikatan alam (utang judi) salah satu unsur tidak ada, sebutkan aspek yang mana dan mengapa demikian? 1. Apabila bukan karena keadaan memeaksa debitur tidak melaksanakan kewajibanya maka dianggap melakukan ingkarjanji (wanprestasi). a. Jelaskan tiga bentuk wanprestasi, beserta contohnya! b. Hal – hal apa saja yang dapat dituntut kreditur apabila debitur wanprestasi? 1. Debitur bebas dari kewajiban membayar ganti rugi, jika karena keadaan memaksa tidak melaksanakan prestasinya. a. Jelaskan mengenai keadaan memaksa (overmacht), dan bagaimana akibat hukumnya? b. Jelaskan mengenai teori overmacht disertai contohnya! 1. Pasal 1320 KUHPerdata berisi mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. a. Apa saja syarat sahnya perjanjian itu. Apakah ketenyuan pasal 1320 KUHPerdata tersebut bersifat mengatur atau memaksa? Jelaskan disertai alasanya! b. Jelaskan apa perbedaan perjanjian yang batal demi hukum dan perjanjian yang dapat dibatalkan! Berikan masing – masing contohnya.
  7. 7. UAS HUKUM PERIKATAN 19 januari 2007 1. a. buatlah bagan/skema sumber perikatan disertai dengan penjelasanya. b. bagaimana hubungan perikatan dan perjanjian? Jelaskan! 2. Perjanjian adalah sah apabila memenuhi pasal 1320 KUHPerdata. a. Jelaskan syarat sahnya perjanjian, dan apakah akibatnya apabila terjadi pelanggaran pada syarat- syarat tersebut. b. Terangkan apa yang dimaksud dengan‖ sepakat‖ dalam perjanjian menurut undang – undang yang berlaku. 3. Perikatan yang timbul karena undang-undang antara lain pembayaran tak terhutang. a. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan pembayaran tak terhutang. b. Perikatan- perikatan apa yang timbul dari zaakwaarneming. Jelaskan. 4. Hilanganya pesawat Adam Air, sampai saat ini belum diketahui penyebabnya, yang jelas pada kenyataanya hal tersebut menimbulkan kerugian moril maupun materil bagi keluarga korban. Seandainya hilangnya pesawat tersebut karena human error dari awak pesawat , hal ini akan menimbulkan pertanyaaan. a. Apakah dalam kasus diatas dapat dikatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum? Jelsakan disertai alasanya! b. Untuk memecahkan adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian ada 2 teori. Sebutkan dan jelaskan kedua teori tersebut, dan terapkan teori tersebutdalam kasus diatas. c. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum yang dapat dijadikan dasar penuntutan keluarga korban dari kasus tersebut diatas.
  8. 8. UTS Genap HUKUM PERIKATAN 2007 1. A. Bagaimana definisi perikatan menurut Vollmar ? B. Bagaimana definisi perikatan menurut Pitlo ? C. bandingkan Perikatan dengan Perjanjian ! D. Apa perbedaan perikatan dan perjanjian ? 2. A. Apa faktor-faktor perikatan yang anda ketahui ? B. Sebutkan dasar hukum pengertian perikatan, jelaskan ! C. Sebutkan dasar hukum pengertian perjanjian, jelaskan ! D. Terangkan, erat kaitanya antara perikatan dan perjanjian! 3. A. Apa yang dimaksud dengan Zaakwaarneming, bandingkan dengan pemberian kuasa (Lastgeving) ! B. Apa yang dimaksud pembayaran tanpa utang, bandingkan dengan Natuurlijk Verbintenis (perikatan alam) ! C. Jelaskan tentang Pembayaran utang tanpa janji bunga ! D. Pembayaran bunga yang diperjanjikan dapat lebih besar dari bunga menurut undang – undang, Jelaskan ! 4. A. Apa yang dimaksud Somasi / ingebreke stelling ? B. Sebutkan isi somasi/ ingebreke stelling ? C. Jelaskan fungsi somasi (2) D. Jelaskan Bentuk Somasi ! 5. A. Apa yang dimaksud dengan ganti rugi ? B. Sebutkan faktor – faktor ganti rugi ? C. Mengapa timbul hak untuk menuntut ganti rugi ? D. apa perbedan bunga moratoir dengan bunga kompensator ? 6. A. Bagaimana bila salah satu syarat perjanjian tidak ada, jelaskan ! B. Bagaimana Syarat subyektif dan syarat obyektif suatu perjanjian ? C. apa arti berlaku surut, berikan contoh ! D. jelaskan syarat sahnya perjanjian dan dasr hukumnya ! 7. A. Apa yang dimaksud eenzydig overeenkomst dan apa bedanya dengan tweenigdig overeen komst ? B. Apa yang dimaksud saling memberatkan dan tidak saling memberatkan serta perbedaanya ? C. Bagaimana cara mengikatnya perjanjian bersegi satu ? D. Bagaimana cara mengikatnya perjanjian bersegi dua ? 8. A. Apa perbedaan peristiwa overmacht, beri contoh ! B. Sebutkan macam-macam overmacht !
  9. 9. C. Apa perbedaan peristiwa overmacht dengan wan prestasi, jelaskan ! D. Bolehkah diperjanjiakan suatu janji yang meniadakan overmacht, berikan alasanya ! 9. A. Apa isi pasal 1338, tuliskan ! B. Sebutkan satu macam perjanjian sebagai contoh dari kalimat terakhir dari pasal 1338 ayat 2 ! C. Jelaskan kejujuran yang bersifat subyektif dan yang bersifat obyektif. D. Apa yang dimaksud aksio pauliana serta dasar hukumnya ? 10. A. Tuliskan isi pasl 1365 tentang onrectmatige daad. B. Sebutkan unsur-unsurpasal 1365 dan jelaskan. C. Apa arti perbuatan melawan hukummenurut arti sempit dan arti luas serta dari manaarti tersebut diambil, berikan contoh ! D. Sebutkan pengertian perbuatan melawan hukum yang berlaku saampai sekarangdan bandingkan dengan perbuatan melawan hukum Pidana/ KUHPidana !
  10. 10. UAS Kelas B HUKUM PERIKATAN I. Soal Essai 1. Luas mana perikatan dan perjanjian, jelaskan ! 2. Kapan Sepakat itu dianggap ada, jelaskan ! 3. apa yang dimaksud berlaku surut dan tuliskan dasar hukumnya 4. dalam pelaksanaan perjanjian apa saja yang perlu diperhatikan, jelaskan! 5. Tuliskan dua instansi yang selalu dianggap benar serta jelaskan! 6. Jelaskan tiga figur timbulnya pembayaran tanpa utang! II. Kasus 1. Mahasiswi A pergi ketempat kuliah tergesa-gesa karena bangun kesiangan, sehingga SIM ketinggalan. Dalam keadaan tidak tenang melihat polisi berdiri di pinggir jalan ia sangat terkejut dan sering menengok, sehingga konsentrasi ke depan terganggu pada waktu ada yang menyebrang tidak kelihatan dan tertabrak sehingga tangan patah. Karena merasa bersalah A berjanji akan memberikan seluruh biaya pengobatan sampai sembuh. Terjadilah kesepakatan antara A dan B, bahwa A harus menyerahkan sejumlah uang untuk perawatan B sampai sembuh. Pertanyaan : 1) Dalam kasus diatas ada perjanjian dan ada perikatan, coba tunjukan kalimatnya ! 2) Juga terjadi perikatan bersumber pada perjanjian dan perikatan bersumber pada undang-undang, tunjukan kalimatnya serta tuliskan dasar hukumnya. 3) Apakah perjanjian yang terjadi merupakan perjanjian yang obligatoir atau perjanjian zaklejik, jelaskan ! 4) Perikatan bersumber pada Undang-undang seperti tsb. Diatas ada dua aliran, jelaskan ! 5) Berikan nama-nama arrest yang ada tiap aliran ! 1. A mengadakan perjanjian dengan Bank B bahwa A meminjam uang pada bank tersebut sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan jaminan sebuah rumah permanen i jalan cipaganti no. 60 bandung. Dalam setiap perjanjian jaminan hipotik pada bagian fakultatifnya selalu ada janji-janji(beding) antara lain yang berhubungan dengan keutuhan bangunan tersebut. Sebagai gevar object (objek yang dapat dikenai bahaya) terbakar sapai habis.
  11. 11. Pertanyaaan : 1) Ada perjanjian apa pada kasus tersebut diatas, jelaskan ! 2) Janji (beding) apa yang berhubungan dengan keutuhan bangunan rumah tsb. Diatas, jelaskan! 3) Janji – janji apa lagi yang biasanya ada dalam perjanjian hipotik? 4) Bila rumah yang menjadi jaminan musnah terbakar bagaiman solusi selanjutnya, jelaskan ! 5) Apa bedanya lembaga tsb. Dengan Cessi dan novasi ? 1. Tuan A mengadakan perjanjian dengan B bahwa salah sebuah dinding rumahnya disewa selama dua tahun untuk memasang iklan cocacola seharga 10.000.000,- setahun dan dibayar dimuka. Baru berlangsung satu tahun terjadi gempa bumi yang mengakibatkan sebagian rumah termasuk dinding yang dipasng iklan tsb. Runtuh. 1) Sahkah perjanjian tsb. Diatas, berikan alasanya ! 2) Apa nama perjanjian tsb. Dan tuliskan dasar hukumnya ! 3) Asas – asas apa saja yang terdapat dalam pasal tsb. ? 4) Apakah A (pemilik Rumah) dapat mengemukakan bahwa ia tidak dapat meneruskan memasang iklan tsb. dengan alasan overmacht, berikan penjelasn ! 5) Tuliskan macam- macam overmacht yang anda ketahui dan jelaskan secara singkat !
  12. 12. HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL JUMAT, 18 APRIL 2008 SINTA DEWI, SH,LL.M, et.al 1. a. sebutkan dan jelaskan tiga perbedaan antara penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi! b. jelaskan alasan utama para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi! c. jelaskan yang dimaksud dengan inquiry dan kaitkan dengan kasus ―red crusader” tahun 1961! Hal penting apakah yang dapat diambil dari proses inquiry dalam kasus tersebut? 2. a. jelaskan perkembangan penyelesaian sengketa dalam kaitannya dengan penanaman modal asing (foreign direct investment)! b. bagaimanakah peranan ICSID dalam penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa dalam kaitannya dengan penanaman modal asing? 3. Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan utama PBB dalam menyelesaikan sengketa hukum antara negara-negara anggota PBB. a. bagaimanakah proses pengajuan perkara ke Mahkamah Internasional? b. Apakah yang menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Internasional? Jelaskan dengan contoh kasusnya! 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah berikut dengan contohnya: a. forum prorogatum b. provisional measures c. special agreement d. optional clauses HPSI UAS 18/6/2004 Prof. Yudha Bakti, S.H.,M.H. 1. Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang banyak dipergunakan oleh kalangan bisnis internasional. Pertanyaan: a) coba saudara jelaskan apa kelebihan dan kelemahan menyelsaikan sengketa melalui arbitrase! b) menurut UNCITRAL Mode Law on International Arbitration ada beberapa hal yang mengaitkan hubungan antar lembaga Arbitrase dan Pengadilan? Jelaskan jawaban Anda
  13. 13. c) jelaskan apa yang dimaksud dengan Recourse Against Award .. dalam UNCITRAL mode law, dan dalam hal apa saja para pihak dapat menolak putusan arbitrase tersebut? 2. setelah berakhirnya Putaran Uruguay dan berdirinya WTO maka massalah penyelesaian sengketa diantara negara-negara WTO harus diselesaikan melaluiDispute Setlement Body a) jelaskan perbedaan yang paling mendasar antara penyelesaian sengketa melalui GATT dan WTO! b) Buat suatu analisis tentang kasus mobil Timor antara Indonesia- Jepang,masyarakat Eropa dan AMerika Serikat (dalam membuat analisis, anda harus menjelaskan fakta,masalah hukum dan analisis) UAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 14 Januari 2005Pertanyaan : 1. 1. kontrak jual beli daya (Power Purchase Agreement) antara PT. PLN dengan PT PAITON yang ditandatangani tahu 1992, dalam perjalananya menimbulkan persengketaan. Penyelesaian sengketa tersebut tidak secara tegas mempergunakan hukum mana yang berlaku bagi kontrak tersebut? Jelaskan alasanya! 2. Apabila dalam kasus tersebut dicatumkan secara tegas bahwa hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum negara dimana PT PAITON berkedudukan. Apakah pihak Indonesia boleh menolaknya ? Jelaskan disertai alasanya ! 2. Dalam kontrak Internasional, arbitase digunakan sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak. a. Jelaskan keuntungan dan kelemahan dari forum arbitrasi tersebut ! b. Jelaskan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrasi asing di indonesia ! 1. Dalam Kontrak HPI dikenal dengan istilah Penyelundupan Hukum dan Pemakaian Hukum asing ! a. Apa yang dimaksud penyelundupan hukum ? Jelaskan disertai contoh ! b. Apa yang dimaksud dengan pemakaian Hukum Asing ? Jelaskan disertai contoh !
  14. 14. c. Dalam hal apa hakim dapat mengenyampingkan penerapan hukum asing ? 1. a. Ada beberapa kaidah HPI berkenaan dengan hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan melawan hukum ! sebutkan kaidah- kaidah tersebut ! b. Bagaimana konsep kaidah HPI indonesia tentang perbuatan melawan hukum tersebut? Jelaskan ! UAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL SOAL Seorang pengusaha warga negara Indonesia (A) melakukan perjanjian ekspor- impor dengan pengusaha warga negara Singapura (B), produksi kerajinan batik dari pabrik A di pekalongan. Perjanjian dibuat dalam bahasa inggris, ditandatangani di Perancis ketika A dan B bertemu sewaktu liburan. Barang kerajinan batik dikirim dari pelabuhan tanjung Priok, sedangkan pembayaran ditransfer dari salah satu bank di singapura dalam mata uang US dollar. Ketiak B tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian, A marah dan Menyiksa teman B yang bernama (C) seorang WNI yang tinggal di Jakarta yang telah memperkenalakan A kepada B. C mengalami luka parah, ia di bawa berobat ke singapura , kemudian dipindahkan ke salah satu rumah sakit di jerman dan ia meninggal disana. Pertanyaan : I. 1. Di pengadilan manakah A dapat menuntut B? Jelaskan jawaban saudara dengan menghubungkanya dengan ―principle of basis of presence‖ , ―principle of effectiveness‖ , dan doctrine of forum convenience‖. 2. hukum negara manakah yang dipergunakan oleh hakim bilamana hakim menerapkan : a. teori lex loci contractus b. teori lex loci solutionis c. teori proper law d. teori the most characteristic connection Jelaskan masing – masing! II. L
  15. 15. 1. Di pengadilan manakah keluarga C dapat menuntut A? Penjelasan saudara hendaknya dihubungkan dengan ―principle of effectiveness‖, ―principle of basis of presence‖ dan doctrine of forum convenience‖. 2. Hukum negara manakah yang akan dipakai hakim bilamana ia menerapkan : a. Teori lex loci delicli commissi b. Teori lex lori c. Teori lex lori dikombinasikan dengan lexloci d. Teori lex loci yang diperhalus Jelaskan masing-masing ! III. 1. Apa yang dimaksud dengan prinsip ―locus regit aclum‖ dalam HPI? Dan apakah tujuan penerapan prinsip ini? 2. beri contoh dan penjelasasn penerapan prinsip ―locus regit actum‖ berkenaan dengan status personil ! 3. beri contoh dan penjelasan penerapan prinsip ―locus regit actum‖ berkenaan dengan perjanjian ! 4. beri contoh dan penjelasan penerapan prinsip ―locus regit actum‖ berkenaan dengan benda tetap ! 5. Hubungkan antara prinsip ―locus regit actum‖ dengan hak-hak yang telah diperoleh (verted right) dalam suatu contoh berikut penjelasanya ! 6. Hubungkan antara prinsip ―locus regit actum‖ dengan prinsip ketertiban umum (public policy/ public order) dalam suatu contoh berikut penjelasanya ! UAS HPI 13 januari 2003 1. Dalam membantu untuk menentukan lex causae bagi suatu peristiwa HPI, biasanya kita akan menelaah titik-titik taut. Pertanyaan : 1. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ―titik taut primer‖ ! 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ―titik taut sekunder‖ ! 3. Berikan contoh penerapan ―titik taut primer‖ dan ―titik taut sekunder‖ ! 2. Pilihan hukum (choice of law) umumnya dituangkan secara tegas didalam klausul kontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
  16. 16. Pertanyaan : 1. 1. Jelaskan bagaimanakah cara menentukan hukum yang berlaku terhadap kontrak dalam hal tidak ada pilihan hukum dalam kontrak tersebut (no law contact)! 2. Sebutkan 3 (tiga) pembatasan dalam melakukan pilihan hukum ! 3. Apakah pilihan hukum yang telah dilakukan dapat diubah kemudian oleh para Pihak? Jelaskan ! 2. Orang dan Badan Hukum memiliki kedudukan sebagai subyek hukum, sementara harta kekayaan berkedudukan sebagai obyek hukum. Untuk obyek hukum tersebut berlaku prinsip lex rei sitae / lex situs. Pertanyaan : 1. 1. Jelaskan bagaimana keberlakuan prinsip lex rei sitae / lex situs, apakah hanya terhadap benda-benda tetap atau juga meliputi benda bergerak? Berikan contohnya ! 2. Intellectual property Rights (HKI) digolongkan kedalam benda bergerak. Apakah terhadap HKI ini berlaku juga prinsip lex rei sitae / lex situs ? Jelaskan ! 3. Sebutkan setidaknya 3 macam pengecualian berlakunya prinsip lex rei sitae/ lex situs ! 2. Dalam HPI , vested rights dan public order merupakan 2 hal yang cukup menarik untuk dikaji. Suatu negara harus mengakui adanya vested rights tersebut sekaligus harus menjaga public order. Pertanyaan : 1. 1. Uraikan secara ringkas dan jelas mengenai kasu impor gula ( Jani Haryanto) ! 2. Secara umum dan singkat, apakah yang terjadi dalam kasus tersebut sehubungan dengan kontradiksi antara vested rights yang diperoleh pihak inggris berdasarkan dengan public order Indonesia? Bagaimana penyelesaianya menurut kaidah HPI? 3. Apakah suatu negara Harus mengakuai vested right? Jelaskan !
  17. 17. UAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 17 Januari 2002 Kasus : Kabayan adalah pemuda kampung yang tinggal di kecamatan samarang kabupaten garut. Ia terkenal sebagai pemuda lugu, sederhana, kocak tetapi banyak akal dan dan kelakuanya aneh dan cenderung iseng . pekerjaan Kabayan sehari-hari berdagang beras dan kebutuhan pokok. Suatu hari kabayan bertemu dengan seorang wisatawan mancanegara dari vietnam yang bernama Mr. Nguyen Ben Doi. Dari obrolan mereka Mr. Nguyen berniat untuk menjual beras hasil usaha perusahaanya bersama kabayan dan kabayan menyetujui karena merupakan peluang bisnis. Dalam rangka kerjasama tersebut dibuatlah perjanjian jual beli beras antara Mr. Nguyen dan Kabayan. Mr. Nguyen mengusulkan agar perjanjian dibuat dalam bahasa ingris, memakai uang dollar, pilihan hukumnya menggunakan hukum vietnam, dan pilihan-pilihan forum peradilanya adalah peradilan hanoi. Tanpa berpikir panjang dan supaya dianggap hebat maka kabayan menyetujui usulan tersebut dan menandatangani perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh Mr. Nguyen. Perjanjian tersebut ditandatangani 1 pebruari 1999 di garut dan sevbulan setelah perjanjian tersebut beras yang dijanjikan Mr. Nguyen nmulai diterima dan dijual oleh Kabayan. Dikarenakan Kabayan banyak akal yang aneh –aneh dalam promosi , antara lain membuat anak jadi pinter, awet muda dan tidak kena sakit maka beras itu laku keras, karena banyak orang desa yang menjadi korban promosi kabayan. Mr. Nguyen senang sekali karena perjanjian ini karena berjalan lancar dan mendapat keuntungan besar. Tiba-tiba timbul pikiran aneh dari kabayan untukmenyisipkan daun ganja pada karung-karung beras. Mr. Nguyen menolak usul kabayan karena merupakan perbuatan pidana, namun karena kabayan mendesak dan mengancam untuk menghentikan perjanjian maka Mr. Nguyen terpaksa mengikuti kemauan kabayan. Namun nasib malang bagi Mr. Nguyen karena petugas bea Cukai menemukan karung beras yang berisi daun ganja dan sebagai akibatnya Mr. Nguyen harus berurusan dengan Polisi dan menderita kerugian yang besar untuk itu Mr. Nguyen akan menuntut kerugfian pada Kabayan. Soal-soal :
  18. 18. 1. Buktikan apakah kasus diatas merupakan kasus Hukum Perdata Internasional atau tidak ! 2. Tentukan titik taut primer dan titik taut sekundernya ! 3. Tentukan Kualifikasi primer dan kualifikasi sekundernya ! 4. Hukum mana yang seharusnya dipakai untuk menyelesaikan kasus tersebut ! 5. Apabila saudara ditunjuk sebagai p[engacara Mr. Nguyen , kepada forum peradilan mana perkara tersebut diajukan ! 6. Selesaikan kasus tersebut secara singkat dengan mempergunakan teori-teori Hukum Perdata Internasiaonal ! UAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 25 Januari 2001 KASUS Seorang warga negara Selandia Baru bernama John Derek (selanjutnya disebut JD) pada tanggal 3 pebruari 1997 bekerja di sebuah perusahaan PMA yang bergerak dalam industri tikar yang bernama ―PT. Lembur Keuring‖ yang terletak di Kabupaten Garut. JD ber4kenalan dengan gadis desa yang sangat cantik bernama Neneng. Perkawinanya dilakukan di KUA Leles pada tanggal 3 april 1995. JD olehg masyarakat dikenal sebagai orang yang suka mabuk-mabukan, mengebut dan melakun tindakan tidak terpuji. Pada tanggal 10 mei 1995 JD menabrak tukang baso yang bernama Didi Sukendi hingga tewas, namun karena kelihaian yan dalam menyuap petugas Polisi dan mengelabui keluarga korbanmaka kasusnya tidak diproses. Kejahatan JD tidak hanya menabrak orang saja melainkan juga menghajar seorang penjual baso yang bernama Bejo hingga mengalami luka berat. Alasan penganiayaan ini sangat sepelekarena JD tidak mau membayar basonya. Pada tanggal 17 pebruari 1996 JD bertemu Mr. Wong Ngah Ngoh (selanjutnya disebut WNN) seorang warga taiwanyang merupakan teman JD sewaktu kuliah di Singapura.Dalam pertemuan tersebut JD merayu WNN untuk mendirikan perusahaan menegah berupa pabriktusuk gigiyang bernama ―PD SAUYUNAN‖. Modal Perusahaan sebesar RP.980.000.000,- . Untuk itu dibuat perjanjiandibawah tangan disebuah hotel di Garut 16 Maret 1996. hal-hal yang berkenaan dengan Perjanjian antara lain : saham JD sebesar 20% sedangkan WNN sebesar 80% , Perjanjian menggunakan bahasa inggris , hukum yang dipilih adalah huklum Indonesia dan hukum Singapura, sedangkan pilihan forum
  19. 19. pengadilanya dip[ilih Pengadilan Taiwan dan Arbitrase Singapura (JD dan WNN awam hukum). Kedudukan JD adalah Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan . Setelah WNN menyetor 80% modalnya maka pabrik berjalan lancar mulai 30 maret 1996 dengan keuntungan yang tinggi. Pada tanggal 1 Pebruari 1997 WNN mengirimkan berita melaui teleponbahwa tanggal 10 pebruari 1997 WNN akan ke indonesia guna melihat perkembangan pabrik serta mengabil keuntunganya. Mendengar berita tersebut JD kabur ke Australia eengan membawa seluruh uang perusahaan yang dapat dicairkan serta tidak kembali lagi. Didampingi pengacaranya WNN mengadukan JD ke kepolisiam Garut. Agar tinedakan hukumnya tidak sia-sia WNN menyuruh pengacaranya untuk menggugat ke pengadilan secara perdata. Deari kepolisian diperoleh data bahwa JD belum menyetor sham yang dijanjikan sebesar 20%. JD sering berselingkuh dengan wanita lain , dan sering memukuli Neneng sampai lumpuh. Soal – soal a. Apakah kasus tersebut merupakan kasus Hukum peredata Internasional? Jelaskan! b. Sebutkan dan jelaskan Titik taut primer dan titik taut sekunder! 2. Hukum mana yang seharusnya dipakai untuk menyelesaikan kasus tersebut? Jelaskan ! 3. Forum peradilan mana yang berwenag mengadili kasus tersebut? Jelaskan! 4. apakah dalam kasus tersebut terjadi : a. Pelanggaran ketertiban umum; b. Penyelundupan Hukum; c. Revoi. 5. Apakah UU no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian sengketa luar pengadilan dapat diterapkandalam kasus ini ? Jelaskan! 6. Selesaikan Kasus tersebut berdasrkan asas-asas dan tahapan-tahapan HPI ! UAS HPI 14 januari 2005 1. a. Kontrak Jual Beli Daya (power purchase Agreement ) antara PT. PLN dengan PT Paiton yang di tandatangani tahun 1992, dalam perjalananya menimbulkan persengketaan. Penyelesaian sengketa tersebut tidak secara tegas mempergunakan hukum mana yang berlaku bagi kontrak tersebut !
  20. 20. Jelaskan teori-teori tentang hukum yang berlaku bagi suatu kontak ! dan berkenaan dengn kasus tersebut diatas, menurut saudara hukum mana yang paling tepat untuk menyel;esaikan persengketaan tersebut ? Jelaskan alasanya ! b. Apabila kasus tersebut dicantmkan secar tegas bahwa hukum yang ebrlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum dimana PT. Paiton berkedudukan , apakah pihak Indonesia boleh menolaknya ? Jelaskan disertai alasanya ! 2. Dalam kontrak internasional, arbitrase dipergunakan sebagai forum menyelesaikan sengketa diantara para pihak. a. Jelaskan keuntungan dan kelemahan dari forum arbitrase tersebut ! b. Jelaskan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia ! 3. Dalam Kontrak HPI dikenal dengan istilah Penyelundupan Hukum dan pemakaian hukum asing ! a. Apa yang dimaksud dengan penyelundupan hukum ? jelaskan disertai contoh! b. Apa yang dimaksud dengan pemakaian hukum asing? Jelaskan disertai contoh 1 c. Dalam hal apa hakim dapat mengenyampingkan penerapan hukum asing? 4. a. Ada beberapa kaidah HPI berkenaan dengan hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan melawan hukum ! sebutkan kaidah-kaidah tersebut! b. Bagaimana konsp kaidah HPI Indonesia tentang perbuatan melawan hukum tersebut? Jelaskan ! UTS HUKUM PERUSAHAAN 8 Nopember 2007 1. Bagaimana peraturan perundang-undangan memberikan kriteria tentang usaha kecil Menengah ? Jelaskan 2 kelemahan yang terdapat pada usaha kecil, dan 2 kelebihan pada mereka. Jawaban disertai contohnya! Bagaimana pemerinah mengatur hubungan antara penguasaha kecil dengan pengusaha besar, dan bagaiman dalam praktiknya ? 2. jelaskan 2 pertimbangan digantinya undang – undang nomor 1 tahun 1995 dengan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas! Jelaskan pula 2 hal baru yang terdapat dalam undang -undang nomor 40 tahun 2007 yang tidak diatur dalam undang – undang nomor 1 tahun 1995 !
  21. 21. 3. Jelaskan dengan contohnya mengapa ada yang berpendapat bahwa ―persaingan‖ tidak sesuai dengan filosofi kehidupan masyarakat indonesia ! uraikan pula dengan contohnya 2 aspek positif dari suatu persaingan ! berikan penjelasan dengan contohnya 2 kegiatan yang dilarang menurut undang – undang nomor 5 tahun 1999 ! 4. berikan 2 alasan mengapa timbul pendapat untuk melakukan restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN); jelaskan pula 3 cara melakukan restrukturisasi perusahaan yang dimaksud !
  22. 22. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN UJIAN AKHIR SEMESTER Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia Hari, tanggal : Rabu, 16 Januari 2008 Waktu : 90 menit Dosen : Hernadi Affandi, S.H., L.LM. Widati Wulandari, S.H., M.Crim. Rahminawati, S.H. Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H. Petunjuk: 1. Dilarang membuka literatur dalam bentuk apapun! 2. Jawaban-jawaban dari masing-masing aspek di tulis dilembar jawaban terpisah dengan dibubuhi nama-nama aspek pada sudut kanan atas! ASPEK HUKUM PIDANA 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM dan apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat? Serta kemukakan pandangan Saudara disertai alasannya apakah penahanan, penangkapan, dan penjatuhan pidana berupa pemenjaraan serta pidana mati dalam penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran HAM! (skor 25) 2. Jelaskan mengenai perlindungan hak-hak bagi saksi dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia! (skor 15) ASPEK HUKUM TATA NEGARA 1. Sebagian pakar berpandangan bahwa hak-hak sipil dan politik wajib diimplementasikan dengan segera oleh negara, sedangkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak wajib diimplementasikan dengan segera. a. Apakah maksud bahwa hak-hak sipil dan politik wajib diimplementasikan dengan segera oleh negara? Jelaskan alasan Saudara disertai dengan contoh-contohnya! (skor 10) b. Apakah hak-hak sipil dan politik di Indonesia sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya? Jelaskan alasan Saudara disertai dengan contoh-contohnya! (skor 10) 2. Salah satu wujud dari ―kemerdekaan berserikat dan berkumpul‖ sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 UUD 1945 adalah dengan memasuki dan aktif dalam partai politik.
  23. 23. a. Menurut pendapat Saudara, apakah setiap orang (baca: warga negara) memiliki hak untuk memasuki dan aktif dalam partai politik? Jelaskan jawaban Saudara! (skor 10) b. Apabila ada pembatasan terhadap pihak atau golongan tertentu untuk memasuki dan aktif dalam partai politik, apakah dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia? Jelaskan jawaban Saudara disertai dengan contoh-contohnya! (skor 10) ASPEK HUKUM INTERNASIONAL 1. HAM merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kancah pergaulan dunia Internasional yang tak terkecuali pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta oganisasi-organisasi regional seperti di Eropa, Amerika, Afrika dna Asia. a. Sebutkan dan jelaskan mekanisme penegakan HAM Internasional dalam kerangka PBB! b. Berikan penjelasan singkat tentang salah satu organisasi regional HAM yang telah ada dan menunjukkan eksistensinya dengan baik (latar belakang pendirian, struktur dan mekanisme organisasi, ciri khas yang dimiliki serta perkembangannya! ———————————————————————————————————–
  24. 24. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN UJIAN AKHIR SEMESTER Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia Hari, tanggal : Rabu, 16 Januari 2008 Waktu : 100 menit Dosen : Lies Sulistiani, S.H., M.H., et.al Petunjuk: - Dilarang membuka catatan, konvensi atau peraturan perundang-undangan dalam bentuk apapun. - Dilarang keras bekerjasama ataupun menyontek. - Soal dikerjakan berurutan. ASPEK HUKUM PIDANA (SKOR : 60) 1. Jelaskan asas-asas dalam Hukum Pidana (materiil dan formil) yang esensinya diatur pula dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) maupun di dalam konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi (pasal-pasalnya harus Saudara sebutkan) 2. Jelaskan perbedaan pelanggaran HAM menurut UU No. 39 tahun 1999 dan menurut UU No. 26 tahun 2000! 3. Jelaskan kelemahan-kelemahan pengadilan HAM sebagaimana terlihat di dalam UU No. 26 Tahun 2000. ASPEK HUKUM TATA NEGARA (SKOR : 20) 1. Menurut pendapat para pakar Hukum Tata Negara penagturan tentang HAM meruapakan salah satu materi miatan konstitusi. Berikan penjelasan Saudara mengapa pengaturan tentang HAM meruapakan materi muatan Konstitusi dan UU. ASPEK HUKUM INTERNASIONAL (SKOR : 20) 1. Apakah Saudara melihat terdapat pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, budaya yang terjadi di Indonesia? Jelaskan salah satu kasus dan analisis kasus tersebut dengan menggunakan instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang Saudara ketahui. ————————————————————————————————————-
  25. 25. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN UJIAN AKHIR SEMESTER Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia Hari, tanggal : Rabu, 14 Juni 2006 Waktu : 90 menit Dosen : Team Teaching Kelas A & C 1. Terdapat beberapa pengertian yang dapat ditemukan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). a. Tuliskan dengan tepat pengertian tentang HAM yang diberikan oleh Undang-Unddang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. b. Berikan satu lagi pengertian tentang HAM baik dari instrumen hukum lain (nasional/internasional) atau dari para ahli! 2. Kekuatan pengakuan HAM dalam hukum nasional diakui dalam beberapa Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. a. Jelaskan materi pengakuan HAM yang terkandung dalam UUD 1945 sebelum Amandemen, UUD RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 setelah perubahan. b. Berikan komentar Anda secara historis tentang faktor-faktor yang menjadikan perbedaan materi muatan tentang HAM dari Konstitusi tersebut! 3. Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 mengeluarkan Resolusi No. 2200 A (XXI) tentang International Covenant on Civil and Political Rights danInternational on Economic, Social, and Cultural Rights. Pada tahun 2005, Indonesia memutuskan untuk meratifikasi covenant tersebut melalui sebuah undang-undang. a. Issu apa yang paling essensi yang diatur dalam kedua covenant tersebut? Apa perbedaan pemenuhan hak-hak yang diatur dalam kedua covenant tersebut? b. Bagaimana mekanisme penegakan masing-masing covenant tersebut? c. Apa konsekuensi bagi Indonesia dengan meratifikasi kedua covenant tersebut? 4. Pengaturan HAM secara regional merupakan salah satu upaya untuk penegakan hukum Ham internasional berdasarkan mekanisme khusus yang terdapat di wilayah seperti Eropa, Amerika dan Afrika.
  26. 26. a. Berikan penjelasan singkat tentang salah satu pengaturan HAM regional yang telah ada tersebut dan menunjukkan eksistensinya dengan baik. b. Samppai saat ini regional Asia masih belum memiliki pengaturan HAM regional. Berikan saran Saudara untuk terbentuknya pengaturan HAM regional di Asia. 5. Sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum pidana dalam hukum HAM, kaitkan dengan kovenan-kovenan Internasional yang ada serta bagaimana implementasi di Indonesia. 6. Saat ini masih terdapat perbedaan pendapat tentang pelaksanaan hukuman mati dikaitkan dengan HAM, bagaimana menurut pendapat Saudara mengenai hukuman mati dikaitkan dengan Ham, apakah termasuk pelanggaran HAM atau bukan, berikan penjelasan singkat. ————————————————————————————————————-
  27. 27. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN UJIAN AKHIR SEMESTER Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia Hari, tanggal : Kamis, 05 Juni 2003 Waktu : 100 menit Dosen : Prof. Dr. Sri Soemantri M., S.H. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL. Prof. Dr. Rukmana Amanwinata, S.H. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. Rudy M. Rizky, S.H., L.LM. Petunjuk Umum: 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini secara berurutan sesuai dengan masing-masing aspek! 2. Tuliskan nama kelas di pojok kanan atas lembar jawaban Saudara! ASPEK HUKUM TATA NEGARA 1. Pada tahun 2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan amandemen terhadap materi muatan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). a. Jelaskan komentar Saudara atas hasil amandemen tersebut khususnya dalam kaitannya dengan eksistensi HAM di Indonesia! b. Bagaimana pandangan Saudara 2. Keberadaan peraturan perundang-undangan sangat mutlak diperlukan dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. a. Jelaskan alasan diperlukannya peraturan perundang-undangan tersebut dan erikan contoh peraturan perundang-undangan yang sudahada! b. Menurut Saudara, apakah pengaturan tersebut sudah cukup memadai untuk menjamin perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia? Jelaskan disertai contoh kasus yang Saudara ketahui (minimal tiga kasus) ASPEK HUKUM PIDANA 1. Jelaskan bagaimanakah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana melindungi HAM setiap orang? Lengkapi jawaban Saudara dengan menjelaskan asas- asas Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang ada dalam proses peradilan pidana. 2. Perkembangan perlindungan HAM dalam konteks tujuan pemidanaan berkaitan langsung dengan Sistem Peradilan Pidana dlaam rangka Integrated
  28. 28. Criminal Justice System Indonesia. Dari pengamatan Anda, apakah sudah tercermin dalam Undang-Undang HAM 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pengadilan HAM 26 Tahun 2000? Tunjukkan pada pasal yang relevan dengan pernyataan diatas dan beri uraian singkat! ASPEK HUKUM INTERNASIONAL 1. Dalam perkembangan akhir-akhir ini dapat kita lihat bagaimana suatu negara atau organ internasional melancarkan kritik-kritik tertentu terhadap sikap beberapa negara yang dianggap melanggar HAM internasional. Sementara itu, salah satu prinsip mendasar dalam Hukum Internasional adalah prinsip non-interference, yaitu bahwa suatu negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Oleh karena itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa prinsip non-interference cenderung menghambat penegakan dan penghormatan HAM secara universal. Apa komentar Saudara mengenai hal tersebut? Uraikan dengan singkat dan jelas, disertai dengan teori Hukum Internasional, harus disertai contoh kasus yang relevan! 2. Sebagai organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memegang peranan penting dalm penegakan HAM internasional. a. Uraikan dan jelaskan yang Saudara ketahui mengenai Universal Declaration of Human Rights serta kaitannya dengan International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. b. Uraikan dan jelaskan mengenai konvensi-konvensi HAM yang telah diratifikasi Indonesia. Jelaskan pula mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dalam rangka pengimplementasian konvensi- konvensi tersebut! ——————————————————————————————————-
  29. 29. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN UJIAN AKHIR SEMESTER Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia Hari, tanggal : Senin, 10 Juni 2002 Waktu : 100 menit Dosen : Prof.Dr.H.R. Sri Soemantri M., S.H., et.al PETUNJUK: § Semua soal dari berbagai aspek harus dikerjakan! § Jawaban ditulis di lembar jawaban yang terpisah berdasarkan aspek dari pertanyaan yang Saudara jawab (aspek Pidana, Internasional dan Tata Negara) § Cantumkan nama dosen dan kelas masing-masing pada setiap lembar jawaban. ASPEK HUKUM PIDANA 1. Dalam Sistem Peradilan Pidana, penghargaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) harus diberikan kepada para tersangka, terdakwa maupun terpidana. a. Jelaskan dan uraikan asas-asas serta pasal-pasal yang mendukung atau memberikan jaminan terhadap perlindungan HAM dimaksud! b. Bagaimana pendapat Saudara mengenai hukuman mati yang berlaku di Indonesia? Hal apakah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya? Jelaskan! 2. Indonesia telah mempunyai undang-undangn mengenai HAM dan UU Pengadilan HAM. a. Hal-hal pokok apakah yang diatur dalam kedua UU tersebut! b. Apakah UU Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000 dapat mengadili semua bentuk pelanggaran HAM? Uraikan dan jelaskan pendapat Saudara! ASPEK HUKUM INTERNASIONAL 1. Pengaturan HAM dalam kerangka internasional mulai berkembang sejak Pasca Perang Dunia II. Setelah peristiwa tersebut, dunia mulai menyadari akan pentingnya penegakan dan penghargaan terhadap HAM. 2. Sebagai organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memegang peranan penting dalm penegakan HAM internasional. a. Uraikan dan jelaskan yang Saudara ketahui mengenai Universal Declaration of Human Rights serta kaitannya dengan International
  30. 30. Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. b. Uraikan dan jelaskan mengenai konvensi-konvensi HAM yang telah diratifikasi Indonesia serta mekanisme penegakan dan pengawasannya! ASPEK HUKUM TATA NEGARA 1. Jelaskan bentuk implementasi HAM di Indonesia berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan pelaksanaannya! Berikan tanggapan Saudara terhadap pengaturan HAM yang berkaitan dengan hak politik warga negara di dalam peraturan perundang-undangan tersebut! 2. Dalam memandang eksistensi HAM terdapat pandangan yang berbeda diantara para pakar maupun negara-negara di dunia. Jelaskan berbagai pandangan tersebut dan menurut Saudara bagaimanakah pandangan bangsa Indonesia terhadap eksistensi HAM. Berikan argumentasi dan landasan yang mendukung pendapat Saudara. ————————————————————————————————————–
  31. 31. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN UJIAN AKHIR SEMESTER Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia Hari, tanggal : Senin, 12 Juni 2000 Waktu : 90 menit Dosen : Prof.Dr.H.R. Sri Soemantri M., S.H., et.al Petunjuk: Jawaban dari masing-masing aspek ditulis terpisah! ASPEK HUKUM TATA NEGARA 1. Bagaimana Saudara menjelaskan kedudukan HAM di dalam sendi penyelenggaraan negara yang berdasarkan paham kedaulatan rakyat dan negara berdasar atas hukum? 2. Dalam UUD 1945, klausula yang mengatur tentang HAM relatif terbatas jumlahnya. Namun secara subtansial, HAM yang diatur dalam UUD 1945 menyentuh berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lain sebagainya) a. Sebut dan jelaskan sekurang-kurangnya dua contoh konkrit HAM dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya! b. Jelaskan mana diantara bidang-bidang HAM itu yang mempunyai dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang tengah dilanda krisis seperti sekarang ini? Mengapa Saudara berpendapat demikian? ASPEK HUKUM INTERNASIONAL 1. Ketika terjadi suatu unjuk rasa secara damai di ibukota, pasukan keamanan menggunakan cara-cara penanggulangan yang berlebihan. Beberapa anggota pasukan menggunakan peluru tajam hingga menyebabkan tewasnya empat orang pengunjuk ras. Kasus ini tidak diselidiki oleh yang berwenang dan tidak mendapat penyelesaian secara hukum. a. Berikan analisis terhadap kasus tersebut dengan menggunakan instrumen- instrumen HAM (internasional dan nasional) yang relevan. b. Apabial pelaku kasus tersebut diadili, pasal-pasal KUHP mana saja yang selayaknya digunakan? Jelaskan! 2. Berikan penjelasan singkat mengenai Kasus Filartiga v. Pena Irala berikut penafsiran hakim dalam menggunakan norma-norma HAM internasional tentang penyiksaan di Pengadilan Amerika Serikat! ASPEK HUKUM PIDANA
  32. 32. Perlindungan Hak Asasi Manusia di dunia ini selain secara internasional terdapat dalam konvensi-konvensi internasional dan secara nasional (biasanya) terdapat dalam undang-undang dasar negara mereka masing-masing, juga terdapat dalam berbagai undang-undang nasionalnya diantaranya KUHPnya dan KUHAPnya. a. Mengapa Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana harus mempunyai kaitan yang erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia? b. Sebutkan paling sedikit lima asas universal yang terdapat dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia. c. Berikan contoh-contoh konkrit mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, sebutkan pula dasar- dasar hukumnya, serta alasan-alasannya! —————————————————————————————————————
  33. 33. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN UJIAN TENGAH SEMESTER Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana Hari, Tanggal : Kamis, 4 April 2008 Waktu : 100 menit Kelas : A, B, C, D, E Bagian I a. Mengapa negara harus membuat Hukum Acara Pidana? Dan apa akibatnya bila negara tidak membuat Hukum Acara Pidana? Terangkan! b. Bagaimana definisi Hukum Acara Pidana menurut Mr. J.M. van Bemmelen? Dan bandingkan dengan definisi dari Mr. Simons, mana yang lebih baik dan alasannya? c. Apa tujuan pokok dari Hukum Acara Pidana? Dan kebenaran apa yang hendak dicari? Jelaskan dan berikan contohnya! d. Kepentingan hukum siapa yang harus dijamin oleh Hukum Acara Pidana? Dan berikan alasannya! Bagian II a. Siapakah yang dimaksud dengan pegawai Penyelidik dan Penyidik? Dan apakah tugasnya? b. Apakah yang dimaksud dengan penyelidikan dan jelaskan apa tujuannya? c. Jelaskan barang-barang apa yang harus disita untuk dijadikan sebagai barang bukti? Sebutkan kriterianya! d. Apakah yang dimaksud dengan penahanan? Siapakah yang berwenang untuk melakukan penahanan, dan apa syarat-syaratnya, dan mengapa Mr J.M. van Bemmelen menyatakan bahwa lembaga penahanan itu ibarat sebilah pedang bermata dua? Bagian III a. Terangkan apakah yang dimaksud dengan perkara Pra Peradilan? b. Apakah tujuan diuatnya lembaga Pra Peradilan ini? Siapakah yang dapat berperkara dalam Pra Peradilan dan bagaimana bentuk putusannya? c. Apakah yang dimaksud dengan perkara Koneksitas? Dan bagaimana penyidikannya? d. Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara Koneksitas, dan berikan alasannya? Bagian IV
  34. 34. a. Jelaskan hal-hal apakah yang harus dipertimbangkan oleh Jaksa/PU sebelum membuat surat dakwaan? b. Asas-asas penuntutan apa yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana? Dan terangkan arti serta perbedaannya! c. Apa yang dimaksud dengan surat dakwaan? Dan apa saja bentuknya? Jelaskan! d. Apa arti serta perbedaan antara: Surat Dakwaan Obsecure Libbel dengan Surat Dakwaan tidak dapat diterima? Jelaskan!
  35. 35. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN UJIAN TENGAH SEMESTER Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana Hari, Tanggal : Kamis, 5 April 2007 Waktu : 100 menit Kelas : A, B, C, D, E Bagian I a. Bagaimana rumusan definisi Hukum Acara Pidana menurut Mr J.M. van Bemmelen dan bandingkan dengan definisi dari Mr. Simons, manakah yang lebih tepat dan apa alasannya? Jelaskan! b. Kapan Hukum Acara Pidana mulai berjalan dan apakah tujuannya? Untuk apa negara membuat Hukum Acara Pidana dan kepentingan hukum siapa yang harus dijamin dalam pelaksanaannya? c. Siapakah yang dimaksud dengan pengawai penyidik, dengan cara bagaimana dpat mengetahui telah terjadi tindak pidana? d. Apakah yang dimaksud dengan penyidikan, dan barang apa saja yang harus dikumpulkan, dan jelaskan untuk apa tujuannya? e. Berapa lama penyidik untuk kepentingan penyidikan dapat melakukan penahanan terhadap seorang tersangka, dimana penahanan dilakukan dan apa syarat-syaratnya? Jelaskan! Bagian II a. Asas apa yang dikenal dalam penuntutan perkara pidana, apa artinya dan asas mana yang berlaku di Indonesia, dimana dasar hukumnya? b. Apa yang dimaksud dengan surat dakwaan? Dan mengapa surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana? Bagaimana pendpat Mr. Trapman mengenai hal ini? Jelaskan! c. Apa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Jaksa/PU bila menerima pelimpahan berkas perkara yang telah lengkap dari pegawai penyidik? Jelaskan! d. Apa yang dimaksud dengan surat dakwaan Obscure Libbel? Jelaskan apa saja syaratnya agar tidak dinyatakan obscure. e. Sebutkan bentuk-bentuk surat dakwaan yang Saudara kenal, jelaskan arti serta perbedaannya, apabila harus dirubah apa tujuan dari perubahan surat dakwaan tersebut? Bagian III
  36. 36. a. Jelaskan apa arti dari kompetensi mengadili yang relatif dan absolut, berikan contohnya! b. Forum-foum apa sajakah yang memberikan kewenangan pada Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara? Jelaskan artinya! c. Apa yang menyebabkan terjadinya Jurisdictie Geschill, dan siapakah yang berwenang untuk memutusnya? Jelaskan! d. Jelaskan apa yang dimaksud Pre Judiciel Geschill, berikan contohnya. e. Perlawanan/verzet Jaksa/PU terhadap penolakan pemeriksaan perkara oleh Hakim kemana dan kapan harus diajukan? Jelaskan! —————————————————————————————————————
  37. 37. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN UJIAN TENGAH SEMESTER Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana Hari, Tanggal : Jumat, 2 April 2004 Waktu : 75 menit Kelas : A, B, C, D Bagian I a. Bagaimana Mr.J.M. van Bemmelen memberikan definisi Hukum Acara Pidana? b. Apa tujuan Hukum Acara Pidana , dan bagaimana penerapannya? c. Dimana letak tempat kedudukan Hukum Acara Pidana dalam sistematika Hukum Publik dan apa artinya bahwa Hukum Acara Pidana mempunyaiPuliekrectelijk? d. Kepentngan hukum siapa yang harus dijamin oleh Hukum Acara Pidana dan apa saja ilmu-ilmu pembantunya? Bagian II a. Siapa yang dimaksud dengan Pegawai Penyidik dan apa tugas wewenangnya? Jelaskan! b. Apabila Penyidik hendak menahan tersangka, syarat apa saja yang harus dipenuhi, untuk berapa lama dan dimana tempat penahanannya? Jelaskan perbedaannya! c. Dengan cara bagaimana Penyidik dapat mengetahui telah terjadi tindak pidana? Jelaskan! d. Apa yang dimaksud dengan Pra Peradilan dan bagaimana acara pemeriksaannya? Bagian III a. Asas-asas penuntutan apa yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana, dan asas apa yang dianut di Indonesia serta sebutkan dasar hukumnya? b. Apa yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Obsecure Libbel dan syarat apa yang haus dipenuhi agar surat dakwaan tidak dinyatakan Obsecure Libbel? c. Sebutkan bentuk-bentuk Surat Dakwaan yang Saudara kenal dan jelaskan perbedaannya! d. Kapan Jaksa/ Penuntut Umum dapat merubah Surat Dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan? Jelaskan! —————————————————————————————————————
  38. 38. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN UJIAN TENGAH SEMESTER Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana Hari, Tanggal : Jumat, 4 April 2003 Waktu : 100 menit Kelas : A, B, C Bagian I a. Bagaimana Mr.J.M. van Bemmelen memberikan definisi Hukum Acara Pidana? b. Bila dibandingkan dengan definisi lain, mengapa definisi dari Mr. J.M. van Bemmelen tersebut lebih lengkap? Jelaskan! c. Untuk apa negara membuat Hukum Acara Pidana dan apa yang terjadi bila negara tidak membuat Hukum Acara Pidana? Jelaskan! d. Dimana letak tempat kedudukan Hukum Acara Pidana dalam sistematika Hukum Publik dan apa artinya bahwa Hukum Acara Pidana mempunyaiPuliekrectelijk? Bagian II a. Siapa yang dimaksud dengan Pegawai Penyidik dan Penyelidik? Serta apa tugas dan kewajibannya? b. Dengan cara bagaimana Penyidik dapat mengetahui telah terjadi tindak pidana? Sebutkan dan jelaskan! c. Apakah yang dimaksud dengan Penyidikan dan Penyelidikan? d. Mengapa barangbukti harus diawetkan? Barang bukti apa yang harus dikumpulkan Penyidik untuk diawetkan? Sebutkan kriterianya dan dimana barang bukti itu harus disimpan? Bagian III a. Terangkan apa yang dimaksud dengan Pra Peradilan? Apa tujuan dari dibentuknya lembaga Pra Peradilan? b. Apa yang dimaksud dengan Pra Penuntutan dan jelaskan prosedurnya? Dan dalam hal apa Penuntutan dihentikan dan dikesampingkan? c. Apa yang dimaksud dengan perkara Koneksitas? Dan dimana perkara tersebut harus diadili? Jelaskan alasannya! d. Apa yang Saudara ketahui tentang penggabungan tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana? Kapan haus diajukan? Dan apa alasannya? Bagian IV
  39. 39. a. Sebutkan asas-asas penuntuttan yang Saudara kenal dalam Hukum Acara Pidana? Dan terangkan arti serta perbedaannya! b. Apa yang dimaksud dengan Surat Dakwaan, dan apa syarat yang harus dipenuhi agar tidak dinyatakan Obsecure Libbel? c. Apa yang dimaksud dengan dakwaan yang dimuat dalam Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dimuka sidang? Bagaimana pendapat Mr. Trapmann tentang hal itu? Jelaskan! d. Sebutkan bentuk-bentuk Surat Dakwaan yang Saudara kenal dan jelaskan arti serta perbedaannya!

×