Etika profesi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,272
On Slideshare
1,272
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN Oleh: ROSMINAH MANSYARIF
  • 2. Learning Objektif 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menjelaskan prinsip etika moral dalam memberikan pelayanan kebidanan. Mengidentifikasi nilai personal dan profesional yang diberlakukan dalam pelayanan kebidanan. Mengidentifikasi aspek legal dlm pelayanan kebidanan. Mengidentifikasi isu etik dalam pelayanan kebidanan. Menjelaskan teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dlm menghadapi dilema etik dalam pelayanan kebidanan. Menjelaskan landasan hukum profesi & pely kebidanan. Melaksanakan tugas sebagai bidan berdasarkan kode etik dan kode etik profesi. Menjelaskan sumber-sumber hukum dlm pelayanan kesehatan atau kebidanan.
  • 3. I. Prinsip Etika & Moralitas dlm Pelayanan Kebidanan A. Beberapa pengertian: 1. Etika: a. Bhs Yunani: Ethos  kebiasaan2 tingkah laku manusia sep: adat, akhlak, watak, perasaan sikap & cara berfikir. Aristotles  menunjukan filsafat moral. Ilmu tentang apa yg biasa dilakukan atau ilmu ttg adat kebiasaan. b. Berasal dari bhs Inggris Ethics, berarti ukuran tingkah laku atau perilaku manusia yg baik, yakni tindakan tepat yang harus dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan moral pada umumnya. c. Bhs Latin Mos atau Mores artinya moral adat istiadat, kebiasaan. d. Kamus Umum Bhs Indonesia: Ilmu ttg azas-azas akhlak.
  • 4. Lanjutan e. Kamus Besar Bhs Indonesia (Depdikbud, 1988): 1) Ilmu tentang apa yg baik & yg buruk ttg hak & kewajiban moral. 2) Kumpulan azas atau nilai yg berkenaan dgn akhlak. 3) Nilai menghenai benar & salah yg dianut suatu golongan atau masyarakat. f. Menurut Berterns merumuskan arti Etika sbb: 1) Arti nilai2 dan norma moral yg menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 2) Berarti kumpulan azas atau nilai moral.  Kode etik. 3) Ilmu tentang apa yang baik atau buruk.
  • 5. 2. Moral  Merupakan nilai2 & norma yang menjadi pegangan bagi sesorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.  Juga berarti mengenai apa yang dianggap baik atau buruk di masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu sesuai perkembangan atau perubahan norma atau nilai.  Bahasa Latin Moralis artinya: 1. Segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya. 2. Sifat moral atau keseluruhan azas & nilai yang berkenaan dengan baik buruk.
  • 6. 3. Etiket  Berasal dari bahasa Inggris Etiquette  sopan santun. Etiket Etika Menyangkut cara suatu perbuatan yg hrs dilakukan Tdk hanya cara melakukan ttp memberi nilai ttg perbuatan itu sendiri. Berlaku dlm pergaulan, bila tdk org lain tdk berlaku. Selalu berlaku tdk tergantung ada atau tdk ada oang lain. Bersifat relatif. Bersifat absolut. Memandang manusia dari segi lahiriah. Memandang manusia dari segi batiniah
  • 7. 4. Kode Etik  Kode etik adalah norma2 yang harus diindahkan oleh setiap profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan di dalam hidupnya di masyarakat.  Juga diartikan sebagai suatu ciri profesi yg bersumber dari nilai2 internal & eksternal suatu disiplin ilmu & merupakan pengetahuan komprehensif suatu profesi yg memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi.
  • 8. 5. Hukum  Berhubungan erat dengan moral. Hukum membutuhkan moral No Hukum Moral 1 Ditulis scr sistematis, disusun dlm kitab undang2, mempunyai kepastian lebih besar & bersifat obyektif Bersifat subyektif, tdk tertulis & mempunyai ketidakpastian lebih besar 2 Membatasi pd tingkah laku lahiriah saja & meminta legalitas. Menyangkut sikap batin seseorang. 3 Bersifat memaksa & mempunyai sanksi. Tidak bersifat memaksa, sanksi moral adalah hati nurani tidak tenang, sanksi dari Tuhan 4 Didasarkan atas kehendak masyarakat & negara. Masyarakat atau negara dpt merubah hukum. Hukum tdk menilai moral Didasarkan pd norma moral yg melebihi masyarakat & negara. Masyarakat & negara tdk dpt merubah moral. Moral menilai hukum
  • 9. B. Sistematika Etika 1.Etika Umum a. Hati nurani:  memberi penghayatan ttg baik & buruk ttg tingkah laku nyata. Nurani melarang atau memerintah kita melakukan sstu sekarang & di sini. Ketika tdk diikuti berarti menghancurkan integritas pribadi & menghianati martabat terdalam kita. Nurani berkaitan erat bahwa manusia memiliki kesadaran. Contah : Kasus aborsi yang sering terjadi dengan melibatkan bidan yang diiming-imingi uang banyak asal mau melakukan aborsi.
  • 10. b. Kebebasan dan Tanggung Jawab Terdapat hubungan timbal balik antara kebebasan & tanggung jawab, sehingga pengertian manusia bebas dgn sendirinya menerima juga bahwa manusia bertanggungjawab. Batas2 kebebasan meliputi: 1)Faktor internal. 2)Lingkungan. 3)Kebebasan orang lain. 4)Generasi penerus yang akan datang. Tanggungjawab seseorang hrs mampu menjawab, tdk boleh mengelak jika dimintai penjelasan ttg perbuatannya dgn segala konsekuensi.
  • 11. c. Nilai dan Norma Nilai  merupakan sesuatu yg baik, sesuatu yg menarik, sesuatu yg dicari, sesuatu yg menyenangkan, sesuatu yg diinginkan, sesuatu yg disukai. Menurut Hang Jones nilai: The addressee of yes, sesuatu yg ditujukan dengan “Ya” kita. Norma berasal dari bhs Latin aturan atau kaidah yg dipakai sebagai tolak ukur menilai sesuatu. Norma meliputi 3 hal: 1) Norma kesopanan atau etiket. 2) Norma hukum. 3) Norma moral. Sumber dari nilai & norma adalah agama, kebudayaan, nasionalisme dan lain-lain
  • 12. d. Hak dan Kewajiban Hak berkaitan dgn manusia bebas, terlepas dr segala ikatan dgn hukum obyektif. Hak merupakan pengakuan yg dibuat oleh orang atau sekelompok orang thdp org atau sekelompok org lain. Macam2 hak a.l.: hak legal, hak moral, hak individu, hak sosial, hak positif & hak negatif. Hak legal mrpk hak yg didasarkan atas hukum. Hak moral didasarkan pd prinsip atau etis. Kewajiban berkaitan dgn hak orang lain & setiap hak berkaitan dgn kewajiban org lain untuk pemenuhan hak tersebut. Menurut John Stuart Mill bahwa kewajiban terdiri dari: Kewajiban sempurna: didasarkan atas keadilan. Kewajiban tdk sempurna: tdk terkait hak orang lain tetapi didasarkan atas kemurahan hati untuk berbuat baik.
  • 13. 2. Etika Sosial/Profesi  Identik dengan kode etik  Kode etik merupakan norma2 yg harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yg bersangkutan di dalam melaksanakan tugas profesinya & dalam hidupnya di masyarakat.  Norma tersebut berisi petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana harus menjalankan profesi & larangan (boleh atau tidak boleh diperbuat/dilaksanakan) bagi anggota bukan saja dlm tugas tetapi menyangkut tingkah laku seharihari di masyarakat.
  • 14. Menurut SCHEIN E.H. (1962)  Profesi adalah suatu kumpulan/set pekerjaan yg membangun suatu set norma yg sangat khusus, yg berasal dari perannya yg khusus di masyarakat. Menurut HUGHES, E.C(1963) Profesi adalah menyatakan bahwa mereka mengetahui lebih baik tentang suatu hal dari orang lain serta mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yg diderita atau terjadi pd klien.
  • 15. Menurut CV Good bahwa pekerjaan berkualifikasi profesional memiliki ciri-ciri: a. Memerlukan persiapan dan pendidikan khusus bagi calon pelakunya. b. Kecakapan dituntut memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh yang berwenang (organisasi profesi). c. Mendapat pengakuan dari masyarakat dan pemerintah.
  • 16. Tujuan Kode Etik Profesi Secara umum tujuan menciptakan kode etik adalah sebagai berikut: 1. Menjunjung tinggi martabat & citra profesi. 2. Menjaga & memelihara kesejahteraan para anggota. 3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Meningkatkan mutu profesi. Dimensi kode etik: 1. Anggota profesi & klien. 2. Anggota profesi & sistem kesehatan. 3. Anggota profesi & profesi kesehatan. 4. Sesama anggota profesi
  • 17. Prinsip Kode Etik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menghargai otonomi. Melakukan tindakan yang benar. Mencegah tindakan yang dapat merugikan. Memberlakukan manusia secara adil. Menjelaskan dengan benar. Menepati janji yang telah disepakati. Menjaga kerahasiaan.
  • 18. E. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Membahas tentang hak pasien dan bidan juga kewajiban pasien dan bidan
  • 19. F. Kode Etik Profesi Bidan Kode etik  Sebagai pedoman yang komprehensif & terintegratif tentang sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh bidan.  Kode etik diperlukan dalam penegakkan disiplin dikalangan profesi bidan. Pertama kali disusun tahun 1986 & disyahkan dlm Kongres Nasional IBI X thn 1988 & petunjuk pelaksanaanya disyahkan dlm RaKerNas IBI thn 1991.
  • 20. Lanjutan Kode etik terdiri atas 7 Bab yg terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kewajiban bidan terhadap klien & masyarakat. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. Kewajiban bidan terhadap teman sejawat & tenaga kesehatan lainnya. Kewajiban bidan terhadap profesinya. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa dan tanah air. Penutup
  • 21. 2. Mengidentifikasi Aspek Legal & Legislasi dalam Pelayanan Kebidanan A. Aspek Legal Pelayanan Kebidanan 1) Latar Belakang:  UUD 1945 : Pembangunan Nasional disegala bidang.  UU No. 23 thn 1992 tentang Kesehatan.  Bidan erat hubungannya dgn penyiapan SDM krn meliputi kesehatan wanita selama hidupnya.  Visi pembangunan kesehatan Indonesia Sehat 2010
  • 22. B. Otonomi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan 1. Pengertian:  Otonomi: Pemberian hak atau kewenangan pd bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan. 2. Alasan pemberian Otonomi:  Bidan merupakan tenaga profesional & mandiri.  Bidan merupakan tenaga strategis dlm menurunkan angka mortalitas & morbiditas Ibu & Bayi.  Mayoritas masyarakat berada di pedesaan (penempatan bidan di desa) 3. Bentuk otonomi Bidan (SIPB).  PerMenKes 363/MenKes/Per/XI/1980 “Dalam kasus risti & patologi tertentu bidan hrs dapat melakukan pengkajian, menegakkan dugaan/diagnosa sementara, mengkonsultasikan/melaporkan kepada dokter Spesialis, selanjutnya melaksanakan tindakan sesuai instruksi dokter”.  PerMenKes 572/MenKes/Per/VI/1996 dan KepMenKes 900/MenKes/SK/VII/2002 “Dalam menghadapai kasus risti & patologi tertentu, bidan hrs dapat melakukan pengkajian, menegakkan diagnosa secara akurat, merencanakan tindakan & melakukan tindakan secara profesional”.
  • 23. Lanjutan Bebarapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut: 1. Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 ttg Registrasi & Praktik Bidan 2. SPK 3. UU Kesehatan no. 23 thn 1992 ttg Kesehatan 4. PP no.32 thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan. 5. Kepmenkes no.1277/Menkes/SK/X/2001 ttg porganisasi & tata kerja Depkes. 6. UU no. 22 ttg Otonomi daerah 7. UU no. 13 ttg Ketenagakerjaan 8. UU ttg aborsi, adopsi, bayi tabung & transplantasi
  • 24. C. Legislasi Pelayanan Kebidanan Peran legislasi:  Menjamin perlindungan pd masyarakat pengguna jasa profesi. & profesi sendiri.  Berperan dalam pemberian pelayanan profesional. Bidan dikatakan profesional memenuhi beberapa kriteria  Mandiri  Peningkatan kompetensi.  Praktik berdasarkan evidence based.  Penggunaan berbagai sumber informasi. Hal-hal yg menjadi sumber ketidak puasan klien, yaitu:  Pelayanan yg aman.  Sikap petugas yg kurang baik.  Komunikasi yg kurang.  Kesalahan prosedur.  Saran kurang baik.  Tidak adanya penjelasan, bimbingan, informasi atau pendidikan kesehatan
  • 25. Legislasi  Legislasi adalah proses pembuatan Undang-Undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan Sertifikasi (pengaturan kompetensi), Registrasi (Pengaturan kewenangan) dan Lisensi (Pengaturan penyelenggaraan kewenangan).  Tujuan legislasi  Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yg telah diberikan dalam bentuk: mempertahankan kualitas pelayanan, memberi kewenangan, perlindungan hukum & meningkatkan profesionalisme.
  • 26. Sertifikasi  Sertifikasi merupakan dokumen penguasaan kompetensi tertentu melalui kegiatan pendidikan formal maupun non formal (pendidikan berkelanjutan.  Tujuan umum sertifikasi: melindungi masyarakat pengguna jasa, meningkatkan mutu pelayanan,pemerataan & poenyebar luasan jangakauan pelayanan.  Tujuan khusus sertifikasi: 1. Menyatakan kemampuan pengetahuan, keterampilan & perilaku (kompoetensi) tenaga profesi. 2. Menetapkan kualifikasi dan lingkup kompetensi. 3. Menyatakan kemampuan pengetahuan, keterampilan & perilaku (kompoetensi) pendidikan tambahan tenaga profesi. 4. Menetapkan kualifikasi dan lingkup kompetensi pendidikan tambahan tenaga profesi. 5. Memenuhi syarat untuk mendapat nomor registrasi
  • 27. Registrasi Pengertian:  Registrasi: sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarklan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodik guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat 2 tertentu yg ditetapkan oleh badan tersebut.  Proses ini merupakan proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yg ditetapkan shg secara fisik & mental mampu melaksanakan praktik profesinya. Tujuan registrasi:  Umum : Melindungi masyarakat dr mutu pelayanan profesi.  Khusus: 1. Meningkatkan kemampuan tenaga profesi dlm mengadopsi kemajuan IPTEK yg berkembang pesat. 2. Meningkatkan mekanisme yg obyektif & komprehensif dlm penyelesaian kasus mal praktik. 3. Mendata jumlah dan ketegori bidan yg melakukan praktik
  • 28. Lisensi Pengertian:  Proses administrasi yg dilakukan oleh pemerintah atau yg berwenang berupa surat izin praktik yg diberikan kepada tenaga profesi yg teregistrasi untuk pelayanan mandiri. Tujuan:  Umum : Melindungi masyarakat dr pelayanan profesi.  Khusus: 1. Memberikan kejelasan batas wewenang. 2. Menetapkan sarana dan prasarana. Asplikasi lisensi dalam praktik kebidanan adalah dalam bentuk SIPB
  • 29. MEMBERIKAN ARGUMENTASI TERHADAP ISSUE ETIK & MORAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN A. Issue Etik dlm Pelayanan Kebidanan Etik mrpkn bagian filosofi yg berhubungan erat dgn nilai manusia dlm menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah & apakah penyelesaiannya baik atau buruk (Jones, 1994). 1. Beberapa bentuk issue etik: Beberapa permasalahan pembahasan etik dlm kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut: a. Persetujuan dlm proses melahirkan. b. Memilih atau mengambil keputusan dlm persalinan. c. Kegagalan dlm proses persalinan. d. Pelaksanaan USG dlm kehamilan. e. Konsep normal dlm pelayanan kebidanan. f. Bidan & pendidikan sex
  • 30. Lanjutan Beberapa masalah etik yg berhubungan dgn teknologi, seperti: a. Perawatan intesif pada bayi. b. Skreening bayi. c. Transplantasi organ. d. Teknik reproduksi & kebidanan Yg berhubungan dgn profesi, yaitu: a. Pengambilan keputusan klinik. b. Otonomi bidan & kode etik profesional. c. Etik dalam penelitian kebidanan. d. Penelitian ttg masalah kebidanan yg sensitif
  • 31. Issue Moral, Dilema, & Konflik Moral 1. Issue Moral Oxford Dictionary of english (2002) “ issue ios an important topic of discussion” Issue adalah topik yg penting untuk didiskusikan atau dibicarakan. Issue moral mencakup hal-hal penting mengenai baik & buruk dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga bisa berupa kejadian/peristiwa luar biasa. Issue moral dlm pelayanan kesehatan: aborsi, bayi tabung, sewa rahim, bank sperma, kloning & ATM kondom
  • 32. 2. Konflik Moral Konflik moral adalah suatu proses ketika kedua pihak atau lebih berusaha memaksakan tujuannya dgn cara mengusahakan untuk menggagalkan tujuan yg ingin dicapai pihak lain (Setiawan, 2004) Konflik moral terjadi karena adanya perbedaan antara prinsip moral antar individu. Konflik menyebabkan dilema moral. Menurut Johnson (1990), terdpt 2 tipe konflik moral, yaitu: a. Konflik dlm prinsip yg sama. Contoh jika bidan berprinsip menjunjung tinggi otonomi. Otonomi bidan & klien sama pentingnya, sehingga sering kali menimbulkan konflik bagi bidan. b. Konflik dlm prinsip yg berbeda. Contoh ibu yg menolak episiotomi, bidan memiliki konflik antara kewajiban untuk menghargai hak hidup janin sekaligus menghargai otonomi & keinginan ibu.
  • 33. Lanjutan Untuk mengatasi konflik moral, setiap pihak harus menyadari hak & kewajibannya serta mampu menempatkan dirinya dalam porsi yang tepat. Upaya yg dapat mempertemukan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak adalah melalui komunikasi interpersonal atau konseling antara Nakes dgn klien yg diwujudkan dlm bentuk Informed Choice & Informed Consent. Infomed berarti telah memberitahukan, telah disampaikan, telah diinformasikan. Choice berarti pilihan. Informed Choice berarti memberitahukan atau menjelaskan pilihan2 yg ada pd klien. Informed Consent adalah suatu keputusan yg dibuat setelah melalui melalui pertimbangan matang terhdp bukti2 ilmiah yg relevan. (Sara Wickham, 2002). Keputusan dipengaruhi oleh: lingkungan, keyakinan, & pengalaman orang tersebut.
  • 34. 3. Dilema Moral Banyak kasus yg timbul dlm masyarakat dpt menimbulkan masalah bagi tenaga medis. Permasalahan mengakibatkan dilema dalam tindakan profesi, karena apabila seorang tenaga medis melakukan tindakan yg tidak disetujui oleh klien ataupun diluar wewenagnya, hal ini akan mempengaruhi moral dirinya sebagai tenaga medis. Menurut Campbell (1984), dilema moral mrpk situasi yg menghadapkan individu pd dua pilihan & tdk satupun dari pilihan itu dianggap sebagai jalan kleuar yg paling tepat..
  • 35. Keberagaman pendapat yg mengarah pd dilema moral Isu Moral Masyarakat Si A Si B Si C Si D Si E Dst. Op A Op B Op C Op D Op E Dst. Konflik Moral Dilema Moral
  • 36. Informed Choice Rambu-rambu dalam membuat informed choice: 1. Bukan sekedar mengetahui berbagai pilihan yang ada, namun juga mengerti benar manfaat & risiko dari setiap pilhan yang ditawarkan. 2. Informed choice tidak sama dengan membujuk atau memaksa kliken menagmbil keputusan yg menurut orang lain baik. Beri kesempatan pada klien & keluarga untuk memikirkan atau mempertimbangkan semua pilihan tersebut. Beritahu bahwa mereka boleh menolak pilihan yang ditawarkan oleh bidan.
  • 37. Informed Consent  Dalam praktiknya sama dengan SIO (Surat Izin Operasi)  Dibagi dalam 2 bentuk: 1. Inplied consent: persetujuan yang dinyatakan secara tidak langsung. Contoh : Pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah. Tanpa dimintai izin si ibu sudah mempersiapkan diri untuk diperiksa TDnya dengan menggulung lengan bajunya. 2. Express consent: persetujuan yang dinyatakan dalam bentuk tulisan atau secara verbal. Walaupun dengan lisan dapat dibenarkan tertapi tidak dapat digunakan sebagai bukti pada konflik hukum. Maka secara tertulis mutlak dibutuhkan pada tindakan yang berisiko. Hal ini menjadi bukti kuat jika terjadi konflik hukum.
  • 38. Lanjutan. . . . Pasien dinyatakan memiliki kapasitas untuk memberi consent apabila: 1. Mampu memahami keputusan medis berdasarkan berbagai informasi yg sudah ia peroleh atau diberikan. 2. Persetujuan di buat tanpa tekanan. 3. Sebelum memberi consent pasien harus memberikan informasi yang memadai. Kesepakatan antara klien & bidan harus mencakup: 1. Pemberi penjelasan. 2. Penjelasan memuat 5 hal yaitu: tujuan tindakan, tata cara tindakan, risiko kemungkinan, alternatif tindakan, prognosis bila tindakan dilakukan. 3. Cara menyampaikan penjelasan. 4. Pihak yg berhak menyatakan persetujuan yaitu pasien tanpa paksaan dari pihak manapun. 5. Cara menyatakan persetujuan (tertulis atau lisan) 