Dokumen ini menjelaskan prosedur penyelenggaraan pemetaan partisipatif dan pengendalian kualitas peta partisipatif yang melibatkan kelompok masyarakat, fasilitator, dan Badan Informasi Geospasial. Terdapat penjelasan tentang peran, kewajiban, dan hak masing-masing pihak dalam proses pemetaan partisipatif.

1. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Standard Operating Procedures
PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN
PENGENDALIAN KUALITAS PETA PARTISIPATIF
10 Oktober 2014

2. 1
Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi
Geospasial
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong 16911
Telepon / Fax : 021-87909587
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... 1
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN ................................................................................ 2
PENDAHULUAN.................................................................................................................. 2
RUANG LINGKUP................................................................................................................ 4
TUJUAN ............................................................................................................................. 5
REFERENSI ......................................................................................................................... 5
PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF.................................................................. 6
KEWAJIBAN, DAN WEWENANG .......................................................................................... 6
KRITERIA KEBERHASILAN ................................................................................................... 8
ISTILAH DAN DEFINISI ........................................................................................................ 9
SINGKATAN ..................................................................................................................... 11
BAGAN GRAFIS PROSEDUR .............................................................................................. 12
BAGAN NARATIF PROSEDUR ............................................................................................ 17

3. 2
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN
PENDAHULUAN
a) Dasar Pemikiran
1) Masyarakat atau komunitas atau sebutan lainnya telah hidup dan
berkembang dengan berbagai pengetahuan keruangannya dan
eksistensinya sehingga diberikan ruang sebagai pelaku utama dalam
pelaksanaan pemetaan partisipatif.
2) Bahwa pada dasarnya suatu kelompok masyarakat atau komunitas atau
sebutan lainnya selalu memanfaatkan ruang di sekitarnya, dan
sekaligus mengembangkan berbagai pengetahuan tentang ruang di
sekitarnya.
3) Bahwa berbagai pengetahuan tentang ruang di sekitarnya yang
berkembang bersama kelompok masyarakat atau komunitas itu
merupakan pengetahuan berharga yang langsung maupun tidak
langsung merupakan penanda hak-hak komunitas itu.
4) Bahwa berbagai pengetahuan kelompok masyarakat atau komunitas
tentang ruang di sekitarnya itu sangat berharga dan penting sekali
untuk didokumentasikan, diapresiasi dan ditranformasikan.
5) Bahwa berbagai pengetahuan keruangan setempat itu cenderung kurang
mendapat perhatian dalam tata laksana geospasial nasional
6) Bahwa dirasakan sangat penting mendokumentasikan berbagai
pengetahuan keruangan kelompok masyarakat atau komunitas ini
dalam bentuk tema peta tersendiri yang berdasar pengetahuan kelompok
masyarakat atau komunitas.
7) Bahwa pendokumentasian pengetahuan keruangan kelompok
masyarakat atau komunitas telah dikembangkan sejak tahun 1990-an
oleh individu, organisasi non pemerintah yang telah melahirkan
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif sebagai wadah konsolidasi,
pengembangan dan implementasi metodologi pemetaan partisipatif.
b) Konsep Dasar
1) Bahwa sistem pengetahuan keruangan setempat (tradisional) terus
berkembang seiring dengan berkembangnya sistem pengetahuan
keruangan modern.

4. 2) Sebagaimana representasi pengetahuan modern, representasi
pengetahuan keruangan setempat (tradisional) pun merupakan
cerminan cara pandang, sistem nilai dan praktik-praktik sosial pemilik
pengetahuan tersebut.
3) Bahwa representasi pengetahuan keruangan setempat (tradisional)
merupakan bagian dari upaya menegakkan kepentingan dan hak
kelompok masyarakat atau komunitas atas ruang di sekitarnya.
4) Harus diakui bahwa pembangunan dan modernisme – termasuk di
dalamnya pengetahuan kartografi modern – mendominasi sistem
pengetahuan dunia, serta cenderung mengabaikan berbagai
pengetahuan keruangan setempat (tradisional).
5) Dominasi konsep pembangunan modern juga menjadi salah satu
penyebab masyarakat lokal kehilangan akses terhadap wilayah dan
sumber daya alam di dalamnya dan menyebabkan kemiskinan
6) Untuk menghindari efek negatif modernisme, maka sangatlah penting
menjadikan kelompok masyarakat atau komunitas sebagai subyek yang
mampu membuat pengetahuan (knowing subject) tentang diri mereka
sendiri.
7) Tantangan penyelenggaraan pemetaan partisipatif adalah membangun
kesetaraan antara pengetahuan sistem kartografi modern dan sistem
pengetahuan keruangan lokal, sehingga peta yang dihasilkan dapat
menggambarkan keberagaman cara pandang, nilai-nilai dan praktik
sosial komunitas dalam memanfaatkan ruang di sekitarnya.
8) Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif telah memfasilitasi kelompok
masyarakat atau komunitas dalam menyediakan data spasial yang tidak
disediakan oleh pemerintah. Namun upaya partisipasi kelompok
masyarakat atau komunitas ini belum banyak diterima oleh pemerintah
3
c) Filosofi Pemetaan Partisipatif
1) Pemetaan partisipatif adalah proses membangun kesepahaman bersama
demi perbaikan dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat
2) Pemetaan partisipatif adalah proses membangun kesepakatan bersama
untuk memperjelas dan mempertegas ruang hidup masyarakat
d) Prinsip Dasar Pelaksanaan
1) Prinsip-prinsip Sosial

5.  Keputusan pemetaan partisipatif dari masyarakat dibuat
berdasarkan prinsip PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi
Awal Tanpa Paksaan, sebagai terjemahan dari Free, Prior Informed
Consent /FPIC) yaitu keputusan yang diambil sebelum kegiatan
dilaksanakan dengan informasi yang memadai dan tanpa paksaan
 Kelompok masyarakat atau komunitas mempunyai kontrol atas
4
pembuatan dan penggunaan peta partisipatif
 Alih pengetahuan antara kelompok masyarakat atau komunitas dan
fasilitator pemetaan partisipatif
2) Prinsip-prinsip Tekhnis
 Menggunakan peta Rupa Bumi Indonesia sebagai peta referensi dasar
 Tidak membatasi jenis alat yang digunakan dalam pemetaan
partisiaptif dengan syarat harus menginformasikan jenis alat dan
metode yang digunakan dalam pemetaan partisipatif
 Memberikan peluang kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam
proses pemetaan partisipatif
 Hasil pemetaan partisipatif terdiri dari peta, data sosial, berita acara
kesepakatan tata batas
 Mengikuti khaidah-khaidah kartografi sosial
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup SOP ini menjelaskan tahap-tahap yang harus dilakukan oleh BIG,
fasilitator pemetaan partisipatif dan penyelenggara pemetaan partisipatif, dalam
rangka melakukan adopsi dan penyerapan data hasil pemetaan partisipatif
berbasis IGD/peta dasar dari InaSDI dimulai dari melalui kegiatan pemilihan data,
validasi data dan import data.
SOP ini berlaku untuk BIG dalam hal ini Pusat Penyelenggaraan dan
Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG), fasilitator pemetaan partisipatif dan
Lembaga penyelenggara pemetaan partisipatif baik pengguna individu dari
kelompok masyarakat maupun pengguna dari Kementerian Lembaga dan
Pemerintah Daerah.

6. TUJUAN
Tujuan penyusunan SOP ini adalah sebagai pedoman yang standar bagi pelaku
dalam menyelenggarakan kegiatan pemetaan partisipatif dan melakukan
pengendalian kualitas penyelenggaraan dan hasil pemetaan partisipatif terkait
dengan proses, data sosial dan hal teknis yang mencakup adopsi atau penyerapan:
a. Data spasial dan sosial hasil dari Pemetaan Partisipatif. Data spasial
meliputi; batas-batas wilayah dalam satuan wilayah adat atau wilayah
administrasi, penggunaan lahan, bentang alam, tempat-tempat penting.
Sedangkan data dan informasi sosial meliputi sejarah keberadaan
komunitas dan wilayahnya, bahasa dan kebudayaan, kelembagaan dan
norma yang berlaku di wilayah yang dipetakan, sistem tenurial.
b. Fitur-fitur penting dan nama tempat yang berasal dari komunitas sebagai
IGD untuk dipakai pada peta dasar skala menengah dan besar. Dengan
diterbitkannya SOP ini, agar layanan Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang
diusulkan oleh setiap bagian atau pemangku kepentingan lain yang terkait,
dapat diidentifikasi dengan benar dan menambah data lokal tentang nama
tempat, mengedit atribut sesuai presets yang dipakai.
REFERENSI
a. Undang-Undang No. 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
b. Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
c. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
d. Perpres No. 27 tahun 2004 tentang Jaringan Informasi Geospasial
e. Perpres No. 94/2011 tentang Badan Informasi Geospatial
f. Inpres No. 6/2012 tentang Pengediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas,
5
Pengolahan dan Distribusi data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi
g. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran
Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
h. Serial Panduan Pemetaan Partisipatif. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif.
2006
i. Panduan Pemetaan Partisipatif Skala Luas. Jaringan Kerja Pemetaan
Partisipatif. 2013

7. 6
PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF
1) Syarat Wajib Pemetaan Partisipatif :
 Kelompok masyarakat atau komunitas sebagai pelaku utama dalam
penyelenggaran Pemetaan Partisipatif dalam pelaksanaannya dapat
meminta pendampingan kepada lembaga fasilitator pemetaan partisipatif
 Permintaan dampingan fasilitator dilakukan melalui surat permintaan
 Penyerahan peta dengan berita acara
2) Pelaku Dan Pihak
Penyelenggaraan Pemetaan Partisipatif melibatkan empat pihak: a) Pihak
Utama; b) Fasilitator; c) Lembaga Fasilitator Pemetaan Partisipatif c)
Pendukung.
a) Pihak Utama adalah kelompok masyarakat atau komunitas yang
berkeinginan agar wilayah hidupnya digambarkan dalam pemetaan
partisipatif. Kelompok masyarakat atau komunitas yang dimaksudkan
adalah masyarakat adat atau masyarakat desa atau kelompok
masyarakat lainnya.
b) Fasilitator adalah orang atau pihak yang merupakan bagian dari
lembaga fasilitator pemetaan partisipatif, memahami teknik kartografi
dan kemudian ditunjuk oleh Pihak Utama untuk membantu secara
teknis membuat peta partisipatif
c) Lembaga Fasilitator pemetaan partisipatif adalah lembaga-lembaga yang
memberikan layanan pemetaan partisipatif
d) Pendukung adalah orang atau kelompok atau pihak selain Pihak Utama
dan Fasilitator yang mendukung proses pemetaan partisipatif.
Dukungan untuk kegiatan pemetaan partisipatif dalam bentuk
pemikiran, tenaga, peralatan, atau dana yang tidak mengikat, serta
disetujui oleh Pihak Utama.
KEWAJIBAN, DAN WEWENANG
a. Badan Informasi Geospatial (BIG)
Berkewajiban untuk menyediakan data citra satelit atau foto udara terektifikasi
dalam sistem koordinat nasional (tersedia pilihan dalam sistem koordinat
geodetik di atas DGN atau sistem koordinat pada bidang datar/peta yaitu UTM)

8. atau peta RBI yang selanjutnya disebut BIG Open Data, menyediakan presets
RBI, menyediakan mekanisme dan portal untuk mengunduh data.
BIG diharapkan dapat memberikan bantuan dan asistensi teknis kepada
fasilitator. Bentuknya berupa pelatihan secara terencana mengenai hal-hal
teknis. Menyediakan informasi pengetahuan teknis yang mudah diakses oleh
fasilitator.
BIG berwenang untuk melakukan pengujian kualitas peta yang akan di diserap
dan diintergrasikan. Kualitas yang dimaksud seperti kesesuaian standar
sistem koordinat, datum yang digunakan, kesesuaian dengan peta dasar,
penetuan skala teknis sesuai dengan jenis alat yang digunakan. BIG berhak
menolak peta usulan penyerapan dan integrasi jika tidak memenuhi standar
minimal kualitas teknis peta.
7
b. Fasilitator Pemetaan Partisipatif.
Fasilitator pemetaan partisipatif merupakan orang yang memiliki keterampilan
dalam memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemetaan
partisipatif.
Fasilitator Pemetaan Partisipatif berkewajiban untuk menyediakan informasi
mengenai tata cara menyelenggarakan kegiatan dan manfaat pemetaan
partisipatif bagi masyarakat umum. Secara sukarela dapat memfasilitasi
kelompok masyarakat dalam menyelenggarakan pemetaan partisipatif
berdasarkan surat permohonan dari masyarakat. Membantu kelompok
masyarakat dalam menjaga kualitas penyelenggaraan dan hasil pemetaan
partisipatif baik itu data sosial maupun data teknis.
Berhak untuk mengunduh BIG Open Data melalui portal InaSDI untuk
digunakan kanvas referensi penggambaran obyek spasial, menggunakan
presets RBI, dan menggunakan portal InaSDI untuk melakukan unggah data
melalui manajemen tugas (jobs).
c. Penyelenggara Pemetaan Partisipatif.
Lembaga Penyelenggara Pemetaan Partisipatif berkewajiban mengikuti SOP ini
dan mengikuti kebijakan lainnya terkait dengan Informasi Geospatial
Berhak untuk mengunduh BIG Open Data melalui portal InaSDI untuk
digunakan kanvas referensi penggambaran obyek spasial, menggunakan
presets RBI, dan menggunakan portal InaSDI untuk melakukan unggah data
melalui manajemen tugas (jobs).

9. Lembaga Penyelenggara Pemetaan Partisipatif merupakan kelompok
masyarakat seperti kelompok masyarakat adat, masyarakat perdesaan non
adat dan kelompok masyarakat lainnya.
8
d. Kontributor terlatih
Kontributor terlatih adalah pihak (lembaga atau kelompok) yang memberikan
layanan pemetaan.
 Melakukan validasi data dengan cara melakukan pengecekan terhadap
kelengkapan atribut dan cek visual kesesuaian posisi.
 Membantu BIG melakukan validasi data dalam rangka publikasi data
tervalidasi ke umum.
 Memberikan masukan terhadap data terpublikasi.
KRITERIA KEBERHASILAN
Semua pihak yang terlibat yaitu BIG dan kontributor melakukan proses kegiatan
sesuai dengan prosedur dan khususnya:
 Tersedianya data-data pendukung untuk kegiatan pemetaan partisipatif
seperti foto udara atau citra satelit terektifikasi atau peta RBI skala besar.
 Tersedianya informasi mengenai cara penyelenggaraan pemetaan partisipatif
 Masyarakat mampu menyelenggarakan kegiatan pemetaan partisipatif yang
memenuhi standar yang dipersyaratkan
 Hasil pemetaan partisipatif yang dapat diterima oleh banyak pihak sebagai
salah satu rujukan dalam pengambilan kebijakan keruangan.
 Tersedianya halaman monitor progres pelaksanaan pemasukan data,
evaluasi, dan validasi.
 Tersedianya halaman untuk menampung respon balik.
 Tersedianya data pemetaan partisipatif sebagai WMS dan WFS.
 Terserapnya data pemetaan partisipatif yang berkualitas sehingga terjadi
percepatan pemetaan nasional.

10. 9
ISTILAH DAN DEFINISI
Batasan atau definisi yang definitif tentang Penyediaan Informasi Geospasial
Acuan perlu ditetapkan agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran dan
interpretasi.
UserRequirement : Kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan
olehpengguna
Citra/Foto Terektifikasi : Kumpulan Citra/Foto yang sudah mengalami
transformasi koordinatsehingga Citra/Foto
saling terhubung dan memiliki koordinat pada
bidang datar (peta).
Crowdsourcing : Pembuatan konten kontribusi pengguna internet
Presets : Definisi layer dan atrbut dalam bentuk XML
Pemetaan Partisipatif :  Merupakan kegiatan Pemetaan yang dilakukan
oleh masyarakat, merupakan proses
dokumentasi pengetahuan keruangan suatu
kelompok masyarakat berdasarkan filosofi dan
prinsip dasar pemetaan partisipatif
Geospasial : Atau ruang kebumian adalah aspek keruangan
yang menunjukan lokasi, letak dan posisi suatu
objek atau kejadian yang berada di bawah, pada,
atau diatas permukaan bumi yang dinyatakan
dalam sistem koordinat tertentu
Ruang Komunitas : Merupakan wilayah penguasaan dan pengelolaan
komuintas yang berdasar pada kesejarahan dan
asal-usul serta nilai kearifan
Peta Partisipatif
: Merupakan peta tematik yang dihasilkan dari
proses pemetaan partisipatif yang berisi kondisi
dan pengetahuan keruangan komunitas dan
berbagai dokumentasi non spasial (sosial) yang
berkaitan dengan pengetahuan keruangan itu.
Dokumen Sosial
: Dokumen yang berisi informasi non spatial terkait
dengan wilayah yang dipetakan
Fasilitator : Merupakan orang terlatih yang membantu

11. 10
mempermudah proses penyelenggaran pemetaan
partisipatif sesuai dengan tujuan yang hendak
dicapai oleh masyarakat
Pihak Utama
: Merupakan penyelenggara pemetaan partisipatif
Pihak Pendukung
: Merupakan pihak-pihak yang memberikan
pendukung penyelenggaraan pemetaan partisipatif
namun tidak langsung terlibat dalam proses dan
mempengaruhi tujuan pemetaan partisipatif
Batas Wilayah
: Merupakan batasan wilayah yang dipetakan.
Batasan ini bisa berupa batas wilayah adat, batas
desa dan batas wilayah kelola. Kesepakatan batas
wilayah merupakan kesepakatan antar pihak yang
berbatas dengan dituangkan dalam berita acara
kesepakatan batas wilayah
Peta Sketsa
: Merupakan gambaran kasar dan tidak berskala
berdasarkan pengetahuan masyarakat mengenai
suatu wilayah.
Sejarah Keruangan
: Merupakan sejarah dari penguasaan dan
pengelolaan ruang pada suatu wilayah
Partisipasi
: Merupakan keterlibatan mental dan emosi banyak
pihak untuk mencapaian tujuan dan ikut
bertanggung jawab di dalamnya mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan juga ikut memikul
tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan
dan tingkat kewajibannya.
Kartografi Sosial
: Merupakan turunan ilmu kartografi yang lebih
mementingkan unsur-unsur sosial dalam
menyampaikan informasi keruangan
Diseminasi suatu kegiatan yang ditujukan pada kelompok
target atau individu agar mendapatkan informasi
sehingga timbul kesadaran menerima dan akhirnya
memanfaatkan informasi tersebut
Padiatapa /Free Prior
Infom Consent
: Merupakan keputusan yang dibuat oleh
masyarakat secara bebas dan dengan kesadaran

12. dalam kerangka kegiatan pemetaan partisipatif.
Sebelum keputusan ini dibuat, masyarakat harus
terlebih dulu mendapatkan informasi yang cukup.
11
Contributor terlatih Lembaga-lembaga yang memiliki kopetensi untuk
memfasilitasi
Wali Data Lembaga atau institusi pemilik data yang ditunjuk
oleh kelompok masyarakat atau komunitas untuk
mengelola dan menggunakan data hasil pemetaan
partisipatif.
SINGKATAN
BIG : Badan Informasi Geospasial
PPIG : Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi
Geospasial
RBI : Rupa Bumi Indonesia
UTM : Universal Transfer Mercator (Sistem Koordinat Peta
Nasional)
FPIC : Free Prior Infom Consent
PP : Pemetaan Partisipatif
RBI : Rupa Bumi Indonesia
IGD : Informasi Geospasial Dasar
IGT : Informasi Geospasial Tematik
WMS : Web Map Service
WFS : Web Feature Service

13. 12
BAGAN GRAFIS PROSEDUR

14. 13

15. 14

16. 15

17. 16

18. 17
BAGAN NARATIF PROSEDUR
Tahap 1 : Diseminasi Informasi
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat mengenai kegiatan pemetaan partisipatif melalui informasi
maupun diskusi. Ini merupakan bagian dari proses Padiatapa yaitu
memberikan informasi yang cukup terlebih dulu sebelum masyarakat
dapat memutuskan apakah akan melakukan pemetaan atau tidak.
Informasi minimal yang diberikan dan didiskusikan sejarah wilayah
dan perspektif ruang tradisional masyarakat. Informasinya seperti
apa saja tujuan, apa saja manfaat yang akan didapat, bagaimana
proses yang akan dilalui maupun konsekuensi yang akan di
terima.Diskusi sejarah wilayah dan perspektif ruang tradisional
masyarakat
Untuk beberapa daerah informasi bisa disampaikan oleh fasilitator
dengan melakukan kunjungan lapangan. Informasi juga bisa
disampaikan oleh pihak lain yang mengetahui maupun dari sumber-sumber
lainnya seperti media online, cetak dan elektronik lainnya
Berdasarkan jenisnya terbagi menjadi :Diseminasi Informasi
Mandiri,Masyarakat mendapatkan informasi secara mandiri dan
mendiskusikannya dengan masyarakat lainnya. Diseminasi Melalui
Fasilitator,Fasilitator melakukan kunjungan masyarakat baik diminta
maupun inisiatif lembaga fasilitator
Metode Kegiatan:
Musyawarah kampung, diskusi non formal maupun pendekatan
pertemuan menurut tradisi setempat
Output :
- informasi tentang seputar pemetaan partisipatif online dan offline
- Kesepakatan masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan PP
Tahap 2 : Pengajuan Layanan PP
Masyarakat :
Masyarakat mengirimkan surat pengajuan untuk mendapatkan

19. layanan pemetaan partisipatif kepada Organisasi Fasilitator PP. Tanpa
ada surat resmi maka layanan pemetaan partisipatif tidak akan
dilakukan. Surat dikirim bisa melalui organisasi pendamping maupun
langsung kepada simpul-simpul layanan PP. Untuk memudahkan
masyarakat dalam membuat surat permohonan maka disediakan form
Surat Pengajuan
18
Lembaga Fasilitator PP :
Setelah surat diterima maka akan dilakukan pengkajian kelayakan
yang nantinya akan diputuskan apakan akan dilakukan layanan,
penundaan layanan atau tidak melakukan layanan. Ketentuan
diterima atau tidak berdasarkan ketentuan internal lembaga fasilitator
pemetaan partisipatif. Lembaga fasilitator pemetaan partisipatif
berkewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat dan ketentuan
untuk menerima, menunda maupun menolak pengajuan.
Output :
 Surat permohonan difasilitasi penyelenggaran pemetaan
partisipatif
 Surat persetujuan atau penangguhan persetujuan memfasilitasi
penyelenggaraan pemetaan partisipatif
Tahap 3 : Pengenalan Metode Pemetaan Partisipatif
Lembaga Fasilitator PP :
Memfasilitasi pertemuan kampung atau diskusi dengan melibatkan
beberapa berbagai pihak mengenai : :
 Menjelaskan tentang apa itu peta, maksud dan tujuan pemetaan,
prinsip-prinsip pemetaan partisipatif, aspek teknis PP,
kesepakatan-kesepakatan yang harus dibangun sebelum dan
sesudah PP, penggunaan PP.
 Menjelaskan alur proses PP dan pentingnya partisipasi
Metode Kegiatan:
Musyawarah kampung
Tahap 4 : Lokakarya Perencanaan Pelaksanaan PP
Fasilitator akan memfasilitasi sebuah lokakarya kampung dengan
melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat setempat untuk

20. 19
mendiskusikan dan merencanakan antara lain :
 Menentukan tujuan pemetaan
 Identifikasi wilayah yang akan dipetakan berupa peta sketsa
 Identifikasi kebutuhan pelaksanaan pemetaan dan penyiapan alat
 Pembentukan tim kerja
 Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pemetaan
 Menentukan Metode tekhnis PP (Survey GPS, PPSL)
 Kesepakatan biaya dan sumber pendanaan
 Kesepakatan aturan main penggunaan peta
Metode Kegiatan:
Musyawarah kampung
Cara mendapatkan peta RBI
Tahap 5 : Permohonan Pengadaan Peta Dasar/Peta Referensi
Sebagai syarat untuk melakukan pemetaan harus ada peta dasar yang
menjadi sebagai acuan dasar dalam pemetaan. Namun di beberapa
daerah terkadang tidak tersedia peta dasar atau tidak sesuai dengan
skala diharapkan maka perlu ada peta acuan lainnya yang
direkomendasikan.
Masyarakat :
Melakukan permohonan peta dasar atau peta refernsi lainnya dengan
menyertakan perkiraan cakupan wilayah yang dipetakan berupa titik
koordinat, polygone atau menyebutkan desa, kecamatan, kabupaten
dan provinsi. Pengajuan dilakukan dengan surat resmi. Untuk
memudahkan pembuatan surat maka disediakan form dasar yang bisa
diisi.
Fasilitator :
Dalam beberapa hal, untuk pengajuan fasilitator diminta untuk
membantu proses menghubungkan masyarakat dengan BIG dalam
kerangka permohonan pengadaan Peta Dasar/Peta Referensi
BIG :
Menyediakan peta dasar yang diperlukan dalam kegiatan PP
Jika peta yang dimaksud tidak tersedia atau skalanya tidak memenuhi
persyaratan maka BIG dapat merekomendasikan peta atau data
lainnya yang bisa menjadi referensi PP
BIG menyediakan akses kepada organisasi fasilitator PP agar bisa
mengakses peta dasar

21. 20
Tahap6 : Pelatihan Teknik Pemetaan Partisipatif
Masyarakat :
Sebelum melakukan PP, tim PP yang telah ditunjuk harus mengikuti
pelatihan secara aktif dan penuh. Harapannya anggota tim PP
memiliki pengetahuan dan keterampilan mulai dari perencanaan
pengambilan data lapangan sampai dengan penggambaran peta.
Fasilitator akan memberikan pelatihan dengan materi antara lain :
 Pembukaan (perkenalan, harapan dan kekhawatiran, kontrak
belajar)
 Pengenalan Pemetaan partisipatif (latar belakang, pengertian,
manfaat dan aspek hukum)
 Pengenalan peta dan pemetaan (apa itu peta, bagian-bagian peta,
Skala, Koordinat, perhitungan data peta, penggambaran,
perhitungan luas,finishing peta
 Pelatihan alat dan Teknis Pemetaan Partisipatif (pengenalan alat,
teknik menggunakan alat, data lapang)
 Simulasi pemetaan (peran dalam tim, teknis pengambilan data,
pencatatan data lapangan, penggambaran peta dan sharing
pengelaman lapang.
 Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut (agenda pemetaan,sketsa
pembagian jalur pemetaan)
BIG dan Lembaga Fasilitator Pemetaan Partisipatif:
Memberikan dukungan dengan secara teratur melakukan peningkatan
kapasitas teknis berupa pelatihan untuk pelatih kepada fasilitator
yang menjadi pelatih dan pendamping kegiatan PP
Tahap7 : Perencanaan Teknis Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif
Fasilitator memfasilitasi tim PP untuk membuat perencanaan
mengenai :
 Data apa yang akan diambil baik itu data sosial maupun data
spatial
 Membuat jalur survey berdasarkan sketsa wilayah dan pembagian
tugas kelompok-kelompok pengambilan data lapangan
 Persiapan alat pemetaan (perlengkapan survey dan
penggambaran)

22.  Persiapan hal teknis maupun non teknis lainnya seperti logistik,
21
penanda batas dan lainnya
Tahap 8 : Pengambilan data lapangan
Tim PP terdiri dari dua tim yaitu Tim Data Spasial dan Non Spasial
yang bertugas untuk melakukan :
 Pengambilan data (survey) batas wilayah
 Pengambilan data (survey) Tempat-tempat penting dan informasi
penting
 Pengambilan data (survey) Tata Guna Lahan
 Pengambilan data (survey) Sarana Umum
Fasilitator :
Akan melakukan asistensi tim PP dalam melakukan pengambilan data
lapangan dengan memastikan bahwa pengambilan sudah sesuai
kaidah kartografi dan kartografi sosial
Tahap 9 : Perapihan, verifikasi, rekapitulasi data lapangan
Tim Pelaksana PP :
Dalam melakukan pencatatan data lapangan kecendrungan data yang
ditulis tidak rapi, kotor, bahkan ada yang salah catat. Sehingga
sebelum dilakukan pengolahan data menjadi peta maka semua catatan
perlu dirapikan, memperjelas tulisan , melakukan pengecekan apakah
data yang catat sudah benar atau tidak dan hal lainnya.
Data-data yang ada kemudian direkapitulasi diantaranya berdasarkan
:
- Jenis data spatial yang akan digambarkan dalam peta seperti
titik, titik yang akan jadi garis, titik yang akan menjadi polygone
- Jenis data berdasarkan klasifikasi layer atau tematik misalnya
data batas, data untuk fasilitas umum, data untuk titik penting
dan lainnya
- Untuk yang akan dioah menjadi data digital maka perlu
mencocoknya dengan data pendukung seperti data titik koordinat
dengan foto, cerita/narasi tentang titik tersebut dll
- Dan lain-lain sesuai kebutuhan

23. 22
Fasilitator :
Melakukan asistensi kepada tim pelaksana PP dalam menjaga
kualitas pengolahan data lapangan
Tahap10 : Pengolahan Data dan Penggambaran Peta
Tim PP :
- Menentuntukan jenis data dan informasi apa saya yang akan
dimasukkan kedalam peta
- Mengolah data lapangan menjadi peta manual dengan bantuan
kertas milimeterblock
- Memindahkan peta manual dikertas milimeter blok ke kertas
kalkir
- Mengoverlay dan menambahkan dengan peta dasar, data primer
dan data skunder lainnya
- Layout peta
Fasilitator :
- Memfasilitasi pengolahan data sampai menjadi peta manual yang
telah di layout di kertas kalkir
- Membantu masyarakat mendigitalisasi peta manual dengan
melibatkan secara aktif seluruh anggota tim
- Membantu pengolahan data skunder, citra peta dasar dan lainnya
untuk melengkapi dan memperkuat hasil pemetaan partisipatif
Tahap11 : Klarifikasi dan verifikasi draft Peta Spasial dan Non Spasial
Merupakan sebuah tahapan untuk melihat secara bersama draft Peta
dengan melibatkan masyarakat setempat maupun perwakilan
masyarakat yang berbatas. Harapannya ada koreksi dan masukkan
terhadap draft peta yang telah dibuat.
Penyelenggara PP dengan di fasilitasi oleh Fasilitator :
- Menyiapkan penyelenggaraan proses pertemuan klarifikasi dan
verifikasi dengan (a) Menentukan para pihak yang akan diundang,
(b) Penyiapan alur proses (c) Penyiapan alat dan tempat dan (d)
menyiapkan hal teknis dan non teknis lainnya seperti konsumsi,
siapa yang akan mempresentasikan draf dan lainnya
- Menyelenggarakan pertemuan klarifikasi dan verifikasi dengan
kegiatan utama mengecek/koreksi secara bersama informasi draft

24. peta (posisi objek, penamaan, penambahan atau pengurangan
informasi, tata batas
- Menyepakati siapa saja akan akan bertanda tangan pada peta dan
23
berita acara kesepakatan batas
- Membuat aturan mengenai penggunaan hasil pemetaan
partisipatif oleh pihak lain
- Menetapkan siapa yang akan menjadi wali data hasil pemetaan
partisipatif dan membuat aturan kesepakatan dengan pihak yang
ditunjuk sebagai wali data
Metode :
Musyawarah Kampung
Tahap 12 : Revisi dan Finalisasi Peta
Tim PP dengan di fasilitatsi oleh Fasilitator melakukan :
- Penambahan atau perbaikan draft peta berdasarkan catatan hasil
klarifikasi dan verifikasi draft peta
- Menyiapkan draft final peta partisipatif yang telah siap untuk di
sahkan
Tahap 13 : Pengesahan Peta
Tim PP dengan difasilitasi oleh Fasilitator :
- Penyiapan surat berita acara kesepakatan batas wilayah
- Memfasilitasi proses penanda tangan peta final
- Memfasilitasi Penandatanganan Peta
Tahap 14 : Penyerahan Peta
Tim PP dengan difasilitasi oleh Fasilitator :
Menyerahkan secara resmi hasil pemetaan partisipatif kepada
masyarakat melalui pimpinan masyarakat
Kedua belah pihak dengan disaksikan oleh fasilitator akan menanda
tangani berita acara penyerahan peta
Proses Pemetaan Partisipatif Selesai. Tahap selanjutnya untuk persiapan integrasi dan
penyerapan hasil PP
Tahap 15 : Pengajuan Integrasi dan Penyerapan hasil PP

25. Harapan dari pemetaan partisipatif adalah hasilnya dapat diterima
menjadi salah satu rujukan dalam pengambilan kebijakan keruangan
maka petanya harus bisa dibagi dan dintegrasikan. Untuk hal
tersebut maka masyarakat harus mengajukan integrasi dan
penyerapan dengan kebijakan one map.
24
Masyarakat :
Membuat permohonan pengajuan integrasi dan penyerapan ke Badan
Informasi Geospatial
BIG :
Agar peta masyarakat bisa dintergasikan maka ada syarat dan kualitas
minimal yang harus dipenuhi. BIG akan melakukan pengujian teknis
berdasarkan standart yang sudah ada.
Dalam melakukan pengujian hasil pemetaan partisipatif, BIG bisa
menunjuk fasilitator PP untuk membantu secara sukarela.
Fasilitator yang ditunjuk tersebut sudah dilatih oleh BIG
Fasilitator :
Merupakan fasilitator yang terlatih dalam melakukan pengujian
kualitas teknis hasil pemetaan partisipatif.
Fasilitator secara sukarela dapat melakukan pengujian kualitas teknis
atas permintaan pejabat BIG yang berwenang
Jika kualitas teknis tidak memenuhi syarat minimal maka hasil PP
tersebut tidak bisa dintegrasikan di one map. Namun masyarakat bisa
melakukan perbaikan-perbaikan sseuai dengan rekomendasi yang
dikeluarkan oleh BIG

26. 25

27. 26
BAGAN NARATIF PROSEDUR
Tahap 1 : Menyusun kriteria layak dipakai sebagai IGD pada peta dasar dan
IGT pada peta tematik.
Pejabat Kedeputian IGD dan IGT terkait
1. Menyusun panduan penialian kualitas geometri dan atribut serta
kelengkapan data peta partisipatif;
A. Kriteria layak adalah secara planimetris dan kelengkapan atribut
memenuhi syarat minimum hasil seperti yang tersebut :
a) Kualitas / Akurasi geometri data spasial
Evaluasi data Luasan/poligon (mis. Rumah) :
- Apabila hasil evaluasi dengan metode near-distance pada
selang kepercayaan 90% menunjukkan tidak ada
perbedaan signifikan antara sampel dengan data/fitur
referensi (pada peta berskala paling rendah 1:10.000) dan:
- Apabila hasil evaluasi dengan metode polygon-circularity
pada selang kepercayaan 90% menunjukkan tidak ada
perbedaan signifikan antara sampel dengan data/fitur
referensi (pada peta berskala paling rendah 1:10.000) dan:
- Apabila hasil evaluasi dengan metode polygon area pada
selang kepercayaan 90% menunjukkan tidak ada
perbedaan signifikan antara sampel dengan data/fitur
referensi (pada peta berskala paling rendah 1:10.000) dan:
Evaluasi data garis (mis. Jalan):
- Apabila hasil evaluasi terhadap sampel terhadap data/fitur
referensi (pada peta berskala paling rendah 1:10.000)
dengan metode line buffer-overlap menunjukkan hasil
bahwa overlap di atas 60% dan:
- Apabila hasil evaluasi terhadap sampel terhadap data/fitur
referensi (pada peta berskala paling rendah 1:10.000)
dengan metode line buffer-overlap menunjukkan hasil
bahwa overlap di atas 60%
b) Kualitas / Akurasi atribut data spasial
- Apabila hasil evaluasi pencocokkan data atribut antara
sampel data dan data/fitur referensi menunjukkank
kesesuaian di atas 70% dan:

28. 27
- Apabila hasil evaluasi pencocokkandata atribut antara
sampel data dengan data/fitur referensi menunjukkan
kesesuaian di atas 70%
B. Kriteria layak dapat dilihat bahwa data yang dimasukkan adalah
oleh kontributor terlatih atau kontributor umum namun harus
telah dievaluasi dan divalidasi (trust).
C. Kriteria layak adalah apabila ditinjau dari sisi hak penggunaan
data (copyright), dataset pada area yang akan diserap terbebas
dari komplain plagiat dan sudah mengadopsi CCL (comon creative
license).
Pejabat Kedeputian IIG terkait
1. Membuat halaman website terkait manajemen job penilaian kualitas
berbasis kesukarelaan atau kewilayahan pada portal InaSDI
Tahap 2 : Penerapan hak penggunaan data CCL (Comon Creative License).
Pejabat Kedeputian IIG terkait
1. Menerapkan copyright CCL pada data yang dipilih.
2. Memberikan panduan terkait hak penggunaan data.
Tahap 3 : Pemilihan data untuk diserap
Pejabat Kedeputian IIG terkait
1. Memonitor dan mengelola halaman website tugas/job berdasarkan
wilayah area.
2. Melakukan program monitor untuk mendukung penyerapan secara
berkala per 3 bulan.
3. Memilih data untuk diserap setiap 6 bulan.
Kontributor terlatih:
1. Membantu BIG memonitor halaman website tugas/job
2. Memberikan rekomendasi akivitas penyerapan data kepada BIG.
Tahap 4 : Pelaksanaan validasi terhadap data dipilih
Pejabat Kedeputian IGD terkait
1. Menyediakan panduan pemilihan alat survei untuk melakukan cek
lapangan terhadap data peta partisipatif.
2. Membuat spesifikasi teknis alat GPS dengan ketentuan:

29. 28
a. Memiliki kemampuan untuk memuat data vektor.
b. Mampu menerima koreksi sinyal, dan lebih direkomendasikan
yang mampu menerima koreksi DGPS.
c. Memiliki akurasi pengukuran posisi horisontal minimal 2-5 m.
Kontributor
1. Memasang data spasial atau raster ke alat GPS.
2. Mengoperasikan GPS untuk melakukan digitasi sesuai kondisi
lapangan dan selanjutnya mendapatkan secara langsung perbedaaan
posisi geometri.
Tahap 5 : Publikasi data tervalidasi
Pejabat Kedeputian IIG terkait
1. Mempublikasikan data tervalidasi ke publik untuk diberikan
komentar atau masukan terkait isu hak penggunaan data dan
akurasi serta kelengkapan data pada halaman website pada Portal
InaSDI khusus dengan menampilkan daftar data tervalidasi validasi
berikut dengan riwayat data (kontributor, data referensi) serta
informasi tentang kesimpulan akurasi spasial, kesimpulan akurasi
atribut, kesimpulan kualitas data secara umum.
Kontributor
1. Memberikan masukan dan komentar aspek hak penggunaan data,
akurasi serta kelengkapan data.
2. Menyetujui data tervalidasi untuk dimuat dan digunakan.
Tahap 6 : Mengimpor data ke basisdata RBI dan peta tematik
Pejabat Kedeputian IIG terkait
1. Menyediakan halaman website pada Portal InaSDI untuk
memfasilitasi pemasukan (entry) hasil evaluasi meliputi: cakupan
tugas/job, kesimpulan akurasi spasial, kesimpulan akurasi atribut,
kesimpulan kualitas data secara umum.
Kontributor
1. Memasukkan data hasil evaluasi untuk setiap job yang diselesaikan
2. Memberikan rekomendasi terhadap hasil yang didapat
3. Mengecek penyajian grafik dan tabel hasil evaluasi kualitas

30. 29
Tahap 7 : Penetapan kriteria data yang dapat diserap
Pejabat Kedeputian IGD terkait
1. Menampilkan fitur-fitur data partisipatif yang sudah diimpor ke
basisdata RBI sebagai WMS atau WFS melalui portal InaSDI.
2. Pemilihan fitur yang ditampilkan atau disediakan sebagai servis
dapat menyesuaikan skala peta yang menjadi prioritas publikasi
melalui portal InaSDI.

31. 30
KETERANGAN LAINNYA YANG MENDUKUNG SOP
1) Peralatan Pemetaan Partisipatif
Mempertimbangkan kesempatan seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam
melakukan pemetaan partisipatif maka dibuka peluang-peluang menggunakan
berbagai alat pemetaan baik itu GPS Navigasi, GPS untuk pemetaan, GPS Geodetic
dan Kompas. Begitu juga metode teknis pengumpulan data, dibuka peluang kepada
berbagai untuk mengembangkan metode dengan tujuan lebih bisa meningkatkan
partisipatif dan membantu proses percepatan penyelesaian peta. Hal yang terpenting
adalah setiap peta wajib mencantumkan GPS yang digunakan secara jujur beserta
peta rujukan yang digunakan. Begitu pula dengan metode pengumpulan datanya.
2) Standar Minimum Peta Partisiaptaif
a) Kegiatan pemetaan partisipatif, paling tidak, akan menghasilkan 2 hasil : a) peta-peta
partisipatif; b) data/informasi sosial komunitas.
b) Peta-peta partisipatif memuat kelengkapan sebagai berikut:
 Judul peta
 Isi peta
 Skala peta
 Legenda peta
 Inset peta
 Arah mata angin
 Koordinat geodetik dan atau koordinat proyeksi
 Referensi
 Keterangan tambahan
 Pengesahan peta
 Toponimi (nama-nama tempat yang diketahui masyarakat setempat)
menggunakan bahasa lokal
c) Berbagai jenis peta yang dihasilkan dalam pemetaan partisipatif antara lain:
 Peta wilayah (adat,desa,administrasi)
 Peta Landscap ( DAS,bentang alam)
 Peta penggunaan lahan
 Peta Perencanaan (kelola laut,pesisir dan darat)
d) Jenis peta yang dihasilkan dalam suatu kegiatan pemetaan partisipatif adalah
berdasarkan permintaan dan atau kesepakatan komunitas yang menyelenggarakan
pemetaan partisipatif tersebut.
e) Isi informasi sosial komunitas meliputi:

32. 31
 Informasi dasar dan administrasi
 Demografi dan kependudukan
 Rincian batas-batas wilayah administrasi dan atau wilayah adat
 Sejarah dan asal usul komunitas
 Sosial dan ekonomi komunitas
 Kelembagaan adat dan atau komunitas
 Hukum adat dan atau berbagai kesepakatan tradisional
 Sistem hak-hak atas tanah
 Kearifan tradisional
f) Pihak yang bertanggung jawab dan atau mengesahkan peta partisipatif dan
informasi sosial tentang komunitas yang dihasilkan dari kegiatan pemetaan
partisipatif adalah wakil-wakil komunitas yang disepakati berdasarkan rapat di
dalam komunitas.
g) Peta-peta partisipatif dan informasi sosial yang dihasilkan dalam kegiatan
pemetaan partisipatif disimpan oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh komunitas.
Penggunaan lebih lanjut peta-peta partisipatif atau informasi lainnya harus
berdasarkan persetujuan komunitas; yang prosedurnya diatur kemudian.
3) Protokol penggunaan hasil pemetaan Partisipatif
- Aturan penggunaan hasil PP oleh pihak lain ditetapkan berdasarkan kesepakatan
bersama masyarakat. Untuk mengkomunikasikan hasil pemetaan partisipatif
kepada pihak luar maka akan ditunjuk wali data.
- Hubungan antara Wali dan Pemilik hasil PP akan disepakati bersama dengan
kedua belah pihak,dalam hal masyarakat berhubungan langsung dengan wali data
maka walidata harus membuat protocol penggunaan data dan diinformasikan
kepada masyarakat.dalam hal masyarakat berhubungan dengan lembaga fasilitator
PP maka lembaga Fasilitator PP harus membuat protocol penggunaan data.
Lembaga fasilitator PP dengan walidata harus membuat protocol penggunaan data.
- Aturan dasar mengenai penggunaan hasil PP dan perwalian data dituliskan di peta
dan lembar pengesahan peta
- Tema peta yang bisa dipublikasikan ditetapkan berdasarkan kesepakatan
masyarakat.
- Penggunaan data hasil PP oleh pihak lain harus mencantumkan sumber data dan
harus memiliki surat ijin tertulis dari wali data.
- Pihak lain yang menggunkan data peta PP untuk kepentingan kajian dan penelitian
harus menyerahkan hasil kajian/share hasil kajiannya.

33. 32
4) Integrasi dan penyerapan hasil pemetaan partisipatif
- Merupakan upaya agar hasil pemetaan partisipatif dapat menjadi rujukan berbagai
pihak terutama dalam penentuan kebijakan dan perencanaan pada wilayah
tersebut
- Merupakan upaya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya dalam
menyediakan informasi geospatial yang lebih baik dan lebih lengkap
- Agar informasinya layak dan bisa dipertanggung jawabkan maka perlu ada uji
kelayakan teknis peta dan informasi sosial. Namun jika hasil PP hanya digunakan
secara internal saja maka tidak diperlukan proses ini.
- Hasil Pemetaan Partisipatif dapat digunakan untuk mendorong pengakuan wilayah
masyarakat hukum adat dan wilayah kelola
Lampiran-Lampiran
 Formulir Surat Permohonan Fasilitasi Pemetaan Partisipatif
 Formulir Permohonan Pengadaan Data Dasar (Peta Dasar) kepada BIG
 Format Berita Acara Kesepakatan Pengecekan Titik Tata Batas di Lapangan
 Format Berita Acara Kesepakatan Tata Batas
 Format Berita Acara Serah Terima Peta Partisipatif
 Format Surat Pernyataan Mengenai Informasi Dalam Peta
 Format Surat Pengantar dan Penyerahan Kelayakan Bagi Peta Pemetaan Partisipatif
untuk Diintegrasikan oleh BIG