KORBAN_MAFIA

“GALAU HUKUM…..” 1
CURAHAN KEGALAUAN HATI ANAK BANGSA KORBAN MAFIA PAILIT

SERING TERLIHAT TERMENUNG,KADANG SEPERTI SEDANG MEMIKIRKAN SESUATU,
TEROMBANG AMBING DALAM KEBINGUNGAN YANG ABSTRAK,
MENOLAK MENERIMA RASA KARENA TIDAK TERIMA RASA,
KADANG TENGGELAM DI KEJENUHAN SEMU
TERDEPAK KELUAR LINGKARAN KEDAMAIAN
SEPERTI MENGENAL PUTUS ASA….
“GALAU HUKUM…”
tahun 2008 s/d sekarang 2

Keberanian menegakkan Kebenaran dengan Sikap
Menjunjung Tinggi Martabat dan rasa Keadilan.
.

“Kebenaran tidak ada yang Absolut , hanya ketulusan hati dan kemurnian Nurani yang
mampu menyibak tabir dari dua sisi mana yang memiliki bobot lebih.”

• Law enforcement yang berarti “penegakkan hukum “telah dikenal di masyarakat luas,
.
disamping itu secara sosiologi hukum dikenal the use of law yang berarti “penggunaan
hukum“
• “Penegakkan hukum” dan “Penggunaan hukum” adalah dua hal yang berbeda.
• Praktisi hukum dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan,tetapi Praktisi hukum
dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan,atau kepentingan lain…
• Sosiologi hukum yang melihat pada perilaku nyata dari orang orang yang mengoperasikan
hukum ( Kepolisian,Kejaksaan,pengadilan,dll),tidak melihat bahwa semua orang jujur
menjalankan hukum untuk mencapai keadilan,tetapi juga untuk tujuan dan kepentingan
pribadi yang sempit,termasuk untuk menutupi kesalahan.
( Satjipto Raharjo,2003:169-170)
CURAHAN KEGALAUAN HATI ANAK BANGSA KORBAN MAFIA PAILIT 5

• SEMUA PRAKTISI PENEGAK HUKUM HARUSNYA MENYADARI BAHWA AKSES TERHADAP KEADILAN
HARUS DINIKMATI OLEH SEMUA ORANG DAN TIDAK HANYA BAGI MEREKA YANG MAMPU MEMBAYAR.
• TANPA BANTUAN DAN KEBERPIHAKKAN HUKUM PADA KAUM YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR,HUKUM
HANYALAH KENDARAAN FORMAL YANG SAH UNTUK MERAMPOK DAN MELUMPUHKAN
MEREKA.(..Without equal access to the law the system not only robs the poor of their only protection,but places in
the hands of their oppressore the most powerfull and ruthless weapon ever invented…Roger Smith.)
• Ini berarti penerapan hukum yang adil dengan prinsip EQUALITY BEFORE THE LAW harus dilampaui
menuju keadilan dengan prinsip EQUALITY BEYOND THE LAW.
• UUD 1945,UU kekuasaan Kehakiman,dll peraturan prundang-undangan dibidang penegakkan hukum selalu
menegaskan perlakuan yg sama dan adil bagi semua warga negara.SEMUA PERANGKAT INI HANYA
MENUNJUKKAN PERSAMAAN DIDEPAN HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW)
• Tetapi jika hukum, dalam praktek ,merupakan sarana penindasan dan pemerasan kelompok yang satu atas
kelompok yang lainnya,keadilan hukum harus MELAMPAUI EQUALITY BEFORE LAW.
• Prinsip keadilan didepan hukum senantiasa “mengalahkan kaum yang lemah”Maka hukum yg adil bagi semua
warga Masyarakat,mesti melampaui prinsip persamaan didepan hukum itu sendiri.
• TERMASUK DALAM UPAYA INI ADALAH MEREFORMASI INSTITUSI-BIROKRASI HUKUM,PRAKTEK DAN
PROSEDUR PENYELESAIAN HUKUM,PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN.
*JUSTICE adalah sebuah lembaga yang didirikan di London-Inggris sejak 1957,bertujuan tidak hanya membela
RULE OF LAW melainkan mengadakan riset,pendidikan,trainning,bahkan juga Intervensi kebijakan untuk mereformasi
organisasi hukum dan hak hak asasi manusia.Dalam perayaan 50 tahun (1954-2007),Roger Smith menulis sebuah
esei panjang dengan judul THE FUTURE OF RULE OF LAW ,London: JUSTICE,2007.
ABSTRAK
CURAHAN KEGALAUAN HATI ANAK BANGSA KORBAN MAFIA
6 PAILIT

1. Negara Hukum ( The Rule of Law )
.
Indonesia yg dicita citakan sebagai negara hukum (Rechsstaat/the rule of law) dalam amandemen UUD
1945,Pasal 1 ayat (3) menegaskan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.Namun,bagaimana cetak biru dan
desain makro penjabaran ide negara hukum itu,selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif.Yang
ada hanya pembagunan bidang hukum yang bersifat SEKTORAL.Oleh karena itu,hukum hendaknya dapat
dipahami dan dikembangkan sebagai satu KESATUAN SISTEM.
• Konsep negara hukum Eropa Kontinental yg dikembangkan oleh Immanuel Kant,Julius Stahl,disebut dengan
istilah “rechtsstaat”dengan komponen penting :Perlindungan Hak asasi manusia,pembagian
kekuasaan,pemerintahan berdasarkan Undang undang,dan peradilan tata usaha negara.
• Konsep negara hukum Anglo Amerika yg dikembangkan oleh A.V.Dicey,disebut dengan istilah “the Rule of
law”dengan komponen penting: Supremacy of Law ,equality before the law ,dan due process of law.
Umumnya negara hukum dipahami sebagai suatu regim politik-legal dimana hukum membatasi pemerintahan
dan mempromosikan kebebasan dan menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik dan adil.Dalam buku,The
Morality of law,LON FULLER mengidentifikasi delapan ciri negara hukum yakni:
1. Hukum harus ada dan ditaati oleh semua,termasuk aparat pemerintah.
2. Hukum harus dipublikasikan atau diumumkan.
3. Hukum harus prospektif sehingga efek hukum masih bisa dirasakan setelah hukum itu berlalu.
4. Hukum harus ditulis dengan kejelasan dan dapat dipahami utk menghindari penerapan tidak Fair.
5. Hukum harus menghindari kontradiksi kontradiksi.
6. Hukum harusnya tidak memerintahkan yang tidak mungkin.
7. Hukum mesti konstan sepanjang waktu.
8. Tindakkan aparatur harus konsisten dengan aturan yang ditetapkan.
CURAHAN KEGALAUAN HATI ANAK BANGSA KORBAN MAFIA 7
PAILIT

• Kedelapan elemen ini jelas dan dapat di pahami.Tetapi masalahnya adalah Implementasi aktualnya dalam praktek
.
sehari hari.Delapan unsur ini sangat sulit dipraktekkan dalam kenyataan sehari2.
• Pemerintah atau para penegak hukum sering memilih memprioritaskan kasus tertentu dengan alasan tertentu dan
kadang kadang berdasarkan pertimbangan politik dan atau kepentingan kelompok tertentu.Padahal yang harus
menjadi acuan adalah Kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
• Tetapi negara hukum aja (the rule of law) tidak cukup.Dewasa ini muncul kritik terhadap konsep negara hukum yng
memberi tekanan berlebihan pada institusi,sistem dan prosedur prosedur di satu sisi dengan mengabaikan
tujuan,misi,cita cita tertinggi hukum yakni mewujudkan keadilan disisi yg lain.
• Masalahnya adalah kandungan atau sisi hukum yg diterapkan belum tentu adil.
• Jika isi hukum itu sendiri tidak adil,maka menegakkan hukum dalam suasana seperti itu sama dengan
memperkuat ketidakadilan.
• Itulah sebabnya mengapa Michael Kirby menulis :
“The rule of law,in the sense of letter of the law and the contents of procedures and
instituations that deliver law to society.Above all,lawyers must be ever vigilant to see new
truths(often revealed by scientific research)which earlier generations did not new truths(often
revealed by scientific research)which earlier generations did not perceive.This is why the rule
of law means more than obedience to law that exist in the book.We can never ignore our duty
as lawyers,and as citizens and human beings,to ask whether the law so appearing is contracy
to universal human rights.”(Michael Kirby,hlm.210.)
PAILIT

2. Asas Peradilan.
.
Peradilan dilakukan dengan sederhana ,cepat,dan biaya ringan.(UU no.48 Tahun 2009).
Dalam penjelasannya,SEDERHANA adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang
efisien dan efektif.Yang dimaksud BIAYA RINGAN adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
Namun pada kenyataan menunjukkan bahwa proses peradilan umumnya sangat lama,berbelit belit,dan
mahal.Peraturan Menteri Kehakiman no.1 Tahun 2008 dan Tahun 1996 menegaskan bahwa proses perkara
hanya ENAM BULAN.tetapi kenyataannya proses perkara bisa berlangsung bertahun tahun.Institusi Institusi
penegak hukum seperti Kepolisian ,Kejaksaan, dan Kehakiman sering terlibat dalam birokrasi yang
panjang,bahkan juga mencederai rasa keadilan masyarakat.
Dewasa ini proses perkara dan proses peradilan yang lambat dan biaya perkara menjadi sangat mahal karena jumlah
kasus hukum yang harus diproses dan diadili serta diputus sangat banyak,sehingga tidak jarang para praktisi
hukum “membisniskan/memperdagangkan”perkara
.
Banyaknya kasus hukum ini membuat praktisi hukum tidak memiliki ruang dan waktu untuk berpikir lebih jauh diluar
jangkauan hukum formal guna melaksanakan proses perkara dan proses peradilan sesuai dengan rasa keadilan
di masyarakat.Situasi ini semakin bertambah buruk karena para praktisi hukum dapat “dipakai” sebagai alat oleh
kelompok tertentu untuk memenangkan kepentingan mereka dengan iming iming uang.FIX HIERO menulis”They
also run the risk of losing impartiality and legitimacy.Not only the law increasingly used as an instrument
of politic,but the courts themselves are utilised by minorities and other social groups who see them as a
means of achieving particular and goals and policies “(Ibid..,hlm 15).
Dalam bidang Ekonomi,proses perkara dan proses peradilan tidak efektif dan tidak efisien justru sangat berbahaya
karena menghambat pertumbuhan ekonomi,bahkan reformasi politik serta birokrasi pun membutuhkan institusi
penegak hukum dan penegak keadilan yang efektif dan efisien untuk menjaga stabilitas politik dan menghindari
korupsi.
PAILIT
9

• FIX HIERO menegaskan “In this context,and has already been stated,domestic courts play an importan
.
role as a factor in the general climate of economic and political stabillity,as well as of legal certainty,that
favors investment,trade and,ultimately,growth.In fact,the perception that domestic courts are ineffective
and inefficient,or that their judgments and interpretations may reduce economic opportunities,will weigh
heavily on the decision-making process of foreign (and domestic)economic actor.”
• Efisiensi dan efektifitas proses perkara dan pengadilan merupakan salah satu komponen penting dalam
mereformasi RULE of LAW.
• Hukum harus merupakan solusi yang efisien dalam penyelesaian sengketa dan bukan merupakan bagian
dari persoalan yang juga harus diselesaikan.
• Dalam era keterbukaan informasi sekarang ini,apa yang sedang terjadi dalam proses perkara dan proses
peradilan,bukanlah peristiwa yang tertutup dan jauh dari jangkauan perhatian masyarakat luas,para pemerhati
hukum atau pihak berperkara.bahkan suatu keputusan penegak hukum bisa “diwacanakan”entah dalam media
tulis,media televisi atau kajian ilmiah yang nantinya akan berimbas pada rasa keadilan di dalam masyarakat .
PAILIT
10

3. The Rule of Justice.
.
Tidak ada orang atau institusi tertentu yg berada di atas hukum kecuali mereka yang secara hukum diberi
kewenangan untuk mengatur atau memastikan tegaknya hukum.maka hukum melegitimasi dirinya sendiri untuk
menentukan standard moral dan tindakkan dalam masyarakat. Dalam arti ini,semua orang memiliki kedudukan
yang sama didepan hukum karena yang berdaulat bukanlah orang melainkan hukum itu sendiri.
Tetapi prinsip formal rule of law ini,tidak hanya dalam praktik sering di manipulasi oleh para praktisi
hukum,melainkan keadilan yang dicapai melalui penegakkan rule of law pun hanyalah KEADILAN
PROSEDURAL (Prosedural justice).
Keadilan Prosedural yang menghasilkan “Legal Justice” tidak hanya tidak memadai melainkan bisa menjauhkan
hukum dari tujuan mulianya sendiri yakni menegakkan keadilan bagi semua orang (bukan bagi hukum itu sendiri)
dalam masyarakat.
Morton J.Horwitz mengatakan “By promoting procedural (the rule of law)enables the shrewd,the
calculating,and the wealthy to manipulate its forms to their own advantage.Scholars who agree with this
staement see the law as “indeterminate,” meaning that the law has no clear or objective
meaning.Consequently,the law cannot possibly serve as an effective barrier to the government’s abuse
of power because power structures in society, not the law itself, determine the outcome of legal issues
and problems.”
Meskipun the Rule of Law itu tampak obyektif yakni penerapan hukum yang fair dan adil bagi semua orang,pada
kenyataannya penerapannya secara amat tidak fair dan bahkan sangat subyektif.
PAILIT
11

Asas Hukum
• Setiap perundang-undangan yang dibuat selalu didasari sejumlah asas atau prinsip dasar. Kata asas ialah dasar
atau alas (an), sedang kata prinsip merupakan sinonimnya (Wojowasito, 1972:17 dan 227)
• Asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan
undang-undang dan segenap peraturan pelaksananya akan runtuh.
• Sudikno Mertokusumo (1996:5-6), memberikan pandangan asas hukum sebagai berikut :“… bahwa asas hukum
bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan
latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap sistem hukum”. Hal ini terjelma
dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan
dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut
• Satjipto Rahardjo (1986:87)menyatakan asas hukum, bukan peraturan hukum. Namun, tidak ada hukum yang bisa
dipahami tanpa menge-tahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Karena asas hukum ini memberi makna etis
kepada peraturan-peraturan hukum dan tata hukum.
• Beliau, selanjutnya mengibaratkan asas hukum sebagai jantung peraturan hukum atas dasar 2 (dua) alasan :
• 1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya sebuah peraturan hukum. Ini berarti
penerapan peraturan-peraturan hukum itu bisa dikembalikan kepada asas hukum.
• 2. Asas hukum karena mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara
peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.
• Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa tak semua asas yang tertuang dalam peraturan atau pasal yang
kongkrit. Alasannya, adanya rujukan pada asas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali ( Tiada suatu
peristiwa dipidana, kecuali atas dasar peraturan per-undang-undangan pidana yang mendahulukannya ), dan asas
praduga tak bersalah (presumption of innocence).
• Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum tak hanya mempengaruhi hukum positif, namun dalam
banyak hal tak menutup kemungkinan asas hukum itu dapat membentuk sistem check and balance. Dalam artian
asas hukum itu sering menunjukkan pada kaidah yang berlawanan. Hal itu menunjukkan adanya sifat saling
mengendalikan dan membatasi, yang akan menciptakan keseimbangan.

.
• Fuller menyatakan bahwa dengan merujuk pada asas-asas hukum digunakan dalam menilai ada tidaknya suatu
sistem hukum.
• Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa asas-asas hukum itu tak hanya sekadar persyaratan adanya suatu sistem
hukum, melainkan merupakan pengklasifikasian sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu.
• Asas-asas hukum (principles of legality) menurut Fuller adalah sebagai berikut :
1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan yang dimaksud di sini adalah bahwa ia tidak
boleh mengandung sekedar keputusan- keputusan yang bersifat ad hoc;
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka
peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku; membolehkan pengaturan yang berlaku
surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang;
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
menjadi pedoman tingkah laku; membolehkan pengaturan yang berlaku surut berarti merusak
integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang;
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan, sehingga menyebabkan orang akan
kehilangan orientasi;
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.
PAILIT
13

• Istilah sistem berasal dari perkataan systema, dalam bahasa Latin-Yunani, artinya keseluruhan yang terdiri bermacam-macam
Sistem Hukum
bagian.
• Secara umum sistem didifinisikan sebagai sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu
tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kom-pleks.
• Sunaryati Hartono (1991:56) memberikan pengertian sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen
yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Agar supaya berbagai unsur
itu merupakan kesatuan yang terpadu, maka dibutuhkan organisasi.
• Unsur-unsur sistem :
1. Elemen-elemen atau bagian-bagian;
2. Adanya interaksi atau hubungan antara elemen-elemen;
3. Adanya sesuatu yang mengikat elemen-elemen (bagian-bagian) tersebut menjadi suatu kesatuan;
4. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir;
5. Berada dalam suatu lingkungan yang komplek;
• Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang diatur, suatu keseluruhan terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan
satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
• Sistem hukum mencakup bagian-bagian yang dapat disebut sebagai subsistem.
• Subsistem hukum lebih tepat disebut sebagai inter subsistem, karena hukum mengatur bidang-bidang tertentu masing-masing
subsistem lainnya. Intersubsisten hukum mencakup bagian-bagian yang saling berkaitan secara fungsional. Bagian-bagian
itu adalah :
1. Struktur Hukum
2. Substansi Hukum
3. Budaya Hukum.
• Struktur hukum merupakan lembaga-lembaga hukum yang saling berkaitan dan berproses dalam hubungan timbal
balik. Lembaga hukum antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, komisi pemberantas korupsi,
lembaga pemasyarakatan dan lainnya.
• Substansi hukum adalah kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak hukum yang teratur maupun yang unik.
• Budaya hukum mencakup pengertian yang diberikan pada hukum oleh masyarakat, bidang-bidang tata hukum inter
subsistem hukum, pengertian dasar, nilai-nilai yang berpasangan. 14 CURAHAN KEGALAUAN HATI ANAK BANGSA KORBAN MAFIA
PAILIT

• Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai asas hukum menjadi rujukan pertama baik dalam
.
perundang-undangan maupun dalam berbagai aktifitas perlindungan Hukum di dalam kehidupan ber-
Masyarakat.(Masyarakat dan Pelaku Usaha).
• Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum.
• Ketiga asas ini, asas yang prioritas pertama jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian
hukum
• Asas manfaat dimaksudkan untuk meng-amanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan
Hukum pada Masyarakat harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh lapisan
Masyarakat secara keseluruhan.(Masyarakat dan Pelaku Usaha).
• Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh komponen Masyarakat dan atau rakyat dapat diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada Masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya
dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
PAILIT

• Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan Masyarakat, pelaku
.
usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
• Asas keamanan dan keselamatan Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan kepada Masyarakat dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan di dalam seluruh lini kehidupan Ber-Masyarakat.
• Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun Masyarakat pada umumnya mentaati hukum
dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan Masyarakat serta negara menjamin kepastian
hukum.
• Kelima Asas bila diperhatikan substansi-nya dibagi dalam 3 (tiga) asas, yaitu asas kemanfaatan, keadilan dan
kepastian hukum.
16 PAILIT

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian Masyarakat dan Pelaku Usaha untuk melindungi diri
berdasarkan Hukum yang ber-Keadilan.
2. Mengangkat harkat dan martabat Masyarakat dan Pelaku Usaha dengan cara menghindarkannya dari akses negatif
dalam kehidupan ber-Masyarakat.
3. Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam memilih, menentukan, dan me-nuntut hak-haknya
sebagai pribadi yang memiliki kesetaraan di mata Hukum.
4. Menciptakan sistem perlindungan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha dan Masyarakat mengenai pentingnya perlindungan Hukum sehingga
tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan ber-Masyarakat.
6. meningkatkan kualitas perilaku dan/atau sikap yang menjamin kelangsungan kehidupan berdasarkan Hukum dalam
dunia usaha barang dan/atau jasa, kese-hatan, kenyamanan, keamanan, dan kese-lamatan Masyarakat.
7. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila kesadaran hukum dan ketaatan hukum dan efektifitas perundang-undangan
dapat dilaksanakan oleh seluruh Pilar Penegak Hukum berlandaskan :
“ Keberanian Menegakkan Kebenaran dengan Sikap menjunjung tinggi
Martabat dan Rasa Keadilan “
Tujuan Perlindungan Hukum dalam Masyarakat.

.
• Setelah ada UU no.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
1. Perlindungan Debitur dan Kreditur tidak dilihat sebagai sebuah sistem.
2. Norma-norma hukum masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum pokok.
3. Norma-norma hukum yang tersebar memerlukan penafsiran.
4. Norma-norma hukum berupa norma hukum sektoral.
• Berlakunya UU no 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:
• Menempatkan perlindungan Debitur dan Kreditur ke dalam koridor sistem hukum Kepailitan dan PKPU.
• Undang-undang no.37 tahun 2004 menjadi landasan hukum yang kuat bagi Debitur serta Kreditur , dalam Penanganan
masalah Kepailitan dan PKPU melalui Pengangkatan Hakim Pengawas dan Kurator oleh Majelis Hakim di PN Niaga
dalam Persidangan Permohonan Pailit dan PKPU oleh Pemohon Pailit dan PKPU yang dapat di mohonkan Debitur
maupun Kreditur.
• Undang-undang no.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan payung yang meng-integrasikan dan
memperkuat penegakan hukum di bidang Kepailitan dan PKPU.
• Undang-undang no.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan peraturan khusus
terhadap peraturan perundang-undang yang sebelumnya telah ada.
18 PAILIT

• Namun karena adanya penyelewengan kewenangan terhadap tugas pokok dan ke sengajaan memutar balikkan
(.
Ketidak adilan yang terdapat di dalam Undang Undang No.37 Tahun 2004 )
penafsiran yang hanya menguntungkan salah satu kelompok saja yang di amanatkan UU no 37 Tahun 2004 itu
menjadikan UU no37 Tahun 2004 tidak adil,karena isi hukum dalam UU tersebut memuat banyak ketidak
adilan,maka menegakkan hukum dalam suasana ketidak adilan sama dengan memperkuat ketidak adilan yang
tentunya berlawanan dengan tujuan “rule of law” dan “rule of justice” itu sendiri.
• Beberapa contoh isi dari UU no.37 Tahun 2004 yang tidak adil dan mudah sekali utk ditunggangi oleh kelompok
yang berniat tidak baik :
1. Pasal 2,ayat(1).Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu
utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan,baik atas
permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
a) Contoh kasus Telkomsel : dengan nilai asset 70 trilliun oleh karena permohonan yang tidak benar dari
beberapa krediturnya yg mengaku memiliki hutang +/- Rp.2,5 Milyard,dapat di pailitkan,dan lebih
celakanya lagi,pada tingkat Kasasi ternyata kepailitan telkomsel di batalkan,namun tetap harus membayar
+/- Rp.155 Milyar sebagai upah fee Kurator.
b) PT.DAB yang diajukan Pailit oleh pemohon PT KIM dinyatakan Pailit dengan pertimbangan putusan oleh
Majelis hakim PN Niaga Surabaya bahwa memiliki 3 (tiga) kreditur sebagai pertimbangan utama yaitu:
① PT.KIM berdasarkan Surat Pengakuhan Hutang bersyarat Palsu dan Hitungan yang tidak sederhana
dikarenakan belum adanya finalisasi terhadap nilai progress kerja dari Surat Perintah Kerja
Pemborongan lsitrik di Bali Kuta Resort.
19 PAILIT

.
① Giri Suyanto sebagai salah satu kreditur ,bahwa sebenarnya Giri Suyanto sebelum putusan pailit di
bacakan telah memberikan kesaksian bahwa PT.DAB tidak memiliki utang kepada yang
bersangkutan,dan dibuktikan lagi dengan pada saat proses Renvoii prosedure sebagai proses
pendataan kreditur setelah pembacaan putusan Pailit yang dipakai majelis hakim sebagai
pertimbangan utama memiliki piutang ,tidak masuk dalam daftar renvoii prosedur.kreditur yang
memiliki piutang pada PT.DAB ,dapat disimpulkan bahwa ini sebagai Kreditur fiktif yang membuat
keputusan hakim di PN Niaga surabaya tersesat.
② PT.Bina Mitra Persada yang juga dipakai majelis Hakim di PN Niaga Surabaya sebagai pertimbangan
utama dalam memutuskan pailit PT.DAB telah memberikan surat klarifikasi sebelum adanya
pembacaan putusan Pailit bahwa PT.DAB tidak memiliki Utang yang dapat di tagih .
2. A. Pasal 16 ayat(1),Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta
pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau
peninjauan kembali.
B. Pasal 69 ayat (1),Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit
C. Pasal 69 ayat (2),Dalam melaksanakan tugasnya Kurator:
a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu
kepada Debitur atau salah satu organ Debitur,meskipun di luar kepailitan persetujuan atau
pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
• Makna kata Pengurusan adalah Kurator melakukan pendataan dan menentukan harta debitur/membuat daftar
budle Pailit,mencocokkan Piutang Kreditur dan proses administrasi setelah putusan pailit diucapka majelis
hakim,namun yang terjadi justru dipakai oleh Kurator dan kelompoknya (selanjutnya disebut “mafia pailit”) utk
melakukan mark Up nilai Piutang para kreditur dr mulai yg Nol menjadi X rupiah sampai yang tidak ada pun di
palsukan menjadi punya piutang pada debitur pailit.sehingga menimbulkan jumlah Utang yang di rekayasa,dan
tentunya jauh di atas nilai kebenaran materiil.
(Ketidak adilan yang terdapat di dalam Undang Undang No.37 Tahun 2004 )

• Makna Pemberesan adalah bahwa Kurator atas persetujuan Hakim Pengawas dan majelis hakim dapat
(.
memohonkan penetapan untuk menyita segel dan atau melelang obyek Pailit/budle pailit,walaupun masih ada
upaya hukum kasasi dan atau Peninjauan kembali.bahwa adanya perkembangan ke depan seperti ternyata
permohonan pailit di batalkan oleh Mahkamah Agung namun Obyek budle Pailit telah di lelang murah jauh di
bawah harga karena ternyata yang memenangkan Lelangnya adalah Mafia pailit yang merupakan kelompok para
kurator sendiri.Biasanya lelang diatur menjadi 3 (tiga) bagian dengan cara sbb:
• Lelang pertama ( I ), diumumkan di surat kabar kecil dan nasional dengan harga normal dan cenderung tinggi
dengan harapan tidak ada peserta lelang,agar Mafia pailit ini bisa melanjutkan ke proses lelang ke 2 ( II )
• Lelang kedua ( II ) , diumumkan di surat kabar kecil dan nasional dengan harga normal dan cenderung tinggi
dengan harapan tidak ada peserta lelang,agar Mafia pailit ini bisa melanjutkan ke proses lelang Di bawah
tangan,
• Lelang dibawah tangan adalah lelang yang dilakukan tertutup dan biasanya sdh direncanakan oleh mafia
pailit dengan harga jauh dibawah harga pasar,contoh PT.DRI (Hotel Aston Benoa),Yang menjadi Kurator
Utama adalah S H dan Nasrullah Nawawi.Herry Subagio.Aset Hotel dengan Nilai pasar Rp.1,4 Triliun dilelang
di bawah tangan Rp.182 Milyar,dan pemenang Lelang hanya bayar Rp.2 Milyar dan sisanya dapat Hutang dr
Bank Mandiri Rp.180 Milyar.(aset Rp.1,4 Triliun di rampas dengan modal hanya uang Rp.2 Milyar

3. Pasal 16 ayat (2),Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau
peninjauan kembali,segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal
Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17
tetap sah dan mengikat Debitur.
4. Pasal 24 ayat(2),Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya
yang termasuk dalam harta pailit,sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.
• Contoh kasus telkomsel dengan asset 70 trilliun ,yang karena permainan mafia pailit harus menyerahkan
pengelolaannya ke tangan kurator setelah putusan pailit diucapkan serta merta.Apakah ini keadilan
berlandaskan “rule of law dan atau rule of justice?”
• Kelompok mafia pailit yang di mainkan oleh Para Kurator sebagai striker di garis depan yang ber-background
“Pengacara/Hukum”mampukah menjalankan ke komplek an perusahaan yang terdiri dari begitu banyak
macam disiplin ilmu untuk menjalankan perusahaan dengan baik??!!
5. Pasal 26 ayat (1),Tuntutan mengenai hak atau Kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh
atau terhadap Kurator..
• Contoh kasus pidana akibat dari kepailitan yang dihadapi direktur PT.DAB adalah dikarenakan pihak ketiga
yang terambil haknya oleh tindakkan Kurator memasukkan barang milik pihak ketiga ke daftar harta
Pailit/budle pailit dan Kurator tidak melanjutkan kewajiban pengurusan utk melanjutkan transaksi PPJB ke
AJB .Akan tetapi tuntutan yang seharusnya di tujukan kepada Kurator dibelokkan seolah olah merupakan
tanggung jawab Debitur yang oleh UU no.37 Tahun 2004 ini sudah dirampas haknya utk tidak dapat
melaksanakan tugasnya.
• Bahwa Para Penegak Hukum yang dikarenakan begitu banyaknya permasalahan yang harus
mereka kerjakan/ selesaikan,membuat para penegak hukum kehilangan ruang dan waktu untuk
menjalankan rule of law dan rule of justice sehingga menjadikan para penegak hukum hanya
menjalankan keadilan procedural (prosedural justice)
.
(Ketidak adilan yang terdapat di dalam Undang Undang No.37 Tahun 2004 )

6. Pasal 36 ayat (1),Dalam hal pada saat putusan pernyalaan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik
yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat
meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut
dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.
• Contoh kasus sama seperti no.6 ,bahwa telah ditanyakan dalam pemeriksaan saksi ahli kepailitan
Bp.DR.Suban SH yang ber pendapat bahwa dikarenakan kewajiban para pihak ke tiga yang telah memiliki
bobot prestasi penuh dalam menjalankan kewajibanya melakukan pembayaran lunaspembelian apartemen
jauh hari sebelum adanya putusan pailit diucapkan,bahwa seharusnya pihak Kurator PT DAB melanjutkan
PPJB menjadi AJB dan tidak memasukkan secara sepihak HAK milik pihak ketiga ke dalam Budle pailit.
7. Pasal 41 (1) ,Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan
hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan
pernyataan pailit diucapkan.
8. Pasal 41 (2) ,Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan
bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan
mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi
Kreditor.
9. Pasal 41 (3) ,Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor
yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undangundang.
• Contoh kasus PT.DAB seperti ulasan no.5,6…etc.
10. Pasal 49 ayat (3), Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad
baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi.
11. Pasal 50 ayat (1) Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan,
membayar kepada Debitor Pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit
diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya
putusan pernyataan pailit tersebut.
.(Ketidak adilan yang terdapat di dalam Undang Undang No.37 Tahun 2004 )

12. Pasal 50 ayat (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah putusan pernyataan pailit
diumumkan, tidak membebaskan terhadap harta pailit kecuali apabila yang melakukan dapat membuktikan bahwa
pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat
tinggalnya.
13. Pasal 50 ayat (3) Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor Pailit, membebaskan Debitornya terhadap harta pailit, jika
pembayaran itu menguntungkan harta pailit.
”HUKUM BUKANLAH TUJUAN PADA DIRINYA SENDIRI MELAINKAN HUKUM SEBAGAI SARANA UNTUK
(.
MEWUJUDKAN KEADILAN,KESEJAHTERAAN,DAN KEBAHAGIAAN”
Suatu argumen atau pertimbangan hukum,bukan sekedar
”FORMAL - LEGAL -NORMATIF melainkan SUBSTANTIF – MORAL- JUSTICE”
HUKUM HARUS MERUPAKAN SOLUSI YANG EFISIEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
DAN BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI PERSOALAN YANG JUGA HARUS DISELESAIKAN.

” Prinsip formal the rule of law sering dimanipulasi sehingga keadilan yang dicapai merupakan
keadilan prosedural(prosedural justice).Keadilan prosedural yang menghasilkan ”legal
justice”menjauhkan tujuan mulia hukum itu sendiri yakni menegakkan hukum bagi semua orang (
bukan bagi hukum itu sendiri ) dalam Masyarakat.”
Morton J.Horwitz mengatakan ,” By promoting procedural justice (the rule of law) enables the
shrewd,the calculating,and the wealthy to manipulate its forms to their own advantage.scholars who
agree with this statement see the law as ” indeterminate ,” meaning that the law has no clear or
objective meaning . Consequently,the law cannot possible serve as an effective barrier to goverment‟s
abuse of power because power structures in society, not the law itself, determine the outcome of legal
issues and problems.”
Michael Kirby menulis ..As a principle,the rule of law is essensial.However,it is only so as it
safeguards and promotes the higher priciple of justice.Justice for all.Harmony in society and its laws
through justice.Not simple justice for majority,as expressed in democratic elections.Justice also for
minorities. ”…Laws and legal process are „ basically „ needed for minorities and esspecially unpopular
minorities “.
(Lihat Michael Kirby,..”The rule of law beyong the law of rule “,dalam Australian Bar Review,No.33
,Tahun2010,halaman 197.)
PENERAPAN ASAS PERADILAN dari THE RULE OF LAW ke THE RULE OF JUSTICE.
.
25

• 1. Adam Air.(PT.Adam Air Sky Connection)(2008)
• 2. Sekolah International di Jakarta
• 3. Menara Bellezza Permata Hijau
• 4. Hotel Holiday Inn.(PT.Bali Holiday Resort)Bali
• 5. Hotel Aston Benoa Bali.(PT.Dewata Royal International)(2009)
• 6. BE (Bandung Elektronik) Mall di Bandung
• 7. PT Kertas Blabak Kertas Magelang
• 8. Gedung Pusat Niaga Serpong ( PT.Sinar Central Sandang)(2009)
• 9. Chuan Soon Huat IndustrialGroup Ltd (PT.Cemerlang Selaras Woodworking )
• 10.PT.Pertextilan Ratatex (2009)
• 11.Hotel Bali Kuta Resort (PT.Dwimas Andalan Bali )(2011)
• 12.PT.Puri Nikki-Denpasar
• 13.PT.Metro Medan Hotel Medan
• 14.PT.NIKKI Puri Properti-Denpasar
• 15.PT.Namasthe Global International.
• 16.etc,
Sepak Terjang MAFIA KEPAILITAN
beserta trek recordnya.

ULASAN ADA APA DI BALIK MAFIA KEPAILITAN ???
• Dengan Adanya UU 37 thn 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang di susun pada saat Indonesia terpuruk thn 1997 dan atas pesanan Asing,banyak Hal yg sangat
TIDAK ADIL,UU no.37 thn 2004 ini telah di jadikan baju untuk melakukan tindakkan perampokkan terhadap Harta dan Kedamaian serta kesejahteraan banyak
Perusahaan dan menjadi Mesin Pencetak Uang yang sangat Rakus dan tidak berperi kemanusiaan,KURATOR NAKAL dengan Dalil Melakukan Pengurusan dan
Pemberesan yg mendapatkan tugas dr penetapan majelis Hakim Pengadilan Niaga utk kepailitan yg di dukung oleh HAKIM PENGAWAS NAKAL memiliki
kewenanangan yang luar biasa dan selalu menutupi Kelakuannya “berjubah” atas nama Hukum dan sembunyi di balik Undang Undang.
• Memang “Mafia Kepailitan”(selanjutnya disebut Mafia) ini sangat Royal menebar sudirman (Kelihatannya saja“Royal”)banyak pihak yang dapat”dibeli”,banyak
Oknum Institusi/oknum berwenang yang mendapatkan “setetes” rupiah yang di hasilkan dari ber PAT GULIPAT dari Kelakuan Mafia Kepailitan ini.Walau
sebenar-benarnya hanya “tetesan”hasil rampasan paksa mafia saja,hanya “setetes”dari “sekolam renang” hasil yang mereka rampas dari korban mereka.Banyak
Oknum Institusi/Oknum berwenang merasa tidak menyadari dan merasa cukup puas dengan “tetesan”dr hasil rampasannya.
• Sungguh Ironis keadaan para “Korban” mafia ini,terjengkang ke bawah tertimpa se-truk “keserakahan” ,para korban yang tidak menyadari akan “bahaya laten”atas
hisapan predator pemangsa yang sadis ini…setelah dinyatakan PAILIT,Hak EKONOMI nya terampas oleh Oknum Kurator dan Hakim Pengawas Nakal yang siap
sedia mengeluarkan Penetapan Penetapan dan Daftar Daftar yang sangat tidak masuk akal merugikan “korban”baik Sikon Ekonominya,Sikon
Mental/Psikologinya,dibantai Karakternya dsb.Umumnya para Korban hanyalah seorang pengusaha yang menjunjung sportifitas dalam melakukan kegiatan
usahanya tanpa mengenal TIPU MUSLIHAT berbulu Keserakahan atas HAK orang lain.
• Para korban dengan berpeluh keringat bekerja bertahun tahun mengumpulkan hasil dengan motto”sedikit demi sedikit” lama lama menjadi “gundukkan “(bukan
menjadi“bukit”krn jaman semakin sulit )dihantam badai ketamakkan mafia yang mempunyai “gunung mesiu”utk melakukan tindakkan perampasan ,Korban yang
bermodal “gundukkan”harus melawan mafia bermodalkan “gunung mesiu”hasil rampasan paksa…. berperkara dengan cara menghamburkan “tetesan tetesan”ke
segala arah dr “gunung mesiu”nya tentulah bukan lawan sebanding dr para korban.
• Korban yg sudah terpuruk ini,tentunya berbeda keadaan dengan Mafia,Korban dengan segala daya upaya dr kekuatan yang tidak seberapa mereka coba
mengimbangi laju Mafia berusaha memberikan sedikit dari kepunyaannya yang sedikit ,tidak bisa di bantah bahwa mungkin tetesan2 dari gayung korban tidak
terasa melegakan,akan tetapi pada kenyataannya mereka di pihak yang “terzolimi”,dipaksa bersalah dan dibantai karakternya agar terpojok yg berbuntut penderitaan
semata.Dipaksa bersalah dr kebenaran,dibutakan dari pembelaan,di gulingkan dari kedamaian ..
• Kenapa tidak terpikirkan oleh kita,Mafia ber “gunung mesiu” yang bersalah ini harusnya di tindak tegas utk memberantas “benalu keserakahan”mereka???Ada
banyak keserakahan mereka yang PATUT di bagikan ter”curah”bukan “setetes setetes” …Tindak Mafia dengan tegas akan megukir Prestasi,berhadiahkan
“piala”kebajikan,ber”peluh “pujian” dengan Finish “senyuman”dari Yang Maha Kuasa.
Korban satu orang tertindas.
Mafia oknum kurator and Gang,oknum banker,Oknum pendukung,etc

.
CARI LAWYER YG IDEALIS
DAN TERPERCAYA
PERSIAPKAN DATA SIDANG
dan BUAT KRONOLOGIS
SEDETAIL MUNGKIN
Biasanya dari sindikat Pailit
memasukkan salah satu
anggotanya seòlah olah
Bekerja PRO Debitur.
SIAPKAN FISIK MENTAL
DAN MODAL
HARUS RENCANA
PENANGANAN KASUS SECARA
SETRATEGI BISNIS DAN
TERPADU
DEBITUR
Hakim Pengawas
Seharusnya menjadi wasit
terhadap kepentingan
kreditur maupun Debitur
utk memaksimalkan
boudle Pailit,namun “NO
FAIR” kewenangan super
yg bisa di manfaatkan
Kurator dlm hal
pengurusan dan Pailit
Majel i s Hak im PN NIAGA:
1 . T ida k b egi t u p a ham a t a s
KASUS , s e t t i n g GANG
KURATOR.
2 .Dokument a s ika n s eca r a
d et a i l j a l a nnya s ida ng .
3 .Mint a s up p or t d r l emb a ga
a t a u o rma s yg b i s a k o n t r o l
j a l a nnya s ida ng.
4 .Sa a t s ida ng c a l o n d eb
P a i l l i t s a nga t t e r kecoh o l eh
s u a s a na s eol a h 2 p a s t i
men a n g (mel i h a t a ct ion p a r a
h a k im s ep er t i nya PRO
c a l o n Deb P a i l i t .
PANITERA:
MAJ HAKIM
peran sangat penting dan
strategis,karena segala hal yg
berhub dengan Inventaris
perkara dan proses
administrasi ada di tangan
Panitera Pengadilan,banyak
melakukan manipulasi BA
sidang
KURATOR
Mewakili Debitur Pailit
dlm pengurusan dan PKPU
.tidak boleh
berpihak,namun “NO
FAIR” oleh kewenangan
super terhadapnya,maka
sangat merugikan pd pihak
yg berseberangan.
DEBITUR
HAWAS
KURATOR
Panitera PN
29 CURAHAN KEGALAUAN HATI ANAK BANGSA KORBAN MAFIA PAILIT

• PT.DAB(Hotel BKR),Kurator PT.DAB adalah Joko Prabowo dan Herry Subagio.
Tindakkan Melawan Hukum pada Kepailitan PT.DAB :
1. Hutang fiktif,
2. Kreditur 2 fiktif,
3. Data2 fiktif,
4. Mem-Mark Up Piutang Kreditur di Renvoii Prosedur,
5. Membuat Daftar Budle Pailit dengan memasukkan Harta milik pihak Ketiga,
6. Melakukan Lelang milik pihak ke tiga,
7. Menyita dan segel milik Pihak ketiga
8. Melakukan Eksekusi secara Melawan Hukum.
9. Kongkalikong di dalam Proses kepailitan antara Kurator ,pemilik kantor Kurator dan Lawyer/ Kuasa
Hukum Pemohon Pailit.
10.Mengkriminalisasi Debitur alas dasar Tindakkan Kurator yang Melawan Hukum.
Tindakkan Melawan Hukum di Kepailitan
BKR.

Hutang Fiktif
1) HUTANG FIKTIF:
- PT.KIM mengajukan Hutang Fiktif pada persidangan Pailit sebesar Rp.5.459.794.450,- dengan Bukti Pembayaran dr
PT. DAB senilai Rp.8.856.782.976,- dikurangi Prestasi Progress pekerjaan Rp.8.325.000.000,- = Rp.531.782.976,-
PT.DAB KELEBIHAN BAYAR, maka Hutang yang di ajukan PT.KIM pada persidangan Pailit sebesar
Rp.5.459.794.450,- adalah TIDAK BENAR,Namun pada kenyataannya oleh Majelis Hakim di PN Niaga dipakai
sebagai pertimbangan utama sebagai salah satu Kreditur yg memiliki tagihan jatuh tempo dan tidak dapat
dibayarkan oleh PT DAB
-
- * Alas DASAR PERHITUNGAN yang BENAR dari TOTAL nilai SPK No:85 PT.DAB =Rp.11.1 M x 75% (progress) = Rp 8.325.000.000
(yg dpt di tagih PT KIM). Pembayaran Per termin Rp.1.665.000.000 x 5 Kali Termin = Rp.8.325.000.000. Termin 1,2,3,4,5 terbayar
Lunas dengan pembayaran PT.DAB Rp 8.856.782.976. sehingga PT.DAB lebih Bayar Rp. 531.782.976. Dengan kata lain
sampai 75% progres PT.DAB tidak berhutang terhadap PT.KIM. .( HUTANG FIKTIF ).
- GIRI SUYANTO Pemilik toko alat listrik “ANEKA LISTRIK” yang di ikutkan Nasrullah Nawawi seolah olah punya tagihan di
PT.DAB senilai Rp.4.000.0000,-,yang selanjutnya oleh Majelis Hakim PN Niaga dipakai pertimbangan utama salah satu kreditur
yang memiliki tagihan Jatuh tempo kepada PT.DAB,padahal tidak ada hubungan langsung dan PT DAB tidak pernah berhutang
kepada Giri Suyanto.Terbukti dengan tidak di cantumkannya GIRI SUYANTO dalam daftar Renvoii Prosedur adalah merupakan
Bukti Nyata adanya Rekayasa Hutang. ( HUTANG FIKTIF )
- PT.BINA MITRA PERSADA adalah perusahaan di bidang kontraktor Air Conditioning,dan pada kenyataannya Sdr.Handoko
(Direktur PT.DAB ) merupakan salah satu pemegang saham 10 % dr PT.Bina MitraPersada.Bahwa pada bulan Maret 2011 telah
dilakukan RUPS sebagai pemegang keputusan Perseroan tertinggi,memutuskan bahwa hutang PT.DAB telah di bayarkan dengan
kompensasi nilai saham Sdr.Handoko .Dan telah diputuskan dalam RUPS bahwa tidak ada hutang piutang lagi antara kedua belah
Pihak.Namun pada kenyataannya oleh Majelis Hakim di PN Niaga dipakai sebagai pertimbangan utama sebagai salah satu Kreditur
yg memiliki tagihan jatuh tempo dan tidak dapat dibayarkan oleh PT DAB. ( HUTANG FIKTIF )

Termin 1
15%
Rp.1.665.00
0.000
19-08-08
SPK
No:85/S
PK/BKR/
MEP//VI
II/
2008
Termin 2
30%
Rp.1.665.00
0.000
01-02-08
Termin 3
45%
Rp.1.665.00
0.000
07-11-08
Termin 4
60%
Rp.1.665.00
0.000
29-11-08
Tagihan tahap 1
PT.DAB
menganggap tidak
sah karena KIM
melakukan checklist
sendiri bukan dari
team independent &
1thn kemudian
checklist dengan
team independent
pada tgl 29 April-4
Mei 2010.
Termin 5
75%
Rp.1.665.00
0.000
16-12-08
* Alas DASAR PERHITUNGAN yang BENAR dari TOTAL nilai SPK No:85 PT.DAB = Rp.11.1 M
x 75% (progress) = Rp 8.325.000.000 (yg dpt di tagih PT KIM). Pembayaran Per termin
Rp.1.665.000.000 x 5 Kali Termin = Rp.8.325.000.000. Termin 1,2,3,4,5 terbayar Lunas
dengan pembayaran PT.DAB Rp 8.856.782.976. sehingga PT.DAB lebih Bayar Rp.
531.782.976. Dengan kata lain sampai 75% progres PT.DAB tidak berhutang terhadap PT.KIM.
.( HUTANG FIKTIF )
Februari 2008 Januari 2009
Dimulai
SPKNo.021/SPK/
BKR/MEP/II/200
8 & SPK yg lain di
gantikan oleh
SPK No.085
merupakan total
nilai proyek
Tahap 1. Menurut KIM 75% & dipakai sbg dasar hutang, denda, penalty dll
Lunas
Rp.
4.802.988.78
0. 2
unit
Kondotel,
pembayaran
BG,
penggantian
Barang
Lunas
Rp.
2.110.833.5
00
Pembayaran
Pada
SPK 021
Lunas
Rp. 41.759.
128
Pembayaran
Pada
SPK 021
Lunas
Rp.
1.901.201.56
8
Pembayaran
BG, Cash &
Transfer
BG No 069699
(Rp.629.370.000)
& BG No 933424
(Rp 629.370.000)
tidak diakui
pembayarannya
bahkan dijadikan
barang bukti.
Setelah
pembayaran maka
BG No 069699
Harus
Dikembalikan kpd
PT.DAB. Akan
tetapi BG 069699
tdk dikembalikan
dan tdk diakui.
Pengelapan BG
.
32

PERMOHONAN PAILIT di dasarkan atas pengajuan beberapa Kreditur Fiktif:
KREDITUR FIKTIF
1.PT.KIM : BERDASARKAN Surat Perintah Kerja SPK 085/SPK/BKR/MEP/VIII/2008.
• PT.DAB tidak memiliki Utang kepada PT.KIM,seperti keterangan tersebut di atas.bahkan PT.KIM lah yang memiliki
keawajiban menyelesaikan proyek di Bali Kuta Resort yang tercantum dalam SPK harus selesai tanggal 31 Desember
2008,PT KIM tidak melaksanakan kewajibannya sampai sekarang.
2.PT.BINA MITRA PERSADA ,
• sebelum putusan Pailit diucapkan telah memberikan pernyataan bahwa PT.DAB tidak memiliki Utang yang dapat di
tagih,serta berdasarkan RUPS PT.Bina Mitra Persada bulan maret 2011,jelas telah disebutkan bahwa PT.DAB sudah tidak
memiliki kewajiban kepada PT.Bina Mitra
3.GIRI SUYANTO,pemilik toko Aneka Listrik, ,
• sebelum putusan Pailit diucapkan telah memberikan pernyataan bahwa PT.DAB tidak memiliki Utang yang dapat di
tagih,serta berdasarkan kejadian yang sebenarnya adalah PT.DAB memperkerjakan sdr.Iwan utk memperbaiki lampu
penerangan di Parkiran Bali Kuta Resort dan tugas tersebut berbentuk borongan langsam,yang berurusan dengan Toko
Aneka Listrik adalah sdr.Iwan sebagai pribadi (bukan PT.DAB ),karena sdr.Iwan meninggal dunia karena musibah
kecelakaan lalu lintas saat pulang ke Jawa,maka PT.DAB memberikan santunan dan pembayaran hasil kerjaannya ke
keluarga yg bersangkutan.
4. ANEKA DUTA KACA,PEMILIK TOKO KACA,
• PT.DAB tidak memiliki keawajiban terhadap ANEKA DUTA sesuai dengan Surat pernyataan yang di buat oleh ANEKA
DUTA KACA yang di tanda tangani oleh Bp.Terry selaku direktur Aneka Duta Kaca.
5.PT.PILLAR UTAMA SEJAHTERA,Pemborongan pemasangan LIFT.
• PT.DAB tidak memiliki keawajiban terhadap PT.Pillar Utama Sejahtera sesuai dengan Surat pernyataan yang di buat oleh
PT.Pillar Utama Sejahtera yang di tanda tangani oleh Bp.Tjung Fung selaku direktur PT.Pillar US.
6.PT.BNI,Bank Negara Indonesia sebagai pemberi fasilitas pembiayaan pembangunan Bali Kuta Resort,
• PT.DAB mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BNI senilai tahap I Rp.16 Milyar dan Tahap 2 Rp.30 Milyar,pihak PT
DAB telah melakukan pembayaran atas Cicilan Pokok ,Bunga,penalti,denda ,provisi dll sebesar +/- Rp.24 Milyar sejak
tahun 2008 s/d Tahun 2011,Dan masa berakhir fasilitas kredit Thn 2016.
7.PT.Sarana Baja Ragam Citra,sebagai pemborong sipil di 1 tower BKR.
• PT.DAB sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan PT.SBRC semenjak tahun 2009,dan permasalahan kedua belah
pihak telah selesai dengan Akte Notaris Tahun 2009. 33

Meeting tgl 29/6/09 hasil USULAN SURAT PENGAKUHAN Hutang bersyarat dr Dir.DAB Handoko :
1. Jumlah Tagihan belum dibayar Rp 5.668.970.450 & denda 5% maksimal( keterlambatan.)
2. Akan ganti BG Jaminan BR 069699 & 933424 @Rp 629.370.000,dengan byr tunai 29/6/09 & BG
HARUS kembali. ( Bilyet Giro bukan BG Bodong/tidak pernah di tolak oleh pihak Bank)
3. Penambahan progres pkjan akan menjadikan jumlah tagihan Rp 5.459.794.450,-. Cara byr :
a.30% hsl ops htl & DP jual unit & apbila kredit BNI cair ,bayar ke PT.KIM.
b. Lunas sisa hut s’lmbt 12 bln sjk ops htl.
4. Apabila tidak terlaksana psl 3, Sisa hut 5,4 M dikonver 14 unt tipe stdio, 5 unit.
5. Skep krdt BNI cair akn dibayar tunai & semua BG kembali PT.KIM slsai 100%, 2 bln sjk dana ditrm & ikuti
kerja sesuai SPK.
6. point 4 byr sblm 12 bln maka dikenakan bunga pinj 14,5% / thn.
7. Penalty(15% dr buy back) & bunga akibat p’byran term 75% akan dikonversi dgn jamn unit.
8. Jk p’byran dilak DAB, PT,KIM akn slsaikn Tulip, Hibiscus & lobby utk kerja hidrant & fire alrm system
slmbatnya 1 bln dari dana ditrm.
Juni 2009
Mulai kerja tahap ke 2 stlh
fasilitas dana dihentikan oleh
BNI atas pertimbangan surat
dari Yan Apul / Edy Leo
Dibayar dengan 2 BG Permata Bank & cair
tanggal 2 Juli 2009 akan tetapi BG BNI BR
069699 dan 933424 dijadikan bukti hutang
permohonan Pailit.
-Sampai saat ini point 8 tdk dilaksanakan.
Berita Acara Selesai Hutang DAB-KIM 12 Oktober 2009.
1. DAB siapkan dana ops PT.KIM / minggu sjk 12-10-2009.
2. Janji SPH tetap dilak penuh (29 juni 2009).
3. PT.KIM & DAB akan kerja sama scr ops shg BKR bs normal di 3
Tower (Tulip,Hisbiscus,lobby) s/d 15 Nov 2009 ope slsai.
Setelah pekerjaan Tahap ke dua(1 tahun kemudian)hasl opname progress tetap 75%
Pertemuan dijkt 29/6/09 dng
hsl Usulan SPH brsyarat
Setelah pembayaran maka BG
No 069699 Harus
Dikembalikan kpd PT.DAB.
Akan tetapi BG No 069699 tdk
dikembalikan dan tdk diakui
sbg pembayaran.
- SP1.No.MKT/29/juni2010.
- SP2.No.MKT/35/juli2010.
- SP3.No.MKT/37/juli2010.
- Pembatalan PPJB tgl 16.06.10
Cek list & Stop Opn.
Kualitas & Kwantitas tdk
ssuai SPK. Prog res pekj
tetap 75% (Scr Total).
Byr dgn 2 BG Permata Bank
cair tgl 2/7/09 tp BG BNI
Perjanjian kesp PPJB
no.205/DMABKIM/III10/
add. 15-03-2010
PT KIM Janji Beli 10
unit.Surat perjanjian
Tunda PPN.14/03/10.
Membuat BA. Selesai
Hutang DAB
KIM12/10/2009,lihat
lanjutan diatas grs
merah putus2...
Rapat tim opnam
lengkap 30 juni &
Tindak lanjut cek list
&opnam.
BA 3Juli 2010.
DAB & KIM
rapat rujuk ceklist
& opnam
Juli 2010 Check List
Finalisasi tgl 16 Juli 2010.
KIM TIDAK HADIR:
1.Surat Konfirmasi 16 Juli 2010.
Setelah 3x surat dari DAB,
Ppn
10%
No Nomer Unit Tipe Harga PT KIM TETAP TIDAK HADIR
1 219 1Bedroom 504.075.000 50.407.500
2 329 1Bedroom 497.354.000 49.735.400
3 331 1Bedroom 497.354.000 49.735.400
4 533 1Bedroom 497.354.000 49.735.400
5 516 Studio 302.445.000 30.244.500
6 602 Studio 348.270.000 34.827.000
7 603 Studio 348.270.000 34.827.000
8 607 Studio 348.270.000 34.827.000
9 608 Studio 348.270.000 34.827.000
10 609 Studio 348.270.000 34.827.000
11 610 Studio 348.270.000 34.827.000
12 616 Studio 360.490.000 36.049.000
Total 4.748.692.000 474.869.200
Awal Agustus 2010 KIM memberi surat kuasa kpd Hercules
mnagih hutang ke DAB. Hercules dtg brsama Andi (komisaris
KIM) & Rapat di Sushi Tei Bali, DAB mnunjukan fakta bahwa
blm ada perhitungan final tuk mnentukan siapa yg mmiliki
kwajibn DAB & KIM. Lalu Hercules pulang tanpa hasil.PT.KIM
bayar 500 jt
Rapat DAB & KIM tgl 5 Agustus 2010 Agus P,
Handoko & Hendri yg ttd) DAB akan bayar setelah
KIM selesai kerjakan
29 April – 4 Mei 2010
PIDANA Penggelapan Memalsukan surat PPJB dengan menghilangkan isi
Membuat dokumen Palsu dan atau memalsukan dokumen
dipersidangan,seolah2 Utang PT.DAB

Surat Pemberitahuan.Tgl 27 Januari 2011. NO: MKT/010/11 Januari 2009.
Progres bkn stok op: hasil pek sdh 75%. Tahap 2 tgl 30 Juni 2010 progres tetap 75%. Check list hsl krj
tgl 29 April – 4 Mei 2010 ada permasalahan & dibicarakan tgl 3 juli 2010.
Pemberitahuan &
Undangan utk
Finalisasi tgl 24 Juni
2011.Dari PT DAB ke
PT KIM
KIM Somasi DAB tgl 26 Mei
2011. Mengatakan total utang
DAB 11M lbh. Memberi wkt
DAB 8 hari dr dterima somasi.
Tgl 13 Juni 2011 KIM ajukan
Pailit ke P.Niaga Sby.
1.DAB tdk byr utang yg jth tempo &
dpt dtagih.
2.DAB memiliki 7 kreditur fiktif.
3.Pengakatan kurator.
Dari 7 kreditur yg ada Hakim hny memakai 3 kreditur sbg
pertimbangan utama yaitu:
Terhadap tindakkan PT KIM melakukan
penyesatan pertimbangan Hakim, maka PT
DAB membuat LP di Polda:
1. LP Tgl 12 April 2012. No:
TBL/113/IV/2012/Bali/Dit Reskrimum
2. LP Tgl 15 Mei 2012. No:
TBL/153/V/2012/Bali/Dit Reskrimum
3. LP Tgl 15 Mei 2012. No:
4. LP Tgl 15 Mei 2012. No:
Dgn Hasil: Dirut PT KIM sdr.M Nasrun Radhi
M di tetapkan sbg tersangka oleh Polda Bali.
Bahkan setelah di panggil 6 kali yg
bersangkuatn tdk dtg dan tdk datang
sehingga Polda Bali menetapkan yg
bersangkutan msk daftar DPO dgn
dkeluarkannya surat
No:DPO/131/XI/2012/Dit Reskrium
Tgl 11 Agustus 2011
Putusan Pengadilan
Niaga Surabaya.
No.20/Pailit/2011/PN.
Niaga.Sby,
Renvoii prosedur
2 Desember 2011:
KIM awal menyatakan hutang kredit
sbesar Rp 5.6998.970.000 mnjadi
11.975.793.554 menjadi 19,9M. itulah
‘sulapan’ yg dlakukan pengacara KIM
dng pihak Kurator.
Daftar Kreditur Sementara Yang Diakui. Hasil Verifikasi Tim Kurator
No Nama Kreditur
Tagihan yg
diajukan ke
Kurator
Diakui Debitur Diakui Kurator Diputuskan
Majelis Hakim
1 PT. Bank Negara Indonesia 44.751.792.961 40.971.628..981 44.751.792.961 44.751.792.961
2 KPP Pratama Badung
Selatan 11.436.517.609 0 11.436.517.609 11.346.527.690
3 Dispenda, Pemkab Badung 429.394.828 0 429.394.828 0
4 I Gusti Putu Anom Kerti, SH,
Mkn 218.079.000 117.110.000 0 117.110.000
5 Toni Sinatra / ditambahkan
sepihak oleh “kurator” 1.215.253.550 0 1.215.253.550 1.215.253.550
6 Yusuf Tayeb 9.000.000.000 0 6.466.110.536 9.000.000.000
7 PT. Karsa Industama
Mandiri 19.605.290.869 0 13.304.081.103 19.066.381.374
8 PT. Kawira Pratama Penilai 16.000.000 16.000.000 16.000.000 TIDAK ADA
9 PT. Dharmamas Bali Putera 60.493.950 0 60.493.950 60.493.950
10 PT.Binamitra Dewata
Persada 2.906.342.743 0 1.696.342.743 2.906.342.743
11 D’ Universal Art (Bpk
Herman Sudarta) 3.473.942.431 3.071.667.200 3.473.942.431 2.662.361.522
12 CV. Danira Design 55.400.000 15.840.000 55.400.000 55.400.000
13 Santoso 20.000.000 20.000.000 20.000.000 TIDAK ADA
14 I Wayan Tinggal Yogi 16.000.000 16.000.000 16.000.000 TIDAK ADA
15 Ni Ketut Wartini 25.000.000 25.000.000 25.000.000 TIDAK ADA
16 Wenny Soedigwan 1.050.000.000 1.050.000.000 0 0
17 King Yuwono 3.000.000.000 3.000.000.000 0 0
18 Trisna Wijaya 3.000.000.000 3.000.000.000 0 0
19 Swandayannie A Surya 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0
20 Vidi Handayani Handoko 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0
21 August Vino Handoko 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0
22 AlfonsusW Surya 5.022.052.358 0 4.413.318.739 5.022.052.358
TOTAL 44.192.246.181 86.164.394.900 94.988.462.598
11.611.000.000 1.215.253.550 1.215.253.550
Kurator +Lawyer Pemohon Pailit menambahkan Hutang atas nama “TONI SINATRA” senilai
1.215.253.550 yang digabungkan ke dalam Kreditur atas nama I Gusti Anom Kerti, SH, Mkn.
(Pidana )
1. Giri Suyanto menolak tegas tdk ikut serta memohon pailit &
tdk ada ddaftar renvoii prosedur = Fiktif
2. PT Binamitra Dewata Persada(PT BDP) telah memberi surat
pernyataan sdh tdk ada tagihan & tuntutan hokum apapun
dkarenakan
a. Sesuai RUPS PT BDP bln Maret 2011 tegas menyatakan tdk
ada permasalahan dgn PT DAB krn hutang PT DAB tlh
dkonfersikan dgn unit dan dinyatakan lunas.
b. Surat pernyatan PT BDP menyatakan bahwa antara PT DAB
& PT BDP sdh tdk ada lg permasalahn hukum baik pidana
maupun perdata.
3. PT KIM telah menyesatkan pertimbangan hakim dlm
mengambil keputusan yaitu:
a. Surat pengakuan hutang tgl 29 Juni 2009 adalah SPH
bersyarat (kedua blh pihak sama’’ memiliki hak & kewajiban).
b. Penggelapan terhadap brg bukti pengajuan pailit yg
seharusnya milik PT DAB (BG) namun dpakai sbgai alat bukti
hutang PT DAB,dan tidak di akui pembayarannya.
c. Sesuai SPK 085.bahwa total pekerjaan 100%,namun seolah2
dengan selesai 75% ,PT KIM berhak utk melakukan
penagihan yg sdh jatuh tempo,padahal Finalisasi pekerjaan
harus selesai 30 Desember2009
Mark Up Nilai Piutang Kreditur
melanggar KUHAP pasal 400
Direktur PT.KIM sdr.Nasrun M
Radhi di tahan 58 hari

LAPORAN DAN MOHON PERLIDUNGAN HUKUM
11 Agustus 2011.
Putusan Pailit No:20/Pailit/2011/PN Niaga.
Sby.
Daftar Harta Pailit DAB yang ditetapkan
dan disetujui Pengadilan:
a. 82 Unit telah AJB & milik pihak ke 3.
b. 104 Unit telah PPJB & milik pihak ke 3
c. 89 Unit sertifikat HT No.2726/2011.
d. 8 Unit milik PT DAP (Office, rest, dll).
13 Juni 2011
KIM ajukan pailit ke PN Niaga SBY dgn
mencantumkan ex-kreditur DAB
Wan Prestasi:
1.Panel Electrik selesai 60-65%.
2.Pengerjaan MEP tak sesuai BQ.
Upaya Penyegelan:
Kurator Hery Subagyo, Joko Prabowo, petugas
sita PN Biaga Sby.
Perlawanan:
PT DAB pengembang 275 unit BKR.
a. 82 unit AJB.
b.104 unit PPJB.
c. 89 unit Jaminan di BNI.
d. Unit Fasilitas umum: Kolam Renang, lobby,
genset, dll. Dan dibagi juga spt:
1. Hak bersama: tanah bersama, benda
bersama.
2. Hak perseorangan.
30 Oktober 2009
Peralihan DAB ke DAP
Tahun 2008 DAB & KIM ttd kontrak
Rp. 11.1 M dan pd 31-12-2008 harus selesai
kerja 100%. Tapi sampai skrg belum selesai
100%.
DAB Lapor KIM ke Polda Bali
No.Pol:TBL/113/IV/2012/Bali/DitReskrim.
Atas penggelapan dana pembayaran .
Perlawanan Pihak Ke-3:
1. No.22/Plw/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby
Jo.nomor:20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby
14 Agustus 2012.
16 Agustus 2012.
16 Oktober 2012. Laporan Pidana DAB:
No.TBL/153/V/2012/Bali/Ditreskrimum
15 Mei 2012 2012.
15 Mei 2012 2012
15 Mei 2012 2012
7 Juni 2012
- DAB serta pihak ke 3 mengadu ke komisi VI
DPR RI mengenai Mafia kepailitan.
- Mendorong revisi UU No.37 tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKKU.
Tanggal 7 Agustus 2012 Sidang Perlawanan
Pihak Ke-3 memutuskan:
“ Selama Masih Adanya Upaya Perlawanan
Pihak Ke - 3 Terhadap Putusan Pailit No.
20/Pailit/2011/PN. Niaga Sby Tanggal 11
Agustus 2011 Dan Perkara Perlawanan Pihak
Ke – 3 (Ke Tiga) Tersebut Belum Diputus
Pengadilan Dengan Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap, Maka Kurator Dilarang
Melakukan Tindakan Hukum Apapun Terhadap
Harta PT. DAB (Dalam Pailit)”.

LAPORAN DAN MOHON PERLIDUNGAN HUKUM
12 November 2012
- DAB buat laporan dan permohonan Perlindungan
Hukum yang tembusannya ditujukan kepada:
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta
2. Komisi III, Komisi VI dan Komisi XI DPR RI.
3. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD RI ).
4. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
6. Panglima TNI.
7.B Kepala Kepolisian Republik Indonesia .
8. Komisi Pemberantasan Korupsi .
9. Komisi Yudisial Republik Indonesia .
10. Komnas HAM.
11. Ombudsman Republik Indonesia.
12. Menteri Hukum dan HAM.
13. Menteri Keuangan.
14. Gubernur Bali.
15. Panglima Kodam IX Udayana.
16. Komandan Korem Wirasatya.
17. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
18. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
19. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.
Upaya Penyegelan Paksa Bali Kuta Resort:
Pada 23 Oktober 2012 dengan bantuan
Kepolisian Resort Kota Denpasar dan salah
satu Ormas di Denpasar namun dapat
digagalkan oleh karyawan, keluarga karyawan
serta masyarakat setempat.
30 Oktober 2012
- Pihak ke 3 ajukan Perkara Perlawanan
Nomor:33/Plw.Pailit/2012/PN.Niaga.Sby Jo.
Nomor:20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby.
Mengenai penyegelan Paksa.
- Pihak ke 3 lapor ke seluruh instansi di pusat
dan daerah.
Kasus Kepailitan di Bali:
1. Hotel Aston Tanjung Benoa (PT DRI).
2. Hotel Holiday Inn.
3. Hotel Aston Denpasar.
4. PT DAB (Bali Kuta Resort).
5. Fave Hotel Denpasar.
20. Ketua DPRD Bali.
21. Irwasda Polda Bali.
22. Dir . Reskrimum Polda Bali.
23. Dir. Intel Polda.
24. Dir. Propam Polda Bali.
25. Ka.Bid.Kum Polda.
26. Bupati Badung.
27. Ketua DPRD Badung.
28. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
29. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.
30. Kapolresta Denpasar.
31. Komandaan Kodim.
32. Camat Kuta.
33. Danramil Kuta.
34. Lurah Kuta.
35. Bendesa adat Kuta.
PAILIT 37

Pelanggaran yang dilakukan oleh para Kurator PT DAB.
!
1. Penasehat Hukum/Lawyer dr pemohon PAILIT adalah satu kantor atau
satu kelompok,dibuktikan dengan website dan History penanganan
kasus bersama2 hanya bertukar peran.
2. Melakukan Mark Up pada saat Renvoii Prosedure.
3. Melakukan kolusi dengan Hakim Pengawas,demi kepentingan
kelompoknya,melanggar independensi tugas Pokok Kurator.
a) Melanggar UU Kepailitan no 37 thn 2004,khususnya
pasal 36 , pasal 49 dan pasal 50, yaitu :
• Tidak menjaga kepentingan pihak ketiga .
• Membekukan 12 AJB transaksi di Notaris
• Tidak mengakui transaksi bisnis dan atau PPJB PT
DAB, dengan pihak ke tiga yg dilakukan diatas
kewenangan kurator membatalkan.
• Membuat daftar Budle Pailit 5 bulan setelah pernyataan
Pailit diputuskan.(sesuai UU no37 thn 2004 adalah 2
hari sejak dibacakan Pailit.)
• Membuat daftar Budle Pailit yang merugikan pihak
ketiga.
4. Melakukan Pelaporan palsu kepada Hakim Pengawas dan Majelis
Hakim seolah olah telah dilakukan proses Lelang I , Proses Lelang II
yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
5. Melanggar berita Acara sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengawas
utk TIDAK melakukan Penyitaan dan Penyegelan BKR.
6. Melakukan Pelanggaran dengan pemohon Pailit yg dibantu oleh
Oknum polisi melakukan Pemblokiran tamu hotel dan Melakukan
Pengusiran tamu yg ada di hotel.
7. Melakukan Kongkalikong dengan oknum polisi secara pribadi
melakukan Eksekusi BKR,yang seharusnya dilakukan dan atau atas
permintaan Pengadilan dan Juru Sita.
!
Joko Prabowo SH Heri Subagio SH
!
38
CURAHAN KEGALAUAN HATI ANAK BANGSA KORBAN
MAFIA PAILIT

www.banihasan.com/fadayeng
antha,sh/profile

PAILIT 40

PAILIT 41

PAILIT 42

PAILIT 43

PAILIT 44

Daftar Kreditur Sementara Yang Diakui. Hasil Verifikasi Tim Kurator
No Nama Kreditur Diajukan Kurator Diakui Debitur Diakui Kurator
Diputuskan
Majelis Hakim
1 PT. Bank Negara Indonesia 44.751.792.961 40.971.628..981 44.751.792.961 44.751.792.961
2 KPP Pratama Badung Selatan 11.436.517.609 11.436.517.609 11.346.527.690
3 Dispenda, Pemkab Badung 429.394.828 0 429.394.828 0
4 I Gusti Putu Anom Kerti, SH, Mkn 218.079.000 117.110.000 0 117.110.000
5 Toni Sinatra / ditambahkan
sepihak oleh “kurator” 1.215.253.550 0 1.215.253.550 1.215.253.550
6 Yusuf Tayeb 9.000.000.000 0 6.466.110.536 9.000.000.000
7 PT. Karsa Industama Mandiri 19.605.290.869 0 13.304.081.103 19.066.381.374
8 PT. Kawira Pratama Penilai 16.000.000 16.000.000 16.000.000 TIDAK ADA
9 PT. Dharmamas Bali Putera 60.493.950 0 60.493.950 60.493.950
10 PT.Binamitra Dewata Persada 2.906.342.743 0 1.696.342.743 2.906.342.743
11 D’ Universal Art 3.473.942.431 3.071.667.200 3.473.942.431 2.662.361.522
12 CV. Danira Design 55.400.000 15.840.000 55.400.000 55.400.000
13 Santoso 20.000.000 20.000.000 20.000.000 TIDAK ADA
14 I Wayan Tinggal Yogi 16.000.000 16.000.000 16.000.000 TIDAK ADA
15 Ni Ketut Wartini 25.000.000 25.000.000 25.000.000 TIDAK ADA
16 Wenny Soedigwan 1.050.000.000 1.050.000.000 0 0
17 King Yuwono 3.000.000.000 3.000.000.000 0 0
18 Trisna Wijaya 3.000.000.000 3.000.000.000 0 0
19 Swandayannie A Surya 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0
20 Vidi Handayani Handoko 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0
21 August Vino Handoko 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0
22 Alfonsus W Surya 5.022.052.358 0 4.413.318.739 5.022.052.358
TOTAL 44.192.246.181 86.164.394.900 94.988.462.598
11.611.000.000 1.215.253.550 1.215.253.550

Perbuatan Kurator dan Majelis Hakim pada Kepailitan dan Proses
Renvoii Procedure ( diagram dibawah menunjukkan perbandingan besarnya asset Debitur yg di
PAILITkan dan kewajiban sebenarnya ,Dengan Rancangan Jahat Kurator dan Kelompoknya mengambil alih
keseluruhan Asset)
Mark Up Nilai
Piutang
menyebabkan Sulit
adanya
Perdamaian.
Hutang Debitur Real

• PT.DRI (Hotel Aston Benoa),Yang menjadi Kurator Utama adalah SH dan Nasrullah Nawawi.Herry Subagio.Aset Hotel
dengan Nilai pasar Rp.1,4 Triliun dilelang di bawah tangan Rp.182 Milyar,dan pemenang Lelang hanya bayar Rp.2 Milyar
dan sisanya dapat Hutang dr Bank Mandiri Rp.180 Milyar.(aset Rp.1,4 Triliun di rampas dengan modal hanya uang Rp.2
Milyar)

PERJALANAN SERTIFIKASI

PERJALANAN JAMINAN

CURAHAN KEGALAUAN HATI ANAK BANGSA 49
KORBAN MAFIA PAILIT

P0SISI 104 SHM SRS (SERTIFIKAT STRATA TITLE)
Thn 2007 PT.DAB
ajukan kredit K.I BNI
Rp16 M jaminan SHGB
L 6.040 M2 nilai Rp
17,5 M 2008 ajukan
KMK Rp 30 M jaminan
tnh dan Bangunan nilai
Rp 30 M,-
Catatan:
-Kewjiban PT.DAB pd BNI pembayaran pokok dan bunga
-Terjadinya pelanggaran thdp UU kepailitan No.37/2004
psl 36 ayat (1), psl 49 ayat (3), psl 50 ayat(1) olh Kurator.
-Pembyran unit mel rek giro dan rek.escrow PT.DAB DAP
-Kurator saat ktm bbrp pemilik minta dok utk haknya akan
dikembalikan uang /dibeli dan laporkan sdr Handoko .
Permhnan pemcahan
Sertifikat induk SHGB
Dari DAB ke BNI thn’08
Srt tgl 13 Nov 2008.
BNI setuju pinjam sertfk
dgn Srt No.DPM/2.1 /
359/R, tgl 18 Nov 2008
syarat :
1. Utk pecah sertifikat
strata title.
2. Melalui Notaris rek BNI
notaris buat cover
Note (CN) mmuat klausul
- Tanggung jwb urus
pemecahan sertifikat.
- Sertifikat tdk diberi pd
pihak 3 utamanya pe
mlk sertfk kecuali BPN.
- Langsung bebani HT
sebesar jml HT yg tlh
dibebani pd sertifkt
seblmnya.
3. Utk menjembatani
maka diikat SKMHT
mel Not rek BNI.
4. Sgr serahkan pd BNI
diikat kembali dgn
nilai sama dgn ikatan
semula
Hasil appraisal Yg ditunjuk
BNI Perkiraan hrg likwidasi:
1.Sertifikat asli 193 nilai Rp .
100.928. 360.650,-
2.Yg mungkin sdh terjual/blm
dipsg HT 103 stfk nilai Rp
50.251.237.319,-
3.Yg mungkin blm terjual/dpt
dipsg HT
Rp. 50.677.123..331.-
4.Yg tlh terjual 81 sertfk (reali
sasi)
Perkiraan harga pasar:
1.Sertifikat asli 193 nilai Rp .
123.090.012.650,-
2.Yg mungkin sdh terjual/blm
dipsg HT 103 stfk nilai Rp
61.452.930.035,-
3.Yg mungkin blm terjual/dpt
dipsg HT nilai RP 61.637.
082.615,-
4.Yg tlh terjual 81 sertfk (real
isasi).
Pd tgl 15 Apr 2011 BNI
krm Srt ke Notaris Anom
Hal : ikat HT an.PT.DAB
-Lakukan HT peringkat 1
scr parsial SHMRS sebsr
Rp 47.406.140.000,-
-utk jamin hutang PT.DAB
Rp 43.661.560.353,-
-sesuai PK No.2007028,
tgl 6-6-07 sebsr Rp 16 M
persetujuan perubah
an perjanjian kredit(P3K)
No.(3) 2008.003 tgl.......
sebsr Rp 30 M,-
-89 Unit Ekiv Rp 47.406.140
.000,-.
BNI keluarkan Daftar 89 unit
yg diikat HT dan dikirim kpd
PT.DAB dari sdr ACTA Pd tgl
12 mei 2011.
LANJUT…

Tgl 7 Mei 2011 ttd SKMHT
No.106/2011 antara Han
doko (PT.DAB) WARDAH
(PT.BNI) yaitu memberikan
kuasa 89 HT Ntrs IG PUTU A
• Membebankan HT meliputi
beri keterangan serta serah surat
2 yg diminta dan ttd APHT srt
2 lainnya.
• Dlm hal Obyk HT dipecah
sehingga HT bebani bbrp
hak atas tnh, Debitor dpt
mlakukan Pelunasan utang yg
dijamin HT dgn cara angsuran yg
bsrnya sama dgn nilai msg2 hak
atas tnh yg mrupakan bgn dr
0byk HT yg akan dibebaskan
dr HT tsb, HT bebani sisa Obyk
utk jamin sisa utang.
• Kuasa tdk dpt ditarik lagi tdk
berakhir krn sbb apapun kcuali
krn dibuat APHT.
Tgl 21 Mei 2011 sdri Wardah
ttd APHT No.117/2011 dino
taris IG Putu Anom Kerti:
• Penerima HT setelah didaftar di
BPN akan bertindak sbgPemegang
HT.
• Utk jaminan pelunasan utang
debitor sejml Rp 43.661.560.353
smp sejml nilai tanggungan sebsr
Rp.47.406.140.000,- HT peringkat I
atas Obyek berupa 89 hak atas tnh
Rumah susun.
• Dlm hal Obyk HT dipecah
sehingga HT bebani bbrp hak atas
tnh debitor dpt mlakukan
Pelunasan utang yg dijamin HT dgn
cara angsuran yg bsrnya sama dgn
nilai msg2 hak atas tnh yg
merupakan bgn dr 0byk
HT yg akan dibebaskan dr
HT tsb, shg kemudian HT itu hnya
membebani sisa Obyek utk jamin
sisa utang.(Psl 2 APHT)
Pd tgl 7 Juni 2011
terbit Sertifikat
HTNo.2726/2011 dr
Kantor Pertanahan
Badung yg dittd
olehTri Nugraha S.H
• HT diberikan utk
menjamin peluna
san piutang hing
ga sejmlh Rp 47.
406.140.000,-
• Obyek HT 89 unit
sesuai yg tercan
tum dalam akta
HT yg dibuat dan
dihadapan PPAT.

PRESENTATION
PT DWIMAS ANDALAN BALI
TERHADAP KEBIJAKKAN PT.BNI YANG MEMBINASAKAN.
Oleh : HANDOKO BKR
7 Juni 2012

Presentation
PT DWIMAS ANDALAN BALI
Perjalanan Kredit PT
Dwimas Andalan Bali
Cuplikan Perjanjian
Kredit KMK Konstruksi
Proses WHY(?)
Tunggakan PT. Dwimas
Andalan Bali
Perjalanan Sertifikasi
Perjalanan Jaminan
Daily Bank BNI Escrow Report. (IDR) Dari
2007 s/d 2011
Posisi 104 Sertifikat Strata Title
193 Nama Pemilik
Proses KEPAILITAN PT Dwimas
Andalan Bali
Perjalanan Jaminan

Perjalanan Kredit PT Dwimas Andalan Bali.
06 Juni 2007
PT. Dwimas Andalan Bali (PT DAB)
•Kredit KI Rp. 16.M untuk Pembangunan Hotel investasi
tower Tulip ( 80 unit ) Tower Lobby.
Jaminan:
¾Tanah SHGB 6.040 m²
¾Tahap pertama Rp 35.1 M (cost project).
¾Diikat HT I - Rp 17.500 juta.
¾Adapun sharing-nya adalah sbb:
Uang sendiri RP.19.191.252.050 ( 54,5 % )
Kredit Investasi RP.16.000.000.000 ( 45,5 % )
Total Project Cost

CONTOH :
Cost Project Rp. 35,1 M : 80 UNIT = Rp. 437.500.000/unit
Rp.437.500.000 X 54,5 % = Rp. 238.437.500 (self financing) dari harga cost projek
Rp.437.500.000 X 45,5 % = Rp. 199.062.500 (Bank financing)dr cost project.
Persentasi dari Harga Jual :
Harga JUAL I : Rp.199.000.000 : Rp.800.000.000 = 24,8 % persentase dari harga jual.
(seharusnya persentase utk BNI berdasarkan Cost Project = 45,5 %).
Harga JUAL II : Rp.199.000.000 : Rp.1.100.000.000 = 18,0 % persentase dari harga jual.
Harga JUAL III : Rp.199.000.000 : Rp.1.300.000.000 = 15,3 % persentase dari harga jual.

04 Februari 2008
PT. Dwimas Andalan Bali (PT DAB)
• Kredit KMK Konstruksi Rp. 30 M untuk tambahan modal.
• Tower Tulip Tower lobby mencapai progres 77%,
• Tower Hisbiscus (35%)
• Tower Orchid proses konstruksi. 2 tower ini yang dibiayai.
Jaminan:
• Rencana tahap II Rp 52.554 M.
• HT II Rp 30 M..
Adapun sharing-nya adalah sbb:
Self Financing Rp. 22.554.139.145,- (42,9%)
KMK Konstruksi Rp. 30.000.000.000,- (57,1%)

Dengan fasilitas kredit tersebut maka penarikan/pencairan beserta
pembayaran kembali menggunakan sharing sbb (sesuai Surat Keputusan
Kredit) :
SKIM TULIP HIBISCUS ORCHID
Penarikan / Pencairan
45,5% dari progress
57,1% dari progress
kredit
proyek.
proyek.
57,1% dari progress
proyek.
Penarikan Sertifikat /
Pelunasan
45,5% dari penjualan
unit (sesuai PPJB).
unit (sesuai PPJB).
unit (sesuai PPJB).
23 Februari 2009
• KMK konstruksi tambahan Rp. 12 M
• KMK operasional Rp. 3 M
• Direkomendasikan UMN untuk dibuat PAK ( RESTRUCTURE KI )
• Fasilitas ini tidak jadi diambil karena persyaratan yang dirasa berat oleh PT
DAB dan juga PT DAB mendapat tambahan investasi dari pihak ketiga yg
telah di setujui BNI.

Cuplikan Perjanjian Kredit KMK Konstruksi
• SKK No. 025/DAB-SK/II/09. SKK pada Pasal A.MKM KONSTRUKSI ayat
12 sub K. ini tidak jadi direalisasikan oleh BNI namun Klausal yg ada
didalamnya di pakai BNI untuk alasan melakukan penjualan 104 unit.

Proses Tunggakan PT. Dwimas Andalan Bali
10 Agustus 2010
•Turun ke golongan II, karena menunggak angsuran bunga 1 bulan. Periode PT DAB di golongan II cukup lama
hal ini dikarenakan setoran untuk angsuran bunga tidak pernah penuh setiap bulannya. (tidak pernah ada surat
dr pihak BNI mengenai adanya TURUN ke GOL II ,dan Pihak PT DAB merasa hal ini tidak mungkin karena di
ESCROW account PT DAB yg dikuasai operasionalnya oleh pejabat BNI pada saat itu masih memiliki saldo
yang POSITRIF tiap bulannya.
25 April 2011
•Fasilitas maksimum KMK diturunkan menjadi sesuai dengan posisi outstanding.(yang benar adalah fasilitas
kredit KMK projek yang seharusnya sd Maret 2012 ,Kredit Investasi berlaku sd 2016 ,dihentikan sepihak oleh
pejabat BNI saat itui ibu Wardah melalui surat peringatan dan TTD yg cacat hukum /saat penandatangannya di
berlakuykan penanggalan mundur,)
30 April 2011
•Turun ke golongan III, karena menunggak angsuran pokok 1x dan bunga 3bulan.. Selanjutnya tunggakan tidak
dapat diselesaikan secara penuh oleh debitur pada bulan-bulan berikutnya mengakibatkan kondisi debitur
makin turun golongan.Turun ke Golongan IV pada bulan berikutnya, karena menunggak angsuran pokok 2x
dan bunga 4 bulan.
Mei 2011
•Tidak seharusnya masuk di Kredit bermasalah dengan adanya pemaksaan sepihak pihak BNI kepada
PT.DAB untuk tidak melanjutkan fasilitas kredit sehingga dalam jangka yang pendek harus sediakan dana 44
Milyar.
•Juni 2011
•Diketahui adanya tuntutan Kepailitan kepada PT.DAB oleh PT KIM dan BNI turut serta sebagai pemohon
yang ikut me-Pailit kan PT.DAB.

Sistem Hukum Nasional
• Sistem Hukum Nasional
1.Sistem Hukum Perdata (Civil Law System)
2.Sistem Hukum Pidana(Criminal Justice
System)
3.Sistem Hukum Tata Negara (Administrative
Law)
CURAHAN KEGALAUAN HATI ANAK BANGSA 60
KORBAN MAFIA PAILIT

.
• .
™ Sistem Hukum Perdata
1. Sistem Hukum keluarga.
2. Sistem Hukum Benda.
3. Sistem Hukum Perikatan:
A. Perikatan karena Perjanjian:
i. Keabsahan Perjanjian:
a) Tipu
b) Ancaman
c) Penyalahgunaan Keadaan
ii. Pemenuhan Perjanjian:
a) Wanprestasi
b) Perbuatan Melanggar Hukum
c) Force Mayeure.
iii. Pelaksanaan Perjanjian:
a) Perbuatan Melanggar Hukum
b) Force Mayeure.
B. Perikatan karena Undang-Undang:
i. Perbuatan Melanggar Hukum
61

KORBAN_MAFIA

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to KORBAN_MAFIA

Similar to KORBAN_MAFIA (20)

KORBAN_MAFIA