Bentuk negara dan pemerintahan memiliki berbagai teori menurut para ahli. Ada tiga bentuk negara utama yaitu monarki, republik, dan autoritarian fuhrerstaat. Bentuk pemerintahan terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudisial. Negara dapat bersusun tunggal atau jamak, seperti kesatuan atau federasi.
Negara dan konstitusi membahas tentang pengertian negara, unsur pembentukan negara, asal mula terbentuknya negara, tujuan dan fungsi negara, pengertian konstitusi dan konstitusionalisme, serta isi dan perubahan Konstitusi NKRI. Warga negara perlu memahami dan bertindak sesuai konstitusi serta berfikir kritis untuk kemajuan bangsa.
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesiaSyaiful Ahdan
Bab ini menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui berbagai peristiwa penting. Pancasila mulai diusulkan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1945 dan kemudian disepakati sebagai dasar negara melalui sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Proses ini mengalami berbagai tantangan namun berhasil membentuk ideologi yang menjadi identitas bangsa Indonesia.
Bentuk negara dan pemerintahan memiliki berbagai teori menurut para ahli. Ada tiga bentuk negara utama yaitu monarki, republik, dan autoritarian fuhrerstaat. Bentuk pemerintahan terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudisial. Negara dapat bersusun tunggal atau jamak, seperti kesatuan atau federasi.
Negara dan konstitusi membahas tentang pengertian negara, unsur pembentukan negara, asal mula terbentuknya negara, tujuan dan fungsi negara, pengertian konstitusi dan konstitusionalisme, serta isi dan perubahan Konstitusi NKRI. Warga negara perlu memahami dan bertindak sesuai konstitusi serta berfikir kritis untuk kemajuan bangsa.
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesiaSyaiful Ahdan
Bab ini menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui berbagai peristiwa penting. Pancasila mulai diusulkan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1945 dan kemudian disepakati sebagai dasar negara melalui sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Proses ini mengalami berbagai tantangan namun berhasil membentuk ideologi yang menjadi identitas bangsa Indonesia.
Globalisasi membawa tantangan bagi ketahanan nasional Indonesia. Untuk meningkatkan ketahanan, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, pengaturan ruang wilayah dan sumber daya alam, serta pemahaman akan budaya dan identitas nasional berdasarkan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki hak untuk menghukum, mencetak uang, dan memungut pajak, sementara warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta taat terhadap hukum. Dokumen juga membah
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian Negara dan Konstitusi. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan atas sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dengan pemerintahan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara yang bersumber dari dasar negara. Dokumen ini juga membahas hubungan antara Negara dan Konstitusi serta unsur-
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.
Dokumen tersebut merangkum konsep otonomi daerah, dasar hukum, tujuan, asas, prinsip, pembagian kewenangan, pelaksanaan, dan dampaknya di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut membahas tentang konsep otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kewarganegaraan, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan sosiologis serta formil dan materil, hakikat, tujuan, standar isi, ruang lingkup, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi pengembangan kepribadian.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep etika Pancasila dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, sumber-sumber historis, sosiologis dan politik tentang Pancasila, serta argumen mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dokumen tersebut juga menjelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
Kesadaran berbangsa dan bernegara warga negara Indonesia di era globalisasi mengalami penurunan. Hal ini ditandai dengan sering terjadinya konflik horizontal antar warga, perilaku yang melanggar hukum seperti korupsi, dan isu disintegrasi bangsa di beberapa daerah. Untuk itu diperlukan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pemahaman Wawasan Nusantara.
Sistem Ketatanegaraan Indonesiamelingkup Bentuk Negara adalah Kesatuan, Bentuk Pemerintahan adalah Republik, Sistem Pemerintahan adalah Presidensial, Sistem Politik adalah Demokrasi atau kedaulatan rakyat
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar ilmu pemerintahan yang mencakup genealogi ilmu pemerintahan, unsur-unsur negara, pemerintah dan pemerintahan, serta klasifikasi ilmu pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengamankan hak-hak warga negara sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan penegakan hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi dengan efektif. Beberapa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat berperan penting dalam menjamin terwujudny
Konstitusi Amerika Serikat dirangkai pada tahun 1787 untuk menggantikan Articles of Confederation yang lebih lemah. Konstitusi ini membentuk federasi negara-negara berdaulat dengan pemerintah federal yang kuat. Konstitusi ini menjadi hukum tertinggi di Amerika Serikat dan telah diamandemen sebanyak 27 kali.
Makalah ini membahas tentang konstitusi dan negara di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa negara adalah organisasi yang mengatur masyarakat di suatu wilayah, sedangkan konstitusi adalah peraturan yang mengatur tata negara. Konstitusi Indonesia adalah UUD 1945 yang menganut sistem pemerintahan campuran antara presidensial dan parlementer. Hubungan antara negara dan konstitusi sangat erat dimana konstitusi lahir untuk merealisasikan dasar negara.
Globalisasi membawa tantangan bagi ketahanan nasional Indonesia. Untuk meningkatkan ketahanan, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, pengaturan ruang wilayah dan sumber daya alam, serta pemahaman akan budaya dan identitas nasional berdasarkan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki hak untuk menghukum, mencetak uang, dan memungut pajak, sementara warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta taat terhadap hukum. Dokumen juga membah
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian Negara dan Konstitusi. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan atas sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dengan pemerintahan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara yang bersumber dari dasar negara. Dokumen ini juga membahas hubungan antara Negara dan Konstitusi serta unsur-
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.
Dokumen tersebut merangkum konsep otonomi daerah, dasar hukum, tujuan, asas, prinsip, pembagian kewenangan, pelaksanaan, dan dampaknya di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut membahas tentang konsep otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kewarganegaraan, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan sosiologis serta formil dan materil, hakikat, tujuan, standar isi, ruang lingkup, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi pengembangan kepribadian.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep etika Pancasila dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, sumber-sumber historis, sosiologis dan politik tentang Pancasila, serta argumen mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dokumen tersebut juga menjelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
Kesadaran berbangsa dan bernegara warga negara Indonesia di era globalisasi mengalami penurunan. Hal ini ditandai dengan sering terjadinya konflik horizontal antar warga, perilaku yang melanggar hukum seperti korupsi, dan isu disintegrasi bangsa di beberapa daerah. Untuk itu diperlukan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pemahaman Wawasan Nusantara.
Sistem Ketatanegaraan Indonesiamelingkup Bentuk Negara adalah Kesatuan, Bentuk Pemerintahan adalah Republik, Sistem Pemerintahan adalah Presidensial, Sistem Politik adalah Demokrasi atau kedaulatan rakyat
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar ilmu pemerintahan yang mencakup genealogi ilmu pemerintahan, unsur-unsur negara, pemerintah dan pemerintahan, serta klasifikasi ilmu pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengamankan hak-hak warga negara sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan penegakan hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi dengan efektif. Beberapa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat berperan penting dalam menjamin terwujudny
Konstitusi Amerika Serikat dirangkai pada tahun 1787 untuk menggantikan Articles of Confederation yang lebih lemah. Konstitusi ini membentuk federasi negara-negara berdaulat dengan pemerintah federal yang kuat. Konstitusi ini menjadi hukum tertinggi di Amerika Serikat dan telah diamandemen sebanyak 27 kali.
Makalah ini membahas tentang konstitusi dan negara di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa negara adalah organisasi yang mengatur masyarakat di suatu wilayah, sedangkan konstitusi adalah peraturan yang mengatur tata negara. Konstitusi Indonesia adalah UUD 1945 yang menganut sistem pemerintahan campuran antara presidensial dan parlementer. Hubungan antara negara dan konstitusi sangat erat dimana konstitusi lahir untuk merealisasikan dasar negara.
The Criterion Collection is a video distribution company founded in 1984 that sells important classic and contemporary films. It was originally a division of the Voyager Company but became independent after Voyager dissolved in 1997. The Criterion Collection is known for its high-quality restorations and releases of films by masters like Godard, Kurosawa, and Hitchcock on formats including Laserdisc, DVD, and Blu-Ray. It also values innovation through early adoption of new technologies, strong customer loyalty, and social responsibility.
The Canara Mortgage Loan is available to customers with satisfactory dealings at the bank or well-introduced new customers who are credit worthy. Loans of up to 50% of the property value can be borrowed for up to 60 months via EMIs, with the property serving as equitable mortgage security. Personal guarantees from individuals of adequate net worth may also be required but are sometimes waived. Processing charges are 0.5% of the loan amount and applicants must provide documents including application forms, property documents, income proofs, tax documents, and financial statements if needed.
Dokumen tersebut membahas tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ia menjelaskan bahwa mencari ilmu adalah wajib bagi umat Islam karena ilmu meliputi bidang agama, sains, sosial dan teknologi. Ilmu merupakan anugerah Allah SWT yang harus diaplikasikan sesuai sumbernya. Islam selalu memotivasi umatnya untuk terus menambah ilmu.
This document discusses why non-profits should choose Drupal for their websites and digital needs. It provides 7 stories of non-profits that have used Drupal successfully. The stories show how Drupal allowed organizations to build complex learning management systems, event sites quickly, and applications. Drupal also enabled sites for streaming audio, connecting to other systems through APIs, and presenting complex data intuitively. Overall, the document argues that Drupal aligns with non-profit values through its open source nature and ability to transform digital operations for non-profits of all sizes in a cost-effective manner.
The document discusses key programs of AIESEC including the Management Experience Program (MEP), Global Community Development Program (GCDP), and Global Internship Program (GIP). It provides details on the structure of AIESEC in SMU and defines common AIESEC acronyms. The MEP and GCDP programs are described as voluntary leadership development opportunities for youths aged 18-30 through practical experience, coaching, and training. The document also outlines when MEP and GCDP programs typically take place.
Dokumen tersebut membahas reproduksi bakteri melalui empat cara yaitu generatif (rekombinasi DNA) yang terdiri dari transformasi, transduksi, dan konjugasi serta vegetatif melalui pembelahan biner. Reproduksi bakteri bertujuan untuk melestarikan jenis agar tidak punah.
1. Thermal Energy International provides energy efficiency solutions to reduce fuel usage and carbon emissions for industrial and institutional customers. They have proprietary heat recovery technologies that can achieve high rates of return.
2. The global market for energy efficiency solutions is large and growing due to increasing focus on reducing emissions and energy costs. Thermal Energy's solutions have proven effective across sectors like food and beverage, pulp and paper, and chemicals.
3. Thermal Energy has achieved significant quarterly and year-to-date revenue growth through repeat business and sales in new markets and sectors. They are positioned for continued expansion globally and in key markets.
This document provides a summary of 20 different free digital tools for teachers, including Evernote for note-taking, Photosynth for sharing 360 photos, Hootsuite for managing social media accounts, and Socrative for student response systems. It also lists tools for creating QR codes, sending reminders by text, bookmarking websites, annotating videos, creating flashcards, and more. Many of these free online tools can be used in the classroom for projects, discussions, note-taking, and going paperless.
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang didasarkan pada semangat perjuangan kemerdekaan dan Pancasila
2. Kompetensi yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan seperti beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan berperilaku sebagai warga negara yang baik
3. Pemahaman tentang negara, bangsa, demokrasi, hak dan kewajiban warga
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah negara dan pengertian negara. Terdapat beberapa bab yang membahas mengenai pengertian negara, teori-teori terjadinya negara, unsur-unsur negara, bentuk dan sistem pemerintahan negara, serta proses terbentuknya NKRI.
Dokumen ini membahas konsep negara dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terdapat beberapa teori terbentuknya negara seperti teori ketuhanan, kekuatan, dan perjanjian masyarakat. Proses bangsa Indonesia menjadi negara kesatuan melalui Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan. Unsur-unsur negara antara lain rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan negara lain. Tujuan negara Indonesia ad
Teks tersebut membahas tentang unsur-unsur negara dan fungsi negara menurut beberapa pandangan. Unsur-unsur negara secara klasik terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat, sementara fungsi negara antara lain meliputi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif."
Ini berisi file Word yang membahas alasan mengapa sebagai peserta kuliah ilmu negara perlu membahas unsur dan fungsi negara dan bagaimana manfaatnya.
Note : Koreksi untuk alasan dan manfaat.
Dengan mengertahui bagaimana pembagian organisasi negara maka kita bisa mewujudkan negara yang semestinya.
Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Ilmu Negara di Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 2013
Fakultas Hukum
Mohon maaf,tulisan ini bersifat kesubjektifan penulis :)
Selamat membaca semoga bermanfaat.
Tugas makalah ( hakikat bangsa dan negara)Aziza Zea
Negara terbentuk karena adanya perjanjian antara individu untuk mencapai kepentingan bersama dan mengatur kehidupan bersama. Teori-teori pembentukan negara menurut para ahli antara lain teori perjanjian, penaklukan, dan kekuasaan. Negara memiliki kedaulatan yang permanen, asli, dan bulat.
1. Dokumen menjelaskan periode-periode pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.
2. Pada Orde Lama diterbitkan UU Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat untuk menghadapi ancaman dalam dan luar.
3. Orde Baru menghadapi tantangan non-fisik, sementara Reformasi mengeluarkan UU Pendidikan Nasional untuk menghadapi tantangan globalisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan manusia yang berkediaman di wilayah tertentu yang memiliki unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Konstitusi didefinisikan sebagai aturan pokok dasar negara yang membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi HAM. Konstitusi Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membandingkan demokrasi di Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya sejarah dan ciri-cirinya.
2. Demokrasi Indonesia lebih mengedepankan musyawarah sedangkan Amerika Serikat lebih mengedepankan individualisme.
3. Terdapat perbedaan positif dan negatif dari penerapan demokrasi di kedua negara.
Rangkuman dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk kelas X semester 1 tentang materi Negara Kesatuan Republik Indonesia. RPP tersebut memuat kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran tentang pengertian negara kesatuan, tujuan negara kesatuan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rangkuman dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk kelas X semester 1 tentang materi Negara Kesatuan Republik Indonesia. RPP tersebut memuat kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran tentang pengertian negara kesatuan, tujuan negara kesatuan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. NEGARA DAN KONSTITUSI
I. PENDAHULUAN
Secara umum negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak
dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena konstitusi merupakan
hukum dasar suatu negara. Penyelenggaraan bernegara Indonesia juga
didasarkan pada suatu konstitusi. Hal ini dapat dicermati dalam pembukaan
UUD 1945 pada alenia keempat.
Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas mengenai pengertian
negara, unsur-unsur negara, teori terbentuknya negara, bentuk-bentuk negara,
tujuan dibentuknya negara, fungsi negara, sifat-sifat negara, cita-cita, tujuan,
dan visi negara Indonesia, pengertian konstitusi, klasifikasi konstitusi,
kedudukan konstitusi, dan isi, tujuan, dan fungsi konstitusi.
II. RUMUSAN MASALAH
A. Apa pengertian negara?
B. Apa saja unsur-unsur negara?
C. Apa saja teori terbentuknya negara?
D. Apa saja bentuk-bentuk negara?
E. Apa tujuan dibentuknya negara?
F. Apa saja fungsi negara?
G. Apa saja sifat-sifat negara?
H. Apa cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia?
I. Apa pengertian konstitusi?
J. Apa saja klasifikasi konstitusi?
K. Apa kedudukan konstitusi?
L. Apa isi, tujuan, dan fungsi konstitusi?
1
2. III. PEMBAHASAN
A. Pengertian Negara
Negara berasal dari kata state (Inggris), staat (Belanda), etat
(Prancis). Kata-kata tersebut berasal dari bahasa latin yaitu status atau
statum yang berarti keadaan yang tegak dan tetap1. Negara diartikan
sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan
tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat serta kelompok sosial yang
menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah
lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik,
berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya2.
Berikut beberapa pengertian Negara menurut para ahli:
1. Menurut John Locke (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778) dalam
buku Ilmu Negara (1993), negara adalah suatu badan atau organisasi
hasil dari perjanjian masyarakat.3
2. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang
mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah
dalam suatu wilayah.4
3. Menurut Roger F. Solta, negara adalah alat atau wewenang yang
mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama
masyarakat.
4. Menurut Mac Iver, negara adalah asosiasi yang menjalankan
penertiban di dalam masyarakat dalam suatu wilayah dengan
berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah
dengan diberikan kekuasaan memaksa.
Dalam disimpulkan bahwa negara adalah suatu organisasi yang
memiliki kekuasaan untuk mengatur suatu wilayah.
1
Srijanti, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009,
cet. Ke-1, h. 4.
2
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, h.
777.
3
Srijanti, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa,h. 4.
4
Ubaidillah,dkk, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, h.
48.
2
3. B. Unsur-unsur negara
Suatu negara harus memiliki unsur-unsur pembentuknya. Unsurunsur tersebut ada dua macam yaitu:
1. Unsur Konstitutif
a) Rakyat
Rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh
rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah.
b) Wilayah
Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena
suatu negara harus memiliki batas teritorial yang jelas. Negara
harus memiliki batas yang jelas yang mencakup darat, laut dan
udara di atasnya.
c) Pemerintah
Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas
memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama
didirikannya suatu negara. Sistem pemerintahan terbagi menjadi
dua bentuk,5 antara lain:
1) Sistem pemerintahan presidensil
Negara
yang
menganut
sistem
pemerintahan
presindensil biasanya berbentuk republik dengan presiden
sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.
2) Sistem pemerintahan parlementer
Negara
dengan
sistem
pemerintahan
parlementer
dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih dari
parlemen partai yang memiliki kursi terbanyak. Kepala
pemerintahan tidak ikut campur dalam urusan pembentukan
pemerintahan.
2. Unsur deklaratif
5
A. Ubaedillah, dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani., (Jakarta: ICCE
UIN Syarif Hidayatullah, 2007), cet. ke-3, h. 27-29.
3
4. Unsur deklaratif suatu negara adalah unsur yang tidak bersifat
mutlak. Yang termasuk unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara
lain, baik pengakuan de facto maupun de jure.Pengakuan de facto
adalah pengakuan atas adanya negara, yakni fakta bahwa suatu
masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur pokok negara6.
Sedangkan pengakuan de jure yakni suatu negara mendapatkan hak
dan kewajibannya untuk bertindak dan diberlakukan sebagai suatu
negara yang berdaulat penuh di antara negara-negara lain.
C. Teori Terbentuknya Negara
Ada tiga teori terbentuknya negara. Teori-teori tersebut antara
lain7:
1. Teori kontrak sosial
Teori kontrak sosial beranggapan bahwa terbentuknya negara
didasarkan pada perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial
masyarakat Barat. Tokohnya antara lain Thomas Hobbes (1588-1679),
John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778).
2. Teori ketuhanan
Teori ketuhanan dikenal dengan doktrin teokratis. Teori ini
beranggapan bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja berasal
dari Tuhan serta raja dan keluarganya adalah keturunan Dewa.
3. Teori kekuatan
Teori kekuatan beranggapan bahwa suatu negara terbentuk karena
adanya dominasi negara yang kuat, melalui penjajahan. Yang
dimaksud melalui penjajahan adalah bahwa terbentuknya negara
karena pertarungan kekuatan dimana sang pemenang memiliki
kekuatan untuk membentuk sebuah negara.
D. Bentuk-bentuk Negara dan Pemerintahan
6
Wilayah, rakyat dan pemerintahan.
A. Ubaedillah, dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE
UIN Syarif Hidayatullah, 2007, cet. ke-3, hlm. 30-33.
7
4
5. 1. Bentuk-bentuk Negara
Secara umum, negara terbagi menjadi dua bentuk8, yaitu:
a. Negara kesatuan
Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka, dan
berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan
mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan terbagi menjadi dua
sistem pemerintahan, yaitu:
1) Negara
kesatuan
dengan
sistem
sentralisasi;
sistem
pemerintahan yang dipimpin langsung oleh pemerintah pusat.
2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi; dalam sistem ini
kepala daerah diberi kesempatan untuk mengatur urusan
pemerintahan di wilayahnya sendiri.
Indonesia merupakan salah satu contoh negara kesatuan.
b. Negara serikat
Negara serikat merupakan gabungan dari beberapa negara
bagian. Misalnya: Amerika Serikat, Australia, Kanada, India,
Swiss, dll.
2. Bentuk-bentuk Pemerintahan
Ada tiga macam bentuk pemerintahan, antara lain:
a. Monarki; ialah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja.
Seperti:
Inggris,
Swedia,
Denmark,
Belanda,
Norwegia,
Luxemburg, dan Jepang.
b. Oligarki; ialah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang
yang berkuasa dari kelompok tertentu.
c. Demokrasi; ialah bentuk pemerintahan yang bersandar pada
kedaultan rakyat. Misalnya Negara Indonesia.
E. Tujuan Negara
8
A. Ubaedillah, dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE
UIN Syarif Hidayatullah, 2007, cet. ke-3, h. 34-35.
5
6. Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang
yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati
bersama. Tujuan negara dapat bermacam-macam, yaitu9:
1.
Bertujuan untuk memperluas kekuasaan.
2.
Bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.
3.
Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.
Menurut pandangan beberapa ahli, tujuan negara adalah sebagai
10
berikut :
1. Plato
Menurut Plato, tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia
perseorangan (individu) dan makhluk sosial.
2. Roger H. Soltau
Menurutnya,
tujuan
negara
adalah
memungkinkan
rakyatnya
berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.
3. Harold J. Laski
Tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat
mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.
4. Thomas Aquinas dan Agustino
Tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan
aman dan tenteram dengan taat kepada pemimpin negara dan di bawah
pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaan hanyalah
berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.
5. Ibnu Arabi11
Tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya
dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak
asing.
6. Ibnu Khaldun
9
Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM,
Masyarakat Madani, Jakarta: TIM ICCE-UIN Jakarta, 2007, h. 25.
10
Winarno, S.Pd., M.Si., Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di
Perguruan Tinggi, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008, h. 41.
11
Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM,
Masyarakat Madani, Jakarta: TIM ICCE-UIN Jakarta, 2007, h. 26.
6
7. Tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan
dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.
F. Fungsi Negara
Fungsi negara merupakan gambaran dari sebuah negara untuk
mencapai tujuan negaranya. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas
suatu negara yang harus dilaksanakan.
Fungsi negara menurut para ahli12, antara lain: John Locke ada 3
yaitu fungsi legislatif (untuk membuat peraturan), fungsi eksekutif (untuk
melaksanakan peraturan), dan fungsi federatif (untuk mengurusi urusan
luar negeri dan urusan perang serta damai). Sedangakan menurut
Montesquieu fungsi negara adalah fungsi legislatif (membuat undangundang), fungsi eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan fungsi
yudikatif (untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati atau disebut
fungsi mengadili). Di Indonesia menganut fungsi dari Montesquieu yang
populer dengan nama Trias Politika.
Selain fungsi di atas, ada juga fungsi minimum yang mutlak perlu
yaitu13:
1. Melaksanakan ketertiban (law and order); untuk mencapai tujuan
bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka
negara harus melaksanakan penertiban. Dan dapat dikatakan bahwa
negara bertindak sebagai stabilitator.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini,
fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru.
Pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk
melaksanakan pembangunan di segala bidang.
3. Pertahanan; hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan
dari luar. Untuk ini dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
12
Winarno, S.Pd., M.Si., Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di
Perguruan Tinggi, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008, h. 39-40.
13
Ubaidillah, dkk.Pendidikaan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani,
Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, h. 55.
7
8. 4. Menegakkan keadilan; hal ini dilaksanakan melalui badan-badan
keadilan.
G. Sifat-sifat Negara
Negara memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat tersebut antara lain14:
1. Sifat memaksa; sifat ini harus ada agar perundang-undangan ditaati
oleh seluruh warga Negara, dengan demikian timbulnya anarkisme
dapat dicegah. Sifat memaksa disini berarti memiliki kekuasaan untuk
memakai kekerasan fisik secara legal.
2. Sifat monopoli; Negara mempunyai hak monopoli dalam menetapkan
tujuan bersama dari masyarakat.
3. Sifat mencakup semua (totalitas); semua hal tanpa terkecuali,
mencakup kewenangan negara. Misalnya
peraturan perundang-
udangan seperti kewajiban membayar pajak berlaku untuk semua
orang tanpa terkecuali.
H. Cita-cita, Tujuan, dan Visi Negara Indonesia
1. Cita-cita
Bangsa indonesia mempunyai cita-cita untuk mewujudkan
negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atau negara
Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai
dengan amanat dalam Alenia II Pembukaan UUD 1945, yaitu negara
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.
2. Tujuan
Dalam konteks negara Indonesia sendiri, tujuan dari negara ini
sudah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD)
1945, yaitu: “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah
14
darah
Indonesia,
memajukan
A. Ubaedillah,dkk, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, h. 49.
8
kesejahteraan
umum,
9. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.”
Penjabaran selanjutnya tentang tujuan negara Indonesia
terdapat dalam tujuan pembangunan nasional Indonesia.Dalam GBHN
1999-2004
Tap
MPR
No.
IV/MPR/1999
disebutkan
bahwa
penyelenggaraan bernegara bertujuan mewujudkan kehidupan yang
demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia,
menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa
yang beradab, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu
lima tahum ke depan15.
3. Visi
Adapun visi negara Indonesia dalam Tap MPR No.
VII/MPR/200116 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang
damai, demokratis, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah
NKRI yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mendiri,
beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran
hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.
I. Pengertian Konstitusi
Secara bahasa, konstitusi berasal dari kata Constiture (Prancis),
Constitution (Inggris), Constitutie (Belanda) yang artinya membentuk,
menyusun, menyatakan. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud
adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan
suatu negara.17Dalam ilmu politik, konstitusi merupakan sesuatu yang
bersifat luas yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan tertulis maupun
15
Winarno, S.Pd., M.Si., Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di
Perguruan Tinggi, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008, h. 44.
16
Winarno, S.Pd., M.Si., Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di
Perguruan Tinggi, h. 44.
17
Sri Janti dkk, Pendidikan Kewarganegaraan untuk mahasiswa, Yogyakarta: Graha ilmu, h. 83
9
10. tidak tertulis yang mengatur secara mengikat suatu pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit,
konstitusi adalah hukum dasar tertulis (Undang-undang Dasar).
Beberapa pendapat ahli hukum mengenai persamaan dan
perbedaan konstitusi dan UUD adalah sebagai berikut :
1. L. J. Van Apeldoorn
Menurutnya, konstitusi dan UUD itu berbeda, konstitusi
memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis.Sedangkan UUD
adalah bagian tertulis dari konstitusi.
2. Sri Sumantri
Sri Sumantri berpendapat bahwa keduanya sama, sesuai dengan
praktik ketatanegaraan di beberapa negara termasuk Indonesia.
Menurut Sovernin Lohman, konstitusi meliputi tiga unsur, yaitu:18
1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat
(kontrak sosial), artinya konstitusi merupakan hasil dari kesepakatan
masyarakat untuk membina negara dan pemerintah.
2. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan
warga negara sekaligus penentu batas-batas hak dan kewajiban warga
negara dan alat-alat pemerintahannya.
3. Konstitusi sebagai kerangka bangunan pemerintahan.
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dirumuskan konstitusi
adalah sebagai berikut:
1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan
kepada para penguasa.
2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya
dari suatu sistem politik.
3. Suatu diskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.
J. Klasifikasi Konstitusi
18
A. Ubaidillah, dkk.,Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, Jakarta:
IAIN Jakarta Press, h. 82.
10
11. 1. Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis
a. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi dalam bentuk dokumen
yang
memiliki
“kesakralan
khusus”
dalam
proses
pembentukannya.
b. Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang berkembang atas
dasar adat-istiadat dan perumusannya tidak memerlukan proses
yang panjang.
2. Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Kaku
a. Konstitusi Fleksibel adalah konstitusi yang dapat diamandemen
tanpa prosedur khusus. Bersifat elastis dan diubah dengan cara
yang sama seperti undang-undang.
b. Konstitusi Kaku yaitu konstitusi yang membutuhkan prosedur
khusus dalam pengamandemennya. Memiliki kekhususan yaitu
mempunyai
kedudukan
yang
tinggi
dibanding
perundang-
undangan dan hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau
persyaratan yang berat.
3. Konstitusi Derajat-Tinggi dan Konstitusi Tidak Sederajat
a. Konstitusi derajat-tinggi merupakan konstitusi yang berkedudukan
tertinggi dalam negara dan mempunyai beberapa syarat yang berat
dalam perubahan konstitusi.
b. Konstitusi tidak sederajat adalah suatu konstitusi yang derajatnya
seperti konstitusi derajat tinggi namun tidak mempunyai syarat
yang berat. Dalam proses perubahan konstitusi ini sama halnya
perubahan undang-undang yang lain.
4. Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan
a. Konstitusi serikat adalah konstitusi pada bentuk negara serikat.
Sistem pembagian antara pemerintah negara serikat dan negara
bagian diatur dalam konstitusi serikat.
b. Konstitusi kesatuan yaitu konstitusi pada negara kesatuan. Tidak
dijumpai pembagian kekuasaan karena pemerintahan terpusat pada
pemerintah pusat yang termuat dikonstitusi kesatuan.
11
12. 5. Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensil dan Konstitusi Sistem
Pemerintahan Parlementer
a. Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensil merupakan konstitusi
yang mengatur negara dengan ciri-ciri sebuah negara presidensil
(presiden tidak berwenang pada kekuasaan legislatif, dll).
b. Konstitusi Sistem Pemerintahan Parlementer adalah sebuah
konstitusi yang mengatur negara parlementer (perdana menteri dan
cabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dll).
K. Kedudukan Konstitusi
Konstitusi mempunyai kedudukan terpenting dalam kehidupan
ketatanegaraan. Konstitusi menjadi barometer bernegara dan berbangsa
yang penuh dengan bukti sejarah perjuangan pendahulu. Konstitusi secara
umum berisi norma-norma dasar yang dipakai sebagai pedoman pokok
bernegara.
Konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda dalam tujuan, isi dan
bentuknya, namun tetap mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu
sebagai:19
1. Konstitusi sebagai Hukum Dasar
Konstitusi berisi aturan dan ketentuan yang mendasar dalam
kehidupan bernegara sehingga konstitusi berkedudukan sebagai hukum
dasar. Jadi konstitusi menjadi (a) dasar adanya sebuah lembaga, (b)
sumber kekuasaan dari setiap lembaga Negara, (c) dasar adanya dan
sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawahnya.
2. Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi
Pada umumnya konstitusi mempunyai kedudukan sebagai
hukum tertinggi dalam tata hukum negara. Hal ini berarti bahwa
aturan-aturan dalam konstitusi berkedudukan tertinggi dibandingkan
aturan yang lainnya. Sehingga aturan yang ada dibawah konstitusi
harus sesuai atau tidak bertentangan dengan aturan dalam konstitusi
19
Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta:PT. Bumi Aksara, hal. 68
12
13. L. Isi, tujuan dan fungsi konstitusi
1. Isi konstitusi
Hakekat (esensi=inti) sebuah konstitusi (tertulis) sangatlah
penting karena UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen
formal, yang berisi:
a) Hasil perjuangan bangsa diwaktu lampau;
b) Merupakan tingat-tingkat tertingi perkembangan ketatanegaraan
sebuah bangsa;
c) Pandangan-pandangan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan bangsa;
d) Suatu cita hukum (rechtsidee) yang menjadi panutan/panduan
kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Tujuan Konstitusi
Konstitusi adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya,
maka tujuan konstitusi juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan
yang tertinggi, yaitu keadilan, ketertiban dan perwujudan nilai-nilai
ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau
kemakmuran bersama.
Mourice Hourion berpendapat tujuan konstitusi adalah untuk
menjaga
keseimbangan
antara
ketertiban,
kekuasaan
dan
kebebasan.Sementara itu G.S. Diponolo merumuskan tujuan konstitusi
adalah kekuasaan, perdamaian, keamanan, ketertiban, kemerdakaan,
keadilan, serta kesejahteraan.20
3. Fungsi konstitusi
Menurut Jimly Asshiddiqie konstitusi Negara memiliki fungsifungsi sebagai berikut.
a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan Negara.
b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara.
c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ Negara dengan
warga Negara.
20
Hardjono, Legitimasi Perubahan Konstitusi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009, h. 34-37.
13
14. d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan Negara
ataupun kegiatan penyelenggara kekuasaan Negara.
e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan
yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ Negara.
f. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu, sebagai rujukan
identitas dan keagungan kebangsaan serta sebagai center of
ceremony.
g. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control).
h. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.
IV. KESIMPULAN
A. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai
kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat serta kelompok sosial
yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah
lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik,
berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.
B. Unsur-unsur Negara meliputi unsur konstitutif yaitu rakyat, wilayah dan
pemerintah, serta unsur deklaratif meliputi pengakuan Negara lain.
C. Ada tiga teori terbentuknya Negara yaitu teori kontrak social, teori
ketuhanan, dan teori kekuatan.
D. Bentuk Negara ada dua, yaitu kesatuan dan serikat. Sedangkan bentuk
pemerintahan ada tiga, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi.
E. Tujuan negara dapat bermacam-macam, yaitu : memperluas kekuasaan,
menyelenggarakan ketertiban hukum, dan mencapai kesejahteraan umum.
F. Fungsi negara merupakan gambaran dari sebuah negara untuk mencapai
tujuan negaranya.
G. Sifat-sifat Negara itu memaksa, memonopoli, dan mencakup semua.
H. Cita-cita Negara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat adil dan
makmur. Visi Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia
yang damai, demokratis, berdaya saing, maju dan sejahtera .Tujuan Negara
Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
14
15. tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
I. Konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur secara mengikat suatu pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
J. Klasifikasi konstitusi adalah konstitusi tertulis-konstitusi tidak tertulis,
konstitusi fleksibel-konstitusi kaku, konstitusi tinggi-konstitusi tidak
sederajat, konstitusi serikat-konstitusi kesatuan, konstitusi pesidensialkonstitusi parlementer.
K. Kedudukan konstitusi yaitu sebagai hukum dasar dan hokum tertinggi.
L. Isi konstitusi adalah hasil perjuangan bangsa diwaktu lampau, tingattingkat tertingi perkembangan ketatanegaraan sebuah bangsa, pandanganpandangan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan bangsa, serta cita-cita
hukum (rechtsidee) yang menjadi panutan/panduan kehidupan berbangsa
dan bernegara. Tujuan konstitusi juga untuk mencapai dan mewujudkan
tujuan yang tertinggi, yaitu keadilan, ketertiban dan perwujudan nilai-nilai
ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau
kemakmuran bersama. Fungsi konstitusi adalah pembatas kekuasaan
negera, pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara dan antara organ
Negara dengan masyarakat, sumber legitimasi, pengalih kewenangan,
fungsi simbolik, sarana pengendalian masyarakat dan sarana pembaruan
masyarakat.
V. PENUTUP
Demikan makalah yang dapat kami susun.Kami menyadari bahwa
makalah ini masih jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu kritik dan saran
yang membangun sangat kami harapkan, demi kesempurnaan makalahmakalah kami selanjutnya.Semoga makalah ini bermanfaat.Aamiin.
15
16. DAFTAR PUSTAKA
Srijanti, dkk.2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa.Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
Balai Pustaka.
Ubaidillah, dkk. 2000. Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN
Jakarta Press.
Azyumardi
Azra.
2007.Pendidikan
Kewarganegaraan
(Civic
Education)
Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani. Jakarta: TIM ICCE-UIN Jakarta.
Winarno, S.Pd., M.Si. 2008.Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan
Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi.Jakarta : PT Bumi Aksara.
Hardjono. 2009.Legitimasi Perubahan Konstitusi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
16