SlideShare a Scribd company logo

Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun

•
•
Fatur Fatkhurohman
Fatur Fatkhurohman

Perencanaan Desa - Desa Membangun

Government & Nonprofit
1 of 280
Download to read offline
PANDUAN PERENCANAAN DESA MENUJU LEWU MAMANGUN DI KABUPATEN KAPUAS
PANDUAN PERENCANAAN DESA MENUJU LEWU MAMANGUN Tim Penulis Fatkhurohman, Kisworo Dwi Cahyono, Lilik Sugiarti, Yuliana Nona Sambidang Kontributor Abri, Herie Susanto, Kartika Musdeni Editor Evy S.Suryatmana, Immanuel Salomo Abel Ilustrator Yayak Yatmaka Tata Letak Eko Mulyantono Diterbitkan sebagai rangkaian kegiatan Sustainable Lowland Use through Innovative Community based Environmental management Systems (SLUICES)-project CARE International Indonesia Yayasan Cakrawala Indonesia (YCI) Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia (YCHI) Pendukung Dana European Commission (EC) Maret, 2010
i KATA PENGANTAR Panduan Perencanaan Desa ini dikembangkan karena adanya kebutuhan di lapangan, baik yang dirasakan oleh masyarakat langsung, pemerintah maupun lembaga-lembaga pendamping masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Kapuas. Panduan ini akan mengisi ketiadaan modul perencanaan desa partisipatif yang sederhana untuk diaplikasikan di desa-desa di Kabupaten Kapuas juga kabupaten lainnya yang sedang merencanakan penyusunan RPJMDes secara partisipatif. Pengembangan buku panduan ini didasarkan atas pengalaman di beberapa desa di Kabupaten Kapuas, referensi beberapa perencanaan partisipatif di berbagai tempat, dan tentu saja atas dasar ketentuan regulasi yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tentang Pedoman Perencanaan Desa, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas menjadi alur penyusunan panduan ini, yang secara garis besar terdiri atas: Profil Desa, Penyusunan Visi dan Misi Desa, Pengkajian Desa, Penyusunan Strategi Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan pelembagaan atau pembuatan Peraturan Desa tentang RPJMDes. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah menyumpangkan pengalaman, pandangan, dan pemikirannya tentang perencanaan desa partisipatif. Khususnya kepada masyarakat desa dampingan SLUICES-project di Eks UPT Lamunti yang banyak memberi pembelajaran yang partisipatif dan inspiratif khususnya dalam hal ketekunan, mulai dari tidak adanya dokumen hingga dapat menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan desa secara lengkap. Terima kasih kami sampaikan khusus kepada Fatkhurohman (CARE Indonesia), Yuliana Nona (YCI), Lilik (YCI) dan Kisworo (YCHI) atas tulisan- tulisannya hingga tersusunnya buku panduan ini. Juga kepada Kartika Musdeni (PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kapuas), Abri (BOS Mawas), dan Dedi Siswanto (YCI) atas kontribusinya yang turut memperkaya buku panduan ini.
ii Terimakasih kami sampaikan kepada Community Facilitator (CF) SLUICES- project yang berpartisipasi dalam uji coba pemahaman buku panduan ini pada tanggal 25-26 Februari 2010. Juga kepada peserta diskusi yang berpartisipasi memberi masukan untuk melengkapi buku panduan ini pada tanggal 6 Maret 2010 di Kuala Kapuas. Selain itu juga kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat di Desa .... Kecamatan Mantangai, Desa ... Kecamatan Kapuas Murung, dan Desa ... Kecamatan Basarang yang telah berpartisipasi dalam uji media pra peluncuran buku ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada pihak pemerintah Kabupaten Kapuas, khususnya kepada Drs.Edy Lukman Hakim, MM (Kepala BPMD Kabupaten Kapuas 2009), Drs. Perly H. Sangen M.Si (Kepala BPMD Kabupaten Kapuas sekarang) dan Ir.Herson B.Aden, MSi (Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas) yang antusias menerapkan perencanaan partisipatif mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten, sehingga mendukung penerbitan buku panduan ini. Akhir kata, buku ini bukanlah panduan yang wajib diikuti langkah demi langkah. Buku panduan ini hanya memberikan arahan garis besar yang pada prakteknya tetap fleskibel menyesuaikan dengan kondisi desa yang sedang menyusunan perencanaan desa. Maret 2010 Tess Bayombong Country Director CARE Internatioanal Indonesia Kata PengantarK
KATA SAMBUTAN Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa pendekatan perencanaan di Indonesia dilakukan dengan memadukan perencanan bawah-atas dan atas- bawah, serta partisipatif – teknokratis dan politik. Perencanaan dengan pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah/Desa adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah/Desa. Sedangkan perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak (stakeholders) yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah- atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan tersebut disepakati bersama dalam musrenbang jangka menengah, dan keterpaduan rencana hasil proses atas-bawah dan bawah- atas diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan bertingkat mulai dari Musrenbang Desa setiap tahunnya. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa perencanaan desa yang melibatkan lembaga kemasyarakatan akan memberikan nilai tambah dalam proses Musrenbang tahunan dan juga perencanaan-perencanaan di atasnya. Seperti kata pepatah,“gundukan pasir tak akan menjulang tinggi tanpa memperlebar dasarnya”, karenanya ekonomi kerakyatan dan Kabupaten Kapuas yang AMANAH (Aman, Maju, Mandiri, Sejahtera dan Tangguh) hanya akan tercapai jika desa-desanya memiliki modal dasar berupa perencanaan desa yang partisipatif. BUPATI KABUPATEN KAPUAS iv
v Sambutan Bupati Untuk desa sendiri, RPJMDes bermanfaat dalam memberikan arah tujuan desa dalam lima tahun, yang dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan masih banyak lagi manfaat lainnya Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala desa dan masyarakat di desa-desa dampingan SLUICES yang telah memberikan kontribusi dalam pengalaman, pandangan, dan pemikirannya selama program berjalan hingga tersusunnya buku panduan ini. Terimakasih juga saya sampaikan pada tim SLUICES (kemitraan CARE International Indonesia, Yayasan Cakrawala Indonesia dan Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia) atas inisiasi penyusunan buku panduan ini. Juga kepada PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kapuas dan BOS Mawas atas kontribusinya. Serta kepada European Commision sebagai penyandang dana awal sehingga dapat diterbitkannya buku panduan ini. Kiranya ini dapat menjadi contoh yang baik dan dapat dilanjutkan oleh lembaga pendamping lainnya dalam menyempurnakan buku“Panduan Perencanaan Desa Menuju Lewu Mamangun di Kabupaten Kapuas” Kuala Kapuas, Maret 2010 BUPATI KAPUAS Ir.H.MUHAMMAD MAWARDI, MM
Daftar Isi Kata Pengantar ....................................................................... i Kata Sambutan ........................................................................ iv Daftar Isi .................................................................................. vi Daftar Istilah ........................................................................... x Pendahuluan ........................................................................... 1 Apa itu Perencanaan? ......................................................... 2• Apa itu Desa? .................................................................. 8• Apa itu Perencanan Desa ? ................................................ 10• Mengapa Perlu Pembuatan Buku ”Panduan Perencanaan• Desa Menuju Lewu Mamangun di Kabupaten Kapuas”? ..... 17 Pemandu ............................................................................... 21 Apa dan Siapa Pemandu? .............................................................. 22• Apa itu Pendidikan Orang Dewasa (POD)? ............................... 26• Apa itu PRA itu? ................................................................................... 33• Apa Metode yang Digunakan oleh Pemandu? ....................... 36• Perencanaan Desa ................................................................ 39 Apa itu Perencanaan Desa? ........................................................... 40• Apa Dasar Hukum Perencanaan Desa? ..................................... 42• Bagaimana Menyusun Perencanaan Desa? ........................... 43• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 57 Apa itu RPJMDes? ............................................................................ 58• Apa yang Dilakukan pada Tahap Persiapan? ......................... 59• Apa yang Dilakukan pada Tahap Pelaksanaan? .................... 63• Apa yang Dilakukan pada Tahap Pelembagaan? .................. 80• Bagaimana Ringkasan Tahap-tahap Penyusunan• RPJMDes? ................................................................................... 83 • • • • • • Perenca • • • R • • • • vii
Daftar Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) ............................... 87 Apa itu RKPDes? .................................................................................. 88• Apa itu Musrenbangdes Tahunan? .............................................. 92• Bagaimana Proses Pelaksanaan Musrenbangdes? ................ 96• Siapa yang Ikut dalam Pelaksanaan Musrenbangdes? ......... 99• Apa Isi Dokumen RKPDes? ............................................................. 104• Keuangan dan Kekayaan Desa ........................................................ 105 Apa itu Keuangan Desa? .................................................................. 106• Apa itu APBDes? .................................................................................. 107• Apa itu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagaimana Sejarahnya? 111• Apa itu Kekayaan Desa? .................................................................. 116• Peraturan Perundangan Desa ......................................................... 119 Apa itu Peraturan Perundangan Desa? ...................................... 120• Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ............................................... 125 Apa itu Monitoring dan Evaluasi ? ................................................ 126• Apa itu Pengendalian dan Pelaporan dalam Perencanaan• Desa? ..................................................................................................... 129 Bagaimana Cara Melakukan Monitoring dan Evaluasi? ........ 133• Apa itu Indikator Kinerja/Pencapaian? ....................................... 135• Penutup ................................................................................. 139 Lampiran ....................................................................................... 147 Contoh Bagan Proses Perencanaan Desa ............................ 149• Contoh Alat PRA untuk Membantu Kajian Desa ............... 181• Contoh Modul Penyusunan Perencanaan Desa ................. 213• Contoh Dokumen RKP ............................................................... 245• Sumber Rujukan ............................................................. 269 • • • • Peratura D • • • • • • • • • • Monitor • • • • P S viii
Daftar Istilah dan Singkatan ADD : Alokasi Dana Desa, merupakan dana dari Pemerintah Kabupaten kepada desa definitif untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan pemerintahan desa akuntabel : dapat dihitung APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, merupakan penganggaran belanja dan pendapatan desa yang dibuat oleh pemerintahan desa dan disetujui BPD APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten bottom up : Istilah untuk program yang berasal dari pengalaman masyarakat dan diturunkan dalam bentuk pengajuan pekerjaan pembangunan. Secara harfiah berarti bawah-atas BPMD : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa BUMDesa : Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu upaya desa untuk mencari dana pembangunan dan operasional pemerintahan CARE : Lembaga non-Pemerintah Internasional, berkantor pusat di Jakarta data sekunder : Data yang didapatkan dari data yang sudah ada sebelumnya (tidak diambil langsung oleh pencari data di tingkat lapangan) dominasi : penguasaan oleh pihak yg lebih kuat thd yg lebih lemah DURKPDes : Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa Eks-PLG : Lokasi bekas Proyek Lahan Gambut sejuta hektar FGD : Focus Group Discussion, merupakan format diskusi kelompok dalam skala kecil (kelompok interres). FGD seringkali dilakukan untuk mengaji suatu isu secara lebih mendalam dan terfokus. Hasil diskusi kelompok ini dibawa ke dalam diskusi umum atau pleno di dalam forum lengkap. Daftar Istilah x
Good governance : Tata pemerintahan yang baik hibah : Bantuan dari pihak luar yang tidak bersifat pinjaman dan mengikat individu : pribadi, orang perorang instrumen : alat yg dipakai untuk me-ngerjakan sesuatu implementasi : Pelaksanaan, penerapan klausal : Bagian dari sebuah dokumen resmi yang menyatakan bahwa sesuatu harus atau tidak boleh dilakukan kreteria : ukuran yg menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu; KMPK : Kelompok Masyarakat Pengendali Kebakaran Lewu Mamangun : Berasal dari bahasa Dayak Ngaju yang berarti Desa Membangun, ”bukan membangun desa, bukan pula membangun di desa” LK : Lembaga Kemasyarakatan, merupakan kelompok masyarakat yang menjadi pemandu dalam menyusun perencanaan desa partisipatif, sejalan dengan aturan yang mewajibkan keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam penyusunan perencanaan desa. Berbeda dengan LKMD di era Orde Baru, ketua LK ini tidak dirangkap oleh Kepala Desa LKMD : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, di era Orde Baru jabatan ketua LKMD dirangkap oleh Kepala Desa. LPMD : Lembaga Pelayanan Masyarakat Desa Master Plan : Rencana Induk, perencanaan tingkat Provinsi yang menjadi rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah metodologi : Cara atau prosedur yang dilakukan untuk melakukan aktifitas tertentu MISI : tugas yg dirasakan orang sbg suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dsb Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbangdes : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa partisipatif : perihal turut berperan serta dl suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta; pasif : bersifat menerima saja; tidak giat; tidak aktif Daftar IstilahD xi
P3A : Perkumpulan Petani Pemakai Air Perdes : Peraturan Desa, merupakan peraturan yang berlaku di tingkat desa Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri PNPM Mandiri : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, merupakan program Pemerintah untuk memajukan pedesaan PP : Peraturan Pemerintah PRA : Participatory Rural Appraisal yaitu metodologi pendekatan masyarakat yang menekankan pada upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengkajian kondisi lingkungan pedesaan Pra Musrenbang : Kegiatan perankingan skala prioritas untuk kemudian dibawa ke Musrenbang Profil desa : Informasi mengenai desa yang mencakup jumlah penduduk, tingkat pendidikan, inventaris bangunan yang ada, dll RAPBDes : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rembug Desa : Musrenbangdes, penetapan visi/misi desa adn perencanaan pembangunan 5 tahun Renja : Rencana Kerja Renstra : Rencana Strategi, merupakan rencana lima tahun yang merupakan rencana aksi sebagai penjabaran RPJMD RKP : Rencana Kerja Pembangunan atau Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Pembangunan Tahunan, merupakan penjabaran RPJMDes dalam 1 tahun masa perencanaan RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun RKPDes : Rencana Kerja Pembangunan Desa RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis dengan masa rencana 5 tahun RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMDes : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Daftar Istilah xiixii
xiii RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dengan masa rencana 20 tahun RPK : Regu Pengendali Kebakaran RTRWK : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota SiIPA : Sisa Lebih Penggunaan Anggaran sistematika : Cara atau prosedur yang seharusnya untuk mencapai efisiensi dan memenuhi permintaan peraturan SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SLUICES : Program kemitraan antara CARE International Indonesia, Yayasan Cakrawala Indonesia, Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia, berlokasi kerja di 9 desa transmigrasi Lamunti Supradesa : Tingkatan di atas Desa, misalnya: Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional transparan : tembus pandang; tidak terbatas pd orang tertentu saja; terbuka top down : Istilah untuk program yang diturunkan pimpinan lembaga kepada pelaksana atau masyarakat. Secara harfiah berarti atas-bawah triangulasi : Penganekaragaman keanggotaan tim (keragaman latar belakang profesi, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan lain-lain), penganekaragaman sumber informasi (tempat/dusun/RT, jenis kelamin, usia ataupun data sekunder, pendampingan dari kegiatan lain, dll), termasuk juga dengan adanya keragaman teknik UKM : Usaha Kecil dan Menengah VISI : pandangan atau wawasan ke depan Yayasan BOS : Yayasan Borneo Orang utan Survival, berada di Kabupaten Kapuas sejak 2005 dengan lokasi kerja di Kecamatan Mantangai dan Timpah YCHI : Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia, berpusat di Banjarbaru YCI : Yayasan Cakrawala Indonesia, berpusat di Palangka Raya Daftar IstilahD
PENDAHULUAN * Apa Itu Perencanaan? * Apa Itu Desa? * Apa Itu Perencanaan Desa ? * Mengapa Perlu Pembuatan Buku ”Panduan Perencanaan Desa Menuju Lewu Mamangun di Kabupaten Kapuas”? * * * *
APA ITU PERENCANAAN? Terdapat banyak sekali definisi perencanaan. Salah satu definisi perencanaan adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : ”perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.” Perencanaan dapat mempunyai arti dan makna mulai dari kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan kelompok masyarakat, sampai kepada lingkup masyarakat yang lebih luas seperti desa, wilayah, negara, atau bahkan antar negara. Arti dan makna perencanaan rupanya memang tergantung kepada sudut pandang kepentingan dan masalah yang bersangkutan. Tetapi dari sudut manapun perencanaan itu didefinisikan, akan terdapat unsur-unsur yang memberikan arti dan makna yang sama, yaitu bahwa perencanaan merupakan kegiatan merumuskan keinginan dan PENDAHULUAN 2 P
cita-cita yang lebih baik atau lebih berkembang di masa mendatang. Jadi dalam hal ini akan selalu terkandung unsur-unsur yang terdiri dari : a. Unsur keinginan, cita-cita b. Unsur tujuan dan motivasi c. Unsur sumber daya (alam, manusia, modal, dan informasi) d. Unsur efektif dan efisien; dan e. Unsur ruang dan waktu Definisi dari satu pihak akan berbeda dengan pengertian yang disampaikan oleh pihak lain. Satu pihak akan beranggapan bahwa menyusun perencanaan adalah pekerjan besar dan rumit, sementara ada pula pihak yang berpandangan bahwa menyusun perencanaan itu tak lebih hanya isapan jempol atau omong kosong belaka. Namun, banyak pihak selalu menganggap bahwa dengan perencanaan, suatu kegiatan akan dapat dilaksanakan lebih baik daripada tanpa perencanaan sama sekali. Bagaimana Mengklasifikasikan Jenis Perencanaan Wilayah? Paling tidak, secara mudah ada 3 (tiga) cara yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jenis-jenis perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah dapat dibedakan berdasarkan wilayah administrasi, masa perencanaan, dan bentuk perencanaan itu sendiri. Berdasarkan wilayah administrasi, perencanaan antara lain dapat dibedakan menjadi perencanaan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan perencanaan desa. Berdasarkan masa perencanaan, di Indonesia dikenal 3 (tiga) jenis rencana yang meliputi : 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan masa rencana PENDAHULUAN 3
20 tahun; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Strategis dengan masa rencana 5 tahun; dan 3. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) atau Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Pembangunan Tahunan. Pemerintahan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki ketiga jenis perencanaan tersebut. Sedangkan pada tingkat Kementerian/ Lembaga (KL) ada rencana jangka menengah yang disebut Rencana Strategis (Renstra) KL dan rencana tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) KL. Pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan hanya mengenal Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Sementara di desa hanya mengenal perencanaan jangka menengah yang disebut dengan RPJMDes untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKPDes untuk Rencana Kerja Pembangunan Desa. Jenis perencanaan seperti RPJP, RPJM atau Renstra dan RKP atau Renja adalah jenis perencanaan wilayah yang tidak bersifat keruangan/spasial. Ada jenis perencanaan lain yang menitikberatkan pada aspek keruangan/spasial yang disebut sebagai Rencana Tata Ruang. Banyak cara untuk membagi lagi jenis Rencana Tata Ruang, salah satunya adalah pembagian berdasarkan wilayah administrasi yang kemudian memunculkan istilah RTRWN untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RTRWP untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan RTRWK yang merupakan kependekan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Bagaimana dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)? RTRW Desa tidak banyak dikenal, dan yang dikenal adalah tata guna lahan dan itu sebaiknya menjadi satu dalam RPJMDes/RKPDes. Demikan pula halnya dengan perencanaan PENDAHULUAN 4 P
penanggulangan bencana sebaiknya disatukan dalam RPJMDes dan rencana aksinya direncanakan dalam RKPDes. Apa Pendekatan Perencanaan yang Digunakan Di Indonesia? Indonesia adalah negara yang besar, terdiri atas puluhan provinsi, ratusan kabupaten, ribuan kecamatan dan ratusan ribu desa/kelurahan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam perencanaan adalah pendekatan terpadu. Memadukan perencanaan pembangunan daerah ke satu sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan desa menjadi bagian terpadu dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Secara keseluruhan keterpaduan tersebut dilaksanakan dengan rangkaian pendekatan perencanaan sebagai berikut : 1. Politik; 2. Teknokratik; 3. Partisipatif; 4. Atas-Bawah (Top-Down); Dan 5. Bawah-Atas (Bottom-Up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah/ PENDAHULUAN 5
Kepala Desa adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah/Kepala Desa. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah/ Kepala Desa pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan masyarakat adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah- atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Apa Tahapan Perencanaan Wilayah Secara Umum? Secara umum proses perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni: PENDAHULUAN 6 P
1. Penyusunan Rencana; 2. Penetapan Rencana; 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana; Dan 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Buku ini lebih menitikberatkan pada proses perencanaan di desa khususnya tentang penyusunan RPJMDes. Penyusunan RPJMDes dipilih karena beberapa alasan antara lain: 1. RPJMDes adalah masukan utama dalam pelaksanaan Musrenbangdes Tahunan, dan Musrenbangdes sendiri merupakan awal pelaksanaan Musrenbang di kecamatan, dan seterusnya hingga tingkat nasional; 2. Pada saat pelaksanaan Musrenbangdes Tahunan yang hanya dilaksanakan 1 (satu) hari, ruang/kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi sangat terbatas. Dengan adanya RPJMDes kesempatan partisipasi masyarakat semakin terbuka dan kualitas Musrenbangdes dapat lebih ditingkatkan; 3. Desa-desa di Kabupaten Kapuas banyak yang tidak memiliki RPJMDes; 4. Desa tidak mengenal perencanaan jangka panjang sehingga rencana jangka menengah (RPJMDes) adalah dasar perencanaan utama yang perlu ditingkatkan untuk mendukung ”good governance”atau tata pemerintahan yang baik ; 5. Desa mengalami perubahan yang dinamis, antara lain menyangkut penganggaran (Alokasi Dana Desa) yang pemanfaatannya perlu dilandasi dengan perencanaan yang partisipatif. PENDAHULUAN 7
APA ITU DESA? Sejak reformasi di akhir tahun 1990-an, desa ikut berubah dengan cepat. Di era Orde Baru, desa diartikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada zaman sebelum Reformasi itu, semua bentuk pemerintah terkecil disebut desa. Sejak Reformasi bergulir, ada pilihan untuk menggunakan nama selain desa, seperti Lewu di Kalteng, Kampung di Papua, Gampong di Aceh, Nagari di Padang, dan sebagainya. Arti desa pun sudah bergeser menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa di masa depan akan menjadi lebih mandiri, hal ini tampak pada Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Rekomendasi No.7 yang menyatakan,“sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal yang mengarah pada pemberian otonomi bertingkat terhadap provinsi, kabupaten/kota, desa/nagari/marga dan sebagainya”. Rintisan menuju kemandirian desa tersebut secara umum tercermin pada tiga isu utama desa, yakni : (1) Kewenangan Desa; (2) Keuangan Desa; dan (3) Perencanaan Desa. Kewenangan desa secara umum masih sangat PENDAHULUAN 8 P
terbatas. Sebagian besar desa juga memiliki keterbatasan keuangan bahkan sebagian besar masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, dari aspek perencanaan, sebagian besar desa tidak memiliki perencanaan jangka menengah, juga tidak dilengkapi dengan rencana jangka pendek. Jika isu tentang kewenangan dan keuangan desa lebih tergantung pada daerah (kabupaten/kota), isu perencanaan desa menjadi penting karena pengembangannya dapat dilakukan secara aktif dari desa. Sumber daya manusia untuk melakukan perencanaan jangka menengah desa juga cukup memadai, termasuk dengan adanya lembaga-lembaga pendamping yang melakukan kegiatannya di desa. PENDAHULUAN 9
Perencanaan jangka menengah desa bukan saja dapat memberikan arah penggunaan keuangan desa dan modal dasar bagi pembagian kewenangan dari daerah ke desa, tetapi juga dapat meningkatkan perencanaan umum di tingkat Supradesa (kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional), karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah masukan utama dalam Musrenbang Tahunan di desa. Musrenbang Desa itu sendiri merupakan awal dari Musrenbang-Musrenbang di Supradesa. APA ITU PERENCANAAN DESA? Perencanaan desa adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat yang dilakukan oleh kesatuan masyarakat hukum dalam batas-batas wilayah yang menjadi kewenangannya, melalui urutan pilihan, dan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sebagaimana perencanaan yang dilakukan di tingkat daerah dan nasional, pada perencanaan di tingkat desa juga akan mengikuti siklus : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Pada beberapa tahap tersebut akan sangat terkait dengan aspek keuangan desa. Misalnya pada tahap penyusunan rencana perlu untuk mempertimbangkan keuangan yang ada, termasuk mempertimbangkan kecenderungan-kecenderungan yang terkait dengan aspek pendanaan tersebut. Perencanaan desa dan keuangan desa (penganggaran) bagaikan sekeping mata uang yang berarti satu bagian tidak dapat dipisahkan dari bagian lainnya. Perencanaan desa tanpa dilandasi dukungan keuangan yang memadai akan sia-sia. Demikian pula sebesar apapun dana dan kekayaan PENDAHULUAN 10 P
desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) akan tidak terarah pemanfatannya atau tidak akuntabel jika tidak dibekali dengan perencanaan desa yang partisipatif. Oleh karena itu, rencana seharusnya disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Konsistensi tersebut dapat berjalan dengan baik jika dasar-dasar perencanaan itu, seperti misalnya pemberdayaan, partisipasi, dan akuntabel, dipraktekkan dengan baik pula. Secara umum, perencanaan desa berdasarkan urutan pembuatan dan masa perencanaan, terdiri atas dua jenis : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes disepakati dalam Musrenbang RPJMDes dan ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan 2. Rencana Kerja Pembangunan Desa atau RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa (Permendagri No.32 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Peraturan Desa) Secara umum, proses perencanaan desa dilakukan dengan penyusunan RJMDes yang ditetapkan dalam Musrenbang Jangka Menengah, kemudian RPJMDes tersebut dijadikan bahan masukan utama dalam penyusunan RKPDes pada Musrenbang Tahunan. Dalam kerangka seperti itu, tujuan yang ada pada RPJMDes bersifat lebih umum, sementara tujuan dalam penyusunan RKPDes bersifat lebih detail. Dari kesepakatan yang ada, secara khusus RKPDes yang sudah ditetapkan ini, desa kemudian menetapkan Rancangan APBDes paling lambat satu bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan. Apa Tujuan Perencanaan Desa? Tujuan dari perencanaan desa adalah sebagai berikut: PENDAHULUAN 11
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; 2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; 3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan 4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. Tujuan tersebut dapat dicapai jika prinsip dasar perencanaan desa khususnya partisipasi warga diterapkan mulai dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan. Bagaimana Proses Perencanaan Desa? Membicarakan perencanaan desa tak akan lepas dari pembicaraan tentang RPJMDes dan RKPDes, karena keduanya merupakan bentuk perencanaan di desa. RPJMDes merupakan perencanaan desa jangka menengah dan RKPDes merupakan rencana desa jangka pendek. Proses penyusunan RPJMDes dilakukan setelah pelantikan Kepala Desa, jadi proses itu dilakukan sekitar 6 (enam) tahun sekali. Sementara itu RKPDes akan dilakukan setiap tahun, sebagai aksi yang lebih rinci dari RPJMDes. a. RPJMDes RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun yang antara lain berisi tentang profil desa, termasuk sejarah desa dan kecenderungan yang ada; visi, misi dan program kegiatan indikatif; indikator untuk pemantauan dan program prioritas kewilayahan yang disertai dengan peta atau sketsa sebagai arahan pengembangan wilayah. PENDAHULUAN 12 P
Pemerintah desa wajib menyusun RPJMDes yang dalam penyusunannya pemerintah desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan. Rencana jangka menengah ini disepakati dalam Musrenbang RMJPDes atau “Musrenbangdes Jangka Menengah”, dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa. Langkah yang cukup panjang dalam penyusunan perencanaan jangka menengah desa itu sangatlah penting, karena RPJMDes bukan hanya menjadi dasar perencanaan di desa dan supradesa setiap tahun, tetapi juga dapat menjadi ajang partisipasi masyarakat secara terbuka dan akuntabel. Pada satu sisi banyak pihak berpendapat bahwa perencanaan seperti itu melelahkan dan sulit, tetapi sebetulnya masa depan desa akan jauh lebih PENDAHULUAN 13
sulit lagi jika tanpa perencanaan, termasuk jika tidak memiliki rencana jangka menengah.“Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan”. Untuk mengurangi kegagalan tersebut, dalam penyusunan rencana jangka menengah desa, hal pertama yang harus dilakukan setelah melakukan kajian data sekunder adalah merancang tujuan (visi dan misi) desa terlebih dahulu. Kajian data sekunder akan memberikan dasar perencanaan yang berkesinambungan, sementara visi misi desa akan menjadi tujuan bersama yang mengarahkan gerak langkah masyarakat yang ada di desa tersebut. b. RKPDes dan Rencana APBDes Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan merupakan penjabaran dari RPJMDes. RKPDes antara lain memuat kegiatan rancangan kerangka keuangan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. PENDAHULUAN 14 P
Sebagian besar desa belum memiliki RPJMDes dan belum memiliki RKPDes. Sehingga proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes seringkali dilakukan bersama-sama, setelah sebelumnya dilakukan kajian desa secara detil dengan menggunakan metodologi PRA (Participatory Rural Appraisal) dengan alat-alat kajian desa yang partisipatif. Jika desa sudah memiliki RPJMDes, kajian desa tentu dapat dilakukan dengan lebih sederhana, yaitu: cukup memadukan arahan yang ada di dalam RPJMDes; realisasi kegiatan yang sedang berjalan; rencana kegiatan; dan rencana pendanaan. Semuanya disesuaikan dengan aspirasi masyarakat yang berkembang pada saat Pra Musrenbangdes atau Musrenbangdes itu sendiri. Walaupun masih usulan, karena sifatnya bukan lagi progam tetapi sudah menjadi suatu usulan kegiatan/proyek, maka sebaiknya DURKPDes disusun sebagai suatu dokumen yang lengkap termasuk tujuan dan hubungannya dengan program dalam RPJMDes, deskripsi target sasaran, rencana pembiayaannya dan indikator pemantauan yang lebih detil. Jika pada program-program yang ada di RPJMDes bersifat masih indikatif, maka pada RKPDes sifatnya akan lebih detil dalam bentuk kegiatan/proyek. RKPDes yang lebih detil dan dalam kaitannya dengan pemantauan, perlu menerapkan pendekatan SMART. SMART berasal dari bahasa Inggris yang artinya ”cerdas, pintar atau bijak”. Tetapi yang dimaksud SMART disini adalah singkatan dari ”Specific, Measurable, Achievable, Realistic atau Reasonable, dan Time Bound atau Time Frame”yang maksudnya masing-masing kurang lebih sebagai berikut: Specific artinya tujuan yang ingin dicapai jelas dan spesifik. Misalnya meningkatkan produksi karet di Dusun ”A”sebesar 10% dengan melibatkan 25 KK di dalamnya selama tahun 2012 - 2014. Bukan hanya PENDAHULUAN 15
menuliskan ’meningkatkan produksi karet’atau ’melibatkan warga dalam peningkatan produksi pertanian’; Measurable artinya dapat diukur. Pada contoh di atas, produksi karet dan peningkatannya sebesar 10% dapat diukur, termasuk jumlah Kepala Keluarga yang akan terlibat dalam kelompok tani tersebut; Achievable berarti dapat dicapai. Ini dapat dipertimbangkan dengan realisasi peningkatan tahun-tahun sebelumya termasuk kemampuan pendanaannya. Dapat pula berarti ”appropriate”atau cocok atau sesuai dengan perencanaan lain yang sudah ada Realistic atau Reasonable berarti tujuan yang ingin dicapai masuk akal, bukan merupakan khayalan yang tidak dapat diwujudkan dalam dunia nyata. Atau ”Result Oriented”(berorientasi pada hasil) dengan memokuskan pada hasil nyata yang akan dicapai atau keuntungan positif yang jelas. Time Frame atau Time Bound berarti harus memiliki jangka waktu yang jelas untuk mencapainya. Dalam contoh di atas tujuan tersebut ingin dicapai pada jangka waktu yang jelas antara tahun 2012 sampai dengan 2014. Jika RPJMDes dibahas dalam Musrenbang Lima Tahunan dan RKPDes dibahas dalam Musrenbang Tahunan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tidak dibahas dalam Musrenbang. Atas dasar itulah RAPBDes ini seringkali tidak disebut sebagai dokumen perencanaan desa. Tetapi di sisi lain karena perencanaan desa akan terkait dengan penganggaran, maka RAPBDes juga dapat menjadi bagian RKPDes atau berdiri sendiri sebagai dokumen perencanaan keuangan desa. RAPBDes adalah bagian dari perencanaan desa, maka dari itu harus selalu diperhatikan hubungan di antara RPJMDes, RKPdes, dan APBDes. RPJMDes adalah masukan utama dari pelaksanaan Musrenbang Tahunan yang akan menetapkan DURKPDes dan RKPDes, sebagai bahan masukan utama PENDAHULUAN 16 P
dalam RAPBDes. Sehingga walaupun penyusunan RAPBDes tidak dilakukan lewat Musrenbangdes, peran dan partisipasi masyarakat untuk terlibat dan mengontrol RAPBDes selalu diperlukan. MENGAPA PERLU PEMBUATAN BUKU ”PANDUAN PERENCANAAN DESA MENUJU LEWU MAMANGUN DI KABUPATEN KAPUAS”? Berdasarkan skalanya dan bertumpu pada titik berat otonomi di kabupaten/kota, maka perencanaan kabupaten/kota dapat disebut sebagai perencanaan makro (umum), rencana strategis kecamatan sebagai perencanaan mezo (menengah) dan perencanaan desa adalah perencanaan mikro (detil). Atas dasar pembagian tersebut, kondisi yang umum terjadi selama ini adalah perencanaan makro sudah sangat banyak. Sementara perencanaan mezo dan mikro yang jumlahnya (kecamatan dan desa) semakin banyak, justru memiliki dokumen perencanaan yang sangat sedikit. Kondisi umum ini juga dijumpai di Kabupaten Kapuas. Hal tersebutlah yang menjadi alasan objektif, di luar alasan subjektif, yang mendasari penerbitan buku ini. Sebagian wilayah Kabupaten Kapuas berada di lokasi Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar. Kabupaten Kapuas juga menjadi bagian dari PENDAHULUAN 17
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kahayan-Kapuas-Barito (Kapet Kakab). Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kapuas memiliki RPJMD dan RTRWK sendiri; perencanaan di PLG mulai Inpres No. 2 Tahun 2007, Master Plan Konservasi, dan lain-lain; serta perencanaan kawasan strategis untuk Kapet Kakab. Sementara itu, di sisi lain sebagian besar kecamatannya tidak memiliki Rencana Strategis dan ratusan desa atau lebih di Kabupaten Kapuas justru tidak memiliki perencanaan jangka menengah desa. Harapan yang ingin dicapai dengan adanya perencanaan desa kurang lebih sama seperti cita-cita Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000: ”bukan membangun desa, bukan pula membangun di desa”, tetapi ”Lewu Mamangun” yaitu Desa Membangun. Bagaimana Buku ini Dibuat? Buku ini dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ada hubungannya dengan perencanaan desa khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Buku ini juga disertai dengan pengalaman kegiatan pendampingan di beberapa desa di Kabupaten Kapuas maupun di desa-desa lain, baik yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan, SLUICES (Kemitraan CARE International Indonesia, YCI, dan YCHI), dan Yayasan BOS, maupun yang dilakukan lembaga lain. Rujukan dan pengalaman tersebut diperkaya dengan pengalaman/kegiatan serupa PENDAHULUAN 18 P
yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), dan lain-lain. Berdasarkan data dan informasi dari beragam sumber dan pengalaman SLUICES, serta setelah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk memutuskan alur penulisan, akhirnya terbitlah buku yang sedang dibaca ini. Siapa yang Dapat Menggunakan Buku ini? Buku ini dapat dibaca oleh siapa saja, baik dari lingkungan pemerintahan maupun dari lembaga yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Isinya sangat sesuai untuk pemerintahan desa dan lembaga pendamping yang sedang melakukan kegiatan di desa. Ada banyak pelajaran yang dapat diambil. Salah satu diantaranya adalah, di desa hanya ada satu RPJMDes untuk satu periode masa jabatan Kepala Desa yang setiap tahun dikembangkan menjadi RKPDes. Sementara yang dilakukan oleh lembaga pendamping adalah memandu (memfasilitasi) penyusunan atau mengkaji ulang RPJMDes/RKPDes, atau hanya sebatas melaksanakan kegiatan yang sudah masuk dalam agenda perencanaan tersebut. Bagaimana Susunan Buku ini? Buku ini terdiri atas 3 (tiga) bagian besar. Bagian pertama merupakan pengantar atau pendahuluan, berisi gambaran umum tentang perencanaan dan ringkasan proses perencanaan desa. Bagian akhir merupakan lampiran yang berisi beberapa hal yang terkait dengan perencanaan desa dan diagram yang lebih cocok jika disajikan terpisah. Bagian lain berisi tentang perencanaan desa yang disajikan dengan lebih PENDAHULUAN 19
detail/mendalam. Misalnya: tentang kepemanduan; tahapan penyusunan RPJMDes yang dilakukan sekali selama masa jabatan Kepala Desa dalam satu periode; tahap-tahap penyusunan RKPDes; Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) baik jangka menengah maupun tahunan; keuangan dan kekayaan desa; serta pemantauan dan evaluasi. PENDAHULUAN 20 P
P E M A N D U * Apa dan Siapa Pemandu? * Apa Itu Pendidikan Orang Dewasa (POD)? * Apa Itu PRA? * Apa Metode yang Digunakan oleh Pemandu?
APA DAN SIAPA PEMANDU? Berbeda dengan tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota yang memiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang antara lain bertugas mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), desa-desa di Kapuas jarang yang memiliki lembaga untuk menangani perencanaan. Walaupun sebenarnya ada aturan untuk itu. Aturan tentang lembaga yang khusus menangani perencanaan sudah ada sejak zaman Orde Baru dan disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dengan jabatan ketua dirangkap oleh Kepala Desa. Di era reformasi aturan tersebut diubah menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan (bukan lembaga pemerintahan) dengan ketua tidak lagi dirangkap oleh Kepala Desa. Tugas LKMD ini adalah sebagai berikut : PEMANDU 22
a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif; b. menggerakan swadaya gotong-royong masyarakat; c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Tugas tersebut sangat cocok dengan peran masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan (LK) dalam penyusunan perencanaan desa yang partisipatif. Hal ini juga sejalan dengan aturan yang mewajibkan keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam penyusunan perencanaan desa. Permasalahan mengenai Lembaga Kemasyarakatan termasuk LKMD adalah sering tidak dijumpai keberadaannya di desa. Sementara keterlibatan masyarakat baik secara perseorangan maupun kelembagaan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan desa. Oleh karena itu, dalam penyusunan perencanaan desa perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan. Jika lembaga ini tidak berfungsi, maka perlu ada peningkatan kapasitas. Apabila lembaga tersebut tidak ada, maka perlu ada relawan dari lembaga-lembaga yang ada untuk menjadi ”pemandu”dalam penyusunan perencanaan desa. Pemandu atau fasilitator dalam penyusunan perencanaan desa adalah orang yang bertugas mendampingi masyarakat dan membangun proses agar masyarakat dapat menyampaikan informasi potensi, permasalahan dan cita- cita desa di masa yang akan datang. Pemandu dapat merupakan warga desa itu sendiri maupun pendatang, asalkan memenuhi syarat-syarat minimal yang disepakati. Syarat-syarat tersebut antara lain: dapat membaca dan menulis, menguasai kondisi desa, menguasai metodologi dan alat pengkajian desa. Laki-laki ataupun perempuan yang memenuhi syarat umum tersebut boleh ditunjuk sebagai pemandu. Sebagai pertimbangan lain, keterlibatan perempuan sebagai PEMANDU 23
pemandu adalah sebuah keharusan. Apa Tugas dan Fungsi Pemandu? Pemandu untuk perencanaan desa tentu akan berbeda dengan pemandu untuk kegiatan lainnya. Tugas dan fungsi pemandu dalam perencanaan desa antara lain : 1. Mengatur persiapan dan memandu (memfasilitasi) pelaksanaan musyawarah 2. Menjelaskan maksud, tujuan proses dan peranan peserta musyawarah 3. Menumbuhkan partisipasi peserta 4. Mempelajari latar belakang kehidupan masyarakat mencakup sosial budaya, sosial ekonomi dan adat istiadat 5. Mengakomodasi pendapat peserta 6. Mengupayakan kesepakatan forum 7. Memandu (memfasilitasi) pendokumentasian hasil musyawarah 8. Memandu (memfasilitasi) pelaporan hasil musyawarah kepada pemerintah desa Apa Pengetahuan dan Sikap yang Harus Dimiliki oleh Pemandu? Agar tugas Pemandu dalam perencanaan desa berjalan dengan baik, maka Pemandu harus memiliki modal pengetahuan dalam teknik pemandu, metodologi, perencanaan desa, pendidikan orang dewasa (POD), logistik, pengaturan ruangan, dan mengelola waktu kegiatan. Pengetahuan Pemandu tersebut perlu disertai dengan sikap yang mendukung selama penyusunan perencanaan desa berlangsung. Beberapa sikap yang harus dimiliki oleh pemandu antara lain: sabar, sederajat, akrab dan menyatu dengan masyarakat, terbuka, berpikiran positif, berwibawa dan tegas, mendengarkan dan tidak mendominasi, menghargai pendapat PEMANDU 24
orang lain, rendah hati, mau belajar, tidak menggurui, tidak memihak, tidak menilai dan mengkritik, dan tidak mengobral janji. Apa Keterampilan yang Harus Dimiliki oleh Pemandu? Pengetahuan dan sikap saja tidaklah cukup. Pemandu juga perlu memiliki keterampilan khusus, antara lain : merumuskan pertanyaan kunci, memandu diskusi atau dialog, memandu perumusan kesimpulan, memandu penentuan skala prioritas dan memandu penyepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Disamping itu, pemandu juga harus memiliki pengetahuan tentang Pendidikan Orang Dewasa (POD), karena sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam penyusunan perencanaan desa adalah PEMANDU 25
orang dewasa. APA ITU PENDIDIKAN ORANG DEWASA (POD)? Peran masyarakat dalam perencanaan desa sangatlah penting. Posisi masyarakat dalam perencanaan desa bukan hanya sebagai subyek tetapi juga menjadi obyek atas hasil-hasil yang direncanakan. Sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam penyusunan perencanaan desa adalah orang dewasa atau orang yang memiliki cara hidup yang berbeda dengan anak-anak. Pendidikan sendiri mempunyai banyak arti. Secara umum pendidikan memiliki harapan akan adanya perubahan perilaku. Sementara pengertian Orang Dewasa semata-mata tidak mengacu pada kedewasaan biologis, tetapi cenderung mengarah kepada kedewasaan sosial. Ada 2 (dua) tujuan Pendidikan Orang Dewasa, yaitu pada perkembangan individual dan pada peningkatan partisipasi sosial dari individu. Pendidikan orang dewasa meliputi segala bentuk pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh orang dewasa, pria maupun wanita sesuai dengan bidang perhatian dan kemampuan. Akibat atau hasil orang dewasa belajar tampak pada perubahan perilaku. Atas dasar itu, Pemandu juga harus memiliki pengetahuan Pendidikan Orang Dewasa (POD), yakni seni dan pembelajaran orang dewasa yang memberikan motivasi untuk perubahan perilaku. PEMANDU 26
Bagaimana Bentuk Siklus/Arsitektur Pendidikan Orang Dewasa (POD)? Siklus belajar dari pengalaman atau ”Pendidikan Orang Dewasa”banyak dikembangkan pada pendekatan-pendekatan yang bersifat partisipatif. Siklus itu sendiri ada yang membaginya menjadi 4 (empat) tahap, ada pula yang mengelompokannya menjadi 5 (lima) kelompok. Gambaran masing- masing siklus terlihat dalam Gambar berikut: Dari 2 (dua) siklus tersebut yang membedakan satu dengan yang lainnya terletak pada Pengamatan dan Refleksi pada gambar sebelah kiri yang dibagi menjadi Sumbang Saran dan Diskusi/Analisis pada gambar di sebelah kanan. Dalam http://www.deliveri.org/Guidelines/how/hm14/hm14_4i.htm ditulis penjelasan masing-masing tahap sebagai berikut : Tahap Mengalami (Pengalaman) Pengalaman merupakan inti proses belajar. Ini merupakan langkah awal dari proses refleksi. Hal ini mencakup segala sesuatu yang telah dialami yang mencakup keberadaan, kegiatan-kegiatan, perasaan-perasaan, pengamatan dan apa saja yang didengar. Pengalaman didasarkan pada pengalaman riil, konkrit, dan sejauh mungkin mempunyai dampak PEMANDU 27
yang berarti. Secara umum masing-masing tahapan tersebut di atas mengandung beberapa unsur penting dan mempunyai ciri-ciri pokok tertentu, yang mempunyai implikasi peran dan fungsi yang berbeda dari setiap tahapan bagi seorang fasilitator (pemandu) atau bagi seorang pelatih (trainer) di dalam memproses kegiatan belajar. Tahap Berbagi Pengalaman / Tahap Pengungkapan Merupakan tahap kedua dalam proses belajar atau proses pelatihan. Orang dewasa memaparkan atau menyampaikan berbagai pengalamannya: Apa yang terjadi; apa yang dikatakan; apa yang dirasakankannya; serta bagaimana pengalaman itu mempunyai arti. Orang dewasa ingin berbagi pengalaman, berbagi perasaan, serta berbagi nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai isu dan konteks yang mempunyai hubungan dan arti dalam kehidupan bersama. Tahap Menganalisis Tahap ini merupakan suatu proses pemahaman. Ini merupakan suatu proses untuk mencoba memahami berbagai ungkapan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses belajar atau proses pelatihan secara kritis. Dalam tahap ini banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan peranan dan pengaruh dari berbagai faktor dan berbagai pihak. Misalnya: Siapa yang mempunyai kewenangan dalam situasi seperti ini? ; Suara siapa yang lebih didengarkan dan diperhatikan? ; Siapa yang mengambil keputusan? ; Siapa yang terkena imbas dan terkena dampak atas keputusan tersebut?; dan lain sebagainya. Tahap Menyimpulkan dan Merencanakan Ini merupakan tahap yang kritis dalam proses belajar dan proses pelatihan. Berbagai ungkapan pengalaman dan analisis yang terjadi, perlu ditarik suatu“generalisasi”dan“menyimpulkannya”sebagai bahan untuk menyusun perencanaan. Dalam proses belajar berdasarkan pengalaman, belajar atau pelatihan tanpa kegiatan tindak lanjut atau PEMANDU 28
perencanaan, akan mengarah kepada hal-hal yang kurang tepat, apatis, dan ketidakberdayaan. Tahap Menerapkan / Penerapan Merupakan tahap melakukan dan melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atas hasil pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya uji coba, penelitian, implementasi dan pengambilan resiko, tetapi dapat juga merupakan kegiatan menunggu, mendengarkan dan mengamati. Sebab melaksanakan suatu kegiatan tersebut akan menjadi pengalaman nyata yang diperlukan untuk dipikirkan lebih jauh tentang apa yang dapat dipelajari dari pengalaman-pengalaman tersebut untuk menetapkan tujuan dalam pembelajaran atau pelatihan. Apa Prinsip-Prinsip Pendidikan Orang Dewasa (POD)? Dalam bahan Training of Trainer (ToT) Pemberdayaan Komite Sekolah, 2006 disebutkan, bahwa prinsip-prinsip POD dalam Bahasa Inggris disingkat menjadi RAMP2FAME. ”Ramp”berarti jalur, angka 2 mewakili ”to”atau menuju dan ”Fame”adalah kemashuran atau kemandirian. Jadi, secara mudah dapat diterjemahkan sebagai ”Jalur Menuju Kemandirian”. Secara lebih luas lagi, arti dari RAMP2FAME untuk masing-masing aksara adalah sebagai berikut : • R: Recency (baru-baru ini) • A: Appropriateness (kesesuaian) • M: Motivation (motivasi) • P: Primacy (menarik perhatian di awal sesi) • 2: 2 Way Communication (komunikasi 2 arah) • F: Feedback (umpan balik) • A: Active Learning (belajar dengan aktif) • M: Multiple -Sense Learning (menggunakan lebih dari 1 indera) PEMANDU 29
• E: Excercise (latihan) Penyebutan singkatan tersebut hanya untuk memudahkan. Prinsip-prinsip tersebut tidak disajikan dalam satu urutan, kedudukannya sama dalam satu kaitan yang saling behubungan. Penjelasan untuk masing-masing prinsip itu adalah sebagai berikut: • Recency (baru-baru ini) Hukum dari recency menunjukkan bahwa sesuatu yang dipelajari atau diterima pada saat terakhir adalah yang paling diingat oleh peserta/ partisipan. Ini menunjukkan dua pengetian yang terpisah di dalam pendidikan. Pertama, berkaitan dengan isi (materi) pada akhir sesi dan kedua berkaitan dengan sesuatu yang“segar”dalam ingatan peserta. Pada aplikasi yang pertama, penting bagi pelatih untuk membuat ringkasan (summary) sesering mungkin dan yakin bahwa pesan-pesan kunci/inti selalu ditekankan lagi di akhir sesi. Pada aplikasi kedua, mengindikasikan kepada pelatih untuk membuat rencana kaji ulang (review) per bagian di setiap presentasinya. • Appropriateness (kesesuaian) Hukum dari appropriateness mengatakan bahwa secara keseluruhan, baik itu pelatihan, informasi, alat-alat bantu yang dipakai, studi kasus-studi kasus, dan material-material lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta/partisipan. Peserta akan mudah kehilangan motivasi jika pelatih gagal dalam mengupayakan agar materi relevan dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pelatih harus secara terus menerus memberi kesempatan kepada peserta untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara informasi-informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya yang sudah diperolah peserta, sehingga proses dapat menghilangkan kekhawatiran tentang sesuatu yang masih samar atau tidak diketahui. • Motivation (motivasi) Hukum dari motivasi mengatakan bahwa pastisipan/peserta harus PEMANDU 30
punya keinginan untuk belajar, partisipan dan fasilitator harus siap untuk belajar, dan harus punya alasan untuk belajar. Fasilitator (pemandu) menemukan bahwa jika peserta mempunyai motivasi yang kuat untuk belajar atau rasa keinginan untuk berhasil, dia akan lebih baik dibanding yang lainnya dalam belajar. Pertama-tama karena motivasi dapat menciptakan lingkungan (suasana) belajar menjadi menyenangkan. Jika gagal menggunakan hukum kesesuaian (appropriateness) tersebut dan mengabaikan untuk membuat material relevan, maka suasana belajar akan terganggu dan secara pasti peserta akan kehilangan motivasi. • Primacy (menarik perhatian di awal sesi) Hukum dari primacy mengingatkan bahwa pada setiap pertemuan, awal sesi merupakan kunci dari ketertarikan peserta. Selain itu, pemaparan pada awal sesi tersebut biasanya akan dapat ditangkap atau dimengerti dengan lebih baik oleh peserta. Untuk alasan ini, sebaiknya poin-poin kunci disampaikan pada permulaan sesi. Contoh poin-poin kunci dalam perencanaan desa adalah alasan perlunya dilakukan perencanaan desa, apa saja keuntungan dilakukannya perencanaan desa, dll. • 2 Way Communication (komunikasi 2 arah) Hukum dari komunikasi 2 (dua) arah secara jelas menekankan bahwa proses pelatihan meliputi komunikasi dengan semua pelaku yang terlibat, baik fasilitator maupun peserta, bukan hanya di antara peserta. Berbagai bentuk penyajian sebaiknya menggunakan PEMANDU 31
prinsip komunikasi 2 arah atau timbal balik. Ini tidak harus bermakna bahwa seluruh sesi harus berbentuk diskusi, tetapi yang memungkinkan terjadinya interaksi di antara pelatih/fasilitator dan peserta/partisipan. • Feedback (umpan balik) Hukum dari feedback atau umpan balik menunjukkan bahwa fasilitator dan peserta membutuhkan informasi satu sama lain. Fasilitator perlu mengetahui bahwa peserta mengikuti dan tetap menaruh perhatian pada apa yang disampaikan, dan sebaliknya peserta juga membutuhkan umpan balik sesuai dengan penampilan/kinerja mereka. • Active Learning (belajar dengan aktif) Hukum dari active learning menunjukkan bahwa peserta belajar lebih giat jika mereka secara aktif terlibat dalam proses pelatihan. Ingatkah satu peribahasa yang mengatakan“Belajar Sambil Bekerja”? Ini penting dalam pelatihan orang dewasa. Jika anda ingin memerintahkan kepada peserta agar menulis laporan, jangan hanya memberitahu mereka bagaimana itu harus dibuat, tetapi berikan kesempatan agar mereka melakukannya. Keuntungan lain dari prinsip ini adalah orang dewasa umumnya tidak terbiasa duduk seharian penuh di ruangan kelas, oleh karena itu prinsip belajar aktif ini akan membantu mereka supaya tidak jenuh. • Multiple Sense Learning (menggunakan lebih dari 1 indera) Hukum dari multi-sense learning mengatakan bahwa belajar akan jauh lebih efektif jika partisipan menggunakan lebih dari satu dari kelima inderanya. Jika fasilitator (pemandu) membiarkan peserta untuk menyentuh, mencium dan merasakannya dengan baik, tak ada jalan bagi mereka untuk melupakannya. Ingat, kata-kata bijak dari Confusius (450 SM) yang kurang lebih berbunyi : Saya dengar dan saya lupa Saya lihat dan saya ingat PEMANDU 32
Saya lakukan dan saya paham • Excercise (latihan) Hukum dari latihan mengindikasikan bahwa sesuatu yang diulang- ulang adalah yang paling diingat. Dengan membuat peserta melakukan latihan atau mengulang informasi yang diberikan, proses pembelajaran dapat meningkatkan kemungkinan mereka semakin mampu mengingat informasi yang sudah diberikan. Prinsip-prinsip POD tersebut sebaiknya diterapkan oleh pemandu dalam melakukan kajian kondisi desa yang melibatkan partisipasi masyarakat sebelum menyusun perencanaan desa. Kajian secara partisipatif ini dikenal dengan nama PRA. APA ITU PRA? Participatory Rural Apraisal (PRA) atau Pengkajian Desa Secara Partisipatif (peran aktif masyarakat) adalah sebuah alat yang digunakan untuk memudahkan dalam mengkaji, meneliti/menggali informasi mengenai potensi dan masalah serta tata kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat dan dari masyarakat. Sedangkan Pengertian PRA secara harfiah adalah penilaian/pengkajian/ penelitian (keadaan) desa secara parsitipatif. Dengan demikian metode PRA berarti cara yang digunakan dalam melakukan kajian untuk memahami keadaan atau kondisi desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Mengapa PRA ? 1. Adanya kritik terhadap pendekatan pembangunan yang topdown (atas-bawah) yang artinya diturunkan dari pemimpin lembaga kepada PEMANDU 33
pelaksana dan masyarakat. Walaupun program semacam ini didasarkan pada proses penjagaan kebutuhan masyarakat, namun hal ini dilaksanakan hanya berdasarkan suatu survey atau penelitian akademis yang tidak melibatkan masyarakat secara berarti. 2. Munculnya pemikiran tentang pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses program agar program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga rasa kepemilikan warga terhadap program lebih tinggi. Selain itu, keterampilan-keterampilan analisis dan perencanaan tadi dapat dipindahkan juga kepada masyarakat. Dengan demikian di masa yang akan datang ketergantungan pada pihak luar dalam pengambilan prakarsa dan perumusan program secara bertahap akan bisa dikurangi. 3. PRA sebagai pendekatan alternatif. Pendekatan ini dianggap baik karena didasari prinsip-prinsip untuk mewujudkan partisipasi masyarakat, sekaligus masyarakat memiliki teknik-teknik terapannya. Apa Prinsip PRA ? 1. Prinsip mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan), dimaksudkan PEMANDU 34
agar golongan masyarakat paling miskin memperoleh kesempatan untuk memiliki peran dan mendapat manfaat dalam kegiatan pembangunan. 2. Prinsip pemberdayaan (penguatan) masyarakat 3. Prinsip masyarakat sebagai pelaku dan pemandu, sementara orang luar hanya bisa sebagai fasilitator 4. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan 5. Prinsip santai dan informal 6. Prinsip Triangulasi 7. Prinsip mengoptimalkan hasil 8. Prinsip orientasi praktis 9. Prinsip keberlanjutan dan selang waktu 10. Prinsip belajar dari kesalahan 11. Prinsip terbuka Apa Saja Teknik-Teknik PRA ? Ada beberapa teknik PRA yang bisa digunakan pemandu, antara lain: 1. Pemetaan/Sketsa Desa 2. Penelusuran/Transek Desa 3. Sejarah Desa 4. Kalender musim 5. Bagan/Hubungan Kelembagaan 6. Kecenderungan Perubahan 7. Analisa Jender 8. Rangking Kesejahteraan (Wealth Rangking) 9. Kerentanan dan Kapasitas (CVA, Contextual Value Added) 10. Bagan Arus (masukan dan keluaran) 11. Kajian Mata Pencaharian 12. Analisa Usaha Tani 13. Analisa Jaringan Tata Niaga PEMANDU 35
Pemandu yang kreatif dapat mengembangkan atau memodifikasi teknik- teknik PRA tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan pengkajian dan kondisi masyarakat. Penjelasan tentang teknik-teknik PRA beserta contoh- contohnya lihat di lampiran. APA METODE YANG DIGUNAKAN OLEH PEMANDU? Metode adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan oleh Pemandu dalam penyusunan perencanaan desa. Metode tersebut antara lain : diskusi umum (diskusi kelas/pleno), diskusi kelompok (diskusi terfokus), curah pendapat (brainstorming), wawancara dan ceramah. Diskusi umum atau pleno merupakan istilah yang digunakan apabila seluruh peserta berkumpul dan melakukan diskusi bersama. Diskusi dilakukan secara bertahap, mulai dari mengumpulkan informasi/pendapat peserta, menentukan pokok bahasan dan penyepakatan atau pengambilan keputusan. Diskusi kelompok atau diskusi fokus yang dikenal juga dengan istilah FGD (Focus Group Discussion) merupakan format diskusi dalam skala kecil yang seringkali dilakukan untuk mengaji suatu isu secara lebih mendalam. Hasil diskusi kelompok itu kemudian dibawa ke dalam diskusi umum atau pleno sehingga peserta dikondisikan untuk siap mengikuti musyawarah pengambilan keputusan di dalam forum lengkap. Curah pendapat merupakan teknik untuk meminta setiap peserta menyampaikan pendapat atau gagasan terhadap suatu topik. Berbeda dengan diskusi, dalam curah pendapat tidak boleh ada komentar apalagi PEMANDU 36
sanggahan terhadap orang lain. Ini untuk mendorong keberanian berbicara dan untuk mengumpulkan pendapat sebanyak-banyaknya. Wawancara adalah tanya jawab yang dapat dilakukan terhadap seseorang atau kelompok untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Sementara metode ceramah adalah penyampaian materi oleh nara sumber tanpa atau dengan disertai diskusi. PEMANDU 37
PERENCANAAN DESA * Apa itu Perencanaan Desa? * Apa Dasar Hukum Perencanaan Desa? * Bagaimana Menyusun Perencanaan Desa?
APA ITU PERENCANAAN DESA ? Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara desa atau sebutan lainnya diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP 72 No.25 tahun 2005 tentang Desa). Dari pengertian tersebut maka perencanaan desa dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat yang dilakukan oleh kesatuan masyarakat hukum dalam batas-batas wilayah yang menjadi kewenangannya, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Desa 40
Tahap-tahap untuk melakukan perencanaan desa secara umum adalah : 1. penyusunan rencana; 2. penetapan rencana; 3. pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4. evaluasi pelaksanaan rencana. Sementara tujuan perencanaan desa itu sendiri adalah : 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; 2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; 3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan 4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. Mengapa Desa Perlu Membuat Perencanaan? Perencanaan bukanlah pilihan. Suka tidak suka, mau tidak mau, perencanaan akan memberikan arah pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan di desa menjadi lebih baik. Rasanya secara sosial, masyarakat sangat membutuhkan arah desanya di masa depan dengan lebih terarah dalam bentuk perencanaan desa yang disusun secara partisipatif. Masyarakat memerlukan itu karena perencanaan desa akan lebih menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan serta pengawasannya. Selain tuntutan sosial dari masyarakat, ada pula mandat yuridis (aturan) yang mewajibkan pemerintah desa untuk menyusun perencanaan. Termasuk ada aturan yang menyebutkan, bahwa RPJMDes tersebut ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. Perencanaan Desa 41
APA DASAR HUKUM PERENCANAAN DESA? Karena perencanaan desa terpadu dengan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari perencanaan pembangunan nasional, maka aturan-aturan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan nasional (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan aturan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana) secara tidak langsung menjadi dasar hukum perencanaan desa. Aturan yang langsung terkait dengan perencanaan desa antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 5. Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan Desa sebagaimana dimandatkan oleh PP Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 66 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 19; dan 6. Aturan lain yang terkait dengan Profil Desa, Lembaga Kemasyarakatan, kecamatan, dll. Perencanaan Desa 42
BAGAIMANA MENYUSUN PERENCANAAN DESA YANG BAIK? Perencanaan desa yang baik adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, digagas atas prakarsa masyarakat, dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, keberpihakan pada masyarakat miskin, dan berkelanjutan. Perencanaan desa yang baik antara lain dikembangkan mengikuti kepanjangan kata WISDOM (bahasa Inggris yang artinya arif atau bijaksana), yakni : W (=Watak/Wilayah). Artinya, kenali situasi dan kondisi wilayah kajian yang ada, batas-batas wilayah yang akan dikaji, kondisinya saat ini, beberapa waktu lalu, dan bagaimana kecenderungan perubahan yang terjadi selama ini. Kenali juga aspek-aspek sosial kependudukan lain termasuk mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya; I (=Ingin). Artinya, tentukan tujuan masa depan yang realistis dan masuk akal berdasarkan potensi dan kecenderungan yang ada disesuaikan dengan ketersediaan anggaran; S (=Siasat) Artinya, dengan memahami watak atau kondisi desa yang akan dikaji dan sudah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, maka dapat dibuat siasat atau rancangan strategi guna menggapai tujuan tersebut; D (=Didik). Untuk mencapai tujuan masa depan bemodalkan sumber daya yang ada melalui strategi yang telah disusun, perlu perlengkapan diri dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap baru yang mungkin belum dimiliki saat ini; O (=Otak / Otot). Artinya, sumber daya yang ada, tujuan yang ada, strategi yang telah dirancang termasuk pembekalan yang diperlukan tidak akan berarti jika tidak disertai dengan cerdas dan kerja keras; M (=Manajemen) Manajemen atau Monitor. Artinya, semua yang ada dan telah dirancang tersebut perlu dikelola dengan baik dan perubahan yang ada perlu dipantau perkembangannya. Perencanaan Desa 43
Dalam penyusunan perencanaan desa itu dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip atau dasar-dasar sebagai berikut : a. Pemberdayaan berperspektif pada hak-hak dasar, jender, berwawasan lingkungan, dan anti kemiskinan, sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan; c. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin; d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa; e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat; f. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal; g. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia; h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan; i. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat; j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan k. Penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan. Perencanaan Desa 44
Siapa yang Menyusun Perencanaan Desa ? Perencanan desa adalah tanggung jawab Kepala Desa, yang dalam pelaksanaannya Kepala Desa akan mengidentifikasi terlebih dahulu tentang keberadaan LKMD, sebuah Lembaga Kemasyarakatan yang memiliki tugas terkait dengan perencanaan desa. Unsur-unsur dari Lembaga Kemasyarakatan inilah yang akan dibekali/dilatih tentang perencanaan desa. Jika unsur-unsur (kelompok/anggota) tidak ada atau kurang, maka perlu disiapkan Pemandu yang berasal dari masyarakat di desa tersebut baik secara perseorangan maupun lembaga/kelompok. Apa Bentuk Perencanaan Desa? Berdasarkan masa perencanaannya, jenis perencanaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni : 1. Perencanaan jangka panjang dengan masa perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun; 2. Perencanaan jangka menengah dengan masa perencanaan selama 5 (lima) tahun; dan 3. Perencanaan jangka pendek dengan masa perencanaan selama 1 (satu) tahun. Perencanaan jangka panjang hanya dikenal di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Di desa hanya dikenal rencana jangka menengah yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan rencana tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Di tingkat Kementerian, Kecamatan dan Kelurahan juga hanya dikenal rencana jangka menengah yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dan Perencanaan Desa 45
rencana tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja). Selain pembagian berdasarkan masa rencana, juga ada pembagian berdasarkan bentuk perencanaan berkaitan dengan ruang (spasial) yang dikenal dengan penataan ruang. Penataan ruang dibagi dalam beberapa klasifikasi/golongan. Pembagian tersebut antara lain berdasarkan wilayah administratif dan kegiatan kawasan. Berdasarkan wilayah administrasi penataan ruang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Pembagian lain berdasarkan kegiatan kawasan membagi penataan ruang atas: penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan (berbeda dengan desa). Semua rencana tata ruang wilayah, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), maupun Rencana Tata Ruang WIlayah Kabupaten/Kota (RTRWK) memiliki masa rencana 20 (dua puluh) tahun atau rencana jangka panjang. Jika di desa tidak ada rencana jangka panjang, maka di desa juga tidak ada Rencana Tata Ruang Wilayah Desa. Atas dasar itulah, jika di desa hanya ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tanpa ada Rencana Tata Ruang Wilayah Desa, maka sebaiknya di dalam RPJMDes dan RKPDes juga memasukan aspek keruangan, misalnya dalam bentuk arahan atau rencana tata guna lahan yang tidak terpisahkan dari RPJMDes/RKPDes. Apa yang Perlu Disusun Terlebih Dahulu, RPJMDES atau RKPDES? Dalam satu periode kepemimpinan Kepala Desa, mestinya yang akan disusun pertama kali dalam 3 (tiga) bulan setelah pelantikannya Perencanaan Desa 46
adalah menyusun RPJMDes terlebih dahulu. RPJMDes yang disepakati dalam Musrenbangdes Jangka Menengah itu setelah ditetapkan dengan Peraturan Desa kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan RKPDes dalam Musrenbangdes Tahunan. Berdasarkan RPKDes inilah kemudian dibuat APBDes yang ditetapkan melalui Peraturan Desa, paling lambat sebulan setelah APBD ditetapkan. Gambaran umum yang terjadi di banyak desa berkaitan dengan RPJMDes, RKPDes dan APBDes kurang lebih adalah sebagai berikut : 1. Jarang yang memiliki RPJMDes; 2. Jarang yang melaksanakan Musrenbangdes Jangka Menengah; 3. Jarang yang memiliki Peraturan Desa tentang RPJMDes; 4. Memiliki Rancangan RKPDes tetapi jarang yang menetapkannya dalam Surat Keputusan Kepala Desa (sesuai dengan Permendagri no. 66 tahun 2007); 5. Melaksanakan Musrenbangdes Tahunan tanpa didukung RPJMDes; dan 6. Memiliki APBDes dan Peraturan Desa tentang APBDes. Kini banyak desa mulai melakukan penyusunan RPJMDes yang partisipatif. Karena ketertinggalannya, seringkali penyusunan RPJMDes ini dilakukan Perencanaan Desa 47
bersamaan dengan penyusunan RKPDes, dan pelaksanaan Musrenbangdes Jangka Menengah dilakukan bersamaan dengan kegiatan Musrenbangdes Tahunan. Kesadaran ini muncul karena adanya pemahaman bahwa APBDes dibuat berdasarkan RKPDes dan RKPDes antara lain disusun berdasarkan RPJMDes yang partisipatif, sehingga adanya RPJMDes adalah suatu keharusan bagi suatu desa. Bagaimana Melaksanakan Musrenbangdes Jangka Menengah dan Tahunan Secara Bersamaan? Salah satu hasil dari Musrenbangdes Jangka Menengah yang dilakukan sekitar 5 (lima) tahun sekali adalah RPJMDes, sementara Musrenbangdes Tahunan yang dilakukan setiap tahun akan menghasilkan rancangan RKPDes. Oleh karena itu, dalam kondisi normal Musrenbangdes Jangka Menengah dan Musrenbangdes Tahunan dilakukan pada saat yang berbeda. Dalam kondisi yang mendesak dan desa tidak memiliki RPJMDes, biasanya penyusunan RPJMDes dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKPDes sebagaimana diperkenalkan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007. Secara umum langkah perpaduan antara Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: Perencanaan Desa 48
No. Kegiatan Utama Pelaku Utama Hasil yang Diharapkan 1. Pemberitahuan / Sosialisasi Pemerintahan Desa Masyarakat mengetahui akan dilakukan perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) dan terbuka bagi semua pihak berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan perencanaan desa tersebut 2. Pembentukan Tim Pemandu Kepala Desa bersama dengan perangkatnya Ada Tim Pemandu yang berasal dari masyarakat khususnya lembaga kemasyarakatan 3. Pembekalan Tim Pemandu BPMD, Kasi PMD, Kepala Desa, Lembaga Pendamping (jika ada) Tim Pemandu memahami tentang Perencanaan Desa, metodologi,teknik kajian dan penulisannya serta pengorganisasiannya 4. Pengorganisasian Tim Pemandu Data yang diperlukan, data yang sudah tersedia, penyusunan rencana kegiatan, penjadwalan dan lain-lain 5. Pengkajian data sekunder (RPJMDes, Renstra Kecamatan, Hasil PRA, Master Plan, Peta, dan Rencana Lain jika ada) Tim Pemandu Ada perencanaan yang berkesinambungan dan menghindari kegiatan pengambilan data yang sama di waktu yang berdekatan 6. Penyusunan Rancangan Visi dan Misi Desa Tim Pemandu Adanya rancangan visi dan misi desa yang disepakati bersama oleh Kepala Desa dan masyarakat 7. Kajian Dusun/Blok/RT Tim Pemandu Potensi dan permasalahan di Tngkat Dsun/Blok/RT 8. Kajian Desa Tim Pemandu Potensi dan permasalahan di Tingkat Desa 9. Penentuan Prioritas Tim Pemandu Daftar peringkat potensi dan masalah di desa Perencanaan Desa 49
10. Pembagian Tindakan Tim Pemandu Daftar prioritas kegiatan yang akan dilakukan di desa (cek silang dengan rancangan misi desa) 11. Pengkajian ulang rancangan visi dan misi desa serta program- programnya Tim Pemandu Adanya visi dan misi, program- program pengembangannya, serta strategi pencapaiannya 12. Penulisan Rancangan Dokumen RPJMDes Tim Pemandu Rancangan Dokumen RPJMDes dan RKPDes 13. Musrenbang RPJMDes dan atau Musrenbang Tahunan Kepala Desa, Ketua dan BPD, Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kelompok Perempuan, Kepala Puskesmas, perusahaan dan Lembaga pendamping yang ada di desa bersangkutan, kelompok profesi, kelompok keagamaan, keterwakilan dusun/blok/RT, Tim Pemandu, dan lain-lain Berita Acara, Dokumen RPJMDes dan rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes. Berita Acara, Rancangan RKPDes (Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan – DURKP); usulan delegasi untuk menghadiri Musrenbang di Kecamatan; usulan prioritas kecamatan 14. Penyusunan Peraturan Desa tentang RPJMDes Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Bagian Hukum Peraturan Desa tentang RPJMDes 15 Penyusunan DU- RKPDes Utusan delegasi desa untuk MUSRENBANGCam Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan-DU RKPDes Kewenangan desa dan Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan-DU RKPDes Kewenangan supra desa 16. Pemberitahuan / Sosialisasi Pemerintahan Desa Masyarakat tahu bahwa proses penyusunan RPJMDes dan Rancangan Perdes RPJMDes dan Rancangan RKPDes sudah dilakukan. Perencanaan Desa 50
Alur Proses Musrenbangdes Jangka Menengah dan Tahunan Secara Bersamaan (Tahap Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelembagaan) Perencanaan Desa 51
Apakah Model atau Proses Perpaduan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Dapat Dilakukan dengan Cara Berbeda? Adakah Cara Lain yang Seringkali Dilakukan? Proses penyusunan perencanaan desa yang memadukan proses dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 bukanlah harga mati. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara lain mengikuti prinsip-prinsip yang ada (partisipasi, terbuka, akuntabel, dll) dan mengeluarkan hasil dengan format keluaran yang telah ditentukan. Model atau Proses Perpaduan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 dapat dilihat pada bagan berikut Perencanaan Desa 52
AlurProsesMusrenbangdesJangka(TahapPelaksanaandanPelembagaan) Perencanaan Desa 53
Cara lain penyusunan perencanaan desa yang menggabungkan Musrenbangdes Jangka Menengah dan Musrenbangdes Tahunan yang umum digunakan adalah dengan membagi proses itu menjadi 3 (tiga) tahap utama yang meliputi : (1) Pengkajian Fakta/Data; (2) Analisis Fakta/ Data; dan (3) Penyusunan Rencana. Rincian masing-masing langkah itu adalah sebagai berikut: 1 Pengkajian Fakta/Data. Pengkajian fakta dilakukan oleh Pemandu dengan menggunakan metodologi dan alat-alat kajian yang partisipatif. Data/Fakta awal yang perlu dikaji terlebih dahulu adalah data sekunder, baik itu berupa kebijakan, monografi, hasil kajian PRA sebelumnya, perencanaan yang sudah ada, dan kebijakan yang lainnya. Pengkajian fakta dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti : kalender musim, diagram kelembagaan, peta desa, dan lain-lain. 2 Analisis Fakta/Data. Secara umum susunan/struktur dokumen perencanaan dimulai dari visi, misi, strategi, program, proyek dan kegiatan. Pada perencanaan di tingkat desa penyebutan nama proyek jarang dilakukan, sehingga struktur umum untuk perencanaan desa adalah visi dan misi yang disertai dengan strategi pelaksanaannya melalui program dan kegiatan. Fokus RPJMDes dimulai dari visi sampai program, sementara RKPDes menitikberatkan mulai dari kegiatan hingga program. 3 Penyusunan Rencana. Sebagian besar materi profil desa yang ada dalam dokumen perencanaan berasal dari tahap kajian data/fakta. Data/fakta juga dapat disertakan peta, dan apabila disertai dengan kajian analisis dapat menjadi bagian perencanaan sebagai arahan penggunaan lahan. Perencanaan Desa 54
Secara umum, jika sudah disusun rancangan visi, misi, strategi, program/ bidang dan kegiatan, maka penyusunannya ke dalam RPJMDes dan RKPDes sangatlah mudah. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan tersebut adalah penyusunan prioritas kegiatan. Cara yang umum untuk menyusun prioritas adalah dengan menggunakan matriks. Matriks dapat disusun berdasarkan kegiatan dengan misi, luas kegiatan, dampak kegiatan, ketersediaan bahan baku lokal, keterlibatan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan, ketersediaan anggaran, dan lain sebagainya. Contoh matriks antara kegiatan dengan misi. Dari matriks kegiatan dan misi dapat dilihat bahwa prioritas utamanya adalah Kegiatan D, menyusul kemudian Kegiatan E, Kegiatan B. Kegiatan yang memiliki nilai prioritas sama dapat ditambahkan indikator lainnya sampai akhirnya menghasilkan nilai prioritas yang berbeda. Pada dokumen perencanaan jangka menengah juga perlu disertakan prakiraan pencapaian program sebagai bahan pemantauan. Beberapa Perencanaan Desa 55
contoh target prakiraan pencapaian tersebut antara lain : • Setiap tahun akan diterbitkan SKT sebanyak 25 lembar; • Luas kebakaran akan berkurang 50% selama masa perencanaan (5 tahun); • Setiap tahun produksi pertanian tanaman pangan bertambah 10%, tanaman karet bertambah luas 15%; • Setiap tahun jumlah Kepala Keluarga penerima ”raskin”berkurang sebanyak 10%; • Dalam waktu 2 (dua) tahun akan berdiri pabrik pengolahan karet; • Setiap tahun, cara-cara pembukaan lahan dengan cara membakar berkurang 15%. Perencanaan Desa 56
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) Apa itu RPJ• MDes? Apa yang Dilakukan pada Tahap Persiapan?• Apa yang Dilakukan pada Tahap Pelaksanaan?• Apa yang Dilakukan pada Tahap Pelembagaan?• Bagaimana Ringkasan Tahap-tahap Penyusunan• RPJMDes? • • • • •
APA ITU RPJMDES? RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun. Berisi antara lain: profil desa (termasuk sejarah desa dan kecenderungan yang ada), visi, misi dan program kegiatan indikatif, indikator indikatif untuk pemantauan dan program prioritas kewilayahan yang disertai dengan peta atau sketsa sebagai arahan pengembangan wilayah. RPJMDes adalah kewajiban pemerintah desa untuk menyusun dan menetapkannya melalui Peraturan Desa. RPJMDes akan digunakan sebagai masukan utama pelaksanaan Musrenbangdes Tahunan yang biasanya dilakukan sekitar bulan Januari - Februari; penyusunan RKPDes; dan secara tidak langsung memberikan arahan dalam penyusunan APBDes. Oleh karena itu, dengan adanya RPJMDes yang memiliki kekuatan hukum berupa Peraturan Desa, pelaksanaan Musrenbangdes Tahunan akan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Kualitas APBDesnya pun akan RPJMDes 58
lebih sempurna lagi. RPJMDes disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa terpilih yang disepakati bersama masyarakat dalam Musrenbang Jangka Menengah sebagai visi dan misi desa. RPJMDes ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. Jika dalam periode kepemimpinan Kepala Desa sudah berjalan lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak memiliki RPJMDes, maka sebaiknya Kepala Desa segera menyusun RPJMDes, karena dengan RPJMDes arah pemberdayaan masyarakat akan lebih jelas termasuk pertanggungjawaban Kepala Desa di akhir masa jabatannya. Bagaimana Proses Penyusunan RPJMDes ? Secara umum proses perencanan akan meliputi 4 (empat) aspek utama, yakni : (1) penyusunan rencana yang terdiri dari persiapan dan pelaksanaan penyusunan rencana; (2) penetapan rencana dalam bentuk Peraturan Desa sebagai bagian dari pelembagaan dari rencana tersebut ; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana dalam bentuk pemantauan dan evaluasi atas rencana itu sendiri. Atas dasar tersebut, maka proses penyusunan RPJMDes secara umum akan terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yakni : persiapan, pelaksanaan penyusunan, dan pelembagaan. APA YANG DILAKUKAN PADA TAHAP PERSIAPAN? Secara umum yang dilakukan pada tahap persiapan antara lain : 1. Pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan dilakukannya RPJMDesa 59
penyusunan RPJMDes; 2. Identifikasi kelembagaan untuk mendapatkan Tim Pemandu; 3. Pengkajian kebutuhan pembekalan bagi Tim Pemandu; 4. Pembekalan Tim Pemandu; dan 5. Pengorganisasian pelaksanaan. Setelah Kepala Desa dilantik, secepatnya Pemerintahan Desa memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan dilakukannya perencanaan desa. Isi pemberitahuan sekurang-kurangnya berisi tentang dasar hukum perencanaan desa, tujuan dari perencanaan desa, mekanisme perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) serta hubungannya dengan Musrenbangdes, penyelenggara, waktu, agenda, dan tempat pelaksanaannya. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui musyawarah desa, pertemuan kelompok yang ada di desa seperti yasinan, kebaktian, basarah, pertemuan kelompok tani, karang taruna, pengumuman lewat tempat ibadah, papan informasi desa, dan alat komunikasi lainnya. Setelah dilakukan pemberitahuan kepada Masyarakat, sesegera mungkin Kepala Desa sebagai penanggung jawab perencanaan desa mulai mendelegasikan kegiatan tersebut kepada perangkat dan lembaga yang berwenang melakukan penyusunan perencanaan desa. Jika lembaga yang bertugas menyusun perencanaan desa tidak ada, maka perlu dibentuk Tim Pemandu yang dipilih atas dasar musyawarah. Pembentukan Tim Pemandu dapat dilakukan bersamaan dengan sosialisasi pemberitahuan tentang akan dilakukannya penyusunan perencanaan desa. Jumlah Tim Pemandu disesuaikan dengan kondisi desa, seperti jarak antar dusun/RT/blok, ketersediaan data sekunder dan data informasi yang harus RPJMDes 60
dikumpulkan. Jumlah Tim Pemandu sebaiknya berkisar antara 3 – 7 orang. Penyusunan perencanaan desa secara partisipatif akan melibatkan peran aktif masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok. Tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan desa adalah tokoh agama, tokoh adat, guru, bidan, penyuluh, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), maupun Lembaga Kemasyarakatan (LK) lainnya. Lembaga Kemasyarakatan (LK) lain yang perlu dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan desa adalah: lembaga adat, Tim Penggerak PKK, LPMD, Kelompok Tani/Ternak/Nelayan, P3A, RPK/KMPK/MPA, komite sekolah, kelompok keagamaan, KUD/UKM, perusahaan atau lembaga pendamping yang sedang melakukan kegiatan di desa, serta lembaga lain yang ada di desa. Keterlibatan masyarakat baik perseorangan maupun kelembagaan RPJMDesa 61
tersebut akan difasilitasi langsung oleh Tim Pemandu. Mengingat peran dan fungsinya yang sangat penting, sebelum melakukan tugasnya Tim Pemandu akan diberikan pembekalan tentang perencanaan desa. Tujuan dari pembekalan Tim Pemandu bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pemanduan, tetapi juga dalam rangka untuk membangun kerjasama tim. Melalui hal tersebut, diharapkan Tim Pemandu akan dapat menyusun rencana kerja tim sesuai prinsip- prinsip yang ada seperti partisipasi, transparansi, akuntabel, dan lain sebagainya. Pembekalan kepada Tim Terpadu dapat melibatkan PMD Kecamatan, BPMD Kabupaten Kapuas, maupun pihak lainnya yang mau terlibat secara sukarela. Pembekalan itu sendiri dapat dilakukan di dalam kelas, di luar ruangan, praktek kerja (belajar sambil praktek), maupun belajar ke desa lain. Pembekalan kepada Tim Pemandu dilakukan minimal 3 hari atau 4-5 hari jika disertai dengan belajar di desa lain. Materi pembekalan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan minimal yang diperlukan dalam memandu proses penyusunan perencanaan desa, materi tersebut antara lain : a. Tugas dan Fungsi Tim Pemandu, b. Teknik Kepemanduan, c. Pemahaman tentang Perencanaan Desa, d. Pendidikan Orang Dewasa, e. Alat-alat Kajian Desa (sejarah desa, peta sosial, sketsa desa, hubungan kelembagaan dan kalender musim) f. Teknik Menulis Dokumen Perencanaan Desa RPJMDes 62
APA YANG DILAKUKAN PADA TAHAP PELAKSANAAN? Tahap pelaksanaan antara lain melakukan pengorganisasian (perencanaan kegiatan), identifikasi serta kajian data sekunder, penyusunan rancangan visi dan misi desa, pengkajian desa, mengkaji ulang data kajian desa, penentuan prioritas, pemilihan tindakan, mengkaji ulang visi dan misi desa dengan rencana kegiatan, dan yang terakhir adalah penulisan dokumen RPJMDes. Pengorganisasian Pada proses pengorganisasian (perencanaan kegiatan) antara lain dilakukan: prakiraan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan desa; jenis kegiatan yang akan dilakukan; waktu; penanggungjawab; siapa anggota Tim Pemandu yang akan melakukan dan siapa saja yang akan diundang; tempat pelaksanaan; alat tulis menulis; sumber dana pelaksanaan; dan konsumsi. Sumber pendanaan kegiatan penyusunan RPJMDes dapat dilakukan dari Kas Desa; pihak ketiga yang tidak mengikat; bantuan Pemerintah Kabupaten; maupun Swadaya. Dalam penyusunan RPJMDes, sebaiknya pada periode akhir menganggarkan dana untuk proses penyusunan RPJMDes berikutnya. Identifikasi dan Kajian Data Sekunder Sebelum Tim Pemandu melakukan kajian desa, perlu terlebih dahulu melakukan kajian terhadap data sekunder (data yang sudah tersedia sebelumnya). Dari kebutuhan data dan ketersediaan data sekunder yang ada, maka kegiatan kajian penambahan data akan lebih efisien. Manfaat lain dengan melakukan kajian data sekunder antara lain : RPJMDesa 63
a. Mendapatkan gambaran awal keadaan desa, baik masyarakat maupun lingkungannya; b. Memperkirakan kebutuhan informasi yang perlu dikaji lebih lanjut di lapangan sehingga Tim Pemandu bisa menyusun rencana kajian lapangan; c. Sebagai data pembanding terhadap informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat; d. Kajian data sekunder seperti RPJMD Kabupaten Kapuas dan Rencana Strategis yang ada di SKPD akan diperoleh gambaran umum tentang kebijakan yang ada di kabupaten dan sektor-sektor yang ada; dan e. Program-program yang ditawarkan oleh Kepala Desa terpilih saat melakukan kampanye. Beberapa jenis data sekunder yang kemungkinan ada di desa-desa dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kapuas maupun Kabupaten Kapuas itu sendiri antara lain : profil desa, hasil PRA, rencana di desa yang sudah ada seperti rencana kelompok tani, RPJMDes, RKP Desa, RPJMD Kabupaten Kapuas yang berdampak di desa, aturan adat, peraturan desa, data penerima BLT, data pelayanan kesehatan seperti imunisasi, daftar ibu hamil, kondisi gizi masyarakat, jenis penyakit yang ada di desa, hasil pendampingan dari lembaga yang pernah melakukan kajian di desa, dan tentu saja program-program yang dikampanyekan oleh Kepala Desa terpilih. Beberapa desa dalam lingkup Eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) RPJMDes 64
Sejuta Hektar dapat memanfaatkan Rencana Induk Eks PLG. Apabila dibandingkan dengan data sekunder lainnya, profil desa terbilang cukup istimewa. Pertama, profil desa akan menjadi bagian tersendiri dalam dokumen RPJMDes; kedua, profil desa seharusnya sudah dimiliki oleh semua desa di Indonesia tetapi pada kenyataannya justru sebaliknya; dan, ketiga, profil desa adalah gambaran karakter desa, oleh karena itu keberadaannya sangat penting bukan hanya untuk kebutuhan penyusunan perencanaan desa tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Penyusunan profil desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Secara umum profil desa sebagai karakter desa disajikan dalam bentuk : a. Data dasar keluarga meliputi : (1) potensi sumber daya manusia; (2) perkembangan kesehatan; (3) perkembangan pendidikan; (4) penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga; (5) partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; (6) berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga; dan (7) perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.; b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana; dan c. Perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. Tingkat ini mencerminkan keberhasilan pembangunan desa setiap tahun dan setiap lima tahun diukur dari laju kecepatan perkembangannya. Pengkajian Desa Pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan desa didasarkan atas: RPJMDesa 65
pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisien, efektif, berkelanjutan, cermat, proses berulang, dan penggalian informasi. Atas dasar hal-hal tersebut dan melihat pendekatan perencanaan di Indonesia (politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas), maka pendekatan utama yang diutamakan dalam dalam perencanaan desa adalah partisipasi masyarakat. Suatu pendekatan yang mampu menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek/pelaku utama adalah PRA (Participatory Rural Appraisal) atau Pengkajian Perdesaan secara Partisipatif. Secara teknis PRA tidak hanya digunakan di perdesaan, tetapi dapat juga dilakukan di perkotaan. Tidak hanya digunakan dalam pengkajian atau perencanaan, PRA juga dapat digunakan dalam pelaksanaan atau pemantauan suatu perencanaan. Banyak sekali teknik-teknik penggalian data melalui pendekatan PRA Beberapa metode yang umum digunakan dalam pendekatan partisipatif antara lain: diskusi umum (diskusi kelas/pleno), diskusi kelompok (diskusi terfokus), curah pendapat (brainstorming), wawancara dan ceramah. Pada proses kajian dan permasalahan desa secara partisipatif tentunya dilakukan dengan metode dan alat-alat yang partisipatif pula. Beberapa alat kajian desa partisipatif yang sering digunakan antara lain berupa : 1 Peta/sketsa Desa, dapat dikembangkan dalam beberapa judul/tema, berdasarkan waktu yang berbeda, dan berdasarkan luas kajian atau skala yang berbeda. Informasi yang digali antara lain : batas-batas desa, sumber daya alam (sungai, sumber air, hutan, batu, bukit, dll), penggunaan lahan (lahan yang digunakan untuk tanaman budidaya, lahan pengembalaan ternak, tanah desa,dll), sumber daya buatan (prasarana/sarana) seperti : jalan, RPJMDes 66
jembatan, sarana pengairan, sekolah, balai desa, posyandu, rumah penduduk, dll; 2 Sejarah Desa, yaitu informasi yang dikumpulkan bersifat umum (informasi umum) masyarakat desa dari waktu ke waktu. Informasi- informasi itu antara lain: kesadaran dan pengelolaan SDA, pembangunan sarana dan prasarana umum, pengenalan jenis tanaman baru, pengenalan teknologi baru, perubahan status kepemilikkan, sejarah organisasi desa, sejarah terbentuknya desa atau pemukiman, perkembangan jumlah penduduk, asal penduduk setempat, serta perkembangan hutan dan hasil hutan.; 3 Kalender Musim, tidak hanya mencakup harian, bulan atau tahunan, tetapi juga dapat dikembangkan dalam beberapa tahun. Misalnya dalam kajian bencana kebakaran hutan dan lahan. Informasi yang digali lewat kalender musim antara lain masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan dasar (kesehatan, pangan, papan, sandang, mata pencaharian dan alam/lingkungan), masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat desa (kegiatan tanam, kegiatan panen, kegiatan menangkap ikan, kegiatan sosial/adat/budaya, dll), saat-saat/ musim yang terjadi banyak masalah (musim kemarau, musim hujan, musim pancaroba, musim barat, musim timur, paceklik,dll).; 4 Bagan Kelembagaan, informasi yang digali antara lain : jenis-jenis lembaga penting dalam pembangunan desa, gambaran peranan/ manfaat lembaga desa terhadap masyarakat, gambaran sering tidaknya hubungan antara lembaga-lembaga dengan masyarakat, gambaran peranan pria dan wanita dalam lembaga; 5 Kalender Harian, secara umum merupakan kalender musim dalam rentang waktu satu hari yang menitkberatkan dilakukan untuk kajian jender; 6 Kecenderungan, merupakan alat kaji PRA yang menitikberatkan pada kecenderungan berdasarkan waktu. Analisis ini antara lain dapat diguakan untuk melihat kecenderungan pemasaran, produksi pertanian, RPJMDesa 67
kebakaran, kecenderungan jumlah penduduk, dan lain-lain. Ada banyak alat PRA, tetapi dalam pengkajian desa untuk perencanaan tidak harus menggunakan semua alat. Bahkan dalam PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa hanya ada 3 (tiga) alat PRA yang digunakan dalam pengkajian keadaan desa yaitu : Potret/ Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan. Disamping ketiga alat PRA tersebut, pemandu dapat memilih alat-alat PRA lainnya untuk melengkapi kajian desa sesuai dengan kebutuhan desa dalam menggali potensi dan masalah. Pemilihan alat yang digunakan antara lain akan tergantung pada kondisi wilayah desa, kajian-kajian yang akan dilakukan, ketersediaan waktu, ketersediaan data sekunder. Pemilihan ini secara sistematis sudah dirancang pada saat persiapan pengkajian desa. Pada proses mengumpulkan dan melakukan analisis data atau informasi secara sistematis bersama masyarakat melalui teknik PRA, ada salah satu prinsip yang dikenal dengan istilah triangulasi. Prinsip ini merupakan bentuk pemeriksaan informasi berulang (check and recheck). Prinsip triangulasi dilakukan melalui penganekaragaman : 1. keanggotaan tim (keragaman latar belakang profesi, pengalaman, latar belkan pendidikan, dan lain-lain); 2. penganekaragaman sumber informasi (tempat/dusun/RT, jenis kelamin, usia ataupun data sekunder, pendampingan dari kegiatan lain, dll); 3. dan juga keragaman alat PRA yang digunakan. Kajian yang dilakukan di tingkat dusun/blok/RT maupun di tingkat desa secara umum berkaitan dengan harapan masyarakat (potensi) dan hambatan dalam meraih harapan tersebut (masalah). Dengan menggunakan metode PRA seperti diskusi umum, diskusi kelompok, RPJMDes 68
dan curah pendapat diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menyuarakan harapan beserta hambatan-hambatannya. Teknik-teknik PRA seperti kalender musim, pemetaan, diagram kelembagaan semestinya dibangun dalam suasana yang rileks agar peran aktif tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik. Penyusunan Rancangan Visi dan Misi Desa Berdasarkan pendekatan politik, perencanaan dimulai pada saat masyarakat memilih Kepala Negara atau Kepala Daerah atau Kepala Desa secara langsung. Visi dan misi Kepala Desa terpilih saat kampanye RPJMDesa 69
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun
Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun

Recommended

Dokumen RPJMD Desa Dermaji
Dokumen RPJMD Desa DermajiDokumen RPJMD Desa Dermaji
Dokumen RPJMD Desa Dermaji
Pradna Paramita
 
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Pemdes Wlahar Wetan
 
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
AHMAD HIDAYAT SAAYANAWAE
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
Teguh Kristyanto
 
Implementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desa
Implementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desaImplementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desa
Implementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desa
Joenas Sianturi
 
Surat edaran musrenbangdes 2015
Surat edaran musrenbangdes 2015Surat edaran musrenbangdes 2015
Surat edaran musrenbangdes 2015
Formasi Org
 
Panduan rpjmdes
Panduan rpjmdesPanduan rpjmdes
Panduan rpjmdes
rajapusbar
 
Kak kegiatan desa
Kak kegiatan desaKak kegiatan desa
Kak kegiatan desa
glora sby
 

Recommended

Dokumen RPJMD Desa Dermaji
Dokumen RPJMD Desa DermajiDokumen RPJMD Desa Dermaji
Dokumen RPJMD Desa Dermaji
Pradna Paramita
 
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Dokumen RPJMDesa Wlahar Wetan Tahun 2013-2019 (Review Oktober 2014)
Pemdes Wlahar Wetan
 
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
AHMAD HIDAYAT SAAYANAWAE
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
Teguh Kristyanto
 
Implementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desa
Implementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desaImplementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desa
Implementasi uu desa dlm pemberdayaan masyarakat desa
Joenas Sianturi
 
Surat edaran musrenbangdes 2015
Surat edaran musrenbangdes 2015Surat edaran musrenbangdes 2015
Surat edaran musrenbangdes 2015
Formasi Org
 
Panduan rpjmdes
Panduan rpjmdesPanduan rpjmdes
Panduan rpjmdes
rajapusbar
 
Kak kegiatan desa
Kak kegiatan desaKak kegiatan desa
Kak kegiatan desa
glora sby
 
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
Kang Margino
 
Modul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongModul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampong
irhamuddin
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
Umi Arifah
 
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-revBuku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
rajapusbar
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
Adelfios Andyka Fatra
 
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Agus hariyanto
 
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-newSesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
Formasi Org
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Formasi Org
 
1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$
rajapusbar
 
RPJMDes
RPJMDesRPJMDes
RPJMDes
Ahmad Yani Lahati Ahyan
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
Teguh Kristyanto
 
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Teguh Kristyanto
 
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Pemdes Losari Lor
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
Formasi Org
 
Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015
Rumah Kolaborasi
 
Buku 4-kader-desa
Buku 4-kader-desaBuku 4-kader-desa
Buku 4-kader-desa
Ferie Sulistiono
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
Ahmad Yani Lahati Ahyan
 
Perdes rpjm desa 2016 2018
Perdes rpjm desa 2016 2018Perdes rpjm desa 2016 2018
Perdes rpjm desa 2016 2018
Pemdes Seboro Sadang
 
Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015
Rumah Kolaborasi
 
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - BappedaPedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
M Handoko
 
187 30203614 profil_susi-ambon-2
187 30203614 profil_susi-ambon-2187 30203614 profil_susi-ambon-2
187 30203614 profil_susi-ambon-2
Uwin Bungsu
 
02. apb desa
02. apb desa02. apb desa
02. apb desa
keuangandesa
 

More Related Content

What's hot

Modul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongModul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampong
irhamuddin
 
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Agus hariyanto
 
Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015
Rumah Kolaborasi
 

What's hot (20)

RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
 
Modul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongModul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampong
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-revBuku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
Buku 4 sistem-pembangunan-desa-rev
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
 
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
 
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-newSesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$
 
RPJMDes
RPJMDesRPJMDes
RPJMDes
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
 
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015
 
Buku 4-kader-desa
Buku 4-kader-desaBuku 4-kader-desa
Buku 4-kader-desa
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
 
Perdes rpjm desa 2016 2018
Perdes rpjm desa 2016 2018Perdes rpjm desa 2016 2018
Perdes rpjm desa 2016 2018
 
Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015
 
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - BappedaPedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
 

Viewers also liked

187 30203614 profil_susi-ambon-2
187 30203614 profil_susi-ambon-2187 30203614 profil_susi-ambon-2
187 30203614 profil_susi-ambon-2
Uwin Bungsu
 
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Mutiara Shifa
 

Viewers also liked (7)

187 30203614 profil_susi-ambon-2
187 30203614 profil_susi-ambon-2187 30203614 profil_susi-ambon-2
187 30203614 profil_susi-ambon-2
 
02. apb desa
02. apb desa02. apb desa
02. apb desa
 
Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2
 
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaSpb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
 
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Draf perdes apb desa rahong tahun anggaran 2015
Draf perdes apb desa rahong tahun anggaran 2015Draf perdes apb desa rahong tahun anggaran 2015
Draf perdes apb desa rahong tahun anggaran 2015
 
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016
 

Similar to Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun

KKN UNUSIDA BERDAYA 2021 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO | DESA WEDORO...
KKN UNUSIDA BERDAYA 2021 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO | DESA WEDORO...KKN UNUSIDA BERDAYA 2021 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO | DESA WEDORO...
KKN UNUSIDA BERDAYA 2021 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO | DESA WEDORO...
DewiLailatusZuhriyah
 
LAPORAN KKN MANDIRI UNUSIDA || KKN UNUSIDA BERDAYA 2021
LAPORAN KKN MANDIRI UNUSIDA || KKN UNUSIDA BERDAYA 2021LAPORAN KKN MANDIRI UNUSIDA || KKN UNUSIDA BERDAYA 2021
LAPORAN KKN MANDIRI UNUSIDA || KKN UNUSIDA BERDAYA 2021
jihansuwariyanti
 

Similar to Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun (20)

Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
 
Laporan akhir kkn ani qotul azizah
Laporan akhir kkn ani qotul azizahLaporan akhir kkn ani qotul azizah
Laporan akhir kkn ani qotul azizah
 
Musrenbang desa
Musrenbang desaMusrenbang desa
Musrenbang desa
 
Laporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasi
Laporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasiLaporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasi
Laporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasi
 
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaSeri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
 
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Kabu...
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Kabu...Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Kabu...
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Kabu...
 
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB Di Kabupate...
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB Di Kabupate...Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB Di Kabupate...
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB Di Kabupate...
 
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB di Kabupate...
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB di Kabupate...Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB di Kabupate...
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB di Kabupate...
 
KKN UNUSIDA BERDAYA 2021 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO | DESA WEDORO...
KKN UNUSIDA BERDAYA 2021 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO | DESA WEDORO...KKN UNUSIDA BERDAYA 2021 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO | DESA WEDORO...
KKN UNUSIDA BERDAYA 2021 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO | DESA WEDORO...
 
Siti Cholifah_Kkn unusida berdaya 2021 desa sentul
Siti Cholifah_Kkn unusida berdaya 2021 desa sentul Siti Cholifah_Kkn unusida berdaya 2021 desa sentul
Siti Cholifah_Kkn unusida berdaya 2021 desa sentul
 
LAPORAN KKN STKIP MUHAMMADIYAH SAMPIT TAHUN 2015
LAPORAN KKN STKIP MUHAMMADIYAH SAMPIT TAHUN 2015LAPORAN KKN STKIP MUHAMMADIYAH SAMPIT TAHUN 2015
LAPORAN KKN STKIP MUHAMMADIYAH SAMPIT TAHUN 2015
 
Laporan Hasil Kegiatan KKN Tematik UNU Cirebon tahun 2014
Laporan Hasil Kegiatan KKN Tematik UNU Cirebon tahun 2014Laporan Hasil Kegiatan KKN Tematik UNU Cirebon tahun 2014
Laporan Hasil Kegiatan KKN Tematik UNU Cirebon tahun 2014
 
Laporan akhir kegiatan KKN Amiro uliya nadia
Laporan akhir kegiatan KKN Amiro uliya nadia Laporan akhir kegiatan KKN Amiro uliya nadia
Laporan akhir kegiatan KKN Amiro uliya nadia
 
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraanSeri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
 
LAPORAN KKN MANDIRI UNUSIDA || KKN UNUSIDA BERDAYA 2021
LAPORAN KKN MANDIRI UNUSIDA || KKN UNUSIDA BERDAYA 2021LAPORAN KKN MANDIRI UNUSIDA || KKN UNUSIDA BERDAYA 2021
LAPORAN KKN MANDIRI UNUSIDA || KKN UNUSIDA BERDAYA 2021
 
Buku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangunBuku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangun
 
Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)
Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)
Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)
 
Laporan kkn 2021 ella nur f c24180013_akuntansi2018
Laporan kkn 2021 ella nur f c24180013_akuntansi2018Laporan kkn 2021 ella nur f c24180013_akuntansi2018
Laporan kkn 2021 ella nur f c24180013_akuntansi2018
 
Duwi nofiana d24180070 kkn unusida berdaya_pgsd
Duwi nofiana d24180070 kkn unusida berdaya_pgsdDuwi nofiana d24180070 kkn unusida berdaya_pgsd
Duwi nofiana d24180070 kkn unusida berdaya_pgsd
 
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaSeri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
 

Panduan Perencanaan Desa Lewu Mamangun

  • 1.
  • 2. PANDUAN PERENCANAAN DESA MENUJU LEWU MAMANGUN DI KABUPATEN KAPUAS
  • 3. PANDUAN PERENCANAAN DESA MENUJU LEWU MAMANGUN Tim Penulis Fatkhurohman, Kisworo Dwi Cahyono, Lilik Sugiarti, Yuliana Nona Sambidang Kontributor Abri, Herie Susanto, Kartika Musdeni Editor Evy S.Suryatmana, Immanuel Salomo Abel Ilustrator Yayak Yatmaka Tata Letak Eko Mulyantono Diterbitkan sebagai rangkaian kegiatan Sustainable Lowland Use through Innovative Community based Environmental management Systems (SLUICES)-project CARE International Indonesia Yayasan Cakrawala Indonesia (YCI) Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia (YCHI) Pendukung Dana European Commission (EC) Maret, 2010
  • 4. i KATA PENGANTAR Panduan Perencanaan Desa ini dikembangkan karena adanya kebutuhan di lapangan, baik yang dirasakan oleh masyarakat langsung, pemerintah maupun lembaga-lembaga pendamping masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Kapuas. Panduan ini akan mengisi ketiadaan modul perencanaan desa partisipatif yang sederhana untuk diaplikasikan di desa-desa di Kabupaten Kapuas juga kabupaten lainnya yang sedang merencanakan penyusunan RPJMDes secara partisipatif. Pengembangan buku panduan ini didasarkan atas pengalaman di beberapa desa di Kabupaten Kapuas, referensi beberapa perencanaan partisipatif di berbagai tempat, dan tentu saja atas dasar ketentuan regulasi yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tentang Pedoman Perencanaan Desa, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas menjadi alur penyusunan panduan ini, yang secara garis besar terdiri atas: Profil Desa, Penyusunan Visi dan Misi Desa, Pengkajian Desa, Penyusunan Strategi Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan pelembagaan atau pembuatan Peraturan Desa tentang RPJMDes. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah menyumpangkan pengalaman, pandangan, dan pemikirannya tentang perencanaan desa partisipatif. Khususnya kepada masyarakat desa dampingan SLUICES-project di Eks UPT Lamunti yang banyak memberi pembelajaran yang partisipatif dan inspiratif khususnya dalam hal ketekunan, mulai dari tidak adanya dokumen hingga dapat menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan desa secara lengkap. Terima kasih kami sampaikan khusus kepada Fatkhurohman (CARE Indonesia), Yuliana Nona (YCI), Lilik (YCI) dan Kisworo (YCHI) atas tulisan- tulisannya hingga tersusunnya buku panduan ini. Juga kepada Kartika Musdeni (PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kapuas), Abri (BOS Mawas), dan Dedi Siswanto (YCI) atas kontribusinya yang turut memperkaya buku panduan ini.
  • 5. ii Terimakasih kami sampaikan kepada Community Facilitator (CF) SLUICES- project yang berpartisipasi dalam uji coba pemahaman buku panduan ini pada tanggal 25-26 Februari 2010. Juga kepada peserta diskusi yang berpartisipasi memberi masukan untuk melengkapi buku panduan ini pada tanggal 6 Maret 2010 di Kuala Kapuas. Selain itu juga kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat di Desa .... Kecamatan Mantangai, Desa ... Kecamatan Kapuas Murung, dan Desa ... Kecamatan Basarang yang telah berpartisipasi dalam uji media pra peluncuran buku ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada pihak pemerintah Kabupaten Kapuas, khususnya kepada Drs.Edy Lukman Hakim, MM (Kepala BPMD Kabupaten Kapuas 2009), Drs. Perly H. Sangen M.Si (Kepala BPMD Kabupaten Kapuas sekarang) dan Ir.Herson B.Aden, MSi (Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas) yang antusias menerapkan perencanaan partisipatif mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten, sehingga mendukung penerbitan buku panduan ini. Akhir kata, buku ini bukanlah panduan yang wajib diikuti langkah demi langkah. Buku panduan ini hanya memberikan arahan garis besar yang pada prakteknya tetap fleskibel menyesuaikan dengan kondisi desa yang sedang menyusunan perencanaan desa. Maret 2010 Tess Bayombong Country Director CARE Internatioanal Indonesia Kata PengantarK
  • 6. KATA SAMBUTAN Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa pendekatan perencanaan di Indonesia dilakukan dengan memadukan perencanan bawah-atas dan atas- bawah, serta partisipatif – teknokratis dan politik. Perencanaan dengan pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah/Desa adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah/Desa. Sedangkan perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak (stakeholders) yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah- atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan tersebut disepakati bersama dalam musrenbang jangka menengah, dan keterpaduan rencana hasil proses atas-bawah dan bawah- atas diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan bertingkat mulai dari Musrenbang Desa setiap tahunnya. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa perencanaan desa yang melibatkan lembaga kemasyarakatan akan memberikan nilai tambah dalam proses Musrenbang tahunan dan juga perencanaan-perencanaan di atasnya. Seperti kata pepatah,“gundukan pasir tak akan menjulang tinggi tanpa memperlebar dasarnya”, karenanya ekonomi kerakyatan dan Kabupaten Kapuas yang AMANAH (Aman, Maju, Mandiri, Sejahtera dan Tangguh) hanya akan tercapai jika desa-desanya memiliki modal dasar berupa perencanaan desa yang partisipatif. BUPATI KABUPATEN KAPUAS iv
  • 7. v Sambutan Bupati Untuk desa sendiri, RPJMDes bermanfaat dalam memberikan arah tujuan desa dalam lima tahun, yang dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan masih banyak lagi manfaat lainnya Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala desa dan masyarakat di desa-desa dampingan SLUICES yang telah memberikan kontribusi dalam pengalaman, pandangan, dan pemikirannya selama program berjalan hingga tersusunnya buku panduan ini. Terimakasih juga saya sampaikan pada tim SLUICES (kemitraan CARE International Indonesia, Yayasan Cakrawala Indonesia dan Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia) atas inisiasi penyusunan buku panduan ini. Juga kepada PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kapuas dan BOS Mawas atas kontribusinya. Serta kepada European Commision sebagai penyandang dana awal sehingga dapat diterbitkannya buku panduan ini. Kiranya ini dapat menjadi contoh yang baik dan dapat dilanjutkan oleh lembaga pendamping lainnya dalam menyempurnakan buku“Panduan Perencanaan Desa Menuju Lewu Mamangun di Kabupaten Kapuas” Kuala Kapuas, Maret 2010 BUPATI KAPUAS Ir.H.MUHAMMAD MAWARDI, MM
  • 8. Daftar Isi Kata Pengantar ....................................................................... i Kata Sambutan ........................................................................ iv Daftar Isi .................................................................................. vi Daftar Istilah ........................................................................... x Pendahuluan ........................................................................... 1 Apa itu Perencanaan? ......................................................... 2• Apa itu Desa? .................................................................. 8• Apa itu Perencanan Desa ? ................................................ 10• Mengapa Perlu Pembuatan Buku ”Panduan Perencanaan• Desa Menuju Lewu Mamangun di Kabupaten Kapuas”? ..... 17 Pemandu ............................................................................... 21 Apa dan Siapa Pemandu? .............................................................. 22• Apa itu Pendidikan Orang Dewasa (POD)? ............................... 26• Apa itu PRA itu? ................................................................................... 33• Apa Metode yang Digunakan oleh Pemandu? ....................... 36• Perencanaan Desa ................................................................ 39 Apa itu Perencanaan Desa? ........................................................... 40• Apa Dasar Hukum Perencanaan Desa? ..................................... 42• Bagaimana Menyusun Perencanaan Desa? ........................... 43• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 57 Apa itu RPJMDes? ............................................................................ 58• Apa yang Dilakukan pada Tahap Persiapan? ......................... 59• Apa yang Dilakukan pada Tahap Pelaksanaan? .................... 63• Apa yang Dilakukan pada Tahap Pelembagaan? .................. 80• Bagaimana Ringkasan Tahap-tahap Penyusunan• RPJMDes? ................................................................................... 83 • • • • • • Perenca • • • R • • • • vii
  • 9. Daftar Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) ............................... 87 Apa itu RKPDes? .................................................................................. 88• Apa itu Musrenbangdes Tahunan? .............................................. 92• Bagaimana Proses Pelaksanaan Musrenbangdes? ................ 96• Siapa yang Ikut dalam Pelaksanaan Musrenbangdes? ......... 99• Apa Isi Dokumen RKPDes? ............................................................. 104• Keuangan dan Kekayaan Desa ........................................................ 105 Apa itu Keuangan Desa? .................................................................. 106• Apa itu APBDes? .................................................................................. 107• Apa itu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagaimana Sejarahnya? 111• Apa itu Kekayaan Desa? .................................................................. 116• Peraturan Perundangan Desa ......................................................... 119 Apa itu Peraturan Perundangan Desa? ...................................... 120• Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ............................................... 125 Apa itu Monitoring dan Evaluasi ? ................................................ 126• Apa itu Pengendalian dan Pelaporan dalam Perencanaan• Desa? ..................................................................................................... 129 Bagaimana Cara Melakukan Monitoring dan Evaluasi? ........ 133• Apa itu Indikator Kinerja/Pencapaian? ....................................... 135• Penutup ................................................................................. 139 Lampiran ....................................................................................... 147 Contoh Bagan Proses Perencanaan Desa ............................ 149• Contoh Alat PRA untuk Membantu Kajian Desa ............... 181• Contoh Modul Penyusunan Perencanaan Desa ................. 213• Contoh Dokumen RKP ............................................................... 245• Sumber Rujukan ............................................................. 269 • • • • Peratura D • • • • • • • • • • Monitor • • • • P S viii
  • 10. Daftar Istilah dan Singkatan ADD : Alokasi Dana Desa, merupakan dana dari Pemerintah Kabupaten kepada desa definitif untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan pemerintahan desa akuntabel : dapat dihitung APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, merupakan penganggaran belanja dan pendapatan desa yang dibuat oleh pemerintahan desa dan disetujui BPD APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten bottom up : Istilah untuk program yang berasal dari pengalaman masyarakat dan diturunkan dalam bentuk pengajuan pekerjaan pembangunan. Secara harfiah berarti bawah-atas BPMD : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa BUMDesa : Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu upaya desa untuk mencari dana pembangunan dan operasional pemerintahan CARE : Lembaga non-Pemerintah Internasional, berkantor pusat di Jakarta data sekunder : Data yang didapatkan dari data yang sudah ada sebelumnya (tidak diambil langsung oleh pencari data di tingkat lapangan) dominasi : penguasaan oleh pihak yg lebih kuat thd yg lebih lemah DURKPDes : Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa Eks-PLG : Lokasi bekas Proyek Lahan Gambut sejuta hektar FGD : Focus Group Discussion, merupakan format diskusi kelompok dalam skala kecil (kelompok interres). FGD seringkali dilakukan untuk mengaji suatu isu secara lebih mendalam dan terfokus. Hasil diskusi kelompok ini dibawa ke dalam diskusi umum atau pleno di dalam forum lengkap. Daftar Istilah x
  • 11. Good governance : Tata pemerintahan yang baik hibah : Bantuan dari pihak luar yang tidak bersifat pinjaman dan mengikat individu : pribadi, orang perorang instrumen : alat yg dipakai untuk me-ngerjakan sesuatu implementasi : Pelaksanaan, penerapan klausal : Bagian dari sebuah dokumen resmi yang menyatakan bahwa sesuatu harus atau tidak boleh dilakukan kreteria : ukuran yg menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu; KMPK : Kelompok Masyarakat Pengendali Kebakaran Lewu Mamangun : Berasal dari bahasa Dayak Ngaju yang berarti Desa Membangun, ”bukan membangun desa, bukan pula membangun di desa” LK : Lembaga Kemasyarakatan, merupakan kelompok masyarakat yang menjadi pemandu dalam menyusun perencanaan desa partisipatif, sejalan dengan aturan yang mewajibkan keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam penyusunan perencanaan desa. Berbeda dengan LKMD di era Orde Baru, ketua LK ini tidak dirangkap oleh Kepala Desa LKMD : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, di era Orde Baru jabatan ketua LKMD dirangkap oleh Kepala Desa. LPMD : Lembaga Pelayanan Masyarakat Desa Master Plan : Rencana Induk, perencanaan tingkat Provinsi yang menjadi rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah metodologi : Cara atau prosedur yang dilakukan untuk melakukan aktifitas tertentu MISI : tugas yg dirasakan orang sbg suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dsb Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbangdes : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa partisipatif : perihal turut berperan serta dl suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta; pasif : bersifat menerima saja; tidak giat; tidak aktif Daftar IstilahD xi
  • 12. P3A : Perkumpulan Petani Pemakai Air Perdes : Peraturan Desa, merupakan peraturan yang berlaku di tingkat desa Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri PNPM Mandiri : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, merupakan program Pemerintah untuk memajukan pedesaan PP : Peraturan Pemerintah PRA : Participatory Rural Appraisal yaitu metodologi pendekatan masyarakat yang menekankan pada upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengkajian kondisi lingkungan pedesaan Pra Musrenbang : Kegiatan perankingan skala prioritas untuk kemudian dibawa ke Musrenbang Profil desa : Informasi mengenai desa yang mencakup jumlah penduduk, tingkat pendidikan, inventaris bangunan yang ada, dll RAPBDes : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rembug Desa : Musrenbangdes, penetapan visi/misi desa adn perencanaan pembangunan 5 tahun Renja : Rencana Kerja Renstra : Rencana Strategi, merupakan rencana lima tahun yang merupakan rencana aksi sebagai penjabaran RPJMD RKP : Rencana Kerja Pembangunan atau Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Pembangunan Tahunan, merupakan penjabaran RPJMDes dalam 1 tahun masa perencanaan RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun RKPDes : Rencana Kerja Pembangunan Desa RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis dengan masa rencana 5 tahun RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMDes : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Daftar Istilah xiixii
  • 13. xiii RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dengan masa rencana 20 tahun RPK : Regu Pengendali Kebakaran RTRWK : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota SiIPA : Sisa Lebih Penggunaan Anggaran sistematika : Cara atau prosedur yang seharusnya untuk mencapai efisiensi dan memenuhi permintaan peraturan SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SLUICES : Program kemitraan antara CARE International Indonesia, Yayasan Cakrawala Indonesia, Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia, berlokasi kerja di 9 desa transmigrasi Lamunti Supradesa : Tingkatan di atas Desa, misalnya: Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional transparan : tembus pandang; tidak terbatas pd orang tertentu saja; terbuka top down : Istilah untuk program yang diturunkan pimpinan lembaga kepada pelaksana atau masyarakat. Secara harfiah berarti atas-bawah triangulasi : Penganekaragaman keanggotaan tim (keragaman latar belakang profesi, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan lain-lain), penganekaragaman sumber informasi (tempat/dusun/RT, jenis kelamin, usia ataupun data sekunder, pendampingan dari kegiatan lain, dll), termasuk juga dengan adanya keragaman teknik UKM : Usaha Kecil dan Menengah VISI : pandangan atau wawasan ke depan Yayasan BOS : Yayasan Borneo Orang utan Survival, berada di Kabupaten Kapuas sejak 2005 dengan lokasi kerja di Kecamatan Mantangai dan Timpah YCHI : Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia, berpusat di Banjarbaru YCI : Yayasan Cakrawala Indonesia, berpusat di Palangka Raya Daftar IstilahD
  • 14. PENDAHULUAN * Apa Itu Perencanaan? * Apa Itu Desa? * Apa Itu Perencanaan Desa ? * Mengapa Perlu Pembuatan Buku ”Panduan Perencanaan Desa Menuju Lewu Mamangun di Kabupaten Kapuas”? * * * *
  • 15. APA ITU PERENCANAAN? Terdapat banyak sekali definisi perencanaan. Salah satu definisi perencanaan adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : ”perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.” Perencanaan dapat mempunyai arti dan makna mulai dari kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan kelompok masyarakat, sampai kepada lingkup masyarakat yang lebih luas seperti desa, wilayah, negara, atau bahkan antar negara. Arti dan makna perencanaan rupanya memang tergantung kepada sudut pandang kepentingan dan masalah yang bersangkutan. Tetapi dari sudut manapun perencanaan itu didefinisikan, akan terdapat unsur-unsur yang memberikan arti dan makna yang sama, yaitu bahwa perencanaan merupakan kegiatan merumuskan keinginan dan PENDAHULUAN 2 P
  • 16. cita-cita yang lebih baik atau lebih berkembang di masa mendatang. Jadi dalam hal ini akan selalu terkandung unsur-unsur yang terdiri dari : a. Unsur keinginan, cita-cita b. Unsur tujuan dan motivasi c. Unsur sumber daya (alam, manusia, modal, dan informasi) d. Unsur efektif dan efisien; dan e. Unsur ruang dan waktu Definisi dari satu pihak akan berbeda dengan pengertian yang disampaikan oleh pihak lain. Satu pihak akan beranggapan bahwa menyusun perencanaan adalah pekerjan besar dan rumit, sementara ada pula pihak yang berpandangan bahwa menyusun perencanaan itu tak lebih hanya isapan jempol atau omong kosong belaka. Namun, banyak pihak selalu menganggap bahwa dengan perencanaan, suatu kegiatan akan dapat dilaksanakan lebih baik daripada tanpa perencanaan sama sekali. Bagaimana Mengklasifikasikan Jenis Perencanaan Wilayah? Paling tidak, secara mudah ada 3 (tiga) cara yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jenis-jenis perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah dapat dibedakan berdasarkan wilayah administrasi, masa perencanaan, dan bentuk perencanaan itu sendiri. Berdasarkan wilayah administrasi, perencanaan antara lain dapat dibedakan menjadi perencanaan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan perencanaan desa. Berdasarkan masa perencanaan, di Indonesia dikenal 3 (tiga) jenis rencana yang meliputi : 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan masa rencana PENDAHULUAN 3
  • 17. 20 tahun; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Strategis dengan masa rencana 5 tahun; dan 3. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) atau Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Pembangunan Tahunan. Pemerintahan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki ketiga jenis perencanaan tersebut. Sedangkan pada tingkat Kementerian/ Lembaga (KL) ada rencana jangka menengah yang disebut Rencana Strategis (Renstra) KL dan rencana tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) KL. Pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan hanya mengenal Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Sementara di desa hanya mengenal perencanaan jangka menengah yang disebut dengan RPJMDes untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKPDes untuk Rencana Kerja Pembangunan Desa. Jenis perencanaan seperti RPJP, RPJM atau Renstra dan RKP atau Renja adalah jenis perencanaan wilayah yang tidak bersifat keruangan/spasial. Ada jenis perencanaan lain yang menitikberatkan pada aspek keruangan/spasial yang disebut sebagai Rencana Tata Ruang. Banyak cara untuk membagi lagi jenis Rencana Tata Ruang, salah satunya adalah pembagian berdasarkan wilayah administrasi yang kemudian memunculkan istilah RTRWN untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RTRWP untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan RTRWK yang merupakan kependekan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Bagaimana dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)? RTRW Desa tidak banyak dikenal, dan yang dikenal adalah tata guna lahan dan itu sebaiknya menjadi satu dalam RPJMDes/RKPDes. Demikan pula halnya dengan perencanaan PENDAHULUAN 4 P
  • 18. penanggulangan bencana sebaiknya disatukan dalam RPJMDes dan rencana aksinya direncanakan dalam RKPDes. Apa Pendekatan Perencanaan yang Digunakan Di Indonesia? Indonesia adalah negara yang besar, terdiri atas puluhan provinsi, ratusan kabupaten, ribuan kecamatan dan ratusan ribu desa/kelurahan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam perencanaan adalah pendekatan terpadu. Memadukan perencanaan pembangunan daerah ke satu sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan desa menjadi bagian terpadu dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Secara keseluruhan keterpaduan tersebut dilaksanakan dengan rangkaian pendekatan perencanaan sebagai berikut : 1. Politik; 2. Teknokratik; 3. Partisipatif; 4. Atas-Bawah (Top-Down); Dan 5. Bawah-Atas (Bottom-Up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah/ PENDAHULUAN 5
  • 19. Kepala Desa adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah/Kepala Desa. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah/ Kepala Desa pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan masyarakat adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah- atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Apa Tahapan Perencanaan Wilayah Secara Umum? Secara umum proses perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni: PENDAHULUAN 6 P
  • 20. 1. Penyusunan Rencana; 2. Penetapan Rencana; 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana; Dan 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Buku ini lebih menitikberatkan pada proses perencanaan di desa khususnya tentang penyusunan RPJMDes. Penyusunan RPJMDes dipilih karena beberapa alasan antara lain: 1. RPJMDes adalah masukan utama dalam pelaksanaan Musrenbangdes Tahunan, dan Musrenbangdes sendiri merupakan awal pelaksanaan Musrenbang di kecamatan, dan seterusnya hingga tingkat nasional; 2. Pada saat pelaksanaan Musrenbangdes Tahunan yang hanya dilaksanakan 1 (satu) hari, ruang/kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi sangat terbatas. Dengan adanya RPJMDes kesempatan partisipasi masyarakat semakin terbuka dan kualitas Musrenbangdes dapat lebih ditingkatkan; 3. Desa-desa di Kabupaten Kapuas banyak yang tidak memiliki RPJMDes; 4. Desa tidak mengenal perencanaan jangka panjang sehingga rencana jangka menengah (RPJMDes) adalah dasar perencanaan utama yang perlu ditingkatkan untuk mendukung ”good governance”atau tata pemerintahan yang baik ; 5. Desa mengalami perubahan yang dinamis, antara lain menyangkut penganggaran (Alokasi Dana Desa) yang pemanfaatannya perlu dilandasi dengan perencanaan yang partisipatif. PENDAHULUAN 7
  • 21. APA ITU DESA? Sejak reformasi di akhir tahun 1990-an, desa ikut berubah dengan cepat. Di era Orde Baru, desa diartikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada zaman sebelum Reformasi itu, semua bentuk pemerintah terkecil disebut desa. Sejak Reformasi bergulir, ada pilihan untuk menggunakan nama selain desa, seperti Lewu di Kalteng, Kampung di Papua, Gampong di Aceh, Nagari di Padang, dan sebagainya. Arti desa pun sudah bergeser menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa di masa depan akan menjadi lebih mandiri, hal ini tampak pada Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Rekomendasi No.7 yang menyatakan,“sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal yang mengarah pada pemberian otonomi bertingkat terhadap provinsi, kabupaten/kota, desa/nagari/marga dan sebagainya”. Rintisan menuju kemandirian desa tersebut secara umum tercermin pada tiga isu utama desa, yakni : (1) Kewenangan Desa; (2) Keuangan Desa; dan (3) Perencanaan Desa. Kewenangan desa secara umum masih sangat PENDAHULUAN 8 P
  • 22. terbatas. Sebagian besar desa juga memiliki keterbatasan keuangan bahkan sebagian besar masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, dari aspek perencanaan, sebagian besar desa tidak memiliki perencanaan jangka menengah, juga tidak dilengkapi dengan rencana jangka pendek. Jika isu tentang kewenangan dan keuangan desa lebih tergantung pada daerah (kabupaten/kota), isu perencanaan desa menjadi penting karena pengembangannya dapat dilakukan secara aktif dari desa. Sumber daya manusia untuk melakukan perencanaan jangka menengah desa juga cukup memadai, termasuk dengan adanya lembaga-lembaga pendamping yang melakukan kegiatannya di desa. PENDAHULUAN 9
  • 23. Perencanaan jangka menengah desa bukan saja dapat memberikan arah penggunaan keuangan desa dan modal dasar bagi pembagian kewenangan dari daerah ke desa, tetapi juga dapat meningkatkan perencanaan umum di tingkat Supradesa (kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional), karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah masukan utama dalam Musrenbang Tahunan di desa. Musrenbang Desa itu sendiri merupakan awal dari Musrenbang-Musrenbang di Supradesa. APA ITU PERENCANAAN DESA? Perencanaan desa adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat yang dilakukan oleh kesatuan masyarakat hukum dalam batas-batas wilayah yang menjadi kewenangannya, melalui urutan pilihan, dan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sebagaimana perencanaan yang dilakukan di tingkat daerah dan nasional, pada perencanaan di tingkat desa juga akan mengikuti siklus : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Pada beberapa tahap tersebut akan sangat terkait dengan aspek keuangan desa. Misalnya pada tahap penyusunan rencana perlu untuk mempertimbangkan keuangan yang ada, termasuk mempertimbangkan kecenderungan-kecenderungan yang terkait dengan aspek pendanaan tersebut. Perencanaan desa dan keuangan desa (penganggaran) bagaikan sekeping mata uang yang berarti satu bagian tidak dapat dipisahkan dari bagian lainnya. Perencanaan desa tanpa dilandasi dukungan keuangan yang memadai akan sia-sia. Demikian pula sebesar apapun dana dan kekayaan PENDAHULUAN 10 P
  • 24. desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) akan tidak terarah pemanfatannya atau tidak akuntabel jika tidak dibekali dengan perencanaan desa yang partisipatif. Oleh karena itu, rencana seharusnya disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Konsistensi tersebut dapat berjalan dengan baik jika dasar-dasar perencanaan itu, seperti misalnya pemberdayaan, partisipasi, dan akuntabel, dipraktekkan dengan baik pula. Secara umum, perencanaan desa berdasarkan urutan pembuatan dan masa perencanaan, terdiri atas dua jenis : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes disepakati dalam Musrenbang RPJMDes dan ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan 2. Rencana Kerja Pembangunan Desa atau RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa (Permendagri No.32 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Peraturan Desa) Secara umum, proses perencanaan desa dilakukan dengan penyusunan RJMDes yang ditetapkan dalam Musrenbang Jangka Menengah, kemudian RPJMDes tersebut dijadikan bahan masukan utama dalam penyusunan RKPDes pada Musrenbang Tahunan. Dalam kerangka seperti itu, tujuan yang ada pada RPJMDes bersifat lebih umum, sementara tujuan dalam penyusunan RKPDes bersifat lebih detail. Dari kesepakatan yang ada, secara khusus RKPDes yang sudah ditetapkan ini, desa kemudian menetapkan Rancangan APBDes paling lambat satu bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan. Apa Tujuan Perencanaan Desa? Tujuan dari perencanaan desa adalah sebagai berikut: PENDAHULUAN 11
  • 25. 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; 2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; 3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan 4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. Tujuan tersebut dapat dicapai jika prinsip dasar perencanaan desa khususnya partisipasi warga diterapkan mulai dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan. Bagaimana Proses Perencanaan Desa? Membicarakan perencanaan desa tak akan lepas dari pembicaraan tentang RPJMDes dan RKPDes, karena keduanya merupakan bentuk perencanaan di desa. RPJMDes merupakan perencanaan desa jangka menengah dan RKPDes merupakan rencana desa jangka pendek. Proses penyusunan RPJMDes dilakukan setelah pelantikan Kepala Desa, jadi proses itu dilakukan sekitar 6 (enam) tahun sekali. Sementara itu RKPDes akan dilakukan setiap tahun, sebagai aksi yang lebih rinci dari RPJMDes. a. RPJMDes RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun yang antara lain berisi tentang profil desa, termasuk sejarah desa dan kecenderungan yang ada; visi, misi dan program kegiatan indikatif; indikator untuk pemantauan dan program prioritas kewilayahan yang disertai dengan peta atau sketsa sebagai arahan pengembangan wilayah. PENDAHULUAN 12 P
  • 26. Pemerintah desa wajib menyusun RPJMDes yang dalam penyusunannya pemerintah desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan. Rencana jangka menengah ini disepakati dalam Musrenbang RMJPDes atau “Musrenbangdes Jangka Menengah”, dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa. Langkah yang cukup panjang dalam penyusunan perencanaan jangka menengah desa itu sangatlah penting, karena RPJMDes bukan hanya menjadi dasar perencanaan di desa dan supradesa setiap tahun, tetapi juga dapat menjadi ajang partisipasi masyarakat secara terbuka dan akuntabel. Pada satu sisi banyak pihak berpendapat bahwa perencanaan seperti itu melelahkan dan sulit, tetapi sebetulnya masa depan desa akan jauh lebih PENDAHULUAN 13
  • 27. sulit lagi jika tanpa perencanaan, termasuk jika tidak memiliki rencana jangka menengah.“Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan”. Untuk mengurangi kegagalan tersebut, dalam penyusunan rencana jangka menengah desa, hal pertama yang harus dilakukan setelah melakukan kajian data sekunder adalah merancang tujuan (visi dan misi) desa terlebih dahulu. Kajian data sekunder akan memberikan dasar perencanaan yang berkesinambungan, sementara visi misi desa akan menjadi tujuan bersama yang mengarahkan gerak langkah masyarakat yang ada di desa tersebut. b. RKPDes dan Rencana APBDes Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan merupakan penjabaran dari RPJMDes. RKPDes antara lain memuat kegiatan rancangan kerangka keuangan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. PENDAHULUAN 14 P
  • 28. Sebagian besar desa belum memiliki RPJMDes dan belum memiliki RKPDes. Sehingga proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes seringkali dilakukan bersama-sama, setelah sebelumnya dilakukan kajian desa secara detil dengan menggunakan metodologi PRA (Participatory Rural Appraisal) dengan alat-alat kajian desa yang partisipatif. Jika desa sudah memiliki RPJMDes, kajian desa tentu dapat dilakukan dengan lebih sederhana, yaitu: cukup memadukan arahan yang ada di dalam RPJMDes; realisasi kegiatan yang sedang berjalan; rencana kegiatan; dan rencana pendanaan. Semuanya disesuaikan dengan aspirasi masyarakat yang berkembang pada saat Pra Musrenbangdes atau Musrenbangdes itu sendiri. Walaupun masih usulan, karena sifatnya bukan lagi progam tetapi sudah menjadi suatu usulan kegiatan/proyek, maka sebaiknya DURKPDes disusun sebagai suatu dokumen yang lengkap termasuk tujuan dan hubungannya dengan program dalam RPJMDes, deskripsi target sasaran, rencana pembiayaannya dan indikator pemantauan yang lebih detil. Jika pada program-program yang ada di RPJMDes bersifat masih indikatif, maka pada RKPDes sifatnya akan lebih detil dalam bentuk kegiatan/proyek. RKPDes yang lebih detil dan dalam kaitannya dengan pemantauan, perlu menerapkan pendekatan SMART. SMART berasal dari bahasa Inggris yang artinya ”cerdas, pintar atau bijak”. Tetapi yang dimaksud SMART disini adalah singkatan dari ”Specific, Measurable, Achievable, Realistic atau Reasonable, dan Time Bound atau Time Frame”yang maksudnya masing-masing kurang lebih sebagai berikut: Specific artinya tujuan yang ingin dicapai jelas dan spesifik. Misalnya meningkatkan produksi karet di Dusun ”A”sebesar 10% dengan melibatkan 25 KK di dalamnya selama tahun 2012 - 2014. Bukan hanya PENDAHULUAN 15
  • 29. menuliskan ’meningkatkan produksi karet’atau ’melibatkan warga dalam peningkatan produksi pertanian’; Measurable artinya dapat diukur. Pada contoh di atas, produksi karet dan peningkatannya sebesar 10% dapat diukur, termasuk jumlah Kepala Keluarga yang akan terlibat dalam kelompok tani tersebut; Achievable berarti dapat dicapai. Ini dapat dipertimbangkan dengan realisasi peningkatan tahun-tahun sebelumya termasuk kemampuan pendanaannya. Dapat pula berarti ”appropriate”atau cocok atau sesuai dengan perencanaan lain yang sudah ada Realistic atau Reasonable berarti tujuan yang ingin dicapai masuk akal, bukan merupakan khayalan yang tidak dapat diwujudkan dalam dunia nyata. Atau ”Result Oriented”(berorientasi pada hasil) dengan memokuskan pada hasil nyata yang akan dicapai atau keuntungan positif yang jelas. Time Frame atau Time Bound berarti harus memiliki jangka waktu yang jelas untuk mencapainya. Dalam contoh di atas tujuan tersebut ingin dicapai pada jangka waktu yang jelas antara tahun 2012 sampai dengan 2014. Jika RPJMDes dibahas dalam Musrenbang Lima Tahunan dan RKPDes dibahas dalam Musrenbang Tahunan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tidak dibahas dalam Musrenbang. Atas dasar itulah RAPBDes ini seringkali tidak disebut sebagai dokumen perencanaan desa. Tetapi di sisi lain karena perencanaan desa akan terkait dengan penganggaran, maka RAPBDes juga dapat menjadi bagian RKPDes atau berdiri sendiri sebagai dokumen perencanaan keuangan desa. RAPBDes adalah bagian dari perencanaan desa, maka dari itu harus selalu diperhatikan hubungan di antara RPJMDes, RKPdes, dan APBDes. RPJMDes adalah masukan utama dari pelaksanaan Musrenbang Tahunan yang akan menetapkan DURKPDes dan RKPDes, sebagai bahan masukan utama PENDAHULUAN 16 P
  • 30. dalam RAPBDes. Sehingga walaupun penyusunan RAPBDes tidak dilakukan lewat Musrenbangdes, peran dan partisipasi masyarakat untuk terlibat dan mengontrol RAPBDes selalu diperlukan. MENGAPA PERLU PEMBUATAN BUKU ”PANDUAN PERENCANAAN DESA MENUJU LEWU MAMANGUN DI KABUPATEN KAPUAS”? Berdasarkan skalanya dan bertumpu pada titik berat otonomi di kabupaten/kota, maka perencanaan kabupaten/kota dapat disebut sebagai perencanaan makro (umum), rencana strategis kecamatan sebagai perencanaan mezo (menengah) dan perencanaan desa adalah perencanaan mikro (detil). Atas dasar pembagian tersebut, kondisi yang umum terjadi selama ini adalah perencanaan makro sudah sangat banyak. Sementara perencanaan mezo dan mikro yang jumlahnya (kecamatan dan desa) semakin banyak, justru memiliki dokumen perencanaan yang sangat sedikit. Kondisi umum ini juga dijumpai di Kabupaten Kapuas. Hal tersebutlah yang menjadi alasan objektif, di luar alasan subjektif, yang mendasari penerbitan buku ini. Sebagian wilayah Kabupaten Kapuas berada di lokasi Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar. Kabupaten Kapuas juga menjadi bagian dari PENDAHULUAN 17
  • 31. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kahayan-Kapuas-Barito (Kapet Kakab). Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kapuas memiliki RPJMD dan RTRWK sendiri; perencanaan di PLG mulai Inpres No. 2 Tahun 2007, Master Plan Konservasi, dan lain-lain; serta perencanaan kawasan strategis untuk Kapet Kakab. Sementara itu, di sisi lain sebagian besar kecamatannya tidak memiliki Rencana Strategis dan ratusan desa atau lebih di Kabupaten Kapuas justru tidak memiliki perencanaan jangka menengah desa. Harapan yang ingin dicapai dengan adanya perencanaan desa kurang lebih sama seperti cita-cita Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000: ”bukan membangun desa, bukan pula membangun di desa”, tetapi ”Lewu Mamangun” yaitu Desa Membangun. Bagaimana Buku ini Dibuat? Buku ini dibuat berdasarkan aturan-aturan yang ada hubungannya dengan perencanaan desa khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Buku ini juga disertai dengan pengalaman kegiatan pendampingan di beberapa desa di Kabupaten Kapuas maupun di desa-desa lain, baik yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan, SLUICES (Kemitraan CARE International Indonesia, YCI, dan YCHI), dan Yayasan BOS, maupun yang dilakukan lembaga lain. Rujukan dan pengalaman tersebut diperkaya dengan pengalaman/kegiatan serupa PENDAHULUAN 18 P
  • 32. yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), dan lain-lain. Berdasarkan data dan informasi dari beragam sumber dan pengalaman SLUICES, serta setelah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk memutuskan alur penulisan, akhirnya terbitlah buku yang sedang dibaca ini. Siapa yang Dapat Menggunakan Buku ini? Buku ini dapat dibaca oleh siapa saja, baik dari lingkungan pemerintahan maupun dari lembaga yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Isinya sangat sesuai untuk pemerintahan desa dan lembaga pendamping yang sedang melakukan kegiatan di desa. Ada banyak pelajaran yang dapat diambil. Salah satu diantaranya adalah, di desa hanya ada satu RPJMDes untuk satu periode masa jabatan Kepala Desa yang setiap tahun dikembangkan menjadi RKPDes. Sementara yang dilakukan oleh lembaga pendamping adalah memandu (memfasilitasi) penyusunan atau mengkaji ulang RPJMDes/RKPDes, atau hanya sebatas melaksanakan kegiatan yang sudah masuk dalam agenda perencanaan tersebut. Bagaimana Susunan Buku ini? Buku ini terdiri atas 3 (tiga) bagian besar. Bagian pertama merupakan pengantar atau pendahuluan, berisi gambaran umum tentang perencanaan dan ringkasan proses perencanaan desa. Bagian akhir merupakan lampiran yang berisi beberapa hal yang terkait dengan perencanaan desa dan diagram yang lebih cocok jika disajikan terpisah. Bagian lain berisi tentang perencanaan desa yang disajikan dengan lebih PENDAHULUAN 19
  • 33. detail/mendalam. Misalnya: tentang kepemanduan; tahapan penyusunan RPJMDes yang dilakukan sekali selama masa jabatan Kepala Desa dalam satu periode; tahap-tahap penyusunan RKPDes; Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) baik jangka menengah maupun tahunan; keuangan dan kekayaan desa; serta pemantauan dan evaluasi. PENDAHULUAN 20 P
  • 34. P E M A N D U * Apa dan Siapa Pemandu? * Apa Itu Pendidikan Orang Dewasa (POD)? * Apa Itu PRA? * Apa Metode yang Digunakan oleh Pemandu?
  • 35. APA DAN SIAPA PEMANDU? Berbeda dengan tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota yang memiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang antara lain bertugas mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), desa-desa di Kapuas jarang yang memiliki lembaga untuk menangani perencanaan. Walaupun sebenarnya ada aturan untuk itu. Aturan tentang lembaga yang khusus menangani perencanaan sudah ada sejak zaman Orde Baru dan disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dengan jabatan ketua dirangkap oleh Kepala Desa. Di era reformasi aturan tersebut diubah menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan (bukan lembaga pemerintahan) dengan ketua tidak lagi dirangkap oleh Kepala Desa. Tugas LKMD ini adalah sebagai berikut : PEMANDU 22
  • 36. a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif; b. menggerakan swadaya gotong-royong masyarakat; c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Tugas tersebut sangat cocok dengan peran masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan (LK) dalam penyusunan perencanaan desa yang partisipatif. Hal ini juga sejalan dengan aturan yang mewajibkan keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam penyusunan perencanaan desa. Permasalahan mengenai Lembaga Kemasyarakatan termasuk LKMD adalah sering tidak dijumpai keberadaannya di desa. Sementara keterlibatan masyarakat baik secara perseorangan maupun kelembagaan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan desa. Oleh karena itu, dalam penyusunan perencanaan desa perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan. Jika lembaga ini tidak berfungsi, maka perlu ada peningkatan kapasitas. Apabila lembaga tersebut tidak ada, maka perlu ada relawan dari lembaga-lembaga yang ada untuk menjadi ”pemandu”dalam penyusunan perencanaan desa. Pemandu atau fasilitator dalam penyusunan perencanaan desa adalah orang yang bertugas mendampingi masyarakat dan membangun proses agar masyarakat dapat menyampaikan informasi potensi, permasalahan dan cita- cita desa di masa yang akan datang. Pemandu dapat merupakan warga desa itu sendiri maupun pendatang, asalkan memenuhi syarat-syarat minimal yang disepakati. Syarat-syarat tersebut antara lain: dapat membaca dan menulis, menguasai kondisi desa, menguasai metodologi dan alat pengkajian desa. Laki-laki ataupun perempuan yang memenuhi syarat umum tersebut boleh ditunjuk sebagai pemandu. Sebagai pertimbangan lain, keterlibatan perempuan sebagai PEMANDU 23
  • 37. pemandu adalah sebuah keharusan. Apa Tugas dan Fungsi Pemandu? Pemandu untuk perencanaan desa tentu akan berbeda dengan pemandu untuk kegiatan lainnya. Tugas dan fungsi pemandu dalam perencanaan desa antara lain : 1. Mengatur persiapan dan memandu (memfasilitasi) pelaksanaan musyawarah 2. Menjelaskan maksud, tujuan proses dan peranan peserta musyawarah 3. Menumbuhkan partisipasi peserta 4. Mempelajari latar belakang kehidupan masyarakat mencakup sosial budaya, sosial ekonomi dan adat istiadat 5. Mengakomodasi pendapat peserta 6. Mengupayakan kesepakatan forum 7. Memandu (memfasilitasi) pendokumentasian hasil musyawarah 8. Memandu (memfasilitasi) pelaporan hasil musyawarah kepada pemerintah desa Apa Pengetahuan dan Sikap yang Harus Dimiliki oleh Pemandu? Agar tugas Pemandu dalam perencanaan desa berjalan dengan baik, maka Pemandu harus memiliki modal pengetahuan dalam teknik pemandu, metodologi, perencanaan desa, pendidikan orang dewasa (POD), logistik, pengaturan ruangan, dan mengelola waktu kegiatan. Pengetahuan Pemandu tersebut perlu disertai dengan sikap yang mendukung selama penyusunan perencanaan desa berlangsung. Beberapa sikap yang harus dimiliki oleh pemandu antara lain: sabar, sederajat, akrab dan menyatu dengan masyarakat, terbuka, berpikiran positif, berwibawa dan tegas, mendengarkan dan tidak mendominasi, menghargai pendapat PEMANDU 24
  • 38. orang lain, rendah hati, mau belajar, tidak menggurui, tidak memihak, tidak menilai dan mengkritik, dan tidak mengobral janji. Apa Keterampilan yang Harus Dimiliki oleh Pemandu? Pengetahuan dan sikap saja tidaklah cukup. Pemandu juga perlu memiliki keterampilan khusus, antara lain : merumuskan pertanyaan kunci, memandu diskusi atau dialog, memandu perumusan kesimpulan, memandu penentuan skala prioritas dan memandu penyepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Disamping itu, pemandu juga harus memiliki pengetahuan tentang Pendidikan Orang Dewasa (POD), karena sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam penyusunan perencanaan desa adalah PEMANDU 25
  • 39. orang dewasa. APA ITU PENDIDIKAN ORANG DEWASA (POD)? Peran masyarakat dalam perencanaan desa sangatlah penting. Posisi masyarakat dalam perencanaan desa bukan hanya sebagai subyek tetapi juga menjadi obyek atas hasil-hasil yang direncanakan. Sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam penyusunan perencanaan desa adalah orang dewasa atau orang yang memiliki cara hidup yang berbeda dengan anak-anak. Pendidikan sendiri mempunyai banyak arti. Secara umum pendidikan memiliki harapan akan adanya perubahan perilaku. Sementara pengertian Orang Dewasa semata-mata tidak mengacu pada kedewasaan biologis, tetapi cenderung mengarah kepada kedewasaan sosial. Ada 2 (dua) tujuan Pendidikan Orang Dewasa, yaitu pada perkembangan individual dan pada peningkatan partisipasi sosial dari individu. Pendidikan orang dewasa meliputi segala bentuk pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh orang dewasa, pria maupun wanita sesuai dengan bidang perhatian dan kemampuan. Akibat atau hasil orang dewasa belajar tampak pada perubahan perilaku. Atas dasar itu, Pemandu juga harus memiliki pengetahuan Pendidikan Orang Dewasa (POD), yakni seni dan pembelajaran orang dewasa yang memberikan motivasi untuk perubahan perilaku. PEMANDU 26
  • 40. Bagaimana Bentuk Siklus/Arsitektur Pendidikan Orang Dewasa (POD)? Siklus belajar dari pengalaman atau ”Pendidikan Orang Dewasa”banyak dikembangkan pada pendekatan-pendekatan yang bersifat partisipatif. Siklus itu sendiri ada yang membaginya menjadi 4 (empat) tahap, ada pula yang mengelompokannya menjadi 5 (lima) kelompok. Gambaran masing- masing siklus terlihat dalam Gambar berikut: Dari 2 (dua) siklus tersebut yang membedakan satu dengan yang lainnya terletak pada Pengamatan dan Refleksi pada gambar sebelah kiri yang dibagi menjadi Sumbang Saran dan Diskusi/Analisis pada gambar di sebelah kanan. Dalam http://www.deliveri.org/Guidelines/how/hm14/hm14_4i.htm ditulis penjelasan masing-masing tahap sebagai berikut : Tahap Mengalami (Pengalaman) Pengalaman merupakan inti proses belajar. Ini merupakan langkah awal dari proses refleksi. Hal ini mencakup segala sesuatu yang telah dialami yang mencakup keberadaan, kegiatan-kegiatan, perasaan-perasaan, pengamatan dan apa saja yang didengar. Pengalaman didasarkan pada pengalaman riil, konkrit, dan sejauh mungkin mempunyai dampak PEMANDU 27
  • 41. yang berarti. Secara umum masing-masing tahapan tersebut di atas mengandung beberapa unsur penting dan mempunyai ciri-ciri pokok tertentu, yang mempunyai implikasi peran dan fungsi yang berbeda dari setiap tahapan bagi seorang fasilitator (pemandu) atau bagi seorang pelatih (trainer) di dalam memproses kegiatan belajar. Tahap Berbagi Pengalaman / Tahap Pengungkapan Merupakan tahap kedua dalam proses belajar atau proses pelatihan. Orang dewasa memaparkan atau menyampaikan berbagai pengalamannya: Apa yang terjadi; apa yang dikatakan; apa yang dirasakankannya; serta bagaimana pengalaman itu mempunyai arti. Orang dewasa ingin berbagi pengalaman, berbagi perasaan, serta berbagi nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai isu dan konteks yang mempunyai hubungan dan arti dalam kehidupan bersama. Tahap Menganalisis Tahap ini merupakan suatu proses pemahaman. Ini merupakan suatu proses untuk mencoba memahami berbagai ungkapan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses belajar atau proses pelatihan secara kritis. Dalam tahap ini banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan peranan dan pengaruh dari berbagai faktor dan berbagai pihak. Misalnya: Siapa yang mempunyai kewenangan dalam situasi seperti ini? ; Suara siapa yang lebih didengarkan dan diperhatikan? ; Siapa yang mengambil keputusan? ; Siapa yang terkena imbas dan terkena dampak atas keputusan tersebut?; dan lain sebagainya. Tahap Menyimpulkan dan Merencanakan Ini merupakan tahap yang kritis dalam proses belajar dan proses pelatihan. Berbagai ungkapan pengalaman dan analisis yang terjadi, perlu ditarik suatu“generalisasi”dan“menyimpulkannya”sebagai bahan untuk menyusun perencanaan. Dalam proses belajar berdasarkan pengalaman, belajar atau pelatihan tanpa kegiatan tindak lanjut atau PEMANDU 28
  • 42. perencanaan, akan mengarah kepada hal-hal yang kurang tepat, apatis, dan ketidakberdayaan. Tahap Menerapkan / Penerapan Merupakan tahap melakukan dan melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atas hasil pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya uji coba, penelitian, implementasi dan pengambilan resiko, tetapi dapat juga merupakan kegiatan menunggu, mendengarkan dan mengamati. Sebab melaksanakan suatu kegiatan tersebut akan menjadi pengalaman nyata yang diperlukan untuk dipikirkan lebih jauh tentang apa yang dapat dipelajari dari pengalaman-pengalaman tersebut untuk menetapkan tujuan dalam pembelajaran atau pelatihan. Apa Prinsip-Prinsip Pendidikan Orang Dewasa (POD)? Dalam bahan Training of Trainer (ToT) Pemberdayaan Komite Sekolah, 2006 disebutkan, bahwa prinsip-prinsip POD dalam Bahasa Inggris disingkat menjadi RAMP2FAME. ”Ramp”berarti jalur, angka 2 mewakili ”to”atau menuju dan ”Fame”adalah kemashuran atau kemandirian. Jadi, secara mudah dapat diterjemahkan sebagai ”Jalur Menuju Kemandirian”. Secara lebih luas lagi, arti dari RAMP2FAME untuk masing-masing aksara adalah sebagai berikut : • R: Recency (baru-baru ini) • A: Appropriateness (kesesuaian) • M: Motivation (motivasi) • P: Primacy (menarik perhatian di awal sesi) • 2: 2 Way Communication (komunikasi 2 arah) • F: Feedback (umpan balik) • A: Active Learning (belajar dengan aktif) • M: Multiple -Sense Learning (menggunakan lebih dari 1 indera) PEMANDU 29
  • 43. • E: Excercise (latihan) Penyebutan singkatan tersebut hanya untuk memudahkan. Prinsip-prinsip tersebut tidak disajikan dalam satu urutan, kedudukannya sama dalam satu kaitan yang saling behubungan. Penjelasan untuk masing-masing prinsip itu adalah sebagai berikut: • Recency (baru-baru ini) Hukum dari recency menunjukkan bahwa sesuatu yang dipelajari atau diterima pada saat terakhir adalah yang paling diingat oleh peserta/ partisipan. Ini menunjukkan dua pengetian yang terpisah di dalam pendidikan. Pertama, berkaitan dengan isi (materi) pada akhir sesi dan kedua berkaitan dengan sesuatu yang“segar”dalam ingatan peserta. Pada aplikasi yang pertama, penting bagi pelatih untuk membuat ringkasan (summary) sesering mungkin dan yakin bahwa pesan-pesan kunci/inti selalu ditekankan lagi di akhir sesi. Pada aplikasi kedua, mengindikasikan kepada pelatih untuk membuat rencana kaji ulang (review) per bagian di setiap presentasinya. • Appropriateness (kesesuaian) Hukum dari appropriateness mengatakan bahwa secara keseluruhan, baik itu pelatihan, informasi, alat-alat bantu yang dipakai, studi kasus-studi kasus, dan material-material lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta/partisipan. Peserta akan mudah kehilangan motivasi jika pelatih gagal dalam mengupayakan agar materi relevan dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pelatih harus secara terus menerus memberi kesempatan kepada peserta untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara informasi-informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya yang sudah diperolah peserta, sehingga proses dapat menghilangkan kekhawatiran tentang sesuatu yang masih samar atau tidak diketahui. • Motivation (motivasi) Hukum dari motivasi mengatakan bahwa pastisipan/peserta harus PEMANDU 30
  • 44. punya keinginan untuk belajar, partisipan dan fasilitator harus siap untuk belajar, dan harus punya alasan untuk belajar. Fasilitator (pemandu) menemukan bahwa jika peserta mempunyai motivasi yang kuat untuk belajar atau rasa keinginan untuk berhasil, dia akan lebih baik dibanding yang lainnya dalam belajar. Pertama-tama karena motivasi dapat menciptakan lingkungan (suasana) belajar menjadi menyenangkan. Jika gagal menggunakan hukum kesesuaian (appropriateness) tersebut dan mengabaikan untuk membuat material relevan, maka suasana belajar akan terganggu dan secara pasti peserta akan kehilangan motivasi. • Primacy (menarik perhatian di awal sesi) Hukum dari primacy mengingatkan bahwa pada setiap pertemuan, awal sesi merupakan kunci dari ketertarikan peserta. Selain itu, pemaparan pada awal sesi tersebut biasanya akan dapat ditangkap atau dimengerti dengan lebih baik oleh peserta. Untuk alasan ini, sebaiknya poin-poin kunci disampaikan pada permulaan sesi. Contoh poin-poin kunci dalam perencanaan desa adalah alasan perlunya dilakukan perencanaan desa, apa saja keuntungan dilakukannya perencanaan desa, dll. • 2 Way Communication (komunikasi 2 arah) Hukum dari komunikasi 2 (dua) arah secara jelas menekankan bahwa proses pelatihan meliputi komunikasi dengan semua pelaku yang terlibat, baik fasilitator maupun peserta, bukan hanya di antara peserta. Berbagai bentuk penyajian sebaiknya menggunakan PEMANDU 31
  • 45. prinsip komunikasi 2 arah atau timbal balik. Ini tidak harus bermakna bahwa seluruh sesi harus berbentuk diskusi, tetapi yang memungkinkan terjadinya interaksi di antara pelatih/fasilitator dan peserta/partisipan. • Feedback (umpan balik) Hukum dari feedback atau umpan balik menunjukkan bahwa fasilitator dan peserta membutuhkan informasi satu sama lain. Fasilitator perlu mengetahui bahwa peserta mengikuti dan tetap menaruh perhatian pada apa yang disampaikan, dan sebaliknya peserta juga membutuhkan umpan balik sesuai dengan penampilan/kinerja mereka. • Active Learning (belajar dengan aktif) Hukum dari active learning menunjukkan bahwa peserta belajar lebih giat jika mereka secara aktif terlibat dalam proses pelatihan. Ingatkah satu peribahasa yang mengatakan“Belajar Sambil Bekerja”? Ini penting dalam pelatihan orang dewasa. Jika anda ingin memerintahkan kepada peserta agar menulis laporan, jangan hanya memberitahu mereka bagaimana itu harus dibuat, tetapi berikan kesempatan agar mereka melakukannya. Keuntungan lain dari prinsip ini adalah orang dewasa umumnya tidak terbiasa duduk seharian penuh di ruangan kelas, oleh karena itu prinsip belajar aktif ini akan membantu mereka supaya tidak jenuh. • Multiple Sense Learning (menggunakan lebih dari 1 indera) Hukum dari multi-sense learning mengatakan bahwa belajar akan jauh lebih efektif jika partisipan menggunakan lebih dari satu dari kelima inderanya. Jika fasilitator (pemandu) membiarkan peserta untuk menyentuh, mencium dan merasakannya dengan baik, tak ada jalan bagi mereka untuk melupakannya. Ingat, kata-kata bijak dari Confusius (450 SM) yang kurang lebih berbunyi : Saya dengar dan saya lupa Saya lihat dan saya ingat PEMANDU 32
  • 46. Saya lakukan dan saya paham • Excercise (latihan) Hukum dari latihan mengindikasikan bahwa sesuatu yang diulang- ulang adalah yang paling diingat. Dengan membuat peserta melakukan latihan atau mengulang informasi yang diberikan, proses pembelajaran dapat meningkatkan kemungkinan mereka semakin mampu mengingat informasi yang sudah diberikan. Prinsip-prinsip POD tersebut sebaiknya diterapkan oleh pemandu dalam melakukan kajian kondisi desa yang melibatkan partisipasi masyarakat sebelum menyusun perencanaan desa. Kajian secara partisipatif ini dikenal dengan nama PRA. APA ITU PRA? Participatory Rural Apraisal (PRA) atau Pengkajian Desa Secara Partisipatif (peran aktif masyarakat) adalah sebuah alat yang digunakan untuk memudahkan dalam mengkaji, meneliti/menggali informasi mengenai potensi dan masalah serta tata kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat dan dari masyarakat. Sedangkan Pengertian PRA secara harfiah adalah penilaian/pengkajian/ penelitian (keadaan) desa secara parsitipatif. Dengan demikian metode PRA berarti cara yang digunakan dalam melakukan kajian untuk memahami keadaan atau kondisi desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Mengapa PRA ? 1. Adanya kritik terhadap pendekatan pembangunan yang topdown (atas-bawah) yang artinya diturunkan dari pemimpin lembaga kepada PEMANDU 33
  • 47. pelaksana dan masyarakat. Walaupun program semacam ini didasarkan pada proses penjagaan kebutuhan masyarakat, namun hal ini dilaksanakan hanya berdasarkan suatu survey atau penelitian akademis yang tidak melibatkan masyarakat secara berarti. 2. Munculnya pemikiran tentang pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses program agar program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga rasa kepemilikan warga terhadap program lebih tinggi. Selain itu, keterampilan-keterampilan analisis dan perencanaan tadi dapat dipindahkan juga kepada masyarakat. Dengan demikian di masa yang akan datang ketergantungan pada pihak luar dalam pengambilan prakarsa dan perumusan program secara bertahap akan bisa dikurangi. 3. PRA sebagai pendekatan alternatif. Pendekatan ini dianggap baik karena didasari prinsip-prinsip untuk mewujudkan partisipasi masyarakat, sekaligus masyarakat memiliki teknik-teknik terapannya. Apa Prinsip PRA ? 1. Prinsip mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan), dimaksudkan PEMANDU 34
  • 48. agar golongan masyarakat paling miskin memperoleh kesempatan untuk memiliki peran dan mendapat manfaat dalam kegiatan pembangunan. 2. Prinsip pemberdayaan (penguatan) masyarakat 3. Prinsip masyarakat sebagai pelaku dan pemandu, sementara orang luar hanya bisa sebagai fasilitator 4. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan 5. Prinsip santai dan informal 6. Prinsip Triangulasi 7. Prinsip mengoptimalkan hasil 8. Prinsip orientasi praktis 9. Prinsip keberlanjutan dan selang waktu 10. Prinsip belajar dari kesalahan 11. Prinsip terbuka Apa Saja Teknik-Teknik PRA ? Ada beberapa teknik PRA yang bisa digunakan pemandu, antara lain: 1. Pemetaan/Sketsa Desa 2. Penelusuran/Transek Desa 3. Sejarah Desa 4. Kalender musim 5. Bagan/Hubungan Kelembagaan 6. Kecenderungan Perubahan 7. Analisa Jender 8. Rangking Kesejahteraan (Wealth Rangking) 9. Kerentanan dan Kapasitas (CVA, Contextual Value Added) 10. Bagan Arus (masukan dan keluaran) 11. Kajian Mata Pencaharian 12. Analisa Usaha Tani 13. Analisa Jaringan Tata Niaga PEMANDU 35
  • 49. Pemandu yang kreatif dapat mengembangkan atau memodifikasi teknik- teknik PRA tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan pengkajian dan kondisi masyarakat. Penjelasan tentang teknik-teknik PRA beserta contoh- contohnya lihat di lampiran. APA METODE YANG DIGUNAKAN OLEH PEMANDU? Metode adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan oleh Pemandu dalam penyusunan perencanaan desa. Metode tersebut antara lain : diskusi umum (diskusi kelas/pleno), diskusi kelompok (diskusi terfokus), curah pendapat (brainstorming), wawancara dan ceramah. Diskusi umum atau pleno merupakan istilah yang digunakan apabila seluruh peserta berkumpul dan melakukan diskusi bersama. Diskusi dilakukan secara bertahap, mulai dari mengumpulkan informasi/pendapat peserta, menentukan pokok bahasan dan penyepakatan atau pengambilan keputusan. Diskusi kelompok atau diskusi fokus yang dikenal juga dengan istilah FGD (Focus Group Discussion) merupakan format diskusi dalam skala kecil yang seringkali dilakukan untuk mengaji suatu isu secara lebih mendalam. Hasil diskusi kelompok itu kemudian dibawa ke dalam diskusi umum atau pleno sehingga peserta dikondisikan untuk siap mengikuti musyawarah pengambilan keputusan di dalam forum lengkap. Curah pendapat merupakan teknik untuk meminta setiap peserta menyampaikan pendapat atau gagasan terhadap suatu topik. Berbeda dengan diskusi, dalam curah pendapat tidak boleh ada komentar apalagi PEMANDU 36
  • 50. sanggahan terhadap orang lain. Ini untuk mendorong keberanian berbicara dan untuk mengumpulkan pendapat sebanyak-banyaknya. Wawancara adalah tanya jawab yang dapat dilakukan terhadap seseorang atau kelompok untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Sementara metode ceramah adalah penyampaian materi oleh nara sumber tanpa atau dengan disertai diskusi. PEMANDU 37
  • 51. PERENCANAAN DESA * Apa itu Perencanaan Desa? * Apa Dasar Hukum Perencanaan Desa? * Bagaimana Menyusun Perencanaan Desa?
  • 52. APA ITU PERENCANAAN DESA ? Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara desa atau sebutan lainnya diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP 72 No.25 tahun 2005 tentang Desa). Dari pengertian tersebut maka perencanaan desa dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat yang dilakukan oleh kesatuan masyarakat hukum dalam batas-batas wilayah yang menjadi kewenangannya, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Desa 40
  • 53. Tahap-tahap untuk melakukan perencanaan desa secara umum adalah : 1. penyusunan rencana; 2. penetapan rencana; 3. pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4. evaluasi pelaksanaan rencana. Sementara tujuan perencanaan desa itu sendiri adalah : 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; 2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; 3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan 4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. Mengapa Desa Perlu Membuat Perencanaan? Perencanaan bukanlah pilihan. Suka tidak suka, mau tidak mau, perencanaan akan memberikan arah pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan di desa menjadi lebih baik. Rasanya secara sosial, masyarakat sangat membutuhkan arah desanya di masa depan dengan lebih terarah dalam bentuk perencanaan desa yang disusun secara partisipatif. Masyarakat memerlukan itu karena perencanaan desa akan lebih menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan serta pengawasannya. Selain tuntutan sosial dari masyarakat, ada pula mandat yuridis (aturan) yang mewajibkan pemerintah desa untuk menyusun perencanaan. Termasuk ada aturan yang menyebutkan, bahwa RPJMDes tersebut ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. Perencanaan Desa 41
  • 54. APA DASAR HUKUM PERENCANAAN DESA? Karena perencanaan desa terpadu dengan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari perencanaan pembangunan nasional, maka aturan-aturan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan nasional (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan aturan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana) secara tidak langsung menjadi dasar hukum perencanaan desa. Aturan yang langsung terkait dengan perencanaan desa antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 5. Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan Desa sebagaimana dimandatkan oleh PP Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 66 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 19; dan 6. Aturan lain yang terkait dengan Profil Desa, Lembaga Kemasyarakatan, kecamatan, dll. Perencanaan Desa 42
  • 55. BAGAIMANA MENYUSUN PERENCANAAN DESA YANG BAIK? Perencanaan desa yang baik adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, digagas atas prakarsa masyarakat, dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, keberpihakan pada masyarakat miskin, dan berkelanjutan. Perencanaan desa yang baik antara lain dikembangkan mengikuti kepanjangan kata WISDOM (bahasa Inggris yang artinya arif atau bijaksana), yakni : W (=Watak/Wilayah). Artinya, kenali situasi dan kondisi wilayah kajian yang ada, batas-batas wilayah yang akan dikaji, kondisinya saat ini, beberapa waktu lalu, dan bagaimana kecenderungan perubahan yang terjadi selama ini. Kenali juga aspek-aspek sosial kependudukan lain termasuk mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya; I (=Ingin). Artinya, tentukan tujuan masa depan yang realistis dan masuk akal berdasarkan potensi dan kecenderungan yang ada disesuaikan dengan ketersediaan anggaran; S (=Siasat) Artinya, dengan memahami watak atau kondisi desa yang akan dikaji dan sudah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, maka dapat dibuat siasat atau rancangan strategi guna menggapai tujuan tersebut; D (=Didik). Untuk mencapai tujuan masa depan bemodalkan sumber daya yang ada melalui strategi yang telah disusun, perlu perlengkapan diri dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap baru yang mungkin belum dimiliki saat ini; O (=Otak / Otot). Artinya, sumber daya yang ada, tujuan yang ada, strategi yang telah dirancang termasuk pembekalan yang diperlukan tidak akan berarti jika tidak disertai dengan cerdas dan kerja keras; M (=Manajemen) Manajemen atau Monitor. Artinya, semua yang ada dan telah dirancang tersebut perlu dikelola dengan baik dan perubahan yang ada perlu dipantau perkembangannya. Perencanaan Desa 43
  • 56. Dalam penyusunan perencanaan desa itu dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip atau dasar-dasar sebagai berikut : a. Pemberdayaan berperspektif pada hak-hak dasar, jender, berwawasan lingkungan, dan anti kemiskinan, sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan; c. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin; d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa; e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat; f. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal; g. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia; h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan; i. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat; j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan k. Penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan. Perencanaan Desa 44
  • 57. Siapa yang Menyusun Perencanaan Desa ? Perencanan desa adalah tanggung jawab Kepala Desa, yang dalam pelaksanaannya Kepala Desa akan mengidentifikasi terlebih dahulu tentang keberadaan LKMD, sebuah Lembaga Kemasyarakatan yang memiliki tugas terkait dengan perencanaan desa. Unsur-unsur dari Lembaga Kemasyarakatan inilah yang akan dibekali/dilatih tentang perencanaan desa. Jika unsur-unsur (kelompok/anggota) tidak ada atau kurang, maka perlu disiapkan Pemandu yang berasal dari masyarakat di desa tersebut baik secara perseorangan maupun lembaga/kelompok. Apa Bentuk Perencanaan Desa? Berdasarkan masa perencanaannya, jenis perencanaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni : 1. Perencanaan jangka panjang dengan masa perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun; 2. Perencanaan jangka menengah dengan masa perencanaan selama 5 (lima) tahun; dan 3. Perencanaan jangka pendek dengan masa perencanaan selama 1 (satu) tahun. Perencanaan jangka panjang hanya dikenal di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Di desa hanya dikenal rencana jangka menengah yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan rencana tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Di tingkat Kementerian, Kecamatan dan Kelurahan juga hanya dikenal rencana jangka menengah yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dan Perencanaan Desa 45
  • 58. rencana tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja). Selain pembagian berdasarkan masa rencana, juga ada pembagian berdasarkan bentuk perencanaan berkaitan dengan ruang (spasial) yang dikenal dengan penataan ruang. Penataan ruang dibagi dalam beberapa klasifikasi/golongan. Pembagian tersebut antara lain berdasarkan wilayah administratif dan kegiatan kawasan. Berdasarkan wilayah administrasi penataan ruang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Pembagian lain berdasarkan kegiatan kawasan membagi penataan ruang atas: penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan (berbeda dengan desa). Semua rencana tata ruang wilayah, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), maupun Rencana Tata Ruang WIlayah Kabupaten/Kota (RTRWK) memiliki masa rencana 20 (dua puluh) tahun atau rencana jangka panjang. Jika di desa tidak ada rencana jangka panjang, maka di desa juga tidak ada Rencana Tata Ruang Wilayah Desa. Atas dasar itulah, jika di desa hanya ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tanpa ada Rencana Tata Ruang Wilayah Desa, maka sebaiknya di dalam RPJMDes dan RKPDes juga memasukan aspek keruangan, misalnya dalam bentuk arahan atau rencana tata guna lahan yang tidak terpisahkan dari RPJMDes/RKPDes. Apa yang Perlu Disusun Terlebih Dahulu, RPJMDES atau RKPDES? Dalam satu periode kepemimpinan Kepala Desa, mestinya yang akan disusun pertama kali dalam 3 (tiga) bulan setelah pelantikannya Perencanaan Desa 46
  • 59. adalah menyusun RPJMDes terlebih dahulu. RPJMDes yang disepakati dalam Musrenbangdes Jangka Menengah itu setelah ditetapkan dengan Peraturan Desa kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan RKPDes dalam Musrenbangdes Tahunan. Berdasarkan RPKDes inilah kemudian dibuat APBDes yang ditetapkan melalui Peraturan Desa, paling lambat sebulan setelah APBD ditetapkan. Gambaran umum yang terjadi di banyak desa berkaitan dengan RPJMDes, RKPDes dan APBDes kurang lebih adalah sebagai berikut : 1. Jarang yang memiliki RPJMDes; 2. Jarang yang melaksanakan Musrenbangdes Jangka Menengah; 3. Jarang yang memiliki Peraturan Desa tentang RPJMDes; 4. Memiliki Rancangan RKPDes tetapi jarang yang menetapkannya dalam Surat Keputusan Kepala Desa (sesuai dengan Permendagri no. 66 tahun 2007); 5. Melaksanakan Musrenbangdes Tahunan tanpa didukung RPJMDes; dan 6. Memiliki APBDes dan Peraturan Desa tentang APBDes. Kini banyak desa mulai melakukan penyusunan RPJMDes yang partisipatif. Karena ketertinggalannya, seringkali penyusunan RPJMDes ini dilakukan Perencanaan Desa 47
  • 60. bersamaan dengan penyusunan RKPDes, dan pelaksanaan Musrenbangdes Jangka Menengah dilakukan bersamaan dengan kegiatan Musrenbangdes Tahunan. Kesadaran ini muncul karena adanya pemahaman bahwa APBDes dibuat berdasarkan RKPDes dan RKPDes antara lain disusun berdasarkan RPJMDes yang partisipatif, sehingga adanya RPJMDes adalah suatu keharusan bagi suatu desa. Bagaimana Melaksanakan Musrenbangdes Jangka Menengah dan Tahunan Secara Bersamaan? Salah satu hasil dari Musrenbangdes Jangka Menengah yang dilakukan sekitar 5 (lima) tahun sekali adalah RPJMDes, sementara Musrenbangdes Tahunan yang dilakukan setiap tahun akan menghasilkan rancangan RKPDes. Oleh karena itu, dalam kondisi normal Musrenbangdes Jangka Menengah dan Musrenbangdes Tahunan dilakukan pada saat yang berbeda. Dalam kondisi yang mendesak dan desa tidak memiliki RPJMDes, biasanya penyusunan RPJMDes dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKPDes sebagaimana diperkenalkan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007. Secara umum langkah perpaduan antara Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: Perencanaan Desa 48
  • 61. No. Kegiatan Utama Pelaku Utama Hasil yang Diharapkan 1. Pemberitahuan / Sosialisasi Pemerintahan Desa Masyarakat mengetahui akan dilakukan perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) dan terbuka bagi semua pihak berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan perencanaan desa tersebut 2. Pembentukan Tim Pemandu Kepala Desa bersama dengan perangkatnya Ada Tim Pemandu yang berasal dari masyarakat khususnya lembaga kemasyarakatan 3. Pembekalan Tim Pemandu BPMD, Kasi PMD, Kepala Desa, Lembaga Pendamping (jika ada) Tim Pemandu memahami tentang Perencanaan Desa, metodologi,teknik kajian dan penulisannya serta pengorganisasiannya 4. Pengorganisasian Tim Pemandu Data yang diperlukan, data yang sudah tersedia, penyusunan rencana kegiatan, penjadwalan dan lain-lain 5. Pengkajian data sekunder (RPJMDes, Renstra Kecamatan, Hasil PRA, Master Plan, Peta, dan Rencana Lain jika ada) Tim Pemandu Ada perencanaan yang berkesinambungan dan menghindari kegiatan pengambilan data yang sama di waktu yang berdekatan 6. Penyusunan Rancangan Visi dan Misi Desa Tim Pemandu Adanya rancangan visi dan misi desa yang disepakati bersama oleh Kepala Desa dan masyarakat 7. Kajian Dusun/Blok/RT Tim Pemandu Potensi dan permasalahan di Tngkat Dsun/Blok/RT 8. Kajian Desa Tim Pemandu Potensi dan permasalahan di Tingkat Desa 9. Penentuan Prioritas Tim Pemandu Daftar peringkat potensi dan masalah di desa Perencanaan Desa 49
  • 62. 10. Pembagian Tindakan Tim Pemandu Daftar prioritas kegiatan yang akan dilakukan di desa (cek silang dengan rancangan misi desa) 11. Pengkajian ulang rancangan visi dan misi desa serta program- programnya Tim Pemandu Adanya visi dan misi, program- program pengembangannya, serta strategi pencapaiannya 12. Penulisan Rancangan Dokumen RPJMDes Tim Pemandu Rancangan Dokumen RPJMDes dan RKPDes 13. Musrenbang RPJMDes dan atau Musrenbang Tahunan Kepala Desa, Ketua dan BPD, Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kelompok Perempuan, Kepala Puskesmas, perusahaan dan Lembaga pendamping yang ada di desa bersangkutan, kelompok profesi, kelompok keagamaan, keterwakilan dusun/blok/RT, Tim Pemandu, dan lain-lain Berita Acara, Dokumen RPJMDes dan rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes. Berita Acara, Rancangan RKPDes (Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan – DURKP); usulan delegasi untuk menghadiri Musrenbang di Kecamatan; usulan prioritas kecamatan 14. Penyusunan Peraturan Desa tentang RPJMDes Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Bagian Hukum Peraturan Desa tentang RPJMDes 15 Penyusunan DU- RKPDes Utusan delegasi desa untuk MUSRENBANGCam Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan-DU RKPDes Kewenangan desa dan Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan-DU RKPDes Kewenangan supra desa 16. Pemberitahuan / Sosialisasi Pemerintahan Desa Masyarakat tahu bahwa proses penyusunan RPJMDes dan Rancangan Perdes RPJMDes dan Rancangan RKPDes sudah dilakukan. Perencanaan Desa 50
  • 63. Alur Proses Musrenbangdes Jangka Menengah dan Tahunan Secara Bersamaan (Tahap Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelembagaan) Perencanaan Desa 51
  • 64. Apakah Model atau Proses Perpaduan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Dapat Dilakukan dengan Cara Berbeda? Adakah Cara Lain yang Seringkali Dilakukan? Proses penyusunan perencanaan desa yang memadukan proses dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 bukanlah harga mati. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara lain mengikuti prinsip-prinsip yang ada (partisipasi, terbuka, akuntabel, dll) dan mengeluarkan hasil dengan format keluaran yang telah ditentukan. Model atau Proses Perpaduan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 dapat dilihat pada bagan berikut Perencanaan Desa 52
  • 66. Cara lain penyusunan perencanaan desa yang menggabungkan Musrenbangdes Jangka Menengah dan Musrenbangdes Tahunan yang umum digunakan adalah dengan membagi proses itu menjadi 3 (tiga) tahap utama yang meliputi : (1) Pengkajian Fakta/Data; (2) Analisis Fakta/ Data; dan (3) Penyusunan Rencana. Rincian masing-masing langkah itu adalah sebagai berikut: 1 Pengkajian Fakta/Data. Pengkajian fakta dilakukan oleh Pemandu dengan menggunakan metodologi dan alat-alat kajian yang partisipatif. Data/Fakta awal yang perlu dikaji terlebih dahulu adalah data sekunder, baik itu berupa kebijakan, monografi, hasil kajian PRA sebelumnya, perencanaan yang sudah ada, dan kebijakan yang lainnya. Pengkajian fakta dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti : kalender musim, diagram kelembagaan, peta desa, dan lain-lain. 2 Analisis Fakta/Data. Secara umum susunan/struktur dokumen perencanaan dimulai dari visi, misi, strategi, program, proyek dan kegiatan. Pada perencanaan di tingkat desa penyebutan nama proyek jarang dilakukan, sehingga struktur umum untuk perencanaan desa adalah visi dan misi yang disertai dengan strategi pelaksanaannya melalui program dan kegiatan. Fokus RPJMDes dimulai dari visi sampai program, sementara RKPDes menitikberatkan mulai dari kegiatan hingga program. 3 Penyusunan Rencana. Sebagian besar materi profil desa yang ada dalam dokumen perencanaan berasal dari tahap kajian data/fakta. Data/fakta juga dapat disertakan peta, dan apabila disertai dengan kajian analisis dapat menjadi bagian perencanaan sebagai arahan penggunaan lahan. Perencanaan Desa 54
  • 67. Secara umum, jika sudah disusun rancangan visi, misi, strategi, program/ bidang dan kegiatan, maka penyusunannya ke dalam RPJMDes dan RKPDes sangatlah mudah. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan tersebut adalah penyusunan prioritas kegiatan. Cara yang umum untuk menyusun prioritas adalah dengan menggunakan matriks. Matriks dapat disusun berdasarkan kegiatan dengan misi, luas kegiatan, dampak kegiatan, ketersediaan bahan baku lokal, keterlibatan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan, ketersediaan anggaran, dan lain sebagainya. Contoh matriks antara kegiatan dengan misi. Dari matriks kegiatan dan misi dapat dilihat bahwa prioritas utamanya adalah Kegiatan D, menyusul kemudian Kegiatan E, Kegiatan B. Kegiatan yang memiliki nilai prioritas sama dapat ditambahkan indikator lainnya sampai akhirnya menghasilkan nilai prioritas yang berbeda. Pada dokumen perencanaan jangka menengah juga perlu disertakan prakiraan pencapaian program sebagai bahan pemantauan. Beberapa Perencanaan Desa 55
  • 68. contoh target prakiraan pencapaian tersebut antara lain : • Setiap tahun akan diterbitkan SKT sebanyak 25 lembar; • Luas kebakaran akan berkurang 50% selama masa perencanaan (5 tahun); • Setiap tahun produksi pertanian tanaman pangan bertambah 10%, tanaman karet bertambah luas 15%; • Setiap tahun jumlah Kepala Keluarga penerima ”raskin”berkurang sebanyak 10%; • Dalam waktu 2 (dua) tahun akan berdiri pabrik pengolahan karet; • Setiap tahun, cara-cara pembukaan lahan dengan cara membakar berkurang 15%. Perencanaan Desa 56
  • 69. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) Apa itu RPJ• MDes? Apa yang Dilakukan pada Tahap Persiapan?• Apa yang Dilakukan pada Tahap Pelaksanaan?• Apa yang Dilakukan pada Tahap Pelembagaan?• Bagaimana Ringkasan Tahap-tahap Penyusunan• RPJMDes? • • • • •
  • 70. APA ITU RPJMDES? RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun. Berisi antara lain: profil desa (termasuk sejarah desa dan kecenderungan yang ada), visi, misi dan program kegiatan indikatif, indikator indikatif untuk pemantauan dan program prioritas kewilayahan yang disertai dengan peta atau sketsa sebagai arahan pengembangan wilayah. RPJMDes adalah kewajiban pemerintah desa untuk menyusun dan menetapkannya melalui Peraturan Desa. RPJMDes akan digunakan sebagai masukan utama pelaksanaan Musrenbangdes Tahunan yang biasanya dilakukan sekitar bulan Januari - Februari; penyusunan RKPDes; dan secara tidak langsung memberikan arahan dalam penyusunan APBDes. Oleh karena itu, dengan adanya RPJMDes yang memiliki kekuatan hukum berupa Peraturan Desa, pelaksanaan Musrenbangdes Tahunan akan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Kualitas APBDesnya pun akan RPJMDes 58
  • 71. lebih sempurna lagi. RPJMDes disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa terpilih yang disepakati bersama masyarakat dalam Musrenbang Jangka Menengah sebagai visi dan misi desa. RPJMDes ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. Jika dalam periode kepemimpinan Kepala Desa sudah berjalan lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak memiliki RPJMDes, maka sebaiknya Kepala Desa segera menyusun RPJMDes, karena dengan RPJMDes arah pemberdayaan masyarakat akan lebih jelas termasuk pertanggungjawaban Kepala Desa di akhir masa jabatannya. Bagaimana Proses Penyusunan RPJMDes ? Secara umum proses perencanan akan meliputi 4 (empat) aspek utama, yakni : (1) penyusunan rencana yang terdiri dari persiapan dan pelaksanaan penyusunan rencana; (2) penetapan rencana dalam bentuk Peraturan Desa sebagai bagian dari pelembagaan dari rencana tersebut ; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana dalam bentuk pemantauan dan evaluasi atas rencana itu sendiri. Atas dasar tersebut, maka proses penyusunan RPJMDes secara umum akan terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yakni : persiapan, pelaksanaan penyusunan, dan pelembagaan. APA YANG DILAKUKAN PADA TAHAP PERSIAPAN? Secara umum yang dilakukan pada tahap persiapan antara lain : 1. Pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan dilakukannya RPJMDesa 59
  • 72. penyusunan RPJMDes; 2. Identifikasi kelembagaan untuk mendapatkan Tim Pemandu; 3. Pengkajian kebutuhan pembekalan bagi Tim Pemandu; 4. Pembekalan Tim Pemandu; dan 5. Pengorganisasian pelaksanaan. Setelah Kepala Desa dilantik, secepatnya Pemerintahan Desa memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan dilakukannya perencanaan desa. Isi pemberitahuan sekurang-kurangnya berisi tentang dasar hukum perencanaan desa, tujuan dari perencanaan desa, mekanisme perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) serta hubungannya dengan Musrenbangdes, penyelenggara, waktu, agenda, dan tempat pelaksanaannya. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui musyawarah desa, pertemuan kelompok yang ada di desa seperti yasinan, kebaktian, basarah, pertemuan kelompok tani, karang taruna, pengumuman lewat tempat ibadah, papan informasi desa, dan alat komunikasi lainnya. Setelah dilakukan pemberitahuan kepada Masyarakat, sesegera mungkin Kepala Desa sebagai penanggung jawab perencanaan desa mulai mendelegasikan kegiatan tersebut kepada perangkat dan lembaga yang berwenang melakukan penyusunan perencanaan desa. Jika lembaga yang bertugas menyusun perencanaan desa tidak ada, maka perlu dibentuk Tim Pemandu yang dipilih atas dasar musyawarah. Pembentukan Tim Pemandu dapat dilakukan bersamaan dengan sosialisasi pemberitahuan tentang akan dilakukannya penyusunan perencanaan desa. Jumlah Tim Pemandu disesuaikan dengan kondisi desa, seperti jarak antar dusun/RT/blok, ketersediaan data sekunder dan data informasi yang harus RPJMDes 60
  • 73. dikumpulkan. Jumlah Tim Pemandu sebaiknya berkisar antara 3 – 7 orang. Penyusunan perencanaan desa secara partisipatif akan melibatkan peran aktif masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok. Tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan desa adalah tokoh agama, tokoh adat, guru, bidan, penyuluh, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), maupun Lembaga Kemasyarakatan (LK) lainnya. Lembaga Kemasyarakatan (LK) lain yang perlu dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan desa adalah: lembaga adat, Tim Penggerak PKK, LPMD, Kelompok Tani/Ternak/Nelayan, P3A, RPK/KMPK/MPA, komite sekolah, kelompok keagamaan, KUD/UKM, perusahaan atau lembaga pendamping yang sedang melakukan kegiatan di desa, serta lembaga lain yang ada di desa. Keterlibatan masyarakat baik perseorangan maupun kelembagaan RPJMDesa 61
  • 74. tersebut akan difasilitasi langsung oleh Tim Pemandu. Mengingat peran dan fungsinya yang sangat penting, sebelum melakukan tugasnya Tim Pemandu akan diberikan pembekalan tentang perencanaan desa. Tujuan dari pembekalan Tim Pemandu bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pemanduan, tetapi juga dalam rangka untuk membangun kerjasama tim. Melalui hal tersebut, diharapkan Tim Pemandu akan dapat menyusun rencana kerja tim sesuai prinsip- prinsip yang ada seperti partisipasi, transparansi, akuntabel, dan lain sebagainya. Pembekalan kepada Tim Terpadu dapat melibatkan PMD Kecamatan, BPMD Kabupaten Kapuas, maupun pihak lainnya yang mau terlibat secara sukarela. Pembekalan itu sendiri dapat dilakukan di dalam kelas, di luar ruangan, praktek kerja (belajar sambil praktek), maupun belajar ke desa lain. Pembekalan kepada Tim Pemandu dilakukan minimal 3 hari atau 4-5 hari jika disertai dengan belajar di desa lain. Materi pembekalan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan minimal yang diperlukan dalam memandu proses penyusunan perencanaan desa, materi tersebut antara lain : a. Tugas dan Fungsi Tim Pemandu, b. Teknik Kepemanduan, c. Pemahaman tentang Perencanaan Desa, d. Pendidikan Orang Dewasa, e. Alat-alat Kajian Desa (sejarah desa, peta sosial, sketsa desa, hubungan kelembagaan dan kalender musim) f. Teknik Menulis Dokumen Perencanaan Desa RPJMDes 62
  • 75. APA YANG DILAKUKAN PADA TAHAP PELAKSANAAN? Tahap pelaksanaan antara lain melakukan pengorganisasian (perencanaan kegiatan), identifikasi serta kajian data sekunder, penyusunan rancangan visi dan misi desa, pengkajian desa, mengkaji ulang data kajian desa, penentuan prioritas, pemilihan tindakan, mengkaji ulang visi dan misi desa dengan rencana kegiatan, dan yang terakhir adalah penulisan dokumen RPJMDes. Pengorganisasian Pada proses pengorganisasian (perencanaan kegiatan) antara lain dilakukan: prakiraan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan desa; jenis kegiatan yang akan dilakukan; waktu; penanggungjawab; siapa anggota Tim Pemandu yang akan melakukan dan siapa saja yang akan diundang; tempat pelaksanaan; alat tulis menulis; sumber dana pelaksanaan; dan konsumsi. Sumber pendanaan kegiatan penyusunan RPJMDes dapat dilakukan dari Kas Desa; pihak ketiga yang tidak mengikat; bantuan Pemerintah Kabupaten; maupun Swadaya. Dalam penyusunan RPJMDes, sebaiknya pada periode akhir menganggarkan dana untuk proses penyusunan RPJMDes berikutnya. Identifikasi dan Kajian Data Sekunder Sebelum Tim Pemandu melakukan kajian desa, perlu terlebih dahulu melakukan kajian terhadap data sekunder (data yang sudah tersedia sebelumnya). Dari kebutuhan data dan ketersediaan data sekunder yang ada, maka kegiatan kajian penambahan data akan lebih efisien. Manfaat lain dengan melakukan kajian data sekunder antara lain : RPJMDesa 63
  • 76. a. Mendapatkan gambaran awal keadaan desa, baik masyarakat maupun lingkungannya; b. Memperkirakan kebutuhan informasi yang perlu dikaji lebih lanjut di lapangan sehingga Tim Pemandu bisa menyusun rencana kajian lapangan; c. Sebagai data pembanding terhadap informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat; d. Kajian data sekunder seperti RPJMD Kabupaten Kapuas dan Rencana Strategis yang ada di SKPD akan diperoleh gambaran umum tentang kebijakan yang ada di kabupaten dan sektor-sektor yang ada; dan e. Program-program yang ditawarkan oleh Kepala Desa terpilih saat melakukan kampanye. Beberapa jenis data sekunder yang kemungkinan ada di desa-desa dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kapuas maupun Kabupaten Kapuas itu sendiri antara lain : profil desa, hasil PRA, rencana di desa yang sudah ada seperti rencana kelompok tani, RPJMDes, RKP Desa, RPJMD Kabupaten Kapuas yang berdampak di desa, aturan adat, peraturan desa, data penerima BLT, data pelayanan kesehatan seperti imunisasi, daftar ibu hamil, kondisi gizi masyarakat, jenis penyakit yang ada di desa, hasil pendampingan dari lembaga yang pernah melakukan kajian di desa, dan tentu saja program-program yang dikampanyekan oleh Kepala Desa terpilih. Beberapa desa dalam lingkup Eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) RPJMDes 64
  • 77. Sejuta Hektar dapat memanfaatkan Rencana Induk Eks PLG. Apabila dibandingkan dengan data sekunder lainnya, profil desa terbilang cukup istimewa. Pertama, profil desa akan menjadi bagian tersendiri dalam dokumen RPJMDes; kedua, profil desa seharusnya sudah dimiliki oleh semua desa di Indonesia tetapi pada kenyataannya justru sebaliknya; dan, ketiga, profil desa adalah gambaran karakter desa, oleh karena itu keberadaannya sangat penting bukan hanya untuk kebutuhan penyusunan perencanaan desa tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Penyusunan profil desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Secara umum profil desa sebagai karakter desa disajikan dalam bentuk : a. Data dasar keluarga meliputi : (1) potensi sumber daya manusia; (2) perkembangan kesehatan; (3) perkembangan pendidikan; (4) penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga; (5) partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; (6) berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga; dan (7) perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.; b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana; dan c. Perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. Tingkat ini mencerminkan keberhasilan pembangunan desa setiap tahun dan setiap lima tahun diukur dari laju kecepatan perkembangannya. Pengkajian Desa Pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan desa didasarkan atas: RPJMDesa 65
  • 78. pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisien, efektif, berkelanjutan, cermat, proses berulang, dan penggalian informasi. Atas dasar hal-hal tersebut dan melihat pendekatan perencanaan di Indonesia (politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas), maka pendekatan utama yang diutamakan dalam dalam perencanaan desa adalah partisipasi masyarakat. Suatu pendekatan yang mampu menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek/pelaku utama adalah PRA (Participatory Rural Appraisal) atau Pengkajian Perdesaan secara Partisipatif. Secara teknis PRA tidak hanya digunakan di perdesaan, tetapi dapat juga dilakukan di perkotaan. Tidak hanya digunakan dalam pengkajian atau perencanaan, PRA juga dapat digunakan dalam pelaksanaan atau pemantauan suatu perencanaan. Banyak sekali teknik-teknik penggalian data melalui pendekatan PRA Beberapa metode yang umum digunakan dalam pendekatan partisipatif antara lain: diskusi umum (diskusi kelas/pleno), diskusi kelompok (diskusi terfokus), curah pendapat (brainstorming), wawancara dan ceramah. Pada proses kajian dan permasalahan desa secara partisipatif tentunya dilakukan dengan metode dan alat-alat yang partisipatif pula. Beberapa alat kajian desa partisipatif yang sering digunakan antara lain berupa : 1 Peta/sketsa Desa, dapat dikembangkan dalam beberapa judul/tema, berdasarkan waktu yang berbeda, dan berdasarkan luas kajian atau skala yang berbeda. Informasi yang digali antara lain : batas-batas desa, sumber daya alam (sungai, sumber air, hutan, batu, bukit, dll), penggunaan lahan (lahan yang digunakan untuk tanaman budidaya, lahan pengembalaan ternak, tanah desa,dll), sumber daya buatan (prasarana/sarana) seperti : jalan, RPJMDes 66
  • 79. jembatan, sarana pengairan, sekolah, balai desa, posyandu, rumah penduduk, dll; 2 Sejarah Desa, yaitu informasi yang dikumpulkan bersifat umum (informasi umum) masyarakat desa dari waktu ke waktu. Informasi- informasi itu antara lain: kesadaran dan pengelolaan SDA, pembangunan sarana dan prasarana umum, pengenalan jenis tanaman baru, pengenalan teknologi baru, perubahan status kepemilikkan, sejarah organisasi desa, sejarah terbentuknya desa atau pemukiman, perkembangan jumlah penduduk, asal penduduk setempat, serta perkembangan hutan dan hasil hutan.; 3 Kalender Musim, tidak hanya mencakup harian, bulan atau tahunan, tetapi juga dapat dikembangkan dalam beberapa tahun. Misalnya dalam kajian bencana kebakaran hutan dan lahan. Informasi yang digali lewat kalender musim antara lain masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan dasar (kesehatan, pangan, papan, sandang, mata pencaharian dan alam/lingkungan), masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat desa (kegiatan tanam, kegiatan panen, kegiatan menangkap ikan, kegiatan sosial/adat/budaya, dll), saat-saat/ musim yang terjadi banyak masalah (musim kemarau, musim hujan, musim pancaroba, musim barat, musim timur, paceklik,dll).; 4 Bagan Kelembagaan, informasi yang digali antara lain : jenis-jenis lembaga penting dalam pembangunan desa, gambaran peranan/ manfaat lembaga desa terhadap masyarakat, gambaran sering tidaknya hubungan antara lembaga-lembaga dengan masyarakat, gambaran peranan pria dan wanita dalam lembaga; 5 Kalender Harian, secara umum merupakan kalender musim dalam rentang waktu satu hari yang menitkberatkan dilakukan untuk kajian jender; 6 Kecenderungan, merupakan alat kaji PRA yang menitikberatkan pada kecenderungan berdasarkan waktu. Analisis ini antara lain dapat diguakan untuk melihat kecenderungan pemasaran, produksi pertanian, RPJMDesa 67
  • 80. kebakaran, kecenderungan jumlah penduduk, dan lain-lain. Ada banyak alat PRA, tetapi dalam pengkajian desa untuk perencanaan tidak harus menggunakan semua alat. Bahkan dalam PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa hanya ada 3 (tiga) alat PRA yang digunakan dalam pengkajian keadaan desa yaitu : Potret/ Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan. Disamping ketiga alat PRA tersebut, pemandu dapat memilih alat-alat PRA lainnya untuk melengkapi kajian desa sesuai dengan kebutuhan desa dalam menggali potensi dan masalah. Pemilihan alat yang digunakan antara lain akan tergantung pada kondisi wilayah desa, kajian-kajian yang akan dilakukan, ketersediaan waktu, ketersediaan data sekunder. Pemilihan ini secara sistematis sudah dirancang pada saat persiapan pengkajian desa. Pada proses mengumpulkan dan melakukan analisis data atau informasi secara sistematis bersama masyarakat melalui teknik PRA, ada salah satu prinsip yang dikenal dengan istilah triangulasi. Prinsip ini merupakan bentuk pemeriksaan informasi berulang (check and recheck). Prinsip triangulasi dilakukan melalui penganekaragaman : 1. keanggotaan tim (keragaman latar belakang profesi, pengalaman, latar belkan pendidikan, dan lain-lain); 2. penganekaragaman sumber informasi (tempat/dusun/RT, jenis kelamin, usia ataupun data sekunder, pendampingan dari kegiatan lain, dll); 3. dan juga keragaman alat PRA yang digunakan. Kajian yang dilakukan di tingkat dusun/blok/RT maupun di tingkat desa secara umum berkaitan dengan harapan masyarakat (potensi) dan hambatan dalam meraih harapan tersebut (masalah). Dengan menggunakan metode PRA seperti diskusi umum, diskusi kelompok, RPJMDes 68
  • 81. dan curah pendapat diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menyuarakan harapan beserta hambatan-hambatannya. Teknik-teknik PRA seperti kalender musim, pemetaan, diagram kelembagaan semestinya dibangun dalam suasana yang rileks agar peran aktif tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik. Penyusunan Rancangan Visi dan Misi Desa Berdasarkan pendekatan politik, perencanaan dimulai pada saat masyarakat memilih Kepala Negara atau Kepala Daerah atau Kepala Desa secara langsung. Visi dan misi Kepala Desa terpilih saat kampanye RPJMDesa 69