SlideShare a Scribd company logo
1 of 391
Download to read offline
PROFIL KESEHATAN INDONESIA 
TAHUN 2013 
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
2014 
351.770.212 
Ind 
p
351.770.212 
Ind 
P 
Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI 
Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal 
Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013. -- 
Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2014 
ISBN 978-602-235-645-5 
1. Judul I. HEALTH STATISTICS 
Buku ini diterbitkan oleh 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950 
Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277168 
Fax no: 62-21-5203874 
E-mail: pusdatin@depkes .go.id 
Web site: http://www.kemkes.go.id 
ii
TIM PENYUSUN 
Pengarah 
dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS 
Sekretaris Jenderal Kemenkes RI 
Ketua 
drg. Oscar Primadi, MPH 
Kepala Pusat Data dan Informasi 
Editor 
drg. Vensya Sitohang, M.Epid 
Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes 
Boga Hardhana, S.Si, MM 
drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes 
Anggota 
Farida Sibuea, SKM, MScPH; Ir. Zulfi, MM; 
Marlina Indah Susanti, SKM, M.Epid; Supriyono Pangribowo, SKM, MKM; 
Budi Prihantoro, S.Si ; Margiyono, SKom; 
Dewi Roro Kumbini, S.Pd, MKM; Annisa Harpini, SKM, MKM; 
Sarinah Bintang, SKM, Eka Satriyani Sakti, SKM; 
B.B. Sigit; Hellena Maslinda; Hadi Nuramsyah 
Kontributor 
Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Kepegawaian; Biro Keuangan dan BMN; 
Pusat Promosi Kesehatan;Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; 
Set. Ditjen Bina Gizi dan KIA; Dit. Bina Kesehatan Ibu; Dit. Bina Kesehatan Anak; 
Dit. Bina Gizi; Set. Ditjen Bina Upaya Kesehatan; Dit. Bina Upaya Kesehatan Dasar; 
Dit. Bina Upaya Kesehatan Rujukan; Set. Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 
Set. Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; Dit. Surveilans Imunisasi, 
Karantina, dan Kesehatan Matra; Dit. Pengendalian Penyakit Menular Langsung; 
Dit. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang; Dit. Pengendalian Penyakit Tidak Menular; 
Set. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; Set. Badan PPSDM Kesehatan; 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 
iii
KATA PENGANTAR 
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
kami dapat menyelesaikan Profil Kesehatan Indonesia 2013 ini 
dengan baik. Profil Kesehatan Indonesia merupakan salah satu media 
publikasi data dan informasi yang terkait dengan situasi dan kondisi 
kesehatan yang relatif komprehensif. 
Sumber data Profil Kesehatan Indonesia berasal dari unit teknis di 
lingkungan Kementerian Kesehatan serta institusi lain yang memiliki 
data terkait bidang kesehatan seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 
Data yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Indonesia dapat membantu kita dalam 
membandingkan capaian pembangunan kesehatan antara satu provinsi dengan provinsi 
lainnya, mengukur capaian pembangunan kesehatan di Indonesia, serta sebagai dasar untuk 
perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya. 
Terdapat perbedaan Profil Kesehatan Indonesia 2013 dibandingkan dengan Profil Kesehatan 
Indonesia yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu perubahan sistematika bab. 
Pada Profil Kesehatan Indonesia terdahulu, sistematika bab secara berurutan terdiri dari ; 
Pendahuluan, Gambaran Umum, Situasi Derajat Kesehatan, Upaya Kesehatan, Sumber Daya 
Kesehatan, dan Perbandingan antara negara. Sedangkan pada Profil Kesehatan Indonesia 2013 
urutan bab terdiri dari Demografi, Sarana Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Pembiayaan 
Kesehatan, Kesehatan Keluarga (Kesehatan Ibu & Kesehatan Anak), serta Pengendalian 
Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. 
Buku Profil Kesehatan Indonesia 2013 ini disajikan dalam bentuk cetakan dan soft copy (CD) 
serta dapat diunduh di website www.kemkes.go.id. Semoga publikasi ini dapat berguna bagi 
semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta dan masyarakat 
serta berkontribusi secara positif bagi pembangunan kesehatan di Indonesia. Kritik dan saran 
kami harapkan sebagai penyempurnaan profil yang akan datang. 
Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 
2013 ini, kami mengucapkan terima kasih. 
Jakarta, Juli 2014 
Sekretaris Jenderal 
Kementerian Kesehatan 
dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS 
NIP. 195408112010061001 
iv
KATA SAMBUTAN 
MENTERI KESEHATAN RI 
Data dan informasi merupakan salah satu komponen krusial dalam 
pembangunan kesehatan yang berperan pada tahap perencanaan 
sebelum pengambilan keputusan dilakukan. Oleh karena itu, Saya 
menyambut gembira atas terbitnya Profil Kesehatan Indonesia 2013. 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan secara 
gamblang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas informasi 
dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. 
Dengan demikian sudah menjadi tugas kita bersama selaku pemangku 
kepentingan di sektor kesehatan untuk menyediakan data dan 
informasi yang berkualitas. 
Profil Kesehatan Indonesia 2013 sebagai media publikasi data dan informasi kesehatan terus 
melakukan perbaikan dan pembenahan sehingga dapat menyajikan data dan informasi yang 
lebih berkualitas, valid, dan konsisten. Pemenuhan kelengkapan data dan ketepatan waktu 
pengiriman data baik dari segi cakupan wilayah maupun indikator merupakan masalah utama 
yang ditemui dalam proses penyusunan Profil Kesehatan Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan 
penguatan komitmen terhadap integrasi data dan informasi serta koordinasi antara pusat dan 
daerah. 
Apresiasi yang setinggi-tingginya Saya berikan kepada semua pihak yang berperan dalam 
proses penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2013 dari hulu sampai hilir. Saya sangat 
berharap publikasi ini bisa menjadi acuan dalam hal data dan informasi bagi semua pihak yang 
berkepentingan terhadap upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. 
Jakarta, Juli 2014 
Menteri Kesehatan 
v
DAFTAR SINGKATAN 
3M Plus : Menguras, Menutup, Mengubur, plus Menghindari 
gigitan nyamuk 
ABH : Anak yang Berhadapan Hukum 
ACT : Artemisinin-based Combination Therapy 
ADB : Asian Development Bank 
ADD : Anak Dengan Disabilitas 
AFP : Acute Flaccid Paralysis 
AHH : Angka Harapan Hidup 
Jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada 
seseorang atas dasar angka kematian pada masa 
tersebut yang cenderung tidak berubah di masa 
mendatang 
AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome 
AKABA : Angka Kematian Balita 
AKB 
- Infant Mortality Rate (IMR) 
: Angka Kematian Bayi 
AKI 
- Maternal Mortalite Rate (MMR) 
: Angka Kematian Ibu 
AKN 
- Neonatal Mortality Rate 
: Angka Kematian Neonatal 
AMH : Angka Melek Huruf 
AMP : Audit Maternal Perinatal 
Andikpas : Anak didik pemasyarakatan 
APBD 
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
API : Annual Parasite Incidence 
APK 
: Angka Partisipasi Kasar 
APM : Angka Partisipasi Murni 
APS : Angka Partisipasi Sekolah 
xvvii
ASEAN : Association of Southeast Asian Nations 
ASI Eksklusif 
: Pemberian Air Susu Ibu saja tanpa tambahan makanan 
dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai usia 
6 bulan. 
BABS : Buang Air Besar Sembarangan 
BB/TB : Status gizi berdasarkan Berat Badan menurut Tinggi 
Badan 
BB/U : Status gizi berdasarkan Berat Badan menurut Umur 
BBLR : Berat Bayi Lahir Rendah 
BCG 
: Bacille Calmette-Guérin 
BJP : Bukan Jaringan Perpipaan 
BOK : Biaya Operasional Kesehatan 
BPS : Badan Pusat Statistik 
BTA + : Basil Tahan Asam positif 
BUMN : Badan Umum Milik Negara 
CBE : Clinical Breast Examiniation 
CBR : Crude Birth Rate = Angka Kelahiran Kasar 
CDR : Case Detection Rate 
CFR : Case Fatality Rate 
CNR : Case Notification Rate 
CR : Cure Rate = Angka Kesembuhan 
CRPD : Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
CSR : Corporate Social Responsibility 
CTKI : Calon Tenaga Kerja Indonesia 
D/S : Cakupan penimbangan balita di posyandu 
DAK : Dana Alokasi Khusus 
DBD 
: Demam Berdarah Dengue 
DBK : Daerah yang Bermasalah Kesehatan 
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
vii
DJJ : Denyut Jantung Janin 
DO Rate : Drop Out Rate 
DPT : Diphteri Pertusis Tetanus 
DTPK : Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan 
EKG : Elektrokardiogram 
EMAS : Expanding Maternal and Neonatal Survival 
FCP : Female Cancer Program 
FGD : Focus Group Discussion 
GHPR 
: Gigitan Hewan Penular Rabies 
HAM : Hak Asasi Manusia 
Hb : Hemoglobin 
HDI : Human Development Index 
HDK : Hipertensi Dalam Kehamilan 
HIV : Human Immunodeficiency Virus 
ICCP 
: Indonesian Cancer Control Progam 
ICWRMIP : Integrated Citarum Water Resources Management 
Investment Program 
IDAI : Ikatan Dokter Anak Indonesia 
IDU : Injecting Drug User 
IEBA : Industri Ekstrak Bahan Alam 
IMD : Inisiasi Menyusu Dini 
IMS : Infeksi Menular Seksual 
IMT 
– Body Mass Index (BMI) 
: Indeks Massa Tubuh 
IMT/U : Status gizi berdasarkan Indeks Massa Tubuh menurut 
Umur 
IOT : Industri Obat Tradisional 
IPM 
: Indeks Pembangunan Manusia 
IR : Incidence Rate 
viii
ISPA : Infeksi Saluran Pernafasan Akut 
IVA : Inspeksi Visual dengan Asam Asetat 
IUD : Intra Uterine Device 
Jamkesmas : Jaminan Kesehatan Masyarakat 
Jampersal : Jaminan Persalinan 
JMP : Joint Monitoring Program 
K1 
: Kunjungan baru ibu hamil, yaitu kunjungan ibu hamil 
pertama kali pada masa kehamilan. 
K4 : Kontak minimal empat kali selama masa kehamilan 
untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri 
atas minimal satu kali kontak pada trimester pertama, 
satukali pada trimester kedua dan duakali pada 
trimester ketiga. 
KB : Keluarga Berencana 
KF 3 : Kunjungan Nifas; Pelayanan kepada ibu nifas 
sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 
hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI 
termasuk pemberian vitamin A 2 kali serta persiapan 
dan/atau pemasangan KB pasca persalinan. 
KIA : Kesehatan Ibu dan Anak 
KIE : Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
KKI : Konsil Kedokteran Indonesia 
KKS : Kabupaten/Kota Sehat 
KLB : Kejadian Luar Biasa 
KMS : Kartu Menuju Sehat 
KN1 : Kunjungan Neonatus 1; pelayanan kesehatan neonatal 
dasar, kunjungan ke-1 (pertama) pada 6-24 jam 
setelah lahir. 
KN Lengkap 
: Kunjungan Neonatus Lengkap ; pelayanan kesehatan 
neonatal dasar meliputi ASI ekslusif, pencegahan 
infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, pemberian 
vitamin K1 injeksi bila tidak diberikan pada saat lahir, 
pemberian imunisasi hepatitis B1 bila tidak diberikan 
pada saat lahir, dan manajemen terpadu bayi muda. 
Dilakukan sesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6-24 
jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada -28 hari 
setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan 
ix
maupun kunjungan rumah. 
KOMNAS : Komisi Nasional 
KPDT : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 
KT : Konseling dan Tes HIV 
KtA : Kekerasan Terhadap Anak 
KTR : Kawasan Tanpa Rokok 
KUHAP : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
KVA : Kekurangan Vitamin A 
Lapas : Lembaga Pemasyarakatan 
LBH : Lembaga Bantuan Hukum 
LIL : Lima Imunisasi Dasar Lengkap 
LILA : Lingkar Lengan Atas 
LKSA : Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 
LMKM : Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui 
LP/LS : Lintas Program / Lintas Sektor 
LPA : Lembaga Perlindungan Anak 
LPP : Laju Pertumbuhan Penduduk 
LSL : Lelaki Seks dengan Lelaki 
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat 
MA : Madrasah Aliyah 
MAK : Manajemen Aktif Kala 
MB : Multi Basiler 
MDGs 
: Millenium Development Goals 
MOP 
: Metode Operatif Pria; cara kontrasepsi dengan 
tindakan pembedahan pada saluran sperma pria. 
MOW 
: Metode Operatif Wanita; cara kontrasepsi dengan 
tindakan pembedahan pada saluran telur wanita. 
MP ASI : Makanan Pendamping Air Susu Ibu 
MTBM 
: ManajemenTerpadu Balita Muda; suatu pendekatan 
keterpaduan dalam tata laksana bayi umur 1 hari – 2 
bulan, baik yang sehat maupun yang sakit, baik yang 
x
datang ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan 
dasar maupun yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan 
pada saat kunjungan neonatal. 
MTBS 
: ManajemenTerpadu Balita Sakit; suatu pendekatan 
yang terintegrasi/terpadu dalam tata laksana balita 
sakit dengan fokus kepada kesehatan anak usia 0-59 
bulan (balita) secara menyeluruh. MTBS bukan 
merupakan suatu program kesehatan tetapi suatu 
pendekatan/cara menatalaksana balita sakit. 
MTs 
: Madrasah Tsanawiyah 
NAPZA 
: Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain 
NCDR : Newly Case Detection Rate 
NSPK : Norma Standar Prosedur Kriteria 
P4K : Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 
Komplikasi 
PAK : Penyakit Akibat Kerja 
PAK : Penyalur Alat Kesehatan 
PAMSTBM : Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat 
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa 
PBF : Pedagang Besar Farmasi 
PD3I : Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi 
PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum 
Perpres 
: Peraturan Presiden 
PET : Post Exposure Treatment 
PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
PJK : Penyakit Jantung Koroner 
PJPD : Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah 
PK : Penanganan Komplikasi Maternal 
PKH : Program Keluarga Harapan 
PKHS : Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat 
xi
PKK : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
PKPR : Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 
PKRT : Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 
PKT : Pusat Krisis Terpadu 
PMS : Penyakit Menular Seksual 
PN (Salinakes) : Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 
PNS : Pegawai Negeri Sipil 
POGI : Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia 
Polindes : Pondok Bersalin Desa 
POLRI : Polisi Republik Indonesia 
Poltekkes : Politeknik Kesehatan 
POMP : Pemberian Obat Massal Pencegahan; program untuk 
filariasis 
PONED : Pelayanan emergensi Obstetrik dan Neonatal Dasar 
PONEK : Pelayanan emergensi Obstetrik dan Neonatal 
Komprehensif 
Posbindu : Pos Pembinaan Terpadu 
Poskesdes 
: Pos Kesehatan Desa 
Posyandu : Pos Pelayanan Terpandu 
PP : Peraturan Pemerintah 
PPA : Project Partnership Agreement 
PPT : Pusat Pelayanan Terpadu 
PSN : Pemberantasan Sarang Nyamuk 
PTM : Penyakit Tidak Menular 
PTT : Pegawai Tidak Tetap 
PUS : Pasangan Usia Subur 
Puskesmas 
: Pusat Kesehatan Masyarakat 
Pustu : Puskesmas Pembantu 
RAN : Rencana Aksi Nasional 
xii
Renstra : Rencana Strategis 
Riskesdas : Riset Kesehatan Dasar 
RITL : Rawat Inap Tingkat Lanjut 
RITP : Rawat Inap Tingkat Pertama 
RJTL : Rawat Jalan Tingkat Lanjut 
RJTP : Rawat Jalan Tingkat Pertama 
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
RPSA : Rumah Perlindungan Sosial Anak 
RPTC : Rumah Perlindungan Trauma Center 
RSIA : Rumah Sakit Ibu Anak 
RSK : Rumah Sakit Khusus 
RSU : Rumah Sakit Umum 
Rutan : Rumah Tahanan 
Satker : Satuan Kerja 
SD : Sekolah Dasar 
SDIDTK : Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang 
SDKI : Survei Demografi Kesehatan Indonesia 
SDM : Sumber Daya Manusia 
SEARO : WHO South-East Asia Regional 
Sentra P3T : Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan 
Tradisional 
SK : Surat Keputusan 
SKRT : Survei Kesehatan Rumah Tangga 
SLB : Sekolah Luar Biasa 
SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 
SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
SMK : Sekolah Menengah Kejuruan 
SMP : Sekolah Menengah Pertama 
SPAL : Saluran Pembuangan Air Limbah 
xiii
SPM : Standar Pelayanan Minimal 
SR 
: Success Rate = Angka Keberhasilan Pengobatan 
SpOG : Spesialis Obstetri Ginekologi/ Spesialis Kebidanan dan 
Kandungan 
Srikandi : Sistem Registrasi Kanker di Indonesia 
STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
STBP : Survei Terpadu Biologis dan Perilaku 
STR : Surat Tanda Registrasi 
STRA : Surat Tanda Registrasi Apoteker 
STRTTK 
: Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian 
STTB 
: Surat Tanda Tamat Belajar 
Susenas : Survei Sosial Ekonomi Indonesia 
TB : Tuberkulosis 
TB : Tinggi Badan 
TB/U : Status gizi berdasarkan Tinggi Badan menurut Umur 
THT : Telinga, Hidung, dan Tenggorokan 
TKI : Tenaga Kerja Indonesia 
TNI : Tentara Nasional Indonesia 
Toga : Tokoh Agama 
Toma : Tokoh Masyarakat 
TOT : Training of Trainer 
TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka 
TT : Tetanus Toksoid 
UCI 
: Universal Child Immunization; tercapainya imunisasi 
dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu 
hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat 
dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 
dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis 
B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia 
subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat 
dasar rneliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis 
TT. 
xiv
UKBM : Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat; 
Bentuk UKBM yang adalah Poskesdes, Polindes, Pos 
UKK, Poskestren, TOGA, Saka Bhakti Husada, dan lain-lain. 
UKGS : Usaha Kesehatan Gigi Sekolah 
UKOT : Usaha Kecil Obat Tradisional 
UKS : Usaha Kesehatan Sekolah 
UMOT : Usaha Mikro Obat Tradisional 
UNICEF : United Nations Children's Fund 
UPPA : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 
UPT : Unit Pelaksana Teknis 
VAR : Vaksin Anti Rabies 
VCT : Voluntary, Counseling, and Testing 
WDF : World Diabetes Foundation 
WHO : World Health Organization 
WNA : Warga Negara Asing 
WUS 
: Wanita Usia Subur; keadaan organ reproduksinya 
berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun. 
xv
DAFTAR GAMBAR 
BAB I. DEMOGRAFI 
GAMBAR 1.1 JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN 
TAHUN 2010 – 2013 ............................................................................................................. 3 
GAMBAR 1.2 JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ............................... 4 
GAMBAR 1.3 PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013 ............................................... 5 
GAMBAR 1.4 PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 
2013 .............................................................................................................................................. 6 
GAMBAR 1.5 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 (%) ............ 9 
GAMBAR 1.6 PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA/BULAN 
INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 10 
GAMBAR 1.7 PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT 
PENDIDIKAN DI INDONESIA KONDISI AGUSTUS 2013 ..................................... 12 
GAMBAR 1.8 GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 ............................... 13 
GAMBAR 1.9 PETA PERSEBARAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA 
TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 14 
GAMBAR 1.10 PETA PERSEBARAN PERSENTASE KABUPATEN TERTINGGAL 
DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................ 15 
GAMBAR 1.11 RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE 
ATAS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013 ................................ 16 
GAMBAR 1.12 PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT STTB 
TERTINGGI YANG DIMILIKI TAHUN 2012 ................................................................ 17 
GAMBAR 1.13 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK 
HURUF MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ............................................................ 18 
GAMBAR 1.14 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDIDIKAN MENURUT 
USIA SEKOLAH DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 .......................................... 19 
GAMBAR 1.15 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN DI INDONESIA 
TAHUN 2008 – 2013 ............................................................................................................. 20 
GAMBAR 1.16 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN DI INDONESIA 
TAHUN 2008 – 2013 ............................................................................................................. 21 
GAMBAR 1.17 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA TAHUN 2008 – 2012 .... 22 
GAMBAR 1.18 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 22 
GAMBAR 1.19 ANGKA HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIR (DALAM TAHUN) INDONESIA 
TAHUN 2008 – 2012 ............................................................................................................. 23 
xvi
BAB II. SARANA KESEHATAN 
GAMBAR 2.1 JUMLAH PUSKESMAS TAHUN 2009 – 2013 ............................................................. 28 
GAMBAR 2.2 RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK TAHUN 2009 – 2013 ............ 28 
GAMBAR 2.3 RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK TAHUN 2013 ............................ 29 
GAMBAR 2.4 JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP TAHUN 
2009 – 2013 .............................................................................................................................. 30 
GAMBAR 2.5 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI SYARAT MINIMAL 
4 PUSKESMAS PONED DI INDONESIA TAHUN 2013 ........................................... 31 
GAMBAR 2.6 JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN 
KESEHATAN PEDULI REMAJA DI INDONESIA TAHUN 2013 .......................... 32 
GAMBAR 2.7 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT 
KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 ......................................................... 36 
GAMBAR 2.8 PERSENTASE RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK) MENURUT JENIS DI 
INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 36 
GAMBAR 2.9 RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK 
DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 ........................................................................... 37 
GAMBAR 2.10 RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI 
INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 38 
GAMBAR 2.11 PERSENTASE RUMAH SAKIT MENURUT KELAS DI INDONESIA TAHUN 
2013 .............................................................................................................................................. 38 
GAMBAR 2.12 JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 
DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................ 40 
GAMBAR 2.13 JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 
DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................ 41 
GAMBAR 2.14 PERSENTASE RATA-RATA PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI 
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2013 ........................................... 42 
GAMBAR 2.15 PERSENTASE DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF TAHUN 2013 ........... 43 
GAMBAR 2.16 PERSENTASE POSYANDU MENURUT STRATA DI INDONESIA TAHUN 
2013 .............................................................................................................................................. 44 
GAMBAR 2.17 RASIO POSYANDU TERHADAP DESA/KELURAHAN DI INDONESIA 
TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 45 
GAMBAR 2.18 JUMLAH PROGRAM STUDI POLTEKKES DIPLOMA III DAN IV DI 
INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 46 
GAMBAR 2.19 JUMLAH PESERTA DIDIK DIPLOMA III POLTEKKES DI INDONESIA 
TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 46 
GAMBAR 2.20 JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 
2013 ................................................................................................................................................ 47 
xvii
BAB III. TENAGA KESEHATAN 
GAMBAR 3.1 RASIO DOKTER UMUM TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA 
TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 52 
GAMBAR 3.2 RASIO PERAWAT TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA 
TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 53 
GAMBAR 3.3 RASIO BIDAN TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 
2013 .............................................................................................................................................. 54 
GAMBAR 3.4 RASIO DOKTER UMUM DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH 
PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2013 ................................................................ 55 
GAMBAR 3.5 JUMLAH TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS DI PUSKESMAS DI 
INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 55 
GAMBAR 3.6 JUMLAH TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS DI RUMAH SAKIT DI 
INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 56 
GAMBAR 3.7 JUMLAH DOKTER UMUM PTT, DOKTER GIGI PTT DAN BIDAN PTT 
AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA TAHUN 2013 ....... 57 
GAMBAR 3.8 JUMLAH PENGANGKATAN DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER 
UMUM, DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP 
(PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA TAHUN 2013 ........ 58 
BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN 
GAMBAR 4.1 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
TAHUN 2008 – 2013 ............................................................................................................. 63 
GAMBAR 4.2 PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP APBD MENURUT 
PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................................................................... 64 
GAMBAR 4.3 JUMLAH KUNJUNGAN RJTP, RITP, RJTL & RITL DI INDONESIA TAHUN 
2013 .............................................................................................................................................. 66 
GAMBAR 4.4 PENCAPAIAN JUMLAH KUNJUNGAN RJTP, RITP, RJTL & RITL DI 
INDONESIA TAHUN 2009-2013 ..................................................................................... 66 
GAMBAR 4.5 PERSENTASE PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL 
KESEHATAN (BOK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 .................................. 68 
BAB V. KESEHATAN KELUARGA 
GAMBAR 5.1 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K1 DAN K4 DI 
INDONESIA TAHUN 2004 – 2013 .................................................................................. 73 
GAMBAR 5.2 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 MENURUT 
PROVINSI, TAHUN 2013 ..................................................................................................... 74 
xviii
GAMBAR 5.3 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K1 DAN K4 IDEAL DI 
INDONESIA, TAHUN 2013 ................................................................................................. 75 
GAMBAR 5.4 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN 
DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2013 ............................................................................ 76 
GAMBAR 5.5 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN 
MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 .............................................................................. 76 
GAMBAR 5.6 PROPORSI KELAHIRAN BERDASARKAN TEMPAT BERSALIN DI 
INDONESIA, RISKESDAS 2013 ......................................................................................... 77 
GAMBAR 5.7 CAKUPAN PELAYANAN IBU HAMIL K4 DAN CAKUPAN PERTOLONGAN 
PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2004 
– 2013 ........................................................................................................................................... 78 
GAMBAR 5.8 PROPORSI PENOLONG PERSALINAN DENGAN KUALIFIKASI 
TERTINGGI DI INDONESIA, RISKESDAS TAHUN 2013 ....................................... 78 
GAMBAR 5.9 PROPORSI PERSALINAN SESAR DARI KELAHIRAN PERIODE 1 JANUARI 
2010 SAMPAI SAAT WAWANCARA MENURUT KARAKTERISTIK DI 
INDONESIA, RISKESDAS 2013 ......................................................................................... 79 
GAMBAR 5.10 CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA TAHUN 2008 – 
2013 ................................................................................................................................................ 80 
GAMBAR 5.11 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DI INDONESIA 
TAHUN 2008 – 2013 ............................................................................................................. 81 
GAMBAR 5.12 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN MENURUT 
PROVINSI TAHUN 2013 ...................................................................................................... 81 
GAMBAR 5.13 PENYEBAB KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 2010 ............................... 82 
GAMBAR 5.14 PERSENTASE PEMAKAIAN ALAT/CARA KB PADA WANITA USIA SUBUR 
(15-49 TAHUN) YANG BERSTATUS KAWIN DI INDONESIA, RISKESDAS 
2013 .............................................................................................................................................. 84 
GAMBAR 5.15 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI 
DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................ 84 
GAMBAR 5.16 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ... 85 
GAMBAR 5.17 PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI 
TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 86 
GAMBAR 5.18 CAKUPAN PESERTA KB BARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ........... 86 
GAMBAR 5.19 PERSENTASE BERAT BAYI LAHIR RENDAH MENURUT PROVINSI, 
RISKESDAS 2013 .................................................................................................................... 88 
GAMBAR 5.20 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL MENURUT 
PROVINSI TAHUN 2013 ...................................................................................................... 89 
GAMBAR 5.21 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA DI INDONESIA TAHUN 
2013 .............................................................................................................................................. 91 
xix
GAMBAR 5.22 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 
2013 .............................................................................................................................................. 91 
GAMBAR 5.23 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 
2009-2013 .................................................................................................................................. 92 
GAMBAR 5.24 CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................ 93 
GAMBAR 5.25 PERSENTASE BAYI MULAI MENDAPAT ASI KURANG DARI 1 JAM 
PERTAMA (INISIASI MENYUSU DINI) PADA ANAK UMUR 0-23 BULAN 
MENURUT PROVINSI, RISKESDAS TAHUN 2013 .................................................. 95 
GAMBAR 5.26 CAKUPAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 0-6 BULAN MENURUT PROVINSI 
TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 96 
GAMBAR 5.27 PERSENTASE PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA ANAK UMUR (6- 
59 BULAN) MENURUT PROVINSI, RISKESDAS TAHUN 2013 ......................... 99 
GAMBAR 5.28 PERSENTASE PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA ANAK UMUR (6- 
59 BULAN) SELAMA ENAM BULAN TERAKHIR MENURUT PROVINSI, 
RISKESDAS TAHUN 2013 ................................................................................................... 100 
GAMBAR 5.29 CAKUPAN PENIMBANGAN BALITA (D/S) DI INDONESIA TAHUN 2013 101 
GAMBAR 5.30 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 
2013 .............................................................................................................................................. 103 
GAMBAR 5.31 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA ANAK UMUR 12-23 
BULAN DI INDONESIA TAHUN 2013 ........................................................................... 104 
GAMBAR 5.32 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP DI INDONESIA 
TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 105 
GAMBAR 5.33 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI DI INDONESIA TAHUN 2013 ............... 106 
GAMBAR 5.34 ANGKA DROP OUT CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB1 - CAMPAK PADA 
BAYI DI INDONESIA TAHUN 2007-2013 .................................................................. 107 
GAMBAR 5.35 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA DI INDONESIA 
TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 108 
GAMBAR 5.36 CAKUPAN SEKOLAH DASAR YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN 
SISWA SD/SETINGKAT KELAS 1 DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................... 110 
GAMBAR 5.37 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 4 PUSKESMAS 
MAMPU TATA LAKSANA PKPR DI INDONESIA TAHUN 2013 ........................ 112 
GAMBAR 5.38 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 2 PUSKESMAS 
MAMPU TATA LAKSANA KTA DI INDONESIA TAHUN 2013 ........................... 115 
GAMBAR 5.39 PERSENTASE BALITA KEKURANGAN GIZI BERDASARKAN BERAT 
BADAN MENURUT UMUR BB/U DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................... 119 
GAMBAR 5.40 PERSENTASE BALITA DENGAN TINGGI BADAN DI BAWAH NORMAL 
BERDASARKAN TINGGI BADAN MENURUT UMUR TB/U DI INDONESIA 
TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 120 
GAMBAR 5.41 PERSENTASE BALITA KURUS BERDASARKAN BERAT BADAN 
MENURUT TINGGI BADAN (BB/TB) DI INDONESIA, RISKESDAS TAHUN 
2013 .............................................................................................................................................. 121 
xx
GAMBAR 5.42 PERSENTASE KELEBIHAN BERAT BADAN PADA PENDUDUK DEWASA 
BERDASARKAN KATEGORI INDEKS MASA TUBUH MENURUT 
PROVINSI, RISKESDAS, TAHUN 2013 .......................................................................... 122 
BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 
GAMBAR 6.1 PROPORSI KASUS BARU BTA + MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 
2013 ............................................................................................................................................. 128 
GAMBAR 6.2 PROPORSI BTA POSITIF DI ANTARA SELURUH KASUS TB PARU DI 
INDONESIA TAHUN 2008-2013 ..................................................................................... 128 
GAMBAR 6.3 PROPORSI BTA POSITIF DI ANTARA SELURUH KASUS TB PARU 
MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 .............................................................................. 129 
GAMBAR 6.4 ANGKA NOTIFIKASI KASUS BTA+ DAN SELURUH KASUS PER 100.000 
PENDUDUK TAHUN 2008-2013 ..................................................................................... 130 
GAMBAR 6.5 ANGKA NOTIFIKASI KASUS TB PARU BTA+PER 100.000 PENDUDUK 
MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 .............................................................................. 130 
GAMBAR 6.6 ANGKA KESEMBUHAN DAN KEBERHASILAN PENGOBATAN TB BTA+DI 
INDONESIA TAHUN 2008-2013 ..................................................................................... 131 
GAMBAR 6.7 JUMLAH KASUS BARU HIV POSITIF DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 
2013 .............................................................................................................................................. 133 
GAMBAR 6.8 PETA EPIDEMI HIV DI INDONESIA TAHUN 2012 ................................................ 134 
GAMBAR 6.9 JUMLAH KASUS BARU DAN KUMULATIF PENDERITA AIDS YANG 
TERDETEKSI DARI BERBAGAI SARANA KESEHATAN DI INDONESIA 
SAMPAI TAHUN 2013 .......................................................................................................... 134 
GAMBAR 6.10 PROPORSI KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI 
INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 135 
GAMBAR 6.11 PERSENTASE KASUS BARU AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR DI 
INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 135 
GAMBAR 6.12 PERSENTASE KASUS AIDS MENURUT FAKTOR RISIKO DI INDONESIA 
TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 136 
GAMBAR 6.13 ANGKA KEMATIAN AKIBAT AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA 
TAHUN 2000-2013 ................................................................................................................ 136 
GAMBAR 6.14 PERIOD PREVALENCE PNEUMONIA MENURUT PROVINSI RISKESDAS 
2007 DAN 2013 ....................................................................................................................... 139 
GAMBAR 6.15 CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA 
TAHUN 2008-2013 ................................................................................................................ 140 
GAMBAR 6.16 ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA 
(NCDR) TAHUN 2008-2013 .............................................................................................. 141 
GAMBAR 6.17 ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA PER 100.000 PENDUDUK 
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................. 141 
xxi
GAMBAR 6.18 ANGKA CACAT TINGKAT II PER 1.000.000 PENDUDUK TAHUN 2008- 
2013 .............................................................................................................................................. 142 
GAMBAR 6.19 ANGKA CACAT TINGKAT II KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK PER 
PROVINSI TAHUN 2013 ...................................................................................................... 142 
GAMBAR 6.20 PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK TAHUN 
2008-2013 .................................................................................................................................. 143 
GAMBAR 6.21 PERIOD PREVALENCE DIARE (> 2 MINGGU – 1 BULAN SEBELUM 
WAWANCARA)MENURUT GEJALA, RISKESDAS 2013 ........................................ 144 
GAMBAR 6.22 INCIDENCE RATE (IR) CAMPAK PER 100.000 PENDUDUK MENURUT 
PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................................................................... 145 
GAMBAR 6.23 PROPORSI KASUS CAMPAK MENURUT KELOMPOK UMUR DI 
INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 146 
GAMBAR 6.24 PROPORSI KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR DI 
INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 147 
GAMBAR 6.25 NON POLIO AFP RATE PER 100.000 ANAK < 15 TAHUN DI INDONESIA 
TAHUN 2013 ............................................................................................................................ 147 
GAMBAR 6.26 PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP MENURUT PROVINSI TAHUN 
2013 .............................................................................................................................................. 148 
GAMBAR 6.27 ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 
PENDUDUK TAHUN 2008-2013 ..................................................................................... 149 
GAMBAR 6.28 ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 
PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ................................................... 150 
GAMBAR 6.29 JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD DI INDONESIA TAHUN 
2008-2013 .................................................................................................................................. 150 
GAMBAR 6.30 ANGKA BEBAS JENTIK DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 ............................. 151 
GAMBAR 6.31 JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 ......... 152 
GAMBAR 6.32 JUMLAH KASUS KLINIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 
........................................................................................................................................................... 152 
GAMBAR 6.33 PETA ENDEMISITAS MALARIA DI INDONESIA TAHUN 2012 DAN 2013 . 153 
GAMBAR 6.34 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENURUT TINGKAT ENDEMISITAS 
TAHUN 2011-2013 ................................................................................................................ 153 
GAMBAR 6.35 ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API) 
PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO TAHUN 2005-2013 ....................................... 154 
GAMBAR 6.36 SITUASI RABIES DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 ....................................... 155 
GAMBAR 6.37 SEBARAN KASUS GHPR DAN KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) DI 
INDONESIA TAHUN 2013 ................................................................................................. 156 
GAMBAR 6.38 SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 ..................... 157 
GAMBAR 6.39 JUMLAH KASUS DAN CFR ANTRAKS DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 158 
xxii
GAMBAR 6.40 JUMLAH KASUS, KEMATIAN, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) FLU 
BURUNG DI INDONESIA TAHUN 2005-2013 ........................................................... 159 
GAMBAR 6.41 PREVALENSI STROKE PADA UMUR ≥ 15 TAHUN (‰) BERDASARKAN 
DIAGNOSIS DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2007 DAN 2013 ......... 162 
GAMBAR 6.42 PREVALENSI PENYAKIT JANTUNG KORONER PADA UMUR ≥ 15 TAHUN 
BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER/GEJALA MENURUT PROVINSI 
TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 163 
GAMBAR 6.43 PREVALENSI HIPERTENSI PADA UMUR ≥ 18 TAHUN BERDASARKAN 
WAWANCARA MENURUT PROVINSI TAHUN 2007 DAN 2013....................... 163 
GAMBAR 6.44 PREVALENSI PREVALENSI PENYAKIT KANKER (‰) BERDASARKAN 
DIAGNOSIS DOKTER/GEJALA MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ............. 165 
GAMBAR 6.45 PREVALENSI DIABETES PADA UMUR ≥ 15 TAHUN BERDASARKAN 
DIAGNOSIS DOKTER/GEJALA MENURUT PROVINSI TAHUN 2007 DAN 
2013 .............................................................................................................................................. 167 
GAMBAR 6.46 PREVALENSI PPOK PADA UMUR > 30 TAHUN BERDASARKAN GEJALA 
(%) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 .............................................................. 170 
GAMBAR 6.47 PETA PREVALENSI PENYAKIT GAGAL GINJAL KRONIS PADA UMUR ≥ 
15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................... 170 
GAMBAR 6.48 PREVALENSI PENYAKIT ASMA BERDASARKAN GEJALA (%) MENURUT 
ROVINSI TAHUN 2013 ......................................................................................................... 171 
GAMBAR 6.49 PROPORSI PENDUDUK BERDASARKAN USIA PERTAMA KALI 
MEROKOK TIAP HARI DI INDONESIA TAHUN 2013 .......................................... 172 
GAMBAR 6.50 PROPORSI PENDUDUK BERUMUR ≥ 10 TAHUN YANG MEROKOK TIAP 
HARI MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ................................................................. 172 
GAMBAR 6.51 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN JENIS SUMBER AIR 
MINUM DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 ................................................................. 174 
GAMBAR 6.52 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MENGOLAH AIR MINUM SEBELUM 
DIMINUM DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 ............................................................ 175 
GAMBAR 6.53 PROPORSI RUMAH BERDASARKAN CARA PENGOLAHAN AIR MINUM 
SEBELUM DIMINUM DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 ..................................... 176 
GAMBAR 6.54 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP 
SUMBER AIR MINUM IMPROVED BERDASARKAN KRITERIA JMP WHO-UNICEF 
2006, RISKESDAS 2013 ..................................................................................... 177 
GAMBAR 6.55 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN PENGGUNAAN FASILITAS 
BUANG AIR BESAR DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 ........................................ 178 
GAMBAR 6.56 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN JENIS TEMPAT BUANG 
AIR BESAR DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 ......................................................... 179 
GAMBAR 6.57 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP 
FASILITAS SANITASI IMPROVED BERDASARKAN KRITERIA JMP WHO-UNICEF 
2006, RISKESDAS 2013 ..................................................................................... 180 
xxiii
DAFTAR TABEL 
TABEL 1.1 JUMMLAH PENDUDUK DAN ANGKA BEBAN TANGGUNGAN MENURUT 
JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK USIA PRODUKTIF DAN NON 
PRODUKTIF DI INDONESIA TAHUN 2013 ................................................................. 7 
TABEL 1.2 PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI 
INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 8 
TABEL 1.3 PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA, PENDUDUK YANG BEKERJADAN 
PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2011– 2013 ............... 11 
TABEL 1.4 PERSEBARAN JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MISKIN MENURUT 
KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2013 ................. 14 
TABEL 2.1 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KEPEMILIKAN DI 
INDONESIA TAHUN 2011 – 2013 .................................................................................. 35 
TABEL 6.1 PREVALENSI TB PARU BERDASARKAN DIAGNOSIS DAN GEJALA TB 
PARU MENURUT KARAKTERISTIK,RISKESDAS 2013 ........................................ 132 
TABEL 6.2 PERSENTASE WANITA UMUR 15-49 TAHUN DAN PRIA KAWIN 15-54 
TAHUN1 YANG PERNAH MENDENGAR TENTANG HIV AIDS MENURUT 
KARAKTERISTIK LATAR BELAKANG TAHUN 2012 ............................................ 137 
TABEL 6.3 PERSENTASE WANITA UMUR 15-49 TAHUN DAN PRIA KAWIN 15-541 
TAHUN TENTANG CARA MENGURANGI RISIKO TERKENA HIV AIDS 
MENURUT KARAKTERISTIK LATAR BELAKANG TAHUN 2012 .................... 138 
TABEL 6.4 DISTRIBUSI KASUS LEPTOSPIROSIS DI 9 PROVINSI DI INDONESIA 
TAHUN 2005 – 2013 ............................................................................................................. 157 
**** 
xxiv
DAFTAR LAMPIRAN 
BAB I. DEMOGRAFI 
Lampiran 1.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 1.2 Estimasi Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis 
Kelamin Tahun 2013 
Lampiran 1.3 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin 
Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 1.4 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan 
Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 1.5 Estimasi Jumlah Lahir Hidup, Jumlah Bayi (0 Tahun), Jumlah Batita (0-2 
Tahun), Jumlah Anak Balita (1 - 4 Tahun), Jumlah Balita (0 - 4 Tahun) 
Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 1.6 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Penduduk Usia Muda, Usia Produktif dan 
Usia Non Produktif Menurut Jenis Kelamin Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 1.7 Estimasi Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 Tahun), WUS Imunisasi (15 - 39 
Tahun), Ibu Hamil, Ibu Bersalin Dan Ibu Nifas Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 1.8 Estimasi Jumlah Anak Pra Sekolah, Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat, 
dan Jumlah Anak Usia SD/Setingkat Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 1.9 Indeks Gini Menurut Provinsi Tahun 2010 - 2013 
Lampiran 1.10 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan 
Tahun 2000 - 2013 
Lampiran 1.11 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 
dan Tipe Daerah Tahun 2013 
Lampiran 1.12 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 
Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 1.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2010– 
2012 
Lampiran 1.14 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2010– 
2012 
Lampiran 1.15 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2010- 
2012 
Lampiran 1.16 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf Menurut 
Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2012 
Lampiran 1.17 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Menurut Provinsi Tahun 2011- 
2012 
Lampiran 1.18 Jumlah dan Persentase Kabupaten Tertinggal Menurut Provinsi Tahun 2010– 
2013 
xxv
BAB II. SARANA KESEHATAN 
Lampiran 2.1 Jumlah Puskesmas dan Rasionya Terhadap Penduduk Menurut Provinsi 
Tahun 2009 – 2013 
Lampiran 2.2 Jumlah Puskesmas Perawatan Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut 
Provinsi Tahun 2009 - 2013 
Lampiran 2.3 Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit dengan Pelayanan Pengembangan 
Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 2.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Nakesnya Dilatih Kesehatan 
Tradisional, Alternatif Dan Komplementer Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 2.5 Jumlah Rumah Sakit di Indonesia Menurut Pengelola dan Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 2.6 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Tempat Tidur Menurut Pengelola 
Tahun 2009 - 2013 
Lampiran 2.7 Jumlah Rumah Sakit Khusus dan Tempat Tidur Menurut Jenis Rumah Sakit 
Tahun 2009 - 2013 
Lampiran 2.8 Jumlah Rumah Sakit dan Tempat Tidur Menurut Kelas Rumah Sakit dan 
Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 2.9 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Menurut Kelas Perawatan dan Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 2.10 Jumlah Sarana Produksi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut 
Provinsi Tahun 2011-2013 
Lampiran 2.11 Jumlah Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut 
Provinsi Tahun 2011-2013 
Lampiran 2.12 Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Menurut 
Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 2.13 Jumlah RW, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Serta Posyandu Menurut Provinsi 
dan Tingkatan (Strata) di Indonesia Tahun 2013 
Lampiran 2.14 Jumlah Program Studi Diploma IV Institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) 
Menurut Provinsi Sampai dengan Desember Tahun 2013 
Lampiran 2.15 Jumlah Jurusan/Program Studi Diploma III Institusi Politeknik Kesehatan 
(Poltekkes) Menurut Jurusan dan Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 2.16 Jumlah Perserta Didik Diploma III Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan 
Tahun Ajaran 2011/2012 Sampai Dengan 2013/2014 
Lampiran 2.17 Jumlah Peserta Didik Program Diploma III Poltekkes Berdasarkan Jenis 
Tenaga Kesehatan Tahun 2013 
Lampiran 2.18 Jumlah Lulusan Program Studi Diploma III Poltekkes Menurut Jenis Tenaga 
Kesehatan Tahun 2011-2013 
Lampiran 2.19 Jumlah Lulusan Program Studi Diploma III Poltekkes Menurut Jenis Program 
Studi Tahun 2013 
xxvi
Lampiran 2.20 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Indonesia Sampai Dengan Bulan 
November 2013 
Lampiran 2.21 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Indonesia Sampai Dengan Bulan 
November 2013 
Lampiran 2.22 Penggunaan Obat Generik pada Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut 
Provinsi Tahun 2013 
BAB III. TENAGA KESEHATAN 
Lampiran 3.1 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Menurut Jenis Tenaga 
dan Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 3.2 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Puskesmas Menurut Jenis 
Tenaga dan Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 3.3 Rasio Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, dan Bidan Terhadap Jumlah 
Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 3.4 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Rumah Sakit Menurut 
Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 3.5 Jumlah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis 
yang Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Menurut Provinsi Sampai Dengan 
Desember Tahun 2013 
Lampiran 3.6 Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) 
Menurut Provinsi Tahun 2011 Sampai Dengan Desember Tahun 2013 
Lampiran 3.7 Jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Sebagai Pegawai Tidak 
Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 3.8 Jumlah Dokter Umum Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut 
Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 3.9 Jumlah Dokter Gigi Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria 
Wilayah dan Provinsi Kondisi 31 Desember 2013 
Lampiran 3.10 Jumlah Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria 
Wilayah dan Provinsi Kondisi 31 Desember 2013 
Lampiran 3.11 Jumlah Keberadaan Aktif Tenaga Residen dan Tenaga Penugasan Khusus D-III 
Kesehatan Di Kabupaten Prioritas DTPK dan DBK Menurut Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 3.12 Jumlah Pengangkatan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Sebagai 
Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 3.13 Jumlah Pengangkatan Dokter Umum Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) 
Menurut Kriteria Wilayah Dan Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 3.14 Jumlah Pengangkatan Dokter Gigi Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) 
Menurut Kriteria Wilayah Dan Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 3.15 Jumlah Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut 
Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2013 
xxvii
Lampiran 3.16 Jumlah Pengangkatan Tenaga Residen Dan Tenaga Penugasan Khusus D-III 
Kesehatan di Kabupaten Prioritas DTPK dan DBK Menurut Provinsi Tahun 
2013 
BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN 
Lampiran 4.1 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan Ri Menurut Eselon I 
Tahun 2013 
Lampiran 4.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi 
Menurut Fungsi dan Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 4.3 Alokasi Dan Realisasi Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Menurut 
Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 4.4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2013 
Lampiran 4.5 Jumlah Kunjungan Peserta Jamkesmas di Puskesmas Menurut Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 4.6 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) Peserta Jamkesmas 
Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 4.7 Jumlah Kunjungan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) Peserta Jamkesmas 
Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 4.8 Jumlah Kunjungan Peserta Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Menurut 
Provinsi Tahun 2013 
BAB V. KESEHATAN KELUARGA 
Lampiran 5.1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1, K4, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, 
dan Kunjungan Ibu Nifas Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.2 Persentase Kelahiran Menurut Riwayat Pemeriksaan Kehamilan pada Masa 
Kehamilannya, Serta Cakupan Indikator ANC Menurut Provinsi, Riskesdas 
Tahun 2013 
Lampiran 5.3 Cakupan Pemberian 90 Tablet Tambah Darah Pada Ibu Hamil Menurut 
Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.4 Persentase Kelahiran Berdasarkan Jumlah Hari Mengkonsumsi Zat Besi (Fe) 
Selama Masa Kehamilan Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 5.5 Cakupan Imunisasi TT Pada Wanita Usia Subur Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.6 Cakupan Imunisasi TT Pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.7 Proporsi Penolong Persalinan Dengan Kualifikasi Tertinggi Menurut Provinsi, 
Riskesdas 2013 
Lampiran 5.8 Proporsi Penolong Persalinan Dengan Kualifikasi Terendah Menurut Provinsi, 
Riskesdas 2013 
Lampiran 5.9 Proporsi Kelahiran Berdasarkan Tempat Bersalin Menurut Provinsi, 
Riskesdas 2013 
Lampiran 5.10 Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Menurut Provinsi Tahun 2013 
xxviii
Lampiran 5.11 Proporsi Pelayanan Kesehatan Masa Nifas Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 5.12 Cakupan Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.13 Persentase Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 5.14 Persentase Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan dan Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 5.15 Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 5.16 Persentase pemakaian Alat/Cara KB pada Wanita Usia Subur (15 – 49) 
Tahun) Yang Berstatus Kawin Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 5.17 Persentase pemakaian Alat/Cara KB pada Wanita Usia Subur (15 – 49) 
Tahun) Yang Berstatus Kawin Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 5.18 Proporsi WUS Kawin yang Menggunakan Alat/Cara KB Modern Berdasarkan 
Jenis dan Jangka Waktu Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 5.19 Jumlah Kunjungan Peserta Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Menurut 
Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.20 Persentase Balita (0-59 Bulan) Menurut Berat Badan Lahir dan Provinsi, 
Riskesdas Tahun 2013 
Lampiran 5.21 Persentase Proses Mulai Mendapat ASI pada Anak Umur 0-23 Bulan Menurut 
Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 5.22 Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.23 Cakupan Penanganan Neonatal Dengan Komplikasi Menurut Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 5.24 Cakupan Imunisasi Dasar Pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.25 Cakupan Imunisasi Dasar Pada Anak Umur 12-23 Bulan Menurut Provinsi, 
Riskesdas 2013 
Lampiran 5.26 Drop Out Rate Cakupan Imunisasi Dpt/Hb(1) - Campak dan Cakupan 
Imunisasi DPT/HB(1) – DPT/HB(3) pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2011- 
2013 
Lampiran 5.27 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Dan Anak Balita Menurut Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 5.28 Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak Umur 12-23 Bulan Menurut 
Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 5.29 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut 
Provinsi Tahun 2010-2013 
Lampiran 5.30 Cakupan Imunisasi Anak Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.31 Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Pada Balita 6-59 Bulan Menurut 
Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.32 Persentase Anak Umur 6-59 Bulan yang Menerima kapsul Vitamin A selama 
Enam Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 
xxix
Lampiran 5.33 Cakupan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi 0-6 Bulan Menurut Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 5.34 Cakupan Balita Ditimbang Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.35 Kasus Gizi Buruk Pada Balita Ditemukan Dan Mendapat Perawatan Menurut 
Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.36 Persentase Kabupaten/Kota Dengan Minimal 2 Puskesmas Mampu 
Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.37 Persentase Kabupaten/Kota Dengan Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana 
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.38 Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pembinaan Kesehatan Anak Di Panti 
Anak Terlantar Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.39 Cakupan Sekolah Dasar (SD) Yang Melaksanakan Penjaringan Siswa SD/MI 
Kelas 1 menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.40 Puskesmas Membina Lapas/Rutan Anak Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 5.41 Puskesmas Membina Kesehatan Anak Penyandang Cacat Melalui Program 
UKS di Sekolah Luar Biasa Sampai Dengan Tahun 2013 
Lampiran 5.42 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 
Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 5.43 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur 
(TB/U) Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 5.44 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Tinggi Badan 
(BB/TB) Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 5.45 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur Dan 
Berat Badan Menurut Tinggi Badan (TB/U Dan BB/TB) Menurut Provinsi, 
Riskesdas 2013 
Lampiran 5.46 Prevalensi Status Gizi Penduduk Dewasa (>18 Tahun) Berdasarkan Kategori 
Indeks Massa Tubuh (IMT) Dan Provinsi, Riskesdas 2013 
BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 
Lampiran 6.1 Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 6.2 Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Kelompok Umur, Jenis 
Kelamin dan Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 6.3 Hasil Cakupan Penemuan Kasus Penyakit TB Paru Menurut Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 6.4 Prevalensi TB Paru Berdasarkan Diagnosis dan Gejala TB Paru Menurut 
Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 6.5 Cakupan TB Paru BTA Positif Sembuh, Pengobatan Lengkap dan Angka 
Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Menurut Provinsi Tahun 2013 
xxx
Lampiran 6.6 Jumlah Kasus Baru Aids dan Kasus Kumulatif Aids Menurut Provinsi sampai 
dengan Desember 2013Lampiran 6.7 Jumlah Kasus Baru Infeksi HIV Menurut 
Provinsi Tahun 2011 - 2013 
Lampiran 6.8 Jumlah Dan Persentase Kasus Aids pada Pengguna Napza Suntikan (IDU) 
Menurut Provinsi Sampai Dengan Desember 2013 
Lampiran 6.9 Jumlah Layanan dan Kunjungan Konseling Dan Tes HIV Menurut Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 6.10 Jumlah Kasus Pneumonia Pada Balita Menurut Provinsi Dan Kelompok Umur 
Tahun 2013 
Lampiran 6.11 Case Fatality Rate Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi dan Kelompok 
Umur Tahun 2013 
Lampiran 6.12 Period Prevalence ISPA, Pneumonia, Pneumonia Balita, dan Prevalensi 
Pneumonia Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 6.13 Insiden Diare dan Diare Balita serta Period Prevalence Diare Menurut 
Provinsi, Riskesdas Tahun 2013 
Lampiran 6.14 Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare Menurut Provinsi Tahun 2011 - 2013 
Lampiran 6.15 Penemuan Kasus Diare Ditangani Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 6.16 Jumlah Kasus Baru Kusta dan Case Detection Rate (CDR) Per 100.000 
Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2013 
Lampiran 6.17 Proporsi Kecacatan Kusta Tingkat 2 dan Kasus Kusta pada Anak 0-14 Tahun 
Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 6.18 Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum dan Faktor Risiko Menurut Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 6.19 Jumlah Kasus, Meninggal, dan Incidence Rate (IR) Campak Menurut Provinsi 
Tahun 2013 
Lampiran 6.20 Jumlah Kasus Campak dan Kasus Campak yang Divaksinasi Menurut 
Kelompok Umur dan Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 6.21 Frekuensi KLB Dan Jumlah Kasus pada KLB Campak 
Lampiran 6.22 KLB Campak Berdasarkan Konfirmasi Laboratorium Menurut Provinsi Tahun 
2013 
Lampiran 6.23 Jumlah Kasus Difteri Menurut Kelompok Umur Dan Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 6.24 Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun dan Persentase 
Spesimen Adekuat Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 6.25 Jumlah Kasus dan Angka Kesakitan Malaria Per 1.000 Penduduk Berisiko 
Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 6.26 Insiden dan Prevalensi Malaria Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 6.27 Annual Parasite Insidence (API) Malaria Menurut Provinsi Tahun 2010-2013 
Lampiran 6.28 Proporsi Penderita Malaria yang Diobati Dengan Pengobatan Sesuai Program 
dan Penderita Malaria yang Mengobati Sendiri Menurut Provinsi, Riskesdas 
2013 
xxxi
Lampiran 6.29 Jumlah Penderita, Incidence Rate Per 100.000 Penduduk, Kasus Meninggal, 
dan Case Fatality Rate (%)Demam Berdarah Dengue Lampiran 6.38 
Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Sumber Air Menurut Provinsi 
Tahun 2013 (DBD/DHF) Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 6.30 Jumlah Kabupaten/Kota Yang Terjangkit Demam Berdarah Dengue Menurut 
Provinsi Tahun 2011 - 2013 
Lampiran 6.31 Situasi Rabies Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2013 
Lampiran 6.32 Jumlah Penderita Filariasis Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009-2013 
Lampiran 6.33 Jumlah Kasus, Meninggal, dan Case Fatality Rate (CFR) Leptospirosis Menurut 
Provinsi Tahun 2011 – 2013; Situasi Antraks Pada Manusia Menurut Provinsi 
Tahun 2011 – 2013 
Lampiran 6.34 Prevalensi Penyakit asma, PPOK, dan Kanker Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 6.35 Prevalensi Diabetes, Hipertiroid, dan Hipertensi pada Umur ≥ 18 Tahun 
Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 6.36 Prevalensi Penyakit Jantung Koroner, Gagal Jantung, dan Stroke Pada Umur ≥ 
15 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 6.37 Prevalensi Penyakit Gagal ginjal Kronis, Batu Ginjal, dan Sendi pada Umur ≥ 
15 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 6.38 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Pengolahan Air Minum Sebelum 
Diminum Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 6.39 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Kualitas Fisik Air Minum Menurut 
Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 6.40 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Pengolahan Air Minum Sebelum 
Diminum Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 6.41 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Cara Pengolahan Air Minum Sebelum 
Diminum Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 6.42 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum 
Berdasarkan Kriteria JMP WHO - Unicef 2006 Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 6.43 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar 
Menurut Provinsi Tahun 2013 
Lampiran 6.44 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Tempat Buang Air Besar Menurut 
Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 6.45 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Tempat Pembuangan Akhir Tinja 
Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 
Lampiran 6.46 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi 
Berdasarkan Kriteria Jmp Who - Unicef 2006 Menurut Provinsi, Riskesdas 
2013 
Lampiran 6.47 Jumlah Lokasi Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2013 
Lampiran 6.48 Pencapaian Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) 
Tahun 2013 
xxxii
Lampiran 6.49 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Lokasi Rumah Menurut Provinsi, 
Riskesdas 2013 
Lampiran 6.50 Jumlah Kabupaten/Kota Penyelenggara Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di 
Indonesia Tahun 2013 
Lampiran 6.51 Peraturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ 
Kota Tahun 2013 
*** 
xxxiii
DAFTAR ISI 
Kata Pengantar .................................................................................................................................................................. iv 
Kata Sambutan .................................................................................................................................................................. v 
Daftar Singkatan ............................................................................................................................................................... vi 
Daftar Gambar ................................................................................................................................................................... xvi 
Daftar Tabel ........................................................................................................................................................................ xxiv 
Daftar Lampiran ............................................................................................................................................................... xxv 
Daftar Isi ............................................................................................................................................................................... xxxiv 
BAB 1 DEMOGRAFI ....................................................................................................................................................... 3 
A. KEADAAN PENDUDUK ................................................................................................................................. 3 
B. KEADAAN EKONOMI ..................................................................................................................................... 9 
C. KEADAAN PENDIDIKAN .............................................................................................................................. 16 
D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ...................................................................................................... 21 
BAB 2 SARANA KESEHATAN.................................................................................................................................... 27 
A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ....................................................................................................... 27 
1. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar 
(PONED) ............................................................................................................................................... 30 
2. Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) ......................... 32 
3. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Kerja ...................................................................... 32 
4. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Olahraga .............................................................. 33 
5. Puskesmas dengan Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) .......... 34 
6. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer ........................ 34 
B. RUMAH SAKIT.................................................................................................................................................... 34 
1. Jumlah dan Jenis Rumah Sakit .................................................................................................. 35 
2. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) ............ 39 
C. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN ......................................................................... 39 
1. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan................ 39 
2. Ketersediaan Obat dan Vaksin .................................................................................................. 41 
3. Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ................................... 42 
D. UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT ............................................................ 42 
E. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN POLTEKKES.................................................. 45 
1. Jumlah Poltekkes ............................................................................................................................. 45 
2. Peserta Didik ...................................................................................................................................... 46 
3. Lulusan .................................................................................................................................................. 47 
BAB 3 TENAGA KESEHATAN .................................................................................................................................. 51 
A. JUMLAH DAN RASIO TENAGA KESEHATAN ...................................................................................... 51 
1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas............................................................................................. 54 
2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit ......................................................................................... 56 
B. TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) ........................ 56 
C. TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PENUGASAN KHUSUS ............................................ 58 
D. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN ........................................................................................................ 59 
xxxiv
BAB 4 PEMBIAYAAN KESEHATAN ....................................................................................................................... 63 
A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN ......................................................................................... 63 
B. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) BIDANG KESEHATAN ... 64 
C. JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT ................................................................................................. 65 
D. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN .............................................................................................. 67 
BAB 5 KESEHATAN KELUARGA ............................................................................................................................ 71 
A. KESEHATAN IBU .............................................................................................................................................. 71 
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil .............................................................................................. 72 
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin ......................................................................................... 75 
3. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas ................................................................................................ 79 
4. Pelayanan/Penanganan Komplikasi Kebidanan ............................................................. 80 
5. Pelayanan Kontrasepsi ................................................................................................................. 83 
B. KESEHATAN ANAK.......................................................................................................................................... 87 
1. Berat Badan Lahir Bayi ................................................................................................................. 87 
2. Penanganan Komplikasi Neonatal .......................................................................................... 88 
3. Pelayanan Kesehatan Neonatal ................................................................................................ 89 
4. Pelayanan Kesehatan Pada Bayi .............................................................................................. 92 
5. Proses Bayi Mulai Mendapat ASI ............................................................................................. 93 
6. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif .......................................................................................... 95 
7. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6 – 59 Bulan ............................ 97 
8. Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu (D/S) .......................................................... 100 
9. Imunisasi ............................................................................................................................................. 102 
a. Imunisasi Dasar pada Bayi ............................................................................................ 102 
b. Universal Child Immunization ...................................................................................... 105 
10. Pelayanan Kesehatan Anak Balita........................................................................................... 107 
11. Pelayanan Kesehatan Pada Siswa SD dan Setingkat ..................................................... 108 
12. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) ................................................................... 110 
13. Pelayanan Kesehatan pada Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA)..................... 113 
14. Pelayanan Kesehatan Anak Terlantar dan Anak Jalanan di Panti .......................... 116 
15. Pelayanan Kesehatan Anak Dengan Disabilitas (ADD) ................................................ 116 
16. Pelayanan Kesehatan Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) ................................. 118 
C. STATUS GIZI ........................................................................................................................................................ 118 
1. Status Gizi Balita .............................................................................................................................. 118 
2. Status Gizi Penduduk Dewasa ................................................................................................... 122 
BAB 6 PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN .......................................... 127 
A. PENGENDALIAN PENYAKIT ....................................................................................................................... 127 
1. PenyakitMenular.............................................................................................................................. 127 
a. Tuberkulosis Paru .............................................................................................................. 127 
b. HIV & AIDS.............................................................................................................................. 133 
c. Pneumonia.............................................................................................................................. 139 
d. Kusta .......................................................................................................................................... 140 
e. Diare .......................................................................................................................................... 143 
f. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) ............................... 144 
g. Demam Berdarah Dengue (DBD) ............................................................................... 148 
h. Chikungunya.......................................................................................................................... 151 
i. Filariasis .................................................................................................................................. 152 
xxxv
j. Malaria ...................................................................................................................................... 153 
k. Rabies ........................................................................................................................................ 155 
l. Leptospirosis ......................................................................................................................... 156 
m. Antraks ..................................................................................................................................... 158 
n. Flu Burung .............................................................................................................................. 158 
2. PENYAKIT TIDAK MENULAR .................................................................................................... 159 
a. Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah .................................................................. 161 
b. Penyakit Kanker .................................................................................................................. 164 
c. Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik ......................................... 166 
d. Penyakit Kronis dan Degeneratif ............................................................................... 167 
B. KESEHATAN LINGKUNGAN ........................................................................................................................ 173 
1. Air Minum ............................................................................................................................................ 173 
2. SanitasiLayak ..................................................................................................................................... 178 
3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ....................................................................................... 181 
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ............................................................................................ 181 
5. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat ........................................................................... 182 
xxxvi
Demografi 3 
DEMOGRAFI 
Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, Benua Asia dan Australia, di 
antara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Secara astronomis Indonesia 
terletak antara 6o Lintang Utara sampai 11o Lintang Selatan dan 95o sampai 141o Bujur Timur 
yang meliputi rangkaian pulau antara Sabang sampai Merauke. Data yang bersumber dari 
Badan Informasi Geospasial, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 
jumlah pulau sebesar 13.466, luas daratan sebesar 1.922.570 km2 dan luas perairan sebesar 
3.257.483 km2. 
Tahun 2013, secara administratif wilayah Indonesia terbagi atas 33 provinsi, 497 
kabupaten/kota (399 kabupaten dan 98 kota), 6.994 kecamatan, 8.309 kelurahan dan 72.944 
desa. Kondisi ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri. 
Pembagian wilayah Indonesia secara administratif menurut provinsi pada tahun 2013 dapat 
dilihat pada Lampiran 1.1. 
A. KEADAAN PENDUDUK 
Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan dengan bimbingan dari Badan Pusat 
Statistik menghitung estimasi penduduk dengan metode geometrik. Metode ini menggunakan 
prinsip bahwa parameter dasar demografi yaitu parameter fertilitas, mortalitas, dan migrasi per 
tahun tumbuh konstan. Metode ini lebih mudah dilakukan dengan mengkaji pertumbuhan 
penduduk di dua atau lebih titik waktu yang berbeda. 
GAMBAR 1.1 
JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2010 - 2013 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010, Hasil Sensus Penduduk 
Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi 
Hasil estimasi jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 248.422.956 jiwa, yang terdiri 
atas jumlah penduduk laki-laki sebesar 125.058.484 jiwa dan jumlah penduduk perempuan
123.364.472 jiwa. Jumlah penduduk di Indonesia meningkat dengan relatif cepat. Diperlukan 
kebijakan untuk mengatur atau membatasi jumlah kelahiran agar kelahiran dapat dikendalikan 
dan kesejahteraan penduduk makin meningkat. Rasio jenis kelamin pada tahun 2013 sebesar 
101. Angka ini berarti bahwa terdapat 101 laki-laki diantara 100 perempuan. Rincian jumlah 
penduduk menurut jenis kelamin dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.3. 
4 Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 
GAMBAR 1.2 
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 
Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi 
Pada Gambar 1.2, berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk tertinggi di Indonesia 
terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 45.472.830, Jawa Timur 
sebesar 38.268.825 dan Jawa Tengah sebesar 32.684.579. Sedangkan jumlah penduduk 
terendah terdapat di Provinsi Papua Barat dengan jumlah penduduk sebesar 846.711, 
Gorontalo sebesar 1.110.294 dan Maluku Utara sebesar 1.114.917. 
Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk 
piramida penduduk. Berdasarkan estimasi jumlah penduduk yang telah dilakukan, dapat 
disusun sebuah piramida penduduk tahun 2013. Dasar piramida menunjukkan jumlah 
penduduk, badan piramida bagian kiri menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan badan 
piramida bagian kanan menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Piramida tersebut 
merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, 
dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya, dan 
ekonomi.
Demografi 5 
GAMBAR 1.3 
PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013 
Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi 
Pada Gambar 1.3 ditunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesia termasuk struktur 
penduduk muda. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah penduduk usia muda yang 
masih tinggi. Badan piramida besar, ini menunjukkan banyaknya penduduk usia produktif 
terutama pada kelompok umur 25-29 tahun dan 30-34 tahun, baik laki-laki maupun 
perempuan. Jumlah golongan penduduk usia tua juga cukup besar, terutama perempuan. Hal ini 
dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, terutama perempuan. Kondisi ini 
menuntut kebijakan terhadap penduduk usia tua. Bertambahnya jumlah penduduk tua dapat 
dimaknai sebagai meningkatnya tingkat kesejahteraan, meningkatnya kondisi kesehatan tetapi 
juga dapat dimaknai sebagai beban karena kelompok usia tua ini sudah tidak produktif lagi. 
Rincian jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Indonesia tahun 2013 
dapat dilihat pada Lampiran 1.2. 
Konsentrasi penduduk disuatu wilayah dapat di pelajari dengan menggunakan 
kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 
kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin 
padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan rata-rata penduduk di 
Indonesia berdasarkan hasil estimasi sebesar 130 penduduk per km2. Kepadatan penduduk 
berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk. 
Kepadatan penduduk menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.4.
6 Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 
GAMBAR 1.4 
PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013 
Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi 
Pada Gambar 1.4, kepadatan penduduk di Indonesia belum merata. Kepadatan 
penduduk tertinggi tertinggi terdapat di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk terendah terdapat di 
Pulau Papua dan Kalimantan. Kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi 
DKI Jakarta sebesar 15.063 penduduk per km2, Jawa Barat sebesar 1.285 penduduk per km2, 
dan Banten sebesar 1.193 penduduk per km2. Kepadatan penduduk terendah di Indonesia 
terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 9 penduduk per km2, Papua sebesar 10 penduduk per 
km2 dan Kalimantan Tengah sebesar 15 penduduk per km2. 
Untuk pemerataan penduduk di Indonesia dapat digunakan cara, antara lain : 
transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang 
jarang penduduknya baik dilakukan atas bantuan pemerintah maupun keinginan diri sendiri; 
pemerataan lapangan kerja dengan mengembangkan industri, terutama untuk provinsi yang 
berada di luar Pulau Jawa; pengendalian jumlah penduduk dengan menurunkan jumlah 
kelahiran melalui program keluarga berencana atau penundaan umur nikah pertama. 
Indikator penting terkait distribusi penduduk menurut umur yang sering digunakan 
untuk mengetahui produktivitas penduduk adalah Angka Beban Tanggungan atau Dependency 
Ratio. Angka Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara 
banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) 
dengan banyaknya orang yang termasuk umur produktif (umur 15–64 tahun). Secara kasar 
perbandingan angka beban tanggungan menunjukkan dinamika beban tanggungan umur 
produktif terhadap umur nonproduktif. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang 
secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi persentase 
dependency ratio menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang 
produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. 
Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin 
rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang 
belum produktif dan tidak produktif lagi.
Demografi 7 
TABEL 1.1 
JUMLAH PENDUDUK DAN ANGKA BEBAN TANGGUNGAN 
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK USIA PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF 
DI INDONESIA TAHUN 2013 
No Usia Laki-laki Perempuan 
Laki-laki dan 
Perempuan 
1 0 – 14 Tahun 36.890.004 34.818.903 71.708.907 
2 15 – 64 Tahun 82.545.369 81.615.459 164.160.828 
3 65 Tahun ke atas 5.623.111 6.930.110 12.553.221 
Jumlah 125.058.484 123.364.472 248.422.956 
Angka Beban Tanggungan 51,5 51,2 51,3 
Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi 
Pada Tabel 1.1, Angka Beban Tanggungan penduduk Indonesia pada tahun 2013 sebesar 
51,3. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Indonesia yang produktif, di samping menanggung 
dirinya sendiri, juga menanggung 51,3 orang yang belum/sudah tidak produktif lagi. Apabila 
dibandingkan antar jenis kelamin, maka Angka Beban Tanggungan laki-laki sedikit lebih besar 
jika dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun 2013, angka beban tanggungan laki-laki 
sebesar 51,5, yang berarti bahwa 100 orang penduduk laki-laki yang produktif, di samping 
menanggung dirinya sendiri, akan menanggung beban 51,5 penduduk laki-laki yang 
belum/sudah tidak produktif lagi. 
Penduduk sebagai determinan pembangunan harus mendapat perhatian yang 
serius. Program pembangunan, termasuk pembangunan dibidang kesehatan, harus didasarkan 
pada dinamika kependudukan. Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalam 
program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. 
Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat. Pencapaian derajat kesehatan yang optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab 
dari sektor kesehatan saja, namun sektor terkait lainnya seperti sektor penididikan, sektor 
ekonomi, sektor sosial dan pemerintahan juga memiliki peranan yang cukup besar. Untuk 
mendukung upaya tersebut diperlukan ketersediaan data mengenai penduduk sebagai sasaran 
program pembangunan kesehatan.
8 Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 
TABEL 1.2 
PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN 
DI INDONESIA TAHUN 2013 
No Sasaran Program 
Kelompok 
Umur/Formula 
Jenis Kelamin 
Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 
1 Bayi 0 Tahun 2.360.851 2.235.686 4.596.537 
2 Batita 0 – 2 Tahun 7.206.110 6.813.909 14.020.019 
3 Anak Balita 1 – 4 Tahun 9.826.945 9.277.194 19.104.139 
4 Balita 0 – 4 Tahun 12.187.810 11.512.866 23.700.676 
5 Pra Sekolah 5 – 6 Tahun 4.910.185 4.627.189 9.537.374 
6 Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat 7 Tahun 2.504.571 2.359.109 4.863.680 
7 Anak Usia SD/Setingkat 7 – 12 Tahun 14.963.805 14.099.541 29.063.346 
8 Penduduk Usia Muda < 15 Tahun 36.890.004 34.818.903 71.708.907 
9 Penduduk Usia Produktif 15 – 64 Tahun 82.545.369 81.615.459 164.160.828 
10 Penduduk Pra Usia Lanjut 45 – 59 Tahun 18.083.505 17.511.166 35.594.671 
11 Penduduk Usia Lanjut ≥ 60 Tahun 8.666.060 10.195.760 18.861.820 
12 
Penduduk Usia Lanjut Risiko 
Tinggi ≥ 70 Tahun 3.280.197 4.341.648 7.621.845 
13 Wanita Usia Subur 15 – 49 Tahun - 68.133.634 68.133.634 
14 Wanita Usia Subur Imunisasi 15 – 39 Tahun - 52.239.003 52.239.003 
15 Ibu Hamil 1,1 X lahir hidup - 5.212.568 5.212.568 
16 Ibu Bersalin 1,05 X lahir hidup - 4.975.633 4.975.633 
17 Ibu Nifas 1,05 X lahir hidup - 4.975.633 4.975.633 
18 Lahir Hidup - 2.433.864 2.304.828 4.738.692 
Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi 
Data penduduk sasaran program sangat diperlukan bagi pengelola program terutama 
untuk menyusun perencanaan (tahunan, lima tahunan) serta evaluasi hasil pencapaian upaya 
kesehatan yang telah dilaksanakan. Dalam perencanaan biasanya diperlukan untuk menghitung 
sasaran, menyusun rencana kegiatan serta kebutuhan sumber daya dalam pelaksanaan 
kegiatan.
Demografi 9 
B. KEADAAN EKONOMI 
Kondisi perekonomian merupakan salah satu aspek yang diukur dalam menentukan 
keberhasilan pembangunan suatu negara. Berdasarkan data dari BPS, Besaran Pertumbuhan 
Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai 
Rp 9.084,0 triliun, naik sebesar Rp 151,4 triliun dibandingkan tahun 2012. Atas dasar harga 
konstan (tahun 2000) Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2013 mencapai Rp 2.770,3 
triliun, naik Rp 151,4 triliun dibandingkan tahun 2012 (Rp 2.618,9 triliun). 
Produk Domestik Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Bruto atas dasar harga 
berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam kurun waktu 2009–2013, 
Produk Domestik Bruto per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, 
tahun 2009 sebesar Rp 23,9 juta, tahun 2010 sebesar Rp 27,0 juta, tahun 2011 sebesar 
Rp 30,7 juta, tahun 2012 sebesar Rp 33,5 juta, dan tahun 2013 sebesar Rp 36,5 juta. 
GAMBAR 1.5 
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 (%) 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 
Gambar 1.5, data BPS menunjukkan bahwa Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 
2013 meningkat sebesar 5,78% terhadap tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada 
tahun 2013 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada 
tahun 2012 dan 2011. Hal ini disebabkan terjadinya krisis pada perekonomian global, sehingga 
mempengaruhi pendapatan dari sektor ekspor dan kunjungan wisatawan di Indonesia. 
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2009-2013 belum stabil, yang antara lain 
dipengaruhi oleh kondisi politik dan iklim investasi yang ada. 
Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan 
kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga 
dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang 
terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana 
penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah 
berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat 
kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi ekonomi.
10 Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 
GAMBAR 1.6 
PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA/BULAN INDONESIA TAHUN 2013 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 
Pada Gambar 1.6, berdasarkan hasi Susenas Modul Konsumsi Triwulan I tahun 2013, 
persentase pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan lebih 
rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan. Kondisi ini mencerminkan ciri 
dari suatu negara berkembang. Pengeluaran untuk non makanan sebesar 49,34% dan 
pengeluaran untuk makanan sebesar 50,66%. Pengeluaran makanan terbesar untuk makanan 
jadi, padi-padian dan tembakau/sirih. Pengeluaran non makanan terbesar untuk perumahan 
dan fasilitas rumah tangga, barang dan jasa serta barang-barang tahan lama. Biaya kesehatan 
per kapita sebulan hanya sebesar 3,44% dari total pengeluaran per kapita sebulan. Nilai ini 
masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan terhadap pengeluaran untuk tembakau 
dan sirih sebesar 6,24%. 
Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kesempatan kerja di Indonesia. Penduduk 
dilihat dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja, namun tidak semua 
penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang masuk usia kerja yang dapat 
menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu 
yang termasuk angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri terdiri 
dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang 
sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha dan mereka yang sudah 
memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja itulah yang dinamakan sebagai pengangguran 
terbuka.
Demografi 11 
TABEL 1.3 
PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA, PENDUDUK YANG BEKERJA 
DAN PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2011– 2013 
Keadaan 
2011 
Februari 
2011 
Agustus 
2012 
Februari 
2012 
Agustus 
2013 
Februari 
2013 
Agustus 
Jumlah Angkatan 
Kerja 
119.399.375 117.370.485 120.417.046 118.053.110 121.191.712 118.192.778 
Tingkat 
Partisipasi 
Angkatan Kerja 
(%) 
69,96 68,34 69,66 67,88 69,21 66,90 
Jumlah penduduk 
yang bekerja 
111.281.744 109.670.399 112.802.805 110.808.154 114.021.189 110.804.041 
Pengangguran 
terbuka 
8.117.631 7.700.086 7.614.241 7.244.956 7.170.523 7.388.737 
Tingkat 
pengangguran 
terbuka (%) 
6,80 6,56 6,32 6,14 5,92 6,25 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 
Pada Tabel 1.3 dapat diketahui keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada Tahun 2013. 
Kondisi Agustus 2013 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan 
terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka dibandingkan dengan kondisi Februari 2013. 
Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 118,2 juta orang, lebih rendah 
jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja Februari 2013 sebanyak 121,2 juta orang. 
Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 110,8 juta orang, 
lebih sedikit jika dibandingkan keadaan pada Februari 2013. Berdasarkan tingkat partisipasi 
angkatan kerja pada bulan Agustus 2013 menurun jika dibandingkan dengan periode bulan 
Februari 2013 maupun bulan Agustus 2012. 
Berdasarkan publikasi data BPS, pada bulan Agustus 2013 terjadi kenaikan angka 
pengangguran. Jumlah pengangguran pada Agustus 2013 mencapai 7,4 juta orang, meningkat 
dari kondisi Agustus 2012. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kondisi Agustus 2013 sebesar 
6,25% meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2012 dan Februari 2013. Proporsi 
pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna untuk acuan pemerintah dalam pembukaan 
lapangan kerja baru di masa mendatang.. 
Pembahasan yang cukup menarik tentang pengangguran adalah pengangguran 
berdasarkan tingkat pendidikan. Persentase pengangguran terbuka adalah perbandingan antara 
jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka di sini didefinisikan 
sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau 
juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, 
termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran 
terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga
12 Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 
GAMBAR 1.7 
PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN 
DI INDONESIA KONDISI AGUSTUS 2013 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 
Pada Gambar 1.7, dapat ditunjukkan bahwa pengangguran tertinggi ada pada penduduk 
yang pendidikan pada tingkat SLTA sebesar 43,11%. Pengangguran tertinggi kedua ada pada 
penduduk dengan tingkat pendidikan SLTP sebesar 22,76%. Tingkat pengangguran tertinggi 
ketiga adalah penduduk dengan tingkat pendidikan SD sebesar 18,12%. Tingkat pengangguran 
pada tingkat pendidikan diploma/universitas sebesar 8,50%. Hal ini menunjukkan bahwa pada 
tahun 2013 masih terdapat pengangguran yang berpendidikan relatif tinggi (SLTA ke atas). 
Pengukuran kemiskinan dari BPS menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar 
(basic need approach). Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau 
sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak‐hak dasarnya untuk mempertahankan dan 
mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Distribusi pendapatan merupakan salah satu 
aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan 
relatif. Karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini 
didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Kemiskinan dipahami sebagai 
ketidakmampuan ekonomi penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non 
makanan yang diukur dari pengeluaran. 
Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan 
minimum, baik untuk makanan maupun untuk non makanan yang harus dipenuhi seseorang 
untuk hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai garis 
pembatas untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis pembatas 
tersebut yang sering disebut dengan garis kemiskinan.Kategori penduduk miskin adalah 
penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan.
Demografi 13 
GAMBAR 1.8 
GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 
Gambar 1.8 menunjukkan peningkatan garis kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2013, 
jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita 
per bulan kurang dari Rp 292.951,00 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 
Rp 259.520,00 per kapita per bulan. Perhitungan garis kemiskinan dilakukan 2 kali pengukuran 
penduduk miskin, yaitu bulan Maret dan September. Pengukuran dibedakan atas wilayah desa, 
kota serta desa dan kota. Pada perhitungan kondisi September 2013, kategori penduduk miskin 
di desa adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 
275.779,00 dan penduduk miskin di kota adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita 
per bulan kurang dari Rp 308.826,00. Rincian lengkap mengenai garis kemiskinan per tahun 
desa dan kota dapat dilihat pada Lampiran 1.11. 
Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah 
mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga delapan 
s.d. sepuluh persen pada akhir tahun 2014. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin 
berjumlah 28,55 jiwa, turun jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang berjumlah 28,59 jiwa. 
Secara persentase, penduduk miskin tahun 2013 sebesar 11,47%. Persentase ini masih cukup 
tinggi bila dibandingkan dengan target yang telah dicanangkan pada tahun 2014, yaitu sebesar 
delapan s.d. sepuluh persen. Secara persentase kemiskinan semakin turun jika dibandingkan 
per tahun, tetapi jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar. Secara lengkap 
jumlah dan persentase penduduk miskin terdapat pada Lampiran 1.11.
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013
KESEHATAN INDONESIA 2013

More Related Content

What's hot

Ukuran asosiasi epidemiologi
Ukuran asosiasi epidemiologiUkuran asosiasi epidemiologi
Ukuran asosiasi epidemiologiIrfrans D' Rayyan
 
Riskesdas 2013
Riskesdas 2013Riskesdas 2013
Riskesdas 2013Muh Saleh
 
Leaflet Hipertensi - Brosur Promosi Kesehatan
Leaflet Hipertensi - Brosur Promosi Kesehatan Leaflet Hipertensi - Brosur Promosi Kesehatan
Leaflet Hipertensi - Brosur Promosi Kesehatan Encepal Cere
 
Kb 4 monitoring dan evaluasi pada penerapan promosi kesehatan
Kb 4 monitoring dan evaluasi pada penerapan promosi kesehatanKb 4 monitoring dan evaluasi pada penerapan promosi kesehatan
Kb 4 monitoring dan evaluasi pada penerapan promosi kesehatanpjj_kemenkes
 
2. fertilitas e learning
2. fertilitas e learning 2. fertilitas e learning
2. fertilitas e learning PusdiklatKKB
 
Materi Pelatihan PONED - Asfiksia dan Resusitasi Bayi Baru Lahir
Materi Pelatihan PONED - Asfiksia dan Resusitasi Bayi Baru LahirMateri Pelatihan PONED - Asfiksia dan Resusitasi Bayi Baru Lahir
Materi Pelatihan PONED - Asfiksia dan Resusitasi Bayi Baru LahirDayu Agung Dewi Sawitri
 
Frekuensi Masalah Kesehatan dan prosesur kerja
Frekuensi Masalah Kesehatan dan prosesur kerjaFrekuensi Masalah Kesehatan dan prosesur kerja
Frekuensi Masalah Kesehatan dan prosesur kerjapjj_kemenkes
 
Masalah kesehatan pada anak sekolah
Masalah kesehatan pada anak sekolahMasalah kesehatan pada anak sekolah
Masalah kesehatan pada anak sekolahAmalia Senja
 
08. ukuran ukuran dasar dalam epidemiologi
08. ukuran ukuran dasar dalam epidemiologi08. ukuran ukuran dasar dalam epidemiologi
08. ukuran ukuran dasar dalam epidemiologiSyahrum Syuib
 
Konsep penyebab penyakit bag.7
Konsep penyebab penyakit bag.7Konsep penyebab penyakit bag.7
Konsep penyebab penyakit bag.7tristyanto
 
BAB 9 Epidemiologi Penyakit Menular HIV AIDS
BAB 9 Epidemiologi Penyakit Menular HIV AIDS BAB 9 Epidemiologi Penyakit Menular HIV AIDS
BAB 9 Epidemiologi Penyakit Menular HIV AIDS NajMah Usman
 
Pengkajian Sistem Muskuloskeletal
Pengkajian Sistem MuskuloskeletalPengkajian Sistem Muskuloskeletal
Pengkajian Sistem MuskuloskeletalFransiska Oktafiani
 

What's hot (20)

Ukuran asosiasi epidemiologi
Ukuran asosiasi epidemiologiUkuran asosiasi epidemiologi
Ukuran asosiasi epidemiologi
 
Riskesdas 2013
Riskesdas 2013Riskesdas 2013
Riskesdas 2013
 
Leaflet Hipertensi - Brosur Promosi Kesehatan
Leaflet Hipertensi - Brosur Promosi Kesehatan Leaflet Hipertensi - Brosur Promosi Kesehatan
Leaflet Hipertensi - Brosur Promosi Kesehatan
 
Fertilitas
FertilitasFertilitas
Fertilitas
 
Kb 4 monitoring dan evaluasi pada penerapan promosi kesehatan
Kb 4 monitoring dan evaluasi pada penerapan promosi kesehatanKb 4 monitoring dan evaluasi pada penerapan promosi kesehatan
Kb 4 monitoring dan evaluasi pada penerapan promosi kesehatan
 
2. fertilitas e learning
2. fertilitas e learning 2. fertilitas e learning
2. fertilitas e learning
 
Epidemiologi HIV / AIDS
Epidemiologi HIV / AIDSEpidemiologi HIV / AIDS
Epidemiologi HIV / AIDS
 
Materi Pelatihan PONED - Asfiksia dan Resusitasi Bayi Baru Lahir
Materi Pelatihan PONED - Asfiksia dan Resusitasi Bayi Baru LahirMateri Pelatihan PONED - Asfiksia dan Resusitasi Bayi Baru Lahir
Materi Pelatihan PONED - Asfiksia dan Resusitasi Bayi Baru Lahir
 
Transisi Demografi
Transisi DemografiTransisi Demografi
Transisi Demografi
 
Frekuensi Masalah Kesehatan dan prosesur kerja
Frekuensi Masalah Kesehatan dan prosesur kerjaFrekuensi Masalah Kesehatan dan prosesur kerja
Frekuensi Masalah Kesehatan dan prosesur kerja
 
Mortalitas dan Morbiditas
Mortalitas dan MorbiditasMortalitas dan Morbiditas
Mortalitas dan Morbiditas
 
Kuesioner survei
Kuesioner surveiKuesioner survei
Kuesioner survei
 
Screening EPIDEMIOLOGI
Screening EPIDEMIOLOGIScreening EPIDEMIOLOGI
Screening EPIDEMIOLOGI
 
Masalah kesehatan pada anak sekolah
Masalah kesehatan pada anak sekolahMasalah kesehatan pada anak sekolah
Masalah kesehatan pada anak sekolah
 
08. ukuran ukuran dasar dalam epidemiologi
08. ukuran ukuran dasar dalam epidemiologi08. ukuran ukuran dasar dalam epidemiologi
08. ukuran ukuran dasar dalam epidemiologi
 
SKDN
SKDNSKDN
SKDN
 
Konsep penyebab penyakit bag.7
Konsep penyebab penyakit bag.7Konsep penyebab penyakit bag.7
Konsep penyebab penyakit bag.7
 
BAB 9 Epidemiologi Penyakit Menular HIV AIDS
BAB 9 Epidemiologi Penyakit Menular HIV AIDS BAB 9 Epidemiologi Penyakit Menular HIV AIDS
BAB 9 Epidemiologi Penyakit Menular HIV AIDS
 
Pengkajian Sistem Muskuloskeletal
Pengkajian Sistem MuskuloskeletalPengkajian Sistem Muskuloskeletal
Pengkajian Sistem Muskuloskeletal
 
HIV AIDS
HIV AIDSHIV AIDS
HIV AIDS
 

Viewers also liked

Laporan Riskesdas Tahun 2013
Laporan Riskesdas Tahun  2013Laporan Riskesdas Tahun  2013
Laporan Riskesdas Tahun 2013Muh Saleh
 
Profil kesehatan Sulawesi Barat 2015
Profil kesehatan Sulawesi Barat 2015Profil kesehatan Sulawesi Barat 2015
Profil kesehatan Sulawesi Barat 2015Muh Saleh
 
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Muh Saleh
 
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015Muh Saleh
 
Data RISKESDAS 2013
Data RISKESDAS 2013Data RISKESDAS 2013
Data RISKESDAS 2013nanda yudip
 
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)pjj_kemenkes
 
Aktivitas Fisik Pada Lansia
Aktivitas Fisik Pada LansiaAktivitas Fisik Pada Lansia
Aktivitas Fisik Pada LansiaSii AQyuu
 
Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012
Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012
Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012ppidkemenkes
 
Print Laporan2010
Print Laporan2010Print Laporan2010
Print Laporan2010guestaff302
 
Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa 2014
Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa 2014Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa 2014
Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa 2014Muh Saleh
 
Profil kesehatan provinsi sulawesi Barat Tahun 2012
Profil kesehatan provinsi sulawesi Barat Tahun 2012Profil kesehatan provinsi sulawesi Barat Tahun 2012
Profil kesehatan provinsi sulawesi Barat Tahun 2012Muh Saleh
 
Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun 2015
Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun 2015Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun 2015
Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun 2015Muh Saleh
 
Profil Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2015
Profil Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2015Profil Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2015
Profil Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2015Muh Saleh
 
KARAKTERISTIK IBU DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITADI WILAYAH KERJA PUSKESMAS...
KARAKTERISTIK IBU DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITADI WILAYAH KERJA PUSKESMAS...KARAKTERISTIK IBU DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITADI WILAYAH KERJA PUSKESMAS...
KARAKTERISTIK IBU DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITADI WILAYAH KERJA PUSKESMAS...Warnet Raha
 
Lakip simkar 2014
Lakip simkar 2014Lakip simkar 2014
Lakip simkar 2014Ditjen P2P
 
Laporan pendahuluan Hiperemesis Gravidarum
Laporan pendahuluan Hiperemesis GravidarumLaporan pendahuluan Hiperemesis Gravidarum
Laporan pendahuluan Hiperemesis Gravidarumnorrahmahacik
 

Viewers also liked (20)

Laporan Riskesdas Tahun 2013
Laporan Riskesdas Tahun  2013Laporan Riskesdas Tahun  2013
Laporan Riskesdas Tahun 2013
 
Profil kesehatan Sulawesi Barat 2015
Profil kesehatan Sulawesi Barat 2015Profil kesehatan Sulawesi Barat 2015
Profil kesehatan Sulawesi Barat 2015
 
Profil PP dan PL Tahun 2014
Profil PP dan PL Tahun 2014Profil PP dan PL Tahun 2014
Profil PP dan PL Tahun 2014
 
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
 
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015
 
Data RISKESDAS 2013
Data RISKESDAS 2013Data RISKESDAS 2013
Data RISKESDAS 2013
 
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
 
Aktivitas Fisik Pada Lansia
Aktivitas Fisik Pada LansiaAktivitas Fisik Pada Lansia
Aktivitas Fisik Pada Lansia
 
Tgs 1 (klp antraks)
Tgs 1 (klp  antraks)Tgs 1 (klp  antraks)
Tgs 1 (klp antraks)
 
Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012
Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012
Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012
 
Print Laporan2010
Print Laporan2010Print Laporan2010
Print Laporan2010
 
Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa 2014
Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa 2014Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa 2014
Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa 2014
 
prov sumut 2007
prov sumut 2007prov sumut 2007
prov sumut 2007
 
Profil kesehatan provinsi sulawesi Barat Tahun 2012
Profil kesehatan provinsi sulawesi Barat Tahun 2012Profil kesehatan provinsi sulawesi Barat Tahun 2012
Profil kesehatan provinsi sulawesi Barat Tahun 2012
 
profil_kes_sumsel_2010
profil_kes_sumsel_2010profil_kes_sumsel_2010
profil_kes_sumsel_2010
 
Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun 2015
Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun 2015Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun 2015
Profil Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun 2015
 
Profil Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2015
Profil Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2015Profil Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2015
Profil Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2015
 
KARAKTERISTIK IBU DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITADI WILAYAH KERJA PUSKESMAS...
KARAKTERISTIK IBU DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITADI WILAYAH KERJA PUSKESMAS...KARAKTERISTIK IBU DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITADI WILAYAH KERJA PUSKESMAS...
KARAKTERISTIK IBU DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITADI WILAYAH KERJA PUSKESMAS...
 
Lakip simkar 2014
Lakip simkar 2014Lakip simkar 2014
Lakip simkar 2014
 
Laporan pendahuluan Hiperemesis Gravidarum
Laporan pendahuluan Hiperemesis GravidarumLaporan pendahuluan Hiperemesis Gravidarum
Laporan pendahuluan Hiperemesis Gravidarum
 

Similar to KESEHATAN INDONESIA 2013

180161384 pedoman-pws-kia-pdf
180161384 pedoman-pws-kia-pdf180161384 pedoman-pws-kia-pdf
180161384 pedoman-pws-kia-pdfayaanur
 
Riset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokok
Riset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokokRiset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokok
Riset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokokindonesiaheart
 
Panduan Gebyar Aksi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja f (1).pdf
Panduan Gebyar Aksi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja  f (1).pdfPanduan Gebyar Aksi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja  f (1).pdf
Panduan Gebyar Aksi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja f (1).pdfsuharianto5
 
30. Buku KIE Kader Kesehatan Remaja.pdf
30. Buku KIE Kader Kesehatan Remaja.pdf30. Buku KIE Kader Kesehatan Remaja.pdf
30. Buku KIE Kader Kesehatan Remaja.pdfAmsalSalomo
 
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017Ditjen P2P Kemenkes
 
laporan pengabdian masyarakat contoh.pdf
laporan pengabdian masyarakat contoh.pdflaporan pengabdian masyarakat contoh.pdf
laporan pengabdian masyarakat contoh.pdfherybudi1
 
makalah KONSEPSI NEGARA HUKUM
makalah KONSEPSI NEGARA HUKUMmakalah KONSEPSI NEGARA HUKUM
makalah KONSEPSI NEGARA HUKUMDaoes Mbol
 
KAK-Program-Kesga-2018 promkes ku.pdf
KAK-Program-Kesga-2018 promkes ku.pdfKAK-Program-Kesga-2018 promkes ku.pdf
KAK-Program-Kesga-2018 promkes ku.pdfwadi29
 
Pelayanan antenatal terpadu edisi ke 3 261120 final
Pelayanan antenatal terpadu edisi ke 3 261120 finalPelayanan antenatal terpadu edisi ke 3 261120 final
Pelayanan antenatal terpadu edisi ke 3 261120 finalSelfiNice
 
Buku Acuan Peserta komponen maternal.pdf
Buku Acuan Peserta komponen maternal.pdfBuku Acuan Peserta komponen maternal.pdf
Buku Acuan Peserta komponen maternal.pdfssusera869631
 

Similar to KESEHATAN INDONESIA 2013 (20)

Pedoman pws-kia
Pedoman pws-kiaPedoman pws-kia
Pedoman pws-kia
 
180161384 pedoman-pws-kia-pdf
180161384 pedoman-pws-kia-pdf180161384 pedoman-pws-kia-pdf
180161384 pedoman-pws-kia-pdf
 
Riset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokok
Riset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokokRiset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokok
Riset kesehatan dasar 2010 (penggunaan tembakau dan rokok
 
Mediakom37
Mediakom37Mediakom37
Mediakom37
 
Panduan Gebyar Aksi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja f (1).pdf
Panduan Gebyar Aksi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja  f (1).pdfPanduan Gebyar Aksi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja  f (1).pdf
Panduan Gebyar Aksi Pemeriksaan Kesehatan Pekerja f (1).pdf
 
Mediakom 44
Mediakom 44Mediakom 44
Mediakom 44
 
Buku Ajar Imunisasi
Buku Ajar ImunisasiBuku Ajar Imunisasi
Buku Ajar Imunisasi
 
Pedoman PWS KIA
Pedoman PWS KIAPedoman PWS KIA
Pedoman PWS KIA
 
BUKU AJAR IMUNISASI
BUKU AJAR IMUNISASIBUKU AJAR IMUNISASI
BUKU AJAR IMUNISASI
 
30. Buku KIE Kader Kesehatan Remaja.pdf
30. Buku KIE Kader Kesehatan Remaja.pdf30. Buku KIE Kader Kesehatan Remaja.pdf
30. Buku KIE Kader Kesehatan Remaja.pdf
 
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017
 
laporan pengabdian masyarakat contoh.pdf
laporan pengabdian masyarakat contoh.pdflaporan pengabdian masyarakat contoh.pdf
laporan pengabdian masyarakat contoh.pdf
 
Buletin sik-2016
Buletin sik-2016Buletin sik-2016
Buletin sik-2016
 
Mediakom39
Mediakom39Mediakom39
Mediakom39
 
makalah KONSEPSI NEGARA HUKUM
makalah KONSEPSI NEGARA HUKUMmakalah KONSEPSI NEGARA HUKUM
makalah KONSEPSI NEGARA HUKUM
 
Mediakom 42
Mediakom 42Mediakom 42
Mediakom 42
 
KAK-Program-Kesga-2018 promkes ku.pdf
KAK-Program-Kesga-2018 promkes ku.pdfKAK-Program-Kesga-2018 promkes ku.pdf
KAK-Program-Kesga-2018 promkes ku.pdf
 
KAK KESGA.docx
KAK KESGA.docxKAK KESGA.docx
KAK KESGA.docx
 
Pelayanan antenatal terpadu edisi ke 3 261120 final
Pelayanan antenatal terpadu edisi ke 3 261120 finalPelayanan antenatal terpadu edisi ke 3 261120 final
Pelayanan antenatal terpadu edisi ke 3 261120 final
 
Buku Acuan Peserta komponen maternal.pdf
Buku Acuan Peserta komponen maternal.pdfBuku Acuan Peserta komponen maternal.pdf
Buku Acuan Peserta komponen maternal.pdf
 

Recently uploaded

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (8)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

KESEHATAN INDONESIA 2013

  • 1.
  • 2. PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2013 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2014 351.770.212 Ind p
  • 3. 351.770.212 Ind P Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013. -- Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2014 ISBN 978-602-235-645-5 1. Judul I. HEALTH STATISTICS Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950 Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277168 Fax no: 62-21-5203874 E-mail: pusdatin@depkes .go.id Web site: http://www.kemkes.go.id ii
  • 4. TIM PENYUSUN Pengarah dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Ketua drg. Oscar Primadi, MPH Kepala Pusat Data dan Informasi Editor drg. Vensya Sitohang, M.Epid Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes Boga Hardhana, S.Si, MM drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes Anggota Farida Sibuea, SKM, MScPH; Ir. Zulfi, MM; Marlina Indah Susanti, SKM, M.Epid; Supriyono Pangribowo, SKM, MKM; Budi Prihantoro, S.Si ; Margiyono, SKom; Dewi Roro Kumbini, S.Pd, MKM; Annisa Harpini, SKM, MKM; Sarinah Bintang, SKM, Eka Satriyani Sakti, SKM; B.B. Sigit; Hellena Maslinda; Hadi Nuramsyah Kontributor Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Kepegawaian; Biro Keuangan dan BMN; Pusat Promosi Kesehatan;Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; Set. Ditjen Bina Gizi dan KIA; Dit. Bina Kesehatan Ibu; Dit. Bina Kesehatan Anak; Dit. Bina Gizi; Set. Ditjen Bina Upaya Kesehatan; Dit. Bina Upaya Kesehatan Dasar; Dit. Bina Upaya Kesehatan Rujukan; Set. Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Set. Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; Dit. Surveilans Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra; Dit. Pengendalian Penyakit Menular Langsung; Dit. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang; Dit. Pengendalian Penyakit Tidak Menular; Set. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; Set. Badan PPSDM Kesehatan; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan iii
  • 5. KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kami dapat menyelesaikan Profil Kesehatan Indonesia 2013 ini dengan baik. Profil Kesehatan Indonesia merupakan salah satu media publikasi data dan informasi yang terkait dengan situasi dan kondisi kesehatan yang relatif komprehensif. Sumber data Profil Kesehatan Indonesia berasal dari unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan serta institusi lain yang memiliki data terkait bidang kesehatan seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Data yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Indonesia dapat membantu kita dalam membandingkan capaian pembangunan kesehatan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, mengukur capaian pembangunan kesehatan di Indonesia, serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya. Terdapat perbedaan Profil Kesehatan Indonesia 2013 dibandingkan dengan Profil Kesehatan Indonesia yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu perubahan sistematika bab. Pada Profil Kesehatan Indonesia terdahulu, sistematika bab secara berurutan terdiri dari ; Pendahuluan, Gambaran Umum, Situasi Derajat Kesehatan, Upaya Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, dan Perbandingan antara negara. Sedangkan pada Profil Kesehatan Indonesia 2013 urutan bab terdiri dari Demografi, Sarana Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Kesehatan Keluarga (Kesehatan Ibu & Kesehatan Anak), serta Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Buku Profil Kesehatan Indonesia 2013 ini disajikan dalam bentuk cetakan dan soft copy (CD) serta dapat diunduh di website www.kemkes.go.id. Semoga publikasi ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta dan masyarakat serta berkontribusi secara positif bagi pembangunan kesehatan di Indonesia. Kritik dan saran kami harapkan sebagai penyempurnaan profil yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2013 ini, kami mengucapkan terima kasih. Jakarta, Juli 2014 Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS NIP. 195408112010061001 iv
  • 6. KATA SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN RI Data dan informasi merupakan salah satu komponen krusial dalam pembangunan kesehatan yang berperan pada tahap perencanaan sebelum pengambilan keputusan dilakukan. Oleh karena itu, Saya menyambut gembira atas terbitnya Profil Kesehatan Indonesia 2013. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan secara gamblang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Dengan demikian sudah menjadi tugas kita bersama selaku pemangku kepentingan di sektor kesehatan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas. Profil Kesehatan Indonesia 2013 sebagai media publikasi data dan informasi kesehatan terus melakukan perbaikan dan pembenahan sehingga dapat menyajikan data dan informasi yang lebih berkualitas, valid, dan konsisten. Pemenuhan kelengkapan data dan ketepatan waktu pengiriman data baik dari segi cakupan wilayah maupun indikator merupakan masalah utama yang ditemui dalam proses penyusunan Profil Kesehatan Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan komitmen terhadap integrasi data dan informasi serta koordinasi antara pusat dan daerah. Apresiasi yang setinggi-tingginya Saya berikan kepada semua pihak yang berperan dalam proses penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2013 dari hulu sampai hilir. Saya sangat berharap publikasi ini bisa menjadi acuan dalam hal data dan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Jakarta, Juli 2014 Menteri Kesehatan v
  • 7. DAFTAR SINGKATAN 3M Plus : Menguras, Menutup, Mengubur, plus Menghindari gigitan nyamuk ABH : Anak yang Berhadapan Hukum ACT : Artemisinin-based Combination Therapy ADB : Asian Development Bank ADD : Anak Dengan Disabilitas AFP : Acute Flaccid Paralysis AHH : Angka Harapan Hidup Jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome AKABA : Angka Kematian Balita AKB - Infant Mortality Rate (IMR) : Angka Kematian Bayi AKI - Maternal Mortalite Rate (MMR) : Angka Kematian Ibu AKN - Neonatal Mortality Rate : Angka Kematian Neonatal AMH : Angka Melek Huruf AMP : Audit Maternal Perinatal Andikpas : Anak didik pemasyarakatan APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara API : Annual Parasite Incidence APK : Angka Partisipasi Kasar APM : Angka Partisipasi Murni APS : Angka Partisipasi Sekolah xvvii
  • 8. ASEAN : Association of Southeast Asian Nations ASI Eksklusif : Pemberian Air Susu Ibu saja tanpa tambahan makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan. BABS : Buang Air Besar Sembarangan BB/TB : Status gizi berdasarkan Berat Badan menurut Tinggi Badan BB/U : Status gizi berdasarkan Berat Badan menurut Umur BBLR : Berat Bayi Lahir Rendah BCG : Bacille Calmette-Guérin BJP : Bukan Jaringan Perpipaan BOK : Biaya Operasional Kesehatan BPS : Badan Pusat Statistik BTA + : Basil Tahan Asam positif BUMN : Badan Umum Milik Negara CBE : Clinical Breast Examiniation CBR : Crude Birth Rate = Angka Kelahiran Kasar CDR : Case Detection Rate CFR : Case Fatality Rate CNR : Case Notification Rate CR : Cure Rate = Angka Kesembuhan CRPD : Convention on the Rights of Persons with Disabilities CSR : Corporate Social Responsibility CTKI : Calon Tenaga Kerja Indonesia D/S : Cakupan penimbangan balita di posyandu DAK : Dana Alokasi Khusus DBD : Demam Berdarah Dengue DBK : Daerah yang Bermasalah Kesehatan DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran vii
  • 9. DJJ : Denyut Jantung Janin DO Rate : Drop Out Rate DPT : Diphteri Pertusis Tetanus DTPK : Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan EKG : Elektrokardiogram EMAS : Expanding Maternal and Neonatal Survival FCP : Female Cancer Program FGD : Focus Group Discussion GHPR : Gigitan Hewan Penular Rabies HAM : Hak Asasi Manusia Hb : Hemoglobin HDI : Human Development Index HDK : Hipertensi Dalam Kehamilan HIV : Human Immunodeficiency Virus ICCP : Indonesian Cancer Control Progam ICWRMIP : Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program IDAI : Ikatan Dokter Anak Indonesia IDU : Injecting Drug User IEBA : Industri Ekstrak Bahan Alam IMD : Inisiasi Menyusu Dini IMS : Infeksi Menular Seksual IMT – Body Mass Index (BMI) : Indeks Massa Tubuh IMT/U : Status gizi berdasarkan Indeks Massa Tubuh menurut Umur IOT : Industri Obat Tradisional IPM : Indeks Pembangunan Manusia IR : Incidence Rate viii
  • 10. ISPA : Infeksi Saluran Pernafasan Akut IVA : Inspeksi Visual dengan Asam Asetat IUD : Intra Uterine Device Jamkesmas : Jaminan Kesehatan Masyarakat Jampersal : Jaminan Persalinan JMP : Joint Monitoring Program K1 : Kunjungan baru ibu hamil, yaitu kunjungan ibu hamil pertama kali pada masa kehamilan. K4 : Kontak minimal empat kali selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal satu kali kontak pada trimester pertama, satukali pada trimester kedua dan duakali pada trimester ketiga. KB : Keluarga Berencana KF 3 : Kunjungan Nifas; Pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian vitamin A 2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB pasca persalinan. KIA : Kesehatan Ibu dan Anak KIE : Komunikasi, Informasi dan Edukasi KKI : Konsil Kedokteran Indonesia KKS : Kabupaten/Kota Sehat KLB : Kejadian Luar Biasa KMS : Kartu Menuju Sehat KN1 : Kunjungan Neonatus 1; pelayanan kesehatan neonatal dasar, kunjungan ke-1 (pertama) pada 6-24 jam setelah lahir. KN Lengkap : Kunjungan Neonatus Lengkap ; pelayanan kesehatan neonatal dasar meliputi ASI ekslusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, pemberian vitamin K1 injeksi bila tidak diberikan pada saat lahir, pemberian imunisasi hepatitis B1 bila tidak diberikan pada saat lahir, dan manajemen terpadu bayi muda. Dilakukan sesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada -28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan ix
  • 11. maupun kunjungan rumah. KOMNAS : Komisi Nasional KPDT : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal KT : Konseling dan Tes HIV KtA : Kekerasan Terhadap Anak KTR : Kawasan Tanpa Rokok KUHAP : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KVA : Kekurangan Vitamin A Lapas : Lembaga Pemasyarakatan LBH : Lembaga Bantuan Hukum LIL : Lima Imunisasi Dasar Lengkap LILA : Lingkar Lengan Atas LKSA : Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LMKM : Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui LP/LS : Lintas Program / Lintas Sektor LPA : Lembaga Perlindungan Anak LPP : Laju Pertumbuhan Penduduk LSL : Lelaki Seks dengan Lelaki LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat MA : Madrasah Aliyah MAK : Manajemen Aktif Kala MB : Multi Basiler MDGs : Millenium Development Goals MOP : Metode Operatif Pria; cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan pada saluran sperma pria. MOW : Metode Operatif Wanita; cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan pada saluran telur wanita. MP ASI : Makanan Pendamping Air Susu Ibu MTBM : ManajemenTerpadu Balita Muda; suatu pendekatan keterpaduan dalam tata laksana bayi umur 1 hari – 2 bulan, baik yang sehat maupun yang sakit, baik yang x
  • 12. datang ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar maupun yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan pada saat kunjungan neonatal. MTBS : ManajemenTerpadu Balita Sakit; suatu pendekatan yang terintegrasi/terpadu dalam tata laksana balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak usia 0-59 bulan (balita) secara menyeluruh. MTBS bukan merupakan suatu program kesehatan tetapi suatu pendekatan/cara menatalaksana balita sakit. MTs : Madrasah Tsanawiyah NAPZA : Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain NCDR : Newly Case Detection Rate NSPK : Norma Standar Prosedur Kriteria P4K : Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi PAK : Penyakit Akibat Kerja PAK : Penyalur Alat Kesehatan PAMSTBM : Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa PBF : Pedagang Besar Farmasi PD3I : Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum Perpres : Peraturan Presiden PET : Post Exposure Treatment PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PJK : Penyakit Jantung Koroner PJPD : Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah PK : Penanganan Komplikasi Maternal PKH : Program Keluarga Harapan PKHS : Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat xi
  • 13. PKK : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga PKPR : Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja PKRT : Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga PKT : Pusat Krisis Terpadu PMS : Penyakit Menular Seksual PN (Salinakes) : Persalinan oleh Tenaga Kesehatan PNS : Pegawai Negeri Sipil POGI : Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia Polindes : Pondok Bersalin Desa POLRI : Polisi Republik Indonesia Poltekkes : Politeknik Kesehatan POMP : Pemberian Obat Massal Pencegahan; program untuk filariasis PONED : Pelayanan emergensi Obstetrik dan Neonatal Dasar PONEK : Pelayanan emergensi Obstetrik dan Neonatal Komprehensif Posbindu : Pos Pembinaan Terpadu Poskesdes : Pos Kesehatan Desa Posyandu : Pos Pelayanan Terpandu PP : Peraturan Pemerintah PPA : Project Partnership Agreement PPT : Pusat Pelayanan Terpadu PSN : Pemberantasan Sarang Nyamuk PTM : Penyakit Tidak Menular PTT : Pegawai Tidak Tetap PUS : Pasangan Usia Subur Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat Pustu : Puskesmas Pembantu RAN : Rencana Aksi Nasional xii
  • 14. Renstra : Rencana Strategis Riskesdas : Riset Kesehatan Dasar RITL : Rawat Inap Tingkat Lanjut RITP : Rawat Inap Tingkat Pertama RJTL : Rawat Jalan Tingkat Lanjut RJTP : Rawat Jalan Tingkat Pertama RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPSA : Rumah Perlindungan Sosial Anak RPTC : Rumah Perlindungan Trauma Center RSIA : Rumah Sakit Ibu Anak RSK : Rumah Sakit Khusus RSU : Rumah Sakit Umum Rutan : Rumah Tahanan Satker : Satuan Kerja SD : Sekolah Dasar SDIDTK : Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang SDKI : Survei Demografi Kesehatan Indonesia SDM : Sumber Daya Manusia SEARO : WHO South-East Asia Regional Sentra P3T : Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional SK : Surat Keputusan SKRT : Survei Kesehatan Rumah Tangga SLB : Sekolah Luar Biasa SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SMK : Sekolah Menengah Kejuruan SMP : Sekolah Menengah Pertama SPAL : Saluran Pembuangan Air Limbah xiii
  • 15. SPM : Standar Pelayanan Minimal SR : Success Rate = Angka Keberhasilan Pengobatan SpOG : Spesialis Obstetri Ginekologi/ Spesialis Kebidanan dan Kandungan Srikandi : Sistem Registrasi Kanker di Indonesia STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBP : Survei Terpadu Biologis dan Perilaku STR : Surat Tanda Registrasi STRA : Surat Tanda Registrasi Apoteker STRTTK : Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian STTB : Surat Tanda Tamat Belajar Susenas : Survei Sosial Ekonomi Indonesia TB : Tuberkulosis TB : Tinggi Badan TB/U : Status gizi berdasarkan Tinggi Badan menurut Umur THT : Telinga, Hidung, dan Tenggorokan TKI : Tenaga Kerja Indonesia TNI : Tentara Nasional Indonesia Toga : Tokoh Agama Toma : Tokoh Masyarakat TOT : Training of Trainer TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka TT : Tetanus Toksoid UCI : Universal Child Immunization; tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar rneliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT. xiv
  • 16. UKBM : Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat; Bentuk UKBM yang adalah Poskesdes, Polindes, Pos UKK, Poskestren, TOGA, Saka Bhakti Husada, dan lain-lain. UKGS : Usaha Kesehatan Gigi Sekolah UKOT : Usaha Kecil Obat Tradisional UKS : Usaha Kesehatan Sekolah UMOT : Usaha Mikro Obat Tradisional UNICEF : United Nations Children's Fund UPPA : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak UPT : Unit Pelaksana Teknis VAR : Vaksin Anti Rabies VCT : Voluntary, Counseling, and Testing WDF : World Diabetes Foundation WHO : World Health Organization WNA : Warga Negara Asing WUS : Wanita Usia Subur; keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun. xv
  • 17. DAFTAR GAMBAR BAB I. DEMOGRAFI GAMBAR 1.1 JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2010 – 2013 ............................................................................................................. 3 GAMBAR 1.2 JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ............................... 4 GAMBAR 1.3 PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013 ............................................... 5 GAMBAR 1.4 PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013 .............................................................................................................................................. 6 GAMBAR 1.5 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 (%) ............ 9 GAMBAR 1.6 PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA/BULAN INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 10 GAMBAR 1.7 PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN DI INDONESIA KONDISI AGUSTUS 2013 ..................................... 12 GAMBAR 1.8 GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 ............................... 13 GAMBAR 1.9 PETA PERSEBARAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 14 GAMBAR 1.10 PETA PERSEBARAN PERSENTASE KABUPATEN TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................ 15 GAMBAR 1.11 RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013 ................................ 16 GAMBAR 1.12 PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT STTB TERTINGGI YANG DIMILIKI TAHUN 2012 ................................................................ 17 GAMBAR 1.13 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ............................................................ 18 GAMBAR 1.14 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDIDIKAN MENURUT USIA SEKOLAH DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 .......................................... 19 GAMBAR 1.15 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 ............................................................................................................. 20 GAMBAR 1.16 PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 ............................................................................................................. 21 GAMBAR 1.17 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA TAHUN 2008 – 2012 .... 22 GAMBAR 1.18 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2012 22 GAMBAR 1.19 ANGKA HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIR (DALAM TAHUN) INDONESIA TAHUN 2008 – 2012 ............................................................................................................. 23 xvi
  • 18. BAB II. SARANA KESEHATAN GAMBAR 2.1 JUMLAH PUSKESMAS TAHUN 2009 – 2013 ............................................................. 28 GAMBAR 2.2 RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK TAHUN 2009 – 2013 ............ 28 GAMBAR 2.3 RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK TAHUN 2013 ............................ 29 GAMBAR 2.4 JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP TAHUN 2009 – 2013 .............................................................................................................................. 30 GAMBAR 2.5 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI SYARAT MINIMAL 4 PUSKESMAS PONED DI INDONESIA TAHUN 2013 ........................................... 31 GAMBAR 2.6 JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA DI INDONESIA TAHUN 2013 .......................... 32 GAMBAR 2.7 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 ......................................................... 36 GAMBAR 2.8 PERSENTASE RUMAH SAKIT KHUSUS (RSK) MENURUT JENIS DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 36 GAMBAR 2.9 RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 ........................................................................... 37 GAMBAR 2.10 RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 38 GAMBAR 2.11 PERSENTASE RUMAH SAKIT MENURUT KELAS DI INDONESIA TAHUN 2013 .............................................................................................................................................. 38 GAMBAR 2.12 JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................ 40 GAMBAR 2.13 JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................ 41 GAMBAR 2.14 PERSENTASE RATA-RATA PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2013 ........................................... 42 GAMBAR 2.15 PERSENTASE DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF TAHUN 2013 ........... 43 GAMBAR 2.16 PERSENTASE POSYANDU MENURUT STRATA DI INDONESIA TAHUN 2013 .............................................................................................................................................. 44 GAMBAR 2.17 RASIO POSYANDU TERHADAP DESA/KELURAHAN DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 45 GAMBAR 2.18 JUMLAH PROGRAM STUDI POLTEKKES DIPLOMA III DAN IV DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 46 GAMBAR 2.19 JUMLAH PESERTA DIDIK DIPLOMA III POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 46 GAMBAR 2.20 JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III POLTEKKES DI INDONESIA TAHUN 2013 ................................................................................................................................................ 47 xvii
  • 19. BAB III. TENAGA KESEHATAN GAMBAR 3.1 RASIO DOKTER UMUM TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 52 GAMBAR 3.2 RASIO PERAWAT TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 53 GAMBAR 3.3 RASIO BIDAN TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2013 .............................................................................................................................................. 54 GAMBAR 3.4 RASIO DOKTER UMUM DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2013 ................................................................ 55 GAMBAR 3.5 JUMLAH TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 55 GAMBAR 3.6 JUMLAH TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 56 GAMBAR 3.7 JUMLAH DOKTER UMUM PTT, DOKTER GIGI PTT DAN BIDAN PTT AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA TAHUN 2013 ....... 57 GAMBAR 3.8 JUMLAH PENGANGKATAN DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA TAHUN 2013 ........ 58 BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN GAMBAR 4.1 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2008 – 2013 ............................................................................................................. 63 GAMBAR 4.2 PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP APBD MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................................................................... 64 GAMBAR 4.3 JUMLAH KUNJUNGAN RJTP, RITP, RJTL & RITL DI INDONESIA TAHUN 2013 .............................................................................................................................................. 66 GAMBAR 4.4 PENCAPAIAN JUMLAH KUNJUNGAN RJTP, RITP, RJTL & RITL DI INDONESIA TAHUN 2009-2013 ..................................................................................... 66 GAMBAR 4.5 PERSENTASE PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 .................................. 68 BAB V. KESEHATAN KELUARGA GAMBAR 5.1 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K1 DAN K4 DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2013 .................................................................................. 73 GAMBAR 5.2 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 MENURUT PROVINSI, TAHUN 2013 ..................................................................................................... 74 xviii
  • 20. GAMBAR 5.3 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K1 DAN K4 IDEAL DI INDONESIA, TAHUN 2013 ................................................................................................. 75 GAMBAR 5.4 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2013 ............................................................................ 76 GAMBAR 5.5 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 .............................................................................. 76 GAMBAR 5.6 PROPORSI KELAHIRAN BERDASARKAN TEMPAT BERSALIN DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 ......................................................................................... 77 GAMBAR 5.7 CAKUPAN PELAYANAN IBU HAMIL K4 DAN CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2013 ........................................................................................................................................... 78 GAMBAR 5.8 PROPORSI PENOLONG PERSALINAN DENGAN KUALIFIKASI TERTINGGI DI INDONESIA, RISKESDAS TAHUN 2013 ....................................... 78 GAMBAR 5.9 PROPORSI PERSALINAN SESAR DARI KELAHIRAN PERIODE 1 JANUARI 2010 SAMPAI SAAT WAWANCARA MENURUT KARAKTERISTIK DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 ......................................................................................... 79 GAMBAR 5.10 CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 ................................................................................................................................................ 80 GAMBAR 5.11 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 ............................................................................................................. 81 GAMBAR 5.12 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ...................................................................................................... 81 GAMBAR 5.13 PENYEBAB KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 2010 ............................... 82 GAMBAR 5.14 PERSENTASE PEMAKAIAN ALAT/CARA KB PADA WANITA USIA SUBUR (15-49 TAHUN) YANG BERSTATUS KAWIN DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 .............................................................................................................................................. 84 GAMBAR 5.15 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................ 84 GAMBAR 5.16 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ... 85 GAMBAR 5.17 PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 86 GAMBAR 5.18 CAKUPAN PESERTA KB BARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ........... 86 GAMBAR 5.19 PERSENTASE BERAT BAYI LAHIR RENDAH MENURUT PROVINSI, RISKESDAS 2013 .................................................................................................................... 88 GAMBAR 5.20 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ...................................................................................................... 89 GAMBAR 5.21 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA DI INDONESIA TAHUN 2013 .............................................................................................................................................. 91 xix
  • 21. GAMBAR 5.22 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2013 .............................................................................................................................................. 91 GAMBAR 5.23 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2009-2013 .................................................................................................................................. 92 GAMBAR 5.24 CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................ 93 GAMBAR 5.25 PERSENTASE BAYI MULAI MENDAPAT ASI KURANG DARI 1 JAM PERTAMA (INISIASI MENYUSU DINI) PADA ANAK UMUR 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI, RISKESDAS TAHUN 2013 .................................................. 95 GAMBAR 5.26 CAKUPAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 0-6 BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 96 GAMBAR 5.27 PERSENTASE PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA ANAK UMUR (6- 59 BULAN) MENURUT PROVINSI, RISKESDAS TAHUN 2013 ......................... 99 GAMBAR 5.28 PERSENTASE PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA ANAK UMUR (6- 59 BULAN) SELAMA ENAM BULAN TERAKHIR MENURUT PROVINSI, RISKESDAS TAHUN 2013 ................................................................................................... 100 GAMBAR 5.29 CAKUPAN PENIMBANGAN BALITA (D/S) DI INDONESIA TAHUN 2013 101 GAMBAR 5.30 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2013 .............................................................................................................................................. 103 GAMBAR 5.31 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA ANAK UMUR 12-23 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2013 ........................................................................... 104 GAMBAR 5.32 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 105 GAMBAR 5.33 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI DI INDONESIA TAHUN 2013 ............... 106 GAMBAR 5.34 ANGKA DROP OUT CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB1 - CAMPAK PADA BAYI DI INDONESIA TAHUN 2007-2013 .................................................................. 107 GAMBAR 5.35 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 108 GAMBAR 5.36 CAKUPAN SEKOLAH DASAR YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN SISWA SD/SETINGKAT KELAS 1 DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................... 110 GAMBAR 5.37 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 4 PUSKESMAS MAMPU TATA LAKSANA PKPR DI INDONESIA TAHUN 2013 ........................ 112 GAMBAR 5.38 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 2 PUSKESMAS MAMPU TATA LAKSANA KTA DI INDONESIA TAHUN 2013 ........................... 115 GAMBAR 5.39 PERSENTASE BALITA KEKURANGAN GIZI BERDASARKAN BERAT BADAN MENURUT UMUR BB/U DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................... 119 GAMBAR 5.40 PERSENTASE BALITA DENGAN TINGGI BADAN DI BAWAH NORMAL BERDASARKAN TINGGI BADAN MENURUT UMUR TB/U DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 120 GAMBAR 5.41 PERSENTASE BALITA KURUS BERDASARKAN BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN (BB/TB) DI INDONESIA, RISKESDAS TAHUN 2013 .............................................................................................................................................. 121 xx
  • 22. GAMBAR 5.42 PERSENTASE KELEBIHAN BERAT BADAN PADA PENDUDUK DEWASA BERDASARKAN KATEGORI INDEKS MASA TUBUH MENURUT PROVINSI, RISKESDAS, TAHUN 2013 .......................................................................... 122 BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN GAMBAR 6.1 PROPORSI KASUS BARU BTA + MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2013 ............................................................................................................................................. 128 GAMBAR 6.2 PROPORSI BTA POSITIF DI ANTARA SELURUH KASUS TB PARU DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 ..................................................................................... 128 GAMBAR 6.3 PROPORSI BTA POSITIF DI ANTARA SELURUH KASUS TB PARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 .............................................................................. 129 GAMBAR 6.4 ANGKA NOTIFIKASI KASUS BTA+ DAN SELURUH KASUS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008-2013 ..................................................................................... 130 GAMBAR 6.5 ANGKA NOTIFIKASI KASUS TB PARU BTA+PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 .............................................................................. 130 GAMBAR 6.6 ANGKA KESEMBUHAN DAN KEBERHASILAN PENGOBATAN TB BTA+DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 ..................................................................................... 131 GAMBAR 6.7 JUMLAH KASUS BARU HIV POSITIF DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2013 .............................................................................................................................................. 133 GAMBAR 6.8 PETA EPIDEMI HIV DI INDONESIA TAHUN 2012 ................................................ 134 GAMBAR 6.9 JUMLAH KASUS BARU DAN KUMULATIF PENDERITA AIDS YANG TERDETEKSI DARI BERBAGAI SARANA KESEHATAN DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 2013 .......................................................................................................... 134 GAMBAR 6.10 PROPORSI KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 135 GAMBAR 6.11 PERSENTASE KASUS BARU AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 135 GAMBAR 6.12 PERSENTASE KASUS AIDS MENURUT FAKTOR RISIKO DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 136 GAMBAR 6.13 ANGKA KEMATIAN AKIBAT AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA TAHUN 2000-2013 ................................................................................................................ 136 GAMBAR 6.14 PERIOD PREVALENCE PNEUMONIA MENURUT PROVINSI RISKESDAS 2007 DAN 2013 ....................................................................................................................... 139 GAMBAR 6.15 CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 ................................................................................................................ 140 GAMBAR 6.16 ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2008-2013 .............................................................................................. 141 GAMBAR 6.17 ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................. 141 xxi
  • 23. GAMBAR 6.18 ANGKA CACAT TINGKAT II PER 1.000.000 PENDUDUK TAHUN 2008- 2013 .............................................................................................................................................. 142 GAMBAR 6.19 ANGKA CACAT TINGKAT II KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK PER PROVINSI TAHUN 2013 ...................................................................................................... 142 GAMBAR 6.20 PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK TAHUN 2008-2013 .................................................................................................................................. 143 GAMBAR 6.21 PERIOD PREVALENCE DIARE (> 2 MINGGU – 1 BULAN SEBELUM WAWANCARA)MENURUT GEJALA, RISKESDAS 2013 ........................................ 144 GAMBAR 6.22 INCIDENCE RATE (IR) CAMPAK PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013 ..................................................................... 145 GAMBAR 6.23 PROPORSI KASUS CAMPAK MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 146 GAMBAR 6.24 PROPORSI KASUS DIFTERI MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 147 GAMBAR 6.25 NON POLIO AFP RATE PER 100.000 ANAK < 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2013 ............................................................................................................................ 147 GAMBAR 6.26 PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 .............................................................................................................................................. 148 GAMBAR 6.27 ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008-2013 ..................................................................................... 149 GAMBAR 6.28 ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ................................................... 150 GAMBAR 6.29 JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 .................................................................................................................................. 150 GAMBAR 6.30 ANGKA BEBAS JENTIK DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 ............................. 151 GAMBAR 6.31 JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 ......... 152 GAMBAR 6.32 JUMLAH KASUS KLINIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 ........................................................................................................................................................... 152 GAMBAR 6.33 PETA ENDEMISITAS MALARIA DI INDONESIA TAHUN 2012 DAN 2013 . 153 GAMBAR 6.34 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENURUT TINGKAT ENDEMISITAS TAHUN 2011-2013 ................................................................................................................ 153 GAMBAR 6.35 ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API) PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO TAHUN 2005-2013 ....................................... 154 GAMBAR 6.36 SITUASI RABIES DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 ....................................... 155 GAMBAR 6.37 SEBARAN KASUS GHPR DAN KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) DI INDONESIA TAHUN 2013 ................................................................................................. 156 GAMBAR 6.38 SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2008 – 2013 ..................... 157 GAMBAR 6.39 JUMLAH KASUS DAN CFR ANTRAKS DI INDONESIA TAHUN 2008-2013 158 xxii
  • 24. GAMBAR 6.40 JUMLAH KASUS, KEMATIAN, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) FLU BURUNG DI INDONESIA TAHUN 2005-2013 ........................................................... 159 GAMBAR 6.41 PREVALENSI STROKE PADA UMUR ≥ 15 TAHUN (‰) BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2007 DAN 2013 ......... 162 GAMBAR 6.42 PREVALENSI PENYAKIT JANTUNG KORONER PADA UMUR ≥ 15 TAHUN BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER/GEJALA MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ............................................................................................................................. 163 GAMBAR 6.43 PREVALENSI HIPERTENSI PADA UMUR ≥ 18 TAHUN BERDASARKAN WAWANCARA MENURUT PROVINSI TAHUN 2007 DAN 2013....................... 163 GAMBAR 6.44 PREVALENSI PREVALENSI PENYAKIT KANKER (‰) BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER/GEJALA MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ............. 165 GAMBAR 6.45 PREVALENSI DIABETES PADA UMUR ≥ 15 TAHUN BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER/GEJALA MENURUT PROVINSI TAHUN 2007 DAN 2013 .............................................................................................................................................. 167 GAMBAR 6.46 PREVALENSI PPOK PADA UMUR > 30 TAHUN BERDASARKAN GEJALA (%) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 .............................................................. 170 GAMBAR 6.47 PETA PREVALENSI PENYAKIT GAGAL GINJAL KRONIS PADA UMUR ≥ 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................... 170 GAMBAR 6.48 PREVALENSI PENYAKIT ASMA BERDASARKAN GEJALA (%) MENURUT ROVINSI TAHUN 2013 ......................................................................................................... 171 GAMBAR 6.49 PROPORSI PENDUDUK BERDASARKAN USIA PERTAMA KALI MEROKOK TIAP HARI DI INDONESIA TAHUN 2013 .......................................... 172 GAMBAR 6.50 PROPORSI PENDUDUK BERUMUR ≥ 10 TAHUN YANG MEROKOK TIAP HARI MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 ................................................................. 172 GAMBAR 6.51 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN JENIS SUMBER AIR MINUM DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 ................................................................. 174 GAMBAR 6.52 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MENGOLAH AIR MINUM SEBELUM DIMINUM DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 ............................................................ 175 GAMBAR 6.53 PROPORSI RUMAH BERDASARKAN CARA PENGOLAHAN AIR MINUM SEBELUM DIMINUM DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 ..................................... 176 GAMBAR 6.54 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM IMPROVED BERDASARKAN KRITERIA JMP WHO-UNICEF 2006, RISKESDAS 2013 ..................................................................................... 177 GAMBAR 6.55 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN PENGGUNAAN FASILITAS BUANG AIR BESAR DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 ........................................ 178 GAMBAR 6.56 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN JENIS TEMPAT BUANG AIR BESAR DI INDONESIA, RISKESDAS 2013 ......................................................... 179 GAMBAR 6.57 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI IMPROVED BERDASARKAN KRITERIA JMP WHO-UNICEF 2006, RISKESDAS 2013 ..................................................................................... 180 xxiii
  • 25. DAFTAR TABEL TABEL 1.1 JUMMLAH PENDUDUK DAN ANGKA BEBAN TANGGUNGAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK USIA PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF DI INDONESIA TAHUN 2013 ................................................................. 7 TABEL 1.2 PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2013 .................................................................................................. 8 TABEL 1.3 PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA, PENDUDUK YANG BEKERJADAN PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2011– 2013 ............... 11 TABEL 1.4 PERSEBARAN JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MISKIN MENURUT KELOMPOK BESAR PULAU DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2013 ................. 14 TABEL 2.1 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KEPEMILIKAN DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2013 .................................................................................. 35 TABEL 6.1 PREVALENSI TB PARU BERDASARKAN DIAGNOSIS DAN GEJALA TB PARU MENURUT KARAKTERISTIK,RISKESDAS 2013 ........................................ 132 TABEL 6.2 PERSENTASE WANITA UMUR 15-49 TAHUN DAN PRIA KAWIN 15-54 TAHUN1 YANG PERNAH MENDENGAR TENTANG HIV AIDS MENURUT KARAKTERISTIK LATAR BELAKANG TAHUN 2012 ............................................ 137 TABEL 6.3 PERSENTASE WANITA UMUR 15-49 TAHUN DAN PRIA KAWIN 15-541 TAHUN TENTANG CARA MENGURANGI RISIKO TERKENA HIV AIDS MENURUT KARAKTERISTIK LATAR BELAKANG TAHUN 2012 .................... 138 TABEL 6.4 DISTRIBUSI KASUS LEPTOSPIROSIS DI 9 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2013 ............................................................................................................. 157 **** xxiv
  • 26. DAFTAR LAMPIRAN BAB I. DEMOGRAFI Lampiran 1.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 1.2 Estimasi Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013 Lampiran 1.3 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 1.4 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 1.5 Estimasi Jumlah Lahir Hidup, Jumlah Bayi (0 Tahun), Jumlah Batita (0-2 Tahun), Jumlah Anak Balita (1 - 4 Tahun), Jumlah Balita (0 - 4 Tahun) Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 1.6 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Penduduk Usia Muda, Usia Produktif dan Usia Non Produktif Menurut Jenis Kelamin Provinsi Tahun 2013 Lampiran 1.7 Estimasi Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 Tahun), WUS Imunisasi (15 - 39 Tahun), Ibu Hamil, Ibu Bersalin Dan Ibu Nifas Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 1.8 Estimasi Jumlah Anak Pra Sekolah, Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat, dan Jumlah Anak Usia SD/Setingkat Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 1.9 Indeks Gini Menurut Provinsi Tahun 2010 - 2013 Lampiran 1.10 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2000 - 2013 Lampiran 1.11 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Tipe Daerah Tahun 2013 Lampiran 1.12 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 1.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2010– 2012 Lampiran 1.14 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2010– 2012 Lampiran 1.15 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2010- 2012 Lampiran 1.16 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2012 Lampiran 1.17 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Menurut Provinsi Tahun 2011- 2012 Lampiran 1.18 Jumlah dan Persentase Kabupaten Tertinggal Menurut Provinsi Tahun 2010– 2013 xxv
  • 27. BAB II. SARANA KESEHATAN Lampiran 2.1 Jumlah Puskesmas dan Rasionya Terhadap Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2009 – 2013 Lampiran 2.2 Jumlah Puskesmas Perawatan Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut Provinsi Tahun 2009 - 2013 Lampiran 2.3 Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit dengan Pelayanan Pengembangan Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 2.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Nakesnya Dilatih Kesehatan Tradisional, Alternatif Dan Komplementer Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 2.5 Jumlah Rumah Sakit di Indonesia Menurut Pengelola dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 2.6 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Tempat Tidur Menurut Pengelola Tahun 2009 - 2013 Lampiran 2.7 Jumlah Rumah Sakit Khusus dan Tempat Tidur Menurut Jenis Rumah Sakit Tahun 2009 - 2013 Lampiran 2.8 Jumlah Rumah Sakit dan Tempat Tidur Menurut Kelas Rumah Sakit dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 2.9 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Menurut Kelas Perawatan dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 2.10 Jumlah Sarana Produksi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2011-2013 Lampiran 2.11 Jumlah Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2011-2013 Lampiran 2.12 Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 2.13 Jumlah RW, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Serta Posyandu Menurut Provinsi dan Tingkatan (Strata) di Indonesia Tahun 2013 Lampiran 2.14 Jumlah Program Studi Diploma IV Institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Menurut Provinsi Sampai dengan Desember Tahun 2013 Lampiran 2.15 Jumlah Jurusan/Program Studi Diploma III Institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Menurut Jurusan dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 2.16 Jumlah Perserta Didik Diploma III Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun Ajaran 2011/2012 Sampai Dengan 2013/2014 Lampiran 2.17 Jumlah Peserta Didik Program Diploma III Poltekkes Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2013 Lampiran 2.18 Jumlah Lulusan Program Studi Diploma III Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2013 Lampiran 2.19 Jumlah Lulusan Program Studi Diploma III Poltekkes Menurut Jenis Program Studi Tahun 2013 xxvi
  • 28. Lampiran 2.20 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Indonesia Sampai Dengan Bulan November 2013 Lampiran 2.21 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Indonesia Sampai Dengan Bulan November 2013 Lampiran 2.22 Penggunaan Obat Generik pada Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2013 BAB III. TENAGA KESEHATAN Lampiran 3.1 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Menurut Jenis Tenaga dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 3.2 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Puskesmas Menurut Jenis Tenaga dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 3.3 Rasio Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, dan Bidan Terhadap Jumlah Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 3.4 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Rumah Sakit Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 3.5 Jumlah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Menurut Provinsi Sampai Dengan Desember Tahun 2013 Lampiran 3.6 Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Menurut Provinsi Tahun 2011 Sampai Dengan Desember Tahun 2013 Lampiran 3.7 Jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 3.8 Jumlah Dokter Umum Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 3.9 Jumlah Dokter Gigi Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Kondisi 31 Desember 2013 Lampiran 3.10 Jumlah Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Kondisi 31 Desember 2013 Lampiran 3.11 Jumlah Keberadaan Aktif Tenaga Residen dan Tenaga Penugasan Khusus D-III Kesehatan Di Kabupaten Prioritas DTPK dan DBK Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 3.12 Jumlah Pengangkatan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 3.13 Jumlah Pengangkatan Dokter Umum Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah Dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 3.14 Jumlah Pengangkatan Dokter Gigi Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah Dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 3.15 Jumlah Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi Tahun 2013 xxvii
  • 29. Lampiran 3.16 Jumlah Pengangkatan Tenaga Residen Dan Tenaga Penugasan Khusus D-III Kesehatan di Kabupaten Prioritas DTPK dan DBK Menurut Provinsi Tahun 2013 BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN Lampiran 4.1 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan Ri Menurut Eselon I Tahun 2013 Lampiran 4.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Menurut Fungsi dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 4.3 Alokasi Dan Realisasi Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 4.4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2013 Lampiran 4.5 Jumlah Kunjungan Peserta Jamkesmas di Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 4.6 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) Peserta Jamkesmas Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 4.7 Jumlah Kunjungan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) Peserta Jamkesmas Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 4.8 Jumlah Kunjungan Peserta Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Menurut Provinsi Tahun 2013 BAB V. KESEHATAN KELUARGA Lampiran 5.1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1, K4, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, dan Kunjungan Ibu Nifas Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.2 Persentase Kelahiran Menurut Riwayat Pemeriksaan Kehamilan pada Masa Kehamilannya, Serta Cakupan Indikator ANC Menurut Provinsi, Riskesdas Tahun 2013 Lampiran 5.3 Cakupan Pemberian 90 Tablet Tambah Darah Pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.4 Persentase Kelahiran Berdasarkan Jumlah Hari Mengkonsumsi Zat Besi (Fe) Selama Masa Kehamilan Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 5.5 Cakupan Imunisasi TT Pada Wanita Usia Subur Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.6 Cakupan Imunisasi TT Pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.7 Proporsi Penolong Persalinan Dengan Kualifikasi Tertinggi Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 5.8 Proporsi Penolong Persalinan Dengan Kualifikasi Terendah Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 5.9 Proporsi Kelahiran Berdasarkan Tempat Bersalin Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 5.10 Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Menurut Provinsi Tahun 2013 xxviii
  • 30. Lampiran 5.11 Proporsi Pelayanan Kesehatan Masa Nifas Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 5.12 Cakupan Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.13 Persentase Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.14 Persentase Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.15 Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.16 Persentase pemakaian Alat/Cara KB pada Wanita Usia Subur (15 – 49) Tahun) Yang Berstatus Kawin Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 5.17 Persentase pemakaian Alat/Cara KB pada Wanita Usia Subur (15 – 49) Tahun) Yang Berstatus Kawin Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 5.18 Proporsi WUS Kawin yang Menggunakan Alat/Cara KB Modern Berdasarkan Jenis dan Jangka Waktu Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 5.19 Jumlah Kunjungan Peserta Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.20 Persentase Balita (0-59 Bulan) Menurut Berat Badan Lahir dan Provinsi, Riskesdas Tahun 2013 Lampiran 5.21 Persentase Proses Mulai Mendapat ASI pada Anak Umur 0-23 Bulan Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 5.22 Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.23 Cakupan Penanganan Neonatal Dengan Komplikasi Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.24 Cakupan Imunisasi Dasar Pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.25 Cakupan Imunisasi Dasar Pada Anak Umur 12-23 Bulan Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 5.26 Drop Out Rate Cakupan Imunisasi Dpt/Hb(1) - Campak dan Cakupan Imunisasi DPT/HB(1) – DPT/HB(3) pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2011- 2013 Lampiran 5.27 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Dan Anak Balita Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.28 Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak Umur 12-23 Bulan Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 5.29 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Provinsi Tahun 2010-2013 Lampiran 5.30 Cakupan Imunisasi Anak Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.31 Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Pada Balita 6-59 Bulan Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.32 Persentase Anak Umur 6-59 Bulan yang Menerima kapsul Vitamin A selama Enam Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 xxix
  • 31. Lampiran 5.33 Cakupan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi 0-6 Bulan Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.34 Cakupan Balita Ditimbang Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.35 Kasus Gizi Buruk Pada Balita Ditemukan Dan Mendapat Perawatan Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.36 Persentase Kabupaten/Kota Dengan Minimal 2 Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.37 Persentase Kabupaten/Kota Dengan Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.38 Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pembinaan Kesehatan Anak Di Panti Anak Terlantar Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.39 Cakupan Sekolah Dasar (SD) Yang Melaksanakan Penjaringan Siswa SD/MI Kelas 1 menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.40 Puskesmas Membina Lapas/Rutan Anak Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 5.41 Puskesmas Membina Kesehatan Anak Penyandang Cacat Melalui Program UKS di Sekolah Luar Biasa Sampai Dengan Tahun 2013 Lampiran 5.42 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Umur (BB/U) Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 5.43 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 5.44 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB) Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 5.45 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur Dan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (TB/U Dan BB/TB) Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 5.46 Prevalensi Status Gizi Penduduk Dewasa (>18 Tahun) Berdasarkan Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT) Dan Provinsi, Riskesdas 2013 BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN Lampiran 6.1 Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.2 Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.3 Hasil Cakupan Penemuan Kasus Penyakit TB Paru Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.4 Prevalensi TB Paru Berdasarkan Diagnosis dan Gejala TB Paru Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 6.5 Cakupan TB Paru BTA Positif Sembuh, Pengobatan Lengkap dan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Menurut Provinsi Tahun 2013 xxx
  • 32. Lampiran 6.6 Jumlah Kasus Baru Aids dan Kasus Kumulatif Aids Menurut Provinsi sampai dengan Desember 2013Lampiran 6.7 Jumlah Kasus Baru Infeksi HIV Menurut Provinsi Tahun 2011 - 2013 Lampiran 6.8 Jumlah Dan Persentase Kasus Aids pada Pengguna Napza Suntikan (IDU) Menurut Provinsi Sampai Dengan Desember 2013 Lampiran 6.9 Jumlah Layanan dan Kunjungan Konseling Dan Tes HIV Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.10 Jumlah Kasus Pneumonia Pada Balita Menurut Provinsi Dan Kelompok Umur Tahun 2013 Lampiran 6.11 Case Fatality Rate Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2013 Lampiran 6.12 Period Prevalence ISPA, Pneumonia, Pneumonia Balita, dan Prevalensi Pneumonia Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 6.13 Insiden Diare dan Diare Balita serta Period Prevalence Diare Menurut Provinsi, Riskesdas Tahun 2013 Lampiran 6.14 Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare Menurut Provinsi Tahun 2011 - 2013 Lampiran 6.15 Penemuan Kasus Diare Ditangani Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.16 Jumlah Kasus Baru Kusta dan Case Detection Rate (CDR) Per 100.000 Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2013 Lampiran 6.17 Proporsi Kecacatan Kusta Tingkat 2 dan Kasus Kusta pada Anak 0-14 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.18 Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum dan Faktor Risiko Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.19 Jumlah Kasus, Meninggal, dan Incidence Rate (IR) Campak Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.20 Jumlah Kasus Campak dan Kasus Campak yang Divaksinasi Menurut Kelompok Umur dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.21 Frekuensi KLB Dan Jumlah Kasus pada KLB Campak Lampiran 6.22 KLB Campak Berdasarkan Konfirmasi Laboratorium Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.23 Jumlah Kasus Difteri Menurut Kelompok Umur Dan Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.24 Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun dan Persentase Spesimen Adekuat Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.25 Jumlah Kasus dan Angka Kesakitan Malaria Per 1.000 Penduduk Berisiko Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.26 Insiden dan Prevalensi Malaria Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 6.27 Annual Parasite Insidence (API) Malaria Menurut Provinsi Tahun 2010-2013 Lampiran 6.28 Proporsi Penderita Malaria yang Diobati Dengan Pengobatan Sesuai Program dan Penderita Malaria yang Mengobati Sendiri Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 xxxi
  • 33. Lampiran 6.29 Jumlah Penderita, Incidence Rate Per 100.000 Penduduk, Kasus Meninggal, dan Case Fatality Rate (%)Demam Berdarah Dengue Lampiran 6.38 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Sumber Air Menurut Provinsi Tahun 2013 (DBD/DHF) Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.30 Jumlah Kabupaten/Kota Yang Terjangkit Demam Berdarah Dengue Menurut Provinsi Tahun 2011 - 2013 Lampiran 6.31 Situasi Rabies Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2013 Lampiran 6.32 Jumlah Penderita Filariasis Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009-2013 Lampiran 6.33 Jumlah Kasus, Meninggal, dan Case Fatality Rate (CFR) Leptospirosis Menurut Provinsi Tahun 2011 – 2013; Situasi Antraks Pada Manusia Menurut Provinsi Tahun 2011 – 2013 Lampiran 6.34 Prevalensi Penyakit asma, PPOK, dan Kanker Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.35 Prevalensi Diabetes, Hipertiroid, dan Hipertensi pada Umur ≥ 18 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.36 Prevalensi Penyakit Jantung Koroner, Gagal Jantung, dan Stroke Pada Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.37 Prevalensi Penyakit Gagal ginjal Kronis, Batu Ginjal, dan Sendi pada Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.38 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Pengolahan Air Minum Sebelum Diminum Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.39 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Kualitas Fisik Air Minum Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.40 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Pengolahan Air Minum Sebelum Diminum Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 6.41 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Cara Pengolahan Air Minum Sebelum Diminum Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 6.42 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Berdasarkan Kriteria JMP WHO - Unicef 2006 Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.43 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Menurut Provinsi Tahun 2013 Lampiran 6.44 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Tempat Buang Air Besar Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 6.45 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 6.46 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Berdasarkan Kriteria Jmp Who - Unicef 2006 Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 6.47 Jumlah Lokasi Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2013 Lampiran 6.48 Pencapaian Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Tahun 2013 xxxii
  • 34. Lampiran 6.49 Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Lokasi Rumah Menurut Provinsi, Riskesdas 2013 Lampiran 6.50 Jumlah Kabupaten/Kota Penyelenggara Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Indonesia Tahun 2013 Lampiran 6.51 Peraturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2013 *** xxxiii
  • 35. DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................................................................................................. iv Kata Sambutan .................................................................................................................................................................. v Daftar Singkatan ............................................................................................................................................................... vi Daftar Gambar ................................................................................................................................................................... xvi Daftar Tabel ........................................................................................................................................................................ xxiv Daftar Lampiran ............................................................................................................................................................... xxv Daftar Isi ............................................................................................................................................................................... xxxiv BAB 1 DEMOGRAFI ....................................................................................................................................................... 3 A. KEADAAN PENDUDUK ................................................................................................................................. 3 B. KEADAAN EKONOMI ..................................................................................................................................... 9 C. KEADAAN PENDIDIKAN .............................................................................................................................. 16 D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ...................................................................................................... 21 BAB 2 SARANA KESEHATAN.................................................................................................................................... 27 A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ....................................................................................................... 27 1. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) ............................................................................................................................................... 30 2. Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) ......................... 32 3. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Kerja ...................................................................... 32 4. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Olahraga .............................................................. 33 5. Puskesmas dengan Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) .......... 34 6. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer ........................ 34 B. RUMAH SAKIT.................................................................................................................................................... 34 1. Jumlah dan Jenis Rumah Sakit .................................................................................................. 35 2. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) ............ 39 C. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN ......................................................................... 39 1. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan................ 39 2. Ketersediaan Obat dan Vaksin .................................................................................................. 41 3. Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ................................... 42 D. UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT ............................................................ 42 E. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN POLTEKKES.................................................. 45 1. Jumlah Poltekkes ............................................................................................................................. 45 2. Peserta Didik ...................................................................................................................................... 46 3. Lulusan .................................................................................................................................................. 47 BAB 3 TENAGA KESEHATAN .................................................................................................................................. 51 A. JUMLAH DAN RASIO TENAGA KESEHATAN ...................................................................................... 51 1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas............................................................................................. 54 2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit ......................................................................................... 56 B. TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) ........................ 56 C. TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PENUGASAN KHUSUS ............................................ 58 D. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN ........................................................................................................ 59 xxxiv
  • 36. BAB 4 PEMBIAYAAN KESEHATAN ....................................................................................................................... 63 A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN ......................................................................................... 63 B. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) BIDANG KESEHATAN ... 64 C. JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT ................................................................................................. 65 D. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN .............................................................................................. 67 BAB 5 KESEHATAN KELUARGA ............................................................................................................................ 71 A. KESEHATAN IBU .............................................................................................................................................. 71 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil .............................................................................................. 72 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin ......................................................................................... 75 3. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas ................................................................................................ 79 4. Pelayanan/Penanganan Komplikasi Kebidanan ............................................................. 80 5. Pelayanan Kontrasepsi ................................................................................................................. 83 B. KESEHATAN ANAK.......................................................................................................................................... 87 1. Berat Badan Lahir Bayi ................................................................................................................. 87 2. Penanganan Komplikasi Neonatal .......................................................................................... 88 3. Pelayanan Kesehatan Neonatal ................................................................................................ 89 4. Pelayanan Kesehatan Pada Bayi .............................................................................................. 92 5. Proses Bayi Mulai Mendapat ASI ............................................................................................. 93 6. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif .......................................................................................... 95 7. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6 – 59 Bulan ............................ 97 8. Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu (D/S) .......................................................... 100 9. Imunisasi ............................................................................................................................................. 102 a. Imunisasi Dasar pada Bayi ............................................................................................ 102 b. Universal Child Immunization ...................................................................................... 105 10. Pelayanan Kesehatan Anak Balita........................................................................................... 107 11. Pelayanan Kesehatan Pada Siswa SD dan Setingkat ..................................................... 108 12. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) ................................................................... 110 13. Pelayanan Kesehatan pada Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA)..................... 113 14. Pelayanan Kesehatan Anak Terlantar dan Anak Jalanan di Panti .......................... 116 15. Pelayanan Kesehatan Anak Dengan Disabilitas (ADD) ................................................ 116 16. Pelayanan Kesehatan Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) ................................. 118 C. STATUS GIZI ........................................................................................................................................................ 118 1. Status Gizi Balita .............................................................................................................................. 118 2. Status Gizi Penduduk Dewasa ................................................................................................... 122 BAB 6 PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN .......................................... 127 A. PENGENDALIAN PENYAKIT ....................................................................................................................... 127 1. PenyakitMenular.............................................................................................................................. 127 a. Tuberkulosis Paru .............................................................................................................. 127 b. HIV & AIDS.............................................................................................................................. 133 c. Pneumonia.............................................................................................................................. 139 d. Kusta .......................................................................................................................................... 140 e. Diare .......................................................................................................................................... 143 f. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) ............................... 144 g. Demam Berdarah Dengue (DBD) ............................................................................... 148 h. Chikungunya.......................................................................................................................... 151 i. Filariasis .................................................................................................................................. 152 xxxv
  • 37. j. Malaria ...................................................................................................................................... 153 k. Rabies ........................................................................................................................................ 155 l. Leptospirosis ......................................................................................................................... 156 m. Antraks ..................................................................................................................................... 158 n. Flu Burung .............................................................................................................................. 158 2. PENYAKIT TIDAK MENULAR .................................................................................................... 159 a. Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah .................................................................. 161 b. Penyakit Kanker .................................................................................................................. 164 c. Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik ......................................... 166 d. Penyakit Kronis dan Degeneratif ............................................................................... 167 B. KESEHATAN LINGKUNGAN ........................................................................................................................ 173 1. Air Minum ............................................................................................................................................ 173 2. SanitasiLayak ..................................................................................................................................... 178 3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ....................................................................................... 181 4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ............................................................................................ 181 5. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat ........................................................................... 182 xxxvi
  • 38.
  • 39.
  • 40. Demografi 3 DEMOGRAFI Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, Benua Asia dan Australia, di antara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Secara astronomis Indonesia terletak antara 6o Lintang Utara sampai 11o Lintang Selatan dan 95o sampai 141o Bujur Timur yang meliputi rangkaian pulau antara Sabang sampai Merauke. Data yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebesar 13.466, luas daratan sebesar 1.922.570 km2 dan luas perairan sebesar 3.257.483 km2. Tahun 2013, secara administratif wilayah Indonesia terbagi atas 33 provinsi, 497 kabupaten/kota (399 kabupaten dan 98 kota), 6.994 kecamatan, 8.309 kelurahan dan 72.944 desa. Kondisi ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri. Pembagian wilayah Indonesia secara administratif menurut provinsi pada tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 1.1. A. KEADAAN PENDUDUK Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan dengan bimbingan dari Badan Pusat Statistik menghitung estimasi penduduk dengan metode geometrik. Metode ini menggunakan prinsip bahwa parameter dasar demografi yaitu parameter fertilitas, mortalitas, dan migrasi per tahun tumbuh konstan. Metode ini lebih mudah dilakukan dengan mengkaji pertumbuhan penduduk di dua atau lebih titik waktu yang berbeda. GAMBAR 1.1 JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2010 - 2013 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010, Hasil Sensus Penduduk Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi Hasil estimasi jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 248.422.956 jiwa, yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki sebesar 125.058.484 jiwa dan jumlah penduduk perempuan
  • 41. 123.364.472 jiwa. Jumlah penduduk di Indonesia meningkat dengan relatif cepat. Diperlukan kebijakan untuk mengatur atau membatasi jumlah kelahiran agar kelahiran dapat dikendalikan dan kesejahteraan penduduk makin meningkat. Rasio jenis kelamin pada tahun 2013 sebesar 101. Angka ini berarti bahwa terdapat 101 laki-laki diantara 100 perempuan. Rincian jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.3. 4 Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 GAMBAR 1.2 JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2013 Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi Pada Gambar 1.2, berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 45.472.830, Jawa Timur sebesar 38.268.825 dan Jawa Tengah sebesar 32.684.579. Sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Provinsi Papua Barat dengan jumlah penduduk sebesar 846.711, Gorontalo sebesar 1.110.294 dan Maluku Utara sebesar 1.114.917. Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Berdasarkan estimasi jumlah penduduk yang telah dilakukan, dapat disusun sebuah piramida penduduk tahun 2013. Dasar piramida menunjukkan jumlah penduduk, badan piramida bagian kiri menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan badan piramida bagian kanan menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi.
  • 42. Demografi 5 GAMBAR 1.3 PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013 Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi Pada Gambar 1.3 ditunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesia termasuk struktur penduduk muda. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah penduduk usia muda yang masih tinggi. Badan piramida besar, ini menunjukkan banyaknya penduduk usia produktif terutama pada kelompok umur 25-29 tahun dan 30-34 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah golongan penduduk usia tua juga cukup besar, terutama perempuan. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, terutama perempuan. Kondisi ini menuntut kebijakan terhadap penduduk usia tua. Bertambahnya jumlah penduduk tua dapat dimaknai sebagai meningkatnya tingkat kesejahteraan, meningkatnya kondisi kesehatan tetapi juga dapat dimaknai sebagai beban karena kelompok usia tua ini sudah tidak produktif lagi. Rincian jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Indonesia tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 1.2. Konsentrasi penduduk disuatu wilayah dapat di pelajari dengan menggunakan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan rata-rata penduduk di Indonesia berdasarkan hasil estimasi sebesar 130 penduduk per km2. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk. Kepadatan penduduk menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.4.
  • 43. 6 Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 GAMBAR 1.4 PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2013 Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi Pada Gambar 1.4, kepadatan penduduk di Indonesia belum merata. Kepadatan penduduk tertinggi tertinggi terdapat di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Pulau Papua dan Kalimantan. Kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 15.063 penduduk per km2, Jawa Barat sebesar 1.285 penduduk per km2, dan Banten sebesar 1.193 penduduk per km2. Kepadatan penduduk terendah di Indonesia terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 9 penduduk per km2, Papua sebesar 10 penduduk per km2 dan Kalimantan Tengah sebesar 15 penduduk per km2. Untuk pemerataan penduduk di Indonesia dapat digunakan cara, antara lain : transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya baik dilakukan atas bantuan pemerintah maupun keinginan diri sendiri; pemerataan lapangan kerja dengan mengembangkan industri, terutama untuk provinsi yang berada di luar Pulau Jawa; pengendalian jumlah penduduk dengan menurunkan jumlah kelahiran melalui program keluarga berencana atau penundaan umur nikah pertama. Indikator penting terkait distribusi penduduk menurut umur yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk adalah Angka Beban Tanggungan atau Dependency Ratio. Angka Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk umur produktif (umur 15–64 tahun). Secara kasar perbandingan angka beban tanggungan menunjukkan dinamika beban tanggungan umur produktif terhadap umur nonproduktif. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
  • 44. Demografi 7 TABEL 1.1 JUMLAH PENDUDUK DAN ANGKA BEBAN TANGGUNGAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK USIA PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF DI INDONESIA TAHUN 2013 No Usia Laki-laki Perempuan Laki-laki dan Perempuan 1 0 – 14 Tahun 36.890.004 34.818.903 71.708.907 2 15 – 64 Tahun 82.545.369 81.615.459 164.160.828 3 65 Tahun ke atas 5.623.111 6.930.110 12.553.221 Jumlah 125.058.484 123.364.472 248.422.956 Angka Beban Tanggungan 51,5 51,2 51,3 Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi Pada Tabel 1.1, Angka Beban Tanggungan penduduk Indonesia pada tahun 2013 sebesar 51,3. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Indonesia yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung 51,3 orang yang belum/sudah tidak produktif lagi. Apabila dibandingkan antar jenis kelamin, maka Angka Beban Tanggungan laki-laki sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun 2013, angka beban tanggungan laki-laki sebesar 51,5, yang berarti bahwa 100 orang penduduk laki-laki yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, akan menanggung beban 51,5 penduduk laki-laki yang belum/sudah tidak produktif lagi. Penduduk sebagai determinan pembangunan harus mendapat perhatian yang serius. Program pembangunan, termasuk pembangunan dibidang kesehatan, harus didasarkan pada dinamika kependudukan. Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian derajat kesehatan yang optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, namun sektor terkait lainnya seperti sektor penididikan, sektor ekonomi, sektor sosial dan pemerintahan juga memiliki peranan yang cukup besar. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan ketersediaan data mengenai penduduk sebagai sasaran program pembangunan kesehatan.
  • 45. 8 Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 TABEL 1.2 PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2013 No Sasaran Program Kelompok Umur/Formula Jenis Kelamin Jumlah Laki-Laki Perempuan 1 Bayi 0 Tahun 2.360.851 2.235.686 4.596.537 2 Batita 0 – 2 Tahun 7.206.110 6.813.909 14.020.019 3 Anak Balita 1 – 4 Tahun 9.826.945 9.277.194 19.104.139 4 Balita 0 – 4 Tahun 12.187.810 11.512.866 23.700.676 5 Pra Sekolah 5 – 6 Tahun 4.910.185 4.627.189 9.537.374 6 Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat 7 Tahun 2.504.571 2.359.109 4.863.680 7 Anak Usia SD/Setingkat 7 – 12 Tahun 14.963.805 14.099.541 29.063.346 8 Penduduk Usia Muda < 15 Tahun 36.890.004 34.818.903 71.708.907 9 Penduduk Usia Produktif 15 – 64 Tahun 82.545.369 81.615.459 164.160.828 10 Penduduk Pra Usia Lanjut 45 – 59 Tahun 18.083.505 17.511.166 35.594.671 11 Penduduk Usia Lanjut ≥ 60 Tahun 8.666.060 10.195.760 18.861.820 12 Penduduk Usia Lanjut Risiko Tinggi ≥ 70 Tahun 3.280.197 4.341.648 7.621.845 13 Wanita Usia Subur 15 – 49 Tahun - 68.133.634 68.133.634 14 Wanita Usia Subur Imunisasi 15 – 39 Tahun - 52.239.003 52.239.003 15 Ibu Hamil 1,1 X lahir hidup - 5.212.568 5.212.568 16 Ibu Bersalin 1,05 X lahir hidup - 4.975.633 4.975.633 17 Ibu Nifas 1,05 X lahir hidup - 4.975.633 4.975.633 18 Lahir Hidup - 2.433.864 2.304.828 4.738.692 Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013, Hasil Estimasi Data penduduk sasaran program sangat diperlukan bagi pengelola program terutama untuk menyusun perencanaan (tahunan, lima tahunan) serta evaluasi hasil pencapaian upaya kesehatan yang telah dilaksanakan. Dalam perencanaan biasanya diperlukan untuk menghitung sasaran, menyusun rencana kegiatan serta kebutuhan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan.
  • 46. Demografi 9 B. KEADAAN EKONOMI Kondisi perekonomian merupakan salah satu aspek yang diukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Berdasarkan data dari BPS, Besaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 9.084,0 triliun, naik sebesar Rp 151,4 triliun dibandingkan tahun 2012. Atas dasar harga konstan (tahun 2000) Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2013 mencapai Rp 2.770,3 triliun, naik Rp 151,4 triliun dibandingkan tahun 2012 (Rp 2.618,9 triliun). Produk Domestik Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam kurun waktu 2009–2013, Produk Domestik Bruto per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, tahun 2009 sebesar Rp 23,9 juta, tahun 2010 sebesar Rp 27,0 juta, tahun 2011 sebesar Rp 30,7 juta, tahun 2012 sebesar Rp 33,5 juta, dan tahun 2013 sebesar Rp 36,5 juta. GAMBAR 1.5 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 (%) Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 Gambar 1.5, data BPS menunjukkan bahwa Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2013 meningkat sebesar 5,78% terhadap tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2013 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2012 dan 2011. Hal ini disebabkan terjadinya krisis pada perekonomian global, sehingga mempengaruhi pendapatan dari sektor ekspor dan kunjungan wisatawan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2009-2013 belum stabil, yang antara lain dipengaruhi oleh kondisi politik dan iklim investasi yang ada. Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi ekonomi.
  • 47. 10 Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 GAMBAR 1.6 PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA/BULAN INDONESIA TAHUN 2013 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 Pada Gambar 1.6, berdasarkan hasi Susenas Modul Konsumsi Triwulan I tahun 2013, persentase pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan lebih rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan. Kondisi ini mencerminkan ciri dari suatu negara berkembang. Pengeluaran untuk non makanan sebesar 49,34% dan pengeluaran untuk makanan sebesar 50,66%. Pengeluaran makanan terbesar untuk makanan jadi, padi-padian dan tembakau/sirih. Pengeluaran non makanan terbesar untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, barang dan jasa serta barang-barang tahan lama. Biaya kesehatan per kapita sebulan hanya sebesar 3,44% dari total pengeluaran per kapita sebulan. Nilai ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan terhadap pengeluaran untuk tembakau dan sirih sebesar 6,24%. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kesempatan kerja di Indonesia. Penduduk dilihat dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja, namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang masuk usia kerja yang dapat menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka.
  • 48. Demografi 11 TABEL 1.3 PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA, PENDUDUK YANG BEKERJA DAN PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2011– 2013 Keadaan 2011 Februari 2011 Agustus 2012 Februari 2012 Agustus 2013 Februari 2013 Agustus Jumlah Angkatan Kerja 119.399.375 117.370.485 120.417.046 118.053.110 121.191.712 118.192.778 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 69,96 68,34 69,66 67,88 69,21 66,90 Jumlah penduduk yang bekerja 111.281.744 109.670.399 112.802.805 110.808.154 114.021.189 110.804.041 Pengangguran terbuka 8.117.631 7.700.086 7.614.241 7.244.956 7.170.523 7.388.737 Tingkat pengangguran terbuka (%) 6,80 6,56 6,32 6,14 5,92 6,25 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 Pada Tabel 1.3 dapat diketahui keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada Tahun 2013. Kondisi Agustus 2013 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka dibandingkan dengan kondisi Februari 2013. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 118,2 juta orang, lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja Februari 2013 sebanyak 121,2 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 110,8 juta orang, lebih sedikit jika dibandingkan keadaan pada Februari 2013. Berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja pada bulan Agustus 2013 menurun jika dibandingkan dengan periode bulan Februari 2013 maupun bulan Agustus 2012. Berdasarkan publikasi data BPS, pada bulan Agustus 2013 terjadi kenaikan angka pengangguran. Jumlah pengangguran pada Agustus 2013 mencapai 7,4 juta orang, meningkat dari kondisi Agustus 2012. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kondisi Agustus 2013 sebesar 6,25% meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2012 dan Februari 2013. Proporsi pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna untuk acuan pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru di masa mendatang.. Pembahasan yang cukup menarik tentang pengangguran adalah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Persentase pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka di sini didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga
  • 49. 12 Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 GAMBAR 1.7 PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN DI INDONESIA KONDISI AGUSTUS 2013 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 Pada Gambar 1.7, dapat ditunjukkan bahwa pengangguran tertinggi ada pada penduduk yang pendidikan pada tingkat SLTA sebesar 43,11%. Pengangguran tertinggi kedua ada pada penduduk dengan tingkat pendidikan SLTP sebesar 22,76%. Tingkat pengangguran tertinggi ketiga adalah penduduk dengan tingkat pendidikan SD sebesar 18,12%. Tingkat pengangguran pada tingkat pendidikan diploma/universitas sebesar 8,50%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 masih terdapat pengangguran yang berpendidikan relatif tinggi (SLTA ke atas). Pengukuran kemiskinan dari BPS menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak‐hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non makanan yang diukur dari pengeluaran. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun untuk non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai garis pembatas untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis pembatas tersebut yang sering disebut dengan garis kemiskinan.Kategori penduduk miskin adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan.
  • 50. Demografi 13 GAMBAR 1.8 GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2009 – 2013 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 Gambar 1.8 menunjukkan peningkatan garis kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 292.951,00 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp 259.520,00 per kapita per bulan. Perhitungan garis kemiskinan dilakukan 2 kali pengukuran penduduk miskin, yaitu bulan Maret dan September. Pengukuran dibedakan atas wilayah desa, kota serta desa dan kota. Pada perhitungan kondisi September 2013, kategori penduduk miskin di desa adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 275.779,00 dan penduduk miskin di kota adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 308.826,00. Rincian lengkap mengenai garis kemiskinan per tahun desa dan kota dapat dilihat pada Lampiran 1.11. Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga delapan s.d. sepuluh persen pada akhir tahun 2014. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin berjumlah 28,55 jiwa, turun jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang berjumlah 28,59 jiwa. Secara persentase, penduduk miskin tahun 2013 sebesar 11,47%. Persentase ini masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan target yang telah dicanangkan pada tahun 2014, yaitu sebesar delapan s.d. sepuluh persen. Secara persentase kemiskinan semakin turun jika dibandingkan per tahun, tetapi jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar. Secara lengkap jumlah dan persentase penduduk miskin terdapat pada Lampiran 1.11.