Ringkasan singkat dokumen tersebut adalah: 1. Sejarah Bank Syariah dimulai dari diskusi pada 1980-an dan prakarsa MUI mendirikan Bank Muamalat pada 1991 2. Dewan Syariah Nasional dibentuk MUI untuk menangani masalah lembaga keuangan syariah dan mengeluarkan fatwa 3. Dewan Pengawas Syariah mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di lembaga keuangan syariah

1. Sejarah Bank Syariah,
Peran dan Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN),
dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Perbankan Syariah 1
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

2. Sekilas Kelahiran Bank Syariah
di Indonesia
• Kajian dan diskusi tentang Ekonomi dan Keuangan Islam
mulai mewacana pada dasa warsa 1980-an. Dawam Rahardjo,
A. M. Saefuddin dan Amin Aziz adalah beberapa nama yang
terlibat dalam kajian tersebut.
• Beberapa nama lembaga keuangan mikro seperti Baitut
Tamwil – Salman ITB dan Koperasi Ridho Gusti sempat
mencuat sebagai kritalisasi gagasan keuangaan Islam di era
tersebut.
• Namun lembaga keuangan di atas tidak berumur panjang
karena tidak didukung oleh sdm yang memadai dan lebih
tampak sebagai uji coba ( trial and error).
Perbankan Syariah 2
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

3. Prakarsa MUI dalam mendirikan
Bank Syariah di Indonesia
• Pada tanggal 18 -20 Agustus 1990 Majelis Ulama Indonesia
(MUI) menyelenggarakan Lokakarya tentang Bunga Bank dan
Perbankan di Cisarua, Bogor.
• Hasil lokakarya tersebut dibahas secara lebih mendalam dalam
Munas MUI ke IV yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya di
Jakarta tanggal 22- 25 Agustus 1990.
• Munas tersebut mengamanatkan dibentuknya Kelompok Kerja
untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.
• Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut, maka
lahirlah Bank Muamalat Indonesia yang akte pendiriannya
ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada waktu
itu MUI memiliki saham 25%.
Perbankan Syariah 3
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

4. Keunikan Proses pendirian
Bank Syariah di Indonesia
• Secara historis, keinginan untuk mendirikan bank Syairah mula-mula
berasal dari umat Islam, baik dari pakar dan kaum intelektualnya maupun
ulamanya yang tergabung dalam MUI.
• Dari fase pengembangan wacana hingga berakhir dengan pendirian secara
konkret, arus pendukung utama adalah MUI dan keum intelektual Muslim.
Pada fase tersebut, tidak terlihat peran dan dorongan dari pihak pemerintah baik
dari Bank Indonesia maupun Departemen Keuangan sebagai institusi resmi.
• Ketika BMI telah resmi berdiri pada tahun 1991 dan beroperasi hingga
tahun 1998, BI belum memiliki unit kerja yang secara khusus mengatur
dan mengawasi operasional perbankan Islam tersebut.
• BMI berdiri dan beroperasi berdasarkan konsep bank bagi hasil, bukan
bank Syariah
Perbankan Syariah 4
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

5. Keunikan Proses pendirian
Bank Syariah di Indonesia
• Dengan proses kelahiran seperti itu, dapatlah disimpulkan bahwa pendirian
perbankan syariah berasal dari bawah ke atas (down to top) dan bukan dari
atas ke bawah ( Top Down) seperti yang terjadi di negara Malaysia dan di
negara-negara Islam yang lain.
• Karena itulah, maka MUI memiliki hubungan yang sangat erat dengan
perkembangan lembaga keuangan Syariah pada periode-periode
selanjutnya.
• Dengan begitu MUI ingin selalu mengawal perjalanan lembaga keuangan
Syariah di tanah air agar senantiasa istiqomah dalam kepatuhan terhadap
Syariah.
Perbankan Syariah 5
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

6. Proses pendirian
Bank Syariah di Malaysia
• Pada tanggal 7 April 1983 diloloskan di Parlemen Malaysia Islamic
Banking Act yang memberi landasan hukum beroperasinya sebuah Bank
Islam di negeri tersebut..
• Pada tanggal 1 Juli 1983 berdirilah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)
sebagai bank Islam pertama di Malaysia.
• Pada tahun 1984 diloloskan pula Takaful Act yang menjadi basis landasan
legal berdirinya asuransi Islam di Malaysia.
• Pada tahun 1985 Takaful, sebuah asuransi Islam, beroperasi di Malaysia
untuk pertama kalinya.
Perbankan Syariah 6
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

7. Pengertian
1. Lembaga Keuangan Syariah adalah setiap lembaga
yang kegiatan usahanya di bidang keuangan, yang
didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti
perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya.
2. Produk keuangan Syariah adalah produk keuangan
yang mengikuti syariah Islam.
3. Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk
oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang
berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah.
Perbankan Syariah 7
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

8. Pengertian
• Badan Pelaksanan Harian Dewan Syariah Nasional
(BPH-DSN) adalah badan yang sehari-hari
melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional.
• Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang
ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas
mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah
Nasional di lembaga keuangan syariah, yang
penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah
Nasional.
Perbankan Syariah 8
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

9. Perbedaan Utama lembaga keuangan Syariah dengan
lembaga keuangan konvensional
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Keuangan
Konvensional
1. Didasarkan pada syariah 1. Tidak didasarkan pada
atau hukum Islam syariah atau hukum Islam.
2. Bebas dari riba, maisir, 2. Mengandung hal-hal yang
gharar, dharar, syub-hat, dilarang syariah seperti
maksiat, risywah dan riba, gharar, maisir,
zalim. maksiyat dan lain-lain.
3. Memiliki Dewan 3. Tidak memiliki Dewan
Pengawas Syariah. Pengawas Syariah.
Perbankan Syariah 9
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

10. Kedudukan, status dan anggota DSN
1. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari
Majelis Ulama Indonesia.
2. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait,
seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan
lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk
lembaga keuangan syariah.
3. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para
ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang
terkait dengan muamalah syariah.
4. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan
diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.
Perbankan Syariah 10
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

11. Tugas dan Wewenang
1. Dewan Syariah Nasional bertugas :
a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai
syariah dalam kegiatan perekonomian pada
umumnya dan keuangan pada khususnya.
b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan
keuangan.
c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa
keuangan syariah.
d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah
dikeluarkan.
Perbankan Syariah 11
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

12. 2. Dewan Syariah Nasional Berwenang :
• Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan
Pengawas Syariah di masing-masing lembaga
keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan
hukum pihak terkait.
• Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi
ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang, seperti Departemen Keuangan
dan Bank Indonesia.
• Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut
rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai
Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga
keuangan syariah.
Perbankan Syariah 12
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

13. 3. Dewan Syariah Nasional Berwenang :
a. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu
masalah yang diperlukan dalam pembahasan
ekonomi syariah, termasuk otoritas
moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri.
b. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan
syariah untuk menghentikan penyimpangan dari
fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah
Nasional
c. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang
untuk mengambil tindakan-tindakan apabila
peringatan tidak diindahkan.
Perbankan Syariah 13
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

14. Mekanisme Kerja
Dewan Pengawas Syariah (DPS)
1. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan
secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang
berada di bawah pengawasannya.
2. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan
usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah
kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan
kepada Dewan Syariah Nasional.
Perbankan Syariah 14
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

15. Mekanisme Kerja
Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3. Dewan Pengawas Syariah melaporkan
perkembangan produk dan operasional lembaga
keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan
Syariah Nasional sekurang-kyrangnya dua kali dan
satu tahun anggaran.
4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan
permasalahan-permasalahan yang memerlukan
pembahasan Dewan Syariah Nasional.
Perbankan Syariah 15
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

16. Tugas dan Fungsi
Dewan Pengawas Syariah (DPS)
1. Tugas utama DPS adalah mengawasi
kegiatan usaha lembaga keuangan syariah
agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip
syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
Perbankan Syariah 16
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

17. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah
(DPS)
2. Fungsi utama DPS adalah :
a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada
direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan
kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait
dengan aspek syariah.
b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah
dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan
saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga
keuangan syariah yang memerlukan kajian dan
fatwa dari DSN.
Perbankan Syariah 17
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

18. Bagaimana fatwa dikeluarkan?
• DSN mengeluarkan fatwa mengenai suatu produk,
jasa, dan ketentuan setelah mendapatkan suatu
permohonan fatwa dari otoritas moneter atau LKS.
• BPH-DSN melakukan pengkajian secara mendalam
mengenai persoalan yang diminta fatwanya dengan
melakukan rapat intensif dan workshop.
• BPH-DSN merumuskan draft fatwa untuk dibahas
lebih lanjut dalam rapat pleno DSN.
• Jika dalam rapat pleno DSN telah menyetujui draft
fatwa, maka draft fatwa tersebut telah sah menjadi
fatwa.
Perbankan Syariah 18
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

19. Proses keluarnya fatwa
Memita fatwa
Otoritas Keuangan/
LKS (1)
DSN
Pendalaman masalah
(2) dan perumusan fatwa
dilakukan oleh BPH
Fatwa Pleno menyetujui draft fatwa BPH-DSN
(4) (3) BPH melakukan workshop dan
Rapat pleno DSN pengkajian secara intensif dan
melibatkan jasa para pakar di
bidang terkait
Perbankan Syariah 19
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

20. Hubungan antara DSN dan Otoritas Keuangan
Mengeluarkan fatwa
Dewan Syariah Nasional Otoritas Keuangan
(DSN) Meminta fatwa (BI dan DepKeu)
a. Ketentuan operasional
kegiatan usaha
b. Dasar kesyariahan suatu
Lembaga Keuangan Syariah produk dan jasa
LKS
Produk dan jasa
Lembaga Keuangan Syariah
Perbankan Syariah 20
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

21. MUI, DSN dan DPS
Majelis Ulama Dewan Syariah Nasional
Indonesia
Dewan Pengawas Syariah
Perbankan Syariah 21
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

22. Jazakumullah Khoiron
Perbankan Syariah 22
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma