Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
Lapas
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply
Published

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. PENGELOLAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 1. Kerjasama Antar Daerah Setelah berlakunya UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan yang fundamental berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuntut terciptanya sistem pengelolaan kerjasama antar daerah yang lebih baik untuk mewujudkan otonomi daerah secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. a. Kebijakan dan Kegiatan Dalam rangka mencapai hal tersebut diatas maka kebijakan umum pembangunan bidang pemerintahan antara lain meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah lain melalui kegiatan : 1) Fasilitasi Lembaga Kerjasama Sapta Mitra Pantura (SAMPAN) melalui Kesepakatan Bersama Walikota Tegal, Walikota Pekalongan, Bupati Brebes, Bupati Tegal, Bupati Pemalang, Bupati Pekalongan dan Bupati Batang dalam rangka pembentukan Regional Managemen dan Regional Marketing tanggal 13 Januari 2003 serta Peraturan Bersama Walikota Tegal, Walikota Pekalongan, Bupati Brebes, Bupati Tegal, Bupati Pemalang, Bupati Pekalongan dan Bupati Batang Nomor : 188.4/001/2005, Nomor : 130/01475, Nomor : 007/VI/2005, Nomor : 1 Tahun 2005, Nomor : 7 Tahun 2005, Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Regional Managemen Antar Pemerintah Kota Tegal, Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Brebes, Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Batang. 2) Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pemanfaatan sumber air minum di Rogoselo Kabupaten Pekalongan. 3) Keikutsertaan Kepala Daerah dan Instansi terkait pada pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), 3) aitu pada acara Musyawarah Komisariat Wilayah III APEKSI di Kota Yogyakarta maupun Rakernas APEKSI di Kota Pekanbaru Riau. b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 1) Memberi konstribusi bagi operasional lembaga yang merupakan lembaga kerjasama antar Kabupaten/Kota di Bakorlin III Provinsi Jawa Tengah. 2) Melaksanakan kesepakatan dalam pemanfaatan sumber air minum di Rogoselo Kabupaten Pekalongan. 3) Menyepakati rumusan kebijakan kepentingan Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. 2. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah, karena berbagai keterbatasan yang dimiliki Daerah otonom serta untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan kerjasama daerah dengan pihak ketiga Tahun 2010 adalah melaksanakan kerjasama di berbagai bidang antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan lembaga pemerintah maupun swasta.
  • 2. Kegiatan dan hasil yang dicapai pada penyelenggaraan kerjasama daerah dengan pihak ketiga Tahun 2010 sebagai berikut : 1) Kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Program Advis Kebijakan untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PAKLIM GTZ) Nomor : Paklim-Smg/VI.2010/CA/001 tanggal 14 Mei 2010. PAKLIM GTZ sendiri merupakan lembaga dari negara Jerman yang bergerak di peningkatan kerjasama teknologi meminimalkan dan mengurangi laju pemanasan global yang semakin tidak terkendali. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca secara nasional sebesar 26 persen secara sukarela dan 41 persen dengan dukungan mitra internasional hingga tahun 2020. Nota kesepahaman tersebut berisikan kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak dalam hal penanganan perubahan iklim di Kota Pekalongan. Secara bersama-sama kedua belah pihak tersebut akan bekerja sama untuk menyusun Strategi Kota yang terpadu / Rencana Aksi Daerah dalam perubahan iklim yang mencakup strategi menyeluruh tentang adaptasi dan mitigasi serta integrasinya dalam perencanaan pembangunan kota. 2) Kerjasama dengan STMIK WIDYA PRATAMA Pekalongan dalam rangka Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 3) Kerjasama dengan PT. GRAFICINDO MEGAH UTAMA dalam rangka Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 145 BabV Tugas Umum Pemerintahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010 4) MOU dengan PT. Jakarta Realty dalam Fasilitasi “Gelar Dagang” 60 pelaku usaha batik Pekalongan di Pusat Batik Nusantara – Thamrincity – Jakarta, guna mendorong dan mengupayakan pemasaran secara regional, nasional dan internasional terhadap produk unggulan Kota Pekalongan. 5) Perjanjiankerjasama antara Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan dengan Yayasan Danamon Peduli Jakarta dalam mewujudkan dan mengupayakan kondisi pasar tradisional sebagai pasar yang SEJAHTERA (Sehat, Bersih dan Terpelihara) dengan peningkatan bangunan dan kawasan pasar serta pedagang kaki lima. 6) Kontrak WC / Kamar mandi objek wisata Pasir Kencana 7) Pengelolaan MCK Pasar Se Kota Pekalongan. Hasil yang dicapai adalah Penandatanganan perjanjian kerjasama (kontrak) Nomor 050/SP/13/XII/2006 Tanggal 20 Desember 2006. 8) Bimbingan teknis komputer bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Hasil yang dicapai penandatanganan perjanjian kerjasama dengan STIMIK WIDYA PRATAMA Pekalongan. 9) Pengelolaan Objek Wisata Pasir Kencana dan Slamaran Kota Pekalongan. Hasil yang dicapai adalah telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pentas Hiburan Syawalan. 3. Kerjasama Daerah Dengan Daerah Tingkat Atas Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Tingkat atas dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah, karena berbagai keterbatasan yang dimiliki Daerah otonom serta untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan program/ kegiatan kerjasama antar daerah dengan Departemen/ lembaga/ Instansi terkait di tingkat Pusat dan Daerah.
  • 3. Beberapa Pelaksanaan program kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah atau Lembaga Pemerintah Tingkat Atas selama tahun 2010 antara lain adalah : 1) Pelaksanaan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dengan kegiatan pembangunan MCK plus dengan pemanfaatan kotoran manusia sebagai bio gas melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Hasil yang dicapai adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) No. NK-a/343, No.050/1691, No.93/RP-SAN/VII/07 antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan DPU dan Bremen Overseas Research And Development Association (BORDA) Tentang Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). 2) Penandatanganan Kesepakatan Bersama ( MOU ) antara Mendiknas, Gubernur Jateng dan Bupati/Walikota Se Jawa Tengah dalam rangka Rehabilitasi ruang kelas gedung SD/MI, SMP/Mts dan pembangunan ruang baru gedung SMP/Mts Negeri/Swasta serta penuntasan buta aksara di Provinsi Jawa Tengah. 3) Bantuan kepada Lembaga Rintisan PAUD dalam meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas SDM serta penyelenggaraan KF ( keaksaraan Fungsional ). Hasil yang dicapai adalah ditandatanganinya perjanjian MOU dengan Dinas P & K Provinsi Jawa Tengah. 4) Penandatanganan MOU dengan Dinas P & K Provinsi Jateng dalam rangka bantuan kepada Lembaga PKBM/LPK dalam menyelenggarakan program kerja bagi masyarakat kurang mampu. 5) Penandatanganan MOU dengan Dinas P & K Provinsi Jawa Tengah dalam hal tersedianya layanan KF yang dikelola oleh Organisasi ( PKK, Muslimat NU, Aisyiyah ) dalam membantu Pemerintah menuntaskan buta aksara. 6) Pelaksanaan kesepakatan bersama dengan BPPT dalam bidang Pengembangan E Goverment di Kota Pekalongan. 7) Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dalam bantuan modal untuk peningkatan pendapatan keluarga. 8) Pemberian stimulan untuk Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Hasil yang dicapai adalah ditandatanganinya perjanjian kerjasama kerjasama dengan Menpera. 9) Kerjasama tentang Aplikasi Sistem Keuangan Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui penandatanganan perjanjian kerjasama MoU No. 415.4 / 01245, No. 1510/PW/11/06. 4. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan kerjasama antara lain : 1) Kecenderungan cara pandang/pemahaman yang berbeda antar daerah dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 147 BabV Tugas Umum Pemerintahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010 2) Adanya kebijakan nasional yang memerlukan kesepahaman antar Pemerintah Daerah dalam mensikapi dan menindaklanjutinya. Terbatasnya perangkat peraturan yang mengatur kerjasama antar daerah.
  • 4. 3) Kurangnya pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah akan pentingnya kerjasama antar daerah, daerah dengan swasta maupun daerah dengan luar negeri. 4) Penyusunan dan peningkatan pemahaman kepada dinas/instansi Aparatur Pemerintah Kota Pekalongan tentang tatacara kerjasama dengan instansi dan lembaga dalam dan luar negeri. 5) Mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri dalam berbagai bidang untuk mendukung dan memdorong pembangunan daerah. 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kerjasama daerah. 7) Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan kerjasama antar daerah. 8) Kurangnya lancarnya informasi Program-program sektoral dari Pemerintah Tingkat Atas menyebabkan kurangnya akses kegiatan sektoral di Daerah. 9) Adanya orientasi dan manajemen yang cenderung berbeda antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta atau lembaga sosial masyarakat. Beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada antara lain : 1) Diperlukan peningkatan koordinasi dan komitmen bersama antar daerah berbatasan dalam pemanfaatan dan pengembangan/potensi daerah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. 2) Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi antar Pemerintah Daerah. 3) Penyusunan dan peningkatan pemahaman kepada dinas/instansi Aparatur Pemerintah Kota Pekalongan tentang tatacara kerjasama dengan instansi dan lembaga dalam dan luar negeri. 4) Mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri dalam berbagai bidang untuk mendukung dan mendorong pembangunan daerah. 5) Pembangunan data base tentang potensi, kemauan dan kemampuan daerah. 6) Menciptakan jejaring kerja dengan dinas/instansi terkait dan mitra kerja untuk menciptakan kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan. 7) Menciptakan koordinasi dan jalur komunikasi yang baik dengan Provinsi Jawa Tengah, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen lainnya maupun instansi terkait lain di tingkat Pusat dan Daerah. 8) Diperlukan adanya pemahaman yang sama dalam pembangunan partisipatif. 9) Diperlukan adanya peningkatan koordinasi dan jalur komunikasi yang baik melalui instansi Lembaga atau Departemen terkait B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 1. Kebijakan dan Kegiatan
  • 5. Koordinasi dengan Instansi Vertikal merupakan proses komunikasi dan interaksi antar penyelenggara pemerintahan bidang-bidang tertentu. Oleh karena itu proses koordinasi secara kedinasan baik, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan perlu dilakukan secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan. Penyelenggaraan koordinasi dengan Instansi vertikal di daerah dilaksanakan dalam bentuk : a. Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) b. Koordinasi dengan Pimpinan Instansi Vertikal di daerah 2. Realisasi Pelaksanaan a. Penyelenggaraan rapat dan koordinasi MUSPIDA Kota Pekalongan dilaksanakan dalam rangka penyamaan kebijakan penting menyangkut penciptaan situasi dan kondisi daerah yang kondusif maupun memecahkan permasalahan yang cukup krusial/penting menyangkut persoalan Ideologis, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi dan Hankam. b. Penyelenggaraan koordinasi dengan Pimpinan Instansi Vertikal, dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi/Dinas Triwulanan bersama-sama dengan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan dengan Pimpinan. Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan dan program penyelenggaraan tugas pemerintahan di Kota Pekalongan. Disamping dalam bentuk rapat dinas, koordinasi dengan Instansi Vertikal juga dilaksanakan dalam bentuk rapat pelaksanaan teknis antara SKPD Kota Pekalongan dengan Instansi Vertikal terkait. Bentuk koordinasi dimaksud antara lain Kegiatan Pengadaan Tanah antara Bagian Pemerintahan Setda dengan Kantor Pertanahan / BPN Kota Pekalongan, Kegiatan Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji oleh Bagian Kesra Setda dengan Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan, Kegiatan Penyusunan Buku Pekalongan dalam Angka antara 149 BabV Tugas Umum Pemerintahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010 Bappeda dengan Badan Pusat Statistik Kegiatan Validasi Data Miskin antara BPS Kota Pekalongan dengan BPMPKB dan KP dan sebagainya. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah secara prinsip tidak ada yang menonjol, biasanya bersifat teknis pelaksanaan. Solusi yang dilakukan adalah dengan lebih meningkatkan pendekatan dan koordinasi secara lebih intensif, sehingga dapat membentuk jalinan koordinasi yang selaras dan serasi antara SKPD dengan instansi vertikal terkait. C. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 1. Kebijakan dan Kegiatan Dalam otonomi daerah, pengelolaan Batas Daerah menjadi hal yang sangat penting karena menyangkut batas geografis dan pendayagunaan potensi daerah. sehubungan dengan hal tersebut kebijakan yang dirumuskan dalam Pembinaan Batas Wilayah adalah peningkatan koordinasi kerjasama pemeliharaan batas daerah dan peningkatan koordinasi rencana Pelacakan, Penegasan dan Penetapan Batas Daerah, dengan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah.
  • 6. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 dilaksanakan oleh Ditjen PUM Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan PT Exsa Internasional dari Jakarta sebagai Pelaksana Teknis. Kegiatan diawali dengan perumusan kesepakatan antar dua daerah dalam hal peta dan yang dijadikan referensi. Selanjutnya oleh pihak PT Exsa Internasional selaku Pelaksana Teknis melaksanakan pelacakan, penentuan titik koordinat kesepakatan batas antar daerah bersama Tim PBD Kota Pekalongan dan Tim Kabupaten Pekalongan pada 11 Kelurahan perbatasan dengan pemasanagan/pematokan 30 titik. Setelah selesai oleh PT Exsa Internasional melaksanakan pemasangan 30 pilar batas daerah sesuai dengan hasil pelacakan tersebut. Kemudian secara administrasi dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Proses selanjutnya dibuat Peta Batas Daerah yang dokumennya diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang muncul dalam proses kerjasama antar Pemerintah Daerah, ketika Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan menganggarkan untuk penetapan batas daerah, muncul pos kegiatan penetapan batas daerah yang dianggarkan oleh Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUM) dipihak ketigakan kepada PT Exsa Internasional Jakarta dan untuk Kota Pekalongan masih menganggarkan untuk operasional Tim PDB Kota Pekalongan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diambil langkah solusi berupa konsultasi dan koordinasi penganggaran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Ditjen PUM Departemen Dalam Negeri. D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kota Pekalongan tahun 2010 diantaranya adalah bencana banjir, kebakaran, Rob, Puting Beliung, dan angin ribut. 2. Status Bencana Kejadian bencana tersebut diatas merupakan bencana yang berskala kecil/ringan/lokal, baik kerusakan maupun korban manusia. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran yang dipergunakan untuk penanganan bencana alam di Kota Pekalongan yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan Tahun 2010 sebesar Rp 100.000.000,00 anggaran tersebut disalurkan melalui Dinsosnakertrans Kota Pekalongan. 4. Antisipasi Bencana a. Pra Bencana (sebelum terjadi bencana) ? Memberikan informasi secara dini perubahan cuaca, iklim atau situasi tertentu yang patut akan mengakibatkan bencana.
  • 7. ? Menyiapkan masyarakat untuk mengambil langkah– langkah pencegahan secara umum maupun spesifik seperti penanaman pohon dan menghindari penebangan hutan secara liar. ? Menginventarisasi potensi serta kemampuan aparat dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. ? Menginventarisasi sekaligus menyiapkan bahan – bahan penanggulangan bencana seperti penyiapan bantuan bahan pangan, sandang, obat–obatan, bahan banjiran, alat berat dan lain–lain. ? Menyiapkan Posko Siaga 24 (Posko Rajawali) ? Memerintahkan kepada para Camat, Satlak dan Satkorlak PBA untuk mengambil langkah–langkah secara dini menyiapkan penanganan bila terjadi bencana b. Saat Terjadi Bencana ? Melakukan evakuasi korban bencana (Penyelamatan jiwa dan dukungan moral) ? Memberikan obat untuk korban bencana seperti tempat penampungan bahan makan, sandang, obat– obatan dsb. ? Melakukan perbaikan darurat atas infrastruktur yang mengalami kerusakan dan dapat mengganggu aktifitas penduduk sehari–hari misalnya pembuatan jembatan darurat. c. Paska Bencana ? Melakukan inventarisasi kerusakan dan taksiran biaya kerugian dan biaya rehabilitasi dengan memilah–milah aspek kewenangan, kemampuan daerah dan situasi lain yang bersifat khusus. ? Melakukan rehabilitasi sarana prasarana termasuk infrastruktur secara permanen 5. Potensi Bencana Potensi bencana yang terjadi di Kota Pekalongan meliputi : a. Bencana alam yang terdiri dari bencana banjir, angin puting beliung, kebakaran dan rob naiknya air laut ke permukaan. b. Bencana yang terjadi karena ulah manusia terdiri dari Kecelakaan, Pencemaran Industri, Kebakaran. E. PENYELENGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM a. Bidang Ideologi ampai pada dasa warsa era reformasi masih dimungkinkan adanya kelompok masyarakat yang mencoba untuk mengaburkan atau merubah Idelogi Pancasila dengan paham ideologi lain, seperti kelompok fundamentalis, komunis dan sebagainya. Gerakan dan aksi yang dilakukan antara lain berupaya masuk dan melakukan provokasi konseptis paham ideologis kedalam elemen masyarakat, bahkan sampai pada tindakan teror. Secara terselubung mereka berupaya mempengaruhi pada komunitas masyarakat miskin dan pengangguran bahkan tidak menutup kemugkinan kepada elit politik. Dalam Bidang Ideologi ada beberapa kegiatan yang nampak maupun terselubung antara lain :
  • 8. 1) Masih terdapatnya kegiatan Radikal Kanan dengan melakukan aksi unjuk rasa, dengan maksud untuk melakukan konsolidasi baik kekuatan fisik maupun politis. 2) Penyebaran ideologi oleh kelompok Radikal Kiri yang dalam kegiatannya melakukan penyusupan ke berbagai elemen masyarakat melalui provokasi untuk melakukan aksi-aksi unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah. b. Bidang Politik Situasi dan kondisi perpolitikan Kota Pekalongan menjelang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 yang lalu, sempat menghangat namun setelah selsai penyelenggaraan pesta demokrasi langsung dimaksud, kondisi kota Pekalongan kembali berangsur stabil dan terkendali. c. Bidang Ekonomi Kesenjangan sosial sebagai dampak krisis ekonomi sejak tahun 1997, meskipun sudah ada perbaikan dan peningkatan dibeberapa sektor tetapi kondisi ini tetap saja menjadi ancaman dalam berbagai aktivitas perekonomian masyarakat, karena belum sepenuhnya ketersediaan kebutuhan pokok dan minimnya jangkauan daya beli masyarakat, dibeberapa sektor masih terjadi kelangkaan ketersediaan kebutuhan pangan dan sandang serta sulit dan mahalnya sarana produksi. Kesenjangan perekonomian masyarakat desa dan kota yang didominasi pada sektor keterbatasan lapangan kerja didaerah, mengakibatkan masalah urbanisasi warga masyarakat desa ke kota, karena wilayah perkotaan dinilai lebih menjanjikan untuk memenuhi peningkatan taraf / kebutuhan hidup keluarga. d. Bidang Sosial Budaya Permasalahan sosial budaya Kota Pekalongan, sebenarnya cenderung pada masalah kesejahteraan pekerja, kesenjangan sosial, pelayanan publik dan penegakan hukum. Sementara itu, kondisi kerukunan hidup umat beragama masih sering ditemui adanya sengketa pendirian tempat ibadah yang harus seijin oleh penduduk setempat / kelompok agamis mayoritas. Guna menjaga kondusifitas daerah Kota Pekalongan agar tetap aman dan terkendali, Aparat keamanan bersama dinas instansi terkait dan masyarakat telah berupaya melakukan antisipasi secara maksimal guna mengeliminir situasi Ipoleksosbuhankam tidak berkembang menjadi kerawanan walaupun ada beberapa kejadian menonjol yang terjadi, namun tidak berkembang menjadi kerawanan yang lebih luas lagi. 2. Satuan Kerja Yang Menangani Satuan Kerja yang menangani masalah ketentraman dan ketertiban umum di Kota pekalongan. a. Fasilitasi pengamanan lingkungan b. Pelaksanaan pengamanan hari-hari besar nasional maupun keagamaan c. Mengadakan monitoring daerah-daerah rawan konflik/bencana d. Mengadakan koordinasi dengan intelejen dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data situasi daerah ( KOMINDA) e. Mengadakan penertiban penegakan peraturan daerah
  • 9. f. Mengadakan sosialisasi melalui berbagai media baik itu tatap muka, cetak maupun elektronik 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan sangat terkait dan terpadu dalam pelaksanaannya, terutama saling mendukung dengan masyarakat.