Dokumen tersebut membahas alternatif pendanaan untuk sektor pengembangan penyehatan lingkungan permukiman. Secara garis besar dibahas mengenai target, permasalahan, dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan prasarana dan sarana air limbah, persampahan, dan drainase di tingkat kabupaten/kota dengan mengoptimalkan sumber daya dan pendanaan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta.

1. Alternatif Pendanaan Untuk Sektor
Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman
Oleh:
Direktur Bina Program,
Ditjen Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Cipta Karya

2. Outline
Latar Belakang
Target dan Sasaran
Permasalahan
RPIJM
Kebijakan Bidang PPLP
Fakta dan Tantangan
Potensi Pendanaan Lain

3. Latar Belakang
• Pengelolaan Lingkungan dalam sektor Pengembangan
PLP (Air Limbah, Persampahan dan Drainase) masih
kurang memadai
• Hal tersebut dikarenakan alokasi dana APBD untuk
pembangunan sarana masih belum mencukupi
• Kementerian PU Melalui Ditjen CK mendorong kab./kota
selaku penanggungjawab Pembangunan sistem
pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Drainase di
daerah melalui Program dan kebijakan Pemerintah pusat
melalui dana APBN, PHLN dll.

4. Target & Sasaran Pembangunan
Peningkatan Capaian Cakupan
1 Pelayanan Prasarana dan
Sarana Bidang Cipta Karya
2 Target Renstra Ditjen Cipta
Karya dan Target Capaian 2014
3 Capaian dan
Target MDGs 2015

5. Permasalahan Bidang PLP
1. Capaian Cakupan Pelayanan (2009)
Baru 51,19 penduduk yang memiliki akses kepada Sanitasi yang aman (69,5%
Rumah Tangga di perkotaan dan 33,9% Rumah Tangga di perdesaan)
Rumah Tangga 51,1% 62,4%
Bersanitasi 2009 2015
Rp. 62T
Rp. 14T
Rp. 28T
Rp. 20T

6. Permasalahan
2. Terbatasnya Investasi Untuk Sektor PLP
Masih terdapatnya “gap” antara kebutuhan Pendanaan penyediaan
infrastruktur dengan ketersediaan dana APBN. Kebutuhan dana sampai
2014 sebesar Rp. 62 T, sedangkan ketersediaan dana yang tersedia Rp. 14 T.
Penggunaan dana APBN sangat selektif untuk pembangunan dan
pengembangan sanitasi sesuai pembagian kewenangan.
3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sarana yang
terbangun
Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran APBD untuk operasional
dan Pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.

7. Pemantapan Perencanaan
Program Investasi Kab/Kota
Untuk mencapai target target
tersebut, Pemerintah Pusat mendampingi
daerah untuk menyusun rencana kerja daerah
untuk meningkatkan pelayanan bidang
keciptakaryaan melalui penyusunan Dokumen
Rencana Program Investasi Jangka Menengah
(RPIJM).

8. Perlunya Rencana Program Investasi Jangka
Menengah (RPIJM)
 Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pembangunan di Daerah
 Upaya mewujudkan hasil pembangunan yang lebih optimal melalui
perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu
 Sebagai dokumen kelayakan & kerjasama program dan anggaran
pembangunan Bid PU/CK di Daerah antara Pemerintah
Pusat, Propinsi, dan Kab/kota
 Mendorong pembangunan INFRASTRUKTUR BID pu/ck dI daerah
dalam rangka memacu pertumbuhan kota/kab dan pemerataan
pembangunan
 Mendukung pencapaian sasaran pembangunan lima tahun Bidang
PU/Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Renstra Cipta Karya
tahun 2010-2014 dan seterusnya maupun MDG 2015. 8

9. Kedudukan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya
 Rencana Progam Investasi Jangka Menengah berbeda dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) karena
merupakan penjabaran lebih lanjut dan pengisian dari RPJMD. RPJMD
akan diterjemahkan secara teknis dan finansial dalam bentuk program
investasi jangka menengah.
 RPIJM disusun melalui proses partisipatif yang mengakomodasi
kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan strategi dan arah
pembangunan kabupaten/kota yang sejalan dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta
memperhatikan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.
9

10. Prinsip RPIJM
1. Mengedepankan pencapaian Output Tepat Sasaran, melalui
pelaksanaan kegiatan yang efektif dengan pemanfaatan
sumber daya (termasuk pendanaan) secara efisien;
2. Berorientasi pada Pencapaian Outcome, yaitu berfungsinya
output secara tepat waktu sesuai dengan rencana serta
bermanfaat secara luas dan menerus (sustain);
3. Memperkuat Sinergi Antar-Stakeholders dalam rangka
pemanfaatan sumber daya Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Swasta, Masyarakat, dan yang bersumber dari luar
negeri;
4. Dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
yang Mengedepankan Pendekatan Program, bukan
pendekatan keproyekan.

11. SPPIP sebagai Payung Hukum RPIJM
VISI DAN MISI
KOTA/KABUPATEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
MENENGAH DAERAH (RPJM) (SPK) (RTRW) KOTA/KABUPATEN
STRATEGI STRATEGI
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
BIDANG EKONOMI BIDANG LAINNYA
PENDEKATAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
SINKRONISASI
PERMUKIMAN DAN SINKRONISASI NORMATIF
SINKRONISASI
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DAN TEKNIS-
(SPPIP) SINKRONISASI
SINKRONISASI
AKADEMIS
•Sinkronisasi
STRATEGI SEKTORAL semua
STRATEGI SISTEM STRATEGI SISTEM PENGELOLAAN STRATEGI SEKTORAL Untuk peruntukan produk yang
SANITASI KOTA (S-SK) PERSAMPAHAN (S-SPP) LAINNYA permukiman sudah ada
•Kajian SPPIP
dan RPKP:
RENCANA INDUK SISTEM (RIS)
RENCANA PEMBANGUNAN DAN analisa
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
RIS SANITASI KOTA RIS PENGELOLAAN RIS SEKTORAL PERMUKIMAN DI DAERAH (RP4D) dampak
(RIS-SK) PERSAMPAHAN (RIS-SPP) LAINNYA
strategis, ana
Untuk lisa
pengembangan
bidang
Diakumulasikan korelasi, dan
keciptakaryaan RENCANA PEMBANGUNAN INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
Untuk dialokasikan di kawasan identifikasi
Program Sanitasi
permukiman prioritas kawasan
Program Persampahan
Program Pengelolaan Air Minum
prioritas,
PENDEKATAN FASILITATIF DAN PARTISIPATIF
dll •Strategi
(melalui FGD, KonsultasiPublik, Diskusi) RENCANA PENGEMBANGAN Pengembaga
KAWASAN PERMUKIMAN
PRIORITAS (RPKP)
n, & Program
Direkap untuk input dalam RPIJM

12. Kebijakan Pembangunan
Sektor PLP

13. Pendekatan Penyelenggaraan PLP (1)
PENGATURAN
 Penyiapan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan
pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan
permukiman melalui APBN.
 Peningkatan kapasitas manajemen serta fasilitasi kerjasama
pemda, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pengembangan prasarana dan sarana melalui APBN.
PEMBINAAN
 Pembinaan teknis dan bantuan teknis untuk penyelenggaraan
pembangunan PS penyehatan lingkungan permukiman melalui
APBN.
PENGAWASAN
 Pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kinerja
penyelenggaraan pengembangan PLP melalui APBN.

14. Pendekatan Penyelenggaraan PLP (2)
PEMBANGUNAN
 Cost Recovery :
 Pembangunan TPA berbasis CDM (Clean Development Mechanism)
melalui swasta.
 Sarana pengangkutan sampah melalui swasta
 Transfer station sampah melalui swasta

15. Pendekatan Penyelenggaraan PLP (3)
PEMBANGUNAN
 Non Cost Recovery
 Melalui Stimulan:
 Fasilitasi pengembangan PS air limbah terpusat (sewerage) skala kota untuk
kota metropolitan dan besar melalui APBN + APBD.
 Fasilitasi pengembangan PS air limbah skala kawasan (onsite) untuk kota
sedang dan kecil melalui APBN + APBD.
 Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan TPA regional dan peningkatan TPA
open dumping menjadi sanitary/controlled landfill melalui APBN dan APBD.
 Fasilitasi peningkatan pengelolaan sampah melalui APBN, APBD.
 Fasiilitasi penyelenggaraan pembangunan drainase primer melalui
APBN, APBD.
 Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) + Hibah :
 Untuk pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan skala
komunal seperti Sanimas, pembangunan prasarana & sarana sampah terpadu
3R serta drainase mandiri (Onsite Stormwater Detention) difasilitasi melalui
DAK + Hibah.

16. Kebijakan Program Air Limbah (Permen PU 16/PRT/M/2008)
Kebijakan 1 : Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem
on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk
perbaikan kesehatan masyarakat
Kebijakan 2 : Peningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam
penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah
permukiman
Kebijakan 3 : Pengembangan perangkat peraturan perundangan
penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan 4 : Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil
pengelolaan air limbah permukiman.
Kebijakan 5 : Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan
pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman

17. Kebijakan Pembiayaan Program Air Limbah
Pipa Utama/ IPAL
SR Pipa Lateral Main Trunk
Pipa Pengumpul/
Pipa Servis
Pembiayaan air limbah skala kota (offsite):
- Sistem utama (IPAL, pipa induk (trunk sewer)  dapat dibiayai melalui APBN/PLN &
Hibah
- Sistem sekunder/tersier (pipa lateral, SR)  APBD Provinsi dan/atau APBD Kab/Kota
Pembiayaan air limbah skala komunal (offsite):
- Sistem utama (IPAL)  dapat dibiayai melalui APBN/PLN dan Hibah
- Perpipaan, lahan  APBD Kab/kota, swasta
Pembiayaan air limbah setempat (onsite):
- SANIMAS MCK++, tangkiseptik komunal

18. Kebijakan Program Persampahan (Permen PU 21/PRT/M/2006)
Kebijakan 1 : Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai
dari sumbernya
Kebijakan 2 : Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia
usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan
Kebijakan 3 : Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem
pengelolaan
Kebijakan 4 : Pengembangan kelembagaan, peraturan dan
perundangan
Kebijakan 5 : Pengembangan alternatif sumber pembiayaan

19. Kebijakan Pembiayaan Program Persampahan
• Pembangunan Sel TPA Sanitary Landfill
(geomembran), landfil gas, pengolahan leachate dan
alat berat  dapat dibiayai melalui APBN
• Lahan dan PS penunjang pengelolaan TPA seperti
drainase keliling, kantor pengelola, jembatan
timbang, dll  dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau
Kab./Kota
• PS Pengangkutan  dibiayai melalui APBD Provinsi
dan/atau Kab./kota, swasta

20. Kebijakan Pembiayaan Program Persampahan
APBD, Swasta
Sumber sampah
APBN
Sumber sampah
Sumber sampah
TPA
• Pembangunan Sel TPA Sanitary Landfill (geomembran), landfil gas, pengolahan
leachate dan alat berat  dapat dibiayai melalui APBN
• Lahan dan PS penunjang pengelolaan TPA seperti drainase keliling, kantor
pengelola, jembatan timbang, dll  dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./Kota
• PS Pengangkutan  dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./kota, swasta

21. Kebijakan dan Strategi Penanganan Drainase (Draft Permen PU)
Kebijakan 1 : Pemantapan keterpaduan penanganan pengendalian
banjir dan sektor/sub sektor terkait lainnya
berdasarkan keseimbangan tata air
Kebijakan 2 : Mengoptimalkan sistem drainase yang ada
Kebijakan 3 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan
Kebijakan 4 : Mendorong & memfasilitasi pemerintah Kabupaten/
kota dalam pengembangan sistem Drainase yang
efektif, efisien dan berkelanjutan
Kebijakan 5 : Pengembangan Alternatif sumber pembiayaan

22. Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Penanganan Drainase
(Draft Permen PU)
• Sistem drainase primer dan sistem polder  dapat dibiayai
melalui APBN
• Sistem drainase sekunder/tersier  dibiayai melalui APBD
Provinsi/Kab./Kota
Keterangan :
Pada dasarnya penanganan drainase perkotaan sudah merupakan urusan
Pemerintah Daerah

23. Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Penanganan Drainase
(Draft Permen PU)
Saluran sekunder
Saluran sekunder
Laut
APBD
APBN
• Sistem drainase primer dan sistem polder  dapat dibiayai melalui
APBN
• Sistem drainase sekunder/tersier  dibiayai melalui APBD
Provinsi/Kab./Kota

24. Sistem Drainase Perkotaan
Flood Control
Sistem Drainase (Makro dan Mikro)
(Di bawah pembinaan Ditjen
SDA, Kem PU)
Urban Boundary
Sistem Drainase Lokal dibawah
pembinaan Dit. Bangkim, Ditjen CK
24

25. Tantangan
Alternatif Pembiayaan untuk Sektor Sanitasi
PROGRAM
APBD Kab/Kota APBN
Seperti: seperti:
1. Pembangunan Prasarana 1. Pembangunan IPAL
Air Limbah komunal terpusat
2. Pembangunan sarana 2. Pembangunan TPA
pendukung yang dibangun Regional
melalui dana APBN
Perlu digali sumber pendanaan yang potensial selain APBN
dan APBD seperti pinjaman dan hibah Luar negeri, KPS, dan
CSR

26. Skema Pembiayaan
Pengembangan Sektor Air Limbah
Perpipaan Air Limbah
(Skala Kota)
Perkotaan
APBD, APBN, LOAN,
Sistem Air Limbah
GRANT, IEG, DAK
Pekerjaan Fisik Komunal
Perdesaan SANIMAS
Facilitator/Consultant
TA
Pekerjaan
Non-Fisik
Capacity Building

27. Skema Pembiayaan
Pengembangan Sektor Persampahan
target 1. Pengurangan Dampak Emisi Gas
Persampahan 2. Efisiensi Energi
3. Kesehatan
Pengumpulan dan APBD/IEG/PPP
Pengangkutan
Perkotaan
3R APBD/IEG/Masyarakat + APBN
Pengolahan di TPA Lender+ APBN/IEG/PPP
Perdesaan
Sanitasi Berbasis
Masyarakat Lender + APBN/APBD/DAK

28. Sumber Pendanaan
Pembangunan 1. PP No. 10/2011
(Non-APBN) dan Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar
Negeri dan Penerimaan Hibah
Dasar Hukumnya
2. PP No. 38/2007
Pinjaman Pembagian urusan Pemerintah
Luar antara Pemerintah, Pemerintah
1. Perpres No. 67/2005 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Negeri
Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur
2. Perpres No. 13/2010
Perubahan atas Perpres No. 67/2005
Sumber Dana Hibah
KPS Luar
Non-APBN Negeri
1. PMK No. 168 & 169/PMK.07/2008
Hibah Daerah & Tata Cara
Penyaluran Hibah Kepada Daerah
2. Permen PU No. 18/PRT/M/2006
Perbankan Petunjuk Teknis Pengendalian
Perpres No. 29/2009
Dalam pengendalian Pinjaman dan/atau
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga
Hibah Luar Negeri Bidang Cipta
oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Negeri Karya
Percepatan Penyediaan Air MInum

29. Sumber Pendanaan Melalui Kerjasama
Luar Negeri
Saat ini telah banyak Donor dan Lender Luar Negeri yang
akan diberikan bantuan untuk pembangunan Kepada
Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Pusat.
Salah satunya adalah bantuan dari Pemerintah Australia.
Salah satu bentuk bantuan Pemerintah Australia tersebut
adalah melalui program Infrastructure Enhancement Grants
(IEG)

30. Program Infrastructure Enhancement
Grants (IEG)
- Program IEG tahap II ini merupakan hibah dari Pemerintah Australia
dengan besaran hibah AUD 40 juta, yang akan dilaksanakan tahun
2012-2014.
- Program ini merupakan Penerusan Hibah dari AUSAID kepada
Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan
pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah, Persampahan, dan
Drainase sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Kementerian PU
cq. Ditjen Cipta Karya
- Program IEG Tahap II ini merupakan lanjutan program IEG Tahap
I, dengan jumlah hibah Rp.48 M (AUD 5,6 juta) yang telah diikuti 22
kab./kota.

31. Program Infrastructure Enhancement
Grants (IEG)
- Program IEG ini dimaksudkan sebagai dana tambahan untuk
menduung dana APBD dalam melaksanakan program sektor
Pengembangan PLP masing-masing kota.
- Program IEG akan diberikan kepada kab./kota yang telah
mempunyai komitmen yang tinggi untuk pembangunan sektor
Pengembangan PLP, yang ditunjukkan dengan :
a.Telah memiliki dokumen Perencanaan seperti
masterplan, studi, rencana tata ruang yang berisi rencana
induk prasarana sanitasi
b.Telah mengikuti program PPSP dan telah menyusun RPIJM

32. Daftar Kota Peserta IEG Tahap I
No Provinsi No. Kab./Kota Besaran Dana Hibah APBD Matching fund
(x1000) (x1000)
A NAD 1 Kota Banda Aceh 1,420,000
610,000
2 Kota Medan 4,850,000
1,460,000
B Sumatera Utara
3 Kabupaten Deli
3,410,000
Serdang 1,370,000
4 Kota Solok 875,360
500,000
C Sumatera Barat 5 Kota Bukit tinggi
1,248,000
675,000
D Riau 6 Kota Pekanbaru 1,789,481
1,080,000
E Jambi 7 Kota Jambi 1,420,000
430,000
F Jawa Barat 8 Kota Cimahi
905,088
290,000
G D.I. Yogyakarta 9 Kota Yogyakarta
3,345,000
1,350,000
H Jawa Tengah 10 Kabupaten
1,500,000
Purworejo 450,000
11 Kota Tegal 1,028,000
420,000

33. Daftar Kota Peserta IEG Tahap I
No Provinsi No Kab./Kota Besaran Dana Hibah APBD Matching fund
(x1000) (x1000)
12 Kota Pekalongan 1,170,000
470,000
13 Kota Probolinggo 2,430,000
730,000
14 Kabupaten Jombang
3,400,000
1,020,000
I Jawa Timur 15 Kota Batu 1,730,000
870,000
16 Kabupaten Malang
3,070,000
920,000
17 Kota Blitar 1,770,000
890,000
J Bali 18 Kota Denpasar 3,220,000
1,610,000
K Kalimantan 19 Kota Banjarmasin
2,640,000
Selatan 1,060,000
L Maluku 20 Kota Ambon
2,032,340
1,670,000
M Sulawesi 21 Kota Makasar
500,000
Selatan 200,000
N Papua 22 Kota Jayapura 1,370,000
550,000

34. Terima kasih