Potensi pembiayaan sanitasi   dir bina program
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Potensi pembiayaan sanitasi dir bina program

on

  • 1,882 views

Potensi pembiayaan sanitasi dir bina program

Potensi pembiayaan sanitasi dir bina program

Statistics

Views

Total Views
1,882
Views on SlideShare
1,810
Embed Views
72

Actions

Likes
1
Downloads
118
Comments
2

2 Embeds 72

http://www.nawasis.com 54
http://www.weebly.com 18

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Potensi pembiayaan sanitasi   dir bina program Potensi pembiayaan sanitasi dir bina program Presentation Transcript

  • Alternatif Pendanaan Untuk Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Oleh: Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya
  • OutlineLatar Belakang Target dan Sasaran Permasalahan RPIJM Kebijakan Bidang PPLP Fakta dan TantanganPotensi Pendanaan Lain
  • Latar Belakang• Pengelolaan Lingkungan dalam sektor Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan dan Drainase) masih kurang memadai• Hal tersebut dikarenakan alokasi dana APBD untuk pembangunan sarana masih belum mencukupi• Kementerian PU Melalui Ditjen CK mendorong kab./kota selaku penanggungjawab Pembangunan sistem pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Drainase di daerah melalui Program dan kebijakan Pemerintah pusat melalui dana APBN, PHLN dll.
  • Target & Sasaran Pembangunan Peningkatan Capaian Cakupan 1 Pelayanan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya 2 Target Renstra Ditjen Cipta Karya dan Target Capaian 2014 3 Capaian dan Target MDGs 2015
  • Permasalahan Bidang PLP1. Capaian Cakupan Pelayanan (2009) Baru 51,19 penduduk yang memiliki akses kepada Sanitasi yang aman (69,5% Rumah Tangga di perkotaan dan 33,9% Rumah Tangga di perdesaan)Rumah Tangga 51,1% 62,4%Bersanitasi 2009 2015 Rp. 62T Rp. 14T Rp. 28T Rp. 20T
  • Permasalahan2. Terbatasnya Investasi Untuk Sektor PLP Masih terdapatnya “gap” antara kebutuhan Pendanaan penyediaan infrastruktur dengan ketersediaan dana APBN. Kebutuhan dana sampai 2014 sebesar Rp. 62 T, sedangkan ketersediaan dana yang tersedia Rp. 14 T. Penggunaan dana APBN sangat selektif untuk pembangunan dan pengembangan sanitasi sesuai pembagian kewenangan.3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sarana yang terbangun Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran APBD untuk operasional dan Pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.
  • Pemantapan PerencanaanProgram Investasi Kab/KotaUntuk mencapai target targettersebut, Pemerintah Pusat mendampingidaerah untuk menyusun rencana kerja daerahuntuk meningkatkan pelayanan bidangkeciptakaryaan melalui penyusunan DokumenRencana Program Investasi Jangka Menengah(RPIJM).
  • Perlunya Rencana Program Investasi JangkaMenengah (RPIJM) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan di Daerah Upaya mewujudkan hasil pembangunan yang lebih optimal melalui perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu Sebagai dokumen kelayakan & kerjasama program dan anggaran pembangunan Bid PU/CK di Daerah antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kab/kota Mendorong pembangunan INFRASTRUKTUR BID pu/ck dI daerah dalam rangka memacu pertumbuhan kota/kab dan pemerataan pembangunan Mendukung pencapaian sasaran pembangunan lima tahun Bidang PU/Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Renstra Cipta Karya tahun 2010-2014 dan seterusnya maupun MDG 2015. 8
  • Kedudukan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Rencana Progam Investasi Jangka Menengah berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) karena merupakan penjabaran lebih lanjut dan pengisian dari RPJMD. RPJMD akan diterjemahkan secara teknis dan finansial dalam bentuk program investasi jangka menengah. RPIJM disusun melalui proses partisipatif yang mengakomodasi kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan strategi dan arah pembangunan kabupaten/kota yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperhatikan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. 9
  • Prinsip RPIJM1. Mengedepankan pencapaian Output Tepat Sasaran, melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dengan pemanfaatan sumber daya (termasuk pendanaan) secara efisien;2. Berorientasi pada Pencapaian Outcome, yaitu berfungsinya output secara tepat waktu sesuai dengan rencana serta bermanfaat secara luas dan menerus (sustain);3. Memperkuat Sinergi Antar-Stakeholders dalam rangka pemanfaatan sumber daya Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, dan yang bersumber dari luar negeri;4. Dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang Mengedepankan Pendekatan Program, bukan pendekatan keproyekan.
  • SPPIP sebagai Payung Hukum RPIJM VISI DAN MISI KOTA/KABUPATEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA RENCANA TATA RUANG WILAYAH MENENGAH DAERAH (RPJM) (SPK) (RTRW) KOTA/KABUPATEN STRATEGI STRATEGI PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI BIDANG LAINNYA PENDEKATAN STRATEGI PENGEMBANGAN SINKRONISASI PERMUKIMAN DAN SINKRONISASI NORMATIF SINKRONISASI INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DAN TEKNIS- (SPPIP) SINKRONISASI SINKRONISASI AKADEMIS •Sinkronisasi STRATEGI SEKTORAL semua STRATEGI SISTEM STRATEGI SISTEM PENGELOLAAN STRATEGI SEKTORAL Untuk peruntukan produk yang SANITASI KOTA (S-SK) PERSAMPAHAN (S-SPP) LAINNYA permukiman sudah ada •Kajian SPPIP dan RPKP: RENCANA INDUK SISTEM (RIS) RENCANA PEMBANGUNAN DAN analisa PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN RIS SANITASI KOTA RIS PENGELOLAAN RIS SEKTORAL PERMUKIMAN DI DAERAH (RP4D) dampak (RIS-SK) PERSAMPAHAN (RIS-SPP) LAINNYA strategis, ana Untuk lisapengembangan bidang Diakumulasikan korelasi, dankeciptakaryaan RENCANA PEMBANGUNAN INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) Untuk dialokasikan di kawasan identifikasi Program Sanitasi permukiman prioritas kawasan Program Persampahan Program Pengelolaan Air Minum prioritas, PENDEKATAN FASILITATIF DAN PARTISIPATIF dll •Strategi (melalui FGD, KonsultasiPublik, Diskusi) RENCANA PENGEMBANGAN Pengembaga KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKP) n, & Program Direkap untuk input dalam RPIJM
  • Kebijakan Pembangunan Sektor PLP
  • Pendekatan Penyelenggaraan PLP (1)PENGATURAN Penyiapan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman melalui APBN. Peningkatan kapasitas manajemen serta fasilitasi kerjasama pemda, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana melalui APBN.PEMBINAAN Pembinaan teknis dan bantuan teknis untuk penyelenggaraan pembangunan PS penyehatan lingkungan permukiman melalui APBN.PENGAWASAN Pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pengembangan PLP melalui APBN.
  • Pendekatan Penyelenggaraan PLP (2)PEMBANGUNAN Cost Recovery :  Pembangunan TPA berbasis CDM (Clean Development Mechanism) melalui swasta.  Sarana pengangkutan sampah melalui swasta  Transfer station sampah melalui swasta
  • Pendekatan Penyelenggaraan PLP (3)PEMBANGUNAN Non Cost Recovery  Melalui Stimulan:  Fasilitasi pengembangan PS air limbah terpusat (sewerage) skala kota untuk kota metropolitan dan besar melalui APBN + APBD.  Fasilitasi pengembangan PS air limbah skala kawasan (onsite) untuk kota sedang dan kecil melalui APBN + APBD.  Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan TPA regional dan peningkatan TPA open dumping menjadi sanitary/controlled landfill melalui APBN dan APBD.  Fasilitasi peningkatan pengelolaan sampah melalui APBN, APBD.  Fasiilitasi penyelenggaraan pembangunan drainase primer melalui APBN, APBD.  Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) + Hibah :  Untuk pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan skala komunal seperti Sanimas, pembangunan prasarana & sarana sampah terpadu 3R serta drainase mandiri (Onsite Stormwater Detention) difasilitasi melalui DAK + Hibah.
  • Kebijakan Program Air Limbah (Permen PU 16/PRT/M/2008) Kebijakan 1 : Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat Kebijakan 2 : Peningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman Kebijakan 3 : Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman Kebijakan 4 : Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman. Kebijakan 5 : Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman
  • Kebijakan Pembiayaan Program Air Limbah Pipa Utama/ IPAL SR Pipa Lateral Main Trunk Pipa Pengumpul/ Pipa Servis Pembiayaan air limbah skala kota (offsite): - Sistem utama (IPAL, pipa induk (trunk sewer)  dapat dibiayai melalui APBN/PLN & Hibah - Sistem sekunder/tersier (pipa lateral, SR)  APBD Provinsi dan/atau APBD Kab/Kota Pembiayaan air limbah skala komunal (offsite): - Sistem utama (IPAL)  dapat dibiayai melalui APBN/PLN dan Hibah - Perpipaan, lahan  APBD Kab/kota, swasta Pembiayaan air limbah setempat (onsite): - SANIMAS MCK++, tangkiseptik komunal
  • Kebijakan Program Persampahan (Permen PU 21/PRT/M/2006) Kebijakan 1 : Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya Kebijakan 2 : Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan Kebijakan 3 : Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan Kebijakan 4 : Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan Kebijakan 5 : Pengembangan alternatif sumber pembiayaan
  • Kebijakan Pembiayaan Program Persampahan • Pembangunan Sel TPA Sanitary Landfill (geomembran), landfil gas, pengolahan leachate dan alat berat  dapat dibiayai melalui APBN • Lahan dan PS penunjang pengelolaan TPA seperti drainase keliling, kantor pengelola, jembatan timbang, dll  dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./Kota • PS Pengangkutan  dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./kota, swasta
  • Kebijakan Pembiayaan Program Persampahan APBD, Swasta Sumber sampah APBN Sumber sampah Sumber sampah TPA• Pembangunan Sel TPA Sanitary Landfill (geomembran), landfil gas, pengolahan leachate dan alat berat  dapat dibiayai melalui APBN• Lahan dan PS penunjang pengelolaan TPA seperti drainase keliling, kantor pengelola, jembatan timbang, dll  dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./Kota• PS Pengangkutan  dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./kota, swasta
  • Kebijakan dan Strategi Penanganan Drainase (Draft Permen PU) Kebijakan 1 : Pemantapan keterpaduan penanganan pengendalian banjir dan sektor/sub sektor terkait lainnya berdasarkan keseimbangan tata air Kebijakan 2 : Mengoptimalkan sistem drainase yang ada Kebijakan 3 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan Kebijakan 4 : Mendorong & memfasilitasi pemerintah Kabupaten/ kota dalam pengembangan sistem Drainase yang efektif, efisien dan berkelanjutan Kebijakan 5 : Pengembangan Alternatif sumber pembiayaan
  • Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Penanganan Drainase(Draft Permen PU) • Sistem drainase primer dan sistem polder  dapat dibiayai melalui APBN • Sistem drainase sekunder/tersier  dibiayai melalui APBD Provinsi/Kab./Kota Keterangan : Pada dasarnya penanganan drainase perkotaan sudah merupakan urusan Pemerintah Daerah
  • Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Penanganan Drainase (Draft Permen PU) Saluran sekunder Saluran sekunder Laut APBD APBN• Sistem drainase primer dan sistem polder  dapat dibiayai melalui APBN• Sistem drainase sekunder/tersier  dibiayai melalui APBD Provinsi/Kab./Kota
  • Sistem Drainase PerkotaanFlood Control Sistem Drainase (Makro dan Mikro)(Di bawah pembinaan DitjenSDA, Kem PU)Urban Boundary Sistem Drainase Lokal dibawah pembinaan Dit. Bangkim, Ditjen CK 24
  • TantanganAlternatif Pembiayaan untuk Sektor Sanitasi PROGRAM APBD Kab/Kota APBN Seperti: seperti: 1. Pembangunan Prasarana 1. Pembangunan IPAL Air Limbah komunal terpusat 2. Pembangunan sarana 2. Pembangunan TPA pendukung yang dibangun Regional melalui dana APBNPerlu digali sumber pendanaan yang potensial selain APBNdan APBD seperti pinjaman dan hibah Luar negeri, KPS, danCSR
  • Skema PembiayaanPengembangan Sektor Air Limbah Perpipaan Air Limbah (Skala Kota) Perkotaan APBD, APBN, LOAN, Sistem Air Limbah GRANT, IEG, DAK Pekerjaan Fisik Komunal Perdesaan SANIMAS Facilitator/Consultant TA Pekerjaan Non-Fisik Capacity Building
  • Skema PembiayaanPengembangan Sektor Persampahan target 1. Pengurangan Dampak Emisi Gas Persampahan 2. Efisiensi Energi 3. Kesehatan Pengumpulan dan APBD/IEG/PPP Pengangkutan Perkotaan 3R APBD/IEG/Masyarakat + APBN Pengolahan di TPA Lender+ APBN/IEG/PPP Perdesaan Sanitasi Berbasis Masyarakat Lender + APBN/APBD/DAK
  • Sumber Pendanaan Pembangunan 1. PP No. 10/2011 (Non-APBN) dan Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Dasar Hukumnya 2. PP No. 38/2007 Pinjaman Pembagian urusan Pemerintah Luar antara Pemerintah, Pemerintah1. Perpres No. 67/2005 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Kerjasama Pemerintah dengan Badan Negeri Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur2. Perpres No. 13/2010 Perubahan atas Perpres No. 67/2005 Sumber Dana Hibah KPS Luar Non-APBN Negeri 1. PMK No. 168 & 169/PMK.07/2008 Hibah Daerah & Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah 2. Permen PU No. 18/PRT/M/2006 Perbankan Petunjuk Teknis Pengendalian Perpres No. 29/2009 Dalam pengendalian Pinjaman dan/atau Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Hibah Luar Negeri Bidang Cipta oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Negeri Karya Percepatan Penyediaan Air MInum
  • Sumber Pendanaan Melalui KerjasamaLuar NegeriSaat ini telah banyak Donor dan Lender Luar Negeri yangakan diberikan bantuan untuk pembangunan KepadaPemerintah Daerah melalui Pemerintah Pusat.Salah satunya adalah bantuan dari Pemerintah Australia.Salah satu bentuk bantuan Pemerintah Australia tersebutadalah melalui program Infrastructure Enhancement Grants(IEG)
  • Program Infrastructure EnhancementGrants (IEG)- Program IEG tahap II ini merupakan hibah dari Pemerintah Australia dengan besaran hibah AUD 40 juta, yang akan dilaksanakan tahun 2012-2014.- Program ini merupakan Penerusan Hibah dari AUSAID kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah, Persampahan, dan Drainase sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Kementerian PU cq. Ditjen Cipta Karya- Program IEG Tahap II ini merupakan lanjutan program IEG Tahap I, dengan jumlah hibah Rp.48 M (AUD 5,6 juta) yang telah diikuti 22 kab./kota.
  • Program Infrastructure EnhancementGrants (IEG) - Program IEG ini dimaksudkan sebagai dana tambahan untuk menduung dana APBD dalam melaksanakan program sektor Pengembangan PLP masing-masing kota. - Program IEG akan diberikan kepada kab./kota yang telah mempunyai komitmen yang tinggi untuk pembangunan sektor Pengembangan PLP, yang ditunjukkan dengan : a.Telah memiliki dokumen Perencanaan seperti masterplan, studi, rencana tata ruang yang berisi rencana induk prasarana sanitasi b.Telah mengikuti program PPSP dan telah menyusun RPIJM
  • Daftar Kota Peserta IEG Tahap I No Provinsi No. Kab./Kota Besaran Dana Hibah APBD Matching fund (x1000) (x1000) A NAD 1 Kota Banda Aceh 1,420,000 610,000 2 Kota Medan 4,850,000 1,460,000 B Sumatera Utara 3 Kabupaten Deli 3,410,000 Serdang 1,370,000 4 Kota Solok 875,360 500,000 C Sumatera Barat 5 Kota Bukit tinggi 1,248,000 675,000 D Riau 6 Kota Pekanbaru 1,789,481 1,080,000 E Jambi 7 Kota Jambi 1,420,000 430,000 F Jawa Barat 8 Kota Cimahi 905,088 290,000 G D.I. Yogyakarta 9 Kota Yogyakarta 3,345,000 1,350,000 H Jawa Tengah 10 Kabupaten 1,500,000 Purworejo 450,000 11 Kota Tegal 1,028,000 420,000
  • Daftar Kota Peserta IEG Tahap INo Provinsi No Kab./Kota Besaran Dana Hibah APBD Matching fund (x1000) (x1000) 12 Kota Pekalongan 1,170,000 470,000 13 Kota Probolinggo 2,430,000 730,000 14 Kabupaten Jombang 3,400,000 1,020,000I Jawa Timur 15 Kota Batu 1,730,000 870,000 16 Kabupaten Malang 3,070,000 920,000 17 Kota Blitar 1,770,000 890,000J Bali 18 Kota Denpasar 3,220,000 1,610,000K Kalimantan 19 Kota Banjarmasin 2,640,000 Selatan 1,060,000L Maluku 20 Kota Ambon 2,032,340 1,670,000M Sulawesi 21 Kota Makasar 500,000 Selatan 200,000N Papua 22 Kota Jayapura 1,370,000 550,000
  • Terima kasih