Dokumen tersebut membahas pentingnya penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung (Perda BG) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perda BG diperlukan untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan kenyamanan bangunan gedung secara teknis, menjamin tertibnya izin bangunan secara administratif, serta mengimplementasikan peraturan nasional tentang bangunan gedung secara yuridis dan kelembagaan. Dokumen ter

1. Disampaikan dalam Kegiatan RAKORNIS Percepatan
Perda BG di Provinsi Jawa Timur
Surabaya, 09 Oktober 2014
PENTINGNYA PERDA
BANGUNAN GEDUNG
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan
DIREKTOR JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

2. A s p e k T e k n i s
• Terkait Aspek Teknis, pentingnya Perda BG adalah untuk menjamin
Keandalan Bangunan Gedung di daerah, dalam hal Keselamatan,
Kesehatan, Kenyamanan dan Kemudahan.

3. Hal - 3
A s p e k A d m i n i s t r a t i f
• Terkait Aspek Administratif, pentingnya Perda BG adalah menjamin tertib
penyelenggaraan bangunan gedung, melalui implementasi Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

4. A s p e k Y u r i d i s
• Terkait Aspek Yuridis, pentingnya Perda BG adalah merupakan amanah
dari UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP Nomor
36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU 28 Tahun 2002, dimana
Perda BG merupakan peraturan pelaksana penyelenggaraan bangunan
gedung di daerah.
• Penjelasan Umum UU-BG berbunyi:
“... Undang-undang ini mengatur hal-hal yang
bersifat pokok dan normatif, sedangkan
ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan/atau
peraturan perundang-undangan lainnya,
termasuk Peraturan Daerah, dengan tetap
mempertimbangkan ketentuan dalam undang-
undang lain yang terkait dalam pelaksanaan
undang-undang ini.”
• Terdapat 6 pasal dalam PP-BG yang
mengamanahkan disusun Perda BG,
yaitu:
1. Pasal 9 ayat 4
2. Pasal 98 ayat 3
3. Pasal 108 ayat 2
4. Pasal 109 ayat 1
5. Pasal 109 ayat 2
6. Pasal 112 ayat 1

5. A s p e k K e l e m b a g a a n
• Terkait Aspek Kelembagaan, pentingnya Perda BG adalah wujud nyata
semangat otonomi daerah sesuai UU Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dimana sesuai amanah PP 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan maka dalam bidang Bangunan Gedung
dan Lingkungan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk
menetapkan Perda BG mengacu pada NSPK Nasional.
• Atas dasar itu, Perda BG merupakan salah satu Indikator Kinerja
Pemerintah Daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum.
LAMPIRAN PP 38 Tahun 2007

6. A s p e k L o k a l i t a s
• Terkait Aspek Lokalitas, pentingnya Perda BG adalah sebagai peraturan
penyelenggaraan bangunan yang mengakomodasi berbagai muatan
spesifik lokal setiap daerah sesuai karakteristik fisik wilayah dan
kebencanaan serta kondisi tradisionalitas dan kearifan lokal.

7. P r a s y a r a t P r o g r a m P B L
• Dalam hal ini, pentingnya Perda BG
adalah sebagai payung hukum bagi
penyelenggaraan bangunan gedung di
daerah, karena pengaturan yang
berkaitan dengan program-program ke-
PBL-an didahului dengan penyusunan
RTBL sebagai dasar implementasi
penataan bangunan dan lingkungan.
• Pada skema dapat dilihat bahwa Perda
BG memiliki peran sebagai salah
peraturan yang mendasari implementasi
atau pelaksanaan dari dokumen RTR,
baik RTRW maupun RDTR.
• Perda BG akan ditindaklanjuti dengan
RTBL Kawasan sebagai panduan
rancang bangun bagi suatu kawasan
sekaligus arahan pembangunan,
sebagai acuan pelaksanaan program
PBL atau CK.
Perda tentang
RTRW Kabupaten/Kota
Perda tentang
RDTR Kawasan Perkotaan
Perbup/wal tentang
RTBLKawasan
Perda tentang
Bangunan Gedung
Perda tentang
RTRW Provinsi
Perda tentang
RTR Kws Strategis Provinsi
PP tentang
RTRW Nasional
Perpres tentang
RTR Pulau dan KSN
DED
Pelaksanaan Program Fisik
ke-PBL-an dan/atau Keciptakaryaan
Tingkat Nasional
Tingkat Provinsi
Tingkat Kab/Kota

8. Hal - 8
Kluster Bidang Keciptakaryaan
Kluster A (94 Kab/Kota):
 Kab/Kota Strategis Nasional
(PKN/PKSN/KSN/MP3EI-
KPI) yang memiliki Perda
RTRW dan Perda BG,
Ibukota Propinsi yg telah
memiliki Perda RTRW; serta
Kab/kota Prioritas Pusat
Kluster B (82 Kab/Kota):
 Kab/Kota Strategis Nasional
(PKN/PKSN/KSN/MP3EI-
KPI) yang hanya memiliki
Perda RTRW
Prioritas
Kab./Kota
Strategis
Nasional
Prioritas
Kab./Kota
Responsif
Pemenuhan
SPM
Kluster C (Kab/Kota
Lainnya):
 Memiliki pedoman
rencana dan program
yang berkualitas untuk
pemenuhan SPM Bidang
Cipta Karya di Daerah;
 Karakteristik daerah:
rawan bencana alam,
cakupan air minum/sanitasi
rendah, permukiman
kumuh, daerah kritis
(miskin);
 Memiliki komitmen tinggi
dan program yang
responsif
Kluster E :
 Program inovasi baru di bidang Cipta Karya;
 Diusulkan oleh daerah/stakeholder secara kompetitif dan
selektif;
 Ditujukan termasuk untuk memfasilitasi daerah berprestasi;
Pember-
dayaan
Masy.
Kluster D :
 Kegiatan pemberdayaan
masyarakat di bidang Cipta
Karya;
 Bertujuan untuk penang-
gulangan kemiskinan di
perkotaan dan perdesaan.
Program
Kreatif

9. Hal - 9
Kegiatan CK Berdasarkan Entitas
ENTITAS
BENTUK DUKUNGAN/KEGIATAN
SOFTWARE/NON FISIK PEMBANGUNAN FISIK
Regional  Masterplan
 Feasibility Study
Sektor AM
 SPAM Regional
Sektor PPLP
 TPA Regional
Kabupaten/
Kota
Sektor AM
 RISPAM
Sektor Bangkim
 RPPKP/SPPIP
Sektor AM
 Penyehatan PDAM
 SPAM Kab/Kota
Sektor PPLP
 Infrastruktur Air Limbah terpusat
 Infrastruktur Drainase Perkotaan
 Infrastruktur TPA Sampah
Sektor PLP
 SSK
Sektor PBL
 Perda BG
Kawasan  RTBL
 Desain Kawasan
Sektor AM
 SPAM MBR (di Rusunawa, Kws Kumuh
dan Kws Nelayan)
 SPAM di Kws KAPET/MP3EI/KEK
 SPAM IKK
 SPAM di Pel. Perikanan
 SPAM di Kws Perbatasan
Sektor Bangkim
 Rusunawa
 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
 PSD Kws Rawan Bencana, Kws Perbatasan,
Pulau Kecil Terluar, & Kws Perdesaan Potensial
(agro/minapolitan & KTM)
Sektor PPLP
 Infrastruktur Air Limbah Komunal
 Infrastruktur TPST/3R
Sektor PBL
 Revitalisasi Kawasan, Pengembangan RTH dan
PSD permukiman tradisional/ bersejarah
Lingkungan  Rencana Kerja Masyarakat/
Community Action Plan
Sektor AM
 SPAM Desa Rawan Air/Pesisir/ Terpencil
 PAMSIMAS
Sektor Bangkim
 PPIP
Sektor PPLP
 Sanimas
Sektor PBL
 PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
 Perbaikan Kampung/Penataan Lingkungan
Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)

10. Sumber: http://perdabg.com/perda_bg/perkembangan
® Ditjen Otonomi Daerah

11. Fase 1:
Keluar UU Fase 2:
Sosialisasi UU & Peraturan Pelaks, serta
NSPK
Fase Penyelesaian Perda Bangunan Gedung
Fase 3:
Pendampingan
teknis
penyusunan
Perda BG
Fase 4:
Percepatan &
Monev
Penerapan
Perda
17, 74 %
46,98
29,24%
® Ditjen Otonomi Daerah

12. Pada Fase 3/
pendampingan (2010-
2014) jumlah penetapan
Perda sebanyak 155
Perda, sehingga rata-
rata setiap tahun sekitar
31 Perda
Fase 3
Penetapan perda
tahun 2014 yaitu
sebanyak 24 perda dan
berpotensi bertambah
signifikan hingga akhir
tahun sebagai akibat
fasilitasi Pemerintah.
® Ditjen Otonomi Daerah

13. ® Ditjen Otonomi Daerah
0
20
40
60
80
100
120
Perkembangan Status Penyelesaian Perda Bangunan GedungWilayah I
(Kondisi s/d Bulan Agustus 2014)
FP0
FP1
FP2
FL1
FL2
PEI
Sumber: http://perdabg.com/perda_bg/petastatus

14. ® Ditjen Otonomi Daerah
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Perkembangan Status Penyelesaian Perda Bangunan Gedung Wilayah II
(Kondisi s/d Bulan Agustus 2014)
FP0
FP1
FP2
FL1
FL2
PEI
Sumber: http://perdabg.com/perda_bg/petastatus

15. Eksisting Pencapaian 2014:
 Untuk tahun 2014
ditargetkan sebnayak 101
Perda sesuai dgn prolegda.
Pencapaiannya: s/d Agustus 2014 baru
sebanyak 24 Perda siap ditetapkan (PEI) dan
54 ranperda sudah dibahas (FL2) serta yg
belum dibahas sebanyak 129 ranperda (FL 1)
® Ditjen Otonomi Daerah
Target Penyelesaian Perda BG
 Penyelesaian Perda BG s/d tahun 2013.........= 209 Perda
 Target tahun 2014 .............................................= 101 Perda
 Target total s/d 2014 .........................................= 310 Perda (61,63%)
 Sisanya ditargetkan tahun 2015 ......................= 193 Perda
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
FL 1= 129 Ranperda
FL 2= 54 Ranperda
PEI 2014= 24 Perda
Sumber: diolah dari http://perdabg.com/perda_bg/petastatusSumber: diolah dari http://perdabg.com/perda_bg/petastatus
Target dan Pencapaian Penetapan Perda Bangunan
Gedung Tahun 2014

16. Tantangan Penetapan Perda
Tahun 2014
1. Target penetapan sebanyak 207 Perda BG s/d Agustus tahun 2014 baru
terpenuhi sebanyak 24 Perda;
2. Pembahasan sebanyak 54 Ranperda diharapkan tidak tertunda dan bisa
ditetapkan sebelum pelantikan anggota DPRD periode tahun 2014-2019
dilakukan pelantikannya mulai Bulan Agustus-pertengahan Oktober 2014;
3. Pembahasan sebanyak 129 Ranperda diharapkan bisa mulai dibahas
anggota DPRD periode tahun 2014-2019 pada Bulan Oktober-November untuk
dapat ditetapkan hingga akhir tahun (November-Desember);
4. sehingga perlu dimonitor perkembangan hasil pembahasan pd Bulan Juni –
September dan September – Desember 2014
® Ditjen Otonomi Daerah
Tantangannya adalah apabila anggota DPRD lama
tidak dpt menyelesaikan pembahasan s/d penetapan
Perda BG tahun 2014 sebelum purna tugas, maka perlu
dilakukan penjelasan pemahaman urgensi dan
substansi Perda BG bagi DPRD baru agar terbangun
komitmen prioritas dalam legislasi 2014.

17. Jadwal Berakhirnya DPRD Periode 2009-2014
masing-masing Provinsi
® Ditjen Otonomi Daerah
NO PROVINSI
PERIODE BERAKHIRNYA
MASA JABATAN DPRD
TAHUN 2009-2014
1 NAD 08-10-2014
2 Sumatera Utara 11-09-2014
3 Sumatera Barat 28-08-2014
4 Riau 06-09-2014
5 Kepulauan Riau 06-09-2014
6 Jambi 08-09-2014
7 Bengkulu 30-08-2014
8 Sumatera Selatan 22-09-2014
9 Bangka Belitung 22-09-2014
10 Lampung 01-09-2014
11 Banten 31-08-2014
12 DKI Jakarta 25-08-2014
13 Jawa Barat 30-08-2014
14 Jawa Tengah 03-09-2014
15 DIY Yogyakarta 28-08-2014
16 Jawa Timur 31-08-2014
Wilayah I
NO PROVINSI
PERIODE BERAKHIRNYA
MASA JABATAN DPRD
TAHUN 2009-2014
17 Bali 30-08-2014
18 Nusa Tenggara Barat 01-09-2014
19 Nusa Tenggara Timur 03-09-2014
20 Kalimantan Barat 27-09-2014
21 Kalimantan Tengah 28-08-2014
22 Kalimantan Selatan 09-09-2014
23 Kalimantan Timur 30-08-2014
24 Sulawesi Utara 06-09-2014
25 Gorontalo 08-09-2014
26 Sulawesi Tengah 25-09-2014
27 Sulawesi Barat 18-09-2014
28 Sulawesi Tenggara 01-10-2014
29 Sulawesi Selatan 18-09-2014
30 Maluku 16-09-2014
31 Maluku Utara 15-09-2014
32 Papua Barat 25-09-2014
33 Papua 08-10-2014
Wilayah II

18. Kegiatan DPRD setelah Pelantikan
1. Pembahasan Tatib dan alat kelengkapan DPRD, memakan waktu 1-2 bulan;
2. Orientasi dan penyusunan program kerja (± 1 bulan);
3. Jika masih ada waktu membahas ranperda prolegda 2014, dengan catatan:
a. Prolegda yg akan dibahas mendesak utk diselesaikan, terutama APBD
tahun 2015;
b. Masih ada kesepahaman cara pandang dgn kepala daerah maupun
DPRD lama atas prolegda-priolegda yg dianggap prioritas untuk dibahas;
c. Tidak melakukan pembahasan ranperda, kegiatan difokuskan hanya
untuk penyusunan prolegda 2015,
® Ditjen Otonomi Daerah

19. Kemungkinan Pembahasan Lanjutan
Ranperda Bangunan Gedung tahun 2014
1. Untuk anggota DPRD hasil pelantikan bulan Agustus - September, masih ada
kesempatan 1,5 bulan untuk melakukan pembahasan ranperda yaitu s/d
pertengahan November 2014;
2. Pada umumnya DPRD pada Bulan November s/d Desember, konsentrasi DPRD
pd kegiatan penyiapan Ranperda APBD dan Ranperda yang termasuk
prioritas untuk ditetapkan;
3. Secara prosedural, pembahasan lanjutan masih dimungkinkan apabila
Ranperda BG dapat dipahami sebagai urgensi dan prioritas utk dibahas,
dikonsultasikan dan ditetapkan;
® Ditjen Otonomi Daerah
Rekomendasinya adalah pada bulan September dan
Oktober mulai dipersiapkan dokumen Ranperda BG di
lingkup eksekutif serta mulai memberikan pemahaman
kepada DPRD baru mengenai Urgensi dan Substansi
Perda BG (rapat, konsultasi, studi banding, dll), sehingga
pada pertengahan Oktober – November dapat mulai
dibahas dan ditetapkan hingga akhir tahun

20. ® Ditjen Otonomi Daerah
Kesimpulan
1. Pendampingan pembentukan Perda BG, sebenarnya sudah
menunjukkan trend yg relatif meningkat dlm kurun waktu 4 tahun
terakhir. Namun pd tahun 2014 terhambat akibat adanya proses
politik pergantian DPRD periode 2009-2014;
2. Langkah mempercepat pembahasan lanjutan ranperda BG oleh
DPRD periode tahun 2014-2019, pada tahun ini masih menyisakan
peluang dengan waktu yang tersisa waktu 3 bulan;
3. Sehubungan dgn hal tersebut, alternatif yg dpt ditempuh adalah
mendorong agar 54 Ranperda BG yg masih dapat ditetapkan
sebelum pelantikan DPRD baru agar segera dapat ditindaklanjuti;
4. Memacu 129 daerah yang baru dapat dibahas oleh DPRD baru agar
dapat mempersiapkan dokumen Ranperda BG di lingkup eksekutif
dan dapat diserahkan kepada DPRD bulan sekitar Oktober untuk
dibahas sekitar bulan November sehingga dapat ditetapkan akhir
November hingga awal Desember;
5. Bagi daerah dgn status FP0 s/d FP2 segera menyelesaikan
penyusunannya dan memastikan memasukkan dlm prolegda 2015;
6. Diharapkan seluruh perda BG selesai pd tahun 2015.

21. TERIMA
KASIH