1) Kasus korupsi proyek Hambalang dimulai dengan penangkapan Sesmenpora Wafid Muharram menerima suap dari kontraktor proyek. 2) Nazarudin kemudian mengaku menerima fee 13% dari proyek tersebut sebesar Rp25,87 miliar dan menyebut kader PD lain ikut menerima uang. 3) Anggaran proyek Hambalang terkumpul dari sertifikat tanah Kemenpora senilai Rp253 miliar pada 2010 dan

1. BAB I
PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang
Pembuatan makalah ini didasari untuk memenuhi tugas kuliah Aspek Hukum
sebagai Mata Kuliah wajib. Tujuan dari tugas ini adalah menganalisa korelasi antara
Anggaran Pemerintah dengan Kasus Anggaran Proyek Hambalang.
Setiap saat kita mendengar pernyataan bahwa saat ini kita hidup di zaman
reformasi, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih dan modern.
Hampir setiap orang dapat dengan mudah menggunakan teknologi yang ada.
Pandangan seperti ini merupakan suatu fenomena yang terjadi dan sudah mendunia
serta berlangsung sangat pesat sesuai dengan tingkat perkembangan di bidang
teknologi itu sendiri. Bahkan kemajuan tersebut tidak hanya terjadi di bidang teknologi
dan informasi, namun di bidang politik pun masalah yang terjadi sangatlah kompleks.
Permasalahan antara partai politik dan korupsi sering menjadi perbincangan
publik hingga sekarang. Korupsi terjadi karena adanya politik yang tidak bisa bersifat
transparan bahkan sistem hukum di Indonesia pun seakan-akan sudah tidak
dihiraukan lagi oleh pelaku korupsi tersebut. Korupsi sangat berkaitan erat dengan
penyalahgunaan anggaran baik itu anggaran pemerintah pusat maupun daerah.
Anggaran sendiri adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik
untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan tidak
terbatas (Freeman, 2003).
Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja
yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.
Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah,
merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis.
Beberapa waktu lalu ini kita dihadapkan pada berita mengenai kasus penggelapan

2. anggaran proyek Hambalang. Kasus ini sampai sekarang masih menjadi misteri yang
belum terpecahkan. Hal ini terjadi karena sistem yang digunakan panitia tidak bersifat
transparan atau adanya koalisi antara pihak panitia dan tersangka. Adanya koalisi ini
semakin meyakinkan bahwa dalam masalah ini sistem hukum dan peraturan di
Indonesia tidak ditaati dengan sungguh-sungguh. Dengan laporan ini penulis
mencoba untuk menganalisa Kasus Anggaran Proyek Hambalang.
2
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan Tujuan Instruksi Khusus mata kuliah Aspek Hukum, masalah
yang dibahas adalah mengenai Anggaran Pemerintah. Dengan pokok bahasan lebih
spesifik yaitu:
 Konsep Anggaran Pemerintah
 Pendekatan Penyusunan Anggaran Pemerintah
 Struktur Anggaran Pemerintah
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 Proses Penyusunan APBD
Dari pokok bahasan tersebut, penulis mencoba menimbang dan menganalisa
kasus Hambalang dari sudut pandang ke-lima pokok bahasan di atas. Ada beberapa
hal dalam proyek Hambalang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan
yang tercamtum dalam ke-lima pokok bahasan di atas.
1.3. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan ini di bagi menjadi 2 yaitu, tujuan umum dan khusus:
1.3.1. Tujuan Umum
1. Mengetahui dan memahami korelasi antara Anggaran Pemerintah dengan
Kasus Anggaran Proyek Hambalang
2. Menganalisa Kasus Anggaran Proyek Hambalang

3. 3. Memahami perkembangan struktur APBN
4. Mengetahui dan memahami proses penyusunan anggaran
5. Diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca makalah
3
1.3.2 Tujuan Khusus
Memenuhi tugas mata kuliah Aspek Hukum.
1.4. Manfaat Penulisan
1. Sebagai bahan pelajaran bagi mahasiswa agar dapat mengetahui dan
memahami lebih rinci tentang proses penyusunan anggaran serta menganalisa
hubungan antara Anggaran Pemerintah dengan Kasus Anggaran Proyek
Hambalang.
2. Sebagai wacana awal bagi penyusunan karya tulis selanjutnya.
3. Sebagai literature untuk lebih memahami kegiatan perbankan.

4. BAB II
PEMBAHASAN
4
2.1 Anggaran
Proses penyusunan anggaran
Secara garis besar, proses penyusunan anggaran terbagi menjadi dua, yakni
dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up).
Dari atas ke bawah (Top-down)
Merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuansebelumnya
dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran dari atas ke
bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan
kepada para karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk
menjalankan sebuah program. Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke
bawah:
1. Metode kemampuan (The affordable method) adalah metode dimana
perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan
operasional dan produksi tanpa mepertimbangkan efek pengeluaran tersebut.
2. Metode pembagian semena-mena (Arbitrary allocation method) merupakan
proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari
metode sebelumnya. Metode ini tidak berdasar pada teori, tidak memiliki tujuan
yang jelas, dan tidak membuat konsep pendistribusian anggaran dengan baik.
3. Metode persentase penjualan (Percentage of sales) menggambarkan efek
yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan
dengan persentase peningkatan penjualan di lapangan. Metode ini
mendasarkan pada dua hal, yaitu persentase penjualan dan sejumlah

5. pengembalian yang diterima dari aktivitas periklanan dan promosi yang
5
dilakukan.
4. Melihat pesaing (Competitive parity) karena sebenarnya tidak ada perusahaan
yang tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya. Tiap perusahaan akan
berusaha untuk melakukan promosi yang lebih baik dari para pesaingnya
dengan tujuan untuk menguasai pangsa pasar.
5. Pengembalian investasi (Return of investment) merupakan pengembalian
keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlah
uang yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya. Sesuai
dengan arti katanya, investasi berarti penanaman modal dengan harapan akan
adanya pengembalian modal suatu hari.
Dari bawah ke atas (Bottom-up)
Merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai
disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakankomunikasi
strategis antara tujuan dengan anggaran. Terdapat 3 metode dasar proses
penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yakni:
1. Metode tujuan dan tugas (Objective and task method) dengan menegaskan
pada penentuan tujuan dan anggaran yang disusun secara beriringan.
Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan,
penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan, dan perkiraan anggaran
yang dibutuhkan untuk mencapai tugas dan strategi tersebut.
2. Metode pengembalian berkala (Payout planning) menggunakan prinsip
investasi dimana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu. Selama
tahun pertama, perusahaan akan mengalami rugi dikarenakan biaya promosi
dan iklan masih melebihi keuntungan yang diterima darihasil penjualan. Pada
tahun kedua, perusahaan akan mencapai titik impas (break even point) antara
biaya promosi dengan keuntungan yang diterima. Setelah memasuki tahun

6. ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan. Strategi ini
hasilnya dirasakan dalam jangka panjang.
3. Metode perhitungan kuantitatif (Quantitative models) menggunakan sistem
perhitungan statistik dengan mengolah data yang dimasukkan
dalam komputer dengan teknik analisis regresi berganda (multiple regression
analysis). Metode ini jarang digunakan karena kompleksdalam pemakaiannya.
6
Alokasi anggaran
Setelah mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan
program, hal selanjutnya adalah bagaimana mengalokasikan anggaran yang tersedia.
Mengalokasikan anggaran berarti melakukan pembagian dana secara sistematis
berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimiliki perusahaan untuk melangsungkan
program tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengalokasian
anggaran mencakup potensial pasar, ukuran dan segmen
pasar, kebijakan perusahaan, skala ekonomi periklanan, dan karakteristik
perusahaan.
2.2 Kronologis Kasus Anggaran Proyek Hambalang
21 April 2011 sekitar pukul 19.00 WIB terjadi keriuhan di lantai tiga kantor
Kemenpora, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Malam itu tim penyidik KPK
menangkap tangan Sesmenpora Wafid Muharram sedang menerima suap dari PT
Duta Graha Indah (PT DGI) rekanan Kemenpora sebesar Rp 3,2 miliar. Bersama
Wafid juga ditangkap Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang,
dan Manajer Pemasaran PT DGI Muhammad El Idris. Inilah awal terungkapnya kasus
korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang, yang kemudian menyeret-nyeret
sejumlah kader Partai Demokrat (PD), termasuk Angelina Sondakh yang ditetapkan
menjadi tersangka. Setelah trio Wafid-El Idris-Rosa resmi ditahan, belakangan
terungkap Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin juga menerima
uang fee sebesar Rp 25,87 miliar dari proyek Wisma Atlet. Menurut Rosa, fee sebesar
13 persen dari total nilai proyek Wisma Atlet itu diterima Nazar sebelum Wafid

7. tertangkap. PT DGI sepakat memberikan fee sebesar 15 persen dari keseluruhan nilai
proyek Wisma Atlet Palembang sebesar Rp 191 miliar. Nazar sempat membantah
tuduhan ini dalam sebuah jumpa pers yang dihadiri kader PD. Mantan rekan bisnis
Anas Urbaningrum ini, kemudian diamdiam ke luar negeri, tepat sehari sebelum
ditetapkan menjadi tersangka. Dari tempat pelariannya, Nazar yang kemudian
dinonaktifkan dari jabatannya sebagai bendahara umum PD mengumbar tuduhan ke
sejumlah kader dan bahkan petinggi mantan partainya itu. Dari mulut Nazar, yang
tertangkap di Cartagena, Kolombia pada 7 Agustus 2011 terungkap bagaimana sepak
terjang jajaran PD ‘menjarah’ uang negara melalui berbagai proyek di Kementrian
Pemuda dan Olah Raga. Nazar antara lain menuding koleganya di Senayan, Angelina
dan Mirwan Amir juga menerima aliran dana. Tak ketinggalan nama Ketua Umum PD
Anas Urbaningrum dan Menpora Andi Mallarangeng. Nama putra bungsu Presiden
SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas juga sempat disebut namun belakangan
menghilang. Angie, yang juga anggota Komisi Olahraga DPR dituduh berperan
sebagai ‘makelar’ dalam sejumlah proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga,
seperti persiapan SEA Games di Palembang, Stadion Hambalang, serta proyek taman
bermain olahraga di sejumlah daerah. Di persidangan, sejumlah saksi, seperti
Yulianis, Wakil Direktur Keuangan Grup Permai (perusahaan Nazaruddin, red) juga
membenarkan adanya aliran dana ke Angie. Politisi PDIP Wayan Koster juga
menerima dana yang sama. Menurut Yulianis, uang diberikan secara bertahap total
sebanyak Rp 5 miliar, atas permintaan Rosa. Pemberian uang berkaitan dengan
pembangunan Wisma Atlet dan Stadion Hambalang. Andi dan mantan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Joyo Winoto, juga disebut kecipratan dana hingga Rp 10 miliar.
Duit diduga berkaitan dengan upaya memuluskan pengurusan sertifikat tanah untuk
pembangunan proyek SEA Games dan Hambalang. Mirwan, Wakil Bendahara umum
PD yang juga wakil ketua Banggar DPR, disebut menerima aliran dana untuk dibagi-bagi
ke anggota Banggar untuk memuluskan proyek Wisma Atlet. Rp 1 miliar dari
uang ini disebut mengalir ke Anas. Bahkan Nazar menuding Anas menerima puluhan
miliar rupiah dari proyek Hambalang yang digunakan untuk memenangkan kursi ketua
7
umum dalam Kongres Bandung 2010.

8. Terkumpulnya anggaran sport center Hambalang dimulai dari diterbitkannya
Sertifikat Hak Pakai Nomor 60 tertanggal 20 Januari 2010 untuk Kementerian Pemuda
dan Olahraga. Sertifikat tersebut, adalah bukti kepemilikan Kemenpora atas tanah
Hambalang, Bogor, seluas 31,2 hektare. Setelah sertifikat terbit, Kemenpora
kemudian merealisasikan anggaran sebesar Rp 253 miliar. Anggaran itu
direncanakan untuk pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah
Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang atau nantinya dikenal sebagai sport
center Hambalang. Tahun 2011, Kemenpora mempunyai pagu sebesar Rp 500 miliar
untuk P3SON Hambalang. Dari Rp 500 miliar tersebut, Rp 400 miliar digunakan untuk
melanjutkan pembangunan dan Rp 100 miliar untuk penyediaan sarana. Selanjutnya,
dari anggaran penyediaan sarana P3SON Hambalang sebesar Rp 100 miliar itu,
Kemenpora melakukan Pelelangan Umum Pertama untuk penyediaan alat sport
science senilai Rp 79,9 miliar. Lelang itu dibuka pada tanggal 7 Oktober 2011. Lelang
selanjutnya berlangsung 21 hari kemudian. Pada tanggal 28 Oktober 2011,
Kemenpora mengadakan Pelelangan Umum Kedua untuk penyediaan
bantuan mebelair senilai Rp 19,9 miliar. Pemenang dari lelang itu adalah PT
Christalenta dengan harga penawaran sebesar Rp 18,8 miliar. Apabila keseluruhan
nilai di atas disatukan, ditemukan nilai Rp 753 miliar dari total Rp 1,2 triliun
anggaran sport center Hambalang atau yang sebelumnya disebut sebagai P3SON
8
Hambalang.
Selasa, 1 Mei 2012, Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) telah menyatakan
bahwa penyelidikan proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor
mengalami peningkatan. Hal tersebut diutarakan oleh pimpinan KPK sendiri, Abraham
Samad pada Selasa, 1 Mei 2012 malam. Menurutnya, peningkatan tersebut terlihat
dari banyaknya informasi mengenai kasus itu yang masuk ke KPK yang datang dari
sejumlah orang yang pernah dimintai keterangan oleh lembaga anti korupsi tersebut
mengenai proses sertifikasi tanah Hambalang Selain itu, Abraham Samad juga
membenarkan pernyataan koleganya, Bambang Widjojanto, bahwa KPK yakin Ketua
Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum terlibat dalam proyek Hambalang.

9. Keyakinan ini muncul lantaran adanya pengakuan dari Anggota Komisi II asal Fraksi
9
Partai Demokrat, Ignatius Mulyono.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya hingga kini
masih mengumpulkan alat bukti atas indikasi tindak pidana dalam proyek yang
dikerjakan oleh PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk tersebut. Menurut dia,
karena alat buktinya belum cukup, maka proyek yang dijalankan dua emiten BUMN
sektor konstruksi dengan kode perdagangan masing-masing ADHI dan WIKA itu
masih dalam tahap penyelidikan. Johan mengatakan, ada dua persitiwa yang tengah
diselidiki pihaknya. Pertama, pada proses penerbitan sertifikat tanah Hambalang.
Kedua, pelaksanaan pengadaan proyek Hambalang yang dilakukan secara multi
years. Kasus Hambalang ini pertama kali diungkapkan oleh terdakwa suap proyek
pembangunan wisma atlet, M Nazaruddin. Menurut mantan Bendahara Umum Partai
Demokrat itu, Anas turut terlibat dalam proyek dengan melakukan serangkaian
pertemuan yang dihadiri Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto
terkait sertifikasi tanah Hambalang. Bukan hanya itu, Nazaruddin juga menuding
bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng turut terlibat dalam proyek
ini. Dan hingga saat ini kasus penyelewengan anggaran ini masih dalam proses di
pengadilan.
2.3 Penyelewengan Anggaran dalam Hambalang
Proyek hambalang merupakan salah satu korban penyelewengan anggaran
yang dilakukan oleh pemerintah. Penyelewangan ini adalah hal konkret yang
menyebabkan carut marutnya pembangunan proyek hambalang itu sendiri. Berikut
fakta-fakta yang terjadi didalam proyek hambalang :
1. 1. Pada anggaran yang terdapat pada APBN 2010 terdapat alokasi dana untuk
kegiatan, yang secara spesifik hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu yang
maksudnya adalah membangun sebuah lokasi (whether berupa sekolah
ataupun apapun nantinya) olahraga di Hambalang Kabupaten Bogor yang
dananya belum dapat dicairkan dan ditandai bintang (*)pada Dokumen

10. Anggaran : Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
tahunan, dan ditindaklanjuti pada Daftar isian Pelaksanaan Pelaksanaan
Anggaran (DIPA), Kementerian : Pemuda dan Olahraga senilai kurang lebih
10
125 Milyar rupiah
2. Pada Anggaran yang terdapat pada APBN 2011 , terdapat pencairan dana
senilai kurang lebih 150 Milyar rupiah yang dilaksanakan untuk kegiatan seperti
pada poin diatas.
3. Pada Anggaran Perubahan yang terdapat pada APBN-P 2011, terdapat
pernyataan dari Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer Pemerintah
Pusat bahwa terdapat sub kegiatan yang bersifat Mutiyears pada Daftar isian
Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian : Pemuda dan
Olahraga, yang maksudnya adalah membangun sebuah lokasi (whether
berupa sekolah ataupun apapun nantinya) olahraga di Hambalang Kabupaten
Bogor yang dananya telahdapat dicairkan
4. Pada akhir tahun 2011 terjadi keruntuhan/amblas bangunan pada sub kegiatan
pada DIPA seperti pada poin diatas
5. Akhir Mei 2012 terjadi pemberitaan mengenai keruntuhan /amblas bangunan
seperti poin di atas.
Opini-opini yang mendukung fakta-fakta diatas dapat diuraikan sebagai berikut :
Dari poin satu (1) dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran yang diberikan
tanda bintang atau blokir atawa tidak dapat dicairkan terjadi dikarenakan ada
kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi. Tanda bintang ini diberikan pada DIPA
sebagai dokumen dasar pencairan anggaran dengan asumsi bahwa dana telah
disetujui oleh DPR dan dana telah diperhitungkan dalam APBN namun teknis kegiatan
belum dapat dikerjakan.
Blokir dapat dihapus dengan penerbitan revisi DIPA yang telah menghilangkan
tanda bintang pada nilai uang yang dimaksud setelah kelengkapan dokumen

11. dimaksud terpenuhi dan ditetapkan oleh kementerian yang bertindak sebagai kuasa
anggaran dengan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan tanpa harus merubah
APBN dan expose yang tinggi seperti halnya paripurna pada penetapan APBN di awal
tahun anggaran maupun perubahannya di tengah tahun.
Dari sini dapat diduga bahwa sebenarnya sejak tahun 2010 anggaran telah cair
dan kegiatan pelaksanaan anggaran mulai dari proses tender pengadaan barang dan
jasa, sampai pembangunan fisik-non fisik dari pengadaan berdasarkan
program,kegiatan dan sub-kegiatan telah terjadi.
Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, setiap kegiatan yang terjadi pada
setiap instansi pemerintah akan di-nihilkan, dengan perhitungan, kegiatan yang,
sesuai kesepakatan penghitungan pihak ketiga dan Instansi terkait pekerjaannya,
telah selesai, dibayar sesuai dengan volume pekerjaan. Sementara yang belum
selesai tidak dapat dibayarkan, dan anggaran yang masih tersedia di rekening kas
negara (dengan mekanisme pembayaran langsung, dan APBN yang tidak dapat
dibayarakan sebelum pekerjaan selesai menyebabkan baik Instansi maupun pihak
ketiga tidak mengelola uang sama sekali) dijadikan dalam perhitungan Saldo
11
Anggaran Lebih APBN tahun berkenaan.
Dari sini anggaran yang dibintang dan dimaksud sebagai “proyek Hambalang”
itu telah selesai sejak akhir tahun 2010. Jika kementerian teknis bersangkutan tidak
berusaha untuk memperjuangkan program dan kegiatan yang menjadi visi dan misi
dari pimpinan Kementerian dimaksud maka selesai pulalah proyek tersebut di tahun
itu.
Tentunya maksud dari tujuan rapat dengan lembaga legislatif adalah untuk
menyeimbangkan dan menyampaikan keinginan dan maksud dari kekuasaan dalam
proses bernegara agar berjalan.
Dan proses tersebut kemungkinan menghasilkan fakta seperti yang disebut
dalam poin 2 (dua). Rapat antara kementerian teknis dan DPR menyebabkan
terjadinya alokasi anggaran seperti poin 2 (dua) di atas dan menyebabkan dananya

12. cair sejumlah yang dimaksud dan bernilai sesuai dengan pekerjaan yang telah
dilaksananakan, terlepas dari bersinkronnya kegiatan tahun 2010 dengan tahun 2011
12
saat itu.
Kemudian, mengacu pada poin 3 (tiga) terdapat opini yang beredar di
masyarakat melalui pernyataan-pernyataan anggota DPR maupun dari staff teknis
Kementerian Pemuda dan Olahraga sendiri yang beredar sekarang bahwa
sesungguhnya telah dicairkan anggaran senilai sekitar 500an milyar, tanpa menyebut
angka yang pasti bahwa “proyek Hambalang” telah selesai dikerjakan dan sedang
berkembang menuju tahap sebagai kegiatan Multiyears
Kita tidak dapat mempercayai opini ini. Yang logis dan masih masuk akal
adalah mengacu kepada poin 2 (dua) saja dan fakta di poin 3 (tiga) bahwa kegiatan
multiyears telah dapat dilaksanakan, baik dikerjakan kegiatannya dan dicairkan
anggarannya.
Dengan asumsi bahwa kegiatan multiyears adalah kegiatan bernilai besar yang
tidak dapat dikerjakan dalam satu tahun anggaran saja dan menghasilkan satu
kesatuan keluaran (output), maka disinilah sebenarnya membengkaknya nilai “proyek
Hambalang” dengan penyelewengan mekanisme anggaran baru dapat diduga ada,
sateris paribus.
Mekanisme penetuan suatu kegiatan dapat dijadikan kegiatan multiyears atau
tidak ditentukan oleh Kementerian teknis terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan,
dengan pihak ketiga. Walau pada setiap pembahasan APBN dan APBN-P melibatkan
DPR, Masalahnya tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa keterangan mengenai
Multiyears wajib diberitakan melalui RKA-KL (yang kemudian diakumulasikan menjadi
APBN dan dirinci ke dalam DIPA) yang dibahas oleh Pemerintah dengan DPR.
Dokumen untuk tahun depan belum dibuat pada saat pembahasan anggaran
di DPR. Ini artinya anggaran tahun berkenaan yang dibahas antara pemerintah
dengan DPR tidak membahas dokumen yang memuat anggaran tahun berikutnya.
Yang menjadi pegangan dalam membahas adanya kegiatan dan kontrak multiyears

13. atau tidak, yang memuat nilai anggaran tahun berikutnya hanyalah kontrak antara
Kementerian/lembaga dengan pihak ketiga sehingga ada saja kemungkinan bahwa
anggota DPR tidak mengetahui adanya kegiatan Multiyears, yang memuat kenaifan
luar biasa dari seorang politisi yang mencari makan dengan berpolitik.
Kegiatan Multiyears sendiri artinya dari sisi anggaran adalah kegiatan yang
pada tahun berkenaan dianggarkan dengan perkiraan maju mengenai jumlah
anggaran pada tahun berikutnya tanpa perlu dibahas lagi, pada tahun berikutnya
tersebut, karena telah terikat dengan kontrak. dapat diduga jika ketentuan hambalang
menjadi kegiatan Multiyears adalah ketentuan ketika membahas APBN-P di
pertengahan tahun 2011 yang juga menetapkan anggaran tahun berikutnya, namun
sedikit tersembunyi dari sorotan anggota DPR, karena anggaran tahun berikutnya
13
tidak dibahas saat berkenaan.
Dan akhirnya pada poin 4 (empat) dilaporkan bahwa pada akhir tahun 2011
terjadi keruntuhan/amblas bangunan pada sub kegiatan yang memaksudkan pada
proyek hambalang. Yang menyebabkan timbulnya fakta-fakta kecil bahwa para
anggota DPR langsung meninjau lokasi dari lokasi hambalang dan memaksa pihak
Kementerian dan Kontraktor menghentikan pekerjaannya disana.
Terlepas dari adanya kesaksian Nazarudin sebagai actor yang
menghembuskan adanya korupsi dan kegiatan yang “memaksudkan” pada pekerjaan
Hambalang adalah kegiatan yang berlatar belakang politis kental. Sesuai dengan
aktor utamanya yang dari sisi keuangan Negara bahwa Pengguna Anggaran/ Chief
Executive Officer pada bagian anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga ini
adalah seorang Doktor Ilmu Politik lulusan dari kampus di Negara bagian Illinois, AS
sana Yang tengah mempraktekkan ilmunya pada dunia nyata, Pada masa sekarang,
hari ini, aroma korupsi dapat sangat tercium hebat dengan adanya opini mengenai
Politisi yang merasa dilangkahi ilmu politiknya mencoba membalas kecerdasan teknis
pengelola keuangan dengan menghadirkan berita politis mengenai suka-tidak
sukanya pada fakta poin 5 (lima). Termasuk permainan politis oleh pribadi bermindset
jadoel (jaman doeloe) mengenai ijon-ijon atau apalah namanya yang disebut sogokan

14. untuk pengorientasian pemberian proyek kepada pihak pengusaha tertentu dari
pemerintah. Dan penrnyataan ketua DPP Partai Demokrat yang sudah kaya dari
sononya sehingga tidak ada motif korupsi yaitu Ruhut sitompul untuk meminta
Menpora Andi Malarangeng untuk mundur dari jabatannya.
Summary dari penyelewengan anggaran seperti diuraikan diatas dapat diceritakan
14
sebagai berikut :
1. Proyek politis ini diawali dari ijon pengusaha kepada penguasa dengan inisiatif
dari pekerja si penguasa agar memberikan uang kepada pihak penguasa
dengan jaminan dokumen anggaran yang nilainya lebih besar namun belum
dapat dicairkan serta visi dan misi juga rancangan fisik dari teknis dari kegiatan
yang dimaksud sebagai proyek Hambalang. Nama-nama yang terlibat sebagai
pribadi yang menonjol adalah Nazarudin, Kontraktor utama calon pemenang
tender pengadaan dan Menpora.
2. Uang ijon ini dipakai Nazarudin sebagai alat untuk menggerakkan sumber daya
lain yang dikuasai Menpora dan membuka pencairan tanda bintang agar dapat
dicairkan uangnya dari kas Negara. Nama-nama yang terlibat sebagai pribadi
yang menonjol adalah Nazarudin serta para Anggota DPR Komisi yang
membidangi Kemenpora.
3. Uang yang kemudian dapat dicairkan kemudian dijadikan sebagai pembayaran
atas Konsultan perencana fiktif yang sebagian dibayarkan kembali sebagai
pembayaran ijon dari pengusaha serta persediaan dana pribadi Nazarudin.
Nama-nama yang terlibat sebagai pribadi yang menonjol adalah Nazarudin,
pegawai bawahan Menpora di Kemenegpora serta perusahaan konsultan
pemenang affiliasi Kontraktor utama calon pemenang tender pengadaan
4. Mekanisme ini diperpanjang dengan pembuatan kegiatan dengan output yang
lebih dari sekedar konsultansi dengan nilai yang sedikit diperbesar,
menjalankan persetujuan sebelumnya dengan Pengusaha dengan
memberikan dokumen yang diperlukan agar tanda bintang tidak terjadi lagi.

15. Nama-nama yang terlibat sebagai pribadi yang menonjol adalah pegawai
bawahan Menpora di Kemenegpora, Anggota DPR serta pegawai Instansi lain
yang berkaitan dengan dokumen kunci untuk mencegah terjadinya tanda
15
bintang
5. Kegiatan fisik dimulai, pencairan pun dapat dilaksanakan dengan nilai yang
lebih besar disbanding sebelumnya. Nama-nama yang terlibat sebagai pribadi
yang menonjol adalah Nazarudin serta Kontraktor utama yang telah menjadi
pemenang tender.
6. Dengan telah cairnya sebagian besar anggaran maka demi menutupi
kebocoran yang terlalu besar dari kegiatan fisik yang terlalu kecil wujud fisiknya
serta markup penganggarannya yang besar diatur agar proyek ini dapat
berjalan dengan dana yang benar-benar besar dengan pelaksanaan yang lebih
panjang melalui mekanisme kegiatan Multiyears. Nama-nama yang terlibat
sebagai pribadi yang menonjol adalah Nazarudin serta Kontraktor utama yang
telah menjadi pemenang tender serta Menpora dengan menafikan anggota
DPR.
7. Proyek Hambalang Amblas, dari sini dapat ketahuan jika terjadi
penyelewengan besar atas kas Negara yang telah dicairkan dengan orang-orang
yang terlibat menjadi terancam. Namun kenyataannya pada saat ini
terjadi permainan politik yang tengah berlangsung tidak sedang bergulir pada
proyek ini, juga dengan determinasi politik dari orang-orang yang sama. Nama-nama
yang terlibat sebagai pribadi yang menonjol adalah Nazarudin serta para
penyelidik yang tengah menyangkakan kasus lain pada Nazarudin.
8. Pada hari ini dengan telah disidangnya Nazarudin dan ditangkapnya 1-2
anggota DPR yang terlibat dan disangkakan korupsi pada proyek ini seperti
AS, dengan terlalu derasnya tuduhan Nazarudin atas Anas Urbaningrum,
dimana terdapat dugaan bahwa semua dosa Nazarudin dikerjakan demi Anas
sebenarnya, tidak hanya sekedar Proyek Hambalang, Menpora Andi

16. Malarangeng yang telah terlibat sejak awal dan kesimpulan di atas
mengenainya hanya dapat terjadi karena keadaan hari ini, sudah seharusnya
menjadi sorotan publik politik yang utama demi mengulur waktu pengenalan
wajah polos politik AU yang sebenarnya kepada masyarakat. Nama-nama
yang terlibat sebagai pribadi yang menonjol adalah Andi Malarangeng dan para
Anggota DPR terutama komisi yang membidangi Kemepora serta anggota
16
DPR Loyalis Anas Urbaningrum.
9. Sampai dengan makalah ini diterbitkan, Anas Urbaningrum telah ditetapkan
KPK sebagai tersangka kasus Hambalang. Seiring dengan diputuskannya
status Anas sebagai tersangka, beliau pun mengundurkan diri dari jabatannya
sebagai Ketua Umum partai Demokrat.

17. BAB III
PENUTUP
17
3.1. Kesimpulan
Anggaran merupakan implementasi dari rencana dari rencana strategi yang
telah ditetapkan. Penyusunan anggaran adalah Proses pengoperasionalan rencana
dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter, untuk kurun waktu
tertentu. Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam
unit moneter untuk periode satu tahun. Tujuan disusunnya suatu anggaran adalah
agar kebutuhan jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat terpenuhi,
anggaran akan menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten
sesuai dengan tujuan dan sasaran. Maka betapa pentingnya anggaran dalam
membangun sebuah proyek seperti proyek sebesar hambalang. Salah sedikit dari
perhitungan penganggaran akan berdampak besar nanti dikemudian hari. Maka dari
itu jangan sampai dalam sistem penganggaran ada seseorang yang ingin merauk
keuntungan karena akan merusak hakikat dari pada anggaran itu sendiri.
3.2. Saran
Bagi para penyelenggara negara sebagai pengelola anggaran negara
hendaknya menghindarkan diri dari praktek-praktek KKN karena KKN secara materiil
akan sangat merugikan warga masyarakat. Di samping itu juga perlu diikuti alur-alur
penganggaran yang ada di Indonesia agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
berlaku di Indonesia.

18. DAFTAR PUSTAKA
 http://politik.kompasiana.com/2012/06/06/mekanisme-korupsi-hambalang-
18
467862.html
 http://membualsampailemas.wordpress.com/2012/06/17/kronologi-kasus-hambalang-
hingga-16-juni-2012/
 http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran
 http://www.tempo.co/read/news/2012/05/30/063407105/Kronologi-Anggaran-
Hambalang-Terkumpul-Versi-FITRA