Your SlideShare is downloading. ×
ADMINISTRASI PERPAJAKAN

PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA

DISUSUN OLEH :

FHARTIKA DIANA MENTARI
1201135214

ADMINISTRASI BISNI...
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya
kepada saya sehingga dapat meny...
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN :
• Latar BelakangMasalah
• Tujuan Pembahasan

BAB II PEMBAHASAN :...
BAB I
PENDAHULUAN

1.LATAR BELAKANG MASALAH
Masalah ini membahas tentang pajak,yang dibahas adalah mengenai pengawasan
pem...
BAB II
PEMBAHASAN
1.PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA
A Umum
.
Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak sebagaimana amanat Anggar...
2.Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :
a. Pembayaran Masa adalah pembayaran pajak yang wajib dilaksanakan oleh WP
un...
yang harus dibayar WP untuk setiap masa pajak yang nilainya berdasarkan hasil
analisa pembayaran sesuai dengan data transa...
Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 ...
2. Dalam melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa setiap Account
Representative (AR) diharuskan :
a. Menyusun tabelar...
wilayah kerjanya sebagaimana ditentukan dalam huruf E;
Mengompilasi laporan bulanan dari KPP yang ada di wilayah kerjanya;...
5. Ketentuan dalam surat edaran ini berlaku mulai bulan kegiatan Januari 2012 dan tahuntahun berikutnya;
6. Khusus untuk p...
Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 19...
Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Undang-Undang - 8 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des...
Pembayaran fluktuatif adalah Pembayaran Masa yang jumlahnya mengalami kenaikan
dan penurunan secara signifikan selama enam...
bertahap sebagai berikut :
Bulan Februari sebanyak 100 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada
bulan Januari;
Bula...
Program pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan di KPP dilaksanakan
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Membuat...
Kanwil DJP mengirim resume hasil pengawasan pembayaran masa seluruh KPP
di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal Pajak...
Masalah ini membahas tentang pajak,yang dibahas adalah mengenai pengawasan
pembayaran pajak dan peraturan pajak yang ada d...
DAFTAR PUSTAKA
http://lite.ortax.org/?mod=aturan&page=show&id=14683
http://www.peraturanpajak.com/?p=1601
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Tugas fhartika

105

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
105
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Tugas fhartika"

  1. 1. ADMINISTRASI PERPAJAKAN PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA DISUSUN OLEH : FHARTIKA DIANA MENTARI 1201135214 ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS RIAU 2012
  2. 2. KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada saya sehingga dapat menyelasaikan penulisan makalah ini dengan semaksimal mungkin. Ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan tugas kepada saya untuk membuat makalah.Saya menyadari bahwa didalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan baik itu dari segi penulisan maupun bahasa yang digunakan. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari dosen pembimbing khususnya dan dari para pembaca umumnya yang bersifat membangun agar didalam penulisan makalah yang akan datang bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan makalah ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin
  3. 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN : • Latar BelakangMasalah • Tujuan Pembahasan BAB II PEMBAHASAN : • Pengawasan pembayaran pajak • Peraturan terkait pajak BAB III PENUTUP • Kesimpulan DAFTAR PUSTAKA
  4. 4. BAB I PENDAHULUAN 1.LATAR BELAKANG MASALAH Masalah ini membahas tentang pajak,yang dibahas adalah mengenai pengawasan pembayaran pajak dan peraturan pajak yang ada diindonesia dan setelah membahas makalah ini lalu ditutup dengan menarik beberapa kesimpulan yang didasarkan pada pemaparan pada bagian – bagian sebelumnya. Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pemnbangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Lima unsur pokok definisi pajak: 1. Iuran/pungutan 2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang 3. Pajak dapat dipaksa 4. Tidak menerima kontra prestasi 5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. 2.TUJUAN PEMBAHASAN • Menjelaskan peran pemerintah dalam pengawasan pembayaran pajak • Menjelaskan peraturan apa saja yang terkait dengan pajak
  5. 5. BAB II PEMBAHASAN 1.PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA A Umum . Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak sebagaimana amanat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, di antaranya melalui pengawasan pembayaran masa. Data penerimaan menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pembayaran masa terhadap penerimaan pajak nasional sebesar 75%. B Maksud dan Tujuan . 1. Maksud Ketentuan ini dibuat agar terdapat bentuk pengawasan yang intensif dan optimal terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan oleh WP, mencakup kegiatan penggalian potensi, pengawasan kepatuhan, bimbingan, himbauan, konsultasi teknis perpajakan, rekonsiliasi data, dinamisasi, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), dan usulan pemeriksaan. 2. Tujuan Memberikan keseragaman serta pemahaman yang sama dalam pelaksanaan pengawasan pembayaran masa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP sebagai bagian dari pengawasan terhadap kepatuhan WP. C Ruang Lingkup . 1. Ketentuan ini mengatur pelaksanaan kegiatan dan prosedur pengawasan pembayaran masa di KPP dan Kanwil DJP serta tindak lanjutnya. Pengawasan pembayaran masa dilakukan atas pembayaran seluruh jenis pajak yang dilakukan oleh WP sendiri maupun yang dipotong dan atau dipungut oleh pihak lain, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPn BM Dalam Negeri, dan PPn BM Impor.
  6. 6. 2.Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan : a. Pembayaran Masa adalah pembayaran pajak yang wajib dilaksanakan oleh WP untuk setiap masa pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku; b. Pengawasan Pembayaran Masa meliputi kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pembayaran masa WP baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh KPP dan Kanwil DJP pada suatu bulan tertentu; c. Kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan pembayaran masa meliputi : 1) Pengawasan kepatuhan penyampaian SPT Masa, khususnya terhadap penyampaian SPT Masa yang wajib disampaikan secara rutin per bulan yaitu PPN, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21; 2) Bimbingan; 3) Himbauan; 4) Konsultasi teknis perpajakan (konseling); 5) Rekonsiliasi data; 6) Dinamisasi; 7) Kegiatan penggalian potensi; dan 8) Tindak lanjut : a) Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP); dan b) Usulan pemeriksaan. 9) Pengawasan Pembayaran STP. d. Sumber data pengawasan pembayaran masa berasal dari portal DJP, terutama data pembayaran WP pada menu Pengawasan Pembayaran Masa dan Modul Penerimaan Negara (MPN) serta data lain terkait dengan potensi WP; e. Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa adalah aplikasi pengawasan yang ada di dalam sistem administrasi perpajakan antara lain SIDJP, SIPMOD, portal DJP, dan Approweb; f. Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa Lainnya adalah aplikasi pengawasan pembayaran masa yang dibuat sendiri oleh masing-masing Kanwil DJP atau KPP selain aplikasi yang tersedia di dalam sistem administrasi perpajakan; g. Jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisa adalah perkiraan jumlah pajak
  7. 7. yang harus dibayar WP untuk setiap masa pajak yang nilainya berdasarkan hasil analisa pembayaran sesuai dengan data transaksi yang dilakukan WP; h. Jenis Pembayaran Masa terdiri dari : 1) Pembayaran yang dianggap wajar yaitu pembayaran masa yang jumlah pembayaran pajaknya dianggap telah sesuai dengan ketentuan; 2) Pembayaran yang dianggap tidak wajar yaitu pembayaran masa yang jumlahnya mengalami kenaikan atau penurunan setiap bulannya dan/atau tidak sesuai ketentuan; 3) Tidak ada pembayaran/nihil. I Surat Himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan J Konseling adalah sarana yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam Surat Himbauan. k. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang KUP. D Dasar Dasar Undang-Undang . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
  8. 8. Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak. E.Strategi Pengawasan Pembayaran Masa 1. Pada dasarnya seluruh WP harus dilakukan pengawasan pembayaran masa. Untuk KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya dilakukan terhadap seluruh WP. Sedangkan di KPP Pratama yang jumlah WP-nya lebih dari 1.500, prioritas WP yang diawasi adalah terhadap 1.500 WP penentu penerimaan yang diwajibkan untuk dibuat profilnya. 2. Dasar penentuan daftar WP Penentu Penerimaan pada angka 1 di atas adalah : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-87/PJ/2012 Tentang Perubahan KEP27/PJ/2012 Tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi WP; Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-86/PJ/2012 Tentang Perubahan KEP26/PJ/2012 Tentang Pemindahan Wajib Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya; Surat Edaran Nomor SE-03/PJ/2012 tentang Prosedur Evaluasi dan Penetapan Wajib Pajak Terdaftar dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER49/PJ/2011 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya; dan Surat Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Nomor S-415/PJ.08/2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Pemilihan 1.500 Wajib Pajak Besar Penentu Penerimaan. F. Program pengawasan di KPP Program pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan di KPP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Menyusun dan menentukan daftar 1.500 WP penentu penerimaan bagi KPP Pratama serta seluruh WP bagi KPP lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya yang akan dilakukan pengawasan sesuai dengan Huruf E (2.d);
  9. 9. 2. Dalam melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa setiap Account Representative (AR) diharuskan : a. Menyusun tabelaris pengawasan pembayaran masa : 1) Perbandingan masa pajak sekarang, masa pajak sebelumnya dan masa pajak yang sama pada tahun sebelumnya untuk setiap jenis pajak atas seluruh WP yang diawasi sesuai dengan ketentuan surat edaran ini; 2) Melakukan analisa kewajaran serta melakukan tindak lanjut atas pengawasan pembayaran masa yang meliputi : a) Pembayaran yang dianggap wajar; b) Pembayaran yang dianggap tidak wajar; c) Tidak ada pembayaran/nihil. 3) Melakukan tindak lanjut atas pengawasan pembayaran masa yang meliputi : a) himbauan dan konseling; b) tindak lanjut himbauan dan konseling; i. usulan pemeriksaan ii. memantau realisasi pembayarannya. b. Format Tabelaris Pengawasan Pembayaran Masa dan tindak lanjutnya sesuai dengan Lampiran II.a; 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) melakukan kompilasi kegiatan AR sesuai tabelaris tersebut, melakukan analisa dan membuat laporan evaluasi dengan format sesuai Lampiran III sebagai bahan pertimbangan Kepala Kantor dalam mengambil keputusan mengenai pengawasan pembayaran masa terkait pengamanan penerimaan; 4. Kepala Seksi PDI melakukan kompilasi berdasarkan laporan evaluasi yang dibuat Kepala Seksi Waskon sesuai Lampiran II.b; 5. Kepala KPP melakukan evaluasi secara keseluruhan atas pelaksanaan pengawasan pembayaran masa sebagai dasar untuk penentuan kebijakan dalam rangka pengamanan penerimaan dan peningkatan kepatuhan WP; dan 6. Tata cara pengawasan pembayaran masa dilaksanakan sebagaimana Lampiran I surat edaran ini. G Program Pengawasan di Kanwil DJP . Program pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan di Kanwil DJP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Meneliti kebenaran dan keakuratan daftar 1.500 WP penentu penerimaan setiap KPP di
  10. 10. wilayah kerjanya sebagaimana ditentukan dalam huruf E; Mengompilasi laporan bulanan dari KPP yang ada di wilayah kerjanya; Mengevaluasi dan menganalisis pengawasan pembayaran masa per jenis pajak, per KPP sesuai laporan yang disampaikan oleh KPP serta melaporkan hasil evaluasinya sesuai format Lampiran IV; Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan pengawasan pembayaran masa secara aktif kepada KPP di wilayah kerjanya; dan Memberikan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil analisa pengawasan pembayaran masa kepada KPP. H .Lain-Lain . 1. Pelaksanaan pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan oleh KPP dan Kanwil DJP dilakukan dengan memanfaatkan data pengawasan pembayaran masa yang dapat diakses melalui portal DJP, terutama data pembayaran WP pada menu Pengawasan Pembayaran Masa dan Modul Penerimaan Negara (MPN) serta data lain terkait dengan potensi WP; 2. Dalam melakukan pengawasan pembayaran masa, Kanwil DJP atau KPP menggunakan aplikasi pengawasan pembayaran masa yang telah tersedia di sistem administrasi perpajakan; 3. Bagi Kanwil DJP atau KPP yang telah mempunyai Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa Lainnya tetap dapat memanfaatkan dengan menyesuaikan format sesuai dengan surat edaran ini; 4. Pelaporan pengawasan pembayaran masa diatur sebagai berikut : a. Pelaporan hasil analisa Pengawasan Pembayaran Masa dilakukan setiap bulan kegiatan; b. KPP mengirim laporan hasil pengawasan pembayaran masa kepada Kepala Kanwil DJP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan format sebagaimana Lampiran II.b; c. Kanwil DJP mengirim laporan hasil pengawasan pembayaran masa beserta evaluasinya dari seluruh KPP di wilayah kerjanya : 1) Kepada Direktur Jenderal Pajak u.p Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan dengan format sebagaimana Lampiran II.c dan Lampiran IV surat edaran ini serta melampirkan laporan dari KPP; dan 2) Dilaporkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dalam bentuk softcopy dalam format Microsoft Excel melalui e-mail ke : kepatuhanwp.pkp@pajak.go.id.
  11. 11. 5. Ketentuan dalam surat edaran ini berlaku mulai bulan kegiatan Januari 2012 dan tahuntahun berikutnya; 6. Khusus untuk pelaporan bulanan sebelum terbitnya surat edaran ini tetap menggunakan format laporan sesuai surat edaran pembayaran masa sebelumnya; 7. Dengan ditetapkannya surat edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengawasan Pembayaran Masa Pada Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku. 2.PERATURAN TERKAIT PAJAK Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-27/pj/2012 Tentang Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 87/PJ/2012, Tanggal 9 Maret 2012 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-26/pj/2012 Tentang Pemindahan Wajib Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 86/PJ/2012, Tanggal 9 Maret 2012 Prosedur Evaluasi Dan Penetapan Wajib Pajak Terdaftar Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-49/pj/2011 Tentang Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ/2012, Tanggal 3 Februari 2012 Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 27/PJ/2012, Tanggal 30 Januari 2012 Pemindahan Wajib Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 26/PJ/2012, Tanggal 30 Januari 2012 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa
  12. 12. Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Peraturan Pemerintah - 1 TAHUN 2012, Tanggal 3 Januari 2012 Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Peraturan Dirjen Pajak - PER - 49/PJ/2011, Tanggal 30 Desember 2011 Pengawasan Pembayaran Masa Tahun 2011 Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ/2011, Tanggal 31 Maret 2011 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Peraturan Pemerintah - 94 TAHUN 2010, Tanggal 30 Desember 2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/pmk.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Peraturan Menteri Keuangan - 80/PMK.03/2010, Tanggal 5 April 2010 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Undang-Undang - 42 TAHUN 2009, Tanggal 15 Oktober 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang Undang-Undang - 16 TAHUN 2009, Tanggal 25 Maret 2009 Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Perpu - 5 TAHUN 2008, Tanggal 31 Desember 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang - 36 TAHUN 2008, Tanggal 23 September 2008 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak,penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran,penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Peraturan Menteri Keuangan - 184/PMK.03/2007, Tanggal 28 Desember 2007 Pajak Penghasilan Undang-Undang - 7 TAHUN 1983, Tanggal 31 Desember 1983
  13. 13. Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Undang-Undang - 8 TAHUN 1983, Tanggal 31 Desember 1983 2.Pengawasan Pembayaran Masa Tahun 2011 Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak sebagaimana amanat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2011 dan sebagai tindak lanjut dari Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 17-19 Januari 2011, maka Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, di antaranya terhadap pembayaran masa.Data penerimaan menunjukkan bahwa kontribusi pembayaran masa terhadap penerimaan nasional cukup besar yaitu sekitar 75% (2009) dan 77% (2010). Mengingat besarnya peranan pembayaran masa tersebut, perlu adanya pengawasan yang intensif dan optimal terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran masa. Sehubungan dengan upaya peningkatan kepatuhan pembayaran masa tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1.PENGERTIAN Dalam surat edaran ini, yang dimaksud dengan : Pembayaran Masa adalah pembayaran pajak yang wajib dilaksanakan oleh WP untuk setiap masa pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku; Pengawasan Pembayaran Masa adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pembayaran masa pada suatu bulan tertentu; Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa adalah aplikasi yang tersedia di portal DJP sebagai media yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan pengawasan kepatuhan Pembayaran Masa yang dibuat secara elektronik; Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa Lainnya adalah aplikasi pengawasan pembayaran masa yang dibuat sendiri oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selain aplikasi yang tersedia di portal DJP; Jumlah pembayaran pajak seharusnya adalah jumlah pajak yang harus dibayar WP untuk setiap masa pajak yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; Jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisa adalah perkiraan jumlah pajak yang harus dibayar WP untuk setiap masa pajak yang perhitungannya berdasarkan hasil analisa kewajaran sesuai dengan data transaksi yang dilakukan WP; Pembayaran tidak wajar adalah Pembayaran Masa yang tidak mencerminkan jumlah pembayaran pajak seharusnya dan/atau jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisa;
  14. 14. Pembayaran fluktuatif adalah Pembayaran Masa yang jumlahnya mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan selama enam bulan terakhir; Konfirmasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh KPP kepada WP untuk mengecek ulang kebenaran data pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui surat, telepon, faksimile, surat elektronik atau media lainnya. 2. JENIS PEMBAYARAN MASA YANG DIAWASI Pada dasarnya semua jenis Pembayaran Masa wajib dilakukan pengawasan, namun dalam rangka efektifitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis pajak yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak secara nasional, yaitu PPh Pasal 21; PPh Pasal 22; PPh Pasal 22 Impor; PPh Pasal 23; PPH Pasal 25; PPh Pasal 26; PPh Final; PPN Dalam Negeri; PPN Impor; PPn BM Dalam Negeri; PPn BM Impor. 3. STRATEGI PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA 1. Pada dasarnya semua WP harus dilakukan pengawasan Pembayaran Masanya. Untuk KPP dilingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya dilakukan terhadap semua WP. Sedangkan di KPP Pratama yang jumlah WP-nya lebih dari 1.000, prioritas WP yang diawasi adalah terhadap 1.000 WP penentu penerimaan yang diwajibkan dibuat profilnya; 2. Daftar WP penentu penerimaan pada angka 1 di atas, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-60/PJ/2010 dan nomor SE-69/PJ/2010. Namun demikian setiap KPP agar melakukan pemutakhiran (update) atas urutan WP dengan mempertimbangkan berbagai hal terkait administrasi DJP yang mengurangi jumlah WP, misalnya ada WP yang pindah, penghapusan NPWP dan sebagainya; 3. Pada tahun 2011, prioritas pengawasan pembayaran masa dilakukan secara
  15. 15. bertahap sebagai berikut : Bulan Februari sebanyak 100 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari; Bulan Maret ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 200 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan Februari; Bulan April ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 300 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan Maret; Bulan Mei ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 400 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan April; Bulan Juni ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 500 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan Mei; Bulan Juli ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 600 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan Juni; Bulan Agustus ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 700 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan Juli; Bulan September ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 800 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan Agustus; Bulan Oktober ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 900 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan September; Bulan Nopember ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 1.000 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan Oktober; Bulan Desember sebanyak 1.000 WP penentu penerimaan dengan melanjutkan sebagaimana bulan Nopember yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan Nopember. 4.PROGRAM PENGAWASAN DI KPP
  16. 16. Program pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan di KPP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Membuat daftar WP yang akan diawasi sesuai dengan Romawi III angka 1 dan angka 2; Pengelompokan per 100 WP sebagaimana Romawi III angka 3 sesuai dengan daftar urutan profil di masing-masing KPP; Tata cara pengawasan pembayaran masa dilaksanakan sebagaimana lampiran 1 surat edaran ini. 5. PROGRAM PENGAWASAN DI KANWIL DJP Program pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan di Kanwil DJP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Meneliti kelengkapan daftar WP penentu penerimaan setiap KPP di wilayah kerjanya; Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan pengawasan pembayaran masa secara aktif kepada KPP di wilayah kerjanya; Mengevaluasi dan menganalisis pengawasan pembayaran masa per jenis pajak, per KPP sesuai laporan yang disampaikan oleh KPP; Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada KPP; Memantau tindak lanjut pembayaran masa yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya atau hasil analisa per KPP. 6. LAIN-LAIN 1. Pelaksanaan pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan oleh KPP dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi pengawasan pembayaran masa yang dapat diakses melalui portal DJP pada menu Aplikasi di sub menu Analisa Data; 2. Kanwil DJP agar meneliti kebenaran data yang ada dalam resume hasil pengawasan pembayaran masa yang disampaikan oleh KPP; 3. Kanwil DJP membuat resume hasil pengawasan pembayaran masa dari setiap KPP; 4. Kanwil DJP memberikan rekomendasi tindak lanjut atas resume hasil pengawasan pembayaran masa kepada KPP; 5. Pelaporan pengawasan pembayaran masa diatur sebagai berikut : KPP mengirim resume hasil pengawasan pembayaran masa kepada Kepala Kanwil DJP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan format sebagaimana lampiran 2.a;
  17. 17. Kanwil DJP mengirim resume hasil pengawasan pembayaran masa seluruh KPP di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal Pajak u.p Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan dengan format sebagaimana lampiran 2.b surat edaran ini paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dalam bentuk softcopy dalam format Microsoft Excel melalui e-mail ke : kepatuhanwp.pkp@pajak.go.id; 6. Ketentuan dalam surat edaran ini berlaku mulai kegiatan Januari 2011; 7. Dengan ditetapkannya surat edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-88/PJ/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB III PENUTUP Kesimpulan
  18. 18. Masalah ini membahas tentang pajak,yang dibahas adalah mengenai pengawasan pembayaran pajak dan peraturan pajak yang ada diindonesia dan setelah membahas makalah ini lalu ditutup dengan menarik beberapa kesimpulan yang didasarkan pada pemaparan pada bagian – bagian sebelumnya. Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pemnbangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.
  19. 19. DAFTAR PUSTAKA http://lite.ortax.org/?mod=aturan&page=show&id=14683 http://www.peraturanpajak.com/?p=1601

×