SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
HAK DAN KEWAJIBAN
DOKTER DAN PASIEN
dr.ARINA WIDYA MURNI, SpPD-KPsi
Mukaddimah KODEKI (2002)
….hubungan kesepakatan terapeutik antara
dokter dan penderita (pasien) yang dilakukan
dalam suasana saling percaya mempercayai
(konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh
segala emosi, harapan dan kekhawatiran
makhluk insani
Blok 1.1 , 030913
2
 Hubungan paternalistik dengan prinsip father
knows best
 Kedudukan pasien tdk sederajat dengan
dokter/nakes
 Kedudukan dokter/nakes dianggap lebih tinggi
oleh pasien, peranannya lebih penting dalam
upaya penyembuhan
 Pasien nasib sepenuhnya bergantung kepada
dokter/nakes
 “MENIADAKAN” HAK PASIEN (CONSENT)
 MULAI DIKRITIK TAHUN 1956
Blok 1.1 , 030913
3
 Horisontal kontraktual
 Dokter dan pasien sama-sama subjek
hukum mempunyai kedudukan yang sama
 Didasarkan pada sikap saling percaya
 Mempunyai hak dan kewajiban yang
menimbulkan tanggung jawab baik
perdata atau pidana
Blok 1.1 , 030913
4
 Kritik terhadap kontraktual :
Tak ada negosiasi eksplisit
Tak ada ekspektansi eksplisit
Terlalu materialistik, bukan etik
Melupakan faktor sistem sosial
Terlalu legalistik : peraturan
Terfokus pada prinsip otonomi
Cenderung meminimalkan mutu
 DISEBUT : BOTTOM-LINE ETHICS
Blok 1.1 , 030913
5
 Dipengaruhi oleh etika profesi dan kewajiban
profesi.
 Prinsip Moral :
AUTONOMY, BENEFICENCE, (kemurahan hati )
NON MALEFICENCE (tidak merugikan), JUSTICE
VERACITY (kejujuran), FIDELITY (kebenaran),
PRIVACY (pribadi), CONFIDENTIALITY (rahasia /
empat mata)
SALING PERCAYA
Blok 1.1 , 030913
6
 VIRTUE BASED ETHICS (etik berdasarkan kebaikan)
PRINSIP : Keutamaan moral
Bukan sekedar kewajiban dan peraturan, tetapi
juga “bagaimana sikap sebaiknya”
Empathy, Compassion, Perhatian, Keramahan,
kemanusiaan, saling percaya, itikad baik dll
HUBUNGAN : Bertumbuh kembang , bertujuan
mensejahterakan pasien
KOMUNIKASI HARUS BAIK
Blok 1.1 , 030913
7
 Salah satu hubungan hukum dokter- pasien
 Tidak seimbang / setara
DOKTER TIDAK MENJANJIKAN HASIL
(RESULTAATSVERBINTENNIS),
TETAPI MENJANJIKAN UPAYA YANG
SEBAIK-BAIKNYA
(INSPANNINGSVERBINTENNIS)
 – reasonable care
 Harus dijaga dengan aturan
Blok 1.1 , 030913
8
 Priestly model (paternalistik)
Dokter dominan
 Collegial Model (partnership)
Dokter dan pasien adalah mitra
 Enginering model
Pasien yang dominan
Blok 1.1 , 030913
9
Untuk terjalinnya hubungan dokter-pasien :
 Membangun rasa saling percaya
 Memahami hak dan kewajiban masing-masing
Blok 1.1 , 030913
10
 Ketuhanan
 Kemurnian niat
 Keluhuran budi
 Kerendahan hati
 Kesungguhan kerja
 Integritas ilmiah dan sosial
Blok 1.1 , 030913
11
 HAK UNTUK BEKERJA “BEBAS”, PROFESIONAL
 HAK MENOLAK MELAKUKAN PEKERJAAN YG DI LUAR
STANDAR PROFESI ATAU MELANGGAR ETIK
 HAK MEMILIH PASIEN DAN MENGAKHIRI HUB DR-
PASIEN, KECUALI GAWAT DARURAT MEDIS
 HAK ATAS PRIVACY
 HAK ATAS IMBALAN
Blok 1.1 , 030913
12
KODEKI , pasal 10
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan
mempergunakan segala ilmu dan
ketrampilannya untuk kepentingan pasien
Blok 1.1 , 030913
13
 KEWAJIBAN PROFESI :
 SUMPAH DOKTER
 KODEKI
 STANDAR PERILAKU
 STANDAR PROSEDUR
 STANDAR PELAYANAN MEDIS
 KEWAJIBAN AKIBAT HUB. DOKTER-PASIEN
 MEMENUHI HAK PASIEN
 KEWAJIBAN SOSIAL
Blok 1.1 , 030913
14
 Memperoleh informasi
 Memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil
dan jujur
 Memperoleh “second opinion” sepengetahuan
dokter yang merawat.
Blok 1.1 , 030913
15
 Mematuhi semua instruksi dokter dalam
pengobatannya.
 Memberikan informasi yang jujur dan lengkap
tentang penyakit yang diderita
Blok 1.1 , 030913
16
 Declaration of Lisbon (1991) : The Rights of the
patient
 UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan : pasal
53 : hak pasien
 UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran, Pasal 52 dan 53.
 SE Ditjen Yanmed Depkes RI No
YM.02.04.3.5.2504 : Pedoman Hak dan
kewajiban pasien, dokter dan RS
 Deklarasi Muktamar IDI : Hak dan kewajiban
pasien dan dokter
Blok 1.1 , 030913
17
 Hak memilih dokter
 Hak dirawat dokter yang “bebas”
 Hak menerima / menolak pengobatan setelah
menerima informasi
 Hak atas kerahasiaan
 Hak mati secara bermartabat
 Hak atas dukungan moral / spiritual
Blok 1.1 , 030913
18
 Itikad baik
 Beri informasi yang adekuat
 Melaksanakan nasehat dokter dalam rangka
perawatan / pengobatan
 Menghormati hak dokter
 Memberi imbalan & ganti rugi
 Berterus terang apabila timbul masalah
Blok 1.1 , 030913
19
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA
Tenaga kesehatan dan sarana kesehatan (sebagai subjek hukum),
memiliki tanggungjawab hukum atas semua tindakannya dalam
upaya melaksanakan tugas profesinya, yang tidak luput dari
kesalahan profesi.
TANGGUNG JAWAB HUKUM yang berkaitan dengan
pelaksanaan profesi, masih dapat dibedakan terhadap ketentuan-
ketentuan profesional (kode etik), dan tanggung jawab terhadap
ketentuan hukum yang meliputi hukum perdata, hukum pidana dan
administratif.
Blok 1.1 , 030913
20
HUBUNGAN ADANYA KESEPAKATAN
Dalam pelayanan kesehatan berawal dari hubungan kepercayaan
antara 2 orang atau lebih yang merupakan subjek hukum.
Keputusan pasien/keluarga untuk mengunjungi dokter/nakes guna
meminta pertolongan, secara yuridis diartikan bahwa pasien
melakukan penawaran.
Dokter/Nakes melakukan wawancara/komunikasi dengan pasien
atau keluarga.
Berdasarkan informasi yg diterima oleh dokter/nakes dari pasien
tentang penyakitnya, maka si dokter akan menyusun anamnesa.
Pada saat dokter/nakes bersedia dgn penyusunan anamnesa, hal ini
berarti dokter menerima atas penawaran dari pasien tsb.
1
2
4
5
3
Blok 1.1 , 030913
21
Dengan adanya penawaran dari pasien dan penerimaan
dari dokter/nakes, maka terjadilah kesepakatan yang
merupakan salah satu persyaratan terjadinya perjanjian.
(pasal 1320 KUHPerdt)  - Sepakat
- Cakap
- Hal tertentu
- Sebab yang halal
Dengan demikian dalam setiap pelayanan kesehatan terjadi
suatu perjanjian (tidak tertulis) antara pemberi dan
penerima pelayanan kesehatan, yang dinamakan
perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik
(Inspanningverbintenis)
6
7
Blok 1.1 , 030913
22
TRANSAKSI TERAPEUTIK
Transaksi Traupeutik merupakan hubungan antara 2 orang
atau lebih subjek hukum, yg saling mengikatkan diri
didasarkan pada sikap saling percaya.
Saling percaya akan tumbuh jika terjalin komunikasi
secara terbuka dan jujur antara dokter/nakes dan
pasien, karena masing2 dapat saling memberikan informasi
yg diperlukan bagi terlaksananya kerjasama yg baik
dan tercapainya tujuan pelayanan kesehatan.
Pasal 1234 KUHPer:
“Tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu,
untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”
Blok 1.1 , 030913
23
Hakekat Pelayanan Kesehatan adalah :
1. Memberi pertolongan atau,
2. Memberi bantuan kepada pasien
Prinsip Etik 
Memberi pertolongan, berbuat baik dan tidak merugikan.
Pasal 1354 KUHPerdata :
“Jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat
perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau
tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara
diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan
serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang
mewakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan
itu” (zaakwaarneming)
Menolong orang harus sampai tuntasBlok 1.1 , 030913
24
 Dokter dan pasien sama-sama memiliki
hak dan kewajiban dengan prinsip saling
percaya dan memiliki kesepakatan
kerjasama
 Saling percaya akan tumbuh jika terjalin
komunikasi secara terbuka dan jujur
antara dokter dan pasien
 Menolong orang harus sampai tuntas
Blok 1.1 , 030913
25
Blok 1.1 , 030913
26

More Related Content

What's hot

hubungan etika, disiplin, dan hukum kedokteran dengan tindakan dokter
hubungan etika, disiplin, dan hukum kedokteran dengan tindakan dokterhubungan etika, disiplin, dan hukum kedokteran dengan tindakan dokter
hubungan etika, disiplin, dan hukum kedokteran dengan tindakan dokter
Letitia Kale
 
Kesehatan kedokteran keluarga
Kesehatan kedokteran keluargaKesehatan kedokteran keluarga
Kesehatan kedokteran keluarga
Putri Permata
 
Power point pelayanan dokter keluarga
Power point pelayanan dokter keluargaPower point pelayanan dokter keluarga
Power point pelayanan dokter keluarga
Mendy91
 
kompetensi dokter indonesia (modul etika, profesional dan humaniora)
kompetensi dokter indonesia (modul etika, profesional dan humaniora)kompetensi dokter indonesia (modul etika, profesional dan humaniora)
kompetensi dokter indonesia (modul etika, profesional dan humaniora)
fikri asyura
 
Kp 1.1.3.4 kuliah uu praktek kedokteran
Kp 1.1.3.4 kuliah uu praktek kedokteranKp 1.1.3.4 kuliah uu praktek kedokteran
Kp 1.1.3.4 kuliah uu praktek kedokteran
Carlo Prawira
 
Hubungan dokter-pasien
Hubungan dokter-pasien Hubungan dokter-pasien
Hubungan dokter-pasien
Dolly Jazmi
 

What's hot (17)

Manajemen Informasi Kesehatan (MIK)
Manajemen Informasi Kesehatan (MIK)Manajemen Informasi Kesehatan (MIK)
Manajemen Informasi Kesehatan (MIK)
 
hubungan etika, disiplin, dan hukum kedokteran dengan tindakan dokter
hubungan etika, disiplin, dan hukum kedokteran dengan tindakan dokterhubungan etika, disiplin, dan hukum kedokteran dengan tindakan dokter
hubungan etika, disiplin, dan hukum kedokteran dengan tindakan dokter
 
Kesehatan kedokteran keluarga
Kesehatan kedokteran keluargaKesehatan kedokteran keluarga
Kesehatan kedokteran keluarga
 
Ppt. mall praktek
Ppt. mall praktekPpt. mall praktek
Ppt. mall praktek
 
Etika dan disiplin profesi dalam mencegah fraud
Etika dan disiplin profesi dalam mencegah fraudEtika dan disiplin profesi dalam mencegah fraud
Etika dan disiplin profesi dalam mencegah fraud
 
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran IndonesiaMajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
 
Malpraktek
MalpraktekMalpraktek
Malpraktek
 
Penegakan disiplin dan hukum profesi dokter dr. sabir
Penegakan disiplin dan hukum profesi dokter  dr. sabirPenegakan disiplin dan hukum profesi dokter  dr. sabir
Penegakan disiplin dan hukum profesi dokter dr. sabir
 
Konsep Sistem Rujukan
Konsep Sistem RujukanKonsep Sistem Rujukan
Konsep Sistem Rujukan
 
Power point pelayanan dokter keluarga
Power point pelayanan dokter keluargaPower point pelayanan dokter keluarga
Power point pelayanan dokter keluarga
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan BerjenjangBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang
 
7.1.3.8 brosur hak dan kewajiban pasien
7.1.3.8 brosur hak dan kewajiban pasien7.1.3.8 brosur hak dan kewajiban pasien
7.1.3.8 brosur hak dan kewajiban pasien
 
kompetensi dokter indonesia (modul etika, profesional dan humaniora)
kompetensi dokter indonesia (modul etika, profesional dan humaniora)kompetensi dokter indonesia (modul etika, profesional dan humaniora)
kompetensi dokter indonesia (modul etika, profesional dan humaniora)
 
Kp 1.1.3.4 kuliah uu praktek kedokteran
Kp 1.1.3.4 kuliah uu praktek kedokteranKp 1.1.3.4 kuliah uu praktek kedokteran
Kp 1.1.3.4 kuliah uu praktek kedokteran
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Perlindungan hukum pasien
Perlindungan hukum pasienPerlindungan hukum pasien
Perlindungan hukum pasien
 
Hubungan dokter-pasien
Hubungan dokter-pasien Hubungan dokter-pasien
Hubungan dokter-pasien
 

Similar to KP 1.1.3.2 kewajiban dokter pasien

19384 id-tanggung-jawab-dokter-terkait-persetujuan-tindakan-medis-informed-co...
19384 id-tanggung-jawab-dokter-terkait-persetujuan-tindakan-medis-informed-co...19384 id-tanggung-jawab-dokter-terkait-persetujuan-tindakan-medis-informed-co...
19384 id-tanggung-jawab-dokter-terkait-persetujuan-tindakan-medis-informed-co...
MichelleAngelika
 
Hub hukum dan tenaga kesehatan dan pasien
Hub hukum dan tenaga kesehatan dan pasienHub hukum dan tenaga kesehatan dan pasien
Hub hukum dan tenaga kesehatan dan pasien
Elisanggeria22
 
Makalah hukum kesehatan
Makalah hukum kesehatanMakalah hukum kesehatan
Makalah hukum kesehatan
Meisin Rahman
 
Ppt uu-kesehatan-dipa-blu
Ppt uu-kesehatan-dipa-bluPpt uu-kesehatan-dipa-blu
Ppt uu-kesehatan-dipa-blu
mumud31
 
makalah hukum kesehatan kel 1-RUANG LINGKUP KESEHATAN.docx
makalah hukum kesehatan kel 1-RUANG LINGKUP KESEHATAN.docxmakalah hukum kesehatan kel 1-RUANG LINGKUP KESEHATAN.docx
makalah hukum kesehatan kel 1-RUANG LINGKUP KESEHATAN.docx
NurmaYanti40
 
Analisis hukum kesehatan dan uu tenaga kesehatan
Analisis hukum kesehatan dan uu tenaga kesehatanAnalisis hukum kesehatan dan uu tenaga kesehatan
Analisis hukum kesehatan dan uu tenaga kesehatan
ABSTRACTPIT
 
implementasi mediasi dalam sengketa medik
implementasi mediasi dalam sengketa medikimplementasi mediasi dalam sengketa medik
implementasi mediasi dalam sengketa medik
Lalu Guntur Payasan
 
Tugas legal etik, kelompok 4, sp ikd 1
Tugas legal etik, kelompok 4, sp ikd 1Tugas legal etik, kelompok 4, sp ikd 1
Tugas legal etik, kelompok 4, sp ikd 1
Ns. Lutfi
 
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Operator Warnet Vast Raha
 

Similar to KP 1.1.3.2 kewajiban dokter pasien (20)

DOKTER-PASIEN.rev22.pdf
DOKTER-PASIEN.rev22.pdfDOKTER-PASIEN.rev22.pdf
DOKTER-PASIEN.rev22.pdf
 
19384 id-tanggung-jawab-dokter-terkait-persetujuan-tindakan-medis-informed-co...
19384 id-tanggung-jawab-dokter-terkait-persetujuan-tindakan-medis-informed-co...19384 id-tanggung-jawab-dokter-terkait-persetujuan-tindakan-medis-informed-co...
19384 id-tanggung-jawab-dokter-terkait-persetujuan-tindakan-medis-informed-co...
 
perlindungan hukum pasien.pdf
perlindungan hukum pasien.pdfperlindungan hukum pasien.pdf
perlindungan hukum pasien.pdf
 
Aaaaa
AaaaaAaaaa
Aaaaa
 
Hub hukum dan tenaga kesehatan dan pasien
Hub hukum dan tenaga kesehatan dan pasienHub hukum dan tenaga kesehatan dan pasien
Hub hukum dan tenaga kesehatan dan pasien
 
KELALAIAN MEDIK.pptx
KELALAIAN MEDIK.pptxKELALAIAN MEDIK.pptx
KELALAIAN MEDIK.pptx
 
power point undang - undang kesehatan terbaru
power point undang - undang kesehatan terbarupower point undang - undang kesehatan terbaru
power point undang - undang kesehatan terbaru
 
Tugas prof amri amir sp.f prodi neurologi
Tugas prof amri amir sp.f prodi neurologiTugas prof amri amir sp.f prodi neurologi
Tugas prof amri amir sp.f prodi neurologi
 
Makalah hukum kesehatan
Makalah hukum kesehatanMakalah hukum kesehatan
Makalah hukum kesehatan
 
Ppt uu-kesehatan-dipa-blu
Ppt uu-kesehatan-dipa-bluPpt uu-kesehatan-dipa-blu
Ppt uu-kesehatan-dipa-blu
 
makalah hukum kesehatan kel 1-RUANG LINGKUP KESEHATAN.docx
makalah hukum kesehatan kel 1-RUANG LINGKUP KESEHATAN.docxmakalah hukum kesehatan kel 1-RUANG LINGKUP KESEHATAN.docx
makalah hukum kesehatan kel 1-RUANG LINGKUP KESEHATAN.docx
 
Informed consent
Informed consentInformed consent
Informed consent
 
Penyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medisPenyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medis
 
Penyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medisPenyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medis
 
Analisis hukum kesehatan dan uu tenaga kesehatan
Analisis hukum kesehatan dan uu tenaga kesehatanAnalisis hukum kesehatan dan uu tenaga kesehatan
Analisis hukum kesehatan dan uu tenaga kesehatan
 
implementasi mediasi dalam sengketa medik
implementasi mediasi dalam sengketa medikimplementasi mediasi dalam sengketa medik
implementasi mediasi dalam sengketa medik
 
62500039 kodeki
62500039 kodeki62500039 kodeki
62500039 kodeki
 
Tugas legal etik, kelompok 4, sp ikd 1
Tugas legal etik, kelompok 4, sp ikd 1Tugas legal etik, kelompok 4, sp ikd 1
Tugas legal etik, kelompok 4, sp ikd 1
 
etik-hukum-kritis.pptx
etik-hukum-kritis.pptxetik-hukum-kritis.pptx
etik-hukum-kritis.pptx
 
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
 

Recently uploaded

BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
JuliBriana2
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 

Recently uploaded (20)

Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptxPANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

KP 1.1.3.2 kewajiban dokter pasien

  • 1. HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER DAN PASIEN dr.ARINA WIDYA MURNI, SpPD-KPsi
  • 2. Mukaddimah KODEKI (2002) ….hubungan kesepakatan terapeutik antara dokter dan penderita (pasien) yang dilakukan dalam suasana saling percaya mempercayai (konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani Blok 1.1 , 030913 2
  • 3.  Hubungan paternalistik dengan prinsip father knows best  Kedudukan pasien tdk sederajat dengan dokter/nakes  Kedudukan dokter/nakes dianggap lebih tinggi oleh pasien, peranannya lebih penting dalam upaya penyembuhan  Pasien nasib sepenuhnya bergantung kepada dokter/nakes  “MENIADAKAN” HAK PASIEN (CONSENT)  MULAI DIKRITIK TAHUN 1956 Blok 1.1 , 030913 3
  • 4.  Horisontal kontraktual  Dokter dan pasien sama-sama subjek hukum mempunyai kedudukan yang sama  Didasarkan pada sikap saling percaya  Mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan tanggung jawab baik perdata atau pidana Blok 1.1 , 030913 4
  • 5.  Kritik terhadap kontraktual : Tak ada negosiasi eksplisit Tak ada ekspektansi eksplisit Terlalu materialistik, bukan etik Melupakan faktor sistem sosial Terlalu legalistik : peraturan Terfokus pada prinsip otonomi Cenderung meminimalkan mutu  DISEBUT : BOTTOM-LINE ETHICS Blok 1.1 , 030913 5
  • 6.  Dipengaruhi oleh etika profesi dan kewajiban profesi.  Prinsip Moral : AUTONOMY, BENEFICENCE, (kemurahan hati ) NON MALEFICENCE (tidak merugikan), JUSTICE VERACITY (kejujuran), FIDELITY (kebenaran), PRIVACY (pribadi), CONFIDENTIALITY (rahasia / empat mata) SALING PERCAYA Blok 1.1 , 030913 6
  • 7.  VIRTUE BASED ETHICS (etik berdasarkan kebaikan) PRINSIP : Keutamaan moral Bukan sekedar kewajiban dan peraturan, tetapi juga “bagaimana sikap sebaiknya” Empathy, Compassion, Perhatian, Keramahan, kemanusiaan, saling percaya, itikad baik dll HUBUNGAN : Bertumbuh kembang , bertujuan mensejahterakan pasien KOMUNIKASI HARUS BAIK Blok 1.1 , 030913 7
  • 8.  Salah satu hubungan hukum dokter- pasien  Tidak seimbang / setara DOKTER TIDAK MENJANJIKAN HASIL (RESULTAATSVERBINTENNIS), TETAPI MENJANJIKAN UPAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA (INSPANNINGSVERBINTENNIS)  – reasonable care  Harus dijaga dengan aturan Blok 1.1 , 030913 8
  • 9.  Priestly model (paternalistik) Dokter dominan  Collegial Model (partnership) Dokter dan pasien adalah mitra  Enginering model Pasien yang dominan Blok 1.1 , 030913 9
  • 10. Untuk terjalinnya hubungan dokter-pasien :  Membangun rasa saling percaya  Memahami hak dan kewajiban masing-masing Blok 1.1 , 030913 10
  • 11.  Ketuhanan  Kemurnian niat  Keluhuran budi  Kerendahan hati  Kesungguhan kerja  Integritas ilmiah dan sosial Blok 1.1 , 030913 11
  • 12.  HAK UNTUK BEKERJA “BEBAS”, PROFESIONAL  HAK MENOLAK MELAKUKAN PEKERJAAN YG DI LUAR STANDAR PROFESI ATAU MELANGGAR ETIK  HAK MEMILIH PASIEN DAN MENGAKHIRI HUB DR- PASIEN, KECUALI GAWAT DARURAT MEDIS  HAK ATAS PRIVACY  HAK ATAS IMBALAN Blok 1.1 , 030913 12
  • 13. KODEKI , pasal 10 Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien Blok 1.1 , 030913 13
  • 14.  KEWAJIBAN PROFESI :  SUMPAH DOKTER  KODEKI  STANDAR PERILAKU  STANDAR PROSEDUR  STANDAR PELAYANAN MEDIS  KEWAJIBAN AKIBAT HUB. DOKTER-PASIEN  MEMENUHI HAK PASIEN  KEWAJIBAN SOSIAL Blok 1.1 , 030913 14
  • 15.  Memperoleh informasi  Memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur  Memperoleh “second opinion” sepengetahuan dokter yang merawat. Blok 1.1 , 030913 15
  • 16.  Mematuhi semua instruksi dokter dalam pengobatannya.  Memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang penyakit yang diderita Blok 1.1 , 030913 16
  • 17.  Declaration of Lisbon (1991) : The Rights of the patient  UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan : pasal 53 : hak pasien  UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 52 dan 53.  SE Ditjen Yanmed Depkes RI No YM.02.04.3.5.2504 : Pedoman Hak dan kewajiban pasien, dokter dan RS  Deklarasi Muktamar IDI : Hak dan kewajiban pasien dan dokter Blok 1.1 , 030913 17
  • 18.  Hak memilih dokter  Hak dirawat dokter yang “bebas”  Hak menerima / menolak pengobatan setelah menerima informasi  Hak atas kerahasiaan  Hak mati secara bermartabat  Hak atas dukungan moral / spiritual Blok 1.1 , 030913 18
  • 19.  Itikad baik  Beri informasi yang adekuat  Melaksanakan nasehat dokter dalam rangka perawatan / pengobatan  Menghormati hak dokter  Memberi imbalan & ganti rugi  Berterus terang apabila timbul masalah Blok 1.1 , 030913 19
  • 20. TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA Tenaga kesehatan dan sarana kesehatan (sebagai subjek hukum), memiliki tanggungjawab hukum atas semua tindakannya dalam upaya melaksanakan tugas profesinya, yang tidak luput dari kesalahan profesi. TANGGUNG JAWAB HUKUM yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi, masih dapat dibedakan terhadap ketentuan- ketentuan profesional (kode etik), dan tanggung jawab terhadap ketentuan hukum yang meliputi hukum perdata, hukum pidana dan administratif. Blok 1.1 , 030913 20
  • 21. HUBUNGAN ADANYA KESEPAKATAN Dalam pelayanan kesehatan berawal dari hubungan kepercayaan antara 2 orang atau lebih yang merupakan subjek hukum. Keputusan pasien/keluarga untuk mengunjungi dokter/nakes guna meminta pertolongan, secara yuridis diartikan bahwa pasien melakukan penawaran. Dokter/Nakes melakukan wawancara/komunikasi dengan pasien atau keluarga. Berdasarkan informasi yg diterima oleh dokter/nakes dari pasien tentang penyakitnya, maka si dokter akan menyusun anamnesa. Pada saat dokter/nakes bersedia dgn penyusunan anamnesa, hal ini berarti dokter menerima atas penawaran dari pasien tsb. 1 2 4 5 3 Blok 1.1 , 030913 21
  • 22. Dengan adanya penawaran dari pasien dan penerimaan dari dokter/nakes, maka terjadilah kesepakatan yang merupakan salah satu persyaratan terjadinya perjanjian. (pasal 1320 KUHPerdt)  - Sepakat - Cakap - Hal tertentu - Sebab yang halal Dengan demikian dalam setiap pelayanan kesehatan terjadi suatu perjanjian (tidak tertulis) antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan, yang dinamakan perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik (Inspanningverbintenis) 6 7 Blok 1.1 , 030913 22
  • 23. TRANSAKSI TERAPEUTIK Transaksi Traupeutik merupakan hubungan antara 2 orang atau lebih subjek hukum, yg saling mengikatkan diri didasarkan pada sikap saling percaya. Saling percaya akan tumbuh jika terjalin komunikasi secara terbuka dan jujur antara dokter/nakes dan pasien, karena masing2 dapat saling memberikan informasi yg diperlukan bagi terlaksananya kerjasama yg baik dan tercapainya tujuan pelayanan kesehatan. Pasal 1234 KUHPer: “Tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” Blok 1.1 , 030913 23
  • 24. Hakekat Pelayanan Kesehatan adalah : 1. Memberi pertolongan atau, 2. Memberi bantuan kepada pasien Prinsip Etik  Memberi pertolongan, berbuat baik dan tidak merugikan. Pasal 1354 KUHPerdata : “Jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang mewakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu” (zaakwaarneming) Menolong orang harus sampai tuntasBlok 1.1 , 030913 24
  • 25.  Dokter dan pasien sama-sama memiliki hak dan kewajiban dengan prinsip saling percaya dan memiliki kesepakatan kerjasama  Saling percaya akan tumbuh jika terjalin komunikasi secara terbuka dan jujur antara dokter dan pasien  Menolong orang harus sampai tuntas Blok 1.1 , 030913 25
  • 26. Blok 1.1 , 030913 26