Hubungan antara dokter dan pasien didasarkan pada kesepakatan kerja sama berdasarkan kepercayaan timbal balik. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk saling berkomunikasi secara terbuka dan jujur serta memastikan bantuan kesehatan yang diberikan tuntas.
2. Mukaddimah KODEKI (2002)
….hubungan kesepakatan terapeutik antara
dokter dan penderita (pasien) yang dilakukan
dalam suasana saling percaya mempercayai
(konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh
segala emosi, harapan dan kekhawatiran
makhluk insani
Blok 1.1 , 030913
2
3. Hubungan paternalistik dengan prinsip father
knows best
Kedudukan pasien tdk sederajat dengan
dokter/nakes
Kedudukan dokter/nakes dianggap lebih tinggi
oleh pasien, peranannya lebih penting dalam
upaya penyembuhan
Pasien nasib sepenuhnya bergantung kepada
dokter/nakes
“MENIADAKAN” HAK PASIEN (CONSENT)
MULAI DIKRITIK TAHUN 1956
Blok 1.1 , 030913
3
4. Horisontal kontraktual
Dokter dan pasien sama-sama subjek
hukum mempunyai kedudukan yang sama
Didasarkan pada sikap saling percaya
Mempunyai hak dan kewajiban yang
menimbulkan tanggung jawab baik
perdata atau pidana
Blok 1.1 , 030913
4
5. Kritik terhadap kontraktual :
Tak ada negosiasi eksplisit
Tak ada ekspektansi eksplisit
Terlalu materialistik, bukan etik
Melupakan faktor sistem sosial
Terlalu legalistik : peraturan
Terfokus pada prinsip otonomi
Cenderung meminimalkan mutu
DISEBUT : BOTTOM-LINE ETHICS
Blok 1.1 , 030913
5
6. Dipengaruhi oleh etika profesi dan kewajiban
profesi.
Prinsip Moral :
AUTONOMY, BENEFICENCE, (kemurahan hati )
NON MALEFICENCE (tidak merugikan), JUSTICE
VERACITY (kejujuran), FIDELITY (kebenaran),
PRIVACY (pribadi), CONFIDENTIALITY (rahasia /
empat mata)
SALING PERCAYA
Blok 1.1 , 030913
6
7. VIRTUE BASED ETHICS (etik berdasarkan kebaikan)
PRINSIP : Keutamaan moral
Bukan sekedar kewajiban dan peraturan, tetapi
juga “bagaimana sikap sebaiknya”
Empathy, Compassion, Perhatian, Keramahan,
kemanusiaan, saling percaya, itikad baik dll
HUBUNGAN : Bertumbuh kembang , bertujuan
mensejahterakan pasien
KOMUNIKASI HARUS BAIK
Blok 1.1 , 030913
7
8. Salah satu hubungan hukum dokter- pasien
Tidak seimbang / setara
DOKTER TIDAK MENJANJIKAN HASIL
(RESULTAATSVERBINTENNIS),
TETAPI MENJANJIKAN UPAYA YANG
SEBAIK-BAIKNYA
(INSPANNINGSVERBINTENNIS)
– reasonable care
Harus dijaga dengan aturan
Blok 1.1 , 030913
8
9. Priestly model (paternalistik)
Dokter dominan
Collegial Model (partnership)
Dokter dan pasien adalah mitra
Enginering model
Pasien yang dominan
Blok 1.1 , 030913
9
10. Untuk terjalinnya hubungan dokter-pasien :
Membangun rasa saling percaya
Memahami hak dan kewajiban masing-masing
Blok 1.1 , 030913
10
11. Ketuhanan
Kemurnian niat
Keluhuran budi
Kerendahan hati
Kesungguhan kerja
Integritas ilmiah dan sosial
Blok 1.1 , 030913
11
12. HAK UNTUK BEKERJA “BEBAS”, PROFESIONAL
HAK MENOLAK MELAKUKAN PEKERJAAN YG DI LUAR
STANDAR PROFESI ATAU MELANGGAR ETIK
HAK MEMILIH PASIEN DAN MENGAKHIRI HUB DR-
PASIEN, KECUALI GAWAT DARURAT MEDIS
HAK ATAS PRIVACY
HAK ATAS IMBALAN
Blok 1.1 , 030913
12
13. KODEKI , pasal 10
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan
mempergunakan segala ilmu dan
ketrampilannya untuk kepentingan pasien
Blok 1.1 , 030913
13
14. KEWAJIBAN PROFESI :
SUMPAH DOKTER
KODEKI
STANDAR PERILAKU
STANDAR PROSEDUR
STANDAR PELAYANAN MEDIS
KEWAJIBAN AKIBAT HUB. DOKTER-PASIEN
MEMENUHI HAK PASIEN
KEWAJIBAN SOSIAL
Blok 1.1 , 030913
14
15. Memperoleh informasi
Memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil
dan jujur
Memperoleh “second opinion” sepengetahuan
dokter yang merawat.
Blok 1.1 , 030913
15
16. Mematuhi semua instruksi dokter dalam
pengobatannya.
Memberikan informasi yang jujur dan lengkap
tentang penyakit yang diderita
Blok 1.1 , 030913
16
17. Declaration of Lisbon (1991) : The Rights of the
patient
UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan : pasal
53 : hak pasien
UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran, Pasal 52 dan 53.
SE Ditjen Yanmed Depkes RI No
YM.02.04.3.5.2504 : Pedoman Hak dan
kewajiban pasien, dokter dan RS
Deklarasi Muktamar IDI : Hak dan kewajiban
pasien dan dokter
Blok 1.1 , 030913
17
18. Hak memilih dokter
Hak dirawat dokter yang “bebas”
Hak menerima / menolak pengobatan setelah
menerima informasi
Hak atas kerahasiaan
Hak mati secara bermartabat
Hak atas dukungan moral / spiritual
Blok 1.1 , 030913
18
19. Itikad baik
Beri informasi yang adekuat
Melaksanakan nasehat dokter dalam rangka
perawatan / pengobatan
Menghormati hak dokter
Memberi imbalan & ganti rugi
Berterus terang apabila timbul masalah
Blok 1.1 , 030913
19
20. TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA
Tenaga kesehatan dan sarana kesehatan (sebagai subjek hukum),
memiliki tanggungjawab hukum atas semua tindakannya dalam
upaya melaksanakan tugas profesinya, yang tidak luput dari
kesalahan profesi.
TANGGUNG JAWAB HUKUM yang berkaitan dengan
pelaksanaan profesi, masih dapat dibedakan terhadap ketentuan-
ketentuan profesional (kode etik), dan tanggung jawab terhadap
ketentuan hukum yang meliputi hukum perdata, hukum pidana dan
administratif.
Blok 1.1 , 030913
20
21. HUBUNGAN ADANYA KESEPAKATAN
Dalam pelayanan kesehatan berawal dari hubungan kepercayaan
antara 2 orang atau lebih yang merupakan subjek hukum.
Keputusan pasien/keluarga untuk mengunjungi dokter/nakes guna
meminta pertolongan, secara yuridis diartikan bahwa pasien
melakukan penawaran.
Dokter/Nakes melakukan wawancara/komunikasi dengan pasien
atau keluarga.
Berdasarkan informasi yg diterima oleh dokter/nakes dari pasien
tentang penyakitnya, maka si dokter akan menyusun anamnesa.
Pada saat dokter/nakes bersedia dgn penyusunan anamnesa, hal ini
berarti dokter menerima atas penawaran dari pasien tsb.
1
2
4
5
3
Blok 1.1 , 030913
21
22. Dengan adanya penawaran dari pasien dan penerimaan
dari dokter/nakes, maka terjadilah kesepakatan yang
merupakan salah satu persyaratan terjadinya perjanjian.
(pasal 1320 KUHPerdt) - Sepakat
- Cakap
- Hal tertentu
- Sebab yang halal
Dengan demikian dalam setiap pelayanan kesehatan terjadi
suatu perjanjian (tidak tertulis) antara pemberi dan
penerima pelayanan kesehatan, yang dinamakan
perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik
(Inspanningverbintenis)
6
7
Blok 1.1 , 030913
22
23. TRANSAKSI TERAPEUTIK
Transaksi Traupeutik merupakan hubungan antara 2 orang
atau lebih subjek hukum, yg saling mengikatkan diri
didasarkan pada sikap saling percaya.
Saling percaya akan tumbuh jika terjalin komunikasi
secara terbuka dan jujur antara dokter/nakes dan
pasien, karena masing2 dapat saling memberikan informasi
yg diperlukan bagi terlaksananya kerjasama yg baik
dan tercapainya tujuan pelayanan kesehatan.
Pasal 1234 KUHPer:
“Tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu,
untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”
Blok 1.1 , 030913
23
24. Hakekat Pelayanan Kesehatan adalah :
1. Memberi pertolongan atau,
2. Memberi bantuan kepada pasien
Prinsip Etik
Memberi pertolongan, berbuat baik dan tidak merugikan.
Pasal 1354 KUHPerdata :
“Jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat
perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau
tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara
diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan
serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang
mewakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan
itu” (zaakwaarneming)
Menolong orang harus sampai tuntasBlok 1.1 , 030913
24
25. Dokter dan pasien sama-sama memiliki
hak dan kewajiban dengan prinsip saling
percaya dan memiliki kesepakatan
kerjasama
Saling percaya akan tumbuh jika terjalin
komunikasi secara terbuka dan jujur
antara dokter dan pasien
Menolong orang harus sampai tuntas
Blok 1.1 , 030913
25