Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 ~

PEDOMAN
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Jakarta, 2013

DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-NYA
maka Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB tahun
2014 telah dapat tersusun. Pedoman ini merupakan panduan bagi Pemerintah
Kabupaten dan Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Program
Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam pengelolaan dan pelaksanaan
DAKBidangKBTahun2014.
Berdasarkan amanat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2014 bahwa Pembangunan Kependudukan dan KB dilaksanakan dalam
rangka mencapai jumlah, struktur dan persebaran penduduk yang terkendali
serta kualitas penduduk yang meningkat. Upaya-upaya tersebut dilakukan
melalui kebijakan pembangunan di berbagai bidang, dengan fokus utama
penduduk sebagai pusat pembangunan (people centered development) yaitu,
baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan. Program
Kependudukan dan KB mempunyai peran yang sangat penting dalam
mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, terutama untuk
meningkatkan kualitas SDM. Salah satu fokus prioritas Bidang Sosial Budaya
Dan Kehidupan Beragama dalam rangka peningkatan kualitas SDM adalah
melalui pengendalian penduduk dilakukan melalui revitalisasi KB dan
penyerasiankebijakanpengendalianpendudukdenganprogrampembangunan
lainnya.
Dalam rangka peningkatan akselerasi program Kependudukan dan KB
dilaksanakan langkah-langkah strategis antara lain penguatan dukungan
sarana dan prasarana bagi pelayanan KB yang berkualitas dan merata;
intensifikasi advokasi dan KIE program Kependudukan dan KB; penguatan
penggerakan lini lapangan; dukungan sarana dan prasarana pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak serta penyediaan data dan informasi
kependudukan dan KB yang berkualitas sebagai basis perencanaan dan
operasional program KKB. Penguatan akselerasi program KKB tersebut
diharapkan dapat mendukung mempercepat penurunan angka kelahiran
dengan peningkatan angka pemakaian kontrasepsi, penurunan unmeet need
danangkafertilitasremaja.
Untuk itu dibutuhkan komitmen Kabupaten dan Kota yang kuat dan pemerintah
telah memberikan dukungan DanaAlokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
(DAK Bidang KB) untuk memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana
program KKB di kabupaten dan kota serta penguatan kelembagaan KKB. Tahun
i

2014merupakantahunketujuhpelaksanaanDAKbidangKBuntukmemberikan
bantuan kepada Kabupaten dan Kota yang memenuhi kriteria dan persyaratan
penerima DAK bidang KB, untuk mendukung pelaksanaan Program
Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional yang sudah merupakan urusan
wajib dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Kota. Arah kebijakan
DAK bidang KB adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB
yang merata melalui peningkatan: (1) daya jangkau dan kualitas penyuluhan,
penggerakan, dan pembinaan tenaga lini lapangan program KB; (2) sarana
kerja petugas lapangan KB (PPLKB/Ka.UPT KB dan PKB/PLKB); (3)
pembangunan balai penyuluhan KB kecamatan; (4) sarana pengolahan data
dan informasi (5) sarana dan prasarana fisik pelayanan KB; (6) penyediaan
sarana transportasi pengangkut akseptor atau penyediaan sarana transportasi
pengangkut distribusi alokon; (7) sarana fisik pelayanan Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) program KB, KIE Pendidikan Kependudukan serta
materi/media tentang Generasi Berencana dalam rangka pendewasaan usia
perkawinan dan TRIAD Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan (8) sarana
fisik pembinaan tumbuh kembang anak. Untuk tahun 2014 jumlah penerima
DAK Bidang KB adalah 442 Kabupaten dan Kota dengan total dana Rp. 462,91
milyar.
Kebutuhan DAK bagi Kabupaten dan Kota belum seluruhnya dapat terpenuhi
pada DAK tahun 2014, oleh sebab itu bagi kabupaten dan kota tertentu yang
telah mendapatkannya pada tahun 2014 diharapkan dapat melaksanakan
pengelolaanDAKbidangKBdenganbaik,efektifdanefisien.
Pedoman Penggunaan DAK Bidang KB tahun 2014 ini disusun oleh Tim DAK
BKKBN dengan mengacu kepada data basis dan kebutuhan Kabupaten dan
Kota yang secara berkala (triwulanan) dilaporkan kepada BKKBN melalui
Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing. Ucapan terima kasih kepada TIM
DAK BKKBN atas pemikiran dan kerjasamanya dalam menyusun Buku
Pedoman Penggunaan DAK Bidang KB tahun 2014, SemogaTuhanYang Maha
EsasenantiasamelimpahkanrahmatdanhidayahNyasehinggaDAKbidangKB
Tahun 2014 dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-
undanganyangberlaku.
Jakarta,19Desember2013
Plt.SekretarisUtama,
Ir.AmbarRahayu,MNS
ii

iiiDANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................ i
DAFTAR ISI. ....................................................................................................... iii
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL. ........ v
I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
II. TUJUANDANARAHPEMANFAATAN......................................................... 4
III. SASARANDANINDIKATORKINERJA ....................................................... 6
IV. KEBIJAKAN................................................................................................. 8
V. PROGRAM,KEGIATANDANSASARAN..................................................... 12
VI. MEKANISMEPELAKSANAANDANA ALOKASIKHUSUS(DAK)
BIDANGKELUARGABERENCANATAHUN2013....................................... 30
1. Perencanaan........................................................................................ 30
2. Pelaksanaan........................................................................................ 31
VII. PELAPORAN,PEMANTAUANDANEVALUASI.......................................... 32
A. Pelaporan............................................................................................. 32
B. Pemantauan......................................................................................... 44
C. Evaluasi. .............................................................................................. 44
VIII. PENUTUP ................................................................................................... 45
LAMPIRAN.................................................................................................. 47

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 342/PER/B1/2013
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa pemantapan Revitalisasi Program Keluarga Berencana
merupakan salah satu arah kebijakan pembangunan tahun
2014,perlumendorongPemerintahDaerahKabupatendanKota
melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan, meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana, melalui
bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
Tahun2014(DAKBidangKBTahun2014);
b. bahwa untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Kota dalam mewujudkan, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada
huruf a tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang
Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun
2014.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor4355);
vDANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, tambahan lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4609);
vi

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor3Tahun2013;
14. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
PeraturanPresidenNomor4Tahun2013;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan
PeraturanPresidenNomor70Tahun2012;
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana
KerjaPemerintahTahun2014;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke
Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang
PengalokasianAnggaranTransferkeDaerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tanggal
13 Desember 2013, tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi
KhususTahunAnggaran2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di
daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di
daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
594);
viiDANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang
KoordinasiPenyusunanPetunjukTeknisDanaAlokasiKhusus
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
2014.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA
BERENCANATAHUNANGGARAN2014.
KESATU : Pedoman Penggunaan DanaAlokasi Khusus Bidang KBTahun 2014
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
ini.
KEDUA : Pedoman dalam Peraturan ini digunakan sebagai acuan bagi
Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota dalam Pengelolaan dan
PenggunaanDanaAlokasiKhususBidangKBTahun2014.
KETIGA : Dalam Pengelolaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
KB Tahun 2014, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota wajib
berpedomankepadaperaturanperundang-undangan.
KEEMPAT : PeraturanKepalainimulaiberlakusejaktanggalditetapkan.
DitetapkandiJakarta
padaTanggal19Desember2013
KEPALABADANKEPENDUDUKAN
DANKELUARGABERENCANANASIONAL,
Prof.dr.FasliJalal,Ph.D,Sp.GK
viii

PEDOMANDAK2014
JUARA 1 LOMBA POSTER DIGITAL KATEGORI 1-103

JUARA2LOMBAPOSTERDIGITALKATEGORI1-084JUARA3LOMBAPOSTERDIGITALKATEGORI1-050

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGABERENCANANASIONAL
NOMOR : 342/PER/B1/2013
TANGGAL : 19Desember2013
PEDOMAN
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2014
(DAK BIDANG KB TAHUN 2014)

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2014
I. PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai
tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut
yaitu BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan
menyelenggarakan keluarga berencana, dimana dalam melaksanakan
tugas (pasal 56 ayat 1), BKKBN mempunyai fungsi (pasal 56 ayat 2): (a)
perumusan kebijakan nasional; (b) penetapan norma, standar, prosedur,
dan kriteria; (c) pelaksanaan advokasi; (d) penyelenggaraan komunikasi,
informasi, dan edukasi; (e) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan
(f) pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian
pendudukdanpenyelenggaraankeluargaberencana.
Dengan dasar Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Kementerian, maka BKKBN mempunyai fokus kegiatan antara lain: (1)
penyerasian kebijakan pengendalian penduduk; (2) menyelenggarakan
programKeluargaBerencana(KB)dan(3)memfasilitasikabupatendankota
dalam melaksanakan peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan
keluarga.
Dalam melaksanakannya, program Kependudukan dan Keluarga
Berencana (KKB) masih menghadapi tantangan dan permasalahan.
Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 dan Survei Demograpi
Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, permasalahan yang dihadapi
program KKB adalah : masih belum terkendalinya laju pertumbuhan dan
pertambahan jumlah penduduk melalui program KB. Data Sensus
Penduduk tahun 2010 menunjukan bahwa data Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP) sebesar 1,49% per tahun padahal target yang ingin dicapai
1DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

pada tahun 2010 sebesar 1,27% per tahun. Hal ini juga, masih terdapat
permasalahan dan tantangan yang meliputi: (a) masih tingginya tingkat
ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB yaitu sebesar 27 persen; (b)
masih banyak akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka
pendek sebesar 47,3 persen (all method) atau 43,6 persen (modern
method), yang beresiko terhadap tingginya tingkat DO ber-KB hasil SDKI
tahun 2012; (c) pelayanan KB dan pelaksanaan advokasi-KIE (advokasi dan
komunikasi, infomasi dan edukasi) program KB belum optimal dan tidak
merata di seluruh wilayah dan tingkatan sosial ekonomi terutama pada
daerah kumuh, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta wilayah
kepulauan dan sungai; (d) sasaran calon peserta KB belum terfokus kepada
pasangan usia muda dan paritas rendah atau pasangan yang memiliki
jumlah 2 anak ke bawah; dan (e) lemahnya pembinaan pada pelestarian
akseptor KB. Disamping itu, Total Fertility Rate (TFR) hasil SDKI tahun 2012
masih berada pada angka 2,6 atau stagnan sama SDKI tahun 2007 dan
masih tingginya unmet need hasil SDKI tahun 2012 sebesar 8,5% padahal
target yang ingin dicapai tahun 2014 sebesar 6,5%. Selain itu, masih
tingginya Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 hasil SDKI tahun 2012
sebesar48kelahiranper1000WanitaUsiaSubur(WUS)kelompokumur15-
49 tahun, padahal target yang ingin dicapai tahun 2014 sebesar 30 kelahiran
per 1000 WUS kelompok umur 15-49 tahun serta masih rendahnya capaian
Contraceptive Prevalence Rate (CPR) hasil SDKI tahun 2012 sebesar
57,9%, padahal target yang ingin dicapai tahun 2014 sebesar 60,1%. Disisi
lain, masih banyak kebijakan pembangunan lainnya yang tidak sinergis
dengan kebijakan pengendalian penduduk, antara kuantitas, kualitas, dan
mobilitas; baik antara pusat dan daerah, antar daerah, maupun antarsektor
pembangunan serta masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan
informasikependudukan.
Sekaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, pada tahun 2014
arah kebijakan pembangunan Kependudukan dan KB yang tertuang dalam
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 adalah (1) Upaya
terobosan untuk memperkuat pencapaian target pelayanan KB melalui: (a)
penguatan demand side dan supply side secara seimbang antara lain
mewajibkan setiap tenaga kesehatan melayani KB, menjamin ketersediaan
alokondisetiapfasilitaspelayanankesehatan(fasyankes/puskesmas/klinik
KB), penggerakan lini lapangan dan pemberdayaan institusi masyarakat
perdesaan/perkotaan; (b) pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB
2

melalui intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 16 provinsi, yang
terdiri dari 10 provinsi penyangga utama (Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar,
Banten, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel dan NTT) dan perhatian terhadap
7 provinsi, yaitu 2 provinsi (Papua dan Papua Barat) dan 5 provinsi (Aceh,
NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara); dan (c) harmonisasi Program dan
Penganggaran dalam bidang KB dan Kesehatan antara lain penegasan
pelayanan KB dalam bidang kesehatan, pembiayaan antara APBN dan
APBD;(2)UpayaterobosanpelayananKByangberkualitasdanmeratajuga
didukung oleh: (a) peningkatan Advokasi-KIE difokuskan pada sasaran
kelompok khusus (pasangan usia muda dan memiliki dua anak); PUS dari
keluarga miskin, serta pelayanan KB di wilayah sulit dan kumuh melalui
kampanye “2 ANAK CUKUP” dan “4 TERLALU” (terlalu muda, terlalu tua,
terlalu sering, dan terlalu dekat dalam melahirkan); (b) pembinaan/
pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan
menurunkan angka DO, serta meningkatkan penggunaan alat dan obat
kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (c) peningkatan distribusi alokon ke
Klinik KB/ Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber-KB terpenuhi
secara baik; (d) pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (GenRe);
dan (e) penguatan kapasitas kelembagaan Kependudukan dan KB di
Kabupaten dan Kota; (3) Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB,
yang ditekankan pada inventarisasi dan identifikasi peraturan perundangan
dan kebijakan sektor yang terkait dengan program kependudukan dan KB;
perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara
aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas; penyediaan sasaran parameter
kependudukan yang disepakati semua sektor terkait; analisis dampak
kependudukan; serta peningkatan kerjasama kependudukan dalam
pendidikan dan (4) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data-informasi
kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu, terutama pada
penyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk,
surveikependudukan,dandatasektoralbidangKKB;
Guna mendukung pencapaian sasaran prioritas Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) tahun 2014 yaitu menurunkan TFR menjadi sebesar 2,36 yang
ditandai dengan meningkatnya CPR (cara modern) sebesar 60,1% dan
unmet need sebesar 6,5%, maka kegiatan priroritas DAK Bidang KB Tahun
2014adalah:1)Peningkatanmobilitas dankapasitas tenagaPKB/PLKBdan
PPLKB dalam pembinaan dan penyuluhan KB; 2) Peningkatan akses dan
kualitas pelayanan KB, terutama bagi keluarga Pra Sejahtera I (keluarga

miskin); 3) Intensifikasi Advokasi dan KIE program KKB serta Generasi
Berencana dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan TRIAD KRR;
4) Peningkatan sarana prasarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak; 5) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB; 6)
Pembangunan Gudang Alokon; 7) Pembangunan Balai Penyuluhan
Program Kependudukan dan KB; 8) Penyediaan sarana pengolahan data
dan informasi guna mendukung pelayanan dan pelaporan; 9) Penyediaan
sarana transportasi pengangkut peserta KB dan 10) Penyediaan sarana
transportasipengangkutdistribusialokon;
Agar penggunaan DAK Bidang KB Tahun 2014 sesuai kebijakan dan tujuan
yang telah ditetapkan secara optimal dan akuntabel, maka Pedoman
Penggunaan DAK Bidang KB Tahun 2014 disusun sebagai acuan bagi
pemerintah Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan DAK Bidang KB
Tahun2014.
II. TUJUANDANARAHPEMANFAATAN
A. Tujuan
1. Umum
Mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan
kependudukandanKBdalamRKPtahun2014yaitu:
a. MenurunkanTotalFertilityRate(TFR)dari2,6menjadi2,36;
b. Meningkatnya CPR (cara modern) dari 57,9 persen (SDKI 2012)
menjadi60,1persen;
c. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) dari
8,5 persen (SDKI 2012) menjadi sekitar 6,5 persen dari jumlah
pasanganusiasubur;
d. Meningkatnya usia kawin pertama perempuan dari 19 tahun
(SDKI2012)menjadisekitar21tahun;
e. Menurunnya ASFR 15-19 tahun dari 48 (SDKI 2012) menjadi 30
perseribuperempuan;
f. Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari 19,7 persen (SDKI
2007)menjadisekitar15persen;
g. Meningkatnya peserta KB baru pria dari 3,5 persen menjadi
sekitar5persen;
h. Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) pra-
4

S dan KS-I anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 80
persen menjadi 82 persen dan pembinaan keluarga menjadi
sekitar70persen;
i. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan
remaja dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita
(BKB) dari 3,2 juta menjadi 5,5 juta keluarga balita dan Bina
Keluarga Anak dan Remaja (BKR) dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta
keluargaremaja.
2. Khusus
a. Meningkatnya mobilitas dan daya jangkau tenaga lini lapangan
(PKB/PLKB dan PPLKB) dalam melaksanakan penyuluhan,
penggerakan,danpembinaanprogramKB;
b. Meningkatnya pelaporan dan ketersediaan data dan informasi
program KB berbasis teknologi informasi dan komunikasi dari lini
lapangan;
c. Meningkatnya kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan
kualitas pelayanan KB, terutama keluarga miskin dan rentan
lainnya;
d. Meningkatnya advokasi dan KIE program KB, khususnya di
daerah-daerahterpencildansulitdijangkau;
e. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang
Generasi Berencana dalam rangka pendewasaan usia
perkawinandanTRIADKRR.
f. Meningkatnya pembinaan tumbuh kembang anak di bawah usia
limatahundalamkeluarga;
g. Meratanya pelaksanaan dan pencapaian program KB, baik antar
wilayahmaupunantarkelompoksosialekonomimasyarakat;
h. Meningkatnya akses dan kualitas jaminan ketersedian distribusi
alokondiKlinikKB;
i. Meningkatnya mobilitas dan daya jangkau pelayanan KB melalui
saranatransportasipengangkutpesertaKB.

B. ArahPemanfaatan
DAK Bidang KB Tahun 2014 diarahkan kepada Kabupaten dan Kota
tertentu untuk mendanai kebutuhan prasarana dan sarana fisik Program
KKB,denganprioritaspadaKabupatendanKotayangmempunyai:
1. CPR (persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur)
relatifmasihrendah;
2. Angka kelahiran (Child Woman Ratio/CWR) = rasio anak di bawah
usialimatahunterhadapwanitausiasubur)relatifmasihtinggi;
3. Persentase keluarga dalam kategori Pra Sejahtera dan Keluarga
SejahteraI(keluargamiskin)relatiftinggi;
4. Jumlahkeluargarelatifbesar;
5. Jumlahdankepadatanpendudukrelatifbesardantidakmerata.
III. SASARANDANINDIKATORKINERJA
DAK Bidang KB 2014 pada hakekatnya untuk mendukung upaya
pencapaian sasaran pembangunan prioritas yang telah ditetapkan di RKP
2014 dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN 2010-2014.Terkait dengan
haltersebut,sasarandanindikatorkinerjaDAKBidangKBadalah:
A. IndikatorOutcomeJangkaMenengah(RPJMNTahun2010-2014)
1. TFRmenjadisekitar2,36perwanitausiasubur;
2. Tingkat kesertaan ber-KB (prevalensi ber-KB) menjadi sekitar 60,1
persen(khususcaramodern);
3. Keinginan ber-KB tidak terlayani (unmet need) menjadi sekitar 6,5
persen;
4. Usiakawinpertamaperempuanmenjadisekitar21tahun;
5. Meningkatnya partisipasi keluarga (terutama peserta KB) dalam
pengasuhandanpembinaantumbuhkembanganak.
B. IndikatorOutcomeTahun2014
Pada tahun 2014 sasaran pembangunan bidang kependudukan dan KB
(KKB) mengalami perubahan, yaitu sasaran keluaran outcome
pembangunan bidang KKB, menurunnya rata-rata laju pertumbuhan
penduduk dengan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) sebesar
2,36 per perempuan usia reproduktif, yang ditandai dengan
meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive
6

prevelance rate/CPR) sebesar 60,1 persen dan menurunnya kebutuhan
ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 6,5 persen, dengan
sasarankeluaransebagaiberikut:
1. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,8 juta
akseptor,yangterdiridaripesertaKBaktifKPSdanKS-1sertarentan
lainnya sebanyak 13,1 juta akseptor, dan pemakaian MKJP sebesar
27,5persen;
2. TerlayaninyapesertaKBbaruyangmemberikankonstribusiterhadap
peserta KBAktif sebanyak 7,63 juta akseptor yang terdiri dari peserta
KB baru KPS dan KS 1 serta rentan lainnya sebanyak 4,05 juta
akseptor,sertapesertaKBbarupriasebesar5persen;
3. Menurunnya ketidak berlangsungan (DO) pemakaian kontrasepsi
dan menurunnya penggunaan kontrasepsi dengan metode jangka
pendek;
4. Menurunnya kesenjangan pelayanan KB dan advokasi-KIE
programKB baik antar provinsi, wilayah, dan tingkat sosial dan
ekonomi;
5. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB bagi klinik KB
pemerintah dan swasta untuk mendukung peningkatan akses dan
kualitaspelayananKB;
6. Meningkatnya pemahaman remaja danpasangan usia suburtentang
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan advokasi dan
KIEmelaluiberbagaimedia;
7. Menguatnya kapasitas tenaga lini lapangan KB, Institusi Masyarakat
Perdesaan dan Perkotaan, serta kelembagaan KB di daerah dalam
rangkameningkatkankesertaandankemandirianber-KB;
8. Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengan
kebijakan kependudukan dan KB, serta tersedianya parameter dan
analisiskependudukanditingkatpusatdandaerah;
9. Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data dan
informasi kependudukan dari berbagai sumber (data sensus, survei,
sektoral,danlainnya);
C. IndikatorOutput2014
1. Terpenuhinya 917 unit kendaraan bermotor roda dua, 3.315 set
SaranaKerjabagiPKB/PLKBdanPPLKB/Ka.UPT;

2. Terpenuhinya 8 Mobil Unit Pelayanan KB Keliling (MUYAN KB
KELILING) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola KB
(SKPD-KB)KabupatendanKota;
3. TerpenuhinyasaranapelayanandiklinikKBberupa1.804setIUDKit,
2.045 set Implan Removal Kit, 1.854 unit Obgyn Bed, dan
terbangunnya36unitGudangAlat/ObatKontrasepsibagiSKPD-KB;
4. Terpenuhinya 16 MUPEN KB bagi SKPD-KB Kabupaten dan Kota,
455 unit Public Adress bagi Pengelola dan Pelaksana Program KKB
di Kabupaten dan Kota, Kecamatan, serta Balai Penyuluhan KB,
1.471 set KIE Kit bagi PKB/ PLKB, Dokter/Bidan Praktek KB, Klinik
KB, Balai Penyuluhan KB Kecamatan serta Kelompok PIK
Remaja/Mahasiswadanterbangunnya1.004BalaiPenyuluhanKBdi
kecamatan;
5. Terpenuhinya sarana penyuluhan BKB berupa: 5.773 set BKB Kit
bagikelompokBKBditingkatdesa/kelurahan;
6. Terpenuhinya sarana pengolahan data dan informasi berupa 1.814
PersonalComputer(PC)bagiUPTKBKecamatan.
7. Terpenuhinya 29 unit mobil kendaraan untuk pendistribusian alokon
dari Kabupaten/kota ke Puskesmas/Klinik atau 259 unit Mobil
Fungsional pengangkut Calon Peserta KB untuk mengantarkan ke
tempat pelayanan KB atau 8 unit Speed Boat Fungsional pengangkut
CalonPesertaKBuntukmengantarkanketempatpelayananKB;
IV. KEBIJAKAN
A. ARAHKEBIJAKAN
Arah kebijakan DAK Bidang KB adalah untuk meningkatkan akses
pelayanan KB berkualitas yang merata, melalui : (1) peningkatan daya
jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan
program KB tenaga lini lapangan; (2) penyediaan sarana kerja petugas
lapangan KB (PPLKB/ Ka.UPT KB dan PKB/PLKB); (3) pembangunan
balai penyuluhan KB kecamatan; (4) penyediaan sarana pengolahan
data dan informasi (5) pemenuhan sarana dan prasarana fisik pelayanan
KB; (6) penyediaan sarana transportasi pengangkut akseptor atau
penyediaan sarana transportasi pengangkut distribusi alokon; (7)
pemenuhan sarana fisik pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) program KB, KIE Pendidikan Kependudukan serta materi/media
8

tentang Generasi Berencana dalam rangka pendewasaan usia
perkawinan danTRIADKRRdan (8) pemenuhan sarana fisik pembinaan
tumbuh kembang anak. Ruang lingkup kegiatan mencakup pengadaan
sarana dan prasarana fisik program pembangunan Kependudukan dan
KB.
B. KEBIJAKANUMUM
Kebijakan pembangunan Kependudukan dan KB dalam RKP 2014
diprioritaskan pada upaya antara lain : (1) Upaya terobosan untuk
memperkuat pencapaian target pelayanan KB melalui: (a) penguatan
demand side dan supply side secara seimbang antara lain mewajibkan
setiap tenaga kesehatan melayani KB, menjamin ketersediaan alokon di
setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes/ puskesmas/klinik KB),
penggerakan lini lapangan dan pemberdayaan institusi masyarakat
perdesaan/ perkotaan; (b) pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-
KB melalui intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 16 provinsi,
yang terdiri dari 10 provinsi penyangga utama (Sumut, Sumsel,
Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel dan NTT)
dan perhatian terhadap 7 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat, Aceh,
NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara; dan (c) harmonisasi Program dan
Penganggaran dalam bidang KB dan Kesehatan antara lain penegasan
pelayanan KB dalam bidang kesehatan, pembiayaan antara APBN dan
APBD; (2) Upaya terobosan pelayanan KB yang berkualitas dan merata
juga didukung oleh: (a) peningkatan Advokasi KIE difokuskan pada
sasarankelompokkhusus(pasanganusiamudadanmemilikiduaanak);
PUS dari keluarga miskin, serta pelayanan KB di wilayah sulit dan kumuh
melalui kampanye “2 ANAK CUKUP” dan “4 TERLALU” (terlalu muda,
terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu dekat dalam melahirkan); (b)
pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan
jumlah akseptor, dan menurunkan angka DO, serta meningkatkan
penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (c)
peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal
agar kebutuhan ber-KB terpenuhi secara baik; (d) pembinaan remaja
melalui Generasi Berencana (GenRe); dan (e) penguatan kapasitas
kelembagaan Kependudukan dan KB di Kab/Kota. 3. Penyerasian
kebijakan kependudukan dan KB, yang ditekankan pada inventarisasi
danidentifikasiperaturanperundangandankebijakansektoryangterkait

dengan program kependudukandan KB; perumusan kebijakan
kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas,
kualitas, dan mobilitas; penyediaan sasaran parameter kependudukan
yang disepakati semua sektor terkait; analisis dampak kependudukan;
serta peningkatan kerjasama kependudukan dalam pendidikan.
Peningkatan ketersediaan dan kualitas data-informasi kependudukan
yang memadai, akurat, dan tepat waktu, terutama pada penyediaan data
kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk, survei
kependudukan, dan data sektoral bidang KKB. Oleh karena itu, guna
mendukung upaya-upaya dalam kebijakan pembangunan
Kependudukan dan KB pada RKP tahun 2014, maka lingkup kegiatan
DAK Bidang KB tahun 2014 yaitu : (1) Penyediaan sarana mobilitas
(motor) dan sarana pengelolaan data berbasis teknologi informasi
(Personal computer) bagi PKB/ PLKB/ PPLKB yang mempunyai tugas,
fungsiwewenang,dantanggungjawabmelakukankegiatanpenyuluhan,
penggerakan, pelayanan, pendataan, dan pelaporan rutin, serta
pengembangan program KB di wilayah kerjanya. Personal Computer
(PC) akan ditempatkan di Balai Penyuluh KB di kecamatan; (2)
peningkatan pembinaan kesertaan KB di lini lapangan melalui
penyediaanSaranaKerjaPPLKB/PLKB/PKB;(3)pembinaantenagalini
lapangan KB dan KIE program KB melalui pemenuhan sarana dan
prasarana pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan; (4)
Pemenuhan sarana pelayanan KB di Klinik KB statis (Implan Removal
Kit, IUD Kit), sarana Pelayanan KB Keliling (MUYAN), pembangunan
Gudang Alat/ Obat Kontrasepsi dan sarana transportasi pengangkut
distribusi alokon atau sarana transportasi pengangkut calon akseptor KB
untuk mendukung upaya (a) penyediaan pelayanan KB berkualitas,
khususnya kontrasepsi gratis bagi peserta KB miskin; (b) peningkatan
jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/ non pemerintah; (c)
pembangunan/pengadaan/peningkatansaranadanprasaranaprogram
KB; (d) upaya peningkatan akses dan kualitas jaminan ketersedian
alokon di Klinik KB; dan (e) upaya peningkatan mobilitas dan daya
jangkau pelayanan KB; (5) Penyediaan sarana dan prasarana
penerangan KB keliling (MUPEN), pengadaan Portable Public Adress,
KIE Kit dan sarana KIE dan Konseling remaja (GenRe Kit) untuk
mendukung upaya (a) intensifikasi pelaksanaan advokasi dan KIE
Program KKB Nasional, (b) penguatan jejaring operasional lini lapangan
(c) peningkatan akses informasi dan pelayanan program pembinaan
10

ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan (d) peningkatan program
Generasi Berencana dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan
TRIAD KRR; (6) pelayanan program pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan dan penguatan kelompok-
kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik-intregratif dengan
penyediaanBKBKit;
C. KEBIJAKANKHUSUS
1. Bupati dan Walikota penerima DAK Bidang KB Tahun 2014
mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola
ProgramKB(SKPD-KB)padasetiaptahapkegiatan;
2. Pada Kabupaten dan Kota penerima DAK Bidang KB Tahun 2014
yang belum dibentuk SKPD-KB dan tidak ada SKPD yang
mempunyaifungsimengelolaProgramKB,BupatidanWalikotawajib
menunjukdanmenetapkanSKPDlainsebagaipelaksana;
3. Menjaga ketepatan perencanaan dengan menetapkan distribusi
penggunaan DAK Bidang KB Tahun 2014 menurut program dan
kegiatandisetiapKabupatendanKota;
4. Bupati dan Walikota dapat merubah/ menyesuaikan distribusi
penggunaan DAK Bidang KB Tahun 2014 menurut kegiatan
kebutuhan nyata daerah dengan ketentuan masih dalam lingkup
(menu) kegiatan yang telah ditetapkan dan menginformasikan
perubahan dimaksud kepada Sekretaris Utama BKKBN cq. Biro
KeuangandanPengelolaanBarangMilikNegara(BMN);
5. Perubahan/ penyesuaian menu antar kegiatan tidak boleh dilakukan
pada kegiatan yang belum mencapai target/ sasaran (standar
pemenuhan);
6. Perubahan/ menyesuaian terhadap distribusi penggunaan DAK
Bidang KB Tahun 2014 menurut kegiatan dilakukan melalui Surat
KeputusanBupatidanWalikota;
7. Pendistribusian alokasi anggaran DAK Bidang KB Tahun 2014
menurut jenis kegiatan ditetapkan oleh Bupati dan Walikota atas
usulanSKPD-KB;
8. SKPD KB Kabupaten dan Kota mengadministrasikan aset/ barang
dari perolehan DAK Bidang KB sesuai Peraturan Perundangan yang
berlaku;
9. SKPD KB Kabupaten dan Kota membuat Berita Acara penyerahan
BarangsesuaiPeraturanPerundanganyangberlaku;

10.SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyiapkan biaya
pemeliharaan dan operasional aset yang diperoleh dari DAK Bidang
KB;
11. Pengadaan menu DAK Bidang KB di Kabupaten dan Kota dilakukan
sesuai Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan
KeduaAtasPeraturanPresidenNo.54tahun2010;
12.Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan fasilitasi, koordinasi,
pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang KB
Tahun 2014 dan memastikan penggunaan barang sesuai dengan
sasaranyangtelahditetapkan.
V. PROGRAM,KEGIATANDANSASARAN
Program prioritas DAK Bidang KB 2014 telah dirancang dapat mendukung
pencapaian sasaran prioritas pembangunan KB jangka pendek yang
ditetapkan dalam RKP 2014 dan jangka menengah dalam RPJMN 2010-
2014,sebagaiberikut:
A. Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta kelengkapan
sarana kerja, penggerakan, pembinaan Program KKB dan sarana
pengolahan dan Pelaporan Data/ Informasi Program KKB tenaga lini
lapangan;
B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB serta
pemerataanaksespelayananKBberkualitas;
C. Peningkatan Sarana dan Prasarana fisik pelayanan Komunikasi
Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKB serta kelengkapan sarana
KIE dan Konseling remaja untuk mendukung program Generasi
Berencana dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan TRIAD
KRR;
D. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik PembinaanTumbuh Kembang
Anak.
12

Ruang lingkup kegiatan dan sasaran DAK Bidang KB Tahun 2014 yang
mendukung setiap Program prioritas DAK Bidang KB 2014 tersebut
mencakup:
A. Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas penyuluhan serta
kelengkapan sarana kerja, penggerakan, pembinaan Program KKB
dan sarana pengolahan dan Pelaporan Data/ Informasi Program
KKBtenagalinilapangan,dengankegiatan:
1. PengadaansepedamotorbagiPKB/PLKBdanPPLKB
Pengadaan sepeda motor bagi petugas KB di lini lapangan (PKB/
PLKB dan PPLKB) dimaksudkan untuk meningkatkan mobilitas dan
dayajangkaudalammelaksanakantugasnya.
a. Pengertian
1) Penyuluh KB/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana
(PKB/PLKB)
a) PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) adalah Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan fungsional yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan
pengembangan program Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional. PKB adalah pejabat fungsional yang
berkedudukan sebagai pelaksanana teknis fungsional
programKKBpadainstansipemerintah.
b) PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) adalah
PNS dengan jabatan non fungsional dan Non PNS yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan
penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan
program Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional. PLKB berkedudukan di desa/kelurahan atau
yangsetingkat.
2) PengendaliPetugasLapanganKB(PPLKB)
PPLKB Pengendali Petugas lapangan Keluarga Berencana)
adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan struktural
yangdiangkatolehpejabatyangberwenangyangdiberitugas
mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengawasi

pelayanan program KB di lapangan. PPLKB berkedudukan di
Kecamatan sekaligus berfungsi sebagai atasan PKB/ PLKB.
Di beberapa wilayah disebut juga Ka Cabang Dinas/ Ka UPT
KB/KoordinatorPLKB/PKB.
b. KriteriaSasaran
1) PKB status Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai
pejabatfungsional;
2) PLKB status Pegawai Negeri Sipil atau honorer/kontrak
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati/
Walikota;
3) PPLKB/ Kepala Cabang Dinas/ Kepala Unit Pelaksana
Teknis/ Koordinator PKB/ PLKB Kecamatan status
PegawaiNegeriSipil;
4) Belum mendapatkan kendaraan bermotor roda dua dari
pemerintah Kabupaten dan Kota maupun DAK Bidang
Kependudukan Tahun 2008 dan DAK Bidang KB tahun
2009-2013;
5) Pernahmendapatkankendaraanbermotorrodaduatetapi
kondisinya sudah tidak laik jalan (rusak berat) dan tidak
bisadiperbaiki;
6) Kendaraan bermotor roda dua dari DAK Bidang KB Tahun
2014 harus diserahkan kembali kepada SKPD-KB apabila
PKB/ PLKB dan PPLKB dialihtugaskan ke instansi lain
dan/ataumemasukimasapensiun;
7) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana
operasionaldanpemeliharaannya.
c. StandarPemenuhanKebutuhan
Setiap PKB/ PLKB dan PPLKB/ Kepala Cabang Dinas/
Kepala Unit PelaksanaTeknis/ Koordinator PKB/ PLKB hanya
mendapatkan1(satu)unitkendaraanbermotorrodadua.
d. SpesifikasiTeknis
Spesifikasi teknis Sepeda Motor disajikan pada lampiran data
danspesifikasiteknis.
14

2. PengadaanSaranakerjabagiPPLKB/PKB/PLKB
Sarana Kerja PPLKB/ PKB/ PLKB dimaksudkan untuk meningkatkan
kinerja PPLKB/ PKB/ PLKB dalam melaksanakan kegiatan
operasionalProgramKependudukandanKBditingkatlinilapangan.
a. Pengertian
Sarana kerja PPLKB/ PKB/ PLKB adalah suatu unit alat
penunjang kerja PPLKB/ PKB/ PLKB yang terdiri dari Tas Ransel,
Jaket Rompi, Topi, Buku Visum, Jas Hujan, Payung Lipat,
Kalkulator, Sepatu Boot/ Sepatu Olah Raga, Kamera, Sepatu
KerjadanBajuSeragamKerja.
b. KriteriaSasaran
1) PKB status Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai
pejabatfungsional;
2) PLKB status Pegawai Negeri Sipil atau honorer/ kontrak yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati/ Walikota atau
pejabatyangberwenang;
3) PPLKB/ Kacabdin/ Ka UPT/ Koordinator PKB/ PLKB
KecamatanstatusPegawaiNegeriSipil;
4) BelummendapatkansaranakerjaPPLKB/PKB/PLKB.
Setiap PLKB/ PKB, PPLKB/ Kepala Cabang Dinas/ Kepala Unit
PelaksanaTeknis/ Koordinator PKB/ PLKB mendapatkan 1 (satu)
setsaranakerja.
Kelengkapan Sarana kerja PPLKB/ PKB/ PLKB dapat
disesuaikandengankondisilapangansetiapdaerah
d. Spesifikasi
Spesifikasi teknis sarana kerja PPLKB/ PKB/ PLKB disajikan
padalampirandatadanspesifikasiteknis.
3. PembangunanBalaiPenyuluhanKBTingkatKecamatan
Pembangunan Balai Penyuluhan KKB tingkat Kecamatan untuk
membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPLKB/Kepala
Cabang Dinas atau Badan/ Ka.UPT/Koordinator KB Kecamatan,
dalam Program Pembangunan Kependudukan dan KB di Tingkat
Kecamatan.

a. Pengertian;
Balai Penyuluhan KKB tingkat Kecamatan adalah bangunan
yang terletak di wilayah Kecamatan, berfungsi sebagai tempat
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan
dan pelaksanaan pembinaan kepada PLKB/ PKB dan Institusi
Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan (IMP) dalam operasional
Program Pembangunan Kependudukan dan KB tingkat
Kecamatan serta menjadi tempat penyuluhan Kependudukan
danKBkepadamasyarakat.
b. KriteriaSasaran;
1) Kecamatan telah memiliki PPLKB/ Kepala Cabang Dinas/
Ka.UPT/KoordinatorKBKecamatan;
2) Kecamatan belum memiliki kantor PPLKB/ Kepala Cabang
Dinas/Ka.UPT/KoordinatorKBKecamatan;
3) Kecamatan telah menyediakan sebidang tanah untuk
pembangunan Balai Penyuluhan KKB tingkat Kecamatan
dengan Status tanah jelas/ Sertifikat Hak Pakai atau Hak
Guna Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah,
tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan dan
diprioritaskandekatKantorKecamatan;
4) Apabila tidak tersedia lahan, diperbolehkan melakukan
renovasi atau membangun vertikal pada bangunan yang
sudah ada yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah
daerah sebagai Balai Penyuluhan KKB Tingkat Kecamatan
sesuaidenganperundanganyangberlaku;
5) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan sarana
danprasaranayangdiperlukandanbiayapemeliharaan.
Setiap Kecamatan 1 (satu) Balai Penyuluhan KKB dengan luas
2
bangunanminimal50m
d. Spesifikasi
Standar Minimal Spesifikasi teknis Balai Penyuluhan KKB tingkat
Kecamatan disajikan pada lampiran data dan Pemerintah
Kabupaten/ Kota dapat mengembangkan spesifikasi teknis
16

sesuai dengan kondisi daerah masing-masing serta mendapat
persetujuan/rekomendasidariDinasPUsetempat.
4. Pengadaan Personal Computer (PC) untuk Balai Penyuluhan KB
TingkatKecamatan.
Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/ informasi
bidang KB berupa PC diperuntukkan untuk Balai Penyuluhan KB di
tingkat Kecamatan guna meningkatkan akurasi, kecepatan dan
cakupandatadarilinilapangankepusat.
a. Pengertian
PC adalah singkatan dari Personal Computer, yang artinya satu
unit Komputer atau seperangkat Komputer lengkap yang terdiri
dari Monitor, CPU, keyboard, mouse dan 1 (satu) unit printer
berikut koneksi internet berupa fixed line atau broadband
(modem).
b. KriteriaSasaran
1) Kecamatan yang telah memiliki PPLKB/ Kepala Cabang
Dinas/ Kepala Unit Pelaksana Teknis/ Koordinator KB dan
Balai Penyuluh KB yang telah tersedia instalasi listrik dengan
dayayangcukup;
2) BelummendapatkanPCdaripemerintahkabupatendankota;
3) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan
operasional termasuk dana pemeliharaan yang bersumber
dariAPBD.
Setiap Balai Penyuluhan KB di Tingkat Kecamatan minimal
mendapatkan 1(satu)setPersonalComputer.
Spesifikasi teknis PC, Printer dan Koneksi Internet disajikan pada
lampirandatadanspesifikasiteknis.

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB Serta
PemerataanAksesPelayananKByangberkualitas;
1. Pengadaan sarana pelayanan Klinik KB terdiri dari IUD Kit,
ImplanRemovalKitdanObgynBed.
a. Pengertian
1) Klinik KB adalah tempat pelayanan kontrasepsi yang bersifat
statisbagipasanganusiasubur;
2) IUD Kit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk
pemasangandanpencabutanIUD;
3) Implan Removal Kit adalah seperangkat alat yang digunakan
untukmencabutImplan;
4) Obgyn Bed adalah tempat tidur khusus yang digunakan untuk
pemeriksaan kandungan dan pelayanan kebidanan lainnya,
termasukpemasangandanpencabutanIUD.
b. KriteriaSasaran
1) KlinikKByangsudahmemilikinomorkodeklinikKB;
2) Klinik KB yang belum memiliki IUD Kit atau sudah memiliki
tetapidalamkondisirusakatautidaklayakpakai;
3) Klinik KB yang belum memiliki Implan Removal Kit atau sudah
memilikitetapidalamkondisirusakatautidaklayakpakai;
4) Klinik KB yang belum menerima IUD Kit dari DAK Bidang
Kependudukan Tahun 2008 dan DAK Bidang KB tahun 2009-
2013;
5) Klinik KB yang belum menerima Implan Removal Kit dari DAK
BidangKBtahun2009-2013;
6) Klinik KB yang belum menerima Obgyn Bed dari DAK Bidang
KB tahun 2009-2013. atau sudah memiliki tetapi dalam
kondisirusakatautidaklayakpakai;
Setiap Klinik KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu)
setImplanRemovalKit,IUDKitdanObgynBed
Spesifikasi teknis IUD Kit, Implan Removal Kit dan Obgyn Bed
disajikandalamdatadanspesifikasiteknisterlampir
18

2. PengadaanMobilUnitPelayanan(MUYAN)KBkeliling
Pengadaan MUYAN KB Keliling diperuntukkan bagi SKPD-KB
Kabupaten dan Kota guna meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan KB, khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I (keluarga miskin) dan masyarakat di daerah terpencil dan
jauhdarifasilitaspelayananKBstatis(KlinikKB).
a. Pengertian
MUYAN KB Keliling adalah Kendaraan Roda empat/enam yang
berisi sarana pelayanan KB dan berfungsi sebagai Klinik KB
bergerak.
b. KriteriaSasaran
1) SKPD-KB belum mendapatkan MUYAN KB Keliling dari DAK
Bidang Kependudukan tahun 2008 dan DAK Bidang KB tahun
2009-2013;
2) SKPD-KB belum mendapatkan MUPEN KB dari pemerintah
KabupatendanKota;
3) Pernah mendapatkan MUYAN KB Keliling tetapi kondisinya
sudahtidaklaikjalan(rusakberat)dantidakbisadiperbaiki;
operasionaldanpemeliharaan.
Setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya mendapatkan 1
(satu)UnitMUYANKBKelilingdariDAKbidangKB.
d. SpesifikasiUmum
1) MUYAN KB Keliling digunakan untuk pelayanan terutama di
wilayahyangjauhdariklinikKBstatis;
2) MUYAN KB Keliling terdiri dari dua cabin, masing-masing
untuk operator/ crew dan untuk menyimpan peralatan/ sarana
pelayanan KB, termasuk untuk melakukan pemeriksaan dan
tindakan;
3) MUYAN KB Keliling tidak difungsikan sebagai mobil
penumpangdandirancangkhususolehBKKBN;
4) MUYAN KB tidak difungsikan sebagai mobil operasional
kantor;

5) MUYAN KB Keliling didukung oleh suatu tim medis minimal
terdiri dari dokter yang sudah dilatih untuk pelayanan pasang
cabut Implan dan IUD, serta Medis Operasi Pria (MOP); bidan
yang sudah dilatih untuk pelayanan pasang cabut Implan dan
IUD;
e. SpesifikasiTeknis
Spesifikasi teknis Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB Keliling
beserta kelengkapannya disajikan dalam data dan spesifikasi
teknisterlampir.
3. PembangunanGudangAlat/ObatKontrasepsi
Gudang alat dan obat kontrasepsi (Alokon) diperuntukkan bagi
SKPD-KB Kabupaten dan Kota guna meningkatkan kualitas
penyimpanandalamrangkamenjaminmutuketersediaan,efektivitas
dan keamanan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan bagi
keluargadanmasyarakat.
1) Pengertian
Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yang
dikhususkan untuk menyimpan alat/ obat kontrasepsi untuk
ProgramKBsesuaistandar.
2) KriteriaSasaran
1) Pemerintahan Kabupaten dan Kota menyediakan tanah
minimalberukuran9mx11m;
2) Status tanah jelas/ Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna
Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah, tidak
dalamsengketaatautidakdalamprosesperadilan;
3) Lokasi tanah bebas banjir dan dapat dijangkau kendaraan
bermotorroda-4(mobil);
4) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan sarana
dan prasarana yang diperlukan dan biaya operasional
pemeliharaanrutin.
3) StandarPemenuhanKebutuhan
Setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya membangun 1
(satu)unitgudangAlokon
20

4) SpesifikasiUmum
1) Luas bangunan gudang alat dan obat kontrasepsi minimal 42
2
m ;
2) Gudang Alokon terdiri dari 3 (tiga) ruangan: 1 ruangan untuk
petugas administrasi Gudang, 1 ruangan berAC untuk tempat
penyimpanan kontrasepsi khusus Implan dan Suntikan (suhu
0
15 s.d 25 C) dan 1 ruangan untuk penyimpanan kontrasepsi
lainnya.;
3) GudangAlokon hanya difungsikan untuk menyimpan alat dan
obatkontrasepsi;
4) Gudang Alokon dikelola oleh petugas yang ditunjuk
(Bendahara Materil) dan telah dilatih manajemen logistik dan
disarankanadapetugasApoteker.
5) SpesifikasiTeknis
a. SpesifikasiteknispembangunanGudangAlokondiatastanah
baru,disajikandalamdatadanspesifikasiteknisterlampir.
b. Pemanfaatan bangunan yang sudah ada dengan mengalih
fungsikan menjadi Gudang Alokon (tidak disarankan untuk
memanfaatkanbangunandilantai2danseterusnya).
c. Pedoman DAK Bidang KB Tahun 2014 tidak menyarankan
dan memuat spesifikasi khusus untuk pembangunan Gudang
diatasbangunanyangsudahada;
d. Standar Minimal Spesifikasi teknis Gudang Alokon tingkat
KabupatendanKotadisajikanpadalampiranpedomaninidan
dapat mengembangkan spesifikasi teknis sesuai dengan
kondisi daerah masing-masing serta mendapat persetujuan/
rekomendasidariDinasPUsetempat.
4. Pengadaan Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta
KBatauKendaraanDistribusiAlokon
a. Pengadaan Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta
KB diperuntukkan bagi para Calon Akseptor KB dan Peserta KB
dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB,
khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
(keluarga miskin) dan masyarakat di daerah terpencil dan jauh
darifasilitaspelayananKBstatis(KlinikKB).

b. Pengadaan Kendaraan Distribusi Alokon difungsikan sebagai
kendaraan untuk mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi dari
SKPD-KBkeFasilitasPelayananKesehatan(Fasyankes).
1) Pengertian
a) Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB adalah
Kendaraan Bermotor (daratan atau perairan) yang
difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut para
PesertaKB(PesertaBarudanPesertaAktif).
b) Kendaraan Distribusi Alokon adalah mobil box untuk
mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi dari SKPD-KB ke
FasilitasPelayananKesehatan(Fasyankes).
2) KriteriaSasaran
a) SKPD-KB yang belum terdapat Kendaraan Fungsional
Pengangkut Calon Peserta KB atau Kendaraan Distribusi
Alokon;
b) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana
operasionaldanpemeliharaan;
3) StandarPemenuhanKebutuhan
Setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya mendapatkan 1
(satu) Unit Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB
atau Kendaraan Distribusi Alokon dari DAK Bidang KB (apabila
SKPD KB Kabupaten dan Kota sudah mendapatkan 1 (satu)
Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB, maka
tidak diperbolehkan mengadakan Kendaraan Distribusi Alokon
atau apabila sudah mendapatkan 1 (satu) Kendaraan Distribusi
Alokon, maka tidak diperbolehkan mengadakan Kendaraan
Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB). Terkecuali apabila
telah terpenuhinya semua menu DAK di Kabupaten dan Kota
bersangkutan.
4) SpesifikasiUmum
a. KendaraanFungsionalPengangkutCalonPesertaKB
1) Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB
digunakan untuk pelayanan terutama di wilayah yang jauh
dariklinikKBstatis;
22

terdiri dari satu cabin dengan tempat duduk pengemudi
danpenumpang;
tidakdifungsikansebagaimobiloperasionalkantor;
4) Jenis Kendaraan yang boleh dipilih terdiri atas 3 (tiga)
jenis yaitu Micro Bus on the road untuk jalan darat
beraspal dan rata, Micro Bus Off Road (double gardan)
untuk kendaraan jalan darat dengan medan yang berat;
SpeedBoatuntukkendaraanperairan.
b. KendaraanDistribusiAlokon
1) Kendaraan Distribusi Alokon digunakan untuk alat
transportasidistribusialatdanobatkontrasepsi
2) Kendaraan Distribusi Alokon terdiri dari 1 (satu) cabin
dengantempatdudukpengemudidanpenumpang;
3) Kendaraan Distribusi Alokon dilengkapi dengan box yang
disertai pengatur suhu untuk menyimpan alat dan obat
kontrasepsiselamadalamperjalanan;
4) Kendaraan Distribusi Alokon tidak difungsikan sebagai
mobiloperasionalkantor;
5) SpesifikasiTeknis
Spesifikasi teknis Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon
Peserta KB atau Kendaraan Distribusi Alokon beserta
kelengkapannya disajikan dalam data dan spesifikasi teknis
terlampir.
C. Peningkatan Sarana dan Prasarana fisik pelayanan Komunikasi
Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB serta kelengkapan sarana
KIE dan Konseling remaja untuk mendukung program Generasi
BerencanadalamrangkapendewasaanusiaperkawinandanTRIAD
KRR,dengankegiatan:
1. Pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana
(MUPENKB)
Pengadaan MUPEN KB diperuntukkan atau dengan sasaran SKPD-
KB Kabupaten dan Kota guna meningkatkan permintaan (demand)
masyarakatterhadapProgramKKB.

a. Pengertian
MUPEN KB adalah kendaraan roda 4 (empat) yang berisi
peralatan elektronik (audio visual) dan berfungsi sebagai
kendaraan operasional penyuluhan dan KIE dalam menunjang
ProgramKKB.
b. KriteriaSasaran
1) SKPD-KB belum mendapatkan MUPEN KB dari DAK Bidang
KependudukanTahun2008,danDAKBidangKBTahun2009-
2013;
2) Pernah mendapatkan MUPEN KB dengan frekuensi
operasional sangat tinggi karena memiliki luas wilayah dan
penyebaranpendudukyangtidakmerata.
3) Memiliki MUPEN KB yang kondisinya sudah tidak laik
operasional(rusakberat)dantidakbisadiperbaiki;
operasional dan pemeliharaan serta tidak mengalihfungsikan
menjadikendaraanoperasionallainnya.
Setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota boleh memiliki lebih dari 1
(satu) unit MUPEN KB, dengan memperhatikan luas wilayah,
jangkauandansebaransertajumlahsasaranKIE.
d. SpesifikasiUmum
1) MUPENKBterdiridariduacabinuntukoperatordancrew;
2) MUPEN KB tidak difungsikan sebagai mobil penumpang dan
dirancangkhususolehBKKBN;
3) MUPENKBdioperasionalkanolehpetugasyangsudahdilatih
secara khusus dalam mengoperasikan instrumen/ peralatan
elektronik(audiovisual)yangadadalamMUPENKB.
Spesifikasi teknis MUPEN KB dan masing-masing instrument/
saranadisajikanpadalampirandatadanspesifikasiteknis.
24

2. PengadaanSaranaKIEKitKependudukandanKB(KKB)
Pengadaan Sarana KIE Kit KKB terdiri dari 3 (tiga) set yaitu KIE KIT,
KIE Pendidikan Kependudukan Kit dan GenRe Kit. KIE KIT dan KIE
Pendidikan Kependudukan Kit diperuntukkan bagi PKB/PLKB,
Dokter/ Bidan Praktek KB, Klinik KB, Balai Penyuluhan KB dan
motivator KB lainnya sedangkan GenRe Kit diperuntukkan untuk
Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar di tingkat Sekolah
Umum/Agama (SMA/SMK/Madrasyah Aliyah dan
SMP/SLTP/Madrasyah Tsanawiyah) sebagai sarana/ media
penyuluhan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program
KependudukandanKB.
a. Pengertian
Sarana KIE Kit KKB adalah sarana/ media penyuluhan dalam
rangka mendukung pelaksanaan Program Kependudukan dan
KBterdiridari3(tiga)setyaitu:
1) KIEKit
a. alatperagaanatomialatreproduksidanlembarbalik;
b. AlatBantuPengambilanKeputusan(ABPK)atauDecision
MakingTools(DMT);
c. contoh alat kontrasepsi (IUD Cover T, pil kombinasi,
implanonerootdantworoot,kondom,suntikKB);
d. VCD animasi proses pembuahan (khusus untuk tenaga
medisdanPLKB);
e. VCD sosialisasi kontrasepsi (khusus untuk tenaga medis
danPLKB);
f. FamilyKit(saranasosialisasiKetahananKeluarga).
g. TasKIEKit
2) KIEPendidikanKependudukanKit
a. Lembarbalikseripendidikankependudukan;
b. Buku-bukuseripendidikankependudukan;
c. TasKIEPendidikanKependudukanKit.
3) GenerasiBerencanaKit(GenReKit)
GenRe Kit merupakan sarana, media atau alat bantu
sosialisasi Generasi Berencana yang dipergunakan oleh
Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar di tingkat Sekolah
Umum/Agama (SMA/SMK/Madrasyah Aliyah dan

SMP/SLTP/Madrasyah Tsanawiyah) guna meningkatkan
pengetahuan sikap dan perilaku remaja agar mereka dapat
berperilaku sehat, menunda usia perkawinan, terhindar dari
risiko Triad KRR, mempunyai perencanaan dalam kehidupan
berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia
Sejahtera, serta menjadi contoh, model, idola dan sumber
informasi bagi teman sebayanya melalui kelompok PIK
Remaja/MahasiswaTegaryangterdiridari:
a) UlarTanggaGenRe;
b) MateriMonopoliGenRe;
c) MateriCelemekGenRe;
d) Materi Celemek Organ Reproduksi Laki-Laki dan
Perempuan;
e) LembarBalikGenRe;
f) BukuPanduanPenggunaanMateriGenReKit;
g) LaptopdanLCDProyektor;
h) TasGenReKit.
b. KriteriaSasaranKIEKitKKB
PLKB/PKB, Bidan/Dokter praktek KB, motivator KB, Klinik KB,
Balai Penyuluhan KB Kecamatan dan Kelompok PIK Remaja/
Mahasiswa yang belum mendapatkan Sarana KIE Kit KKB (KIE
Kit,KIEPendidikanKependudukanKitdanGenReKit);
1) Setiap PLKB/PKB, Bidan/Dokter praktek KB, motivator KB,
Klinik KB dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan dapat memilih
satu (satu) set saja (KIE Kit atau KIE Pendidikan
Kependudukan Kit) atau dua (dua) set saja (KIE Kit dan KIE
Pendidikan Kependudukan Kit) dalam KIE Kit KKB tersebut
disesuaikandengankebutuhanwilayahmasing-masing;
2) Setiap Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar di tingkat
Sekolah Umum/Agama (SMA/SMK/Madrasyah Aliyah dan
SMP/SLTP/Madrasyah Tsanawiyah) mendapatkan hanya 1
(satu)setGenReKitdalamKIEKitKKBtersebut
26

d. SpesifikasiUmumKIEKitKKB
1) Sarana KIE Kit KKB terdiri dari 3 Tas yaitu (1). Tas pertama
berisi KIE Kit: alat peraga anatomi alat reproduksi, lembar
balik, ABPK, contoh alat kontrasepsi, VCD animasi proses
pembuahan, VCD sosialisasi kontrasepsi, Family Kit; (2) Tas
kedua berisi KIE Pendidikan Kependudukan Kit: Buku-buku
dan lembar balik tentang seri pendidikan kependudukan; (3)
Tas Ketiga berisi GenRe Kit: Ular Tangga GenRe; Materi
Monopoli GenRe; Materi Celemek GenRe; Materi Celemek
Organ Reproduksi Laki-Laki dan Perempuan; Lembar Balik
GenRe, Buku Panduan Penggunaan Materi GenRe Kit, LCD
ProyektordanLaptop.
2) Sarana KIE Kit KKB berfungsi sebagai media utama bagi
pengelola dan pelaksana Program KKB di lini lapangan dalam
melaksanakanKIEdankonseling.
Spesifikasi teknis Sarana KIE Kit KKB disajikan pada lampiran
datadanspesifikasiteknis.
3. PortablePublicAdress
Pengadaan Portable Public Adress diperuntukkan bagi Pengelola
dan Pelaksana Program KKB di Kabupaten dan Kota, Kecamatan,
sertaBalaiPenyuluhanKB.
a. Pengertian
Portable Public Adress adalah alat pengeras suara yang mudah
dibawa ke lokasi kegiatan dan digunakan sebagai sarana
penyuluhan/ KIE dalam menunjang Program Pembangunan
KependudukandanKB.
b. KriteriaSasaran
1) KabupatendanKota;
2) Kecamatan;
3) BalaiPenyuluhanKB;
4) Belummemiliki/mencukupiPortablePublicAdress;
5) Kondisi Portable Public Adress sudah tidak bisa
dioperasionalkan(rusakberat)dantidakbisadiperbaiki.

Setiap Kabupaten dan Kota, Kecamatan, serta Balai Penyuluhan
KBmendapatkanminimal1(satu)setPortablePublicAdress
d. SpesifikasiUmum
1) Portable Public Adress berupa 1 (satu) unit peralatan terdiri
daripengerassuara,amplifier,microfon,tape/CDplayer;
2) Portable Public Adress berfungsi sebagai sarana KIE bagi
pengeloladanpelaksanaPortableProgramKKB.
Spesifikasi teknis Portable PublicAdress disajikan pada lampiran
datadanspesifikasiteknis.
D. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pembinaan Tumbuh
KembangAnak,dengankegiatan:
1. PengadaanBinaKeluargaBalita(BKB)Kit
Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit diperuntukkan bagi
kelompok BKB yang berada di tingkat desa/ kelurahan guna
meningkatkan upaya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
anak dalam upaya mendorong terwujudnya kelompok BKB holistik-
integratif.
a. Pengertian
BKB Kit merupakan sarana penyuluhan/ alat bantu penyuluhan
berupa materi (buku-buku penyuluhan) dan media (lembar balik,
APE, dongeng, beberan, kantong wasiat) yang dipergunakan
kader dalam memberikan penyuluhan kepada keluarga/ orang
tua balita dalam upaya meningkatkan pengasuhan dan
pembinaantumbuhkembanganak.
Berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, bahwa
kegiatan pelayanan holistik integratif dilakukan mencakup semua
kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait, yaitu :
aspek perawatan, kesehatan dan gizi melalui Posyandu; aspek
pendidikan melalui PAUD (PendidikanAnak Usia Dini) dan aspek
pengasuhan melalui Bina Keluarga Balita (BKB). BKB Holistik
28

29
Integratif dikembangkan melalui upaya penggerakan kelompok
BKB melalui Rintisan kelompok BKB Dasar, Penguatan
Kelompok BKB Paripurna, dan Pengembangan Kelompok BKB
HolistikIntegratif.
b. KriteriaSasaran
1) Kelompok kegiatan BKB yang aktif melakukan penyuluhan
bulanan;
2) Kelompok BKB yang belum memiliki BKB Kit atau yang sudah
memiliki tetapi dalam kondisi tidak lengkap dan tidak layak
pakai;
3) Setiap SKPD KB wajib menyediakan biaya operasional
pertemuan.
Setiap Kelompok BKB wajib mendapatkan minimal 1 (satu) set
BKBKit.
d. SpesifikasiUmum
1) BukuMateripenyuluhanBKBterdiri:
a) Buku dan CD Menjadi OrangTua Hebat Dalam Mengasuh
Anak
b) KartuKembangAnak(KKA);
c) BukuPedomanKartuKembangAnak(KKA);
d) Buku Panduan Penggunaan Alat Permainan Edukatif
(APE);
2) MediapenyuluhanBKB
a) AlatPermainanEdukatif(APE)terdiri:
- Kerincingan/giringgiring;
- Bonekakainberbentukbinatang;
- Puzle(bongkarpasang)berbentukbinatang;
- Pakupalu;
- Papanpasak;
- Lottowarna;
- KotakBentuk;
- Balokukur;
- Tanggasilinder;

- Tanggakubus;
- Kotakpola;
- Permainanangka;
b) Kantongwasiat
c) LembarSimulasi/beberanpenyuluhanBKB
d) Lembar balik untuk penyuluhan umur 0–6 tahun (6
macam)
e) Dongeng
3) TasBKBKit
4) TasAPE
5) Packing(Kotak/Hardcase)
6) PapanNamaKelompokBKB
Spesifikasi teknis BKB Kit disajikan pada lampiran data dan
spesifikasiteknis.
VI. MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI
KHUSUS(DAK)BIDANGKBTAHUN2014
A. Perencanaan
1. Biro Perencanaan BKKBN menyiapkan usulan kegiatan dan menu
sarana prasarana DAK Bidang KB kepada Bappenas dan
Kementerian Keuangan RI berdasarkan Kriteria teknis yang telah
ditetapkan, dengan mengacu kepada data teknis dan indeks teknis
dari kabupaten dan kota yang melalui Perwakilan BKKBN Provinsi
serta mengacu juga pada perubahan menu dari Perolehan DAK
tahunsebelumnya;
2. Biro Perencanaan harus memastikan data basis yang bersumber
dari: (1) data basis perencanaan up to date dan yang disampaikan
olehPerwakilanBKKBNProvinsibersumberdaridatakabupatendan
kota dan (2) data pelaporan pelaksanaan DAK dari kabupaten dan
kota.
3. Biro Perencanaan menerima Usulan Kebutuhan Menu DAK Bidang
KBtahunselanjutnyabaiklangsungdarikabupatendankotamaupun
30 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

kabupaten dan kota yang melalui Perwakilan BKKBN Provinsi yang
dikirimkan dalam bentuk hard copy kepada Biro Perencanaan atau
mengirimkan soft copy melalui email Pengelola DAK Bidang KB Biro
Perencanaan:dakbidangkb@gmail.com;
4. Biro Perencanaan BKKBN menetapkan alokasi distribusi menu pada
setiap Kabupaten dan Kota setelah mendapatkan alokasi anggaran
definitifdariKementerianKeuanganRI;
5. Biro Perencanaan BKKBN menetapkan alokasi distribusi menu pada
setiap Kabupaten dan Kota berdasarkan sasaran menu yang belum
terpenuhi dari realisasi menu DAK tahun-tahun sebelumnya serta
mempertimbangkanusulanmenuDAKdarikabupatendankota;
6. Biro Perencanaan bersama Tim DAK Bidang KB menyusun
Pedoman Penggunaan DAK Bidang KB dan pedoman lainnya yang
diperlukan;
7. Biro Perencanaan BKKBN mengumumkan alokasi menu dan
anggaranpadawebsiteBKKBN;
8. Biro Perencanaan melakukan sosialisasi Pedoman DAK Bidang KB
kepada Perwakilan BKKBN Provinsi yang kabupaten dan kota-nya
telah mendapatkan alokasi DAK Bidang KB, baik secara langsung
maupun melalui Website: www.bkkbn.go.id (Pilih menu Data dan
Informasi lalu Info Program dan pilih File Pedoman DAK Bidang KB
tahun2014);
B. Pelaksanaan
1. Biro Keuangan & Pengelolaan BMN, Biro Perencanaan bersamaTim
Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Bidang KB Tahun 2014
mensosialisasikan pelaksanaan DAK Bidang KB kepada Perwakilan
BKKBN Provinsi dan SKPD KB Kabupaten dan Kota pada awal
tahun;
2. Biro Keuangan & Pengelolaan BMN memfasilitasi pelaksanaan DAK
Bidang KB dan melakukan evaluasi atas usulan
perubahan/pergeseran/revisimenuDAKdariKabupatendanKota;
3. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN melakukan monitoring
pelaksanaanDAKBidangKBdariprosespengadaansampaidengan
pemanfaatankepadasasaran;
4. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN, Biro Perencanaan beserta
Tim Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Bidang KB Tahun

2014 melakukan evaluasi atas pelaksanaan DAK Bidang KB
berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari SKPD Kabupaten
dan Kota melalui Perwakilan BKKBN Provinsi sesuai mekanisme
pelaporan, pemantauan dan evaluasi yang telah tertuang dalam
PedomanPenggunaanDAKBidangKBTahun2014.
VII.PELAPORAN,PEMANTAUANDANEVALUASI
Untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
dan penggunaan dana DAK Bidang KB Tahun 2014 perlu dilakukan
pengendalianmelaluipelaporan,pemantauandanevaluasi.
A. Pelaporan
Kegiatan pelaporan dilakukan agar penggunaan dana DAK Bidang KB
Tahun 2014 dilaksanakan sesuai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Pelaporan DAK Bidang KB Tahun 2014 dilakukan secara berjenjang dan
berkala dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan distribusi di
masing-masingKabupatendanKota.
Pelaporan DAK Bidang KB Tahun 2014 agar dapat berjalan sesuai
denganyangdiharapkandiperlukanlangkah-langkahsebagaiberikut:
1. Sekretaris Utama BKKBN membentuk Tim DAK Bidang KB Tahun
2014TingkatPusat;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi wajib membentuk Tim
Pengendalian DAK provinsi dan secara berkala wajib melaporkan ke
SekretarisUtama;
3. Tim Pengendalian DAK Provinsi melakukan Pelaporan,
Pemantauan,danEvaluasipelaksanaanDAKBidangKBTahun2014
Kabupaten dan Kota dan secara berkala wajib melaporkan ke
SekretarisUtamac.qBiroKeuangandanPengelolaanBMN,atau
melaluiemail:bikub@bkkbn.go.id.
4. Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota melaporkan perkembangan
pelaksanaan DAK Bidang KB Tahun 2014 kepada Perwakilan
BKKBN Provinsi c.q Tim pengendalian DAK Provinsi dan
tembusannya disampaikan ke Sekretaris Utama BKKBN c.q Biro
KeuangandanPengelolaanBMN.

MEKANISME PENCATATAN DN PELAPORAN
DAK BIDANG KB TAHUN 2014
BKKBN PUSAT
(SESTAMA)
PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI
SKPD-KB
KABUPATEN DAN KOTA
1. Form 2
2. Form 3 (Khusus
Triwulan III)
3. Form 4
1. Form 2
2. Form 5 (Khusus
Triwulan III)
Form 1
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA
Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan DAK Bidang KB Tahun 2014
33
5. Berdasarkan laporan Kepala SKPD-KB, Perwakilan BKKBN Provinsi
c.q Tim pengendalian DAK Provinsi membuat rekapitulasi dan
melaporkan ke Sekretaris Utama c.q Biro Keuangan dan
PengelolaanBMN,ataumelaluiemailbikub@bkkbn.go.id
a. PenjelasanUmum
1) Sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 (tiga) Menteri
yaitu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK
07/2008, 900/2556/SJ tanggal 21 November 2008, SKPD-KB
Kabupaten dan Kota berkewajiban menyampaikan laporan
Triwulan DAK Bidang KB kepada Sekretaris Daerah
(Formulir1).

34
Formulir1.(ContohFormulirLaporandariSKPD-KBkeSEKDAKabupatendanKota)

35
2)SKPD-KBKabupatendanKotamenyampaikanlaporantriwulankepadaKepalaPerwakilanBKKBNProvinsic.qTimPengendalian
DAKdantembusandisampaikankepadaSekretarisUtamaBKKBNc.q.BiroKeuangandanPengelolaanBMNdilakukansetiap
triwulansesuaiperkembanganpengelolaanDAKBidangKBTahun2014dimasing-masingKabupatendanKotapalinglambat10
harisetelahtriwulanbersangkutanberakhir(Formulir2).
Formulir2.(FormulirLaporandariSKPD-KBKabdanKotakePerwakilanBKKBNProvinsidenganTembusanBKKBNPusat)

36

37
3)SetiaptriwulanIIISKPD-KBKabupatendanKotamenyampaikanlaporandandatabasisyangterkaitdenganmenuDAKBidangKB
sampaidengantahunberjalan(tahun2014),berikutsaranayangsudahdiadakandanberapayangbelumterpenuhi(Formulir3).
Formulir3.(FormulirLaporandariSKPD-KBKabdanKotakePerwakilanBKKBNProvinsidenganTembusanBKKBNPusat)

38
4)KepalaPerwakilanBKKBNProvinsic.q.TimPengendalianDAKmelakukanrekapitulasilaporantriwulanyangdisampaikanoleh
SKPD-KBKabupatendanKotadanmenyampaikankepadaSekretarisUtamaBKKBNc.qBiroKeuangandanPengelolaanBMN,
sesuaidenganlaporansebagimanadalamformulir2palinglambat15harisetelahtriwulanbersangkutanberakhir(Formulir4).
Formulir4.(FormulirRekapitulasiLaporandariPerwakilanBKKBNProvinsikeBKKBNPusat)

39
Formulir4Lanjutan1

Formulir4Lanjutan2
40

41
5)SetiaptriwulanIIIKepalaPerwakilanBKKBNProvinsic.qTimpengendaliDAKmelakukanrekapitulasilaporanSKPD-KB
KabupatendanKotamenyampaikandatabasisyangterkaitdenganmenuDAKBidangKB,berikutsaranayangsudahdanberapa
yangbelumterpenuhisertamenyampaikandatabasisyangterkaitdenganmanuDAKBidangKBsampaidengantahunberjalan
(tahun2008-2014)(Formulir5).
Formulir5.(FormulirRekapitulasiLaporandariPerwakilanBKKBNProvinsikeBKKBNPusatKhususTriwulanIII)

Formulir5Lanjutan1
42

43
Formulir5Lanjutan2

44
B. Pemantauan
AgarpengelolaanDanaAlokasiKhususBidangKBTahun2014diSKPD-
KBKabupatendanKotadilaksanakansesuaidengantujuandansasaran
yangtelahditetapkanperludilakukanpemantauan.
Pemantauan dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke Perwakilan
BKKBN Provinsi dan SKPD-KB Kabupaten dan Kota serta dari
PerwakilanBKKBNProvinsikeSKPD-KBKabupatendanKota.
Agar pemantauan dapat terselenggara dengan baik, dilaksanakan
langkah-langkahsebagaiberikut:
1. Sekretaris Utama BKKBN (Tim Pelaporan, Pemantauan, dan
Evaluasi DAK Bidang KB Tahun 2014 Pusat) secara berkala
melakukan pemantauan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang
KBTahun 2014 ke Provinsi dan Kabupaten dan Kota dan melaporkan
hasilnyakepadaKepalaBKKBN
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Tim Pengendali DAK Bidang
KB Provinsi secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan
DanaAlokasi Khusus Bidang KBTahun 2014 ke Kabupaten dan Kota
dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Utama BKKBN (Tim
Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Bidang KB Tahun 2014
Pusat).
3. Kepala SKPD-KB cq. Tim Pengendali DAK Bidang KB Kabupaten
dan Kota secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan Dana
AlokasiKhususBidangKBTahun2014keKecamatandandesaserta
melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan
Kota.
C. Evaluasi
Evaluasi dilaksanakan untuk menilai atau mengukur sejauh mana
pelaksanaan pengelolaan DAK Bidang KB Tahun 2014 telah dilakukan
sesuaidengantujuandansasaranyangtelahditetapkan.
Apabila ternyata dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang KB
Tahun 2014 masih ditemui kekeliruan maka dapat segera dilakukan
perbaikandengandisertaidukungandatayangakurat.

Selain itu apabila ditemui kendala dalam realisasi pelaksanaan
pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2014 maka perlu
segera dilakukan perbaikan atau diberikan fasilitasi untuk solusi
pemecahanyangtidakmenyimpangdariketentuanyangberlaku.
Agar pelaksaaan evaluasi dapat terselenggara dengan baik, dilakukan
langkah-langkahsebagaiberikut:
1. Sekretaris Utama BKKBN (Tim Pelaporan, Pemantauan dan
Evaluasi DAK Bidang KB Tahun 2014 Pusat) setiap 3 (tiga) bulan
melakukan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang KB
Tahun2014danmelaporkanhasilnyakepadaKepalaBKKBN;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Tim Pengendali DAK Bidang
KB Provinsi setiap 3 (tiga) bulan melakukan evaluasi pelaksanaan
Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2014 dan melaporkan
hasilnyakepadaSekretarisUtamaBKKBN.
3. Kepala SKPD-KB cq. Tim Pengendali DAK Bidang KB Kabupaten
dan Kota setiap 3 (tiga) bulan melakukan evaluasi pelaksanaan
Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2014 dan melaporkan
hasilnyakepadaSekretarisDaerahKabupatendanKota.
VIII.PENUTUP
Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2014 diarahkan untuk mendukung
tercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukan dan KB dalam
RKP tahun 2014 yaitu untuk menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dari 2,6
menjadi 2,36 yang ditandai dengan meningkatnya CPR (cara modern) dari
57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 60,1 persen; dan menurunnya kebutuhan
ber-KB tidak terlayani (unmet need) dari 8,5 persen (SDKI 2012) menjadi
sekitar 6,5 persen dari jumlah pasangan usia subur. Oleh karena itu,
pedoman ini dibuat untuk dijadikan panduan oleh Pemerintahan Kabupaten
dan Kota dalam menggunakan DanaAlokasi Khusus Bidang KBTahun 2014
sesuai arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
KerjaPemerintah(RKP)Tahun2014.

46

JUARA 1 LOMBA POSTER MANUAL KATEGORI 1-001
SPESIFIKASI

LAMPIRAN-LAMPIRAN
SPESIFIKASI TEKNIS DAK
BIDANG KB TAHUN 2014

1. SEPEDA MOTOR
SPESIFIKASI:
Jenis/Tipe : SepedaMotorBebekataujenis/tipelainyangdianggaplebih
tepatdengankondisidaerah
IsiSilinder : 110-250cc
TipeMesin : 4Langkah
Warna : BiruMuda
Assesoris : a. Airbrush tulisan berbunyi: “Ayo Ikut KB DuaAnak Cukup“
danairbrushlogoKB.
b.Box menjadi satu kesatuan dengan sepeda motor dan
berfungsisebagaitempatperlengkapantugas.
SepedaMotorBebekataujenistipelainnya(ContohGambartidakmengikat
sesuaikankebutuhanlapangan)dengangambarsebagaiberikut:

2. SARANA DAN PRASARANA PETUGAS LAPANGAN KB (CONTOH
TIDAKMENGIKAT,SESUAIKANKEBUTUHANLAPANGAN)
SPESIFIKASI:
a. Tasransel(ukuran±L.25cmxT.49cmxP.31cm)
Terbuat dari Polyester 600D - Nylon 1682 atau
setara, bertuliskan “Dua Anak Cukup” berlogo
BkkbN, logo Kab/Kota dan nama SKPD-KB
Kab./Kota(bordir).Tahanair.
b. Jaketrompiberwarnabiru
Terbuat dari bahan parasut dan bertuliskan
“Dua Anak Cukup” di bagian depan dada
sebelah kiri, logo Kab/Kota dan nama SKPD-
KB Kab./Kota (bordir)di bagian depan dada
sebelah kanan, menggunakan resleting
depan. Ukuran disesuaikan data PPLKB dan
PKB/PLKB.
c. Topi
Terbuat dari bahan katun, warna biru tua,
bertuliskan “Dua Anak Cukup” (bordir) serta
nama SKPD-KB Kab./Kota di bagian samping
kiri dan kanan topi dan di bagian depan topi
berlogoBkkbN(bordir)
d. BukuKerjaPLKB
Ukuran ±25 cm x 15 cm, tebal ± 125 lembar, dengan menggunakan kertas
HVS 80gr cetak logo BKKBN + Dua Anak Cukup pada bagian atas dan
cover berwarna biru tua dari bahan lux serta berlogo BkkbN dan nama
SKPD-KB Kab./Kota cetak hot print emas, dengan halaman pertama
sampai dengan halaman empat berisi informasi tentang Program
KependudukandanKB.FinishingSpiralMekanik.

e. Jashujanberwarnabirutua
Terbuat dari bahan tahan air bertopi dan
bertuliskan “Dua Anak Cukup” di bagian
dada kiri depan sebelah atas dan
berlogo BkkbN serta nama SKPD-KB
Kab./Kota (sablon) pada dada kanan
sebelah atas, menggunakan kancing di
bagiandepan.
f. Payunglipat3(tiga)
Terbuat dari bahan parasut, warna putih
dan biru tua,bertuliskan “Dua Anak
Cukup” dan berlogo BkkbN (sablon)
sebanyak 4 (empat) sisi yang bisa
dimasukan ke dalam tas kerja, dengan
peganganterbuatdaribahanKayu
g. “Kalkulator12digit.
Ukurandisesuaikandengankebutuhan.
h. SepatuBoot/SepatuOlahRaga(pilihsalahsatu)
ŸTerbuat dari bahan karet ukuran
disesuaikan data PPLKB dan
PKB/PLKB. Warna hitam, terdapat
logoBKKBNemboss.StandarSNI.
ŸSepatu olah raga disesuaikan
dengan kondisi masing-masing
daerah
i. KameraDigitalPocket(Optional)
1(satu)buahkameradigitalpocket

j. SepatukerjaPKB/PLKB
Warna hitam, terbuat dari bahan
kulit.Ukuran disesuaikan dengan data
PPLKBdanPKB/PLKB.
k. PakaianSeragam
Berwarna biru tua dengan memakai logo (bordir) BKKBN di dada sebelah
kiri atas, ukuran disesuaikan dengan data PPLKB dan PKB/ PLKB, bahan
disesuaikan untuk seragam kantor dengan model PDH (Pakaian Dinas
Harian).

3. DESKTOPPERSONALCOMPUTER(PC)ALLINONE
SPESIFIKASI:
1. PERSONALCOMPUTER
Platform DesktopPC
Prosessor IntelCore-i7Processor
MemoriStandar 4GBDDR3PCUpto 8GBDDR3PC
MemoriSlot Ada
VGACard Minimum2GB
Audio Integrated
Speaker Integrated
HardDrive Minimal500GBSerialATA
OpticalDrive DVD±RW
Networking GigabitEthernet
KecepatanJaringan 10/100/1000Mbps
Keyboard USBKeyboard
RagamInputDevice USBOpticalMouse
RagamSlot 2xPCI;1xPCIExpressx1;1xPCIExpressx16
Antarmuka/Interface Front
USB2.0
Microphone
Headphone
Back
USB3.0
USB2.0
VGA
RJ45
Microphone
AudioLinein
Audiolineout
Serial&ParallelPort
SistemOperasi MicrosoftWindows8Professional
Monitor 17“Upto 23”LED
Garansi Garansi Distributor Resmi 1 Tahun Up to
Garansi Distributor Resmi 3 Tahun by
AuthorizedDistributor
Office MinimumMicrosoftOffice2010

2. KONEKSIINTERNET.
FixedLineataubroadband(modem)
3. PRINTER
DetailSpecifications
Platform BusinessLaserUptoMultifunction
PrintingMethod LaserUptoInkJet
MediaSizes A4
PrintSpeedBlack 8ppmUpto 36ppm
PCConnectivity USBUptoWireless
NetworkDevice Built-in10/100Ethernetnetworking
InputTray#1 Upto250sheet
CompatibleMediaSizes A4,A5,A6,B6,postcard,envelopes
(C5,DL,B5)
DuplexPrinting Available
Garansi 1-yearLimitedWarrantybyAuthorizedDistributor
UntukPrinterMultifunction
FacsimileFunction ŸFax smart software features : Digital Fax - Fax to
Computer is available with Windows and
Macintosh
ŸAutoredial:Yes
ŸAutofaxreductionsupported:Yes
ŸBroadcastlocations:20 ·Faxing:Yes,Colour
ŸFaxdelayedsending:Yes
ŸFaxForwarding:Yes
ŸJunkfaxbarrier:Yes,requiresCallerID
ŸFaxmemory:Upto100pages(blackandwhite),
Upto8pages(colour)
ŸMemory footnote : Based on standard ITU-Ttest
image #1 at standard resolution. More
complicated pages or higher resolution will take
longerandusemorememory.
ŸFaxingoptions(ADF):Two-sided
ŸPC interface supported : Yes, HP Software
supportprovided
ŸSpeed dials, maximum number : Up to 99
numbers
ŸFaxResolution:

Black Photo Grayscale : 203 x 196 dpi (8-bit
greyscale)
ŸBlackPhotoStandard:
ŸColour(Fine):200x200dpi
ŸColour(Standard):200x200dpi
ŸPhoto:200x200dpi
ŸBlackandwhite,standardmode:203x98dpi
CopierFunction ŸColourcopycapability:Yes
ŸCopies,maximum:Upto99copies
ŸCopyreduce/enlargesettings:25to400%
ŸCopier settings :ID Copy, Resize, Quality,
Lighter/Darker, Two-side copying, Tray
Selection, Collate, Margin Shift, Crop, Copy
Preview,Enhancements,SetasNewDefaults
ŸCopyResolution
ŸCopyresolution(blacktext):Upto600dpi
ŸCopy resolution (color text and graphics) : Up to
600dpi
ŸCopyresolution(blackgraphics):Upto600dpi
ScannerFunction ŸBitdepth:24-bit(color),8-bit(gray)
ŸAutomatic document feeder capacity : Standard,
50sheets
ŸDuplexADFScanning:Yes
ŸColorScanning:Yes
ŸScan file format : Scan File Type supported by
Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF
(.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable
PDF(.pdf),Text(.txt),TIFF(.tif)
ŸLevelsofgrayscale:256
ŸScan input modes : Front panel applications:
Copy, Scan to E-mail, Scan to Network Folder,
Scan to USB, Scan to Computer with SW, Open
Extensibility Platform (OXP-LE) applications,
Scanningoptions(ADF):Two-sided
ŸScantechnology:ContactImageSensor(CIS)
ŸScannerType:Flatbed,ADF
Ÿ

4. BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN
I. SPESIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
2
- Luas bangunan : 10 m x 5 m (50 m )
- Standar Ruangan, harus tersedia:
o Ruang Pertemuan;
o Ruang Kerja;
o Toilet;
o Dengan Ruang Saji untuk toilet pintu masuk dari luar;
o Dengan Wastafel untuk toilet pintu masuk dari dalam.
(Gambar Spesifikasi Minimal di bawah ini)
- Pondasibangunan : Batu kali, batu gunung, beton bertulang
(disesuaikandengankondisidaerah)
- Strukturbangunan : Beton bertulang/konstruksi sederhana
- Dinding : Untuk daerah dengan daya jangkau material
yang tinggi : Bata/celcon/batako diplester/
aciandenganfinishingcatwarnabirumuda.
(Khusus untuk celcon dan batako, dinding
harus diperkuat dengan tulangan besi setiap
3susuncelcon/batako)
Untuk daerah dengan daya jangkau material
yang rendah (Misal : Puncak Jaya: bisa
menggunakan kayu, disesuaikan dengan
kemampuandaerah)
Pada dinding depan sebelah atas tertulis
BALAI PENYULUHAN KB dengan sablon cat
dinding warna hitam, jenis huruf Arial Black,
ukuranhuruf900pt,panjang±500cm.
- Lantai : Untuk daerah dengan daya jangkau material
yang tinggi : Keramik kualitas 1 , untuk daerah
dengan daya jangkau material yang rendah :
(Misal : Puncak Jaya: bisa menggunakan
kayu, plesteran atau lantai tanah disesuaikan
dengankemampuandaerah)

- Plafond : ŸRangka:kayukelasIII/besihollow;
ŸPenutup: GRC/gipsum/triplek, finishing
cat
ŸPertemuan dinding dengan plafond
difinishingdenganlistplafond
ŸUntuk daerah dengan daya jangkau
material yang rendah, plafond kayu
sederhanadiperbolehkan.
- Kusenpintudan
daunpintu : ŸKayukelasII(contoh:kayukamper)
ŸPintu masuk tinggi 2 m, dengan 2 (dua)
daun pintu masing-masing lebarnya ±0,8
m
ŸPintu ruang kerja dan rapat swing: tinggi 2
m, dengan 1 (satu) daun pintu, lebar ±0,8
m
ŸWarnaCat:Putih
ŸDisesuaikan dengan daya jangkau
material
- Kusenjendeladan
daunjendelakaca : ŸKayukelasII(contoh:kayukamper)
ŸUkuran jendela : ± Tinggi : ±1,2 m, Lebar :
±1m(ukurankusen:6/15)
ŸDaun jendela kaca (tebal ±5 mm) dengan
bingkaikayu;
ŸWarnaCat:Putih
ŸDisesuaikan dengan daya jangkau
material
- Jendela : o dengan pengaman besi tanpa daun
jendela(sisikiridanbelakang)
ŸUkuran lubang : Tinggi : ± 1m, Lebar:
±1,5m
ŸUkuran pengaman besi: Diameter: ±
10 cm, Jarak antar pengaman besi :
±10cmatasbawah
o dengan pengaman teralis besi strip
dengan daun jendela kaca (sisi kiri dan
belakang)

Ukuran jendela : Tinggi : ± 1m, Lebar: ±
1,5m,tebalkacaminimal5mm.
ŸUkuranteralisbahanbesi±2mmx3mm
- Untukdaerahdengandayajangkaumaterialyangrendah,jendelakayu
diperbolehkan
- Lubang jendela atau jendela kaca bisa dibuat tanpa pengaman besi /
teralis dengan syarat bangunan Balai Penyuluhan KB dibangun di
sekitar/areaKantorKecamatan.
- Atap : ŸRangkaatap:KayukelasII/bajaringan
ŸLapisan atap : polinum/penahan
panas/alumuniumfoil
ŸPenutup atap : asbes/seng (dicat) atau
genting
ŸPada atap bagian depan dan belakang
terpasang slogan 2 Anak Cukup (sesuai
denganwarnaasliberbahancatgenting)
ŸUntuk daerah dengan daya jangkau
material rendah : atap rumbia / asbes /
kayudiperbolehkan.
- Tersedianyasumberlistrik
- Tersedianyasumberair
- Instalasiairbersih
- Instalasiairkotor
- Instalasilistrik
- Septictank
- Lampu/alatpeneranganlainnya
- Stopkontak
- Papannama : Panjang:120cm;lebar:60cmbahan dasar :
alumunium/seng/kayu (disesuaikan dengan
ketersediaan material), finishing cat duco
semprot,warnadasarputih,warnahuruf:
- BalaiPenyuluhanKB:BiruTua;
- Kecamatan:BiruTua;
Ÿ

- Jalan:BiruTua
- Kota:BiruTua
- Propinsi:BiruTua
- LogoBKKBN:sesuailogoasli
- LogoPemda:sesuailogoasli
- SloganAyoIkutKB,2AnakCukup:
sesuailogoasli
II. SPESIFIKASITOILET
a. Lantai keramik 20 x 20 cm, lantai tanah, lantai plesteran (disesuaikan
dengankondisidaerah)
b. Closetjongkok
c. Bakmandi : berbahan fiber, plastik, atau pasangan bata
d. Krandinding : bahanstainlesssteel
e. Kusendandaunpintu: bahanPVC,ukurankusen:tinggi2mx lebar
70 ~ 80 cm x tebal 8 cm, bahan kayu
f. Floordrain : bahan stainless steel, bentuk drain bulat /
kotak menyesuaikanukuranruangan
g. LampuPL20watt/LampuLED(jikatersedia)
h. LampuTL18~21watt/LampuLED(jikatersedia)
i. Stopkontak : stopkontakdinding,inbow220V/16A
j. KotakpaneldanMCB: kotakpanelberukuran±15x20cm2 berbahan
plat baja / kayu (disesuaikan dengan kondisi
daerah)
k. Saklar : saklarinbow
III.SPESIFIKASITEKNISFURNITURE
1. Kursirapat/hadap/lipat: (3 buah) kursi berbahan besi atau kayu
(disesuaikandenganketersediaan)
2. Meja : (1 buah) Meja Kayusetara kelas II yang
berfungsisebagaimejakerja

3. Kursikerja(roda) : (1 buah) kursi berbahan besi, kayu
(disesuaikandenganketersediaan)
4. Almari : (1 buah)Kayusetara kelas II dengan 5 rak dan
3daunpintukaca.
5. Kuncipintu : (3buah)
6. Exhaustfan : (4 buah) 220 V (dipasang kanan, kiri dan
belakang bangunan, di atap / dinding
bangunan)
7. Kipasangin : (3 buah) Mengatur minimal 3 Kecepatan
angindanoff
8. Rak : (1 buah) Kayu setara kelas II (tanpa daun
pintu,6shaft)
9. Whiteboard : (1buah)Listalumuniumdiberipenggantung
10. Mejarapat : berbahankayu
11. Tempatsampah : (1buah)fiber,plastikataukayu
IV.PERANGKATPENGOLAHDATABALAIPENYULUHKBKECAMATAN:
1. LAPTOP/NOTEBOOK 1 (SATU) BUAH DENGAN SPESIFIKASI
TEKNIS:
a. IntelCorei7Processor
b. ProcessorOnboardIntel®Core™i7
c. MemoriStandarMinimal4GBDDR3
d. VideoCardMinimal2GB
e. UkuranLayar12-14"HD+LED
f. TeknologiLayarCineCrystalLED
g. AudioIntegrated
h. SpeakerIntegrated
i. HardDriveMinimalType500GBSerialATA
j. OpticalDriveTypeDVD±RW
k. NetworkingGigabitEthernet
l. KecepatanJaringan10/100/1000Mbps
m. WirelessNetworkTypeIntegrated
n. WirelessNetworkProtocolIEEE802.11n
o. WirelessBluetoothAvailable

p. KeyboardStandardKeyboard
q. RagamInputDeviceTouchPad
r. CardReaderProvided2-in-1cardreader(SD/MMC)
s. Antarmuka/Interface2xUSB2.0,1xUSB3.0,HDMI,Audio
t. SistemOperasiMicrosoftWindows864bit
u. BateraiRechargeableLithium-ionBattery
v. DayaTahanBateraiminimal2jam
w. Daya/PowerExternalACAdapter
2. LCDPROJECTOR1(SATU)BUAHDENGANSPESIFIKASITEKNIS:
a. ProjectionSystem
b. NativeResolution:WXGA(1280x800)
c. Max.Resolution:1920x1080
d. Brightness:ANSIminimal2000lumens
e. ContrastRatio:10.000:1
f. AspectRatio:16:10(native),4:3
g. ProjectionLens:F=2
h. LED
i. AnalogRGB/componentvideo(D-Sub)
j. INPUTCONNECTIVITY:
1) Audioinput
2) S-VideoInput
3) USB(typeA)
4) USB(typeB)
5) ComputerInput
6) AudioInput
7) MonitorInput
8) Audio-RInput
9) VideoInput
10) RS-232

CONTOH PAPAN NAMA BALAI PENYULUHAN KB
120 cm
60cm
CONTOH SLOGAN PADA ATAP DEPAN DAN BELAKANG

GAMBAR TEKNIS BALAI PENYULUH
KELUARGA BERENCANA KECAMATAN
1. Tampak Depan
2. Tampak Depan 3 Dimensi

3. Tampak Samping Kiri
4. Tampak Atas

I. PILIHANPERTAMA(TAMPAKBELAKANG)
5. DenahUntukToiletdenganPintuMasukdariLuardilengkapiRuangSaji

6. Tampak Belakang untuk Toilet Luar (Pintu Keluar dan Pintu Masuk
Toilet)
7. View3DimensiTampakBelakang(PintuKeluardanPintuMasukToilet)

II. PILIHANKEDUA(TAMPAKBELAKANG)
8. Denah Untuk Toilet dengan Pintu Masuk dari Dalam Dilengkapi
Wastafel

9. TampakBelakanguntuktoiletDalam(tanpapintukeluar)
10.View3DimensiTampakBelakang(tanpapintukeluar)

11. PotonganA-A
12.PotonganB-B

5. IMPLANTREMOVALKIT(SET)
SPESIFIKASI:
Bahan:GermanyStandartCESteelQualityHigh
PrecisionInstrumentStandartCE-Sertification
1. 1 (satu) buah, Utility tray With Cover Stainless steel, Locking and
unlocking mecanism ukuran : 350-380 (L) x 185-200 (W) x 75-120 (H)
mmtebal,bahanmin.0,8mm,standarkualitasbahanStainlesssteel18
–10/304.
2. 20(duapuluh)ampul,AnestesilocalLidocain2%,tanpaadrenalin2cc
3. 20 (dua puluh) buah, Scalpel blade, bayonet type no. 15, Stainless
SteelCEmarkingGermanysatin/dulfinish.
4. 3 (tiga) buah, Gagang pisau, Stainless steel (Handle surgical Knife size
3),CEMarkingGermanysatin/dulfinish
5. 3 (tiga) buah, Pinset anatomis, Stainless steel (Forcep dressing
standardpattern,51/2")CEMarkingGermanySatin/dulfinish
6. 3 (tiga) buah Forceps artery Stainless steel, mosquito, crile, curved 5",
CEmarkingGermanySatin/dulfinish
7. 6 (enam) buah, Forceps Fixation clamp Stainless steel, pean, Straight
51/2",CEGermanySatin/dulfinish
8. 20 (dua puluh) buah, non allergenic surgical tape ukuran 2 x 6 cm
packingsterileindividual
9. 20(duapuluh)buah,AutoDisableSyringe3ml,needle23Gx1¼''
10. 20 (dua puluh) buah, Duk Steril disposable, bahan kain non woven
spundbond70grm,diameterlubang5cm, panjangantara30-32x35–
40cm
11. 30(tigapuluh)pasangHandschone(sarungtangan)steril@10pasang
terdiridariukuranno.6½,no.7,no.7½
12. 6(enam)pack,AbsorbentGauzeBall1pack@12buah
13. 1(satu)sachet,Catgutchromicwithneedle4/0CEmarkingGermany
14. 1(satu)buah,Tensimeterairraksa
15. 1(satu)buah,Stethoscopeduplex

16. 1(satu) buah Tas peralatan terbuat dari bahan Polister D.600 warna
hitamyangdiberitalipenjinjingdanresletingsertabagiandalamdilapisi
pure dengan ukuran disesuaikan dengan isi barang, dilengkapi dengan
tulisan “Implan Removal Kit” DAK Bidang KB tahun 2014 dengan
logo institusi BKKBN dan Logo Kabupaten dan Kota dengan nama
SKPD-KBKabupatendanKota.
17. Setiap 1 (satu) set barang dikemas dalam Outer carton (tebal carton
minimal 6 mm) bertuliskan “Implan Removal Kit” DAK Bidang KB
tahun 2014 dengan logo institusi BKKBN dan Logo Kabupaten dan
KotadengannamaSKPD-KBKabupatendanKota.

6. IUDKIT
SPESIFIKASI :
IUD Kit terdiri dari 2 (dua) macam yaitu IUD Kit dengan Sterilisator Listrik
dan IUD Kit dengan sterilisator Non Listrik. SKPD-KB Kabupaten dan Kota
dapat memilih salah satu jenis dan atau keduanya sesuai dengan kondisi
wilayahmasing-masing.
Bahan Instrument: Germany Standard CE Steel Quality High Precision
Standard,CE-Certification.
A. IUDKitdenganSterilisatorListrik,setiapsetterdiridari:
1. 2 (dua) buah Iodine Cup ukuran 80 cc, Stainless Steel 18-10,
denganketebalanbahan0,7mm
2. 4 (empat) buah Forcep schroder Tenacullum ukuran 10” stainless
steelCEmarkingGermanySatin/DulFinish
3. 1 (satu) buah Forcep IUD Removal, Alligator Jaws, ukuran 8” ,
bahanstainlesssteelCEmarkingGermanySatin/Dulfinish
4. 4 (empat) buah Forcep Sponge Foster Straight (Klem pemegang
kasa)ukuran9,5”bahanstainlessCEmarkingsatin/DulFinish
5. 3 (tiga) buah Scissor Operating mayo curved ukuran 6,75”, bahan
stainlesssteelCEmarkingGermanySatin/DulFinish
6. 2 (dua) buah IUD string retiever ukuran 30,5 cm, bahan stainless
steel
7. 3 (tiga) Sonde, Uterine Sims, ukuran 12,5 cm, bahan Stainless CE
markingGermanySatin/DulFinish
8. 1 (satu) Speculum, Vaginal Graves, ukuran: Large, bahan
StainlessSteelCEmarkingGermanySatin/DulFinish
9. 3 (tiga) Speculum, Vaginal Graves, ukuran: Medium, bahan
SatinlessSteelCEmarkingGermanySatin/DulFinish
10. 6 (enam) pasang Hanhscone steril ukuran 6,5 sebanyak 3 pasang
danukuran7sebanyak3pasang,bahanlatexsteril
11. 1 (satu) buah Utility tray with cover satinless steel, locking and
unlocking ukuran: 350-375 (L) x 185-195 (W) x 75-115 (H) mm,
bahanStainlesssteel18-10/304,ketebalanbahan0,8mm
12. 1(satu)buahStethoscopeduplex
13. 1 (satu) spghymomanometer air raksa, measurable range 0-300
mmHg

14. 1(satu)Sterilisatorlistrikwithsteamer,bahanstainlesssteel18-10,
tebal 0,8mm ukuran 350 (L) x 190 (W) x 130 (H) mm, voltage 300-
400 W/220 volt; bagian bawah terdapat pemanas air dengan Ø 8
mm,padasisikirikananterdapatpegangan.Memilikisteamerplate
dengan ukuran 345 (L) x 190 (W) x 40 (H) mm, pada steamer
terdapat lubang sebanyak 40 buah yang berfungsi sebagai
ventilasi uap. Pada steamer juga terdapat kaki sebanyak 4 buah
dengan tinggal 4 cm dan memiliki pengait steamer 2 buah dan
memilikikabellistrik.
15. 1 (satu) buah Spot Lamp Stainless Steel, dengan tiang pipa
stainless steel Ø 1” tebal 1,2 mm panjang 400 mm 2 pcs , tangan
kanan lampu stainless steel 10 x 10 x 1 panjang 30 mm 4 pcs, kap
lampu allumunium dan stainless steel, lampu type halogen 50
watt/220 volt, tinggi total 1600-1700 mm, dengan sudut tangan 0°-
90°dengan jangkauan 50 cm, dengan empat buah roda karet
radiusputar360°
16. 1 (satu) buah Tas untuk peralatan ukuran disesuaikan dengan isi
barang terbuat dari Polister D.600 warna hitam, bertuliskan “ IUD
Kit DAK Bidang KB Tahun 2014” dengan logo Institusi BKKBN dan
LogoKabupatendanKotadengannamaSKPD-KBKabupatendan
Kotayangbersangkutan.
17. Kemasan:
Seluruh peralatan IUD Kit Kecuali Spot Lamp, Sterilisator listrik,
Stethoscope dan Tensimeter dimasukan kedalam utility tray. Untuk
tensimeterdanstethospedimasukankedalamsterilisatorlistrik.
1) Innerbox
ŸSetiap tas IUD Kit dimasukan kedalam dus dengan ukuran
menyesuaikan dan bertuliskan “IUD Kit DAK Bidang KB Tahun
2014 “ dan logo BKKBN dan logo Kabupaten dan kota dengan
namaSKPD-KBKabupatendanKotayangbersangkutan.
ŸSetiap Spot Lamp dimasukan kedalam dus dengan ukuran
menyesuaikan
ŸSetiap Sterilisator dimasukan kedalam dus dengan ukuran
menyesuaikan
2) Outerbox
ŸSeluruh peralatan dimasukan kedalam dus besar dengan
ketebalanminimal6mm.

Ÿ
dan logo BKKBN dan logo Kabupaten dan kota dengan nama
SKPD-KBKabupatendanKotayangbersangkutan.
B. IUDKitdenganSterilisatorUap:
1. 2 (dua) buah Iodine Cup ukuran 80 cc, Stainless Steel 18-10,
denganketebalanbahan0,7mm
2. 4 (empat) buah Forcep schroder Tenacullum ukuran 10” stainless
steelCEmarkingGermanySatin/DulFinish
3. 1 (satu) buah Forcep IUD Removal, Alligator Jaws, ukuran 8” ,
bahanstainlesssteelCEmarkingGermanySatin/Dulfinish
4. 4 (empat) buah Forcep Sponge Foster Straight (Klem pemegang
kasa)ukuran9,5”bahanstainlessCEmarkingsatin/DulFinish
5. 3 (tiga) buah Scissor Operating mayo curved ukuran 6,75”, bahan
stainlesssteelCEmarkingGermanySatin/DulFinish
6. 2 (dua) buah IUD string retiever ukuran 30,5 cm, bahan stainless
steel
7. 3 (tiga) Sonde, Uterine Sims, ukuran 12,5 cm, bahan Stainless CE
markingGermanySatin/DulFinish
8. 1 (satu) Speculum, Vaginal Graves, ukuran: Large, bahan
StainlessSteelCEmarkingGermanySatin/DulFinish
9. 3 (tiga) Speculum, Vaginal Graves, ukuran: Medium, bahan
SatinlessSteelCEmarkingGermanySatin/DulFinish
10. 6 (enam) pasang Hanhscone steril ukuran 6,5 sebanyak 3 pasang
danukuran7sebanyak3pasang,bahanlatexsteril
11. 1 (satu) buah Utility tray with cover satinless steel, locking and
unlocking ukuran: 350 (L) x 190 (W) x 90 (H) mm, bahan Stainless
steel18-10,ketebalanbahan0,8mm
12. 1(satu)buahStethoscopeduplex,
13. 1 (satu) spghymomanometer air raksa, measurable range 0-300
mmHg
14. 1 (satu) Sterilisator Uap diameter 214-215 mm x (T) 365-370 mm
stainless steel 304 (18-10), tebal bahan 1,5 mm di lengkapi dengan
steamerdisc21cm,tinggipenyangga5cmstainlesssteel.
15. 1 (satu) buah Head Lamp standard illumination, chrome plated with
magnityng glass moveable in direction by mean of a joint, head
band can be adjusted by metal screw, complet with adapter input
220volt,outputDC6volt.
Dus besar bertuliskan “IUD Kit DAK Bidang KB Tahun 2014”

Ÿ
barangterbuatdaribahan balisticdoublebertuliskan
“IUDKitDAKBidangKBTahun2014”denganlogoInstitusiBKKBN
dan logo Kabupaten dan kota dengan nama SKPD-KB Kabupaten
danKotayangbersangkutan.
16. Kemasan:
a). Innerbox
ŸSetiap tas IUD Kit dimasukan kedalam dus dengan ukuran
menyesuaikan dan bertuliskan “IUD Kit DAK Bidang KB Tahun
2014” dan logo BKKBN dan logo Kabupaten dan kota dengan
namaSKPD-KBKabupatendanKotayangbersangkutan.
ŸSetiap Sterilisator dimasukan kedalam dus dengan ukuran
menyesuaikan
b).Outerbox
ŸSeluruh peralatan dimasukan kedalam dus besar dengan
ketebalanminimal6mm.
ŸDus besar bertuliskan “IUD Kit DAK Bidang KB Tahun 2014”
dan logo BKKBN dan logo Kabupaten dan kota dengan nama
SKPD-KBKabupatendanKotayangbersangkutan.
1 (satu) buah Tas untuk peralatan ukuran disesuaikan dengan isi
polisterD.600/

Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 ~

Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 ~

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Similar to Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 ~

Similar to Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 ~ (20)

More from Asaka Cv

More from Asaka Cv (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 ~