1. PENGAWASAN APBD
( Fungsi dan Peran DPRD)
Oleh
DR.H.AJIEP PADINDANG,SE.MM
Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulsel
Disajikan pada Orientasi dan Pendalaman Tugas Fungsi
Pengawasan Anggota DPRD Pangkep Kerjasama
dengan Pusat Kajian Kebijakan Publik Makassar
Sabtu, 22 Desember, 2012.

2. EKSISTENSI DPRD
•
•
•
UU N0.27 Tahun 2009 tentang SUSDUK yang dijabarkan dalam PP 16 Tahun 2010, Pasal 9 :
DPRD mempunyai hak:a. Interpelasi;b. angket; dan c. menyatakan pendapat.
Pasal 10 : Anggota DPRD mempunyai hak: a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat;d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;f. imunitas; g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; h. protokoler; dan
i. keuangan dan administratif.
Pasal 43 (1). Huruf b UU 32/2004 Yang dimaksud dengan “hak Angket” dalam ketentuan ini
adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap
suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 43 (1). Huruf a UU 32/2004 Yang dimaksud dengan “hak Interpelasi” dalam ketentuan
ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan
pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan
masyarakat, daerah dan negara. Pasal 43 (1). Huruf c UU 32/2004 Yang dimaksud dengan
“hak menyatakan pendapat” dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk menyatakan
pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi
di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut
pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

3. FUNGSI PENGAWASAN
FUNGSI PENGAWASAN merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan
serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ketiga ini
bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan.
Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme
peringatan dini (early warning system), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas
mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi
pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran,
berupa tindakan perbaikan.
PENGAWASAN MEMILIKI TUJUAN UTAMA, ANTARA LAIN:
 Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
 Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap
penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
 Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;
 Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Lanjutan.....
PP N0.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatib menjelaskan bahwa : Fungsi
pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan
APBD. ( Penegasan tentang Fungsi Pengawasan bagi DPRD, padahal dapat saja
dengan semua bentuk perundang-undangan dengan demikian PP ini membatasi
fungsi pengawasan DPRD).
Untuk menjalankan fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan melalu alat kelengkapan
DPRD , dengan kegiatan berupa :
• Rapat-rapat kerja dan dengar pendapat
• Kunjungan kerja.
• Menggunakan HAK yang melekat pada DPRD yakni Hak Angket, Interplesi,
menyatakan pendapat.
• Untuk HAK Anggota dapat mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul dan
pendapat.
PP N0.16 Tahun 2010, juga mengatur tentang KONSULTASI dengan Pemerintah daerah
sebagai suatu Forum yang dapat dijadikan sebagai suatu bentuk pengawasan yakni
membahas hal-hal yang perlu ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.

5. PELAKSANAAN KONSULTASI
ANTARA DPRD DENGAN KEPALA DAERAH
(2) Konsultasi antara DPRD kabupaten/kota dengan pemerintah daerah kabupaten/kota
dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan
bupati/walikota.
(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dalam rangka:
a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau
rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam
rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan
keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan; atau
c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan
atau dilaksanakan oleh kepala daerah.
(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh
pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan kepala daerah
didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai
dengan kebutuhan.
(6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas
prakarsa pimpinan DPRD maupun kepala daerah.
(7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna
DPRD.

6. IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DGN
PEMERINTAH DAERAH
1. PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH YANG MENGATUR
URUSAN DAN KEWENANGAN DAERAH
@ DPRD berhak mengawasi semua peraturan perundangan yang berlaku untuk
daerah, apakah Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sudah dijabarkan di
daerah atau belum.
@ Apakah PP tersebut sudah dijabarkan dalam PERDA secara konsisten ?
2. PENGAWASAN TERHADAP PERDA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
@ Fungsi pengawasan PERDA diwujudkan melalui rapat-rapat kerja terhadap
pelaksanaan PERDA bahkan dengan kunjungan kerja.
@ Pengawasan terhadap penjabaran PERDA yakni penerbitan PERGUB/PERBUB,
untuk mengetahui apakah PERDA sudah dijabarkan sebagaimana mestinya.
@ APBD ditetapkan dengan PERDA, namun mekansime pengesahannya berbeda
dengan PERDA yang lain, sebab PERDA APBD sesuai PP N0.58 Tahun 2005,
ditetapkan setelah konsultasi dengan Gubernur kalau APBD Kabupaten/Kota
dan Kementerian Dalam Negri kalau APBD Provinsi Sulsel.

7. PENGAWASAN PELAKSANAAN APBD
• Jika dicermati peran anggota DPRD, dalam pengawasan APBD,
diawali dengan pengawasan terhadap perencanaan, penetapan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban, namun karena fokus
bahasan kita adalah pada pelaksanaan APBD, maka :
A. Anggota DPRD harus mencermati melalui DPA, meskipun itu
merupakan kewenangan sudah di pemerintah daerah, tetapi
sesudah ditetapkan RAPBD, sering terjadi ada masalah dalam
penjabaran pada DPA-nya, terutama tentang penjadualan kegiatan
( Skeduling) dan konsistensi antara RKA ke DPA-APBD.
B. Evaluasi secara bertahap setiap Triwulan, dilaksanakan rapat
evaluasi pelaksanaan APBD, sekalipun yang diatur dalam
mekanisme adalah secara semesteran dibuat laporan pelaksanaan
kegiatan APBD bersangkutan ( Di DPRD Sulsel dilaksanakan rapat
evaluasi pelaksanaan APBD pertriwulan).

8. FOKUS PENGAWASAN
a.
b.
c.
d.
e.
Ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan, misalnya Pengadaan Barang dan
Lelang.
Kewajaran harga. Sebab meskipun sudah ditetapkan dalam APBD
sesuai Standar Analisa Belanja (SAB), tapi itu adalah pagu
tertinggi, sehingga kewajaran harga saat pelaksanaan kegiatan.
Kepatuhan terhadap Mekanisme dan Sistem pelaksanaan
kegiatan, misalnya sesuai STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
atau minimal STANDAR OPERASIONAL (SOP).
Penerapan Sistem Akuntansi ( Akuntansi Keuangan dan Barang).
Evaluasi KINERHA atas INPUT BIAYA dengan CAPAIAN KINERJA
secara bertahap ( Enam bulanan). Ketika dievaluasi pada
semester pertama bahwa dengan input biaya dan target kinerja
yang diharapkan sulit tercapai, maka direkomendasikan untuk
dilaksanakan perubahan pada saat PERUBAHAN APBD.

9. TINDAK LANJUT PENGAWASAN
 Temuan-Temuan yang terkait dengan APBD tentunya akan ditindaklanjuti
dalam pembahasan APBD. Temuan pada APBD Pokok dapat ditindaklanjuti
pada APBD Perubahan dan Temuan setelah APBD Perubahan, tentu
diakomodir dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 Temuan yang sifatnya masalah, tentu harus dibahas tersendiri dan disinilah
perlunya KOORDINASI dengan INSPEKTORAT sebab anggota DPRD bukan
pengawasan teknis, sehingga hasil temuan itu perlu ditindak lanjuti oleh
pengawasan fungsional yang secara teknis mengetahui berbagai hal.
 DPRD dan INSPEKTORAT harus mampu membangun sinerjitas dalam
meningkatkan fungsi pengawasan dewan. Masalahnya, Pejabat/Auditor
Inspektorat adalah ‘Bawahan’ dari Kepala Daerah dan merupakan salah satu
SKPD Pemda ? Disisi lain DPRD adalah juga pengguna Anggaran, sehingga
menghadapi masalah tersendiri.
 Temuan DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah kemudian ke Inspektorat,
namun disisi lain dapat dilakukan rapat kerja dengan Inspektorat.

10. Identitas diri
Dr.
H.Ajiep
Padindang,
SE.MM;
nama
lengkap
H.A.Jamaluddin.P, lahir di Bone, 30 September 1959.
Menyelesaikan Study S-3, Pada Program Pasca Sarjana-UMI,
2012. Menjadi anggota DPRD Sulsel sejak tahun 1997 dari
Golkar dan hingga kini, Anggota FPG DPRD Sulsel, Ketua
Komisi A. Wakil Ketua Golkar Sulsel, Wakil Ketua Dekopinwil
Sulsel, Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Sulsel.
Dstrnya.