Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara (HIMADIKWAN) membentuk organisasi kemahasiswaan untuk mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mengatur tentang tujuan, struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, serta penyelenggaraan kepengurusan HIMADIKW

1. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
BANDUNG
2014

2. PENDAHULUAN
Mahasiswa merupakan potensi bangsa yang strategis karena mereka
sebagai calon intelektual, pemimpin dan penggerak masyarakat perlu terus
didorong dan dikembangkan potensi minat dan bakatnya agar dapar eksis dan
dirasakan manfaatnya bagi diri sendiri dan lingkungannya. Tantangan dan
tuntutan perkembangan zaman yang semakin berat dan kompleks serta penuh
persaingan, membutuhkan seperangkat kemampuan, keterampilan dan kecapakan
agar mampu hidup dan berperan ditengah-tengah persaingan dewasa ini. Selain
kemampuan, keterampilan dan kecakapan juga dibutuhkan mental kejuangan,
kepribadian yang utuh, kematangan emosional dan spiritual dan jiwa
enterpreneurship yang tangguh dan membangun jaringan yang luas.
Kondisi objektif mahasiswa dewasa ini umumnya belum menunjukan
semangat juang yang tinggi, masih kurangnya motivasi berprestasi, kecerdasan
yang kreatif dan keterampilan yang inovatif. Sehubungan dengan kondisi tersebut,
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(HIMADIKWAN) perlu terus dibangun suasana maupun sistem yang dapat
mendorong motivasi berprestasi di kalangan mahasiswa, wahana pengembangan
kreatifitas, dan jalur-jalur pengembangan minat dan bakat agar mahasiswa Prodi
PPKn khususnya dapat tumbuh motivasi berprestasinya, berkembangnya jiwa
kepemimpinannya serta memperluas konektivitas di lingkungannya.
Semoga tujuan itu semua akan tertanam dalam setiap mahasiswa Prodi
PPKn khususnya da adanya tindak lanjut demi ketercapaian bersama.

3. ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (HIMADIKWAN)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
Mukkadimah
Atas rahmat dan maghfirah dari Allah SWT, dan dengan disertai
perjuangan moral yang luhur, demi terciptanya suatu wadah kemahasiswaan yang
memiliki moralitas untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga
cita-cita yang diperjuangkan mahasiswa Universitas Islam Nusantara dapat
terwujud dengan khidmat.
Sudut terpenting untuk menciptakan otonomi kampus yang mewakili hak
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini tertuang dalam suatu wadah yakni
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara yang berasaskan
Pancasila dan UUD 1945 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
mewujudkan insan akademik yang berkualitas lahir dan bathin. Berpihak pada
nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan penyalur aspirasi rakyat, mendukung
kemajuan bangsa, serta pengabdian pada masyarakat, disamping stabilitas kampus
yang sehat.
Atas pertimbangan dan uraian diatas maka disusunlah Anggaran Dasar
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara.

4. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud
dengan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ialah
wadah aspirasi dan kreativitas mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam
Nusantara.
BAB II
NAMA, STATUS, WAKTU, DAN TEMPAT
Pasal 2
Nama, Status dan Tempat
1. Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan , yang selanjutnya disingkat dengan HIMADIKWAN.
2. HIMADIKWAN adalah satu-satunya organisasi kemahasiswaan intra-
universiter tertinggi yang sah, dan diakui oleh Uninus, serta merupakan
kelengkapan non-struktural lembaga pendidikan Uninus di tingkat program
studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
3. HIMADIKWAN bertempat di Kampus Universitas Islam Nusantara.
Pasal 3
Waktu
HIMADIKWAN ditetapkan di Bandung untuk waktu yang tidak
ditentukan.

5. BAB III
KEDAULATAN
Pasal 4
Kedaulatan HIMADIKWAN ada di tangan mahasiswa Program Studi
PPKn.
BAB IV
ASAS, SIFAT DAN FUNGSI
Pasal 5
Asas
HIMADIKWAN berasaskan Pancasila, kemahasiswaan, serta
kekeluargaan.
Pasal 6
Sifat
HIMADIKWAN bukan organisasi kekuatan sosial-politik, bukan bagian
dari salah satu organisasi kekuatan sosial-politik dan tidak menjalankan kegiatan
politik praktis.
Pasal 7
Fungsi
HIMADIKWAN berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan mahasiswa
untuk menampung, menyalurkan, dan melaksanakan aspirasi mahasiswa Program
Studi PPKn.

6. BAB V
TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN USAHA
Pasal 8
Tujuan
HIMADIKWAN bertujuan meningkatkan kualitas insan yang ilmiah,
edukatif, religius, profesional, dan ikut serta menyukseskan pembangunan
nasional.
Pasal 9
Tugas Pokok
HIMADIKWAN mempunyai tugas pokok menjalankan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.
Pasal 10
Usaha
Segala upaya dan usaha HIMADIKWAN diarahkan untuk mencapai
tujuan HIMADIKWAN:
1. Meningkatkan pribadi mahasiswa yang berakhlakul karimah.
2. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan dan kemasyarakatan untuk
mendukung pembangunan nasional.
3. Mengembangkan potensi akademis anggota secara kreatif, inovatif dan
dinamis.
BAB VI
ORGANISASI
Pasal 11
Anggota
Anggota HIMADIKWAN adalah mahasiswa Program Studi PPKn yang
terdiri dari anggota biasa, anggota kehormatan dan Dewan Pengurus organisasi.

7. Pasal 12
Hak dan Kewajiban
1. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban.
2. Hak dan kewajiban tersebut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 13
Kelengkapan Organisasi
Dalam rangka mewujudkan HIMADIKWAN yang demokratis maka
kelengkapan HIMADIKWAN adalah sebagai berikut:
1. Ketua, sekretaris, dan bendahara,
2. Pengurus Harian,
3. Mengenai kelengkapan organisasi lebih lanjut diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB VII
MUSYAWARAH
Pasal 14
Musyawarah Besar
1. Musyawarah Besar merupakan forum tertinggi.
2. Musyawarah Besar diadakan setiap akhir periode kepengurusan.
3. Acara pokok Musyawarah Besar adalah:
a) Pertanggungjawaban Dewan Pengurus selama masa baktinya, termasuk
pertanggungjawaban keuangan;
b) Menetapkan Ketua Dewan Pengurus yang baru.
4. Pimpinan Musyawarah Besar adalah suatu presidium yang dipilih oleh
Musyawarah Besar.
5. Mengenai Musyawarah Besar akan diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah
Tangga.
Pasal 15
Musyawarah Luar Biasa

8. Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan jika ada hal-hal yang luar
biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Besar dapat
diadakan Musyawarah Luar Biasa.
BAB VIII
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN
Pasal 16
Pendapatan
1. Pengalokasian dana kemahasiswaan tingkat fakultas dan prodi diatur
sepenuhnya oleh Dewam Pengurus Himadikwan setelah berkonsultasi dengan
pihak fakultas dan prodi.
2. Mengenai pendapatan HIMADIKWAN akan diatur lebih lanjut pada
Anggaran Rumah Tangga HIMADIKWAN.
Pasal 17
Kekayaan
1. Kekayaan HIMADIKWAN terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak
serta hak milik intelektual.
2. HIMADIKWAN memiliki kekayaan masing-masing yang diakui dan
dihormati oleh seluruh civitas akademik Uninus.
3. Pengalihan kekayaan HIMADIKWAN yang berupa aset tetap harus
diputuskan berdasarkan hasil Rapat Khusus yang diadakan untuk
membahas hal tersebut.
BAB IX
ATRIBUT
Pasal 18
Atribut HIMADIKWAN
1. Lambang

9. - Perisai berwarna dasar hijau dengan sudut ke semua arah mata angin
mempunyai arti tujuan HIMADIKWAN yang termasuk ke berbagai aspek
bidang kehidupan.
- Kotak hitam menyerupai Ka’bah sebagai identitas mahasiswa yang Islami.
- Sepasang sayap berwarna putih menunjukkan cita-cita luhur
HIMADIKWAN yang harus dicapai.
- Pedang tajam yang dibalut mata pedangnya oleh kain berwarna hitam
merupakan simbol dari salah satu kajian HIMADIKWAN yaitu penegakan
hukum yang tidak memandang kepentingan tertentu.
- Sebuah buku melambangkan identitas mahasiswa yang berintelektual dan
menjunjung tinggi nilai dan norma.
2. Bendera
Bendera HIMADIKWAN berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga
banding dua, warna dasar biru dengan lambang HIMADIKWAN di tengahnya
berwarna (full colour).
BAB X
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 19
Anggaran Rumah Tangga HIMADIKWAN
1. Anggaran Dasar HIMADIKWAN ini dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga HIMADIKWAN.
2. Anggaran Rumah Tangga HIMADIKWAN ditetapkan oleh Mubes
HIMADIKWAN dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar
HIMADIKWAN ini.
BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

10. Pasal 20
Perubahan Anggaran Dasar
1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Besar
yang dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu jumlah anggota.
2. Usul perubahan Anggaran Dasar HIMADIKWAN diterima oleh Musyawarah
Besar jika disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara
yang hadir.
BAB XII
PENUTUP
Pasal 21
Penutup
Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musyawarah Besar HIMADIKWAN
yang diselenggarakan di Kampus Universitas Islam Nusantara.

11. ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (HIMADIKWAN)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
BAB I
KEDAULATAN
Pasal 1
Kedaulatan
Kedaulatan HIMADIKWAN ada di tangan mahasiswa prodi PPKn
BAB II
ORGANISASI
Pasal 2
Anggota
1. Anggota biasa adalah seluruh mahasiswa Prodi PPKn FKIP Uninus yang
masih terdaftar dan aktif dalam perkuliahan.
2. Anggota kehormatan adalah:
a. Para mantan pengurus HIMADIKWAN.
b. Alumni yang berjasa kepada HIMADIKWAN.
3. Dewan Pengurus adalah mahasiswa Prodi PPKn FKIP Uninus yang duduk
dalam kepengurusan HIMADIKWAN.
Pasal 3
Pengangkatan Anggota Kehormatan dan Dewan Pengurus Organisasi
1. Setiap pengangkatan Anggota Kehormatan, pimpinan HIMADIKWAN wajib
berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pembina HAIMADIKWAN.

12. 2. Setiap pengangkatan Dewan Pengurus diatur dan dilakukan sepenuhnya oleh
pimpinan HIMADIKWAN yang sedang menjabat.
Pasal 4
Hak dan Kewajiban
1. Setiap anggota HIMADIKWAN mempunyai hak:
a. Membela dan dibela.
b. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, pertanyaan secara tertulis
ataupun lisan kepada Dewan Pengurus Organisasi.
c. Mengikuti program dan aktifitas organisasi
d. Mempunyai hak dipilih dan memilih, kecuali anggota kehormatan.
2. Setiap anggota HIMADIKWAN mempunyai kewajiban:
Menjaga nama baik, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat lembaga
pendidikan Uninus.
Pasal 5
Hak dan Kewajiban Dewan Pengurus Organisasi
1. Setiap anggota HIMADIKWAN yang menjadi Dewan Pengurus mendapatkan
hak dan kewajiban tambahan.
2. Hak dan kewajiban tambahan tersebut diatur dan diawasi sepenuhnya oleh
pimpinan HIMADIKWAN yang sedang menjabat.
Pasal 6
Masa Jabatan Kepengurusan
Masa jabatan kepengurusan HIMADIKWAN adalah dua tahun, terhitung
sejak ditetapkannya Konsideran pada saat Musyawarah Besar HIMADIKWAN.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

13. Hak dan Kewajiban
1. Secara umum HIMADIKWAN mempunyai hak sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas
Islam Nusantara dan di luar lingkungan Universitas Islam Nusantara
b. Membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan
AD/ART, seperti Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi, Petunjuk
Penyelenggaraan Administrasi, serta peraturan-peraturan lainnya yang
dianggap perlu.
2. Secara umum HIMADIKWAN mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. HIMADIKWAN mewakili mahasiswa prodi PPKn baik intern maupun
ekstern organisasi.
b. Melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART.
c. HIMADIKWAN menjalin koordinasi dengan Senat Fakultas, lembaga
kemahasiswaan lainnya di tingkat fakultas, tingkat jurusan/ program studi
serta UKM.
d. HIMADIKWAN bertanggung jawab atas segala kegiatan yang telah
dilaksanakan kepada Musyawarah Besar HIMADIKWAN.
Pasal 8
Kepengurusan HIMADIKWAN
1. HIMADIKWAN terdiri atas Ketua, Sekjen, Bendahara dan Divisi-divisi
2. Pengurus harian HIMADIKWAN, Sekretaris, dan Bendahara bertanggung
jawab terhadap Ketua HIMADIKWAN.
Pasal 9
Ketentuan Khusus
Hal-hal mengenai Dewan Pengurus HIMADIKWAN akan diatur, disesuaikan dan
disusun lebih lanjut dalam Mubes HIMADIKWAN.
BAB IV

14. MUSYAWARAH
Pasal 10
Ketentuan dan Kedudukan Musyawarah
1. Mubes HIMADIKWAN ialah forum tertinggi.
2. MUBES dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah
lebih satu jumlah anggota Mubes
3. Musyawarah Besar dan Musyawarah Luar Biasa mempunyai kedudukan
hukum yang sama.
Pasal 11
Tugas dan Wewenang Mubes HIMADIKWAN
Tugas dan Wewenang Mubes dan Muslub HIMADIKWAN adalah:
1. Membacakan ulang, meninjau kembali, serta mengamandemen Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Menetapkan Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi.
3. Menetapkan Rekomendasi Mubes.
4. Memilih dan menetapkan Pimpinan Sidang.
5. Menetapkan Ketua HIMADIKWAN yang baru setelah dipilih dalam Pemilu
Raya.
6. Meminta dan membahas laporan pertanggungjawaban Ketua HIMADIKWAN
yang telah menjabat
Pasal 12
Presidium Musyawarah
Presidium Mubes dan/ atau Muslub merupakan kesatuan kolektif yang
terdiri atas 3 orang, yaitu perwakilan fraksi yang bersedia menjadi Presidium
musyawarah.
Pasal 13
Peserta Mubes dan/ atau Muslub

15. 1. Peserta musyawarah terdiri atas seluruh anggota tiap fraksi.
2. Pemberhentian dan penggantian peserta musyawarah dilakukan karena:
a. Atas permintaan sendiri.
b. Meninggal dunia
c. Sudah tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Prodi PPKn UNINUS.
d. Dicabut keanggotaannya dalam Mubes.
Pasal 14
Hak dan Kewajiban Anggota Musyawarah
1. Setiap anggota musyawarah wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil
mahasiswa yang bertanggungjawab.
2. Setiap anggota musyawarah mempunyai hak suara dan hak bicara.
3. Penggunaan hak-hak setiap anggota musyawarah diatur dengan ketentuan
sendiri.
Pasal 15
Pengambilan Keputusan
1. Keputusan Mubes dan Muslub dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak dicapai mufakat:
a. Mubes dan Muslub mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara.
b. Keputusan adalah sah apabila memperoleh lebih dari setengah lebih satu
jumlah suara yang hadir.
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali jika pimpinan
musyawarah menganggap perlu pemungutan suara dapat dilaksanakan secara
tertulis dan rahasia.
Pasal 16
Musyawarah Luar Biasa
1. Muslub dapat dilakukan untuk:
a. Meminta laporan pertanggungjawaban Ketua HIMADIKWAN dan
membebastugaskan jika terbukti melanggar AD/ART.

16. b. Memilih serta menetapkan pengganti Ketua HIMADIKWAN.
2. Muslub dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya ¾
jumlah anggota.
BAB V
PENDAPATAN
Pasal 17
Pendapatan
Pendapatan HIMADIKWAN diperoleh dari:
1. Alokasi dana kemahasiswaan dari universitas.
2. Sumber lain yang tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maupun dengan anggaran dasar.
3. Badan usaha.
BAB VI
DANA KEGIATAN
Pasal 18
1. Penggunaan dana kegiatan yang berasal dari pendapatan HIMADIKWAN
harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti otentik oleh panitia
penyelenggara kegiatan tersebut.
2. Penggunaan dana kemahasiswaan diatur dan dilakukan sepenuhnya oleh
HIMADIKWAN selama tidak bertentangan dengan AD/ ART.

17. BAB VII
SUMPAH JABATAN
Pasal 19
1. Sesudah ditetapkan, para Dewan Pengurus wajib diambil sumpahnya menurut
agama masing-masing.
2. Sumpah Dewan Pengurus Organisasi: “Demi Tuhan YME, saya bersumpah
akan melaksanakan amanah sebagai wakil-wakil mahasiswa Uninus dengan
penuh dedikasi, keikhlasan dan tanggung jawab, menjunjung tinggi
almamater Universitas Islam Nusantara.”
3. Sumpah jabatan Dewan Pengurus dilaksanakan pada permusyawaratan
tertinggi HIMADIKWAN.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 20
1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang terintegrasi dari AD
hasil Mubes HIMADIKWAN yang telah ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini, diatur kemudian dalam ketetapan
dan keputusan Ketua HIMADIKWAN.
3. Segala aturan kelengkapan yang ada masih tetap berlaku selama tidak
bertentangan dengan AD/ART ini.
4. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan oleh Musyawarah
Besar HIMADIKWAN yang diselenggarakan di Kampus Universitas Islam
Nusantara.