Makalah ini membahas tentang pendapatan nasional di Indonesia. Pendapatan nasional dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto yang menunjukkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam negeri. Produk Domestik Bruto dapat dihitung berdasarkan pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan.

1. PENDAPATAN NASIONAL DI INDONESIA
KELOMPOK:
1. Rama Ayu nastiti (041414153002)
2. Hisniyah (041414153015)
3. DewiAyu Miftahul Jannah (041414153016)
PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2014

2. KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur
kehadirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat rahmat-Nya, kami dapat
menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Mengukur Pendapatan Nasional Suatu
Negara” dengan topik pendapatan nasional.
Makalah ini berisi tentang pendapatan nasional suatu negara. Makalah ini kami lengkapi
dengan pendahuluan sebagai pembuka yang menjelaskan latar belakang dan tujuan
pembuatan makalah. Pembahasan yang menjelaskan . Penutup yang berisi tentang
kesimpulan yang menjelaskan secara singkat isi dari makalah kami. Makalah ini juga kami
lengkapi dengan daftar pustaka yang menjelaskan sumber dan referensi bahan dalam
penyusunan.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan
saran dari pembaca demi perbaikan makalah ini akan kami terima dengan senang hati. Akhir
kata semoga keberadaan makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik yang
menyusun maupun yang membaca.
Surabaya, September 2014

3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kondisi perekonomian yang semakin maju membawa perubahan terhadap kondisi suatu
negara untuk mencapai tujuannya yaitu adil, makmur, dan sejahtera, dalam hal ini tujuan
tersebut dapat terlihat dari perekonomian yang merata di segala arah. Perekonomian yang
merata tentunya diukur dari tingkat standar hidup masyarakat melalui pendapatan. Dimana
pendapatan dapat menggambarkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya,
baik kebutuhan pangan, sandang, papan, hingga kebutuhan kesehatan maupun kebutuhan
hiburan. Akan tetapi, pendapatan yang diperoleh setiap masyarakat berbeda-beda baik antar
daerah, wilayah, hingga antar negara.
Pendapatan tidak hanya menjadi kemampuan individu untuk membeli barang dan jasa
yang dibutuhkan, tetapi juga menjadi tujuan yang ingin diperoleh produsen dari kegiatan
memproduksi atau menjual barang dan jasa. Perusahaan menggunakan pendapatan tersebut
untuk melakukan investasi, seperti investasi untuk membeli mesin baru, gedung atau pabrik
baru, peralatan dan sebagainya. Dalam ekonomi modern, pendapatan tidak hanya untuk
kepentingan konsumsi dan investasi tetapi juga untuk kepentingan publik. “Sebagai contoh di
USA, bahwa kurang lebih 20% dari total output dibelanjakan oleh pemerintah untuk
kepentingan publik, bahkan di banyak negara lebih banyak menerapkan hal tersebut”
(Syafarudin dalam Swaramarinda dan Indriani, 2011).
Pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan suatu negara dapat diukur melalui
pendapatan nasional. Perekonomian suatu negara dikategorikan baik atau buruk dilihat dari
total pendapatan yang diperoleh seluruh masyarakat atau dilihat dari Produk Domestik Bruto
(PDB). “PDB merupakan statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap
sebagai ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat” (Mankiw, 2006:4). PDB

4. dapat menentukan harga pasar dari suatu barang dan jasa yang berbeda sebagai nilai dari
produk tersebut. Harga pasar suatu produk dapat dibedakan berdasakan output yang
dihasilkan suatu usaha. Di Indonesia banyak kegiatan usaha bergerak diberbagai sektor usaha
mulai dari pertanian, pertambangan, perkebunan, perindustrian, pariwisata, peternakan,
perdagangan, pengangkutan, perbankan dan lain-lain.
Pendapatan nasional yang tinggi bahkan meningkat setiap tahunnya seperti pada Tahun
2009 PDB perkapita Indonesia sebesar 23,9 juta meningkat menjadi 27,0 juta pada Tahun
2010, meningkat lagi di Tahun 2011 sebesar 30,7 kemudian meningkat di Tahun 2012
sebesar 33,5 juta hingga meningkat di Tahun 2013 sebesar 36,5 juta (Badan Pusat Statistik,
2014:24). Namun tingginya tingkat pendapatan nasional yang diukur melalui Produk
Domestik Bruto belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi pula. Hal itu
terlihat dari banyaknya angka kemiskinan disebabkan oleh tingkat pengangguran yang tinggi,
letak geografis yang sulit di jangkau, hingga rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di
Indonesia. Bila ditinjau secara seksama, sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat
melimpah, akan tetapi minimnya kemampuan masyarakat dalam mengelola menyebabkan
berbagai sumber daya tersebut tidak termanfaatkan dengan baik.
Berdasarkan fenomena yang ada di Indonesia khususnya tentang tingkat pendapatan
nasional sebagai tolak ukur kesejahteraan suatu negara melalui berbagai tujuan namun tidak
untuk semua tujuan, maka judul makalah ini yaitu “Pendapatan Nasional di Indonesia.”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diambil
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep pendapatan nasional?
2. Apa pengertian pendapatan nasional?
3. Bagaimana pengukuran pendapatan nasional?

5. 4. Bagaimana konsep pengukuran pendapatan lain?
5. Bagaimana perbedaan antara Produk Domestik Bruto riil dengan Produk Domestik
Bruto Nominal?
6. Apa saja transaksi yang tidak dimasukkan kedalam pendapatan nasional?
1.3 Tujuan Penulisan
Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari
penulisan makalah ini antara lain:
1. Untuk mengetahui konsep pendapatan nasional.
2. Untuk mengetahui pendapatan nasional.
3. Untuk mengetahui pengukuran pendapatan nasional.
4. Untuk mengetahui konsep pengukuran pendapatan lain?
5. Untuk mengetahui perbedaan antara Produk Domestik Bruto riil dengan Produk
Domestik Bruto Nominal.
6. Untuk mengetahui transaksi yang tidak dimasukkan kedalam pendapatan nasional.
1.4 Manfaat Penulisan
Berdasarkan tujuan yang telah disampaikan, maka penulisan makalah ini diharapkan
dapat bermanfaat bagi:
1. Penulis untuk lebih memahami mata kuliah makro ekonomi, khususnya mengenai
konsep pendapatan nasional hingga komponen-komponen yang ada di dalam
pendapatan nasional.
2. Pembaca untuk dijadikan referensi atau pertimbangan penulisan di kemudian hari.

6. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pendapatan Nasional
2.1.1 Konsep Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional dapat ditentukan dengan Produk Domestik Bruto (GDP). Dimana
“Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan statistik perekonomian yang paling diperhatikan
karena dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat. PDB
dapat mengukur dua hal pada saat bersamaan yaitu total pendapatan semua orang dalam
perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa sebagai hasil
dari perekonomian” (Mankiw, 2006:4-5). Dalam hal ini yang dimaksud mengukur
pendapatan dan pengeluaran secara bersamaan misalnya ketika konsumen ingin
mengkonsumsi barang atau jasa dengan harga sebesar Rp500.000,00 maka konsumen
melakukan pembelanjaan atau pengeluaran sebesar Rp500.000,00 untuk kegiatan konsumsi.
Pada saat itu pula produsen memperoleh pendapatan sebesar Rp500.000,00 dari hasil menjual
barang dan jasa tersebut, sehingga proses pengeluaran dan pendapatan terjadi secara bersama-
sama atau berkontribusi secara bersama-sama terhadap pendapatan dan pengeluaran
perekonomian. PDB meningkat sebesar Rp500.000,00 baik diukur sebagai total pendapatan
maupun pengeluaran.
Produk Domestik Bruto (PDB) lebih ditekankan pada nilai suatu barang dan jasa yang di
produksi di dalam negeri dalam suatu tahun tertentu (Ragandhi, 2012). Dapat disimpulkan
bahwa pendapatan nasional yang dihitung hanyalah suatu produk jadi (Final Good)
sedangkan produk setengah jadi (Intermediate Good) tidak dihitung. Barang jadi merupakan
output jadi sebagai hasil proses transformasi bahan mentah yang dapat langsung digunakan
atau dikonsumsi dan tidak untuk dijadikan input sebagai proses produksi selanjutnya,
contohnya seperti proses perakitan mobil.

7. 2.1.2 Pengertian Pendapatan Nasional
Topik yang dibahas dalam makalah ini adalah mengenai pendapatan nasional. Sebelum
memahami pendapatan nasional secara dalam, maka perlu mengetahui definisi pendapatan
nasional, dimana menurut Mankiw (2006:9) “Pendapatan nasional adalah total pendapatan
yang diperoleh penduduk yang diperoleh penduduk suatu negara dalam produksi barang dan
jasa. Sedangkan menurut (Ragandhi, 2012) Pendapatan nasional agregatif menunjukkan
kemampuan suatu negara dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor
produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Dengan kata lain
dapat disimpulkan bahwa pendapatan Nasional merupakan hasil yang di dapatkan dari
kegiatan produksi suatu negara, sehingga suatu negara dituntut untuk memiliki inovasi dan
kreatifitas yang tinggi dengan penguasaan teknologi yang canggih agar dapat menciptakan
barang dan jasa yang berkualitas dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui
pendapatan nasional yang tinggi dan merata.
2.1.3 Pengukuran Pendapatan Nasional
Perhitungan pendapatan nasional harus cermat dan akurat, karena hal ini penting bagi
masyarakat. Pendapatan nasional dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain:
2.1.3.1 Pengukuran Pendapatan Nasional Berdasarkan Faktor Produksi
A. Pengertian Faktor Produksi dan Faktor Penting dalam Produksi
Faktor Produksi adalah proses pengelolaan input menjadi output berupa barang dan jasa.
Dua faktor yang paling penting dari produksi adalah tenaga kerja dan modal. Dimana modal
adalah seperangkat alat atau media yang digunakan pekerja, seperti kalkulator untuk akuntan,
dan komputer pribadi seorang penulis. Sedangkan Tenaga kerja adalah seseorang yang
bekerja berdasarkan waktu tertentu. Jumlah modal ditulis dengan simbol K=K dan tenaga
kerja ditulis dengan simbol L=L (Mankiw, 2010:47).

8. B. Fungsi Produksi
Menurut Mankiw (2010:48) Fungsi produksi menunjukkan kemampuan teknologi untuk
mengubah modal dan tenaga kerja menjadi output. Dimana output ditulis dengan simbol Y,
sehingga dapat diketahui persamaan dari fungsi produksi adalah:
Y = F (K, L)
Persamaan ini menyatakan bahwa output adalah fungsi dari jumlah modal dan jumlah
tenaga kerja.
C. Pasokan Barang dan Jasa
Menurut Mankiw (2010:48) Faktor-faktor produksi dan fungsi produksi bersama-sama
menentukan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, yang pada gilirannya sama dengan
output perekonomian. Untuk mengungkapkan hal ini secara matematis, dapat diketahui
persamaan sebagai berikut:
Y = F (K.L)
= Y
Persamaan ini menunjukkan bahwa pemasok modal dan tenaga kerja dan teknologi
adalah tetap, dimana output juga tetap (di sini dilambangkan dengan Y).
Faktor produksi dapat ditentukan oleh nilai pasar atau faktor harga. Faktor harga adalah
sejumlah uang yang dibayarkan untuk memenuhi faktor produksi yang berupa modal dan
tenaga kerja. Dalam hal ini PDB menambahkan berbagai jenis produk yang berbeda dalam
satu ukuran tunggal mengenai nilai aktivitas perekonomian dengan menggunakan harga pasar
karena harga pasar mengukur jumlah yang rela dibayarkan orang untuk barang-barang yang
berbeda, maka harga mencerminkan nilai dari barang tersebut (Mankiw, 2006:7). Dalam hal
ini dapat disimpulkan bahwa pengukuran pendapatan nasional berdasarkan faktor produksi
yaitu pendapatan nasional dihitung berdasarkan nilai barang dan jasa dari masing-masing

9. sektor pada periode tertentu. Adapun contoh pengukuran pendapatan nasional berdasarkan
faktor produksi, seperti pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1. PDB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2013
No Sektor Ekonomi Nilai (Dalam Triliun
Rupiah)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan
Pertambangan & penggalian
Industri pengolahan (manufaktur)
Listrik, air, dan gas
Bangunan
Perdagangan, hotel dan restoran
Pengangkutan dan telekomunikasi
Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
Jasa lain2
339,9
195,7
707,5
21,2
182,1
501,2
292,4
272,1
258,2
TOTAL 2.770,3
Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah oleh penulis, 2014.
Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2013 sektor industri pengolahan
memberikan kontribusi sebesar terhadap total perekonomian sebesar 707,5 triliun, diikuti
sektor perdagangan, hotel, restoran sebesar 501,2 triliun, dan sektor pertanian sebesar 339,9
triliun. Hal ini dapat dilihat bahwa warga negara Indonesia banyak melakukan kegiatan usaha
di sektor industri pengolahan, seperti industri mebel dan industri tekstil yang tidak hanya
diproduksi secara domestik tetapi juga secara diproduksi secara global.
2.1.3.2 Pengukuran Pendapatan Nasional Berdasarkan Pendekatan Pendapatan
Menurut Mankiw (2010:50) dalam pembuatan produk, perusahaan memerlukan dua
faktor produksi antara lain modal dan tenaga kerja. Hal itu dilakukan untuk ekonomi agregat
dengan cara penguasaan teknologi produksi perusahaan dengan fungsi produksi sehingga
diperoleh persamaan sebagai berikut:
Y= F (K, L)
Dimana Y adalah jumlah unit yang diproduksi (output perusahaan), K merupakan jumlah
dari penggunaan mesin (jumlah modal), dan L adalah jumlah jam kerja dari karyawan
(jumlah tenaga kerja). Dengan adanya peran tetap teknologi sebagai fungsi produksi,

10. perusahaan dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah banyak tentunya dengan
jumlah mesin yang banyak atau jam kerja karyawan yang diperpanjang. Perusahaan menjual
produknya maka yang didapat yaitu berdasarkan jumlah harga (P) tertentu, pekerja
memperoleh gaji (W), modal memperoleh sewa.
Tujuan setiap perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba. Laba sama dengan
pendapatan dikurangi biaya. Pendapatan = P x Y, harga penjualan barang (P) dari jumlah
barang yang diproduksi perusahaan (Y). Biaya tenaga kerja = W x L, gaji (W) merupakan
jumlah biaya dari tenaga kerja (L), biaya modal = R x K, biaya sewa dari modal (R)
merupakan jumlah waktu dari modal (K). Maka persamaan sebagai berikut:
Laba = Pendapatan – biaya tenaga kerja – biaya modal
= PY – WL – RK
Untuk melihat bagaimana laba bergantung pada faktor produksi, maka fungsi produksi
Y = F(K, L) , untuk pengganti Y dapat diperoleh:
Laba = PF(K, L) – WL – RK
Persamaan ini memperlihatkan bahwa laba tergantung pada harga produk (P), faktor
harga (W) dan (R), serta faktor kuantitas (L) dan (K). Perusahaan bersaing untuk
mendapatkan harga produk dan faktor harga dengan memberi dan merubah jumlah tenaga
kerja dan modal untuk memaksimalkan laba. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran
pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan merupakan pendapatan yang
dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan dari masing-masing faktor produksi pada
tahun tertentu. Adapun contoh penghitungan pengukuran pendapatan nasional berdasarkan
pendekatan pendapatan, seperti pada Tabel 2 berikut:

11. Tabel 2. PDB Berdasarkan Pendapatan
Faktor Produksi Pendapatan Nilai Rupiah
Tenaga Kerja
Modal
Tanah
Keahlian
Upah/ Gaji
Bunga
Sewa
Laba
Rp 400
RP 250
Rp 425
Rp 125
TOTAL RP 1.200
Sumber: Data diolah oleh penulis, 2014.
Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa pendapatan dapat diperoleh melalui
faktor produksi yang dilakukan, seperti tenaga kerja sebagai pemeran dalam kegiatan
produksi memperoleh gaji/upah sebagai hasil kerjanya, modal yang dijadikan sebagai
tabungan akan memperoleh tambahan berupa bunga, tanah untuk penyewaan tempat tinggal
diukur dengan harga sewa yang sama dengan pengeluaran penyewa dan pendapatan bagi
pemiliknya, dan untuk keahlian dalam hal ini perusahaan memiliki inovasi dan penguasaan
teknologi untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dengan tujuan untuk
memperoleh laba.
2.1.3.3 Pengukuran Berdasarkan Pendekatan Pengeluaran
Pendapatan dari produksi akan didistribusikan kepada tenaga kerja dan pemilik modal.
Dari pendapatan tersebut akan digunakan untuk konsumsi (C), investasi (I), belanja
pemerintah (G) dan ekspor neto (NX). Untuk melakukan ini, PDB (yang ditunjukkan sebagai
Y) sehingga dapat diperoleh persamaan:
Y = C + I + G +NX
Masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Konsumsi
Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau membeli barang dan jasa. Barang IBarang
tahan lama bisa berupa mesin, kendaraan, dan perlengkapan. Sedangkan barang tidak tahan
lama contohnya seperti makanan. Jasa merupakan suatu produk yang tidak berwujud, dan

12. tidak dapat disimpan, contohnya seperti jasa konsultan, loundry, hotel, fotocopy, salon, dan
lain-lain (Mankiw, 2006:12). Menurut Ragandhi (2012) “Secara makro agregat, pengeluaran
konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional, dimana besarnya
tambahan pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan disebut hasrat marginal untuk
berkonsumsi (Marginal Prospensity to Consume, MPC). Sedangkan besarnya tambahan
pendapatan dinamakan hasrat marjinal untuk menabung (Marginal Prosperity to Save,
MPS)”. Konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan disposibel, dimana pendapatan disposibel
adalah pendapatan setelah dikurangi pajak dan merupakan pendapatan yang siap
dibelanjakan. Pendapatan disposibel yang digunakan untuk menabung merupakan pendapatan
yang tersisa karena tidak habis digunakan untuk konsumsi. Secara tidak langsung tabungan
masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan dan juga besarnya konsumsi (Keynes dalam
Ernita; Amar; dan Syofyan, 2013). Dapat disimpulkan bahwa konsumsi merupakan suatu
upaya pembelanjaan barang atau jasa yang akan dikonsumsi untuh memenuhi kebutuhan dan
keinginan.
b) Investasi
Investasi adalah kegiatan pembelian barang untuk memproduksi lebih banyak barang dan
jasa. Investasi bisa berbentuk pembelian bangunan atau gedung, pembelian persediaan,
mesin, dan sebagainya (Mankiw,2006:12). “Investasi akan mendorong peningkatan
pendapatan nasioal karena investasi merupakan komponen pembentuk pendapatan
nasional” (Keynes dalam Ernita; Amar; dan Syofyan, 2013). Dapat disimpulkan investasi
merupakan penanaman modal berupa pembelian bangunan, tanah, mesin, dan perlengkapan
baru untuk tetap memperlancar proses produksi dan memproduksi lebih banyak barang dan
jasa.
c) Belanja Pemerintah

13. “Belanja pemerintah mencakup upah pekerja pemerintah dan pembelanjaan untuk
kepentingan umum. Pembelanjaan negara dapat disebut sebagai pembayaran transfer karena
tidak dibelanjakan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi. Dari sudut pandang
ilmu ekonomi makro, pembayaran transfer berlaku seperti pajak yng negatif karena PDB
dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran
atas produksi barang dan jasa” (Mankiw, 2006:12). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa
belanja pemerintah merupakan suatu pengeluaran yang ditujukan untuk kepentingan publik
bukan untuk kepentingan pribadi.
d) Ekspor neto
Menurut Mankiw (2006:13) “Ekspor neto (Net Export) sama dengan pembelian produk
dalam negeri oleh orang asing (ekspor) dikurangi pembelian produk luar negeri oleh warga
negara (impor). Ekspor neto mencakup barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri (diberi
tanda minus) karena barang dan jasa ini dicantumkan dalam konsumsi, investasi, dan belanja
pemerinta (dengan tanda plus). Namun, karena pembelian ini juga meningkatkan konsumsi,
investasi, atau belanja pemerintah, pembelian ini tidak mempengaruhi PDB”. Dalam hal ini
ekspor neto mengacu pada pada nilai ekspor dikurangi nilai impor, karena pengurangan
tersebut masuk pada komponen PDB yang lain sehingga pembelian barang atau jasa dari luar
negeri dapat mengurangi ekspor neto. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran berdasarkan
pendekatan pengeluaran merupakan pendapatan nasional yang dihitung dengan cara
menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi dalam periode tertentu.
Adapun contoh pengukuran pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran,
seperti pada Tabel 3 berikut:
Tabel 3. PDB Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2013

14. Pelaku Ekonomi Pengeluaran Pelaku Ekonomi Nilai Rupiah
Konsumen
Produsen
Pemerintah
Sektor Luar Negeri
Konsumsi (C)
Investasi (I)
Pengeluaran Pemerintah (G)
Ekspor (X)
Impor (M)
1.518,4
688,6
215,4
1.311,7
1.017,2
Y = C + I + G + (X –M) 2.716,9
Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah oleh penulis,2014.
Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa pengeluaran yang paling besar yaitu
pengeluaran untuk konsumsi. Hal ini terlihat dari sikap warga negara Indonesia yang
cenderung konsumtif, dimana konsumen dalam memenuhi segala kebutuhan dan
keinginannya lebih memilih untuk membeli produk yang lebih praktis dan cepat dibanding
membuat produk sendiri. Oleh karena konsumsi memberikan kontribusi terbesar bagi
pendapatan nasional.
2.1.4 Konsep Pengukuran Pendapatan yang Lain
Beberapa pendapatan yang berbeda dengan PDB dapat diikutsertakan atau tidak
diikutsertakan di dalamnya. Menurut Mankiw (2006:8) pengukuran pendapatan selain PDB,
antara lain:
a. Produk Nasional Bruto – PNB (Gross National Product)
Adalah total pendapatan yang diperoleh penduduk tetap suatu negara. Ukuran ini berbeda
dari PDB dengan memasukkan pendapatan yang diperoleh warga negara saat berada di luar
negeri dan tidak mengikutsertakan pendapatan yang berasal dari dalam negeri. Dalam hal ini
PNB berbeda dengan PDB karena warga negara hanya ikut terlibat dengan pendapatan
dimana warga negara itu berada tanpa melibatkan negara asal.
b. Produk Nasional Neto – PNN (Net National Product)

15. Adalah total pendapatan penduduk negara (PNB) dikurangi kerugian akibat depresiasi.
Depresiasi adalah rusaknya persediaan perlengkapan dan bangunan dalam perekonomian,
seperti truk yang berkarat, gedung atau bangunan yang hampir rusak dan komputer yang
rusak. Dalam hal ini depresiasi bisa dikatakan suatu penyusutan.
c. Pendapatan Nasional (National Income)
Adalah total pendapatan yang diperoleh penduduk suatu negara dalam produksi barang
dan jasa. Perbedaannya dengan PNN yaitu pendapatan nasional tidak menghitung pajak usaha
tidak langsung seperti pajak penjualan.
d. Pendapatan Perorangan (Personal Income)
Adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan usaha yang bukan perusahaan.
Pendapatan perorangan juga mengurangi pajak pendapatan perusahaan dan kontribusi pada
tunjangan sosial. Sebagai tambahan, pendapatan perorangan ikut menghitung pendapatan
bunga yang diterima rumah tangga yang berasal dari kepemilikan mereka atas utang negara.
Dalam hal ini pendapatan perorangan berupa masukan yang diperoleh perorangan diluar
kegiatan usahanya, pendapatan tersebut dapat melalui program transfer seperti tunjangan
sosial.
e. Pendapatan Perorangan yang Dapat Dibelanjakan (Disposable Personal Income)
Adalah pendapatan yang tersisa pada rumah tangga dan usaha yang bukan perusahaan
setelah semua kewajiban pada pemerintah dibayar. Pendapatan ini sama dengan pendapatan
perorangan dikurangi pajak perorangan dan pembayaran non pajak seperti tiket lalu lintas.
2.1.5 Perbedaan Produk Domestik Bruto Riil dengan Produk Domestik Bruto Nominal
maka dapat dikatakan bahwa jumlah output barang dan jasa yang dihasilkan jumlahnya
lebih banyak atau harga dari suatu barang dan jasa meningkat lebih tinggi. Menurut Mankiw
(2006:14) adapun penjelasan antara PDB riil dengan PDB nominal, antara lain:
A. PDB Riil

16. PDB riil adalah suatu kegiatan produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga tetap.
Dimana penghitungannya dilakukan dengan memilih suatu tahun sebagai tahun pokok,
kemudian menggunakan harga pada tahun pokok tersebut untuk menghitung nilai barang dan
jasa pada semua tahun. PDB riil menggunakan harga tahun pokok yang tetap untuk
menentukan nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian, karena PDB tersebut tidak
dipengaruhi oleh adanya perubahan harga namun hanya menggambarkan perubahan jumlah
barang dan jasa. Artinya PDB riil merupakan ukuran produksi barang dan jasa dalam
perekonomian (Mankiw, 2006:15-16). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa PDB riil
dijadikan sebagai patokan atau referensi dalam membandingkan jumlah pada tahun yang
berbeda serta menunjukkan kemampuan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan dan
keinginan konsumen, sehingga dapat dikatakan PDB riil merupakan ukuran yang lebih baik
daripada PDB nominal. Hal ini terbukti ketika membicarakan tentang PDB perekonomian
dan pertumbuhan ekonomi, maka yang dimaksud adalah PDB riil bukan PDB nominal.
Kenaikan PDB riil terjadi pada saat harga tetap namun kuantitas naik. Contoh penghitungan
PDB riil, antara lain:
PDB riil = mengukur output dengan harga konstan (misal tahun dasar 2010)
Total output tahun 2010 x Harga output 2010
Total output tahun 2011 x Harga output 2010
Total output tahun 2012 x Harga output 2010
B. PDB Nominal
PDB nominal adalah kegiatan produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga-harga
di masa sekarang. Artinya PDB nominal menggunakan harga barang saat ini untuk
menentukan nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pada tahun pokok, PDB riil
selalu sama dengan PDB nominal (Mankiw, 2006:15-16). Dalam hal ini dapat disimpulkan
bahwa PDB nominal menerapkan harga produksi barang dan jasa berdasarkan harga yang

17. ditetapkan atau berlaku saat ini. Kenaikan PDB nominal terjadi pada saat harga naik dan
kuantitas naik. Contoh penghitungan PDB nominal, antara lain:
PDB nominal = mengukur output dengan harga berlaku
Total output tahun 2010 x Harga output 2010
Total output tahun 2011 x Harga output 2011
Total output tahun 2012 x Harga output 2012
C. Deflator PDB
Menurut Mankiw (2006:17) Deflator PDB adalah ukuran tingkat harga yang dihitung
sebagai perbandingan PDB nominal terhadap PDB riil dikalikan 100. Deflator PDB, hanya
mencerminkan harga barang dan jasa namun bukan jumlah yang diproduksi. Rumus dari
deflator PDB, antara lain:
Deflator PDB =
PDB nominal
PDB riil
x 100
Pada tahun pokok, PDB nominal pasti sama dengan PDB riil, sehingga deflator PDB
pada tahun pokok selalu sama dengan 100. Deflator PDB merupakan salah satu ukuran yang
digunakan untuk mengamati rata-rata tingkat harga dalam perekonomian. Dalam hal ini dapat
disimpulkan bahwa deflator PDB merupakan rasio antara PDB nominal dengan PDB riil,
dalam artian deflator PDB mengukur tingkat harga yang ditetapkan saat ini terhadap tingkat
harga yang ada di tahun pokok.
2.1.6 Transaksi yang Tidak Dimasukkan dalam Perhitungan Pendapatan Nasional
PDB selain digunakan untuk mengukur nilai pasar atas barang dan jasa yang diproduksi ,
juga terdapat beberapa produk yang tidak disertakan dalam PDB karena pengukurannya
begitu sulit. Menurut Mankiw (2006:7) beberapa transaksi yang tidak dimasukkan kedalam
perhitungan pendapatan nasional, antara lain:

18. 1) Unorganized Market Transaction: mencakup barang-barang yang tidak pernah
memasuki pasar karena diproduksi dan dikonsumsi dalam rumah tangga. Dapat
disimpulkan bahwa transaksi tidak melalui pasar karena dibuat dan dikonsumsi untuk
kepentingan pribadi. Contohnya: sayuran yang dibeli di toko bahan pangan menjadi
bagian dari PDB, sedangkan sayuran yang ditanam sendiri di taman tidak termasuk
kedalam PDB.
2) Transaksi Barang Bekas: PDB mengikutsertakan barang dan jasa yang sedang
diproduksi. Tidak termasuk didalamnya transaksi yang melibatkan barang-barang yang
di produksi di masa lalu. Dapat disimpulkan bahwa transaksi barang bekas hanya bersifat
transaksi transfer (perpindahan pemilik) dan tidak secara langsung menambah produksi
barang dan jasa. Contohnya: Peusahaan Honda memproduksi dan menjual sepeda motor
dan mobil baru, nilai dari sepeda motor dan mobil tersebut termasuk dalam PDB, namun
ketika sepeda motor atau mobil dijual kepada pihak lain maka nilai dari produk bekas
tersebut tidak termasuk kedalam PDB.
3) Transaksi di Black Market: segala produk yang diproduksi dan dan dijual di pasar gelap
tidak diikutsertakan dalam PDB. Dapat disimpulkan bahwa barang dan jasa yang
diproduksi atau dijual secara ilegal tidak termasuk kedalam PDB karena menyangkut
kegiatan yang menyimpang dari peraturan pemerintah. Contohnya: obat-obatan terlarang,
barang hasil curian, minuman keras.
4) Transaksi produk setengah jadi: barang setengah jadi dianggap sebagai barang jadi untuk
sementara dan nilainya sebagai persediaan ditambahkan pada PDB. Ketika persediaan
barang nantinya digunakan atau dijual, persediaan perusahaan akan bernilai negatif dan
PDB untuk periode tersebut akan berkurang sesuai jumlah. Dalam hal ini dapat
disimpulkan bahwa produk setengah jadi tidak dapat dihitung kedalam PDB karena
pengukurannya sulit sehingga banyak yang menghitung produk setengah jadi menjadi

19. barang jadi untuk memudahkan dalam pemberian nilai. Contohnya: kain pada
perusahaan garmen dijadikan input (barang setengah jadi) untuk membuat baju, sehingga
yang dihitung hanyalah baju. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi pengulangan
perhitungan.
BAB III
PENUTUP

20. 3.1 Kesimpulan
3.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik, 2014. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Jakarta. Subdirektorat
Publikasi dan Kompilasi Statistik

21. Ernita, Dewi. Syamsul, Amar dan Syofyan, Efrizal. 2013. Anlisa Pertumbuhan ekonomi,
Investasi, dan Konsumsi di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi, Vol 1:2.
Mankiw, N. G. 2006. Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
Mankiw, N. G. 2010. Intermediate Macroeconomics. Seven Edition. China: Palgrave
Macmillan.
Ragandhi, Arsad. 2012. Pengaruh Pendapatan Nasional, Inflasi, dan Suku Bunga Deposito
Terhadap Konsumsi Masyarakat di Indonesia. Jurnal Studi Ekonomi Indonesia