Paparan mengenai Program UEP Lansia yang dilaksanakan oleh KEMENSOS sebagai salahsatu inisiasi Investasi Sosial

1. Investasi Sosial
Melalui UEP Lanjut
Usia
ENDIH HERAWANDIH
Hotel Equator, Surabaya-Jatim, 18-21 Oktober 2012
Sosialisasi Pedoman Investasi Sosial/UEP Lansia
Direktorat Rehabilitasi Sosial
Direktorat Jenderal Pelayanan Sosial
Kementrian Sosial RI

2. Falsafah Dasar Membangun Investasi
Sosial untuk Lansia
1. Lansia, bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki hak
untuk memperoleh pelayanan dalam segala aspek
kehidupan:
 Anggapan bahwa lansia tidak perlu dibantu karena hanya
menjalani sisa hidup adalah kesalahan besar
 Lansia bukanlah beban bagi pemerintah atau masyarakat
karena menjadi lansia itu adalah fitrah dan bagian dari
proses kehidupan
 Kita semua berasal dari lansia, dan kita semua akan
menjadi lansia jika melewati umur di atas 60 tahun.
 Memberikan kesempatan dan melayani lansia untuk
memperoleh penghidupan yang layak adalah menjadi
kewajiban seluruh masyarakat.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 2

3. Falsafah Dasar Membangun Investasi Sosial
untuk Lansia
2. Sebagian besar penduduk lanjut usia berada dalam kondisi
yang kurang beruntung, karena:
a. Tidak memiliki akses dan kesempatan untuk memenuhi
kebutuhan hidup layak secara mandiri.
 Finansial
 Ekonomi
 Fisik-biologis
 Psikis
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 3

4. Falsafah Dasar Membangun Investasi Sosial
untuk Lansia
b. Disisi lain keluarga miskin dimana kelompok lanjut usia
berada, tidak memiliki kemampuan untuk:
 Memenuhi kebutuhan pemeliharaan kesehatan untuk
mempertahankan kekuatan bio-fisik di sisa umurnya
 Memenuhi kebutuhan rekreasional untuk
mempertahankan kondisi psikis
 Memenuhi kebutuhan pangan sesuai kondisi umur dan
bio-fisik lansia
 Pengetahuan, pemahaman dan akses untuk
memperoleh manfaat dari program yang telah diberikan
pemerintah
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 4

5. Falsafah Dasar Membangun Investasi Sosial
untuk Lansia
c. Berada dalam kondisi geografis yang tersebar dan
membutuhkan upaya yang lebih besar bagi lansia
untuk melakukan aktivitas dan mobilisasi
d. Kondisi infrastruktur sebagian besar belum ramah
lansia.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 5

6. Falsafah Dasar Membangun Investasi Sosial
untuk Lansia
3. Pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk bantuan
untuk lansia  masih banyak lansia yang belum tersentuh
program khusus lansia (jumlahnya menjadi semakin banyak
seiring dengan perubahan struktur penduduk)
4. Belum tersedia data jumlah lansia, secara spesifik menurut:
 kelompok pendapatan,
 kemudahan pelayanan,
 akses ke berbagai kebutuhan,
 pada tingkat desa/kelurahan, untuk mempermudah
penyusunan rencana program dan kegiatan.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 6

7. Falsafah Dasar Membangun Investasi Sosial
untuk Lansia
Terdapat Potensi di Masyarakat
5. Sebagian besar masyarakat secara tradisional telah melakukan
pelayanan kepada lansia, atas dasar kasih sayang dan rasa
memiliki kewajiban untuk melayani orang tua mereka dan
sebagai penghormatan terhadap orang yang telah berjasa
semasa hidupnya.
6. Terdapat kelompok atau lembaga yang telah secara aktif
memberikan pelayanan kepada lansia atas biaya sendiri atau
sumbangan dari donor dan atau bantuan pemerintah.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 7

8. Falsafah Dasar Membangun Investasi Sosial
untuk Lansia
Namun demikian,
7. Meskipun telah banyak program dan kegiatan, masih
terdapat kelompok lansia yang tidak tercakup kedalam
semua program pemerintah, pelayanan tradisional
masyarakat, kelompok atau lembaga swasta  masih
memerlukan sentuhan dari pemerintah, pihak
swasta, kelompok atau lembaga peduli lansia, atau
swadaya dan swadana oleh masyarakat.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 8

9. Lansia dan Investasi Sosial
(Keterbatasan sumberdaya dan
Sumberdana)
 Pemerintah (cq. Ditjen Pelayanan Sosial, Kementerian Sosial)
telah melakukan upaya nyata untuk memberikan pelayanan
kepada lansia.
 Keterbatasan sumberdaya dan sumberdana memerlukan peran
dari pelbagai pihak untuk memperkuat dan memperluas
pelayanan yang telah dikembangkan pemerintah.
 Pemerintah telah bertindak sebagai inisiator dan motivator bagi
pihak lain untuk membangun program dan kegiatan pelayanan
bagi lansia.
 Dari inisiasi dan motivasi yang telah dibangun pemerintah
diharapkan terbentuk semangat untuk membangun pelayanan
bagi lansia dari para investor sosial
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 9

10. Lansia dan Investasi Sosial
(Keterlibatan Berbagai Pihak)
 Keterlibatan dan peran pihak lembaga/kelompok non
pemerintah dan masyarakat, akan:
a. Meringankan beban anggaran
b. Meningkatkan rasa memiliki program
 Semakin meluasnya pelaku pelayanan kepada lansia 
semakin tinggi rasa memiliki
 Rasa memiliki yang semakin tinggi  timbul upaya-upaya
perluasan program dan kegiatan  peran pemerintah
semakin kecil karena beberapa program dan kegiatan sudah
diambil alih oleh pihak yang peduli terhadap lansia.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 10

11. Lansia dan Investasi Sosial
(Peran Pemerintah)
 Setelah terjadi penurunan peran pemerintah, maka
pemerintah akan lebih banyak berfungsi sebagai:
 Fasilitator
 Dinamisator
 Montoring dan evaluasi
 Penyeimbang
 Katalisator
 Motivator bagi para pelaku pelayanan sosial
 Promotor
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 11

12. Lansia dan Investasi Sosial
(Tujuan Pelayanan Lansia)
 Banyaknya jumlah penduduk lanjut usia, maka diperlukan
biaya yang sangat besar untuk melayani seluruh lansia.
 Karena tujuan pelayanan pada lansia adalah memberikan
kesempatan kepada lansia untuk menikmati kesejahteraan
di hari tuanya, maka manfaat dan dampak langsung yang
diperoleh dari seluruh program dan kegiatan adalah bukan
dalam bentuk manfaat dan dampak finansial atau ekonomi.
 Prinsip pelayanan pada lansia harus ditekankan sebagai
bentuk penghormatan kepada Warga Negara Senior dan
jangan dianggap sebagai beban yang memberatkan.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 12

13. Lansia dan Investasi Sosial
(Manfaat dan Dampak)
 Manfaat langsung yang diperoleh lansia (sebagai penerima
manfaat) : manfaat social-ekonomi yang bersifat kualitatif.
 Karena manfaat yang diperoleh bersifat kualitatif, maka
pengukuran manfaat finansial dan ekonomi secara
kuantitatif hanya diperoleh setelah mengkuantifikasi nilai
manfaat kualitatif.
 Dampak tidak langsung dari semua program pelayanan
pada lanjut usia dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 13

14. Lansia dan Investasi Sosial
(Contoh Bentuk Investasi Sosial)
 Karena manfaat dan dampak kegiatan dan program
pelayanan terhadap lanjut usia lebih bersifat non
financial dan non-ekonomi, maka
 seluruh investasi yang telah dikeluarkan oleh semua
pihak merupakan investasi sosial.
 Sebagai contoh, kegiatan pemberian bantuan kepada
usaha ekonomi produktif, adalah salahsatu bentuk
investasi social yang telah ditanamkan oleh
pemerintah.
 Dari sinilah timbulnya kesadaran dan terminology
mengenai investasi social.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 14

15. Lansia dan Investasi Sosial
(UEP)
 Bentuk bantuan yang diberikan tidak secara langsung
menghasilkan keuntungan dalam bentuk financial.
 Disisi lain, pemberian bantuan kepada UEP Lansia lebih
banyak ditujukan untuk:
1) Meningkatkan kualitas psikis,
2) Mempertahankan/memperbaiki kondisi kesehatan,
3) Meningkatkan interaksi social antar lansia dalam suatu
kelompok di satu wilayah kecil tempat tinggal mereka,
4) Memperbaiki/meningkatkan komunikasi antar generasi.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 15

16. Lansia dan Investasi Sosial
(Kebutuhan Lansia)
Penetapan tujuan tersebut bukanlah tanpa dasar, mengingat
di sisa hidupnya lansia hanya memerlukan;:
1. pengakuan atas eksistensinya,
2. mempertahankan kondisi bio-fisik dan kesehatan secara
umum,
3. menjaga stabilitas emosi agar kondisi psikisnya tetap
stabil.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 16

17. Lansia dan Investasi Sosial
 Ukuran financial dan ekonomi bukanlah merupakan tujuan dan
manfaat utama dalam sebuah investasi social.
 Pada saat penetapan indicator keberhasil program dan kegiatan
harus dengan tegas ditentukan:
1. Tujuan,
2. Sasaran,
3. Manfaat dan dampak yang diharapkan.
 Apabila dalam perjalanannya menghasilkan manfaat dan dampak
financial dan ekonomi secara langsung maupun tidak
langsung, maka investasi social yang dilakukan telah
menghasilkan manfaat financial dan ekonomi sebagai manfaat
tambahan (incremental benefit).
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 17

18. Lansia dan Investasi Sosial
 Timbulnya gerakan investasi social yang semakin
meluas sejak dicanangkannya berbagai program dan
kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki
kepedulian terhadap kaum marginal, maka
terminology investasi social mulai menjadi trend di
dunia.
 Adanya trend tersebut, maka investasi social mulai
menjadi harapan yang membesarkan hati bagi orang
atau kelompok orang yang memang tidak memiliki
akses atau orang-orang yang kurang beruntung.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 18

19. Lansia dan Investasi Sosial
 Bertitik tolak dari kecenderungan global yang
ada, investasi social telah menjadi wahana untuk
membangun kepedulian masyarakat secara umum
(civil society) agar lebih banyak berperan dalam;
1) perencanaan,
2) implementasi,
3) pembiayaan,
4) monitoring,
5) evaluasi dan
6) pengembangan program dan kegiatan yang lebih
berorientasi pada manfaat social.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 19

20. Lansia dan Investasi Sosial
(Kemitraan)
 Keterlibatan yang lebih besar tentunya sangat
diharapkan dari pengusaha besar dan menengah yang
bertindak sebagai mitra pemerintah atau sebagai
social investor secara langsung.
 Tentunya keterlibatan sebagai mitra pemerintah
harus mengacu pada peraturan mengenai
pembiayaan program yang telah diatur tersendiri.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 20

21. Lansia dan Investasi Sosial
(Partisipasi Masyarakat)
 Keterlibatan masyarakat umum secara langsung dalam
investasi social secara tradisional sebenarnya telah
berlangsung lama di Negara kita.
 Budaya gotong-royong dan musyawarah dalam
merencanakan, membangun, dan mengembangkan kegiatan
yang bersifat social dan pembangunan infrastruktur.
 Namun demikian datangnya budaya baru dalam bentuk
proyek telah berhasil menggerus sebagian besar akar budaya
kita.
 Kini gotong royong dan musyawarah telah mulai ditinggalkan
karena dianggap tidak modern.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 21

22. Lansia dan Investasi Sosial
 Masyarakat lebih menyukai kegiatan yang berbau
uang sehingga pada saat dipromosikannya investasi
social, seolah-olah merupakan budaya asing yang
modern dan kita menjadi terasing di negeri kita
sendiri.
 Padahal bangsa kita sendiri telah memiliki konsep
investasi social yang dikembangkan secara tradisional.
 Memang benar, bahwa budaya lelhur yang telah lama
tertanam tersebut mulai pudar karena pengaruh
konsep pemikiran kapitalis yang menilai segala-
galanya dengan ukuran financial.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 22

23. Lansia dan Investasi Sosial
 Upaya membangkitkan kembali budaya leluhur
dalam bentuk investasi social akan lebih bermakna
jika kita semua memahami kembali budaya leluhur
yang sangat bermanfaat tersebut.
 Sebagai contoh, pelayanan kepada lanjut usia
akan terasa lebih bermakna jika dilakukan di dalam
keluarga sendiri.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 23

24. Lansia dan Investasi Sosial
 Kegiatan yang dilaksanakan oleh keluarga sendiri tersebut
akan membuat Negara lebih leluasa dalam pengelolaan dan
pengalokasian anggaran karena sebagian besar telah
dilakukan secara langsung dan mandiri oleh masyarakat.
 Demikian juga halnya dengan pengembangan UEP bagi
lansia akan lebih besar pengaruh dan dampaknya apabila
direncanakan, dibiayai, dilaksanakan dan dikembangkan
oleh masyarakat secara mandiri.
 Pemerintah akan lebih banyak memberikan bantuan
sebagai stimulant atau pemicu.
 Selanjutnya pengembangan kegiatan dan program
dilaksanakan oleh masyarakat.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 24

25. Formulasi Implementasi Investasi
Sosial
 Diperlukan formulasi yang tepat untuk
mempermudah kegiatan dan program investasi social
bagi lanjut usia yang dibiayai oleh pemerintah.
 Pada bagian berikut akan disajikan proses
pelaksanaan program dan kegiatan usaha ekonomi
produktif (UEP) bagi lansia sebagai salahsatu bentuk
investasi social.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 25

26. I. Struktur Implementasi Program
Bantuan UEP Lansia
a. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh
pemerintah sangat erat hubungannya dengan:
 Keterbukaan dan transparansi
 Akuntabilitas public
 Kedayagunaan anggaran (efisiensi)
 Ketepatgunaan penggunan anggaran (efficacy)
 Menghasilkan manfaat ekonomis yang positif
 Menghasilkan dampak dan pengaruh ganda yang
positif
 Keberlangsungan program dan kegiatan oleh
masyarkat (sustainability)
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 26

27. I. Struktur Implementasi Program
Bantuan UEP Lansia
 Setidaknya ketujuh syarat tersebut di atas dipenuhi
sebagai indicator keberhasilan suatu kegiatan/program.
 Bagaimana mengetahui program atau kegiatan yang
dilaksanakan akan berhasil memenuhi criteria
tersebut?
◦ Ukuran keberhasilan hanya dapat diketahui jika telah disusun
indicator dan parameter keberhasilan program.
◦ Indikator dan parameter tersebut harus disepakati bersama oleh
seluruh stakeholder yang terlibat secara langsung dan tidak
langsung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
◦ Tanpa adanya kesepakatan, mustahil akan dapat dilakukan
pengukuran tingkat keberhasilan.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 27

28. Struktur Implementasi Program Bantuan
UEP Lansia
 Kesepakatan mengenai indicator dan parameter
keberhasilan program harus dituangkan dalam sebuah
dokumen tertulis.
 Dalam dokumen tersebut harus secara eksplisit
mencantumkan seluruh kesepakatan yang nantinya akan
digunakan sebagai acuan pada saat
implementasi, monitoring, evaluasi, review dan perbaikan
perencanaan program.
 Seluruh stakeholder yang terlibat secara langsung dan
tidak langsung harus menjaga komitmen kesepakatan
agar pelaksanaan program dan kegiatan akan selalu
berada dalam koridor teknis, administrative dan politis
yang sesuai dengan peraturan dan perundang-udangan
yang berlaku.
 Pemeriksaan program dan 10/18/2012 Endih H, Okt 2012
kegiatan akan dapat dilakukan 28

29. b.Apa yang harus Disepakati pada
saat Penyusunan Rencana
Program?
1. Tujuan
◦ Apakah tujuan pokok dari diberikannya bantuan
kepada lansia sebagai investasi social?
◦ Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut?
2. Sasaran Program (program goals)
◦ Apa yang akan dicapai dengan pelaksanaan
program,
◦ Hal ini berhubungan erat dengan strategi, kebijakan
dan visi-misi kementerian social dan dinas yang
mengelola kegiatan
◦ Bagaimana arah yang hendak dituju oleh
program/kegiatan
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 29

30. 3. Sasaran Penerima Manfaat (Target
Beneficiaries)
a. Kriteria siapa sajakah yang berhak
memperoleh bantuan program/kegiatan?
 Kriteria fisik, psikis, social-ekonomi, kesehatan
dan keberdayaan lansia yang berhak
menerima bantuan
 Kondisi dan kapasitas social ekonomi rumah
tangga lansia
 Kemungkinan lansia untuk bersosialisasi dan
beraktivitas.
 Pola permukiman/tempat tinggal lansia
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 30

31. b. Bagaimana Syarat Teknis dan Administrative Calon
Penerima Manfaat/Penerima Bantuan?
1. Apakah penerima bantuan harus tergabung
dalam kelompok yang sudah ada atau dibentuk
kelompok baru
2. Apakah harus ada system dan mekanisme
kesekretariatan?
3. Apakah harus ada laporan rutin kepada pemberi
bantuan?
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 31

32. c. Bagaimana cara seleksi calon penerima manfaat?
Pertimbangan apa yang mendasari seleksi lansia?
Siapa yang berhak menentukan lansia yang terpilih?
Bagaimana menetapkan penerima manfaat?
d. Berapa cakupan jumlah yang harus dipenuhi menurut
tahun anggaran dan lokasi penerima manfaat.
 Berapa jumlah lansia yang berhak menerima bantuan
dalam satu
provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan?
 Bagaimana sebaran populasi lansia penerima manfaat
dalam satu kelompok, apakah tersebar dalam area yang
luas sehingga sulit untuk melakukan kegiatan rutin?
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 32

33. 4. Pendamping dan Pendampingan
◦ Berapa jumlah pendamping yang diperlukan
dalam satu wilayah administrative?
◦ Bagaimana cakupan wilayah kerjanya?
◦ Bagaimana criteria dan syarat administrative dan
teknis calon pendamping
◦ Bagaimanakah seleksi calon pendamping
◦ Apa saja tugas, kewajiban dan hak pendamping?
◦ Bagaimana metode pendampingannya?
◦ Bentuk pelatihan apa yang diperlukan
pendamping?
◦ Bagaimana tata waktu
pemilihan, penunjukan, inisiasi, periode
kerja, terminasi tugas pendampingan?
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 33

34. 5. Pengelola Program Kegiatan
a. Siapa yang menjadi responsible agency
(lembaga penanggungjawab kegiatan di
lapangan)
1) Apakah lansia/kelompok lansia sebagai
penerima manfaat sekaligus sebagai
penanggungjawab kegiatan
2) Apakah lembaga penanggungjawab
pihak di luar organisasi lansia?
3) Apakah sebuah lembaga ditunjuk menjadi
penanggungjawab kegiatan lapangan?
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 34

35. 5. Pengelola Program Kegiatan
b. Siapa yang bertanggungjawab sebagai
pengelola dana bantuan?
 Apakah lansia/kelompok lansia?
 Apakah ada lembaga khusus yang ditunjuk
secara formal?
 Apakah dilakukan oleh sebuah lembaga
independen yang memang memiliki kepedulian
terhadap pelayanan lansia?
 Apakah diintegrasikan dengan
program/kegiatan lain yang memang sudah
berjalan di lokasi dimana lansia/kelompok
lansia berada?
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 35

36. 5. Pengelola Program Kegiatan
c. Sehubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan
anggaran, siapa yang bertanggungjawab dalam
impelementasi program dan kegiatan disisi pemerintah
(executing agency)? Dari mana sumberdananya?
1) Penyiapan program/kegiatan
2) Publikasi dan KIE kegiatan dan program investasi social
melalui UEP Lansia
3) Sosialisasi dan diseminasi informasi program dan
kegiatan investasi social kepada lansia
4) Pengumpulan data calon penerima manfaat
5) Inventarisasi dan identifikasi calon penerima manfaat
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 36

37. 5. Pengelola Program Kegiatan --
lanjutan
6) Inventarisasi dan identifikasi calon penerima manfaat
7) Analisis kebutuhan calon penerima manfaat
8) Penyiapan social
9) Seleksi calon penerima manfaat berdasarkan criteria
yang telah ditetapkan
10) Penetapan calon penerima manfaat definitive
11) Pengusulan calon penerima manfaat
12) Seleksi calon pendamping
13) Penetapan pendamping
14) Pelatihan pendamping
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 37

38. 5. Pengelola Program Kegiatan --
lanjutan
15) Penetapan criteria dan syarat kelompok
16) Pembentukan kelompok atau penguatan kelompok
yang sudah ada
17) Realisasi penyaluran bantuan UEP
18) Pembinaan dan pendampingan
19) Monitoring dan Evaluasi
20) Pelaporan
21) Review dan feedback
22) Perbaikan program
23) Keberlanjutan program
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 38

39. 6. Lingkup Pelaksanaan Kegiatan
1) Penyiapan program dan kegiatan
2) Publikasi dan KIE kegiatan dan program investasi
social melalui UEP Lansia
3) Sosialisasi dan diseminasi informasi program dan
kegiatan investasi social kepada lansia
4) Pengumpulan data calon penerima manfaat
5) Inventarisasi dan identifikasi calon penerima
manfaat
6) Analisis kebutuhan calon penerima manfaat
7) Penyiapan social
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 39

40. 6. Lingkup Pelaksanaan Kegiatan --
lanjutan
8) Seleksi calon penerima manfaat berdasarkan criteria
yang telah ditetapkan
9) Penetapan calon penerima manfaat definitive
10) Pengusulan calon penerima manfaat
11) Seleksi calon pendamping
12) Penetapan pendamping
13) Pelatihan pendamping
14) Penetapan criteria dan syarat kelompok
15) Pembentukan kelompok atau penguatan kelompok
yang sudah ada
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 40

41. 6. Lingkup Pelaksanaan Kegiatan--
lanjutan
16. Realisasi penyaluran bantuan UEP
17. Pembinaan dan pendampingan
18. Monitoring dan Evaluasi
19. Pelaporan
20. Review dan feedback
21. Perbaikan program
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 41

42. 7. Manfaat dan Dampak
1) Manfaat UEP terhadap lansia
 meningkatkan kualitas psikis melalui ,
 mempertahankan/memperbaiki kondisi
kesehatan,
 meningkatkan interaksi social antar lansia
dalam suatu kelompok di satu wilayah
kecil tempat tinggal mereka, dan
 memperbaiki/meningkatkan komunikasi
antar generasi dalam satu kegiatan
kelompok
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 42

43. 7. Manfaat dan Dampak
2) Dampak UEP terhadap keluarga lansia
 Menyediakan sarana untuk melakukan
kegiatan ekonomi alternative yang
bersifat produktif
 Menjalin keharmonisan antar generasi
dalam satu keluarga dan komunitas
lansia
 Menyediakan kemungkinan modal
bergulir apabila UEP telah
menghasilkan manfaat financial atau
ekonomi.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 43

44. 7. Manfaat dan Dampak
3). Dampak UEP terhadap
lingkungannya
 Mendorong timbulnya aksi peduli dan
kemungkinan pemberian bantuan oleh
investor social karena terjadinya
keberhasilan.
 Mendorong warga sekitar untuk
berpartisipasi dalam mendukung
keberhasilan kegiatan.
 Disinilah peran pendamping dalam
memperluas progam dan kegiatan agar
menjadi gerakan local untuk
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 44

45. 8. Keberlanjutan Program
a. Siapakah yang bertanggungjawab terhadap
keberlanjutan program/kegiatan, apakah
pemerintah, lansia penerima manfaat, lembaga yang
telah ditunjuk sebagai pengelola, atau private social
investor?
b. Bagaimana bentuk dan formulasi keberlanjutan
program dan kegiatan
c. Bagaimana criteria keberlanjutan program/ kegiatan
a. Dari segi teknis
b. Dari segi organisasi
c. Dari segi manfaat dan dampak
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 45

46. 8. Keberlanjutan Program--lanjutan
d) Bagaimana mereplikasi program kepada
masyarakat yang lebih luas dari dana yang telah
dikeluarkan pemerintah
 Apakah melibatkan private social investor
 Apakah replikasi dilakukan oleh lansia dengan
fasilitasi pemerintah
pusat, provinsi, kabupaten/kota
 Apakah dibentuk panitia perluasan
program/kegiatan dan diintegrasikan dengan
program/kegiatan lain yang sudah ada atau
berkembang?
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 46

47. 3. Proses Penyiapan dan
Perencanaan Program/Kegiatan
a. Proses penyiapan dan perencanaan
program merupakan kunci dari
keberhasilan program.
b. Investasi social bersifat unik karena
memungkinkan pihak non pemerintah
untuk membiayai program/kegiatan
yang selama ini dilaksanakan dan dibiayai
oleh pemerintah
c. Perencanaan yang benar harus memenuhi
criteria yang sudah diuraikan dalam ruang
lingkup kegiatan di atas.
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 47

48. d.Perencanaan yang Baik
 Memiliki baku mutu (quality standard) yang telah disepakati
dan dipahami oleh semua pihak.
 Dokumen perencanaan tersedia dalam bentuk yang baku
dan mudah dipahami oleh semua pihak.
 Perencanaan yang telah memenuhi seluruh criteria dan
dapat diimplementasikan dengan mudah oleh semua pihak
yang terkait.
 Mempermudah setiap pelaksana dan pengelola sehingga
program dapat dikembangkan dengan cakupan wilayah
yang lebih luas atau penerima manfaat yang lebih banyak.
 Menyediakan instrument yang lengkap untuk proses
teknis, manajerial dan adminsitratif sehingga memudahkan
dalam review, monitoring dan evaluasi.
 Memberikan ruang bagi akuntabilitas public dan
keterbukaan sehingga perbaikan dapat dilakukan dengan
mudah tanpa harus melakukan pemeriksaan yang
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 48

49. e. Komponen Penyusun
Perencanaan
1. Issue dan Permasalahan Strategis
2. Visi-misi Kementerian Sosial
3. Strategi Kementerian Sosial Menyangkut Program
4. Strategi Pembangunan Wilayah (Prov/Kab/Kota)
5. Kabijakan Pembangunan Wilayah (Prov/Kab/Kota)
6. Usulan Program Indikatif
7. Deskripsi Kegiatan
8. Dasar Pertimbangan Strategis
9. Tujuan
10. Sasaran
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 49

50. e. Komponen Penyusun Perencanaan--
lanjutan
11. Keluaran yang Diharapkan
12. Perkiraan Manfaat
13. Perkiraan Dampak
14. Lokasi Spesifik pelaksanaan kegiatan
15. Volume kegiatan
16. Satuan kegiatan
17. Rencana anggaran dan alokasi biaya
18. Sumber pembiayaan
 Pemerintah pusat
 Pemerintah provinsi
 Pemerintah kabupaten/kota
 Social investor
 Masyarakat
 Lansia mandiri yang berkemampuan financial
 Kelompok UEP lansia yang telah berhasil dan berkembang
19. Instansi penanggungjawab
20. Pengelola dana bantuan di lapangan
21. Pengelola kegiatan di lapangan
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 50

51. e. Komponen Penyusun
Perencanaan--lanjutan
 Seluruh proses perencanaan seharusnya dituangkan
dalam sebuah dokumen perencanaan yang telah dipahami
dan disepakati oleh seluruh stakeholder.
◦ Karena penyusunan dokumen perencanaan sangat erat
kaitannya dengan anggaran dan pemeriksaan, maka
diperlukan persetujuan dari legislative.
◦ Karena perlunya dukungan politis dari legislative, maka
diperlukan keterlibatan legislative pada saat penyusunan
perencanaan.
◦ Komponen penyusun perencanaan seterusnya
dituangkan dalam logical framework untuk
mempermudah pelaksanaan kegiatan.
 Alur
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, review
dan feedback program/kegiatan investasi social melalui
UEP dapat dilihat pada gambar 1. Endih H, Okt 2012
10/18/2012 51

52. INTEGRASI PENYIAPAN SOSIAL DAN PERENCANAN
DENGAN
PROGRAM LAIN PENYIAPAN IEC
PENYUSUNAN LOGFRAME KESEPAHAMAN LOGFRAME
DANA PENDUKUNG
DANA PENDUKUNG SUMBER: SUMBER: APBD PENYIAPAN SDM PERSETUJUAN SDM
KETERKAITAN
PRIVATE SOCIAL INVESTOR ATAU SUMBER LAIN DENGAN PENYIAPAN PROGRAM KETERLIBATAN DLM PERSIAPAN
STAKEHOLDER
LAIN PENGAJUAN ANGGARAN PERSETUJUAN ANGGARAN TERMINASI
CHARITY, DONATION PROGRAM
CSR, CE, CD BUKU PETUNJUK BIAYA
DIRECT ASSISTANCE TEKNIS & PROSEDUR
PENDAMPINGAN, M MONITORING KOMITMEN INSTITUSI KOMITMEN INSTITUSI
OPERASIONAL
ONITORING &EVALUASI PELAKSANA TERKAIT
&EVALUASI
KONDISI FISIK &
PSIKIS LANSIA
SELEKSI TINGKAT PENYIAPAN
SASARAN
LANSIA SEBARAN POPULASI PENILAIAN KEBERHASILAN PROGRAM KEBERHASILAN PROGRAM
SASARAN DAN DOMISILI PROGRAM BARU
LANSIA
POSISI LOKASI
DAN SEBARAN
TEMPAT
KEMAMPUAN TEKNIS KEBERLANJUTAN KOMITMEN KOMITMEN
TINGGAL NILAI NOMINAL PENDAMPING
DAN PENGALAMAN PROGRAM PENERIMA MANFAAT
SKALA USAHA
USAHA PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN PENYALURAN REVISI DAN PERBAIKAN
BANTUAN PROGRAM YANG SUDAH
EFISIENSI ADA
PELAKSANAAN KEUNTUNGAN BIMBINGAN & PELATIHAN LANSIA
USAHA USAHA USAHA
PENETAPAN CALON PENERIMA
KESESUAIAN BIMBINGAN PENILAIAN CALON PENERIMA
JENIS USAHA TEKNIS KESESUAIAN JENIS POTENSI
BANTUAN PEMBELI DAN SELEKSI CALON PENERIMA
USAHA
PASAR
PENGUSULAN CALON PENERIMA
IDENTIFIKASI & INVENTARISASI CALON PENERIMA
KETERLIBATAN
KELUARGA
SOSIALISASI & DISEMINASI PROGRAM KEPADA LANSIA
PENETAPAN DAN PELATIHAN PENDAMPING
SELEKSI DAN PENERIMAAN PENDAMPING
SOSIALISASI PROGRAM KEPADA PUBLIC
10/18/2012 Endih H, Okt 2012 52

53. Terimakasih
Endih Herawandih
endihherawandih@gmail.com
08129535659
10/18/2012 Endih H, Okt 2012
53