center35560Kasus Gizi Buruk dan Wajah Pelayanan Publik di Kota DepokTugas Mata Kuliah Manajemen Pelayanan PublikProf. Dr. ...
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang telah terbentuk hendaknya dapat meningkatkan efisiensi dengan menggabungkan ...
Untuk meningkatkan pelayanan, Pemerintah Kota Depok pun membuka layanan pengaduan melalui SMS, email dan pengaduan secara ...
Pemerintah Kota Depok dari tahun 2007 telah melakukan penghitungan Indeks Kepuasa Masyarakat (IKM) sebagai salah satu alat...
Kasus gizi buruk hendaknya menjadi pembelajaran bagi sektor publik dalam memberikan pelayanan. Apakah harus menunggu warga...
Partisipasi masyarakat sangat penting, sebagai salah satu pilar dalam memberikan check and balances dalam setiap pemberian...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kasus Gizi Buruk Dan Wajah Pelayanan Publik Di Kota Depok

8,920 views

Published on

Tugas Mata Kuliah Manajemen Pelayanan Publik

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,920
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
143
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kasus Gizi Buruk Dan Wajah Pelayanan Publik Di Kota Depok

  1. 1. center35560Kasus Gizi Buruk dan Wajah Pelayanan Publik di Kota DepokTugas Mata Kuliah Manajemen Pelayanan PublikProf. Dr. Eko PrasojoFathir Fajar SidiqNPM. 0906589135Program Pascasarjana Universitas IndonesiaProgram Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik <br />Kasus Gizi Buruk dan Wajah Pelayanan Publik di Kota Depok<br />Oleh: Fathir Fajar Sidiq<br />Pendahuluan<br />Pada hakikatnya, pelayanan publik merupakan tugas utama dalam administrasi negara yang dilakukan oleh aparatur negara. Perkembangan yang muncul di sejumlah negara dalam bidang pelayanan publik menunjukkan adanya pergeseran prinsip orientasi pasar dalam penyediaan pelayanan (Osborn dan Gaebler, 1999). Ini berarti bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah harus mengutamakan pelayanan terhadap masyarakatnya. Hal ini diperkuat dengan prinsip catalytic government, yang mengandung arti bahwa aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik bertindak sebagai katalisator, memberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk itu dibutuhkan visi yang jelas dalam memberikan pelayanan yang terdepan untuk masyarakatnya.<br />Melalui visinya Menuju Kota Depok yang Melayani dan Mensejahterakan, Kota Depok dibawah kepemimpinan Nur Mahmudi Isma’il dan Yuyun Wirasaputra telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi warganya. Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan, bahwa political commitment yang kuat dari seorang kepala daerah ternyata tidak cukup untuk mengubah paradigma pelayanan menjadi lebih baik, mengingat berbagai faktor yang turut mempengaruhinya, seperti yang tergambar menurut pandangan Albrecht dan Zemke (1990:41), bahwa kualitas pelayanan merupakan hasil interaksi dari sistem pelayanan (A), sumber daya manusia pemberi pelayanan (B), strategi (C), dan pelanggan (customers) (D), seperti tampak pada gambar berikut ini:<br />C<br />BDA <br />Kasus Gizi Buruk<br />Seperti negara-negara lain di seluruh dunia, baik negara maju maupun berkembang, kinerja pemerintah daerah diukur terutama melalui pemberian pelayanan dasar, salah satunya adalah pelayanan bidang kesehatan. Data menunjukkan, di Kota Depok pada tahun 2008 telah terjadi kasus gizi buruk yang menyebabkan kematian, yaitu Wahyu Saputra (6) warga Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas. Padahal di tahun yang sama, Kota Depok menempati peringkat pertama pada pencapaian IPM se-Propinsi Jawa Barat yaitu 78,22 dan merupakan RW Siaga pertama di Indonesia yang mencapai 100%. <br />Realita ini merupakan sebuah hal yang memprihatinkan sekaligus menjadi bahan evaluasi serta introspeksi dari semua pihak, khususnya dalam pelayanan bidang kesehatan. Di level kebijakan, Pemerintah Kota Depok di salah satu misinya menyebutkan, yaitu meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama. Bahkan di salah satu misinya yang terkait langsung mengenai pelayanan, Kota Depok memiliki misi memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan transparan. Sungguh hal ini merupakan fakta yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, Kota Depok memiliki kebijakan dan program yang telah terencana dengan baik selama lima tahun pemerintahan ini, melalui upaya pelayanan kesehatan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi  masyarakat ekonomi lemah berupa Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) melalui penyediaan dana pendampingan dari APBD dengan kerjasama antara Pemerintah Kota dan 12 Rumah Sakit Swasta di Depok serta 4 Rumah Sakit di luar Depok. Peningkatan pelayanan kesehatan juga dilakukan dengan peningkatan pelayanan puskesmas menjadi puskesmas DTP (rawat inap). Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ini juga dilakukan melalui penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi, penanganan penyakit menular serta penyakit tidak menular serta  penyelenggaraan promosi kesehatan dengan motto PHBS (perilaku hidup bersih sehat) lebih baik mencegah dari pada mengobati. (www.depok.go.id).<br />Namun di sisi yang lain, kita masih menemui kasus gizi buruk yang dengan sekejap mata menihilkan segala upaya yang telah dirintis oleh Pemerintah Kota Depok. <br />Kasus ini nampaknya membuka mata seluruh pihak, khususnya Pemerintah Kota Depok, bahwa betapapun baiknya konsep dan slogan yang telah direncanakan, namun tanpa implementasi dan dukungan dari seluruh pihak, niscaya konsep tersebut tidak akan dapat terealisasi dengan baik. Sejak saat itu, Pemerintah Kota Depok pun berupaya sekuat tenaga, dengan melakukan berbagai terobosan-terobosan dalam upaya menurunkan angka gizi buruk. <br />Alhamdulillah, usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok membuahkan hasil dengan menurunnya secara signifikan angka balita penderita gizi buruk. Dari data yang tercatat hingga saat ini terdapat 439 anak penderita gizi buruk atau setara dengan 0,35% dari jumlah 170.842 balita di Kota Depok. Sementara data pada periode yang sama tahun sebelumnya tercatat 959 anak yang menderita gizi buruk atau 0,82%. Penurunan tersebut di antaranya berkat upaya penanganan yang mengacu pada pedoman tatalaksana balita gizi buruk yaitu dengan memberikan makanan tambahan untuk perawatan di rumah selama 90-120 hari kepada 750 anak gizi buruk dan gizi kurang serta pemberian asupan makanan melalui Pos Gizi kepada 190 anak di delapan kelurahan. Selain itu, kegiatan yang dilakukan adalah melalui program konseling gizi yang dilakukan di 30 puskesmas dan perawatan di Panti Pemulihan Gizi.<br />Contoh kasus gizi buruk ini adalah satu dari sekian banyak masalah yang masih harus dihadapi dan diselesaikan oleh Pemerintah Kota Depok, utamanya terkait pelayanan kepada warga Depok. Semoga tingkat pelayanan di Kota Depok tidak berangsur menjadi baik, hanya karena memborbardirnya media massa dalam meliput kasus ini, sehingga mau tidak mau, senang tidak senang, secara politis pun sosok kepala daerah akan terancam legitimasinya jika tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Namun setidaknya, pelayanan di Kota Depok secara bertahap menjadi lebih baik, khususnya setelah terbentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) melalui Perda No. 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.<br />Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait upaya memberikan pelayanan yang lebih baik oleh Pemerintah Kota Depok:<br /><ul><li>Dalam penganggaran misalnya, saat ini Kota Depok baru mengalokasikan anggaran enam (6) persen untuk bidang kesehatan, padahal idealnya adalah 15 % dari total APBD. Dalam bidang pelayanan yang lainnya, Pemerintah Kota Depok pun perlu segera memperhatikan proporsionalitas anggaran, sehingga setidaknya untuk pelayanan-pelayanan dasar dapat memenuhi standar pelayanan minimum yang diharapkan. Walaupun secara hakiki, perbaikan dalam pelayanan publik tidak harus berarti pengalokasian dana yang besar, tetapi lebih pada orientasi kuat terhadap penerima pelayanan daerah dan keberpihakan pada orang miskin. Di samping itu, pemerintah daerah harus membuka lebih banyak partisipasi, sekaligus terkandung di dalamnya peningkatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. (LGSP)
  2. 2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang telah terbentuk hendaknya dapat meningkatkan efisiensi dengan menggabungkan proses pelayanan yang berkaitan, mengurangi waktu perjalanan, waktu tunggu pelanggan, serta biaya yang harus dikeluarkan. Saat ini BPPT Kota Depok melayani 15 jenis pelayanan perizinan;
  3. 3. Untuk meningkatkan pelayanan, Pemerintah Kota Depok pun membuka layanan pengaduan melalui SMS, email dan pengaduan secara langsung melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok. Hal ini sejalan dengan teori Albert Hircman (Jones dalam Ratminto, 2005:71) yang menyebutkan bahwa kinerja pelayanan publik dapat ditingkatkan apabila ada mekanisme exit dan voice. Mekanisme exit dapat diartikan bahwa jika pelayanan publik tidak berkualitas, maka konsumen bisa memiliki kesempatan untuk memilih lembaga penyelenggara pelayanan publik yang disukai, sedangkan mekanisme voice diartikan bahwa adanya kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasan kepada lembaga penyelenggara layanan publik;
  4. 4. Pemerintah Kota Depok dari tahun 2007 telah melakukan penghitungan Indeks Kepuasa Masyarakat (IKM) sebagai salah satu alat ukur dalam melihat proses pelayanan yang diberikan. Hingga saat ini, IKM Kota Depok menunjukkan hasil yang cukup baik menurut kategori Menpan, yaitu pada tahun 2007 sebesar 71,17 dan hasil tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,54 % menjadi 75,71 pada tahun 2008. IKM mengukur 21 unit pelayanan,yang terdiri atas 8 pelayanan perizinan dan 13 layanan dasar.</li></ul>Simpulan<br /><ul><li>Pemerintah Kota Depok, khususnya di bawah kepemimpinan Nur Mahmudi Isma’il dan Yuyun Wirasaputra telah menunjukkan komitmennya yang kuat dalam upaya mewujudkan pelayanan yang lebih baik, walaupun masih terkesan kulit luarnya saja, sarana fisik dan pendukungnya yang ada, namun secara substansi masih banyak yang belum berubah;
  5. 5. Kasus gizi buruk hendaknya menjadi pembelajaran bagi sektor publik dalam memberikan pelayanan. Apakah harus menunggu warga masyarakat terlantar dan tewas terlebih dahulu baru kemudian muncul kepedulian dan keinginan untuk memberikan pelayanan yang excellent;
  6. 6. Partisipasi masyarakat sangat penting, sebagai salah satu pilar dalam memberikan check and balances dalam setiap pemberian pelayanan kepada publik.</li></ul>Quotes<br />“As soon as public service ceases to be the chief business of the citizens, and they would rather serve with their money than with their persons, the State is not far from its fall”<br />JJ. Rousseau<br />

×