Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015

1
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II
PENGADMINISTRASI UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT
RANCANGAN AKTUALISASI
NILAI-NILAI DASAR PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENGADMINISTRASI UMUM
PADA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Oleh :
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2015
NAMA : ASIH MARETI JACUBSON DIDAP LEANG, A.Md
NIP : 19810322 201502 2 001
JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM
UNIT KERJA : INSPEKTORAT
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ANGKATAN / NO. : IX / 03

4
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan
berkat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar
Profesi PNS Pengadministrasi Umum Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah
banyak memberikan kesempatan, bantuan dan saran, terutama kepada :
1. Bapak Drs. Junaidi, MM selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Kalimantan Barat.
2. Bapak Drs. John Itang OE, MM selaku Inspektur Provinsi Kalimantan Barat.
3. Bapak Drs. H. Laksamana selaku Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan dan
Prajabatan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Ibu Hj. Uni Masni, S.Sos selaku Mentor yang telah memberikan bimbingan
dan motivasi.
5. Bapak Drs, H. Makmur Zakaria, M.Si selaku Coach yang telah memberikan
bimbingan dan motivasi
6. Keluarga besar, khususnya Suamiku Dominikus Dakota, S.Hut yang telah
memberikan dukungan.
7. Rekan Kerja, khususnya Dwi, Okta, Bery, Rama, Soraya serta
8. Rekan peserta Diklat Prajabatan Golongan II ANGKATAN IX yang telah
memberikan banyak bantuan.
Penulis menyadari bahwa rancangan aktualisasi ini masih sangat jauh
dari sempurna. Oleh sebab itu penulis sangat membutuhkan masukan, kritik dan
saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Pontianak, November 2015
Penulis,
Asih Mareti Jacubson Didap Leang, A.Md.
NIP. 19810322 201502 2 001

5
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PENGESAHAN ..............................................Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....................................................................................................1
DAFTAR ISI..................................................................................................................5
DAFTAR TABEL...........................................................................................................6
DAFTAR BAGAN.......................................................................................................... v
BAB I. PENDAHULUAN................................................................................................1
A. Latar Belakang ..................................................................................................1
B. Tujuan Aktualisasi .............................................................................................9
BAB II.NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS...........................................................…..11
A. Identifikasi Nilai-Nilai Dasar.......................................................................................11
B. Keterkaitan Nilai Dasar Dengan Kegiatan...............................................................16
C. Teknik Aktualisasi Nilai Dasar...................................................................................31
BAB III. RENCANA AKSI............................................................................................ 37
A. Jadwal Implementasi....................................................................................... 37
B. Jadwal Konsultasi dengan Coach.............................................................................40
C. Jadwal Konsultasi dengan Mentor............................................................................42
D. Rencana Antisipasi Kendala......................................................................................43
BAB IV. PENUTUP..................................................................................................... 44
Simpulan.............................................................................................................. 44
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................... 45
BIODATA
LAMPIRAN

6
DAFTAR TABEL
Halaman
Table 1. Identifikasi Nilai-nilai Dasar .......................................................................... 12
Table 2. Keterkaitan Nilai Dasar Dengan Kegiatan .................................................... 17
Table 3. Teknik Aktualisasi Nilai Dasar ....................................................................... 31
Table 4. Jadwal Implementasi..................................................................................... 36
Table 5. Jadwal Konsultasi Dengan Coach................................................................. 40
Table 6. Jadwal Konsultasi Dengan Mentor................................................................ 42
Table 7. Rencana Antisipasi Kendala ......................................................................... 43

7
DAFTAR BAGAN
Halaman
Bagan 1. Struktur Organisasi Kantor Inspektorat Prov. Kalbar ………….......................6

8
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai salah satu unsur aparatur negara
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyelenggarakan tugas-
tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu penting agar
PNS memiliki profesionalisme dan kompetensi yang memadai untuk bisa
menjalankan tugas tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab.
Pembentukan PNS yang profesional diawali dengan Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditegaskan dalam
Peraturan Kepala LAN Nomor 16 Tahun 2015 untuk membentuk PNS yang
profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi
PNS sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara
profesional sebagai pelayan publik.
Nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut disingkat sebagai ANEKA yaitu :
1. Akuntabilitas; yang merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang
harus dicapai.
2. Nasionalisme; merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar
terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain.
3. Etika Publik; merupakan refleksi tentang standart/ norma yang
menentukan baik/ buruk, benar/ salah perilaku, tindakan dan keputusan
untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan
tanggung jawab pelayanan publik.
4. Komitmen Mutu; yang merupakan kesadaran untuk memberikan
pelayanan publik yang berkualitas.
5. Anti Korupsi; merupakan sikap dan perilaku untuk tidak mendukung
adanya upaya untuk merugikan keuangan dan perekonomian negara.
Dalam proses pembelajaran diklat prajabatan pola baru ini terdapat 5
kegiatan yaitu :
1. Merancang aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS;
2. Mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS;
3. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ditempat tugas atau tempat magang;
4. Melaporkan dan mempresentasikan pelaksanaan aktualisasi nilai dasar;

9
5. Menyusun aksi penyempurnaan aktualisasi nilai dasar.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan diklat
prajabatan pola baru untuk CPNS golongan II dari tanggal 16 November
hingga 19 Desember 2015. Peserta diklat prajabatan melaksanakan diklat
dengan menggunakan sistem on-off campus. Pada saat on campus, peserta
mendapatkan materi mengenai pemahaman nilai-nilai dasar profesi PNS,
setelah mendapatkan pembelajaran tersebut diharapkan peserta juga bisa
merancang rencana kegiatan aktualisasi di lapangan nantinya. Dan
berdasarkan rancangan aktualisasi tersebut peserta diharapkan dapat
mengaktualisasikan kelima nilai dasar pada saat kembali ke tempat kerja
(off-campus) serta nanti menginformasikan hasil aktualisasinya melalui
Laporan Aktualisasi.
1. Gambaran umum Organisasi
Sejak urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dulunya hampir
semua dilaksanakan melalui pemerintah pusat didistribusikan kepada
daerah berdasarkan kewenangan yang diatur undang-undang, maka saat
ini beraneka ragam urusan pemerintah dan pembangunan
diselenggarakan didaerah. Semua hal tersebut harus dilaksanakan
secara terencana, tepat dan cepat. Oleh karena sedemikian kompleksnya
pelaksanaannya, maka diharuskan adanya pengawasan yang intensif
guna menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan dan
pembangunan yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang serta
kerjasama yang serasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah
pusat.
Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang
dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
Oleh karena itu pentingnya pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan
dan pembangunan itu bisa terwujud dengan baik sebagai upaya
mewujudkan Good Governance pemerintahan terutama pemerintahan
provinsi Kalimantan Barat.
Sejak adanya Undang-Undang No.25 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,

10
tercantum juga dalam Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 dan
Lembaran Negara nomor 1106. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041.Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Undang-Undang.Undang-Undang nomor 32
Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Tambahan Lembaran negara
4438.Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom, Tambahan lembaran Negara Nomor
3952. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan
dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah peraturan
Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, keputusan
Presiden Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2004 Tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ditetapkan pula dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan dengan Perundang-Undangan di atas tersebut, maka
disusunlah Organisasi Perangkat Daerah yang dinamakan Inspektorat
provinsi, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor
10 Tahun 2008.
Inspektorat sebagai sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah
Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari
aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan
misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar
manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi
perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian
visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi
pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam
pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam
organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah
menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai

11
dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap
kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan
kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah
menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai
Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi
Pemerintah Daerah. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa
Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang
spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah:
1. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan
fungsi quality assurance.
2. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala
Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat
menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki
prosedur yang jelas.
4. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang
proses kegiatan berlangsung.
5. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan
dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada
Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi
menindak.
Saat ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh 100
orang pegawai yang berkerja sebagai satu kesatuan yang solid, dimana
pegawai tersebut terdiri dari 26 pegawai Jabatan Fungsional Auditor, 17
pegawai Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan
Pemerintahan Daerah (P2UPD), 10 pejabat struktural dan 47 pegawai
Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu yang
menempati posisi di Sekretariat dan Bidang Inspektur Pembantu Wilayah
I s/d IV.
2. Visi dan Misi Organisasi
Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat adalah “Terwujudnya
akuntabilitas dan profesionalisme pengawasan penyelenggaraan
pemerintah daerah”.

12
Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat :
1. Meningkatkan kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
yang berhasil guna dan berdaya guna bagi pemerintah daerah dan
kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawas internal pemerintahan
yang profesionalisme dan handal.
3. Mendorong peningkatan peran pengawasan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah melalui rekomendasi hasil pengawasan serta
tindak lanjut hasil pengawasan.
4. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.

13
3. Struktur Organisasi
Gambar Bagan 1. Bagan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
INSPEKTUR
KELOMPOK
JAFUNG
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUB BAGIAN
ADMINISTRASI
DAN
UMUM
SUB BAGIAN
RENCANA
KERJA
KEUANGAN
DAN A DAN
ASET
INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH III
INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH IV
INSPEKTUR
PEMBANTU
KHUSUS
INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH I

14
4. Tugas dan Fungsi Organisasi
Inspektorat Provinsi mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu:
Tugas Inspektorat Provinsi:
1. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintah di daerah, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintah daerah Kabupaten/Kota, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan
tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur seuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis
administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi.
Fungsi Inspektorat Provinsi:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan pemerintah,
pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah I, Wilayah II, Wilayah III,
Wilayah IV, dan Inspektur Pembantu Khusus;
2. Pemberian dukungan atas penyeleggaraan pemerintah daerah di bidang
pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah I,
Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, dan Inspektur Pembantu Khusus;
3. Pelaksanaan tugas di bidang pengawasan pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan pada wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, dan
Inspektur Pembantu Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas di bidang pengawasan pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan pada wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, dan
Inspektur Pembantu Khusus;
5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang
pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada
kabupaten/kota;
6. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah I, Wilayah
II, Wilayah III, Wilayah IV, dan Inspektur Pembantu Khusus;

15
7. Pengelolaan rencana kerja, keuangan dan aset, administrasi kepegawaian
serta urusan administrasi dan umum di lingkungan Inspektorat Provinsi;
8. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di
bidang pengawasan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang
diserahkan oleh Gubernur.
5. Tugas dan Fungsi Subbag Administrasi dan Umum
Subbag Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kasubbag
Adminstrasi dan Umum yang mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan
merumuskan bahan kebijakan pengelolaan administrasi dan umum, melakukan
urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana penatausahaan surat
menyurat dan urusan rumah tangga serta urusan umum. Untuk melaksanakan
tugas tersebut di atas, Kasubbag Adminstrasi dan Umum mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Administrasi dan Umum;
b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang
administrasi dan umum;
c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Administrasi
dan Umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
administrasi dan umum di lingkungan Inspektorat Provinsi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan urusan
operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta urusan
umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. Pengelolaan administrasi, Inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
g. Pengelolaan urusan kepegawaian;
h. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan
Inspektorat Provinsi;
i. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
di bidang administrasi dan umum;

16
j. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan
dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang administrasi dan umum;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang administrasi dan umum
l. Pelaksanaan tugas lain di bidang administrasi dan umum yang diserahkan
oleh Sekretaris.
6. Uraian Tugas Pengadministrasi Umum
Secara garis besar, tugas Pengadministrasi Umum yaitu mengkoordinir
dan memonitor tata usaha (pengarsipan, agenda dan distribusi surat),
memberkaskan surat, melaksanakan pengarsipan surat, memantau proses
penerimaan/ pengiriman surat, mengarsip dan menyimpan surat / dokumen,
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
B. Tujuan Aktualisasi
1. Tujuan Umum
Peserta Diklat Prajabatan Golongan II diharapkan mampu
mengaktualisasikan Nilai-nilai Dasar Profesi PNS khususnya profesi
pengadministrasi umum di tempat tugas, yaitu di kantor Inspektorat Provinsi
Kalimantan Barat.
2. Tujuan Khusus
Peserta Diklat Prajabatan Golongan II diharapkan mampu
mengaktualisasikan dengan kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar
yaitu :
1. Kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas
jabatannya.
2. Kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam melaksanakan
tugas jabatannya.
3. Kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan
tugas jabatannya.

17
4. Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas
jabatannya, dan
5. Kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan
pemberantasan korupsi deilingkungan instansi.

18
BAB II
NILAI- NILAI DASAR PROFESI PNS
A. Identifikasi Nilai-Nilai Dasar
Peserta diklat melalui identifikasi nilai-nilai dasar diharapkan nantinya
mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara
mengalami sendiri dalam penerapan dan aktualisasi pada tempat tugas,
sehingga peserta diklat dapat merasakan manfaatnya secara langsung, hal
tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pendoman Diklat Prajabatan pola baru, Nilai dasar tersebut merupakan
seperangkat prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan profesi. Nilai-
nilai dasar tersebut diantaranya adalah : Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA). Berikut adalah informasi
profesi pengadministrasi umum yang relevan dengan nilai-nilai dasar :

19
Indikator Nilai
Dasar
Informasi yang Relevan dengan Nilai Dasar Daftar Kegiatan
Kebutuhan
Stakeholder
Tugas Organisasi Tugas Unit Tugas Pegawai
1 2 3 4 5 6 7
ANEKA ;
a. Akuntabilitas
(jujur, tanggung
jawab, kejelasan
target, netral,
mendahulukan
kepentingan
publik,
transparan,
partisipatif, adil,
konsistensi)
b. Nasionalisme
(jujur, non
diskriminasi,
disiplin, kerja
keras, cinta
tanah air,
tanggung jawab,
rela berkorban,
Rekan kerja,
Auditor, Pengawas
Pemerintah dan
Pimpinan berharap
kepada aparatur
pemerintah (PNS)
profesi tenaga
teknis agar
melaksanakan
tugas dengan jujur,
tanggung jawab,
adil, konsisten, non
diskriminasi,
disiplin, kerja
keras, cinta tanah
air, sopan,
menghargai
komunikasi, kreatif,
peduli, semangat
Melaksanakan Visi dan
Misi Inspektorat Prov.
Kalbar yaitu :
Visi Inspektorat Prov.
Kalbar:
“Terwujudnya
akuntabilitas dan
profesionalisme
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintah daerah”.
Misi Inspektorat Prov.
Kalbar :
1. Meningkatkan kerja
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintah daerah
yang berhasil guna
dan berdaya guna
Subbag
Administrasi dan
Umum yang
mempunyai tugas
mengumpul,
mengolah dan
merumuskan
bahan kebijakan
pengelolaan
administrasi dan
umum,
melakukan
urusan
kepegawaian,
organisasi dan
tatalaksana
penatausahaan
surat menyurat
dan urusan
1. Mengetik Surat
Tugas Diklat,
Bimtek,
Sosialisasi
Pegawai.
2. Mengetik surat
ijin cuti pegawai
3. Mengolah surat
masuk dan
keluar yang telah
selesai di proses
sesuai dengan
jenis surat untuk
dilakukan
pengarsipan
4. Mendokumentasi
kan arsip angka
kredit jabatan
fungsional
1. Menerima disposisi dari
Kasubbag Administrasi dan
Umum untuk mengetik Surat ijin
cuti pegawai serta Surat tugas
bagi pegawai yang ditugaskan
serta untuk mengikuti Diklat/
Bimtek/ Sosialisasi Pegawai
2. Mengetikan surat tugas Diklat/
Bimtek/ Sosialisasi
3. Mengetik surat ijin cuti pegawai
4. Menyampaikan surat tugas
Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi dan
surat ijin cuti pegawai tersebut
kepada Kasubbag Administrasi
dan umum untuk direvisi bila
masih ada perbaikan atau
langsung di tandatangani bila
telah disetujui dan setelah
selesai langsung diserahkan ke

20
tegang rasa,
kerja sama)
c. Etika Publik (non
diskriminatif,
tanggung jawab,
jujur, kesopanan,
menghargai
komunikasi,
disiplin)
d. Komitmen mutu
(disiplin,
peningkatan
kualitas)
e.Anti Korupsi
(jujur, peduli,
disiplin, kerja
keras, kreatif,
semangat
kebangsaan,
komunikatif,
tanggung jawab)
kebangsaan, dan
komunikatif
bagi pemerintah
daerah dan
kesejahteraan
masyarakat.
2. Meningkatkan
kualitas SDM
aparatur pengawas
internal
pemerintahan yang
profesionalisme dan
handal.
3. Mendorong
peningkatan peran
pengawasan dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah melalui
rekomendasi hasil
pengawasan serta
tindak lanjut hasil
pengawasan.Mewuj
udkan pelaksanaan
rumah tangga
serta urusan
umum
Auditor dan
P2UPD yang
telah selesai di
proses (perintah
atasan)
5. Mengolah data
dan tanda terima
Laporan Pajak-
pajak Pribadi
(LP2P)
bagian persuratan untuk proses
selanjutnya.
5. Surat masuk untuk bagian
umum dan administrasi yang
telah selesai di proses dari
bagian persuratan di data dan
diregistrasi sebelum di arsipkan
ke file dokumen bagian umum
dan administrasi
6. Surat keluar dari bagian umum
dan administrasi yang telah
selesai di proses di data dan
diregistrasi sebelum di arsipkan
ke file dokumen bagian umum
dan administrasi
7. Mengumpulkan dan menyusun
berkas-berkas angka kredit
jabatan fungsional auditor
kemudian mendata dan
menyimpan arsip angka kredit
secara rapi di file arsip angka
kredit Auditor

21
reformasi birokrasi
di daerah.
8. Mengumpulkan dan menyusun
berkas-berkas angka kredit
jabatan fungsional P2UPD,
kemudian mendata dan
kredit P2UPD
9. Memilah, menyusun, meneliti
dan mendata kembali
keseluruhan tanda terima LP2P
yang telah di tandatangani tim
LP2P pusat dan Sekretaris
Inspektorat Provinsi Kalbar.
10. Memberi penomoran pada
lembar tanda terima LP2P
berdasarkan nomor urutan
SKPD pada data keseluruhan
SKPD yang menyerahkan
berkas LP2P secara lengkap.
11. Menyusun tanda terima LP2P
berdasarkan SKPD dan
menyiapkannya untuk

22
dikirimkan kembali ke SKPD
terkait yang telah
mengumpulkan berkas.
Tabel 1. Identifikasi Nilai-nilai Dasar

23
B. Keterkaitan Nilai Dasar dengan Kegiatan
Kegiatan yang akan diaktualisasikan di tempat kerja harus memiliki
keterkaitan dengan nilai dasar sehubungan dengan represetasi ilmu yang
sudah diperoleh selama on campus tentang ANEKA (Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) Penerapan
beberapa nilai-nilai dasar tersebut yang terkait dengan kegiatan yang akan
dilakukan di unit kerja, terdapat pada tabel dibawah ini :

24
No Kegiatan Nilai Dasar Uraian Pelaksanaan Tugas
1 Menerima disposisi dari Kasubbag
Administrasi dan Umum untuk
mengetik Surat ijin cuti pegawai
serta Surat tugas bagi pegawai
yang ditugaskan serta untuk
mengikuti Diklat/ Bimtek/
Sosialisasi Pegawai
Akuntabilitas
 Tanggung jawab
Dalam menerima disposisi dari Kasubbag Administrasi dan
Umum untuk mengetik Surat ijin cuti pegawai serta Surat
tugas bagi pegawai yang ditugaskan serta untuk mengikuti
Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi Pegawai saya akan menerima
tugas tersebut karena Kasubbag Administrasi dan Umum
telah mempercayakan pekerjaan tersebut kepada saya
(Tanggung jawab; Akuntabilitas).
Nasionalisme
 Menghormati keputusan
Saya akan menghargai dan menghormati pimpinan saya,
Kasubbag Administrasi dan Umum yang telah memberi
saya amanah tersebut oleh karena sudah merupakan tugas
dan tanggungjawab saya (Menghormati keputusan;
Nasionalisme)
Etika Publik
 Taat Perintah
Saya akan menjalankan perintah Kasubbag Administrasi
dan Umum untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut
secepatnya agar bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya
(Taat Perintah; Etika Publik).
Komitmen Mutu
 Efektifitas
Agar pekerjaan saya menjadi efektif, saya nantinya akan
menggunakan format yang telah sesuai dengan ketentuan
tata naskah surat dinas yang sudah tersedia pada sistem
komputer kantor (Efektifitas; Komitmen Mutu)
Anti Korupsi Perintah dari Kasubbag Administrasi dan Umum akan saya

25
 Peduli kerjakan dengan terencana agar pekerjaan tersebut bisa
segera terselesaikan tepat waktu (Peduli; Anti Korupsi).
2 Mengetikan surat tugas Diklat/
Bimtek/ Sosialisasi
Akuntabilitas
 Kejelasan Target
Saya akan memastikan yang diinginkan dari informasi yang
ada dari asal surat tugas tersebut agar tidak mengalami
kesalahan informasi ketika mengetik surat tugas (Kejelasan
Target; Akuntabilitas).
Nasionalisme
 Jujur
Kemudian jika belum ada nama yang dipanggil untuk
mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi pegawai dan saya yang
diperintahkan untuk mencari orang yang tepat untuk
mengikuti kegiatan tersebut, saya akan memastikan dengan
tepat siapa saja yang seharusnya berhak mengikuti
kegiatan tersebut dan segera menginformasikan kepada
yang bersangkutan tentang hal tersebut. (Jujur;
Nasionalisme)
Etika Publik
 Cermat
Berdasarkan surat undangan diklat/bimtek/ sosialisasi saya
akan dengan teliti memastikan bahwa informasi dari surat
yang diterima tersebut benar-benar tertuang dengan baik di
surat tugas yang saya ketik, sehingga tidak menjadi kendala
di lain waktu sehubungan dengan surat tugas tersebut
nantinya (Cermat; Etika Publik).
Komitmen Mutu
 Efisien
Agar memudahkan saya dalam proses pencarian data
orang tersebut, saya akan memilahnya dari file data

26
pegawai di komputer tentang informasi pegawai yang sudah
mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi pegawai dan
mengetiknya memakai program Ms. Word yang filenya telah
tersedia (Efisien; Komitmen Mutu).
Anti Korupsi
 Adil
Saya akan memastikan agar hanya yang belum mengikuti
diklat serupa dan sesuai dengan bidang kerjanya yang akan
diikutkan untuk menambah kompetensi pegawai yang
bersangkutan (Adil; Anti Korupsi)
3 Mengetik surat ijin cuti pegawai Akuntabilitas
 Tanggung Jawab
Ketika saya akan mengetikan surat ijin cuti pegawai saya
akan melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan selesai
tepat waktu (Tanggung Jawab; Akuntabilitas)
Nasionalisme
 Kerjasama
Saya akan berkoordinasi dengan pegawai yang
mengajukan cuti karena hal tersebut berhubungan dengan
kepentingan pribadi pegawai yang bersangkutan sehingga
harus dipastikan benar bahwa jadwal rencana cuti tersebut
tidak berbenturan dengan pekerjaan pokok si pegawai di
waktu yang sama (Kerjasama; Nasionalisme).
Etika Mutu
 Cermat
Saya akan teliti ketika menuangkan informasi pegawai,
tujuan cuti dan jangka waktu cuti ketika mengetikan surat
tugas tersebut memakai program Ms. Word yang filenya
telah tersedia dan tetap berpedoman kepada PP No.24
tahun 1976 tentang peraturan cuti PNS (Cermat; Etika

27
Mutu)
Komitmen Mutu
 Efektifitas
Saya akan mengerjakannya dengan menggunakan
peralatan komputer kantor memakai program Ms. Word
agar lebih cepat dalam menyelesaikannya (Efektifitas;
Komitmen Mutu).
Anti Korupsi
 Peduli
Saya akan menyelesaikan proses pengetikan surat ijin cuti
pegawai dengan fokus dan terencana agar hasilnya
sempurna dan sesuai dengan rencana (Peduli; Anti
Korupsi).
4 Menyampaikan surat tugas Diklat/
Bimtek/ Sosialisasi dan surat ijin
cuti pegawai tersebut kepada
Kasubbag Administrasi dan umum
untuk direvisi bila masih ada
perbaikan atau langsung di
tandatangani bila telah disetujui
dan setelah selesai langsung
diserahkan ke bagian persuratan
untuk proses selanjutnya
Akuntabilitas
 Tanggung jawab
Saya akan menunjukan hasil pekerjaan saya dalam
menyampaikan surat tugas Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi dan
surat ijin cuti pegawai tersebut kepada Kasubbag
Administrasi dan umum bahwa saya telah selesai
melaksanakan tugas yang diperintahkan yaitu mengetik
surat tugas Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi dan surat ijin cuti
pegawai (Tanggung jawab; Akuntabilitas)
Nasionalisme
 Menghormati Keputusan
Saya akan menghormati keputusan Kasubbag Administrasi
dan umum bila menurut Kasubbag Administrasi dan
umum ada hal yang masih harus direvisi dari surat tugas
yang telah dibuat tersebut (Menghormati keputusan;
Nasionalisme)
Etika Publik Saya akan segera melakukan perbaikan atas revisi tersebut

28
 Taat Perintah sebelum di ajukan kembali kepada Kasubbag Administrasi
dan umum untuk kemudian siap di periksa dan di
tandatangani bila surat tugas tersebut sudah sesuai dengan
harapan Kasubbag Administrasi dan umum (Taat Perintah;
Etika Publik)
Komitmen Mutu
 Berorientasi Mutu
Saya akan memastikan bahwa surat tugas tersebut telah
benar dibuat dan ditandatangi Kasubbag Administrasi dan
umum sebagai bukti bahwa surat tugas tersebut siap di
gunakan sebagaimana mestinya dan segera di serahkan
kebagian persuratan lanjutkan ke proses selanjutnya
(Berorientasi mutu; Komitmen Mutu)
Anti Korupsi
 Mandiri
Saya akan mengerjakan sendiri tugas tersebut sesuai
dengan tupoksi saya (Mandiri; Anti Korupsi).
5 Surat masuk untuk bagian umum
dan administrasi yang telah
selesai di proses dari bagian
persuratan di data dan diregistrasi
sebelum di arsipkan ke file
dokumen bagian umum dan
administrasi
Akuntabilitas
 Konsisten
Saya akan memastikan bahwa setiap surat masuk untuk
bagian umum dan administrasi yang telah selesai di proses
dari bagian persuratan di data dan diregistrasi memakai
program Ms. Word dikomputer sebelum di arsipkan ke file
dokumen bagian umum dan administrasi (Konsisten;
Akuntabilitas)
Nasionalisme
 Disiplin
Saya akan dengan teratur memilah surat-surat masuk untuk
dari bagian persuratan tersebut dan memasukannya ke file

29
dokumen sesuai dengan asal dan jenis suratnya
(Penting/Biasa). (Disiplin; Nasionalisme)
Etika Publik
 Cermat
Proses pendataan dan registrasi memakai program Ms.
Word dikomputer akan saya lakukan dengan cermat dan
teliti agar tidak terjadi kesalahan ketika memfilekannya
nantinya di tempat arsip surat masuk (Cermat; Etika
Publik)
Komitmen Mutu
 Efesiensi
Saya akan memfilekan arsip surat masuk untuk bagian
umum dan administrasi yang telah selesai di proses dari
bagian persuratan dengan rapi dan disertai dengan daftar
surat masuk perperiode tertentu yang diketik dengan
menggunakan program Ms. Excel di komputer agar mudah
melakukan pengecekan melalui daftar surat masuk tersebut
jika diperlukan kembali nantinya (Komitmen Mutu;
Efesiensi)
Anti Korupsi
 Kerja keras
Saya akan berusaha dengan baik mengerjakan tugas
tersebut karena pembuatan daftar surat masuk untuk arsip
sebelumnya jarang dilakukan di bagian administrasi dan
umum (Kerja Keras; Anti Korupsi).
6 Surat keluar dari bagian umum dan
administrasi yang telah selesai di
proses di data dan diregistrasi
Akuntabilitas
 Konsisten
Saya akan memastikan bahwa setiap surat keluar untuk
didata dan diregistrasi memakai program Ms. Word

30
sebelum di arsipkan ke file
dokumen bagian umum dan
administrasi
dikomputer sebelum di arsipkan ke file dokumen bagian
umum dan administrasi (Konsisten; Akuntabilitas)
Nasionalisme
 Disiplin
Saya akan dengan teratur memilah surat-surat keluar untuk
dan memasukannya ke file dokumen sesuai dengan tujuan
dan jenis suratnya (Penting/Biasa). (Disiplin;
Nasionalisme)
Etika Publik
 Cermat
Proses pendataan dan registrasi memakai program Ms.
Word dikomputer akan saya lakukan dengan cermat dan
teliti agar tidak terjadi kesalahan ketika memfilekannya
nantinya di tempat arsip surat masuk (Cermat; Etika
Publik)
Komitmen Mutu
 Efesiensi
Saya akan memfilekan arsip surat masuk untuk bagian
umum dan administrasi yang telah selesai di proses dari
bagian persuratan dengan rapi dan disertai dengan daftar
surat masuk perperiode tertentu yang diketik dengan
menggunakan program Ms. Excel di komputer agar mudah
melakukan pengecekan melalui daftar surat masuk tersebut
jika diperlukan kembali nantinya (Komitmen Mutu;
Efesiensi)
Anti Korupsi
 Kerja keras
Saya akan berusaha dengan baik mengerjakan tugas
tersebut karena pembuatan daftar surat masuk untuk arsip

31
sebelumnya jarang dilakukan di bagian administrasi dan
umum (Kerja Keras; Anti Korupsi).
7 Mengumpulkan dan menyusun
berkas-berkas angka kredit jabatan
fungsional auditor kemudian
mendata dan menyimpan arsip
angka kredit secara rapi di file arsip
angka kredit Auditor.
Akuntabilitas
 Netral
Saya akan mengumpulkan dan menyusun berkas-berkas
angka kredit jabatan fungsional auditor kemudian mendata
berkas berdasarkan daftar rekapnya tanpa membeda-
bedakan auditor satu dengan yang lainnya. (Netral;
Akuntabilitas)
Nasionalisme
 Tanggung Jawab
Saya akan melakukan berusaha, jangan sampai ada berkas
yang tercecer atau hilang dan saya akan memastikan
berkas tersebut tersimpan dengan rapi di tempatnya,
sehingga kapanpun dibutuhkan oleh auditor akan dengan
mudah bisa diperoleh kembali (Tanggung Jawab;
Nasionalisme)
Etika Publik
 Menjaga Rahasia
Karena berkas angka kredit berhubungan dengan
kepentingan jabatan auditor untuk kenaikan
pangkat/golongan dan gaji berkalanya serta bukti
kinerjanya, oleh karena itu penting untuk menjaga rahasia
berkas masing-masing auditor tersebut dan memastikan
berkas angka kredit tersebut tersimpan dengan rapi dan
aman (Menjaga Rahasia; Etika Publik)
Komitmen Mutu
 Efesiensi
Berkas angka kredit auditor tersebut selain saya akan
simpan di file yang sama yaitu berkas angka kredit, saya

32
juga akan menyimpannya di file masing-masing auditor agar
apabila kapan saja masing-masing dari auditor tersebut
membutuhkan berkasnya, bisa langsung di akses di file
arsipnya masing-masing (Efesiensi; Komitmen Mutu)
Anti Korupsi
 Mandiri
Saya sendiri akan mengerjakan tugas tersebut dengan
terencana agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan
(Mandiri; Anti Korupsi).
8 Mengumpulkan dan menyusun
berkas-berkas angka kredit jabatan
fungsional P2UPD, kemudian
mendata, meregistrasi dan
secara rapi di file arsip angka kredit
P2UPD.
Akuntabilitas
 Netral
Saya akan mengumpulkan dan menyusun berkas-berkas
angka kredit jabatan fungsional kemudian mendata berkas
berdasarkan daftar rekapnya tanpa membeda-bedakan
P2UPD yang satu dengan yang lainnya. (Netral;
Akuntabilitas)
Nasionalisme
 Tanggung Jawab
Saya akan melakukan berusaha, jangan sampai ada berkas
yang tercecer atau hilang dan saya akan memastikan
berkas tersebut tersimpan dengan rapi di tempatnya,
sehingga kapanpun dibutuhkan oleh P2UPD akan dengan
mudah bisa diperoleh kembali (Tanggung Jawab;
Nasionalisme)
Etika Publik
 Menjaga Rahasia
Karena berkas angka kredit berhubungan dengan
kepentingan jabatan P2UPD untuk kenaikan
pangkat/golongan dan gaji berkalanya serta bukti
kinerjanya, oleh karena itu penting untuk menjaga rahasia

33
berkas masing-masing P2UPD tersebut dan memastikan
berkas angka kredit tersebut tersimpan dengan rapi dan
aman (Menjaga Rahasia; Etika Publik)
Komitmen Mutu
 Efesiensi
Berkas angka kredit P2UPD tersebut selain saya akan
simpan di file yang sama yaitu berkas angka kredit P2UPD,
saya juga akan menyimpannya di file masing-masing
pengawas pemerintah agar apabila kapan saja masing-
masing dari pengawas pemerintah tersebut membutuhkan
berkasnya, bisa langsung di akses di file arsipnya masing-
masing (Efesiensi; Komitmen Mutu)
Anti Korupsi
 Mandiri
Saya sendiri akan mengerjakan tugas tersebut dengan
terencana agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan
(Mandiri; Anti Korupsi).
9 Memilah, menyusun, meneliti dan
mendata kembali keseluruhan
tanda terima LP2P 2015 yang telah
di tandatangani tim LP2P pusat
dan Sekretaris Inspektorat Provinsi
Kalbar.
Akuntabilitas
 Tanggung Jawab
Dalam proses memilah, menyusun, meneliti dan mendata
kembali keseluruhan tanda terima LP2P 2015 yang telah di
tandatangani tim LP2P pusat dan Sekretaris Inspektorat
Provinsi Kalbar, saya akan berusaha menyelesaikan
pekerjaan dengan baik sampai tuntas (Tanggung Jawab;
Akuntabilitas)
Nasionalisme
 Kerjasama
Oleh karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan tim,
saya akan bekerja dengan baik dan saling menghormati
antar anggota tim LP2P untuk bersama-sama

34
menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai
(Kerjasama; Nasionalisme)
Etika Publik
 Taat pada Peraturan
Perundangan
Saya akan memastikan setiap tanda terima LP2P 2015
yang telah ditandatangani haruslah dipastikan kelengkapan
datanya sesuai dengan Keputuan Presiden RI Nomor 33
tahun 1986 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi PNS
di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan PNS Daerah.
Apabila masih ada tanda terima yang belum lengkap, akan
dipastikan kelengkapannya terlebih dahulu sebelum di beri
penomoran dan dikembalikan kepada pegawai di SKPD
masing-masing (Taat pada peraturan perundangan; Etika
publik)
Komitmen Mutu
Oleh karena berkas tersebut nantinya akan dikembalikan
lagi ke pegawai masing-masing SKPD, maka saya akan
memastikan bahwa ketika diteliti dan didata kembali
melaluai data rekap LP2P maka tanda terima LP2P 2015
tersebut telah benar data pegawai, asal SKPD, jabatan dan
golongan serta catatan kelengkapannya (Berorientasi
mutu; Komitmen Mutu)
Anti Korupsi
 Jujur
Saya akan adil ketika melakukan tugas tersebut dan
memastikan bahwa semua pegawai SKPD yang

35
menyerahkan berkas LP2P dengan lengkap akan dilayani
dengan baik dan adil, dimana tanda terima akan
dikembalikan kepada yang bersangkutan tanpa
membedakan asal SKPD-nya. (Jujur; Anti Korupsi)
10 Memberi penomoran pada lembar
tanda terima LP2P 2015
berdasarkan nomor urutan SKPD
pada data keseluruhan SKPD yang
menyerahkan berkas LP2P secara
lengkap.
Akuntabilitas
 Tanggung Jawab
Dalam proses pemberian nomor pada lembar tanda terima
LP2P berdasarkan nomor urutan SKPD pada data
keseluruhan SKPD yang menyerahkan berkas LP2P secara
lengkap, saya akan melaksanakan tugas tersebut dengan
baik sampai dengan selesai (Tanggung Jawab;
Akuntabilitas).
Nasionalisme
 Gotong Royong
Saya akan menjalankan tugas saya bersama dengan rekan
kerja lain dalam tim dengan saling berkoordinasi dan saling
membantu sehingga proses penomoran tanda terima LP2P
bisa terselesaikan dengan cepat (Gotong Royong;
Nasionalisme)
Etika Publik
 Cermat
Proses penomoran dibuat berdasarkan data rekapitulasi
LP2P yang ada dilakukan secara manual oleh karena itu
saya akan melakukan tugas tersebut dengan teliti dan
cermat agar tidak terjadi kesalahan penulisan nomor ketika
hal tersebut dilakukan (Cermat; Etika Publik)
Komitmen Mutu
Setelah penomoran pada tanda terima selesai dilakukan,
saya akan memastikan kembali bahwa penomoran tersebut

36
telah benar dicantumkan di lembar tanda terima LP2P
tersebut (Berorientasi Mutu; Komitmen Mutu)
Anti Korupsi
 Disiplin
Saya akan disiplin sewaktu menyelesaikan penomoran
pada lembar tanda terima LP2P 2015 berdasarkan nomor
urutan SKPD pada data keseluruhan SKPD yang
menyerahkan berkas LP2P secara lengkap (Disiplin; Anti
Korupsi)
11 Menyusun tanda terima LP2P 2015
menyiapkannya untuk dikirimkan
kembali ke SKPD terkait yang telah
mengumpulkan berkas
Akuntabilitas
 Tanggung Jawab
Dalam menyusun tanda terima LP2P 2015 berdasarkan
SKPD dan menyiapkannya untuk dikirimkan kembali ke
SKPD terkait yang telah mengumpulkan berkas, saya akan
memastikan terlebih dahulu seluruh kelengkapan data pada
tanda terima LP2P tersebut dengan mengeceknya
(Tanggung jawab; Akuntabilitas)
Nasionalisme
 Kerjasama
Dalam pengerjaannya saya akan bekerja dengan baik
dalam tim kerja serta saling mendukung agar penyusunan
tanda terima LP2P dan proses persiapan pengiriman bisa
berlangsung dengan cepat dan selesai tepat waktu
(Kerjasama; Nasionalisme)
Etika Publik
 Cermat
Saya akan lebih teliti dan cermat ketika melakukan tugas
tersebut agar tidak ada tanda terima LP2P pegawai yang
tertukar SKPDnya (Cermat; Etika Publik)
Komitmen Mutu Saya akan memastikan bahwa tanda terima tersebut benar-

37
 Berorientasi Mutu benar telah sesuai data dan jumlahnya untuk dipersiapkan
dikirimkan ke tujuannya (Berorientasi Mutu; Komitmen
Mutu)
Anti Korupsi
 Kerja Keras
Saya akan mengerjakan tugas tersebut dengan tekun untuk
menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu. (Kerja Keras;
Anti Korupsi)
Tabel 2. Keterkaitan Nilai Dasar dengan Kegiatan

38
C. Teknik Aktualisasi Nilai Dasar
Dalam melakukan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS terdapat beberapa
teknik yang digunakan, teknik tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini :
No
Nilai Dasar Dan Teknik
Aktualisasi
Uraian Penggunaan Teknik Aktualisasi Nilai
Dasar Dan Manfaatnya Bagi Pihak Lain Dan
Perwujudan Visi Organisasi
1 Penerapan nilai dasar ANEKA
dalam kegiatan menerima
disposisi dari Kasubbag
Administrasi dan Umum untuk
mengetik Surat ijin cuti pegawai
serta Surat tugas bagi pegawai
yang ditugaskan serta untuk
Sosialisasi Pegawai dengan
teknik efektifitas dan diskusi
Interaktif
Digunakan teknik efektifitas yang merupakan
keaktifan dan kesesuaian dalam suatu kegiatan
untuk melaksanakan tugas dengan sasaran yang
dituju, dimana saya akan segera melaksanakan
tugas tersebut setelah didiskusikan terlebih dahulu
dengan Kasubbag Administrasi dan Umum. Saya
akan berdiskusi dengan atasan bila ada hal-hal
yang perlu dievaluasi terlebih dahulu. Sehubungan
dengan hal tersebut digunakan teknik diskusi
interaktif yang merupakan kegiatan interaksi aktif
sehubungan dengan topik tertentu yang dibahas
oleh dua orang atau lebih. Manfaatnya untuk
memudahkan saya menjalankan tugas yang
diperintahkan sesuai dengan yang direncanakan.
dalam kegiatan mengetikan
surat tugas Diklat/ Bimtek/
Sosialisasi dengan teknik
sistematis
Digunakan teknik sistematis yaitu segala usaha
untuk merumuskan sesuatu dalam hubungan yang
teratur dan logis sehingga membentuk
suatu sistem yang berarti secara utuh dan
menyeluruh, dimana prosesnya setelah surat
undangan Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi yang menjadi
dasar pembuatan surat tugas diterima, saya
kemudian mengetikan surat tugas tersebut
menggunakan program komputer Ms. Word yang
naskahnya telah siap digunakan dan berpatokan
pada tata naskah dinas. Manfaatnya yaitu agar
surat tugas tersebut bisa segera di sampaikan
kepada Kasubbag Administrasi dan Umum untuk

39
di revisi/ ditandatangani.
dalam kegiatan mengetikan
surat tugas cuti pegawai dengan
teknik sistematis
menyeluruh. Dimana prosesnya, setelah memo
pembuatan surat cuti yang berisi data pegawai
yang mengajukan cuti di terima Saya mengetikan
surat cuti menggunakan program Ms. Word yang
naskahnya telah siap digunakan. Dan juga pada
saat pembuatan surat tersebut saya berpedoman
pada PP No. 24 Tahun 1976 Tentang Peraturan
Cuti. Manfaatnya adalah agar Surat Cuti Pegawai
tersebut bisa segera di sampaikan kepada
Kasubbag Administrasi dan Umum untuk di revisi/
ditandatangani.
dalam kegiatan penyampaian
surat tugas Diklat/ Bimtek/
Sosialisasi dan surat ijin cuti
pegawai kepada Kasubbag
Administrasi dan umum dengan
teknik diskusi Interaktif
Digunakan teknik diskusi interaktif yaitu
merupakan kegiatan interaksi aktif sehubungan
dengan topik tertentu yang dibahas oleh dua orang
atau lebih. Diskusi Interaktif yang dilakukan
dengan Kasubbag Administrasi dan umum tentang
perbaikan apa yang perlu dilakukan jika masih ada
revisi dan segera melakukan perbaikan,
manfaatnya adalah agar surat tugas dan surat cuti
pegawai tersebut bisa segera ditandatangani bila
telah disetujui dan langsung diserahkan ke bagian
persuratan untuk proses selanjutnya
dalam kegiatan Surat masuk
untuk bagian umum dan
administrasi yang telah selesai
di proses dari bagian persuratan
Digunakan teknik berpikir kreatif yaitu cara-cara
baru untuk menemukan dan menggali ide baru
yang berguna. Surat masuk untuk bagian umum
dan administrasi yang telah selesai di proses dari
bagian persuratan di kumpulkan di akhir hari, di

40
di data dan diregistrasi sebelum
di arsipkan ke file dokumen
bagian umum dan administrasi
dengan teknik berpikir kreatif.
data dan di sortir berdasarkan maksud dan jenis
surat (penting/biasa) dan diregistrasi di file
dokumen surat masuk di komputer dengan
menggunakan program Ms.Excel sebelum di
arsipkan ke file dokumen bagian umum dan
administrasi. Serta disertai dengan daftar surat
keluar perperiode tertentu yang diketik dengan
menggunakan program Ms. Excel di komputer,
Manfaatnya untuk memudahkan kami melakukan
pengecekan kembali surat-surat masuk melalui
daftar surat masuk tersebut jika diperlukan kembali
nantinya.
dalam kegiatan Surat keluar dari
bagian umum dan administrasi
yang telah selesai di proses di
data dan diregistrasi sebelum di
arsipkan ke file dokumen bagian
umum dan administrasi dengan
teknik berpikir kreatif.
yang berguna. Surat keluar dari bagian umum dan
administrasi yang telah selesai di proses di
kumpulkan di akhir hari, di data dan di sortir
berdasarkan tujuan dan jenis surat (penting/biasa)
kemudian diregistrasi di file dokumen surat keluar
di komputer dengan menggunakan program
Ms.Excel sebelum di arsipkan ke file dokumen
bagian umum dan administrasi Serta disertai
dengan daftar surat keluar perperiode tertentu
yang diketik dengan menggunakan program Ms.
Excel di komputer. Manfaatnya untuk
memudahkan kami melakukan pengecekan
kembali surat-surat keluar melalui daftar surat
keluar tersebut jika diperlukan kembali nantinya.
dalam kegiatan mengumpulkan
dan menyusun berkas-berkas
angka kredit jabatan fungsional

41
auditor kemudian mendata dan
kredit Auditor dengan teknik
sistematis
menyeluruh. Berkas-berkas angka kredit jabatan
fungsional auditor dikumpulkan, digandakan dan
disusun dengan rapi. Berkas tersebut kemudian
didata dengan menyusun daftarnya di file
dokumen menggunakan program komputer
Ms.Excel. Berkas angka kredit di simpan secara
rapi di file arsip angka kredit Auditor dan di file
pribadi masing-masing auditor. Manfaatnya adalah
agar para Auditor bisa menggunakannya sesuai
kebutuhan serta para penilai angka kredit bisa
mengakses berkas angka kredit tersebut untuk
melakukan penilaian angka kredit auditor
selanjutnya.
dalam kegiatan mengumpulkan
dan menyusun berkas-berkas
angka kredit jabatan fungsional
P2UPD, kemudian mendata,
meregistrasi dan menyimpan
arsip angka kredit secara rapi di
file arsip angka kredit P2UPD
dengan teknik sistematis.
menyeluruh berkas-berkas angka kredit jabatan
fungsional Pengawas pemerintah (P2UPD)
dikumpulkan, digandakan dan disusun dengan
rapi. Berkas tersebut kemudian didata dengan
menyusun daftarnya di file dokumen
menggunakan program Ms.Excel. Berkas angka
kredit di simpan secara rapi di file arsip angka
kredit Pengawas pemerintah (P2UPD) dan di file
pribadi masing-masing Pengawas pemerintah
(P2UPD). Manfaatnya adalah agar para P2UPD
bisa menggunakannya sesuai kebutuhan serta
para penilai angka kredit bisa mengakses berkas
angka kredit tersebut untuk melakukan penilaian
angka kredit P2UPD selanjutnya.

42
dalam kegiatan memilah,
menyusun, meneliti dan
mendata kembali keseluruhan
tanda terima LP2P 2015 yang
telah di tandatangani tim LP2P
pusat dan Sekretaris Inspektorat
Provinsi Kalbar dengan teknik
ketelitian dan teknik kerjasama
Digunakan teknik ketelitian yaitu kesesuaian
diantara beberapa data pengukuran yang sama
yang dilakukan secara berulang. Tanda terima
LP2P 2015 yang telah di tandatangani tim LP2P
pusat dan Sekretaris Inspektorat Provinsi Kalbar
dipilah, disusun, dan diteliti kembali informasi di
dalamnya kemudian di data kembali keseluruhan
tanda terima tersebut berdasarkan nama-nama
pegawai perSKPD yang telah menyerahkan
berkas LP2P dengan lengkap. Tugas tersebut
dilaksanakan secara tim. Untuk itu digunakan
teknik kerjasama yaitu usaha bersama antara
orang perorangan atau kelompok untuk mencapai
tujuan bersama yaitu agar pekerjaan bisa cepat di
selesaikan.
dalam kegiatan memberi
penomoran pada lembar tanda
terima LP2P 2015 berdasarkan
nomor urutan SKPD pada data
keseluruhan SKPD yang
menyerahkan berkas LP2P
secara lengkap dengan teknik
manual dan kerjasama.
Digunakan teknik manual yaitu teknik yang
digunakan tanpa bantuan mesin atau alat-alat
canggih. Dimana prosesnya yaitu dalam
pemberian nomor secara manual pada lembar
tanda terima LP2P 2015 tersebut didasarkan pada
nomor urutan SKPD pada data rekap keseluruhan
SKPD yang telah menyerahkan berkas LP2P
secara lengkap sebelumnya. Dan karena ini kerja
tim maka digunakan teknik kerjasama yaitu usaha
bersama antara orang perorangan atau kelompok
untuk mencapai tujuan bersama. Agar proses
penomoran bisa berlangsung dengan cepat.
dalam kegiatan memberi
penomoran pada lembar tanda
terima LP2P 2015 berdasarkan
nomor urutan SKPD pada data
yang berguna. Tanda terima LP2P 2015 yang
telah diberi penomoran berdasarkan urutan SKPD
yang telah mengumpulkan berkas lengkap,

43
keseluruhan SKPD yang
menyerahkan berkas LP2P
secara lengkap dengan berpikir
kreatif dan kerjasama.
dipisahkan lembarnya, lembar berwarna kuning
untuk arsip di Inspektorat sedangkan lembar
berwarna putih/ asli disiapkan untuk dikirimkan
kembali ke SKPD terkait. Tugas tersebut
dilaksanakan secara tim. Untuk itu digunakan
teknik kerjasama yaitu usaha bersama antara
orang perorangan atau kelompok untuk mencapai
tujuan bersama yaitu agar pekerjaan bisa cepat di
selesaikan.
Tabel 3. Teknik Aktualisasi Nilai Dasar

44
BAB III
RENCANA AKSI
A. Jadwal Implementasi
Jadwal dalam melakukan kegiatan-kegiatan aktualisasi dijelaskan pada
tabel di bawah ini.:
Nama Peserta : Asih Mareti Jacubson Didap Leang, A.Md.
Instansi : Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
Tempat Aktualisasi : Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
No Kegiatan Nilai Dasar
Tanggal
Pelaksanaan
Output
1 Menerima disposisi dari
Kasubbag Administrasi dan
Umum untuk mengetik Surat
ijin cuti pegawai serta Surat
tugas bagi pegawai yang
ditugaskan serta untuk
Sosialisasi Pegawai
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika Publik
Komitmen
Mutu
Anti Korupsi
30 November
s/d 16
Desember
2015
Dokumentasi Memo
Tugas membuat Surat
Tugas Diklat/ Bimtek/
Sosialisasi dan surat
ijin cuti pegawai dalam
bentuk fotocopy
2 Mengetikan surat tugas
Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika Publik
Komitmen
Mutu
Anti Korupsi
30 November
s/d 16
Desember
2015
Dokumentasi Surat
Sosialisasi yang belum
ditandatangani dalam
bentuk fotocopy
3 Mengetik surat ijin cuti
pegawai
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika Publik
Komitmen
Mutu
Anti Korupsi
30 November
s/d 16
Desember
2015
Dokumentasi Surat ijin
cuti pegawai yang
belum ditandatangani
dalam bentuk fotocopy
4 Menyampaikan surat tugas
Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi
Akuntabilitas
Nasionalisme
30 November
s/d 16
Dokumentasi Surat

45
dan surat ijin cuti pegawai
tersebut kepada Kasubbag
Administrasi dan umum untuk
direvisi bila masih ada
perbaikan atau langsung di
tandatangani bila telah
disetujui dan setelah selesai
langsung diserahkan ke
bagian persuratan untuk
proses selanjutnya.
Etika Publik
Komitmen
Mutu
Anti Korupsi
Desember
2015
Sosialisasi dan surat
ijin cuti pegawai yang
telah di tandatangani
dan siap digunakan
5 Surat masuk untuk bagian
telah selesai di proses dari
bagian persuratan di data
dan diregistrasi sebelum di
arsipkan ke file dokumen
bagian umum dan
administrasi
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika Publik
Komitmen
Mutu
Anti Korupsi
30 November
s/d 16
Desember
2015
Dokumentasi File
dokumen surat masuk
dan daftar surat masuk
dan foto
6 Surat keluar dari bagian
telah selesai di proses di data
dan diregistrasi sebelum di
arsipkan ke file dokumen
bagian umum dan
administrasi
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika Publik
Komitmen
Mutu
Anti Korupsi
30 November
s/d 16
Desember
2015
Dokumentasi File
dokumen surat keluar
dan daftar surat masuk
dan foto
7 Mengumpulkan dan
menyusun berkas-berkas
angka kredit jabatan
fungsional auditor kemudian
mendata dan menyimpan
arsip angka kredit secara rapi
di file arsip angka kredit
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika Publik
Komitmen
Mutu
Anti Korupsi
2 Desember
2015
Dokumentasi File
dokumen Angka kredit
Fungsional Auditor
dan foto

46
Auditor
8 Mengumpulkan dan
menyusun berkas-berkas
angka kredit jabatan
fungsional P2UPD, kemudian
mendata dan menyimpan
arsip angka kredit secara rapi
di file arsip angka kredit
P2UPD
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika Publik
Komitmen
Mutu
Anti Korupsi
2 Desember
2015
Dokumentasi File
dokumen Angka kredit
Fungsional P2UPD
dan foto
9 Memilah, menyusun, meneliti
dan mendata kembali
keseluruhan tanda terima
LP2P yang telah di
tandatangani tim LP2P pusat
dan Sekretaris Inspektorat
Provinsi Kalbar.
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika Publik
Komitmen
Mutu
Anti Korupsi
3 dan 4
Desember
2015
Dokumentasi dan
lembar Tanda terima
LP2P 2015 dalam
bentuk foto
10 Memberi penomoran pada
lembar tanda terima LP2P
berdasarkan nomor urutan
SKPD pada data keseluruhan
SKPD yang menyerahkan
berkas LP2P secara lengkap.
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika Publik
Komitmen
Mutu
Anti Korupsi
7,8 dan 9
Desember
2015
Dokumentasi dan
lembar Tanda terima
LP2P 2015 yang telah
diberi penomoran
dalam bentuk foto.
11 Menyusun tanda terima LP2P
menyiapkannya untuk
dikirimkan kembali ke SKPD
terkait yang telah
mengumpulkan berkas.
Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika Publik
Komitmen
Mutu
Anti Korupsi
10, 11 dan
14 Desember
2015
Dokumentasi Tanda
terima LP2P 2015 dan
data nama pegawai
SKPD yang siap
dikirimkan dalam
bentuk foto
Tabel 4. Jadwal Implementasi

47
B. Jadwal Konsultasi Dengan Coach
Pada tabel dibawah ini merupakan gambaran kegiatan konsultasi
mengenai rancangan aktualisasi bersama coach.
Nama Peserta : Asih Mareti Jacubson Didap Leang, A.Md
No Tanggal Kegiatan Output
Media komunikasi
yang digunakan
(telepon/
SMS/email/fax/dll)
Paraf
Coach
1 28-11-2015 Konsultasi Rencana
kegiatan aktualisasi
dan Laporan
Aktualisasi
Pelaksanaan
kegiatan
aktualisasi yang
terencana dan
pembuatan
Laporan
Aktualisasi
Telepon/
Konsultasi
Langsung
2 04-12-2015 Evaluasi satu
Minggu Aktualisasi
di minggu pertama
dan Konsultasi
tahap 1
perkembangan
Laporan Aktualisasi
Saran dan koreksi
untuk kegiatan
Aktualisasi serta
perbaikan atas
laporan aktualisasi
Telepon/
Konsultasi
Langsung
3 8-12-2015 Melaporkan rencana
kegiatan aktualisasi
Minggu ke 2 dan
Konsultasi tahap 2
perkembangan
Laporan Aktualisasi
Saran untuk
kegiatan
Aktualisasi serta
perbaikan atas
laporan aktualisasi
Telepon/
Konsultasi
Langsung
4 11-12-2015 Evaluasi satu
Minggu Aktualisasi
Saran dan koreksi
untuk kegiatan
Telepon/
Konsultasi

48
di minggu ke-2 dan
Konsultasi tahap 2
perkembangan
Laporan Aktualisasi
Aktualisasi serta
perbaikan atas
laporan aktualisasi
Langsung
5 15-12-2015 Melaporkan hasil
aktulisasi dan hasil
akhir Laporan
Aktualisasi serta
rencana seminar
Laporan Aktualisasi
Laporan aktualisasi
yang siap untuk
diseminarkan
Telepon/
Konsultasi
Langsung
Tabel 5. Jadwal Konsultasi dengan Coach

49
C. Jadwal Konsultasi Dengan Mentor
Pada tabel dibawah ini merupakan gambaran kegiatan konsultasi
mengenai rancangan aktualisasi bersama mentor.
Nama Peserta : Asih Mareti Jacubson Didap Leang, A.Md
No Tanggal Kegiatan Output Paraf Mentor
1 30-11-2015 Pengarahan umum rencana
Aktualisasi di kantor
Inspektorat Prov. Kalbar
Petunjuk untuk
pelaksanaan Aktualisasi
2 04-12-2015 Evaluasi satu Minggu
Aktualisasi di minggu
pertama dan Konsultasi
tahap 1 perkembangan
Laporan Aktualisasi
Saran dan koreksi untuk
kegiatan Aktualisasi
serta perbaikan atas
laporan aktualisasi
3 8-12-2015 Melaporkan rencana kegiatan
aktualisasi Minggu ke 2 dan
Konsultasi tahap 2
perkembangan Laporan
Aktualisasi
Saran untuk kegiatan
Aktualisasi serta
perbaikan atas laporan
aktualisasi
4 11-12-2015 Evaluasi satu Minggu
Aktualisasi di minggu ke-2
dan Konsultasi tahap 2
perkembangan Laporan
Aktualisasi
Saran dan koreksi untuk
kegiatan Aktualisasi
serta perbaikan atas
laporan aktualisasi
5 15-12-2015 Melaporkan hasil aktulisasi
dan hasil akhir Laporan
Aktualisasi serta rencana
seminar Laporan Aktualisasi
Laporan aktualisasi yang
siap untuk diseminarkan
Tabel 6. Jadwal Konsultasi dengan Mentor

50
D. Rencana Antisipasi Kendala
No Kendala Yang Mungkin Terjadi Strategi Mengatasi Kendala
1 Adanya perubahan teknis jadwal
pelaksanaan aktualisasi
Mengganti pelaksanaan aktualisasi dengan
jadwal di hari lainnya.
Tabel 7. Rencana Antisipasi Kendala

51
BAB IV
PENUTUP
Simpulan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelayan publik harus bekerja dengan
terencana dan tekun untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari fungsi pegawai ASN
(Aparatur Sipil Negara) sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik
serta perekat dan pemersatu bangsa. Pelayanan publik tersebut diterapkan
dengan mengaitkannya pada nilai-nilai ANEKA yaitu; Akuntabilitas,
Nasionlisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi.
Dengan adanya Nilai-nilai dasar profesi PNS diharapkan kualitas
pelayanan akan menjadi semakin baik, karena modal dasar untuk setiap
pekerjaan yang akan dilaksanakan berorientasi pada perbaikan terhadap mutu
pelayanan yang berkesinambungan, bebas dari korupsi dan membangun
bangsa.
Nilai – nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen
Mutu, dan Anti Korupsi menjadi dasar bagi aparatur sipil negara dalam
menjalankan tugas-tugas dan kewajiban dalam instansi kerja masing-masing
ASN. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan prajabatan pola baru yang telah
menekankan pentingnya internalisasi dan aktualisasi nilai – nilai dasar profesi
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kerja, diharapkan akan muncul aparatur
negara yang professional serta menjadi pelayan masyarakat yang benar-benar
mencerminkan seorang aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik yang
baik.

52
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2013 (2013). Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak.
Gubernur Kalimantan Barat.
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 23 Tahun 2015 (2015). Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak. Gubernur
Kalimantan Barat.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2015). Modul Diklat Prajabatan
CPNS Golongan I dan Golongan II Pola Baru Tahun 2015 : Aktualisasi Nilai-Nilai
Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia.
CPNS Golongan I dan Golongan II Pola Baru Tahun 2015: Akuntabilitas. Jakarta
: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
CPNS Golongan I dan Golongan II Pola Baru Tahun 2015 : Nasionalisme.
Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Indonesia.
CPNS Golongan I dan Golongan II Pola Baru Tahun 2015 : Etika Publik. Jakarta
CPNS Golongan I dan Golongan II Pola Baru Tahun 2015: Komitmen Mutu.
Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
CPNS Golongan I dan Golongan II Pola Baru Tahun 2015 : Anti Korupsi. Jakarta
. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat. (2015). Buku Panduan
Diklat Prajabatan Pola Baru CPNS Golongan II Umum Angkatan 8 dan 9 Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2015, Pontianak : Badan Pendidikan Dan Pelatihan
Provinsi Kalimantan Barat.

53
BIODATA
1. NAMA DAN GELAR : ASIH MARETI JACUBSON DIDAP LEANG, A.Md
2. JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
3. NIP : 19810322 201502 2 001
4. AGAMA : KATOLIK
5. PANGKAT / GOL : PENGATUR/ II/c
6. TEMPAT/ TGL. LAHIR : BALIKPAPAN/ 22 MARET 1981
7. STATUS PERKAWINAN : KAWIN
8. JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM
9. UNIT KERJA : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
10. ALAMAT UNIT KERJA : JALAN SUTAN SYAHRIR NO.3, PONTIANAK
NOMOR TELEPON : 0561 - 760282
NOMOR FAX :0561 - 760281
11. ALAMAT RUMAH : JL. KARET KOMP. SURYA KENCANA I BLOK H-6
JERUJU PONTIANAK BARAT
12. NOMOR TELEPON : -
NOMOR HP : 081253849578 - 08115622381

Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015

Similar to Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015