Bab 4 pendekatan dan metodologi

[LAPORAN PENDAHULUAN]
Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu
IV - 1
4.1 PENDEKATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pendekatan dipahami sebagai sebagai suatu cara pandang dalam memahami
suatu hal yang kemudian akan melandasi pemilihan metode bagaimana sesuatu
tersebut dipahami. Dalam konteks pengelolaan kegiatan, pendekatan dipahami lebih
kepada pola pikir yang digunakan oleh pengelola terhadap kegiatan yang dipercayakan
penyelesaiannya kepada pengelola tersebut. Pola pikir yang dimaksud di sini lebih
mengarah pada cara yang digunakan untuk mengelola sumber daya yang tersedia
untuk menyelesaikan keseluruhan rangkaian kegiatan sehingga menghasilkan produk
atau keluaran kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan. Terkait dengan
pemahaman ini, maka jenis pendekatan yang berkembang sifatnya lebih kepada pola
yang sistematis dengan langkah-langkah yang jelas pada tiap tahapannya.
4.1.1 Pendekatan Normatif
Pendekatan normatif dalam Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan
Kawasan perkotaan dan perdesaan dan Perdesaan di PKW Indramayu, ini pada
dasarnya meliputi pendekatan yang bersifat komprehensif dan mengacu pada norma
(peraturan, strategi, dokumen perencanaan, dsb) yang terkait dengan ketentuan
peraturan dan perundangan terkait dengan substansi penyusunan Strategi dan Model
Pengembangan perkotaan dan perdesaan. Pendekatan normatif ini erat kaitannya
dengan pendekatan perencanaan dan analisis kebijakan. Adapun mekanisme umum
yang sering digunakan dalam pendekatan normatif antara lain adalah :

IV - 2
a) Perumusan Masalah (Definisi) menghasilkan informasi dari proses review dan
analisis normatif (kebijakan, peraturan, dokumen perencanaan, dsb), mengenai
kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah,
b) Peramalan (Prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa
mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk pula pilihan tidak
melakukan sesuatu,
c) Rekomendasi (Preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan
relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah,
d) Pemantauan (Deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi saat ini
dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan dan
e) Evaluasi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari
konsekuensi pemecahan masalah.
Kelima tahapan tersebut dipahami sebagai satu rangkaian siklus yang berulang. Siklus
ini tidak dilihat sebagai satu kesatuan siklus melainkan sebagian dari siklus yang ada,
yaitu sampai pada tahap penyusunan dokumen Strategi dan Model Pengembangan.
Gambar 4.1 Diagram Pendekatan Normatif Yang Berorientasi Masalah
Terkait dengan lingkup pelaksanaan kegiatan Penyusunan Strategi dan Model
Pengembangan Kawasan perkotaan dan perdesaan dan Perdesaan di PKW Indramayu,
pendekatan normatif akan digunakan dalam beberapa lingkup kegiatan sebagai berikut
:
 Review RTRW Kabupaten dan Kebijakan Terkait,
 Koordinasi – Diskusi Kegiatan dengan Tim Teknis ataupun langsung dengan
masyarakat yang berada di sekitar wilayah perencanaan,
 Analisis kedudukan kawasan perkotaan dan perdesaan dalam Rencana Tata
Ruang,

IV - 3
 Identifikasi dan penetapan lokasi kawasan terpilih terkait wilayah pelayanan
PKW Indramayu dan
 Penyusunan konsepsi, rencana strategis, model pengembangan dan indikasi
program pentahapan pembangunan serta perhitungan estimasi biaya investasi
kegiatan.
4.1.2 Pendekatan Partisipatif
Pendekatan partisipatif dalam proses penyusunan strategi dan model
pengembangan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang
terkait dengan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan diwilayah
perencanaan. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyusunan dapat dirasakan dan dimiliki
oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah.
Guna memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu pendekatan dan proses
partisipatif, maka dirumuskan mekanisme pembangunan secara partisipatif.
Mekanisme umum yang sering digunakan dalam pendekatan ini antara lain adalah :
a) Persiapan sosial
b) Survey (permasalahan umum, potensi, dan kendala)
c) Kesepakatan prioritas permasalahan yang akan ditangani
d) Kesepakatan penggalangan dan alokasi sumber daya
e) Kesepakatan rencana
f) Proses implementasi
g) Pemanfaatan hasil pembangunan
h) Evaluasi
Gambar berikut memberikan ilustrasi dari proses atau mekanisme umum
pendekatan partisipatif.

IV - 4
Gambar 4. 2 Mekanisme Umum Pendekatan Partisipatif
Dalam pendekatan partisipatif, untuk memperoleh suatu kesepakatan,
lazimnya dilakukan pertemuan/diskusi dengan stakeholder terkait. Pertemuan
tersebut ditujukan untuk :
a) Mendorong semua anggota dalam kelompok untuk memberikan kontribusi
saran dan ide, selain itu juga untuk dapat berpartisipasi dalam curah pendapat
dan proses membangun konsensus bersama,
b) Membangun konsensus kelompok yang bersifat praktis,
c) Memfasilitasi penyusunan formulasi dalam mencari inovasi dan solusi kreatif
dalam berbagai masalah dan isu dan
d) Memunculkan kepekaan dalam kelompok terhadap para stakeholder dan juga
memunculkan rasa bertanggung jawab.
Terkait dengan lingkup pelaksanaan kegiatan penyusunan strategi dan model
ini, pendekatan partisipatif akan digunakan dalam beberapa lingkup kegiatan sebagai
berikut :

IV - 5
a) Survey sekunder dan primer pada wilayah perencanaan. Pendekatan
partisipatif dapat digunakan dengan melibatkan stakeholder di wilayah
perencanaan untuk menambah dan memperdalam informasi yang banyak
secara cepat, mengumpulkan informasi-informasi yang dimiliki oleh
stakeholder, mengklarifikasi informasi yang kurang pada basis data dan juga
bisa dipakai untuk memperoleh opini-opini yang berbeda mengenai satu
permasalahan tertentu,
b) Identifikasi Potensi, Masalah, Hambatan dan Tantangan pada wilayah
pelayanan dan wilayah perencanaan,
c) Penentuan wilayah pelayanan,
d) Survey primer, pemetaan potensi, masalah, dan kebutuhan pada lokasi
e) Melakukan diskusi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan tahapan
pembangunan serta pola pembiayaan kegiatan yang akan dilakukan.
4.1.3 Pendekatan Teknis - Akademis
Proses Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan ini dilakukan dengan
menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, baik
untuk teknik identifikasi, analisis, penyusunan konsep dan perumusan strategi. Terkait
dengan lingkup pelaksanaan kegiatan penyusunan strategi dan model pengembangan
ini, pendekatan teknis akademis akan digunakan dalam beberapa lingkup kegiatan
sebagai berikut :
 Koordinasi – Diskusi Kegiatan dengan Tim Teknis ataupun langsung dengan
masyarakat yang berada di sekitar wilayah perencanaan,
 Analisis kedudukan kawasan perkotaan dan perdesaan dalam Rencana Tata
Ruang,
 Identifikasi dan penetapan lokasi kawasan terpilih terkait wilayah pelayanan
PKW Indramayu dan
 Penyusunan konsepsi, strategi dan model pengembangan Kawasan Perkotaan
dan Perdesaan di PKW Indramayu
 Penyusunan Tahapan Pelaksanaan Program Pembangunan (Indikasi Program)

IV - 6
4.1.4 Pendekatan Eksploratif
Pendekatan eksploratif bercirikan pencarian yang berlangsung secara menerus.
Pendekatan ini akan digunakan baik dalam proses pengumpulan data & informasi
maupun dalam proses analisa dan evaluasi guna perumusan konsep strategi.
4.1.4.1 Eksplorasi dalam Proses Pengumpulan Data & Informasi
Dalam proses pengumpulan data dan informasi, pendekatan eksploratif
digunakan mulai dari kegiatan inventarisasi dan pengumpulan data awal, hingga
eksplorasi data dan informasi di lokasi studi yang dilakukan. Sifat pendekatan
eksploratif yang menerus akan memungkinkan terjadinya pembaharuan data dan
informasi berdasarkan hasil temuan terakhir. Pendekatan eksploratif juga
memungkinkan proses pengumpulan data yang memanfaatkan sumber informasi
secara luas, tidak terbatas pada ahli yang sudah berpengalaman dalam bidangnya
ataupun stakeholder yang terkait dan terkena imbas secara langsung dari kegiatan
terkait, namun juga dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku maupun tulisan
singkat yang memuat teori atau model terkait substansi pekerjaan yang telah
dilakukan. Dalam pendekatan eksploratif ini sangat memungkinkan diperoleh
informasi-informasi tambahan yang tidak diduga sebelumnya atau yang tidak pernah
dikemukakan dalam teori-teori yang ada. Informasi yang didapat dengan pendekatan
ini bisa bersifat situasional dan berdasarkan pengalaman sumber.
4.1.4.2 Eksplorasi dalam Proses Analisa dan Evaluasi
Eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi dilakukan guna mengelaborasi
pokok permasalahan serta konsep-konsep penanganan dan pengembangan kawasan
perkotaan dan perdesaan yang ada berikut dukungan regulasi dan kebijakan.
Eksplorasi perlu mengaitkan konsep-konsep teoritis dengan kondisi dan karakteristik
permasalahan melalui pendalaman pemahaman terhadap lokasi pekerjaan. Proses
eksplorasi ini akan mengkerucut pada suatu bentuk pendekatan yang konfirmatif
dalam menilai kesesuaian suatu pola penanganan serta kebutuhan rumusan kebijakan
yang dapat mengintervensi permasalahan agar pola penanganan terpilih dapat
diimplementasikan dan mencapai hasil yang optimal.

IV - 7
4.1.4.3 Pendekatan Studi Dokumenter dalam Identifikasi dan Kajian Materi
Pekerjaan
Pekerjaan ini memiliki kecenderungan sifat studi yang memerlukan dukungan
kegiatan kajian, baik terhadap literatur berupa tulisan, jurnal, dan hasil studi terkait,
hingga berbagai jenis regulasi dan kebijakan yang terkait dengan upaya pengembangan
kawasan perkotaan dan perdesaan. Untuk itu, diperlukan model pendekatan studi
dokumenter yang akan menginventarisasi dan mengeksplorasi berbagai dokumen
terkait dengan materi pekerjaan. Studi dokumenter memiliki ciri pendekatan yang
mengandalkan dokumen/data-data sekunder seperti :
 Peraturan perundangan-undangan dan dokumen kebijakan yang terkait,
 Laporan strategi dan model pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan
pada wilayah lain (best practice)
 Teori maupun konsep-konsep pengembangan kawasan perkotaan dan
perdesaan
4.1.4.4 Pendekatan Preskriptif dalam Perumusan Konsep Pengembangan Kawasan
Perkotaan dan Perdesaan
Pendekatan preskriptif (prescriptive approach) merupakan jenis pendekatan
yang bersifat kualitatif dan dapat memberikan deskripsi analitis untuk menghasilkan
rekomendasi yang bermanfaat dalam mendukung suatu strategi penanganan ataupun
kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai suatu rencana
alternatif kebijakan untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi yang tepat berkaitan
dengan kemungkinan implementasi kebijakan dan program-programnya di masa yang
akan datang. Dengan penggunaan pendekatan preskriptif ini, diharapkan studi tidak
hanya terfokus pada analisa kondisi eksisting, namun juga dapat memperhatikan
potensi implikasi pemanfaatan suatu konsepsi penanganan atau kebijakan.
4.1.5 Pendekatan Incremental-Strategis dan Strategis-Proaktif
4.1.5.1 Pendekatan Incramental-Strategis
Kegiatan ini merupakan suatu penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Indramayu terkait Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di
PKW Indramayu. Suatu produk strategi pengembangan yang “baik” harus operasional,
oleh karenanya maksud dan tujuan perencanaan yang ditetapkan harus realistis,
demikian pula dengan langkah-langkah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai

IV - 8
maksud dan tujuan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perencanaan
yang realistis adalah :
 Mengenali secara nyata masalah-masalah pengembangan kawasan perkotaan
dan perdesaan;
 Mengenali secara nyata potensi yang dimiliki kawasan perkotaan dan
perdesaan;
 Mengenali secara nyata kendala yang dihadapi kawasan perkotaan dan
perdesaan dalam proses pembangunan;
 Memahami tujuan pembangunan secara jelas dan nyata;
 Mengenali aktor-aktor yang berperan dalam pembangunan kawasan perkotaan
dan perdesaan;
 Mengenali ‘aturan main’ yang berlaku dalam proses pembangunan kawasan
perkotaan dan perdesaan.
Pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan Strategi dan Model
Pengembangan Kawasan perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu adalah
pendekatan Incremental yang lebih bersifat strategis, dimana sebagian besar kondisi-
kondisi awal (pra-kondisi) dari suatu persoalan pembangunan tidak diperhatikan atau
diluar kontrol. Adapun karakteristik pendekatan ini antara lain :
 Berorientasi pada persoalan-persoalan nyata;
 Bersifat jangka pendek dan menengah;
 Terkonsentrasi pada beberapa hal, tetapi bersifat strategi;
 Mempertimbangkan eksternalitas;
 Langkah-langkah penyelesaian tidak bersifat final.
Metoda SWOT merupakan contoh penjabaran dari pendekatan yang bersifat
incremental-strategis.
4.1.5.2 Pendekatan Strategis-Proaktif
Pendekatan strategis-proaktif merupakan bentuk kebalikan dari pendekatan
incremental-strategis. Adapun yang dimaksud rencana strategis-proaktif adalah :
 Rencana yang kurang menekankan pada penentuan maksud dan tujuan
pembangunan, tetapi cenderung menekankan pada proses pengenalan dan
penyelesaian masalah, yang kemudian dijabarkan pada program-program
pembangunan dan alokasi pembiayaan pembangunan;

IV - 9
 Rencana yang melihat lingkup permasalahan secara internal maupun eksternal,
dengan menyadari bahwa pengaruh faktor-faktor eksternal sangat kuat dalam
membentuk pola tata ruang kawasan yang terjadi;
 Rencana yang menyadari bahwa perkiraan-perkiraan kondisi di masa yang akan
datang tidak bisa lagi hanya didasarkan pada perhitungan-perhitungan proyeksi
tertentu, akan tetapi sangat dimaklumi bahwa terdapat kemungkinan-
kemungkinan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru, faktor-faktor
ketidakpastian, serta “kejutan-kejutan‟ lain yang terjadi diluar perkiraan
semula;
 Rencana yang lebih bersifat jangka pendek dan menengah, dengan
memberikan satu acuan arah-arah pembangunan kawasan;
 Rencana yang berorientasi pada pelaksanaan (action).
4.1.5.3 Pencampuran Kedua Pendekatan dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Kedua jenis pendekatan ini dapat digunakan dalam pekerjaan ini. Perbedaan
penggunaannya hanya terdapat pada kesesuaian sifat pendekatan dengan karakteristik
kegiatan yang sedang dilakukan. Penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut:
 Dalam perumusan konsepsi dan penyusunan rencana kawasan, maka
pendekatan incremental-strategis perlu dikedepankan untuk dapat
menghasilkan suatu konsepsi pengembangan yang sifatnya cenderung “utopis”,
namun hal ini memang disesuaikan dengan kebutuhan perumusan visi-misi dan
tujuan pengembangan kawasan yang memiliki kecenderungan untuk mencapai
suatu kondisi yang paling ideal, setidaknya sebagai sebuah target jangka
panjang yang perlu diwujudkan
 Dalam penyusunan rencana pembangunan, program pentahapan, dan aspek
pendukung lainnya, perlu dikedepankan pendekatan strategis-proaktif untuk
dapat menghasilkan suatu produk dokumen rencana yang realistis dan dapat
diimplementasikan sesuai tahapan pelaksanaannya.
4.1.5.4 Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan
Pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan dalam
perencanaan yang memandang bahwa pembangunan bukan merupakan suatu
kegiatan yang sesaat melainkan suatu kegiatan yang berlangsung secara kontinyu dan
tidak pernah berhenti seiring dengan perkembangan jaman. Pendekatan ini

IV - 10
menekankan pada keseimbangan ekosistem, antara ekosistem buatan dengan
ekosistem alamiah. Dalam perencanaan pembangunan kesesuaian ekologi dan sumber
daya alam penting artinya agar pembangunan yang terjadi tidak terbatas dalam tahu
rencana yang disusun saja.
Pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan bertujuan untuk
menghasilkan suatu konsep kebijakan dan strategi penanganan kawasan perkotaan
dan perdesaan yang berwawasan lingkungan, namun bukan berarti menjadikan
kepentingan lingkungan sebagai segala-galanya. Dalam pendekatan ini yang
dipentingkan adalah keseimbangan antara pembangunan lingkungan dan non-
lingkungan (ekonomi, sosial, teknologi, dan sebagainya) sehingga dicapai suatu kondisi
pembangunan yang harmonis. Dalam pendekatan ini ada 3 tiga prinsip dasar yang
dipegang, yaitu (Haughton dan Hunter, 1994) :
 Prinsip persamaan antar generasi, yaitu pengaruh pada kemampuan generasi
yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka harus
dipertimbangkan. Prinsip ini dikenal juga sebagai principle of futurity.
 Prinsip keadilan sosial, yaitu keberlanjutan mensyaratkan bahwa pengontrolan
keseluruhan distribusi sumber daya harus merata.
 Prinsip tanggung jawab transfontier, yaitu bahwa dampak dari aktivitas
manusia seharusnya tidak melibatkan suatu pemindahan geografis yang tidak
seimbang dari masalah lingkungan. Dalam prinsip ini terdapat perlindungan
terhadap kualitas dari lingkungan.
Gambar 4.3 Diagram Alir Pendekatan Berkelanjutan

IV - 11
Dalam pendekatan pembangunan berkelanjutan ini terkait juga dengan
penciptaan keberlanjutan masyarakat/komunitas (sustainable communities) tempat
dimana suatu komunitas ingin tinggal dan bekerja pada masa sekarang dan masa yang
akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan akan dapat terus berlanjut jika
terdapat masyarakat yang terus berlanjut pula. Dalam sustainable communities,
masyarakat menciptakan suatu komunitas seperti yang dikehendaki oleh masyarakat
sehingga dapat tercipta suatu keberlanjutan dalam komunitas tersebut. Sustainable
communities ini akan dapat dikembangkan dimana banyak “pemain” dalam peran yang
berbeda-beda dan dengan ketertarikan dan nilai yang berbeda dalam suatu aliran
informasi yang berharga dan mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dalam
suatu proses pembelajaran dan respon inovatif terhadap perubahan lingkungan dan
perubahan lainnya (Innes dan Booher, 2000).
4.1.6 Konsep Perancangan
Konsepsi penanganan kawasan perkotaan dan perdesaan disusun sebagai
upaya untuk :
a. Mengantisipasi isu-isu kawasan perkotaan dan perdesaan yang berkembang,
b. Meminimasi permasalahan/konflik yang ada,
c. Merealisasikan tantangan yang ada sehingga menjadi faktor penguat sendi-
sendi pengembangan wilayah,
d. Mengatasi kendala dan hambatan yang ada sehingga menjadi pendorong
pengembangan wilayah,
e. Mengoptimalkan peluang pengembangan wilayah yang ada.
Dengan mempertimbangkan kelima upaya di atas, maka konsepsi penanganan
kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai dengan ketiga strategi pengembangan
kawasan perkotaan dan perdesaan adalah sebagai berikut :
1. Memperbaiki Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat agar Mampu
Meningkatkan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
 Menciptakan keterkaitan fungsional antar kluster sosial ekonomi (kluster
penduduk setempat dan kluster binaan pengelolaan sumberdaya alam)
sehingga terwujud pembangunan kesatuan wilayah ekonomi yang sinkron
antar wilayah berdasarkan potensi dan kekayaan sumberdaya wilayah
setempat
 Meningkatkan tingkat pelayanan sarana dan prasarana wilayah

IV - 12
2. Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Pengelolaan Potensi Wilayah yang
Ada
 Meningkatkan koordinasi antar pelaku dalam pengelolaan sumberdaya
alam, pengisian dan pemerataan penduduk, peningkatan sarana dan
prasarana wilayah (perhubungan, komunikasi, listrik, air bersih, kesehatan,
pendidikan, dan pasar)
 Membangun basis data pembangunan yang memadai melalui survei dan
pemetaan sumberdaya alam mendukung peningkatan kemampuan dan
kapasitas pengelolaan potensi wilayah.
4.2 METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN
Metodologi merupakan suatu cara melakukan suatu kegiatan/hal, khususnya
melalui rangkaian pengaturan yang sistematis/prosedural untuk mencapai suatu
output akhir (CIO-Midmarket, 1999). Dalam pekerjaaan ini, metodologi dipahami
sebagai serangkaian langkah-langkah/teknik/prosedur/cara analisis yang dilakukan
dengan menggunakan berbagai metode yang terkait.
4.2.1 Metode Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan
Dalam kegiatan persiapan pelaksanaan pekerjaan, dilakukan kegiatan
koordinasi dan kajian awal. Adapun metode yang digunakan antara lain Metode Rapat
Koordinasi berupa diskusi untuk mendapatkan data awal lokasi dan penerima manfaat
dari rencana ini, dan Metode Desk Study. Pekerjaan ini memiliki kecenderungan sifat
studi yang memerlukan dukungan kegiatan kajian, baik terhadap literatur berupa
tulisan, jurnal, dan hasil studi terkait, hingga berbagai jenis regulasi dan kebijakan yang
terkait dengan upaya pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan. Desk Study
mencakup kegiatan pengumpulan materi baik yang bersifat teoritis maupun empiris
(hasil studi/pelaksanaan kegiatan sejenis). Bahan-bahan yang dikumpulkan meliputi
produk legal peraturan perundangan, baik untuk nasional maupun daerah yang terkait
pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.
Adapun data dan informasi yang dikumpulkan dan dikaji dalam desk study ini
antara lain bertujuan untuk menghasilkan :
 Pemahaman mengenai kebijakan terkait pengembangan kawasan perkotaan
dan perdesaan, seperti RTRW, RDTR, Rencana Kawasan perkotaan dan
perdesaan, RPJM dan sebagainya;

IV - 13
 Pemahaman kawasan terkait isu, potensi dan persoalan, sejarah
perkembangannya.
4.2.2 Metode Pelaksanaan Survey
Metode pelaksanaan survey terkait dengan pengumpulan data dan informasi
yang dilakukan pada tahap awal dari suatu kegiatan. Kegiatan ini pada intinya berusaha
mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya namun tepat sasaran untuk dapat
memberikan gambaran awal kondisi dan untuk proses analisa persoalan yang ada di
lapangan informasi sebagai bahan guna penyusunan strategi dan model
pengembangan. Terkait dengan metode pengumpulan data dan informasi, persiapan
yang dilakukan adalah dengan menggunakan stakeholders approach guna memperoleh
dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder lain terkait dalam rangka
pelaksanaan kegiatan. Untuk itu perlu dilakukan beberapa kegiatan persiapan, antara
lain :
 Identifikasi stakeholder terkait dan berwenang dalam masalah kawasan
perkotaan dan perdesaan di lokasi perencanaan;
 Upaya memperoleh contact person daerah untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan dan penyesuaian jadwal kegiatan di daerah;
 Need assessment survey, guna memperoleh rincian kebutuhan pelaksanaan
pekerjaan serta menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan survey dan
observasi di daerah serta penyiapan perangkat pendukung kegiatan;
 Penyiapan tim survey, yaitu pembagian tim pelaksana survey yang terdiri dari
tenaga ahli pekerjaan.
A. Survey Data Sekunder
Survey data sekunder adalah suatu metoda untuk mengumpulkan data dan
informasi yang disajikan secara tertulis. Adapun data dan informasi yang
dimaksud dapat berupa data atau informasi yang dikemas dalam bentuk buku
dan artikel baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang diperoleh
melalui internet maupun institusi terkait. Survey data sekunder ini dilakukan
terhadap instansi Pemda/institusi terkait dengan pengembangan kawasan
perkotaan dan perdesaan guna memperoleh data mengenai lokasi perencanaan,
serta data pendukung lainnya.

IV - 14
B. Survey Primer
Survey primer dilakukan dengan 2 (dua) teknik survey, yaitu: (1) Observasi
lapangan, yaitu pengamatan secara visual untuk mengetahui dan mencatat
secara rinci mengenai keadaan yang sebenarnya di lapangan. Semua data dan
informasi hasil survey visual dicatat dalam peta-peta sederhana disertai dengan
sketsa, foto, dan catatan-catatan ringkas lainnya yang diangap perlu. Peta-peta
dapat berupa peta dasar dari kota pada skala survey. Sketsa-sketsa, foto, dan
catatan-catatan dapat ditempelkan pada peta dan seluruh hasil studi
diperagakan atau diterbitkan sebagai sebuah laporan. Peta lainnya harus saling
melengkapi sebagai serial segi-segi mendetail dari bentuk kota; dan (2) Ground
truth survey, merupakan metoda teknis yang bertujuan untuk
membandingkan/mengkonfirmasi data/informasi sekunder dengan kondisi nyata
di lapangan. Metode ini dapat memperlihatkan adanya perubahan tertentu
dalam rentang waktu antara suatu data sekunder dikompilasikan oleh instansi
terkait dengan perkembangan yang telah terjadi hingga saat terakhir (waktu
dilakukannya survey primer).
C. Wawancara
Metode wawancara ini merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data
dan informasi langsung dari pelaku yang mengalami secara langsung kejadian-
kejadian yang terkait dengan perkembangan ruang. Wawancara dilakukan
dengan tujuan agar pewawancara dapat menggali tidak saja apa yang diketahui
dan dialami subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam
diri subjek penelitian. Selain itu wawancara ini dilakukan agar hal yang
ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu,
yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang.
Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur artinya
pelaksana kegiatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan
leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan
sebelumnya. Tetapi untuk lebih mengarahkannya, sudah disiapkan guideline
pertanyaan inti untuk lebih lanjut dikembangkan secara spontan sesuai dengan
perkembangan situasi wawancara itu sendiri.

IV - 15
4.2.3 Metode Analisis
A. Analisis Kebutuhan (Need Analysis)
Kebutuhan (Need) menurut Briggs adalah ketimpangan atau gap antara "apa
yang seharusnya" dengan "apa yang senyatanya". Gilley dan Eggland menyatakan
bahwa kebutuhan adalah kesenjangan antara seperangkat kondisi yang ada pada saat
sekarang ini dengan seperangkat kondisi yang diharapkan. Bradshaw mengidentifikasi
adanya 5 (lima) jenis kebutuhan yaitu kebutuhan normatif, kebutuhan yang dirasakan,
kebutuhan yang diekspresikan, kebutuhan komparatif dan kebutuhan masa datang.
Penjelasan masing-masing kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut :
a) Kebutuhan normatif (normative need) adalah kebutuhan yang ada karena
dibandingkan dengan norma tertentu,
b) Kebutuhan yang dirasakan (felt need) dapat disebutkan pula sebagai kebutuhan
keinginan. Kebutuhan jenis ini biasanya disampaikan seseorang kalau
kepadanya ditanyakan apa yang diperlukan atau diinginkan.
c) Kebutuhan yang diekspresikan/dinyatakan (expressed need). Dapat disamakan
dengan pemikiran ekonomi bahwa bila seseorang memerlukan sesuatu maka
akan menimbulkan permintaan (demand).
d) Kebutuhan komparatif (comparative need) adalah kebutuhan yang muncul
kalau kita membandingkan dua kondisi atau lebih yang berbeda.
e) Kebutuhan masa yang akan datang (anficipated/future need) adalah kebutuhan
hasil proyeksi atau antisipasi atas apa yang terjadi dimasa yang akan datang.
Sedangkan analisis kebutuhan adalah "suatu proses untuk menentukan apa
yang seharusnya (sasaran-sasaran) dan mengukur jumlah ketimpangan antara apa
yang seharusnya dengan apa yang senyatanya". Definisi lain dari analisis kebutuhan
adalah "suatu proses yang sistematis dalam menentukan sasaran, mengidentifikasi
ketimpangan antara sasaran dengan keadaan nyata, serta menetapkan prioritas
tindakan". Terkait dengan pekerjaan ini, analisis kebutuhan merupakan suatu proses
untuk menentukan persoalan apa saja yang akan ditangani melalui penyusunan
strategi-strategi penanganan kawasan perencanaan.
Mencakup pekerjaan-pekerjaan penentuan kebutuhan atau kondisi yang harus
dipenuhi dalam suatu produk baru atau perubahan produk, yang mempertimbangkan
berbagai kebutuhan yang bersinggungan antar berbagai pemangku kepentingan.
Kebutuhan dari hasil analisis ini harus dapat dilaksanakan, diukur, diuji, terkait dengan

IV - 16
kebutuhan bisnis yang teridentifikasi, serta didefinisikan sampai tingkat detil yang
memadai untuk desain sistem.
Pada dasarnya analisis kebutuhan terdiri atas 5 (lima) langkah pokok :
1. Identifikasi Masalah
2. Evaluasi dan sintesis
3. Pemodelan
4. Spesifikasi
5. Review
Dengan mengembangkan pertanyaaan yang mendasar melihat dari berbagai
aspek yang terkait maka akan didapatkan masalah yang akan dan dapat dipecahkan
melalui penyusunan strategi-strategi tersebut. Sebelum melakukan penyusunan
kebijakan dan strategi perlu untuk menguji kelayakan atau evaluasi apa yang akan
diangkat didalamnya, melalui uji kelayakan, dapat juga dengan konsultasi dengan para
ahli. Perlu juga untuk memikirkan fasilitas yang diperlukan dan melihat dari segi teknis.
Melakukan pemodelan dan spesifikasi masalah dan solusi yang akan diangkat dalam
kebijakan dan strategi. Dan terakhir melakukan review dari keseluruhan proses analisis
sehingga mendapatkan kesimpulan akhir mengenai inti dari kebijakan dan strategi
yang akan disusun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis kebutuhan
adalah suatu kegiatan yang berupa proses mengidentifikasi masalah dan kebutuhan
secara menyeluruh dengan melihat dari berbagai aspek yang terkait supaya kebijakan
dan strategi yang disusun dapat tepat sasaran dan memiliki nilai tambah serta berguna
(tepat guna).
B. Analisis Lahan Kawasan Perencanaan
Dalam penyusunan Strategi dan Model Pengembangan perkotaan dan
perdesaan ini akan dilaksanakan analisis kondisi lahan untuk mengidentifikasi potensi
dan daya dukung serta kendala dan limitasi lahan di kawasan perencanaan. Kegiatan
analisis ini, secara substansi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :
1. Analisis Eksternal menyangkut analisis terhadap kedudukan kawasan dalam
konstelasi makro dikaitkan dengan kebijakan pembangunan wilayah, baik
kebijakan spasial (RTRW) maupun kebijakan sektoral serta analisis terhadap
kedudukan kawasan dalam konteks keruangan makro, yaitu menyangkut
aksesibilitas eksternal kawasan dan dukungan infrastruktur terhadap kawasan
perencanaan.

IV - 17
2. Analisis Internal terkait dengan kondisi eksisting dari kawasan perencanaan.
Analisis internal selalu menjadi aspek yang penting dalam proses perancangan.
Pertimbangan ini mencakup analisis mikro dan makro iklim, berbagai ekosistem
dan keterkaitannya, hidrologi permukaan, vegetasi dan kondisi bawah tanah
permukaan. Semua pertimbangan ini menuntut analisis dan penelitian yang
ekstensif dan mendetail untuk menghasilkan data-data yang akurat. Bagian ini
membahas berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan faktor-faktor
tersebut di atas.
Analisis Topografi
Topografi merupakan salah satu faktor yang penting yang harus direncanakan.
Lapisan geologi yang mendasari dan proses erosi alamiah yang berjalan lambat
mengakibatkan perbedaan kelandaian permukaan, lembah-lembah, pegunungan dan
perbukitannya. Ciri-ciri topografis ini sangat berpengaruh di dalam menentukan suatu
rencana, karena akan menentukan karakteristik kawasan lahan yang ada. Penempatan
peruntukkan pemanfaatan ruang dalam kawasan perencanaan dan kaitannya terhadap
pemanfaatan ruang lainnya sangat penting. Rencana peruntukkan pemanfaatan ruang
ini disesuaikan dengan kondisi topografi untuk menciptakan keserasian, sehingga
masalah dapat diperkecil dan efisiensi fungsional dapat ditingkatkan.
Analisis Klimatologi
Faktor klimatologi (matahari, angin, suhu dan pemandangan) merupakan
pertimbangan mendasar dalam menentukan suatu strategi pengembangan suatu
kawasan.
Analisis Hidrologis
Analisis hidrologis di kawasan perencanaan sangat penting dan erat kaitannya
dalam menentukan karakter dan pola drainase yang direncanakan di kawasan
perencanaan. Analisis hidrologis yang tepat diperlukan untuk merencanakan sistem
drainase yang baik dan tepat guna menghindari biaya konstruksi yang mahal serta
kemungkinan terjadinya bencana seperti banjir longsor dan sebagainya.
Analisis Aksesibilitas Kawasan
Aksesibilitas di dalam kawasan memberi pengaruh besar terhadap pembagian
blok (cluster). Sedangkan penentuan alur aksesibilitas ini dijabarkan dalam wujud pola

IV - 18
jalan. Dari rencana jalan ini tampaknya akan menjadi titik tolak penentuan entry point
ke dalam kawasan.
Analisis Pola Vegetasi
Pola vegetasi yang ada akan mempengaruhi karakter kawasan yang akan
direncanakan. Jenis pohon/tanaman akan mencerminkan pula jenis tanah permukaan
yang ada. Pola vegetasi ini selanjutnya akan berperan pula dalam perencanaan ruang
terbuka dan tata hijau kawasan.
C. Metode Tingkat Kemampuan Pelayanan Fasilitas
Tingkat pelayanan fasilitas umum diukur dengan cara mengkaji kemampuan
suatu jenis fasilitas dalam melayani kebutuhan penduduknya. Dalam hal ini, fasilitas
umum yang memiliki tingkat pelayanan 100% mengandung arti bahwa fasilitas
tersebut memiliki kemampuan pelayanan yang sama dengan kebutuhan penduduknya.
Untuk mengetahui kelengkapan fasilitas umum suatu bagian wilayah, dihitung tingkat
pelayanannya dengan menggunakan rumus :
dimana :
TP = tingkat pelayanan fasilitas i di kawasan j
dij = jumlah fasilitas i di kawasan j
bij = jumlah penduduk di kawasan j
Cis = jumlah fasilitas i persatuan penduduk menurut standar penentuan
fasilitas untuk kawasan
Dengan perhitungan ini, dapat diketahui tingkat pelayanan setiap fasilitas,
kecuali untuk fasilitas peribadatan, dimana perbedaan terletak pada jumlah penduduk
pada kawasan yang diamati, yaitu diganti oleh jumlah penduduk menurut agama.
D. Metode Analisis SWOT
SWOT (Strengthening, Weakness, Opportunity, Treatment atau Kekuatan,
Kelemahan, Peluang, Ancaman) adalah metodologi yang populer untuk digunakan
dalam banyak aspek dan sektor penganalisaan. SWOT mempunyai keunggulan antara
lain :

IV - 19
 Dapat diaplikasikan di banyak bidang penelitian dan pekerjaan;
 Mudah dimengerti dan sederhana aplikasinya;
 Merupakan pendekatan kualitatif
Hasil analisis SWOT sangat tergantung pada tingkat pengetahuan dan
pemahaman penggunanya. Semakin detail pemahaman pengguna maka semakin tajam
pula hasil analisisnya. SWOT akan menghasilkan rumusan masalah dan bahan untuk
menentukan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
Prosedur SWOT
Adapun prosedur dalam analisis SWOT adalah sebagai berikut :
 Tentukan variabel-variabel yang mempengaruhi, misalnya aspek kebijaksanaan
dan arahan pada penyelanggaraan prasarana dan sarana.
 Pilah-pilah varibel tersebut ke dalam empat kelompok, yaitu kelompok
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Pada proses ini sangat
dibutuhkan kejelian pengguna dalam mengklasifikasikan variabel tersebut
untuk disesuaikan dengan goals karena sebuah variabel dapat menjadi
ancaman sekaligus sebagai peluang, tergantung dari cara pandang dan
tujuannya.
 Setiap variabel yang dimasukkan sebagai Kekuatan diberikan label S1, S2, S3,
…dan seterusnya. Demikian juga dengan Kelemahan (label W), Peluang (label
O) dan Ancaman (label T)
 Kemudian pengguna mencoba mengkombinasikan setiap label, misalnya S1
dengan T1 (kekuatan 1 dengan ancaman 1) dan kemudian secara kualitatif
dianalisis apa dampak dan pengaruhnya terhadap pencapaian. Demikian juga
untuk kombinasi variabel lainnya. Disinilah dibutuhkan kejelian pengguna untuk
mengkombinasikan setiap variabel, mengembangkannya sesuai tujuan dan
merumuskan hasilnya.
Kumpulan kesimpulan tersebut, kemudian dipilah sesuai prioritas dan besarnya
pengaruh, sehingga diperoleh rumusan kesimpulan sebagai masukan pegambilan
keputusan dan kebijakan.

IV - 20
Tabel 4. 1
Analisis SWOT
E. Metode Analisis Pada Proses Fakta-Analisa
Adapun pendekatan dan analisis yang dipergunakan terkait substansi pada
proses fakta–analisa, diuraikan pada masing-masing point sebagai berikut :
1. Delineasi wilayah pelayanan dan wilayah perencanaan
Dalam penentuan wilayah pelayanan dan wilayah perencanaan maka akan
mengacu pada ; 1). Kebijakan terkait seperti RTRW Nasional, RTRW Provinsi,
RTRW Kabupaten dan kebijakan lainnya, 2). Fungsi PKW berdasarkan
perkembangan eksisting dan 3). Batas Administrasi.
2. Keterkaitan sistem perkotaan PKW Indramayu dengan PKN, PKW, dan PKL,
serta KSP di sekitarnya
Hal ini dapat ditinjau dari Kebijakan RTRW Nasional mengenai rencana
pengembangan sistem perkotaan nasional dan RTRWN Provinsi mengenai
rencana pengembangan sistem perkotaan.
3. Analisis kondisi ekonomi dan sosial budaya di PKW Indramayu
Hal ini dapat ditinjau dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) wilayah
bersangkutan. Struktur Ekonomi dapat dilihat dari persentase masing-masing
lapangan usaha baik pada PDRB ADHB (atas dasar harga berlaku) maupun PDRB
ADHK (atas dasar harga kosntan). Adapun untuk laju pertumbuhan ekonomi
dapat dilihat berdasarkan PDRB ADHK.
4. Evaluasi kinerja PKW Indramayu
Dengan pendekatan perbandingan/komparatif antara Kriteria PKW dalam
kebijakan dengan kondisi eksisting. Kriteria-kriteria PKW dalam berbagai
kebijakan (kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten), kebijakan dan program
apa saja yang direncanakan dibandingkan dengan implementasinya.
5. Analisis kebutuhan untuk perwujudan fungsi PKW Indramayu
Pendekatan kriteria PKW dengan potensi wilayah perencanaan. Pendekatan
mengacu pada arahan struktur ruang baik RTRW pada level nasional, provinsi

IV - 21
maupun kabupaten terkait kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana
pada PKW Indramayu.
4.2.4 Metode Perumusan Rencana
Terkait dengan pekerjaan penyusunan strategi dan model pengembangan ini,
maka metode penyusunan akan mengacu pada pedoman Penyusunan Perencanaan
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang muatannya disesuaikan dengan pengembangan
kawasan perkotaan dan perdesaan. Adapun pendekatan dan metode yang
dipergunakan terkait substansi rencana diuraikan pada masing-masing point sebagai
berikut :
1. Penyusunan sistem pusat pelayanan PKW Indramayu
Penyusunan sistem pusat pelayanan PKW Indramayu mengacu pada hasil
evaluasi dan kinerja PKW Indramayu dan arahan struktur ruang RTRW
Kabupaten Indramayu.
2. Strategi pengembangan fasilitas dan infrastruktur PKW Indramayu
Perumusan strategi pengembangan fasilitas dan infrastruktur PKW Indramayu
mengacu pada hasil evaluasi dan kinerja PKW Indramayu. Dengan melihat
fasilitas dan infrastruktur minimal yang harus ada (RTRW Provinsi), fasilitas dan
infrastruktur yang sudah dan sedang dibangun dan fasilitas dan infrastruktur
yang sama sekali belum dibangun, sehingga dapat ditentukan kemudian
strategi percepatan pengembangan fasilitas dan infrastruktur yang belum
tersedia.
3. Indikasi program untuk pengembangan PKW Indramayu
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja PKW dapat diketahui kebutuhan untuk
perwujudan fungsi PKW Indramayu, sehingga dapat ditentukan arahan program
perencanaan maupun program pembangunan.
4.2.5 Metode Penyempurnaan Rencana
Lingkup kegiatan ini pada dasarnya adalah kegiatan untuk menyempurnakan
hasil yang telah dicapai pada lingkup-lingkup intern pelaksana pekerjaan. Salah satu
metode yang digunakan dalam penyempurnaan rencana adalah Metode Diskusi dan
Konsultasi untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan dokumen rencana.

IV - 22
4.2.6 Metode Pelaksanaan Diskusi dan Konsultasi
Dalam rangka penyusunan strategi dan model pengembangan maka
dibutuhkan proses diskusi dan konsultasi untuk mendapatkan data dan informasi awal,
serta untuk mendapatkan masukan bagi penyusunan dan penyempurnaan dokumen
rencana yang akan dibuat. Diskusi dan konsultasi ini akan dilakukan dengan
Stakeholder dan pemberi kerja. Metode teknis dalam pelaksanaan kegiatan diskusi dan
konsultasi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan, namun pada intinya akan mengacu
pada dasar-dasar diskusi pengumpulan masukan, sehingga sifatnya akan sesuai dengan
pendekatan pelaksanaan diskusi yang memenuhi prinsip :
 Eksploratif, dimana pembahasannya akan menyeluruh yang meliputi aspek-
aspek penunjang dalam penyusunan rencana;
 Konfirmatif, dimana terdapat proses diskusi dua arah (brainstorming) antara
tenaga ahli professional maupun dengan pihak dari penyedia jasa dan
stakeholder;
 Preskriptif (prescriptive method) merupakan jenis pendekatan yang bersifat
kualitatif dan dapat memberikan deskripsi analitis untuk menghasilkan
rekomendasi yang bermanfaat dalam mendukung suatu strategi penanganan.
Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai suatu rencana alternatif
penanganan untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi yang tepat berkaitan
dengan kemungkinan implementasi dan program-programnya di masa yang
akan datang.

IV - 23
Gambar 4. 4 Kerangka Pikir Studi
PKW INDRAMAYU
PENGUMPULAN DATA
DAN FORMASI
ANALISIS KEBUTUHAN ANALISIS LAHAN
KRITERIA, RENCANA DAN
KEBIJAKAN TERKAIT PKW
INDRAMAYU
STRATEGI DAN MODEL PENGEMBANGAN KAWASAN
PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI PKW INDRAMAYU
STRATEGI DAN MODEL PENGEMBANGAN KAWASAN
PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI PKW INDRAMAYU
 RTRWN
 RTRWP
 RTRWK
 PP 34/2009
 PERMEN PU 494/
PRT/M/2005
ANALISIS INTERNAL (FISIK DASAR) :
TOPOGRAFI
KLIMATOLOGI
HIDROLOGI
ANALISIS EKSTERNAL :
TERHADAP NASIONAL
TERHADAP PROVINSI
TERHADAP KAB/KOTA LAINNYA
 KEBUTUHAN NORMATIF
 KEBUTUHAN YANG
DIRASAKAN
 KEBUTUHAN YANG
DIEKSPRESIKAN
 KEBUTUHAN KOMPARATIF
 KEBUTUHAN YANG AKAN
DATANG
EVALUASI KINERJA PKW
STRATEGI, RENCANA DAN MODEL PERWUJUDAN
PKW INDRAMAYU
DELINIASI WILAYAH PELAYANAN DAN WILAYAH
PERENCANAAN PKW INDRAMAYU
INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN PKW
INDRAMAYU
RUMUSAN INTERAKSI SISTEM PERKOTAAN &
PERDESAAN PKW INDRAMAYU DAN KEBUTUHAN
FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR

IV - 24
Gambar 4. 5 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan
KELUARAN
METODA
LAPORAN PENDAHULUAN LAPORAN ANTARA LAPORAN AKHIR
Perumusan Strategi dan Model
Pengembangan
- Delineasi wilayah pelayanan dan
wilayah perencanaan PKW
Indramayu
- Evaluasi kinerja PKW Indramayu
- Rumusan interaksi sistem
perkotaan & perdesaan (sistem
pusat pelayanan) PKW Indramayu
dan kebutuhan fasilitas &
infrastruktur
- Strategi, rencana dan model
perwujudan PKW Indramayu
- Indikasi program untuk
perwujudan PKW Indramayu
Identifikasi wilayah
pelayanan, wilayah
perencanaan, dan
kebijakan terkait
perwujudan PKW
Kerangka Teoritis
Pengembangan
Kawasan Perkotaan
dan Perdesaan
Data & Informasi :
- Studi Literatur
- Laporan-laporan
- dsb
Strategi dan Model
Pengembangan
Kawasan Perkotaan
dan Perdesaan di
PKW Indramayu
Inventarisasi Kebijakan/ Peraturan/ Perundangan, Studi
Literatur, Menggali Permasalahan Kawasan Perkotaan dan
Perdesaan, Koordinasi dan Asistensi dengan Tim Teknis
Dinas.
Survey Primer dan Sekunder, Visualisasi Lokasi,
Kompilasi Data, Mapping, Koordinasi dan Asistensi
dengan Tim Teknis Dinas
Identifikasi Potensi dan Masalah, Perumusan Kebijakan dan
Strategi, Perumusan Indikasi Program, Koordinasi dan Asistensi
dengan Tim Teknis Dinas
Tinjauan Kebijakan/ Peraturan/ Perundangan, Tinjauan
Teoritis dan Permasalahan Kawasan Perkotaan dan
Perdesaan
Fakta-Analisa ; Kondisi Eksisting Wilayah Perencanaan
dan Pelayanan, Data-Data Sarana dan Prasarana
Pelayanan Dasar, Dokumentasi Visual, Peta Hasil
Mapping dan Digitasi
Strategi Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan,
Hasil Evaluasi Kinerja PKW Indramayu, Sistem Perkotaan &
Perdesaan (Sistem Pusat Pelayanan), Rencana Pengembangan
dan Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur dan Indikasi
Program
Peraturan/Perundangan :
- UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Kawasan Perkotaan
- Peraturan MenteriPekerjaan Umum
Nomor 494/PRT/M/2005 tentang
Kebijakan dan StrategiNasional
Pengembangan Perkotaan
- Peraturan Daerah ProvinsiJawa Barat
Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pengembangan Jawa Barat Bagian Utara
Analisis Kebutuhan
- Kebutuhan normatif
(normative need)
- Kebutuhan yang dirasakan
(felt need)
- Kebutuhan yang
diekspresikan
- (expressed need)
- Kebutuhan komparatif
(comparative need)
- Kebutuhan masa yang
akan datang
(anficipated/future need)
Kebijakan Penataan Ruang :
- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN)
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Barat
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Indramayu
Analisis Lahan Kawasan
Analisis Internal :
- Analisis Topografi
- Analisis Klimatologi
- Analisis Hidrologis
- Analisis Aksesibilitas
Kawasan
- Analisis Pola Vegetasi
Analisis Eksternal :
- Terhadap Nasional
- Terhadap Provinsi
- Terhadap Kab/Kota
Lainnya
Arahan
Rencana/Kebijakan/
Kriteria Terkait PKW
Indramayu

IV - 25
Contents
4.1 PENDEKATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN........................................................ 1
4.1.1 Pendekatan Normatif .................................................................................... 1
4.1.2 Pendekatan Partisipatif................................................................................. 3
4.1.3 Pendekatan Teknis - Akademis ..................................................................... 5
4.1.4 Pendekatan Eksploratif ................................................................................. 6
4.1.4.1 Eksplorasi dalam Proses Pengumpulan Data & Informasi......................... 6
4.1.4.2 Eksplorasi dalam Proses Analisa dan Evaluasi........................................... 6
4.1.4.3 Pendekatan Studi Dokumenter dalam Identifikasi dan Kajian Materi
Pekerjaan 7
4.1.4.4 Pendekatan Preskriptif dalam Perumusan Konsep Pengembangan
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan............................................................................. 7
4.1.5 Pendekatan Incremental-Strategis dan Strategis-Proaktif ........................... 7
4.1.5.1 Pendekatan Incramental-Strategis............................................................ 7
4.1.5.2 Pendekatan Strategis-Proaktif................................................................... 8
4.1.5.3 Pencampuran Kedua Pendekatan dalam Pelaksanaan Pekerjaan ............ 9
4.1.5.4 Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan................................................ 9
4.1.6 Konsep Perancangan................................................................................... 11
4.2 METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN ..................................................... 12
4.2.1 Metode Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan................................................. 12
4.2.2 Metode Pelaksanaan Survey....................................................................... 13
4.2.3 Metode Analisis........................................................................................... 15
4.2.4 Metode Perumusan Rencana...................................................................... 21
4.2.5 Metode Penyempurnaan Rencana ............................................................. 21
4.2.6 Metode Pelaksanaan Diskusi dan Konsultasi.............................................. 22
Tabel 4. 1 Analisis
SWOT.......................................................................................................................... 20
Gambar 4. 1 Diagram Pendekatan Normatif Yang Berorientasi Masalah................... 2
Gambar 4. 2 Mekanisme Umum Pendekatan Partisipatif ........................................... 4
Gambar 4. 3 Diagram Alir Pendekatan Berkelanjutan............................................... 10
Gambar 4. 4 Kerangka Pikir Studi .............................................................................. 23
Gambar 4. 5 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan...................................................... 24

Bab 4 pendekatan dan metodologi

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Bab 4 pendekatan dan metodologi

Similar to Bab 4 pendekatan dan metodologi (20)

Bab 4 pendekatan dan metodologi