Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda

3,168 views

Published on

Capacity Building DPRD Kabupaten Yalimo di Grand Menteng Hotel-Jakarta, 15 Juli 2012

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,168
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah P b D h BappenasAlamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : dadangsol@yahoo.comWebsite : http://dadang-solihin.blogspot.com dadang- dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi• Tupoksi DPRD• Orientasi Dasar Politik DPRD• Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah• Penyusunan Perda dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Wadah Perwakilan RakyatW d hP kil R k tPemerintah Daerah yang dipimpin  Mana yang paling dekatoleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secarasecara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?DPRD sebagai organisasi politik  Organisasi mana yang terkaitNegara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkanuntuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?Berbagai partai politik yang  Lembaga dan organisasi manaseharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya i b dsipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secaraLSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi t d t hiyang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?perjuangan kepentingan tertentu  Organisasi mana yangBerbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan kuatyang dibentuk mulai dari tingkat dan konkrit di lingkungandusun sampai tingkat nasional rakyat? dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda DPRD Parpol LSM Ormas Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan Program g Fungsi DPRD g dan janji j j p g program khusus tekanan politik p Pembangunan kampanye LSM Arena Pembangunan Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif Lembaga Intermediary Pemda DPRD Parpol LSM Ormas KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk SKPD Komisi, Fraksi, Biro-biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas Kaukus Partai Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi Laki Kaya y Tetap p Mapan p Kelompok p dadang-solihin.blogspot.com 7 Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
  7. 7. Fungsi DPRDmenurut UU 27/20091.1 Legislasi2.2 Anggaran A3. Pengawasan dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Fungsi Legislasi F ngsi• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.• Perda k P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d j keberlanjutan b h kebijakan daerah. h• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah daerah.• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan. dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Fungsi Anggaran• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah. p• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada daerah kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”. dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Fungsi Penga asan F ngsi Pengawasan• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah daerah.• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang p g y j y g progresif memihak masyarakat. y• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah. dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. Peran d FP dan Fungsi DPRD (1966-1998) i (1966-• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif.• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas k i it konstituen. tit• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim rezim. dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini) P d F i (S t I i)• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di d k id k t daerahnya. h• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat lalu memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. 1/2 1/2 Tantangan bagi DPRD yang Ef ktif T t b i Efektif• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia. sehari hari Indonesia• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. 2/2 Tantangan bagi DPRD yang Ef ktif T t b i Efektif• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam 1 000 penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Mengapa Hal Ini Terjadi? M H l I i T j di?• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota berikut, DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai.• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan k b li ilih kembali.• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan dipilih seringkali melibatkan uang. dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. Kemauan untuk M K t k Mereformasi f i• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari- hari.• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi.• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi. t i dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Agenda P litik NyataA d Politik N t Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.  Penanggulangan kemiskinan;  Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;  Pemberantasan k P b t korupsi d reformasi i dan f i birokrasi. dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Argumentasi Politik Mendasar Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.  Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan d t k dapat memperkuat t k t pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. g g g g  Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD Daerah, dan pengawasan politik. dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Positif dan KonstruktifPemikiran yang selalu mencari upaya y g p yperbaikan.  Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. fungsinya  Sering tanpa disadari kebiasaan ini j justru meningkatkan kapasitas g p modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. t kt litik d k dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Membangun Sistem Umpan Balik Membangun dan memperkokoh sistem g p umpanbalik yang cepat dan efektif.  Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up- date terhadap informasi dan program kerjanya. kerjanya  Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus j g menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat k ti k t akar rumput atau justru t t j t berkembang menjadi partai politik yang g mengambang. g dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Siklus R Sikl Representasi Wakil R k t t i W kil Rakyat Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat memilihnya, dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. Siklus Representasi Wakil Rakyat RAKYAT PEMILU Representasi Rakyat (keterwakilan) Hubungan dengan DPRD Fungsi Legislasi Pemilih Hubungan dengan MEMBUAT media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran u gs gga a kepentingan POLITIK Sumber daya (anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan dan informasi) Perlindungan Peningkatan hak-hak Individu Kesejahteraan Individu dan masyarakat dan MasyarakatSumber: NDI, LGSP dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. 1/2 1/2 Indikator P l k I dik t Pelaksanaan M d t yang B ik Mandat Baik Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara. dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. 2/2 Indikator P l k I dik t Pelaksanaan M d t yang B ik Mandat Baik Secara substansial  p perlindungan hak g  peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural p  mengikuti prosedur hukum yang benar  melibatkan masyarakat di dalam prosesnya y p y Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. 1 Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang papan, pangan sandang, papan pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. p g y g Penciptaan berbagai kondisi yang terencana. t memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. orang 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Ho ? How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (p g y (pemerataan dan keadilan). )2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Tantangan dalam Pembangunan Daerah g g • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang P ketimpangan memadai dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu S hi t i t t kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan p profesional dalam: masyarakat untuk: y Memberikan pelayanan kepada  M ik ti kualitas kehidupan Menikmati k lit k hid masyarakat, yang lebih baik, maju, dan tenteram,, M Mengelola sumber d l l b daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya Keseimbangan P K i b Peran Ti Pil Tiga Pilar Pemerintahan P i t h Dunia Usaha D i U h Masyarakat M k t Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance M b ik hak ekslusif bagi Memberikan h k k l if b i  P Persoalan-persoalan publik l l blik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. mengijinkannya dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Pelaku Pembangunan: g Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Pemerintah y Masyarakat Swasta S t Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Model Go ernance Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan P h Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. Pelaku Pembangunan: Stakeholders g STATE CITIZENS Executive i organized into: i di t Judiciary Community-based organizations g Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Fi i l i tit ti Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. Troikadadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. Hierarki Perat ran PeUUan Peraturan PP Perundang- Perundang- g Perpres P undangan Perda ProvinsiSumber: UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan g dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perundang-1. Asas Kejelasan Tujuan: Harus mempunyai t j H i tujuan yang j l d yang h d k di jelas dan hendak dicapai. i2.2 Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat:  Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan p perundang-undangan y g berwenang. g g yang g  Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan: Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangannya. dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. 4. Asas Dapat Dilaksanakan: Harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di Perundang undangan dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.5.5 Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan : Karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.6. Asas Kejelasan Rumusan:  Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang- perundang undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi,  Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam i t b b i interpretasi d l t i dalam pelaksanaannya. l k6. Asas Keterbukaan:  Dalam proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.  D Dengan d iki demikian, seluruh l i l h lapisan masyarakat mempunyai k k t i kesempatan yang t seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. Syarat Penyusunan Perda1. Hindari1 Hi d i pemberian k b i kewenangan yang berlebihan;2.2 Hindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit diterapkan;3. Akomodasi ketetapan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan k bil keputusan yang t benar;4.4 Libatkan tokoh masyarakat setempat;5. Gunakan proses pelibatan publik y g yang luas; ;6. Tingkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum. dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. Prinsip Dasar 1/3 1/3 Proses Penyusunan Perda1. Transparansi/keterbukaan.  Informasi tentang akan ditetapkannya suatu kebijakan, kebijakan  Peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. i t h dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. Prinsip Dasar 2/3 Proses Penyusunan Perda2. Partisipasi:  Mendorong terciptanya komunikasi p g p y publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah,  Mendorong keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu.  Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam g g g j y menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan akuntabilitas. dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. Prinsip Dasar p 3/3 Proses Penyusunan Perda3. Koordinasi dan Keterpaduan.  Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam p pemerintah.  Menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh.  Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik, membatasi ketidakefektifan, ketidakefektifan dan yang terpenting membatasi jumlah produk hukum. dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. 1/3 1/3 Prinsip Dasar Perumusan Substansi1. Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi.  Setiap peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian keilmuan di d l k il dalamnya.  Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan juga harus mencerminkan isu dan permasalahan sebenarnya, berikut strategi pemecahan yang dibutuhkan masyarakat.  Untuk dapat memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis terhadap t h d peraturan yang t t tengah di h dirancang atau dit t k t ditetapkan perlu dilakukan, dengan menekankan pertimbangan ilmiah, sosial, dan ekonomi di dalamnya. , y dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. 2/3 Prinsip Dasar Perumusan Substansi2. Pendanaan Berkelanjutan.  Diperlukan dukungan pendanaan yang cukup untuk mengimplementasikan suatu peraturan. i l t ik t t  Pendanaan tersebut digunakan untuk keperluan administrasi dan operasional dan hanya sebagian kecil operasional, yang digunakan untuk pelaksanaan program dan pembangunan.  Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan hukum di I d h k Indonesia. i dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. 3/3 Prinsip Dasar Perumusan Substansi3. Kejelasan.  Peraturan dapat diterima untuk kemudian dilaksanakan dengan baik h d b ik hanya apabila memiliki k j l bil iliki kejelasan d d dan dapat t dipahami oleh masyarakat.  Kejelasan mengacu pada bagaimana suatu peraturan dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan yang terdapat di dalamnya. dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. 1/2 Prinsip dalam Penerapan Hukum1. Akuntabilitas1 Ak t bilit  Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;  Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; p g ;  Adanya output dan outcome yang terukur.2. Kepastian Hukum p  Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten;  Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif;  Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;  Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum. dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. 2/2 Prinsip dalam Penerapan Hukum3. Keleluasaan Aministratif3 K l l A i i t tif  Tak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi semua kegiatan fakta dan situasi yang dibutuhkan kegiatan, fakta, dibutuhkan.  Keleluasaan dapat dituangkan secara eksplisit dan implisit dalam suatu peraturan. p4. Keadilan  Setiap warga negara memiliki kedudukan y g sama di depan p g g yang p hukum dan berhak mendapatkan keadilan.  Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan ataupun golongan kepentingan tertentu, melainkan demi tegaknya keadilan.  K dil h Keadilan harus did k didukung oleh k b d l h keberadaan i tit i h k institusi hukum d dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional dan tidak terpengaruh oleh g p g golongan manapun. g p dadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. Tahapan Penyusunan Perda 2 3 1 Identifikasi legal baseline atau Penyusunan Identifikasi landasan hukum dan hukum, Naskahisu & masalah bagaimana Perda baru dapat Akademik memecahkan masalah 5 6 Penyelenggaraan Konsultasi Publik: 4  Revisi Rancangan Perda;Pembahasan di Penulisan  Apabila diperlukan, melakukan DPRD konsultasi publik tambahan Raperda 7 Penetapan Perda dadang-solihin.blogspot.com 54
  54. 54. 1. 1 Identifikasi isu Id tifik i i & masalah l h1.1 Identikasi isu dan masalah masalah.2. Identikasi siapa yang terkait dengan masalah.3.3 Gunakan metode pemecahan masalah yang sesuai sesuai.4. Identikasi dampak pemecahan masalah.5.5 Pembuatan skala prioritas masalah yang akan diatasi diatasi. dadang-solihin.blogspot.com 55
  55. 55. Metode M4E M4E = Men, Money, Managerial, Method, Environment Men (manusia)  Dilakukan pengujian bagaimana perilaku manusia (subyek hukum) h k ) melaksanakan atau b ti d k sehingga ti b l l k k t bertindak hi timbul masalah; Money (uang/anggaran)  Pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana kedudukan anggaran dalam p gg pelaksanaan kegiatan sehingga g gg menimbulkan masalah; dadang-solihin.blogspot.com 56
  56. 56.  Managerial M i l  Dilakukan pengujian dan riset apakah pola managerial baik dari sistem maupun sub sistem dapat mendukung atau tidak terhadap aturan-aturan yang ada.  Perlu diperbaharui aturan yang lama atau membentuk aturan yang baru. Method (metode)  Terkait dengan hubungan antara subyek hukum (pelaku) dengan obyek hukum, Bagaimana model dan pola hubungannya tersusun dalam sebuah metode. E i Environment (li k t (lingkungan) )  Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hadirnya persoalan yang terjadi terjadi.  Lingkungan ini terkait juga pengaruh dari luar (globalisasi). dadang-solihin.blogspot.com 57
  57. 57. 2.2 Identifikasi legal b Id tifik i l l baseline (1) li1. Identikasi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan permasalahan, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan perundang-undangan terbawah.2. Identikasi instansi pelaksana.3. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan mempertimbangkan penulisannya: a. K j l Kejelasan pasal d ayat; d l dan t dan b. Kepastian preskripsi hukum. dadang-solihin.blogspot.com 58
  58. 58. 2.2 Identifikasi legal b Id tifik i l l baseline (2) li4. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan mempertimbangkan pelaksanaannya: a. Ketersediaan dana pelaksanaan; b. Kapasitas administrasi; dan c. Penegakan hukum.5. Identikasi peraturan perundang-undangan yang paling berpotensi untuk dapat memecahkan masalah, apabila keefektifannya ditingkatkan atau dibuat revisi.6. Identikasi6 Id tik i macam-macam i t instrumen hukum yang mungkin dapat h k ki d t memecahkan masalah. dadang-solihin.blogspot.com 59
  59. 59. 3 3. Penyusunan Naskah Akademik (1)1. Bentuk tim penyusun secara resmi. a. a Keanggotaan tidak terlalu besar b. Masukkan wakil-wakil stakeholders c. c Penuhi kebutuhan wakil-wakil wakil wakil d. Identifikasi staf pendukung e. e Formalkan dengan Surat Keputusan2. Komitmen tim penyusun. a. a Komitmen waktu memadai b. Ruangan – satu ruangan pertemuan c. c Anggaran – jasa-jasa pendukung jasa jasa3. Aturan prosedural tim penyusun. dadang-solihin.blogspot.com 60
  60. 60. 3 3. Penyusunan Naskah Akademik (2)4. Identifikasi kelompok penasehat/ pengarah. a. Id tifik i pakar Identifikasi k b. Identifikasi stakeholders c. T t k cara komunikasi t t Tentukan k ik i teratur5. Susun jadwal penyelesaian pekerjaan.6. Mulai6 M l i penyusunan (d fti ) (drafting) a. Identifikasi isu dan masalah b. Buat i t b B t sistematika, tulis t k tik t li teks c. Perbaiki terus d. Buat t l d B t notulensi setiap pertemuan i ti t dadang-solihin.blogspot.com 61
  61. 61. 3 3. Penyusunan Naskah Akademik (3)7. Selenggarakan pertemuan stakeholders dan konsultasi publik untuk membahas draft dan memperoleh masukan: a. Kirim salinan (copy) draft sebelum pertemuan b. b Sediakan data pendukung sebelum pertemuan8. Revisi dan finalisasi. dadang-solihin.blogspot.com 62
  62. 62. 4. 4 Penulisan R P li Raperda d1. Penamaan (Judul) – jenis perat ran peraturan; – teritorial/wilayah hukum/yuridiksi (negara, daerah, desa dsb); – nomor peraturan; p ; – tahun pembuatan; – nama peraturan. Contoh: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dadang-solihin.blogspot.com 63
  63. 63. 2. Frase/Klausul P2 F /Kl l Permanen Contoh: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BEKASI,3. Pembukaan terdiri t konsiderans atau d t di i atas k id t dasar pemikiran, d iki dasar h k hukum pembentukannya dan judul.4.4 Batang Tubuh 1. Ketentuan Umum 2. 2 Ketentuan Substansi 3. Ketentuan Sanksi5.5 Penutup6. Lampiran/Penjelasan dadang-solihin.blogspot.com 64
  64. 64. 5.5 Penyelenggaraan K P l Konsultasi P blik lt i Publik • Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya yang lentur, dan harus diintegrasikan ke dalam p g proses p penulisan rancangan Perda. • Proses konsultasi dan penulisan bersifat interaktif, saling mengisi dan mempengaruhi. dadang-solihin.blogspot.com 65
  65. 65. 6. 6 Pembahasan di DPRD P b h• Pembahasan d DPRD merupakan sa a sa u be u da e ba asa di e upa a salah satu bentuk dari dilaksanakannya konsultasi publik.• Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata, melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa yang diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan. dadang-solihin.blogspot.com 66
  66. 66. 7.7 Penetapan P d P t Perda• Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah Perda baru adalah masa transisinya, yaitu tanggal mulai diberlakukannya Perda baru baru.• Sebuah Perda baru sebaiknya ada tenggang waktu antara disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai y g gg diberlakukannya.• Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait dan masyarakat dapat melakukan persiapan-persiapan yang memadai untuk pelaksanaan secara efektif.• Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan k P i l k li ti b t k kesadarand masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum yang baru, serta penyelenggaraan p p y gg pendidikan dan p pelatihan bagi instansi g pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai ketentuan- ketentuan spesifik dari Perda yang baru tersebut. dadang-solihin.blogspot.com 67
  67. 67. dadang-solihin.blogspot.com 68

×