Dokumen tersebut membahas tentang APBN dan Kebijakan Fiskal. Secara garis besar, APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal dilaksanakan melalui APBN dan memengaruhi perekonomian melalui perubahan struktur pos-pos dalam APBN.
2. Latar Belakang
O Teori ekonomi makro adalah bidang ilmu ekonomi yang mengkaji
fenomena perekonomian secara menyeluruh atau luas misalnya inflasi,
pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi makro merupakan
pengetahuan ekonomi yang bersifat agregatif dan menampilkan teori-
teori ekonomi makro yang sangat mendasar. Dalam teori ekonomi makro
kita akan menemui pembelajaran tentang kebijakan fiskal dan kebijakan
moneter.
O Kebijakan fiskal merupakan bagian integral dari kebijakan makro
ekonomi yang memiliki target yang harus dicapai baik dalam jangka
pendek dan jangka panjang.
O Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah
negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi,
mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat
melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement",
kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha
terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah
lain.
3. O Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi
daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana
penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun
anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan
APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun
ditetapkan dengan Undang-Undang.
O Kebijaksanaan fiskal dan moneter adalah dua sejoli yang
merupakan alat utama bagi perencana ekonomi nasional untuk
mengendalikan keseimbangan makro perekonomiannya. Kita
juga akan mempelajari kebijakan fiskal yang juga mempunyai
konsekuensi-konsekuensi moneter atau kebijaksaan moneter
dengan konsekuensi-konsekuensi fiskal. Kebijaksanaan fiskal
juga memiliki keterkaitan dengan APBN karena
kebijaksanaan fiscal adalah kebijaksanaan yang dilaksanakan
lewat APBN.
4. 1. APBN dan Kebijakan Fiskal
O Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar
sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan
pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31
Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban
APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
O Kebijakan fiskal merupakan bagian integral dari kebijakan
makro ekonomi yang memiliki target yang harus dicapai baik
dalam jangka pendek dan jangka panjang.
O Kebijaksanaan fiskal adalah kebijaksanaan makro yang
dilaksanakan melalui APBN dan dicerminkan oleh struktur pos-
pos dalam APBN.
5. OPengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap
perekonomian bisa dianalisa dalam 2
tahap yang berurutan, yaitu :
1. Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal
diterjemahkan menjadi suatu APBN
2. Bagaimana APBN tersebut
mempengaruhi perekonomian
6. 2. Kebijaksaan Fiskal dari Sisi Struktur
APBN
O Kebijakan fiskal dapat dilihat dari sisi struktur
pos-pos APBN. Secara garis besar ada tiga pos
utama pada sisi pengeluaran APBN dan empat
pos pada sisi penerimaan APBN. Masing-
masing pada setiap pos-pos tersebut memiliki
pengaruh yang berbeda terhadap
perekonomian.
O Sisi pengeluaran memiliki tugas untuk
mencatat semua kegiatan pemerintah yang
memerlukan uang untuk pelaksanaannya.
7. O 3 pos utama sisi pengeluaran, yaitu :
1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian
barang/jasa.
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji
pegawainya.
3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer
payment yang meliputi, misalnya :
pembayaran subsidi/bantuan langsung
kepada berbagai golongan masyarakat,
pembayaran pension, pembayaran bunga
untuk pinjaman pemerintah kepada
masyarakat.
8. ODan sisi penerimaan menunjukkan
darimana dana yang diperlukan tersebut
diperoleh.
O4 sumber utamanya, yaitu :
1. Pajak
2. Pinjaman dari bank sentral
3. Pinjaman dari masyarakat dalam
negeri
4. Pinjaman dari luar negeri
9. 3. Cara Memperoleh Dana
Tambahan
O Dahulu pajak adalah satu-satunya sumber untuk pembiayaan
kegiatan pemerintahan. Tidak ada pajak maka tidak akan ada
kegiatan pemerintahan.
O Dan hingga sekarang pajak masih merupakan sumber
keuangan negara yang paling penting bagi semua negara di
dunia.
O Namun selain pajak, pemerintah juga harus memikirkan cara
mendapatkan dana tambahan dengan cara lain, yaitu:
1. Meminjam Dana dari Bank Sentral
2. Meminjam dari Masyarakat
3. Meminjam dari Luar Negeri
10. 4. APBN dan Pengaruh Ekonomi
Makronya
O Suatu kebijaksanaan fiskal tidak lain adalah suatu kombinasi pos-pos APBN
dengan nilai-nilai tertentu
1. Pembelian Barang/Jasa
O Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa pada sisi pengeluaran
APBN. Dengan adanya pengeluaran APBN untuk pembelian barang/jasa
maka akan mempengaruhi permintaan akan uang dan mengubah tingkat
bunga sehingga perubahan-perubahan tersebut akan mencapai posisi
keseimbangan pada perekonomian.
2. Gaji Pegawai
O Disini kita akan melihat pengaruhnya pada saat adanya kenaikan gaji pada
pegawai. Pada saat gaji pegawai naik maka aka nada kenaikan disposable
income yang diterima oleh sector rumah tangga yaitu pendapatan yang
berada di tangan masyarakat untuk menggunakannya. Dan kenaikan gaji
pegawai juga akan menaikkan permintaan agregat yang lebih kecil
disbanding dengan setiap rupiah yang dibelanjakan untuk pembelian
barang dan jasa.
11. 3. Transfer Payment
O Disini kita akan mencatat pembayaran (atau pemberian) pemerintah
langsung kepada warganya. Secara ekonomis transfer payments
mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan gaji pegawai,
meskipun jelas secara administratif keduanya berbeda. Kenaikan transfer
payments (misalnya kenaikan pension atau subsidi) langsung diterima oleh
warga masyarakat dalam bentuk kenaikan disposable incomenya.
Kenaikan agregat akan mengakibatkan kenaikan transfer payments.
4. Penerimaan Pajak
O Dalam penerimaan pajak maka akan mempengaruhi permintaan agregat
yang akan menurun dan berakibat berantai terhadap perekonomian apabila
pajak naik dan diposable juga akan turun dengan jumlah yang sama dan
pengeluaran konsumsi juga akan turun.
O Namun, apabila pemerintah menarik pajak tambahan dan menggunakannya
untuk berbelanja barang/jasa, maka permintaan agregat akan naik juga
sebesar pajak tambahan yang ditarik tadi.
5. Kredit Bank Sentral
O Pos ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pasar uang. Kenaikan jumlah
uang yang beredar akan menurunkan tingkat bunga dan selanjutnya
meningkatkan pengeluaran investasi.
12. 6. Pinjaman Dalam Negeri
O Dengan cara ini maka akan mengurangi uang inti dan selanjutnya
mengurangi jumlah uang beredar. Berkurangnya jumlah uang yang beredar
akan meningkatkan tingkat bunga dan kemudian menurunkan permintaan
agregat dan selanjutnya melalui proses keseimbangan umum akan
membawa perekonomian ke posisi keseimbangan yang baru.
7. Pinjaman Luar Negeri
O Pinjaman luar negeri tergantung pada penggunaan devisa. Apabila devisa
digunakan untuk mengimpor barang-barang yang langsung digunakan oleh
pemerintah, maka tidak aka nada pengaruh apa-apa terhadap perekonomian
dalam negeri. Tetapi, apabila devisa tersebut digunakan untuk mengimpor
barang-barang yang dijual kepada masyarakat, maka akan terdapat dua
pengaruh yang akan terjadi bersamaan yaitu pada bidang moneter yang
akan menurunkan jumlah uang beredar karena penjualan obligasi dan pada
pasar barang, permintaan agregat akan menuruh terhadap barang-barang
produksi dalam negeri kecuali obligasi karena obligasi bukan barang.
O Pos-pos pada sisi pengeluaran tersebut langsung mempengaruhi pasar barang
dalam perekonomian dan pos-pos pada sisi penerimaan lebih mempengaruhi
pasar uang kecuali pos pertama yaitu pajak.
13. 5. Pengaruh Perubahan Struktur
APBN
O Pengaruh dari perubahan masing-masing pos terhadap
perekonomian dibedakan menjadi dua, yaitu pengaruh
putaran pertama dan pengaruh akhir.
O Pengaruh putaran pertama adalah pengaruh awal dari
kebijaksanaan tersebut terhadap permintaan agregat.
O Pengaruh putaran akhir adalah pengaruh dari
kebijaksanaan tersebut apabila kita menelusurinya
sampai perekonomiannya mencapai posisi
keseimbangan umumnya yang baru.
14. Kesimpulan
O Kebijaksanaan fiskal adalah kebijaksanaan makro yang dilaksanakan
lewat APBN. Suatu kebijaksanaan fiskal dicerminkan oleh struktur
pos-pos dalam APBN, dan bukan hanya oleh nilai total penerimanaan
dan pengeluarannya.
O Secara garis besar ada tiga pos utama pada sisi pengeluaran APBN,
yaitu pembelian barang/jasa, gaji pegawai, transfer payments. Dan
pada sisi penerimaan ada empat pos yang penting, yaitu penerimaan
pajak, kredit dari bank sentral, pinjaman dari masyarakat dalam
negeri, dan pinjaman dari luar negeri.
O Pengeluaran total APBN selalu sama dengan penerimaan totalnya.
Pengaruh dari perubahan masing-masing pos terhadap perekonomian
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ”pengaruh putaran pertama” dan
”pengaruh putaran akhir” yang keduanya sama-sama mempengaruhi
setiap rupiah aau jumlah uang yang beredar serta permintaan agregat
dan lain-lain
