SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM
MENGURANGI KESEMPATAN MENYIMPANG
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Surakarta, 29 November 2016
2
UPAYA-UPAYA APIP DALAM MENGURANGI
KESEMPATAN MENYIMPANG
• MEMPERBAIKI LINGKUNGAN PENGENDALIAN
• MEMBANGUN SISTEM MANAJEMEN RESIKO
YG HANDAL
• MEMBANGUN SISTEM INFORMASI DAN
KOMUNIKASI EFEKTIF
• MEMBANGUN SISTEM PEMANTAUAN
BERKALA
MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN
MANAJEMENTERINTEGRASIYANG EFEKTIF
ALUR SPIP
(PRAKSIS)
LINGKUNGAN YANG BAIK MEMBUAT
ORANG BAHAGIA BEKERJA LEBIH PRODUKTIF
PEGAWAI BERBAHAGIA
SISTEM PENGENDALIAN
MANAJEMEN (SISDALMEN)
RULES OF THREE (KONSEPSI DASAR) :
TERPASANG TERUS MENERUS (continuous built-in
component of operations)
DIPENGARUHI OLEH MANUSIA
MEMBERIKAN KEYAKINAN MEMADAI, BUKAN KEYAKINAN
MUTLAK.
4
5
PENGENDALIANJENIS
PREVENTIVE CONTROLS
DETECTIVE CONTROLS
CORRECTIVE CONTROLS
DIRECTIVE CONTROLS
COMPENSATING CONTROLS (OPTIONAL)
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
6
RISK MANAGEMENT
PERBANKANKEWAJIBAN
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
PERATURAN BANK INDONESIA
No. 5/8/PBI/2003 TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
BAGI BANK UMUM
7
Kebijakan Manajemen Risiko
 Kebijakan Manajemen Risiko
merupakan arahan tertulis dalam
menerapkan manajemen risiko dan
harus sejalan dengan visi, misi, dan
rencana strategik Bank serta lebih
terfokus pada risiko yang relevan pada
aktivitas fungsional Bank.
8
Banking is about intermediation of
short-term risks
Funding
side risks
Asset side
risks
BANK CAPITAL
Depositors
Counter-
parties
Linkageswithotherbalancesheets
Linkageswithotherbalancesheets
Contingent claims
9
RUANG LINGKUP MANAJEMEN
RISIKO
 Penerapan Manajemen Risiko oleh Bank
sekurang-kurangnya mencakup:
– pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
– kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan
limit;
– kecukupan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem
informasi manajemen risiko dan
– sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
RESIKO PERBANKANJENIS
RISIKO KREDIT
RISIKO PASAR
RISIKO LIKUIDITAS
RISIKO OPERASIONAL
RISIKO HUKUM
RISIKO REPUTASI
RISIKO STRATEGIK
RISIKO KEPATUHAN
BANK UKURAN
DAN
KOMPLEKSITAS
USAHA TINGGI
MANAJEMEN RESIKOPOLICY
: arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi,
dan rencana strategik Bank serta lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas
fungsional Bank.
penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi
penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko,
penentuan limit dan penetapan toleransi risiko
penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko
penetapan penilaian peringkat risiko (risk rating process)
penyusunan rencana darurat (contingency plan) atas kemungkinan kondisi eksternal dan
internal terburuk.
SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT :
12
RESIKOIDENTIFIKASI
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
RESIKOMACAM
13
RESIKO
INHEREN
RESIKO
INTERN
RESIKO
EKSTERN
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
ANALISIS RESIKOPENGUKURAN
SKALA KEMUNGKINAN
Rating Kategori
Contoh
Deskripsi
4
Hampir pasti terjadi
(ALMOST CERTAIN)
Terjadi setiap
tahun
3
Kemungkinan besar
(LIKELY)
Terjadi 1 kali
dalam 2 tahun
2
Kemungkinan Kecil
(UNLIKELY)
Terjadi 1 kali
dalam 3 tahun
1
Hampir mustahil
terjadi (ALMOST
NEVER)
Tidak terjadi
lebih dari 3
tahun
Rating Kategori Contoh Deskripsi
4
Luar Biasa
(WORST
CASE)
Mengancam
Organisasi secara
keseluruhan
3
Besar
(MAJOR)
Mengancam sebagian
program
2
Rendah
(MODERATE)
Mengganggu sebagian
kegiatan
1
Tidak
Signifikan
(MINOR)
Mengganggu
administrasi
SKALA DAMPAK
14INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
KRITERIA DAMPAK RESIKO
DESKRIPSI
15
ANALISIS RESIKOSTATUS RESIKO
STATUS RISIKO =
KEMUNGKINAN X DAMPAK
LEVEL RESIKO
PETA RESIKO
16INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
ANALISIS RESIKOLEVEL RESIKO
PROBABILITY
Almost
Certain
(4)
Likely(3)Unlikely
(2)
Almost
Never(1)
Minor (1) Moderate
(2)
Major (3) Worst
Case (4)
IMPACT
17INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
ANALISIS RESIKOLEGENDA RESIKO
Extreme /
Unacceptable
: diperlukan tindakan segera
untuk mengelola risiko
High / Issue : diperlukan tindakan untuk
mengelola risiko
Medium /
Supplementary issue
: disarankan diambil tindakan
jika tersedia sumberdaya
Acceptable / Low : tidak diperlukan tindakan
18INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
PENGELOLAAN RESIKOKONSEP
Aktivitas pengendalian lanjutan adalah tindakan
yang dirancang untuk mengatasi RESIDUAL RISK.
Aktivitas pengendalian lanjutan dilakukan melalui
penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta
prosedur untuk memastikan bahwa tindakan
pengendalian risiko telah dilaksanakan secara efektif
Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen harus tertulis sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan pengendalian
19INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
PROBABILITY
Almost
Certain
(4)
Likely
(3)
Unlikely
(2)
Almost
Never
(1)
Minor (1) Moderate
(2)
Major (3) Worst Case
(4)
IMPACT
PENGELOLAAN RESIKOSIFAT
MITIGATION
PREVENTION
20INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
21
UNSUR PENILAIAN RESIKOOUTPUT
• Gambaran tentang seluruh exposure resiko
yang dinyatakan dengan tingkat/level
masing-masing risiko
Peta Resiko/Profil Resiko
• Rencana pengelolaan resiko lebih lanjut
yang merupakan pilihan terbaik dari berbagai
opsi yang relevan
Rencana Aktivitas/Tindakan Pengendalian
Lanjutan (RTP Resiko)
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
#SetialahPadaKebaikan
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKK

3spiprisk 150727075210-lva1-app6891 2
3spiprisk 150727075210-lva1-app6891 23spiprisk 150727075210-lva1-app6891 2
3spiprisk 150727075210-lva1-app6891 2Susri Hafidz
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PENGANTAR)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PENGANTAR)Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PENGANTAR)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PENGANTAR)Zainul Ulum
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN)Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN)Zainul Ulum
 
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan ivPaparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan ivErwan Wahyu Hidayat
 

Similar to Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKK (7)

3spiprisk 150727075210-lva1-app6891 2
3spiprisk 150727075210-lva1-app6891 23spiprisk 150727075210-lva1-app6891 2
3spiprisk 150727075210-lva1-app6891 2
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PENGANTAR)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PENGANTAR)Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PENGANTAR)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PENGANTAR)
 
Budaya kerja ku
Budaya kerja kuBudaya kerja ku
Budaya kerja ku
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN)Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN)
 
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan ivPaparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv
 
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
 
Manajemen Pengusahaan Jasa Konstruksi
Manajemen Pengusahaan Jasa KonstruksiManajemen Pengusahaan Jasa Konstruksi
Manajemen Pengusahaan Jasa Konstruksi
 

More from Zainul Ulum

ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILA
ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILAETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILA
ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILAZainul Ulum
 
Video CUMAN TEMPE.pptx
Video CUMAN TEMPE.pptxVideo CUMAN TEMPE.pptx
Video CUMAN TEMPE.pptxZainul Ulum
 
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptxPELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptxZainul Ulum
 
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdfSEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdfZainul Ulum
 
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdfPELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdfZainul Ulum
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfZainul Ulum
 
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfBUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfZainul Ulum
 
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdfMASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdfZainul Ulum
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfZainul Ulum
 
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptxYANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptxZainul Ulum
 
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptxYANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptxZainul Ulum
 
GAWAT DARURAT KORUPSI.pdf
GAWAT DARURAT KORUPSI.pdfGAWAT DARURAT KORUPSI.pdf
GAWAT DARURAT KORUPSI.pdfZainul Ulum
 
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptxTransparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptxZainul Ulum
 
Integritas ASN.pptx
Integritas ASN.pptxIntegritas ASN.pptx
Integritas ASN.pptxZainul Ulum
 
WAYAHE MENTHAS.pptx
WAYAHE MENTHAS.pptxWAYAHE MENTHAS.pptx
WAYAHE MENTHAS.pptxZainul Ulum
 

More from Zainul Ulum (20)

ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILA
ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILAETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILA
ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILA
 
Video CUMAN TEMPE.pptx
Video CUMAN TEMPE.pptxVideo CUMAN TEMPE.pptx
Video CUMAN TEMPE.pptx
 
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptxPELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI tanpa video.pptx
 
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdfSEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
SEKOLAH BERINTEGRITAS.pdf
 
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdfPELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdf
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
 
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfBUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdf
 
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdfMASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
MASYARAKAT ANTIKORUPSI.pdf
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
 
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptxYANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
 
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptxYANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
YANBLIK ANTI KORUPSI.pptx
 
GAWAT DARURAT KORUPSI.pdf
GAWAT DARURAT KORUPSI.pdfGAWAT DARURAT KORUPSI.pdf
GAWAT DARURAT KORUPSI.pdf
 
YANBLIK.pptx
YANBLIK.pptxYANBLIK.pptx
YANBLIK.pptx
 
TARIF.pptx
TARIF.pptxTARIF.pptx
TARIF.pptx
 
ANTI FRAUD.pptx
ANTI FRAUD.pptxANTI FRAUD.pptx
ANTI FRAUD.pptx
 
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptxTransparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah .pptx
 
Integritas ASN.pptx
Integritas ASN.pptxIntegritas ASN.pptx
Integritas ASN.pptx
 
Peksos.pptx
Peksos.pptxPeksos.pptx
Peksos.pptx
 
LATSAR.pptx
LATSAR.pptxLATSAR.pptx
LATSAR.pptx
 
WAYAHE MENTHAS.pptx
WAYAHE MENTHAS.pptxWAYAHE MENTHAS.pptx
WAYAHE MENTHAS.pptx
 

Recently uploaded

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 

Peran Inspektorat Mengurangi Kesempatan Terjadinya Fraud pada BPR/BKK

  • 1. PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM MENGURANGI KESEMPATAN MENYIMPANG INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH Surakarta, 29 November 2016
  • 2. 2 UPAYA-UPAYA APIP DALAM MENGURANGI KESEMPATAN MENYIMPANG • MEMPERBAIKI LINGKUNGAN PENGENDALIAN • MEMBANGUN SISTEM MANAJEMEN RESIKO YG HANDAL • MEMBANGUN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI EFEKTIF • MEMBANGUN SISTEM PEMANTAUAN BERKALA MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMENTERINTEGRASIYANG EFEKTIF
  • 3. ALUR SPIP (PRAKSIS) LINGKUNGAN YANG BAIK MEMBUAT ORANG BAHAGIA BEKERJA LEBIH PRODUKTIF PEGAWAI BERBAHAGIA
  • 4. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN (SISDALMEN) RULES OF THREE (KONSEPSI DASAR) : TERPASANG TERUS MENERUS (continuous built-in component of operations) DIPENGARUHI OLEH MANUSIA MEMBERIKAN KEYAKINAN MEMADAI, BUKAN KEYAKINAN MUTLAK. 4
  • 5. 5 PENGENDALIANJENIS PREVENTIVE CONTROLS DETECTIVE CONTROLS CORRECTIVE CONTROLS DIRECTIVE CONTROLS COMPENSATING CONTROLS (OPTIONAL) INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
  • 6. 6 RISK MANAGEMENT PERBANKANKEWAJIBAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015 PERATURAN BANK INDONESIA No. 5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
  • 7. 7 Kebijakan Manajemen Risiko  Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategik Bank serta lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas fungsional Bank.
  • 8. 8 Banking is about intermediation of short-term risks Funding side risks Asset side risks BANK CAPITAL Depositors Counter- parties Linkageswithotherbalancesheets Linkageswithotherbalancesheets Contingent claims
  • 9. 9 RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO  Penerapan Manajemen Risiko oleh Bank sekurang-kurangnya mencakup: – pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; – kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; – kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan – sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
  • 10. RESIKO PERBANKANJENIS RISIKO KREDIT RISIKO PASAR RISIKO LIKUIDITAS RISIKO OPERASIONAL RISIKO HUKUM RISIKO REPUTASI RISIKO STRATEGIK RISIKO KEPATUHAN BANK UKURAN DAN KOMPLEKSITAS USAHA TINGGI
  • 11. MANAJEMEN RESIKOPOLICY : arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategik Bank serta lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas fungsional Bank. penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko penetapan penilaian peringkat risiko (risk rating process) penyusunan rencana darurat (contingency plan) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk. SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT :
  • 14. ANALISIS RESIKOPENGUKURAN SKALA KEMUNGKINAN Rating Kategori Contoh Deskripsi 4 Hampir pasti terjadi (ALMOST CERTAIN) Terjadi setiap tahun 3 Kemungkinan besar (LIKELY) Terjadi 1 kali dalam 2 tahun 2 Kemungkinan Kecil (UNLIKELY) Terjadi 1 kali dalam 3 tahun 1 Hampir mustahil terjadi (ALMOST NEVER) Tidak terjadi lebih dari 3 tahun Rating Kategori Contoh Deskripsi 4 Luar Biasa (WORST CASE) Mengancam Organisasi secara keseluruhan 3 Besar (MAJOR) Mengancam sebagian program 2 Rendah (MODERATE) Mengganggu sebagian kegiatan 1 Tidak Signifikan (MINOR) Mengganggu administrasi SKALA DAMPAK 14INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
  • 16. ANALISIS RESIKOSTATUS RESIKO STATUS RISIKO = KEMUNGKINAN X DAMPAK LEVEL RESIKO PETA RESIKO 16INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
  • 17. ANALISIS RESIKOLEVEL RESIKO PROBABILITY Almost Certain (4) Likely(3)Unlikely (2) Almost Never(1) Minor (1) Moderate (2) Major (3) Worst Case (4) IMPACT 17INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
  • 18. ANALISIS RESIKOLEGENDA RESIKO Extreme / Unacceptable : diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko High / Issue : diperlukan tindakan untuk mengelola risiko Medium / Supplementary issue : disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya Acceptable / Low : tidak diperlukan tindakan 18INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
  • 19. PENGELOLAAN RESIKOKONSEP Aktivitas pengendalian lanjutan adalah tindakan yang dirancang untuk mengatasi RESIDUAL RISK. Aktivitas pengendalian lanjutan dilakukan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian risiko telah dilaksanakan secara efektif Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen harus tertulis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengendalian 19INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
  • 20. PROBABILITY Almost Certain (4) Likely (3) Unlikely (2) Almost Never (1) Minor (1) Moderate (2) Major (3) Worst Case (4) IMPACT PENGELOLAAN RESIKOSIFAT MITIGATION PREVENTION 20INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015
  • 21. 21 UNSUR PENILAIAN RESIKOOUTPUT • Gambaran tentang seluruh exposure resiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing risiko Peta Resiko/Profil Resiko • Rencana pengelolaan resiko lebih lanjut yang merupakan pilihan terbaik dari berbagai opsi yang relevan Rencana Aktivitas/Tindakan Pengendalian Lanjutan (RTP Resiko) INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015