Dokumen tersebut membahas tentang momentum penguatan sistem inovasi daerah berdasarkan PP No. 38/2017. Dokumen menjelaskan pentingnya integrasi dan interaksi antar aktor dalam sistem inovasi daerah untuk mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan baru serta praktik terbaik. Dokumen juga mencontohkan berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah di berbagai sektor untuk mempercepat pembangunan
Momentum Penguatan SIDA Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2017
1. Momentum Penguatan SIDA
Berdasarkan PP No. 38/2017
DisampaikanDisampaikanDisampaikanDisampaikan padapadapadapada RapatRapatRapatRapat ParipurnaParipurnaParipurnaParipurna KoordinasiKoordinasiKoordinasiKoordinasi SistemSistemSistemSistem InovasiInovasiInovasiInovasi DaerahDaerahDaerahDaerah
PelalawanPelalawanPelalawanPelalawan, 29 November 2017, 29 November 2017, 29 November 2017, 29 November 2017
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
2. Memahami Sistem Inovasi (Daerah)
“Integrasi, interaksi, interdepensi antar sub-sistem dalam
pengembangan inovasi (daerah): bagaimana hubungan dan
kontribusi antar aktor, bagaimana suatu fungsi mendukung fungsi
lain secara timbal balik, bagaimana pengetahuan ditumbuhkan
dan menumbuhkan pengetahuan baru, bagaimana praktek terbaik
individual menjadi praktek terbaik bersama”
-- Tri Widodo W. Utomo, 2017 --
3. Memahami Sistem Inovasi (Daerah)
FUNGSI
KNOW-
LEDGE
LEVEL
ORG
SEKTOR
AKTOR ARUS
INOVASI ARUS:
1. Upstream (Hulu):
kesadaran berinovasi,
berpikir kreatif,
menemukan gagasan
perubahan, mendesain
inovasi, inkubasi, riset.
2. Downstream (Hilir): Monev
inovasi, pengukuran
dampak, industri,
komersialisasi.
AKTOR:
1. Resourceful actors:
Kemenristekdikti, BPPT,
LAN, Kemendagri,
Kemenpan, lembaga donor,
champion inovasi, dll.
2. Aspirant actors: DOB,
institusi yang mengalami
stagnasi kinerja, lembaga
yang ingin meningkatkan
kinerja secara signifikan, dll.
SEKTOR:
1. Publik (pelayanan)
2. Privat (profit)
3. Sosial (sukarela,
charity)
FUNGSI:
1. Perencanaan Inovasi
2. Penyiapan infrastruktur
inovasi: kepemimpinan,
kelembagaan, SDM,
anggaran, budaya kerja,
networking, dll.
3. Penguatan Kapasitas:
individu, institusi, sistem.
4. Evaluasi dampak inovasi.
LEVEL:
1. Pusat
2. Provinsi
3. Kab/kota
4. Desa
KNOWLEDGE:
1. Teori Praktek
2. Konsepsi Konstruksi
3. Gagasan/usulan
Implementasi/kegiatan
4. Visi best practices.
5. Konteks Kebijakan SIDA
NAWACITA 2:
Inovasi untuk Peningkatan
Kualitas Pelayanan
dan RB
NAWACITA 3 (2):
Inovasi untuk Pemerataan
Pembangunan Antar
Wilayah
NAWACITA 3 (1):
Inovasi untuk Peningkatan
Kualitas Pemda
NAWACITA 6:
Inovasi untuk Akselerasi
Pertumbuhan Ekonomi
NAWACITA 8:
Meningkatkan Budaya
Inovasi di Masyarakat
Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN
Penilaian &
pembinaan
Perangkat Daerah
dilakukan a.l.
melalui Inovasi
Organisasi
Inovasi Tata
Kelola Pemda
Inovasi
Pelayanan
Publik
Inovasi Lainnya
“Segala bentuk
pembaharuan
dalam
penyelenggaraan
Pemda”
UU No. 23/2014
tentang PEMDA
PP No. 18/2016
PP No. 38/2017
Pelayanan
Publik;
Pemberdayaan
Masy;
Daya saing
Daerah
6. Akselerasi Pembangunan Daerah dengan Inovasi
PENGENTASAN KEMISKINAN
• “KM-0 Pro-poor” Prov. Jawa Barat
• “UPTPK, Kantornya Orang Miskin” Kab.
Sragen
• “GERBANG HEBAT” Kota Semarang
• “Bayar Raskin Dengan Sampah”
Kab. Muara Enim
PERPUSTAKAAN & ARSIP
• “JAMILA” Kota Yogyakarta
• “WARAS: Wisata Arsip Anak Sekolah ” Prov.
Jatim
• “LAPO BRA: Layanan Pojok Braile” Kota
Malang
• “E-Library” Kab. Kudus
PELAYANAN ANAK TERPADU
• “KIA” Kota Surakarta
• “Paditungka” Kab. Bone
• “ULT PSAI” Kab. Tulungagung
KEPENDUDUKAN & CAPIL
• “KELUAR BERSAMA” Kota Yogyakarta
• “Umur 17 Tahun Dapat Hadiah e-KTP” Kab.
Kebumen
• “KAKEKU DATANG” Kab. Gresik
• “PREDATOR” Kab. Pacitan
• “E-PUNTEN” Kota Bandung
INOVASIINOVASIINOVASIINOVASI
7. Akselerasi Pembangunan Daerah dengan Inovasi
PENDIDIKAN
• “SMA Negeri Bali Mandara: Mencerdaskan
si Miskin menjadi Generasi Emas” Prov. Bali
• “Opung Sari Basah Bang” Kab. Deli Serdang
• “Distribusi Guru Secara Proporsional” Kab.
Luwu Utara
• “KELAS PERAHU” Kab. Pangkep
PERIJINAN
• “MUJIB BUNG ALI” Kota Yogyakarta
• “LARASITA” Kab. Karanganyar
• “PaKSi (Paket Kebijakan Investasi)” Kab.
Pinrang
• “SMS Gateway Layanan Perijinan” Kota
Pekalongan
KESEHATAN
• “IPIN BERUANG BERDASI” Kab. Majalengka
• “PELUK MY DARLING” Prov. Jateng
• “Kemitraan Bidan-Dukun” Kab. Aceh Singkil
• “PANTASI MART” Kab. Sumedang
• “Lorong Sehat” Kota Makassar
KETERBUKAAN INFORMASI
• “UPIK” Kota Yogyakarta
• “GRMS dan Surabaya Single Window” Kota
Surabaya
• “Kampung Media” Prov. NTB
• “3 in 1 Pelayanan Publik” Kota Semarang
INOVASIINOVASIINOVASIINOVASI
9. Inovasi Daerah sbg Prioritas RKP 2018
1
2
3
4
5
10 Program Laboratorium Inovasi
3
65
1
2
7 Program Innovation Impact Assessment
8
10
7
9
10 Program Champion Innovation
1
0
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
4
Deskripsi: Program ini adalah bentuk pemihakan kebijakan secara afirmatif untuk mengakselerasi
perubahan dan peningkatan kinerja pembangunan di daerah tertinggal, sehingga gap antar
wilayah dapat dikurangi.
10. Penutup
Inovasi bukanlah tujuan, namun hanya cara baru untuk mencapai visi dan
tujuan pembangunan daerah;
Inovasi tidak berdiri sendiri, melainkan harus memiliki koneksitas dengan
inovasi lainnya, sehingga dapat menghasilkan efek perubahan yang lebih
besar;
Dibutuhkan keberpihakan yang nyata agar inovasi dapat tumbuh sebagai
sebuah budaya birokrasi. Keberpihakan ini meliputi aspek kebijakan
(termasuk SIDA) serta dukungan kelembagaan, pembiayaan, peningkatan
kapasitas, pengembangan jaringan, dst.
Tradisi inovasi perlu dikembangkan untuk dapat mengimplementasikan
amanat dalam UU Pemda, RPJMN, maupun PP Inovasi Daerah, sehingga
inovasi akan terlembagakan sebagai sebuah sistem dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.