Dokumen tersebut merupakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI). Dokumen tersebut mengatur tentang tujuan, struktur organisasi, keanggotaan, kepengurusan, keuangan, dan ketentuan lainnya bagi APEPI.

1. ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PENGUSAHA EMAS DAN
PERMATA
INDONESIA
A P E P I
2201 GAJAH MADA TOWER, JL. GAJAH MADA No. 19-26
JAKARTA — 10130 INDONESIA
Phone : (021) 6340863, 2311011 Ext. 0420 Fax. 6345105

2. ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PENGUSAHA EMAS DAN PERMATA INDONESIA
(APEPI)
2201 GAJAH MADA TOWER, JL. GAJAH MADA No. 19-26
JAKARTA 10130 INDONESIA
Phone : (021) 6340863, 2311011 Ext. 0420 Fax. 6345105
I

3. DAFTARISI Hal.
1. ANGGA RAN DASAR ................................................. V
2. Mukadimah.......................................................................................... 1
3. BAB I Ketentuan Umum......................................................................2
4. BAB II Nama, Tempat Kedudukan dan Waktu .........................2
5. BAB III Azas, Landasan dan Sifat ................................ 3
6. BAB IV Tujuan, Fungsi dan Usaha .................................4
7. BA B V Keanggotaan ..................................................5
8. BAB VI Struktur, Perangkat Organisasi dan Kepengurusan .....6
9. BA B VII Keuangan .....................................................7
10. BAB VIII Anggaran Rumah Tangga dan Perubahan
Anggaran Dasar.......................................................................................8
11. BAB IX Pembubaran dan Penutup ..................................8
12. ANGGARAN RUMAH TANGGA.................................................1 1
13. BAB I Lambang Organisasi.......................................................... 1 1
14. BA B II Keanggotaan ............................................. 1 1
15. BAB III Musyawarah, Rapat, Kuorum dan Keputusan .... 1 3
16. BAB IV Kepengurusan .............................................. 2 0
17. BAB V Kelengkapan Organisasi .............................. 2 5
18. BAB VI Kesekretariatan ............................................ 2 6
19. BAB VII Pengelolaan Keuangan .................................. 2 6
20. BAB VIII Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.................................................................................................2 7
21. BAB IX Pe mbubaran Organisasi .............................. 2 8
II

4. ANGGARAN DASAR
ASOSIASI PENGUSAHA EMAS DAN PERMATA
INDONESIA
(APEPI)
III

5. MU K A D I M A H
Bahwa sesungguhnya kami menyadari, bahwa kami sebagai kaum
Pengusaha emas dan permata disamping memikirkan pengembangan
perusahaan demi mencapai tujuannya yaitu untuk memperoleh
keuntungan dan laba.
Kami menyadarisesungguhnya pembangunan disektor perekonomian,
khususnya dibidang perdagangan, juga bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat Indonesia yang berazaskan Pancasila,
berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 secara struktural dan
Garis-garis Besar Haluan Negara secara operasional.
Bahwa bidang usaha perdagangan Emas dan Permata disadari
merupakan salah satu kegiatan ekonomi diseluruh Indonesia,
terutama di pusat-pusat pertokoan dan perbelanjaan, pasar-pasar dan
kawasan perdagangan, yang sudah tentu memiliki permasalahan
pembinaan dan pengembangan usaha.
Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, adalah tidak mudah kalau hal
tersebut diserahkan untuk dilaksanakan oleh masing-masing
individu tanpa adanya koordinasi bimbingan serta sistem
kerjasama antara sesamanya.
Bahwa masalah pembinaan dan pengembangan perusahaan dan
pengusaha bidang usaha perdagangan Emas dan Permata yang
didasari oleh rasa kekeluargaan, persaudaraan, kerukunan dan
kegotongroyongan, maka oleh karenanya adalah sangat tepat
kalau kami mengambil dasar hukumnya adalah falsafah bangsa
Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai
pengayomannya.
Maka terdorong oleh keinginan dan cita-cita luhur untuk bersatu
demi mencapai tujuan pengembangan dan peningkatan
perusahaan dan pengusaha perdagangan Emas dan Permata serta
diyakini oleh cita-cita
ANGGARA N DASAR 1

6. yang Iuhurdan atas berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka
disepakati membentuk satu wadah organisasi dengan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :
ANGG ARAN DASAR
BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BATASAN
1. Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia disingkat
APEPI, adalah wadah bagi Pengusaha Indonesia yang bergerak
dibidang usaha Emas dan Permata.
2. Organisasi, ialah organisasi ASOSIASI PENGUSAHA EMAS
DAN PERMATA INDONESIA.
3. Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI)
Pusat, ialah organisasi yang berwilayah kerja di seluruh Negara
Republik Indonesia.
4. Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI)
Daerah ialah organisasiyang berwilayahkerja diDaerah Tingkat I
/ Propinsi atau daerah-daerah lain yang kedudukannya
disamakan dengan Daerah Tingkat I / Propinsi.
5. Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI)
cabang, ialah organisasi yang berwilayah kerja di Daerah
Tingkat II / Kabupaten / Kotamadya.
BAB. H
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 2
NAMA
Organisasi ini bernama "ASOSIASI PENGUSAHA EMAS
DAN PERMATA INDONESIA" disingkat APEPI, sedang
terjemahannya
2
ANGGARAN DASAR

7. kedalam bahasa Inggris adalah "INDONESIA GOLDSMITHS AND
JEWELERS ASSOCIATION".
Pasal 3
TEMPAT
1. Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) Pusat
berkedudukan diIbukota Negara Republik Indonesia.
2. Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) Daerah
berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat I / Propinsi yang
bersangkutan.
3. Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) cabang
berkedudukandiIbukotaDaerahTingkatlI/Kabupaten/Kotamadya yang
bersangkutan.
Pasal 4
WAKTU
Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) didirikan pada
tanggal 2 Desember 1985 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya.
BAB. 111
AZAS, LANDASAN DAN SIFAT
Pasal 5
AZAS
AsosiasiPengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI)berazaskan
Pancasila.
Pasal 6
LANDASAN
Landasan hukum dan operasional Asosiasi Pengusaha Emas dan
Permata
3
ANGGARAN DASAR

8. Indonesia (APEPI) adalah :
a. Undang-undang Dasar 1945
b. Undang-undang No. 1 Tahun 1987 tentang KAMAR DAGANG
DAN INDUSTRI.
c. Keputusan Musyawarah NasionalAsosiasiPengusaha Emas dan
Permata Indonesia (APEPI) sebagailanclasan operasional.
Pasal 7
SIFAT
Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) bersifat
mandiri, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik dan
/atau tidak merupakan bagiannya yang dalam melakukan
kegiatannya tidak mencari keuntungan.
BAB. IV
TUJUAN, FUNGSI KEGIATAN DAN USAHA
Pasal 8
TUJUAN
Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia bertujuan untuk :
I. Mempersatukan, membina dan memberikan pelayanan kepada
pengusaha yang bergerak dibidang usaha Emas dan Permata.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasipengusaha yang bergerak
dibidang usaha Emas dan Permata.
3. Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang sehat
dibidang usaha Emas dan Permata.
Pasal 9
FUNGSI DAN KEGIATAN
Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) adalah
wadah komunikasi dan konsultasi antar anggota dan diantara para
anggota dan
4
ANGGARAN DASAR

9. Pemerintah mengenaihal-hal yang berkaitan dengan usaha Emas dan
Permata.
Pasal 10
USAHA
Untuk mencapai tujuannya,AsosiasiPengusaha Emas dan Permata
Indonesia (APEPI) melakukan usaha-usaha sebagaiberikut :
1. Menggalangdan membina kerjasama serta hubungan baik dengan
Instansi-instansi/ Badan-badan/ Lembaga-lembagaPemerintah dan
Swasta, baik didalam maupun diluar negeri, sepanjang tidak
bertentangan dengan azas dan tujuan Asosiasi Pengusaha
Emas dan Permata Indonesia (APEPI) serta dengan cara yang
tidak bertentangan dengan Undang-undang.
2. Menyebarluaskan informasi kepada para anggota mengenai
kebijaksanaan pemerintah yangberkaitan dengan usaha Emas dan
Permata.
3. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah data yang berkaitan
dengan usaha Emas dan Permata.
4. Memberikan penyuluhan, saran / nasehat, pendidikan / latihan,
bimbingan dan bantuan hukumkepada para anggota.
5. Menyampaikan masukan-masukan kepada Pemerintah mengenai
masalah ekonomi pada umumnya dan khususnya bidang usaha
Emas dan Permata.
6. Ikut serta dalam pelestarian Lingkungan Hidup.
BAB. V
KEANGGOTAAN
Pasal 11
ANGGOTA
I. Yang berhakmenjadianggotaAsosiasi-Pengusaha Emas dan Permata
Indonesia (APEPI) adalah Pengusaha yang bergerak dibidang
usaha
5
ANGGARAN DASAR

10. Emas dan Permata yang memiliki izin usaha yang berlaku dari
Pemerintah.
2. Ketentuan tentang klasifikasi Pengusaha yang dapat menjadi
anggota serta syarat maupun tata cara penerimaan anggota
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB. VI
STRUKTUR, PERANGKAT ORGANISASI DAN
KEPENGURUSAN
Pasal 12
STRUKTUR
Struktur organisasi Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia
(APEPI) terdiri atas : Tingkat Pusat, Tingkat Daerah dan Tingkat Cabang.
Pasal 13
PERANGKAT ORGANISASI
Perangkat organisasi Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia
(APEPI) adalah :
a. Tingkat Pusat :
- Musyawarah Nasional.
- Dewan Pengurus Pusat.
b. Tingkat Daerah :
- Musyawarah Daerah
- Dewan Pengurus Daerah
c. Tingkat Cabang :
- Musyawarah Cabang.
- Dewan Pengurus Cabang.
6
ANGGARAN DASAR

11. Pasal 14
KEPENGURU SA N
MusyawarahNasional,MusyawarahDaerah dan Musyawarah Cabang
merupakan kekuasaan tertinggi ditingkatnya masing-masing.
Pasal 15
Dewan PengurusPusat,Dewan PengurusDaerah danDewan Pengurus
Cabang adalah pimpinan tertinggi ditingkat masing-masing.
BAB. VII
KEUANGAN
Pasal 16
SUMBER DANA
1.Sumber dana untuk membiayai kegiatan organisasi Asosiasi
Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) diperoleh dari :
a. Uang Pangkal.
b. Iuran Anggota
c. Sumbangan yang tidak mengikat.
d. Usaha / sumber lain yang syah.
2. Besar uang pangkal dan uang iuran diatur dalamAnggaran Rumah
Tangga.
Pasal 17
Penggunaan dana dikelola sesuai dengan ketentuan Dewan Pengurus
Pasal 18
Tahun Buku berjalan daritanggal1Januarisampaitanggal31 Desember
tiap-tiap tahun.
7
ANGGARAN DASAR

12. BAB. VIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR
Pasal 19
ANGGARAN RUMAH TANGGA
1. Hal yang belumdiaturdalamAnggaran Dasarinidiaturlebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalamMusyawarah Nasional
dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
Pasal 20
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PerubahanAnggaranDasar hanya dapat dilakukan dalamMusyawarah
Nasional yang diadakan khusus untuk itu.
BAB. IX
PEMBUBARAN DAN PENUTUP
Pasal 21
PEM BUBA RA N
Pembubaran AsosiasiPengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI)
hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang diadakan
khusus untuk itu.
6
ANGGARAN DASAR

13. Pasal 22
PENUTUP
Anggaran Dasar ini untuk pertama kali ditetapkan dalamMusyawarah
Pengusaha Emas dan Permata di Jakarta pada tanggal 2 Desember
1985 dan diadakan perubahan dalam Musyawarah Nasional ke I
yang diselenggarakan pada tanggal 25 November 1988, dan terakhir
diadakan penyempurnaan serta disyahkan didalam Musyawarah
Nasional ke II pada tanggal 24 Januari 1992 di Jakarta.
Jakarta, 29 Januari 1996
MUSYAWARAH NASIONAL KE - III
ASOSIASI PENGUSAHA EMAS DAN PERMATA INDONESIA
(A PEPI)
DATUK S. BARALAH KALIM ADIGUNA
JOHNY SALMON GIDEON SIDARTA
HASAN TAHJYADI
9
ANGGARAN DASAR

14. ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASIPENGUSAHA EMAS DAN PERMATA INDONESIA
(A P E P I)
10
ANGGARAN DASAR

15. ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB. I
LAMBANG ORGANISASI
Lambang Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI)
bentuknya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan untuk masing-
masing Tingkat Daerah / Cabang dapat menentukan ciri-ciri khas
daerahnya dengan persetujuan Dewan Pengurus Pusat.
BAB. II
KEANGGOTAAN
Pasal 2
K L A S I F I K A S I
1. Keanggotaan Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia
(APEPI) terdiri dari:
a. Anggota Biasa, yaitu Pengusaha yang merupakan pemilik
atau pemegang kuasa perusahaan dibidang Emas dan
Permata.
b. Dalam hal belum terbentuk Dewan Pengurus Daerah /
Cabang di daerah tingkat I / tingkat II yang bersangkutan,
permintaan menjadi anggota harus disampaikan kepada
Dewan Pengurus Pusat.
2. Permintaan menjadi anggota dibuat dalam rangkap dua dan
setelah dipertimbangkan dengan seksama oleh Dewan Pengurus
Cabang / Daerah atau Dewan Pengurus Pusat, satu lembar
dikirim kembali kepada pemohon dengan pernyataan diterima
atau ditolak permintaan menjadi anggota, sedang lembar lainnya
disimpan pada kantor sekretariat cabang / daerah atau pusat
sebagai arsip.
Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN
1. Anggota Biasa mempunyai hak sebagai berikut:
11
ANGGARAN DASAR

16. a. Hak Bicara.
b. Hak Memilih.
c. Hak Dipilih.
d. Mengajukan pendapat atau saran baik lisan maupun tertulis demi
kemajuan organisasi.
e. Memperoleh pembinaan, bantuan teknis dan informasi.
f. Memperoleh bantuan dan konsultasidalam bidang hukum
sepanjang berkaitan dengan bidang usaha dalam batas
kemampuan.
g. Mengunjungirapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan lain
yang diadakan oleh organisasi.
h. Membela atau dibela terhadap sanksi organisasi.
2. Anggota biasa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
keputusan-keputusan organisasi.
b. Menjunjung nama baik organisasi.
c. Membayar uang pangkal dan Iuran.
3. Anggota Kehormatan mempunyai hak sebagai berikut:
a. Hak bicara.
b. Mengajukan pendapat atau saran baik lisan maupun tertulis
demi kemajuan organisasi.
c. Mengunjungirapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan lain
yang diadakan oleh organisasi.
Pasal 5
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
Keanggotaan berakhir disebabkan :
1. Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis.
2. Diberhentikan oleh Organisasi.
3. Berakhimya perusahaan.
4. Meninggal dunia.
12
ANGGARAN DASAR

17. Pasal 6
S A N K S I
Anggota biasa dapat diberhentikan karena melanggar Anggaran
Rumah Tangga pasal 4 ayat 2 setelah mendapat peringatan berturut-
turut sampai tiga kali.
BAB. III
MUSYAWARAH, RAPAT. KUORUM DAN KEPUTUSAN
Pasal 7
MU S YAWARAH NASIONAL
1. Musyawarah Nasional diadakan 3 (tiga) tahun sekali dan
merupakan kekuasaan tertinggi organisasi.
2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh :
a. Dewan Pengurus Pusat.
b. Utusan-utusan Dewan Pengurus Daerah.
c. Utusan-utusan Dewan Pengurus Cabang.
d. Peninjau yang diundang oleh Dewan Pengurus.
3. Wewenang Musyawarah Nasional adalah :
a. Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan organisasi.
b. Menetapkan dan merubah Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga.
c. Menerima, mengesyahkan atau menolak sebagian atau
keseluruhan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat.
d. Memilih Dewan Pengurus Pusat untuk masa bhakti baru.
4. Musyawarah Nasional dipersiapkan dan diselenggarakan oleh
Dewan Pengurus Pusat.
5. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu
atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua
pertiga)
13
ANGGARAN DASAR

18. jumlah anggota Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia
(APEPI) Daerah.
6. Sidang Pleno Musyawarah Nasional maupun Musyawarah
Nasional Luar Biasa dipimpin oleh Presidium.
7. Susunan acara dan tata tertib Musyawarah Nasional maupun
Musyawarah Nasional Luar Biasa disiapkan oleh Pengurus dan
disyahkan oleh Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional
Luar Biasa.
8. Dalam Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar
Biasa, setiap Anggota Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata
Indonesia (APEPI) Daerah yang hadir mempunyai hak 2 (dua)
suara, dan setiap anggota Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata
Indonesia (APEPI) Cabang yang hadir mempunyai 1 (satu) suara.
9. Musyawarah Nasional adalah syah bilamana dihadiri oleh
sekurang- kurangnya 1/2 (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah
seluruh anggota Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata
Indonesia (APEPI) Daerah, Cabang yang hadir serta 6 (enam)
orang anggota Dewan Pimpinan Pusat dibawah pimpinan Ketua
Umum.
10. Bilamana Kuorum tidak tercapai, Musyawarah dapat ditunda
selama 1 jam, setelah penundaan tersebut musyawarah dapat
dilanjutkan, tanpa tidak terikat Kuorum.
11. Sidang Musyawarah Nasional dipimpin oleh suatu Presidium
yang terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu unsur Dewan Pengurus
Pusat 2 (dua) orang dan utusan Dewan Pengurus Daerah /
Cabang 3 (tiga) orang.
12. Utusan Daerah yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 11 diatas,
dipilih dan ditetapkan diantara para utusan daerah yang hadir
pada acara pemilihan pengurus.
14
ANGGARAN DASAR

19. 13. Setiap utusan daerah dan cabang harus membawa mandat dari
pengurus daerah / cabang yang bersangkutan.
14. Dalam pemungutan suara setiap Dewan Pengurus Daerah
mempunyai hak 2 (dua) suara dan setiap Dewan Pengurus
Cabang 1 (satu) suara.
15. Tata Cara mengambil keputusan dalam pemungutan suara
berpedoman pada Anggaran Rumah Tangga.
16. Keputusan Sidang adalah syah, apabila disetujui oleh sekurang-
kurangnya 1/2 (setengah) dari yang hadir.
Pasal 8
MUSYAWARAH DAERAH
1. Musyawarah Daerah diadakan 3 (tiga) tahun sekali dan
merupakan kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat Asosiasi
Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) Daerah.
2. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
a. Dewan Pengurus Daerah.
b. Utusan Dewan Pengurus Cabang.
c. Peninjau yang diundang Dewan Pengurus.
3. Musyawarah Daerah mempunyai kekuasaan untuk :
a. Menetapkan program-program AsosiasiPengusaha Emas dan
Permata Indonesia (APEPI) Daerah.
b. Menerima, mengesyahkan atau menolak sebagian atau
keseluruhan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Daerah.
c. Memilih Dewan Pengurus Daerah untuk masa bhakti baru.
4. Musyawarah Daerah dipersiapkan dan diselenggarakan oleh
Dewan Pengurus Daerah.
15
ANGGARAN DASAR

20. 5. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu atas
permintaan secara tertulis dan paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
dari jumlah Cabang dalam wilayah Daerah yang bersangkutan.
6. Sidang Pleno Musyawarah Daerah maupun Musyawarah Daerah
Luar Biasa dipimpin oleh pimpinan sidang.
7. Susunan acara dan tata tertib Musyawarah Daerah maupun
Musyawarah Daerah Luar Biasa disiapkan oleh Dewan Pengurus
Daerah dan disyahkan oleh Musyawarah / Musyawarah Daerah
Luar Biasa.
8. Dalam Musyawarah maupun Musyawarah Daerah Luar Biasa
setiap Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI)
Cabang yang hadir masing-masing mempunyai hak 1 (satu)
suara.
9. Sidang Musyawarah Daerah adalah syah, apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) dari jumlah seluruh Cabang,
serta Pengurus Harian Daerah, Ketua, Sekretaris Umum dan
Bendahara Daerah.
10. Apabila kuorum tidak tercapai, musyawarah dapat ditunda
selambat-lambatnya 1 jam, setelah penundaan tersebut, rapat
dapat dilanjutkan tidak terikat kuorum.
11. Sidang Musyawarah Daerah dipimpin oleh pimpinan sidang
terpilih 3 (tiga) orang, maksimum 5 (lima) orang.
12. Setiap utusan Cabang haras membawa mandat dari Penguras
Cabang yang bersangkutan.
13. Dalam pemungutan suara setiap cabang mempunyai hak 1 (satu)
suara.
16
ANGGARAN DASAR

21. 14. Tata cara pemungutan suara setiap cabang mempunyai hak 1
(satu) suara.
15. Tata Cara pengambilan keputusan berpedoman pada Anggaran
Dasar Rumah Tangga
16. Musyawarah Daerah Luar Biasa diadakan atas permintaan atau
dukungan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
anggota Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia
(APEPI) Cabang, dengan ketentuan seperti tersebut diatas.
Pasal 9
MUSYAWARAH CABANG
1. Musyawarah Cabang diadakan setiap tiga tahun sekali dan
merupakan kekuasaan terting organisasi ditingkat Asosiasi
Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) Cabang.
2. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
a. Dewan Pengurus Cabang.
b. Anggota-anggota yang berada di wilayah Cabang yang
bersangkutan.
c. Memilih Dewan Pengurus Cabang untuk masa bhakti baru.
3. Musyawarah Cabang dipersiapkan dan diselenggarakan oleh
Dewan Pengurus Cabang.
4. Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu
atas permintaan secara tertulis paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
dari jumlah anggota.
5. Sidang pleno Musyawarah Cabang maupun Musyawarah Cabang
Luar Biasa dipimpin oleh pimpinan sidang.
17
ANGGARAN DASAR

22. 6. Susunan acara dan tata tertib Musyawarah Cabang maupun
Musyawarah Cabang Luar Biasa disiapkan oleh Dewan Pengurus
Cabang dan disyahkan oleh Musyawarah Cabang / Musyawarah
Cabang Luar Biasa.
7. Sidang Musyawarah Cabang syah apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) tambah satu dari jumlah
anggota.
8. Apabila kuorim tidak tercapai, musyawarah dapat ditunda paling
lama 1 jam, setelah penundaan tersebut musyawarah dapat
dilanjutkan tidak terikat kuorum.
9. Sidang Musyawarah cabang dipimpin oleh pimpinan sidang
terpilih minimum 3 (tiga), maksimum 5(lima) orang.
10. Dalam pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak 1
(satu) suara.
11. Tata Cara Pemungutan suara ditetapkan oleh pimpinan sidang.
12. Tata Cara mengambil keputusan berpedoman pada Anggaran
Rumah Tangga.
13. Musyawarah Cabang Luar Biasa diadakan atas permintaan atau
dukungan dari sekurang-kurangnya separuh tambah satu dari
jumlah anggota, dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
Pasal 10
RAPAT KERJA
1. Rapat Kerja Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia
(APEPI) Pusat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali,
dipersiapkan dan diselenggarakan serta dipimpin oleh Dewan
Pengurus Pusat, dan dihadiri oleh :
18
ANGGARAN DASAR

23. a. Dewan Pengurus Pusat.
b. Ketua-ketua Dewan Pengurus Daerah atau yang menggantikan
bila ketua berhalangan.
2. Rapat Kerja konsultasi dimasing-masing daerah diadakan
sekurang-kurangnya enam bulan sekali, dipersiapkan dan
diselenggarakan serta dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah,
dihadiri oleh :
a. Dewan Pengurus Daerah.
b. Ketua-ketua Dewan Pengurus Cabang di daerah yang
bersangkutan atau yang menggantikan bila ketua berhalangan.
3. Rapat Kerja merupakan forum komunikasi antar Dewan
Pengurus Pusat dengan Ketua-ketua daerah serta antara Dewan
Pengurus Daerah dengan Ketua-ketua Cabang, untuk
membicarakan masalah-masalah yang prinsipiel dan hal-hal lain
yang dianggap perlu.
4. Rapat Kerja tidak terikat oleh kuorum.
Pasal 11
RAPAT DEWAN PENGURUS
1. Dewan Pengurus Pusat / Daerah / Cabang mengadakan rapat
menurut kebutuhan atau atas permintaan :
a. Ketua Umum atau salah seorang Ketua.
b.Sekurang-kurangnya tiga orang anggota pengurus.
2. Pemanggilan rapat pengurus dilakukan melalui Undangan.
3. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua umum atau salah seorang
ketua.
4. Rapat Pengurus adalah syah apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya setengah ditambah satu darí jumlah anggota
pengurus.
5. Apabila kuorum tidak tercapai, rapat dapat ditunda selambat-
19
ANGGARAN DASAR

24. lambatnya 1 jam, setelah penundaan tersebut rapat dapat
dilanjutkan tanpa terikat kuorum.
6. Tata Cara mengambil keputusan berpedoman pada pasal 12
Anggaran Rumah Tangga.
7. Cara pemungutan suara ditetapkan oleh pimpinan rapat.
8. Dalam pemungutan suara setiap anggota yang hadir
mempunyai hak satu suara.
Pasal 12
K E P U T U S A N
1. Semua keputusan yang diambil harus selalu diusahakan atas
dasar hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat.
2. Bila dengan usaha musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai keputusan sedangkan keadaan sangat mendesak,
maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak
dengan memperhatikan peran serta keanggotaan.
3. Apabila dengan pemungutan suara sampai dua kali temyata
jumlah suara sama banyak, maka keputusan akhir ditetapkan
oleh pimpinan musyawarah, sidang atau rapat.
BAB. IV
K E P E N G U R U S A N
Pasal.13
PERSYARATAN KEPENGURUSAN
Para Anggota Pengurus Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata
Indonesia (APEPI) Pusat / Daerah / Cabang harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
20
ANGGARAN DASAR

25. 1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Anggota Biasa.
3. Pengurus Harian tidak harus berdomisili di ibukota Republik
Indonesia untuk tingkat pusat, di ibukota Propinsi untuk tingkat
daerah di Kotamadya / Kabupaten untuk tingkat cabang.
4. Tidak kehilangan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan
umum.
5. Tidak dicabut haknya untuk mengerjakan pekerjaan dibidangnya.
6. Yang tepat menjadi anggota pengurus pada Dewan Pengurus
Pusat / Daerah / Cabang ialah mereka yang menjadi anggota
biasa dari perusahaan yang telah tercatat sebagai anggota
Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI).
7. Dalam satu dewan pengurus dari satu perusahaan tidak boleh
lebih dari seorang duduk dalam jabatan kepengurusan.
Pasal 14
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS
1. Pemilihan dan Pembentukan Dewan Pengurus dilakukan
dalam musyawarah yang bersangkutan melalui
pembentukan tim formatur yang terdiri dari atas 5 (lima)
orang dipilih oleh dan diantara peserta musyawarah.
2. Ketua anggota tim formatur tidak secara otomatis menjadi
anggota Dewan Pengurus, apabila yang bersangkutan
bersedia, sedangkan anggota formatur lainnya tidak secara
otomatis menjadi anggota Dewan Pengurus.
3. Tim formatur diberi kekuasaan penuh untuk membentuk
Dewan Pengurus baru dengan berpedoman pada Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Tim formatur harus selesai membentuk Dewan Pengurus
Baru, minimal anggota-anggota pengurus Inti/Harian
sebelum berakhirnya musyawarah.
21
ANGGARAN DASAR

26. 5. Setelah dewan pengurus baru disyahkan oleh musyawarah, maka
tim formatur dibubarkan, dan dewan pengurus baru mempunyai
kewajiban serta wewenang untuk melengkapi susunan
kepengurusan (bila belum lengkap) selesai dalam waktu satu
bulan setelah berakhimya musyawarah.
Pasal 15
SUSUNAN DEWAN PENGURUS
1. Dewan Pengurus Pusat:
Dewan Pengurus Lengkap di Tingkat Pusat terdiri dari :
a. Dewan Pengurus Harian : Seorang Ketua Umum, Seorang
Wakil Ketua Umum, beberapa ketua, seorang Sekretaris
Jenderal, seorang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang
Bendahara Umum dan seorang Wakil Bendahara Umum.
b. Anggota-anggota Pengurus, yang personalianya dari Ketua
Umum unsur Daerah.
2. Dewan Pengurus Daerah :
Dewan Pengurus Lengkap di Tingkat Daerah terdiri dari :
a. Dewan Pengums Harian : Seorang Ketua Umum, seorang
Wakil Ketua Umum, beberapa ketua, seorang Sekretaris
Umum, seorang wakil Sekretaris Umum, seorang Bendahara
Umum dan seorang wakil Bendahara Umum.
b. Anggota-anggota Pengurus, yang personalianya dari unsur
cabang.
Pasal 16
MASA BHAKTI
1. Masa bhakti kepengurusan Asosiasi Pengusaha Emas dan
Permata Indonesia (APEPI) adalah 3 tahun, untuk setiap
satu masa bhakti.
2. Ketua Umum Dewari Pengums Pusat, Ketua Umum Dewan
Pengurus
22
ANGGARAN DASAR

27. Daerah dan Ketua Umum Dewan Pengurus Cabang hanya dapat
dijabat tidak lebih dari tiga kali masa bhakti berturut-turut oleh
orang yang sama.
3. Anggota Pengurus lainnya dapat dipilih kembali untuk masa
bhakti berikutnya.
Pasal 17
TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN TUGAS
1. Dewan Pengurus bertanggung jawab dan berwenang melalui
Dewan Pengurus Harian atas penyelenggaraan organisasi
baik kedalam maupun keluar:
a.Dewan Pengurus Pusat melaksanakan segala keputusan dan
bertanggung jawab kepada Munas.
b.Dewan Pengurus Daerah melaksanakan segala keputusan dan
bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah.
c.Dewan Pengurus Cabang melaksanakan segala keputusan dan
bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang.
2. Tugas-tugas Anggota Dewan Pengurus Harian :
a. Ketua Umum / Ketua :
a.1.Memimpin rapat-rapat baik Dewan Pengurus Harian
maupun Dewan Pengurus Lengkap.
a.2.Mengkoordinir Bidang-bidang.
a.3.Menciptakan iklim kerja diantara Dewan Pengurus Harian
dan Dewan Pengurus Lengkap yang serasi dan harmonis.
a.4.Bersama dengan Sekretaris Jenderal / Sekretaris mewakili
organisasibertindak keluar dan kedalam.
b. Wakil Ketua Umum / Wakil Ketua :
Mewakili Ketua Umum / Ketua apabila yang bersangkutan
berhalangan.
23
ANGGARAN DASAR

28. c. Ketua-ketua :
Tugas para ketua diatur dan ditentukan didalam Rapat Dewan
Pengurus Lengkap / Dewan Pengurus Harian.
d. Sekretaris Jenderal /Sekretaris :
d.1. Mempersiapkan materi rapat baik Dewan Pengurus Harian
maupun Dewan Pengurus Lengkap
d.2. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat Dewan
Pengurus Harian dan Dewan Pengurus Lengkap.
d.3. Mengelola urusan administrasi dan sekretariat.
d.4. Bersama dengan Ketua Umum / Ketua mewakili
organisasibertindak keluar dan kedalam.
e. Wakil Sekretaris Jenderal / Wakil Sekretaris :
Mewakili Sekretaris Jenderal / Sekretaris apabila yang
bersangkutan berhalangan.
f. Bendahara Umum / Bendahara :
f.1. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan organisasi
f.2. Membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk
dimintakan persetujuan dan pengesahan oleh Dewan
Pengurus Harian / Dewan Pengurus Lengkap.
f.3. Menyelenggarakan pembukuan yang dapat dipertanggung
jawabkan.
f.4. Memperhatikan dan bertanggung jawab harta milik
organisasi.
g. Wakil Bendahara Umum / Wakil Bendahara :
Mewakili Bendahara Umum / Bendahara apabila yang
bersangkutan berhalangan.
Pasal 18
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
1. Apabila Ketua Umum berhalangan tepat, maka jabatan
Ketua Umum dijabat oleh salah seorang wakil ketua umum
yang ditetapkan oleh rapat Dewan Pengurus Harian.
24
ANGGARAN DASAR

29. 2. Apabila oleh sesuatu sebab salah seorang pengurus Dewan
Pengurus Harian tidak dapat melaksanakan tugasnya,
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Dewan
Pengurus Harian berwenang menetapkan penggantinya,
dengan ketentuan bahwa selama masa kepengurusannya
tidak dibenarkan mengadakan penggantian tersebut lebih
dari separuh jumlah anggota Dewan Pengurus Harian.
3. Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Harian
sebagaimatja dimaksud dalam ayat 1 & 2 harus dilaporkan
kepada Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah,
Musyawarah Cabang untuk mendapat pengesyahan.
BAB. V
KELENGKAPAN ORGANISASI
Pasal 19
Kelengkapan Organisasi terdiri atas : Pelindung, Dewan Pembina
dan Dewan Penasehat.
1. Pelindung Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia
(APEPI) Pusat, Daerah dan Cabang ditetapkan oleh Musyawarah
Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.
2. Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata
Indonesia (APEPI) terdiri dari atas tokoh-tokoh Pengusaha
dan masyarakat yang ikut membina, mengembangkan dan
memajukan Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata
Indonesia (APEPI), diangkat oleh Musyawarah Nasional,
Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.
3. Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata
Indonesia (APEPI) terdiri dari atas bekas Ketua Umum /
Ketua dan tokoh-tokoh yang jelas berjasa dalam membina
mengembangkan dan memajukan Asosiasi Pengusaha Emas
dan Permata Indonesia (APEPI) yang diangkat sebagai
Dewan Penasehat oleh Musyawarah Nasional,
25
ANGGARAN DASAR

30. Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.
BAB. VI
K E S E K R E T A R I A T A N
Pasal 20
Bila dianggap perlu Dewan Pimpinan Pusat, Daerah dan Cabang
dapat mengangkat Tenaga Eksekutif yang bertugas sebagai berikut:
a. Melalui Sekretaris Jenderal / Sekretaris Umum / Sekretaris
bertugas melaksanakan semua keputusan rapat dan tugas-
tugas lainnya dari Dewan Pengurus Harian.
b. Pengangkatan dan Pemberhentian serta penentuan gaji
dilakukan oleh Dewan Pengurus Harian.
c. Anggota Dewan Pengurus Harian tidak diperkenankan
merangkap sebagai tenaga sekretariat.
BAB. VII
PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 21
Dewan Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang mengelola keuangannya
masing-masing termasuk penetapan anggaran belanjanya.
Bendahara adalah penanggung jawab atas masalah keuangan.
Atas persetujuan Dewan Pengurus, Bendahara diperkenankan
menyediakan kas kecil untuk keperluan sekretariat.
Setiap Pengurus Cabang menyisihkan :
a. 20% dari hasil pungutan uang iuran dari Dewan Pengurus
Cabang diperuntukkan Dewan Pengurus Daerah.
b. 15% dari hasil pungutan uang iuran dari Dewan Pengurus
Cabang diperuntukkan Dewan Pengurus Pusat.
c. Sisanya 65% diperuntukkan Dewan Pengurus Cabang yang
bersangkutan.
26
ANGGARAN DASAR

31. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, pengurus Pusat / Daerah
dan Cabang membentuk Panitia Pemeriksa Keuangan (Auditing
Committee) untuk memeriksa pengelolaan dana masing-masing dan
melaporkan hasilnya kepada Rapat Dewan Pengurus.
Hasil pemeriksaan keuangan harus diberitahukan kepada anggota
Pengurus dan anggota selambat-lambatnya akhir bulan Juni tiap
tahun.
BAB. VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 22
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi
Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) ditetapkan oleh
Musyawarah Nasional.
27
ANGGARAN DASAR

32. BAB. IX
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 23
1. Pembubaran Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia
(APEPI) dapat dilaksanakan apabila pembubaran itu atas
keputusan mutlak dari Musyawarah Nasional Khusus,
Musyawarah Daerah Khusus dan Musyawarah Cabang Khusus.
2. Musyawarah-musyawarah yang tersebut pada ayat 1 diatas, harus
menetapkan syarat pembubaran dan syarat likwidasi harta
kekayaan Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia
(APEPI).
Jakarta, 29 Januari 1996
PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL KE - III ASOSIASI
PENGUSAHA EMAS DAN PERMATAINDONESIA
(A P E P I)
28
ANGGARAN DASAR
DATUK S. BARALAH KALIM ADIGUNA
JOHNY SALMON GIDEON SIDARTA
HASAN TAHJYADI