SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Analisis Isu Kontemporer
Oleh :
Dr. Abdurrahman Rahim Thaha, M.A.B
Aji Fajar Suryo Antoro, S.E., M.A.
Destiana, S.AB.,M.AB
Annisa Syafitri Kurniasetiawati, S.ST., M.Sc.
Bulqis Nebulla Syechah, S.Si., M.Si.
Pendahuluan
01
Isu merupakan suatu kejadian atau fenomena
yang dapat diartikan sebagai masalah.
Masalah yang terjadi sekarang ini dan
menjadi perbincangan hangat di masyarakat
dikatakan sebagai isu kontemporer.
Data putusan Mahkamah Agung menyebutkan jumlah terpidana korupsi dari lingkungan
ASN, Kepala Daerah, legislatif, BUMN/D, lembaga independen dan swasta mencapai 2.551
orang dengan total kerugian mencapai Rp 203,9 Trilyun (Sumber: https://aclc.kpk.go.id).
Tindak pidana korupsi yang dilakukan/ melibatkan pejabat pemerintah ataupun ASN cukup
banyak, baik di pemerintah pusat, daerah, bahkan perguruan tinggi.
Isu ke-1 Korupsi
o BNN : Penggunaan narkotika terus meningkat dari 1,8% di 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021.
o Kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019 dan meningkat menjadi
4.827.619 pada 2021;dan
o Kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021.-
Isu ke-2 Narkoba
Ketergantungan terhadap energi fosil di Indonesia hingga
kini masih sangat tinggi. Apabila ketergantungan ini terus
dibiarkan, hal ini setidaknya dapat menimbulkan beberapa
ancaman seperti:
1. Semakin berkurangnya cadangan minyak bumi (apabila
Indonesia belum mengembangkan sumur minyak baru)
2. Ketidakstabilan harga minyak yang meningkatkan harga
bahan bakar secara umum
3. Peningkatan potensi dampak global warming akibat gas
rumah kaca.
Isu ke-3 Energi
Teknik Analisis Isu dengan metode APKL
No Isu Utama A K P L Kesimpulan
1 Korupsi di Kalangan Pejabat Pemerintah dan ASN     Ya
2 Peredaran Narkotika    Tidak
3 Terorisme dan Radikalisme    Tidak
A : Aktual
P : Problematik
K : Khalayak
L : Layak
Teknik Analisis Isu dengan metode Fishbone
Korupsi di
Kalangan
Pejabat
Pemerintah dan
ASN
DAMPAK KORUPSI
1. Perekonomian
- menurunkan produktivitas,
- pertumbuhan ekonomi
- investasi menjadi lesu
- kualitas barang dan jasa untuk publik
menjadi rendah
- menurunkan pendapatan dari sektor pajak,
- meningkatkan hutang negara.
2. Sosial …
- pengentasan kemiskinan semakin lambat
- terbatasnya akses masyarakat miskin,
- meningkatnya angka kriminalitas, dan
- solidaritas sosial yang semakin langka.
DAMPAK KORUPSI
3. Birokrasi Pemerintah
Ketidakadilan dan pemihakan yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum maupun penyedia
layanan public.
4. Politik dan Demokrasi
…
Munculnya kelompok konstituen yang baru
berjalan setelah disuap
Solusi Pencegahan Korupsi
• Memperkuat keimanan dan
budaya malu
• Perbaikan sistem
• Mendorong transparansi
penyelenggara negara
• Memberikan hukuman yang berat
• Supremasi hukum yang kuat
• Edukasi dan kampanye
Terimakasih

More Related Content

What's hot

Ukuran ukuran frekuensi epidemiologi
Ukuran ukuran frekuensi epidemiologiUkuran ukuran frekuensi epidemiologi
Ukuran ukuran frekuensi epidemiologilasnisiregar
 
Rekam Medik & Sistem Pelaporan Rumah Sakit
Rekam Medik & Sistem Pelaporan Rumah SakitRekam Medik & Sistem Pelaporan Rumah Sakit
Rekam Medik & Sistem Pelaporan Rumah SakitEndah Widya Purnamasari
 
Perkap 24 tahun 2007
Perkap 24 tahun 2007Perkap 24 tahun 2007
Perkap 24 tahun 2007empon_el
 
sumber data kependudukan
sumber data kependudukansumber data kependudukan
sumber data kependudukanDicko Agustian
 
Petunjuk teknis pelaksanaan PIS-PK
Petunjuk teknis pelaksanaan PIS-PKPetunjuk teknis pelaksanaan PIS-PK
Petunjuk teknis pelaksanaan PIS-PKedosgandos
 
Materi inti 13 determinan kesehatan
Materi inti 13 determinan kesehatanMateri inti 13 determinan kesehatan
Materi inti 13 determinan kesehatanTini Wartini
 
Contoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukmContoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukmKlinikSubanmedika
 
CAPAIAN KINERJA UKP.pptx
CAPAIAN KINERJA UKP.pptxCAPAIAN KINERJA UKP.pptx
CAPAIAN KINERJA UKP.pptxgighoga
 
Surat keterangan penghasilan orang tua
Surat keterangan penghasilan orang tuaSurat keterangan penghasilan orang tua
Surat keterangan penghasilan orang tuaArya Ningrat
 
Rencana Tindak Lanjut PTM RS 1.pdf
Rencana Tindak Lanjut PTM RS 1.pdfRencana Tindak Lanjut PTM RS 1.pdf
Rencana Tindak Lanjut PTM RS 1.pdfHadiSalmiBintiMuhamm
 
ANALISIS ISU DAN GAGASAN KREATIF MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE_DINNI LUTFIANI M...
ANALISIS ISU DAN GAGASAN KREATIF MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE_DINNI LUTFIANI M...ANALISIS ISU DAN GAGASAN KREATIF MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE_DINNI LUTFIANI M...
ANALISIS ISU DAN GAGASAN KREATIF MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE_DINNI LUTFIANI M...DinniLutfianiMuzakki
 
Promkes di tempat kerja
Promkes di tempat kerjaPromkes di tempat kerja
Promkes di tempat kerjaom_wiez
 
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)Jeffry Vantheangan
 
Materi pelatihan teori api 1
Materi pelatihan teori api 1Materi pelatihan teori api 1
Materi pelatihan teori api 1Eko Kiswanto
 
Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tk al amin
Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tk al aminSurat pernyataan tanggung jawab mutlak tk al amin
Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tk al aminOperator Warnet Vast Raha
 
5. sop penyuluhan
5. sop penyuluhan5. sop penyuluhan
5. sop penyuluhanputri390345
 
Pengawasan Norma K3 Lingkungan Kerja
Pengawasan Norma K3 Lingkungan KerjaPengawasan Norma K3 Lingkungan Kerja
Pengawasan Norma K3 Lingkungan KerjaAl Marson
 

What's hot (20)

Ukuran ukuran frekuensi epidemiologi
Ukuran ukuran frekuensi epidemiologiUkuran ukuran frekuensi epidemiologi
Ukuran ukuran frekuensi epidemiologi
 
Rekam Medik & Sistem Pelaporan Rumah Sakit
Rekam Medik & Sistem Pelaporan Rumah SakitRekam Medik & Sistem Pelaporan Rumah Sakit
Rekam Medik & Sistem Pelaporan Rumah Sakit
 
Perkap 24 tahun 2007
Perkap 24 tahun 2007Perkap 24 tahun 2007
Perkap 24 tahun 2007
 
sumber data kependudukan
sumber data kependudukansumber data kependudukan
sumber data kependudukan
 
Juknis kkg
Juknis kkgJuknis kkg
Juknis kkg
 
Petunjuk teknis pelaksanaan PIS-PK
Petunjuk teknis pelaksanaan PIS-PKPetunjuk teknis pelaksanaan PIS-PK
Petunjuk teknis pelaksanaan PIS-PK
 
Materi inti 13 determinan kesehatan
Materi inti 13 determinan kesehatanMateri inti 13 determinan kesehatan
Materi inti 13 determinan kesehatan
 
Contoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukmContoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukm
 
Sktm
SktmSktm
Sktm
 
Rncangan matrix ganesha
Rncangan matrix ganeshaRncangan matrix ganesha
Rncangan matrix ganesha
 
CAPAIAN KINERJA UKP.pptx
CAPAIAN KINERJA UKP.pptxCAPAIAN KINERJA UKP.pptx
CAPAIAN KINERJA UKP.pptx
 
Surat keterangan penghasilan orang tua
Surat keterangan penghasilan orang tuaSurat keterangan penghasilan orang tua
Surat keterangan penghasilan orang tua
 
Rencana Tindak Lanjut PTM RS 1.pdf
Rencana Tindak Lanjut PTM RS 1.pdfRencana Tindak Lanjut PTM RS 1.pdf
Rencana Tindak Lanjut PTM RS 1.pdf
 
ANALISIS ISU DAN GAGASAN KREATIF MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE_DINNI LUTFIANI M...
ANALISIS ISU DAN GAGASAN KREATIF MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE_DINNI LUTFIANI M...ANALISIS ISU DAN GAGASAN KREATIF MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE_DINNI LUTFIANI M...
ANALISIS ISU DAN GAGASAN KREATIF MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE_DINNI LUTFIANI M...
 
Promkes di tempat kerja
Promkes di tempat kerjaPromkes di tempat kerja
Promkes di tempat kerja
 
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
 
Materi pelatihan teori api 1
Materi pelatihan teori api 1Materi pelatihan teori api 1
Materi pelatihan teori api 1
 
Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tk al amin
Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tk al aminSurat pernyataan tanggung jawab mutlak tk al amin
Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tk al amin
 
5. sop penyuluhan
5. sop penyuluhan5. sop penyuluhan
5. sop penyuluhan
 
Pengawasan Norma K3 Lingkungan Kerja
Pengawasan Norma K3 Lingkungan KerjaPengawasan Norma K3 Lingkungan Kerja
Pengawasan Norma K3 Lingkungan Kerja
 

Similar to Tugas Kelompok 1.B Latsar - Presentasi Analisis Isu Kontemporer.pptx

Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMakalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMuhammad Iqbal
 
Materi 5 dampak korupsi 2010
Materi 5 dampak korupsi 2010Materi 5 dampak korupsi 2010
Materi 5 dampak korupsi 2010Fathur Rohman
 
ARTIKEL ANALISIS ISU INSTANSIONAL.pdf
ARTIKEL ANALISIS ISU INSTANSIONAL.pdfARTIKEL ANALISIS ISU INSTANSIONAL.pdf
ARTIKEL ANALISIS ISU INSTANSIONAL.pdfssuser962d92
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiSeptian Muna Barakati
 
Bahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiBahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiAzinuddin Haq
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
 
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdfAmelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdfAmeliaWulandari33
 
Tugas kelompok ii
Tugas kelompok iiTugas kelompok ii
Tugas kelompok iiLely Marlia
 
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdfPaper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdfMUSAWAL MAJID
 
Dampak masif korupsi dampak masif korupsi
Dampak masif korupsi dampak masif korupsiDampak masif korupsi dampak masif korupsi
Dampak masif korupsi dampak masif korupsiRMIKpolbitrada
 
Dampak Korupsi.pptx
Dampak Korupsi.pptxDampak Korupsi.pptx
Dampak Korupsi.pptxNorAsvianti
 

Similar to Tugas Kelompok 1.B Latsar - Presentasi Analisis Isu Kontemporer.pptx (20)

Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMakalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
 
Materi 5 dampak korupsi 2010
Materi 5 dampak korupsi 2010Materi 5 dampak korupsi 2010
Materi 5 dampak korupsi 2010
 
ARTIKEL ANALISIS ISU INSTANSIONAL.pdf
ARTIKEL ANALISIS ISU INSTANSIONAL.pdfARTIKEL ANALISIS ISU INSTANSIONAL.pdf
ARTIKEL ANALISIS ISU INSTANSIONAL.pdf
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Popular legal action’-forum_anti_korupsi
Popular legal action’-forum_anti_korupsiPopular legal action’-forum_anti_korupsi
Popular legal action’-forum_anti_korupsi
 
Bahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiBahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten Korupsi
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
 
Makalah korupsi
Makalah korupsiMakalah korupsi
Makalah korupsi
 
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdfAmelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
Makalah korupsi
Makalah korupsiMakalah korupsi
Makalah korupsi
 
Tugas kelompok ii
Tugas kelompok iiTugas kelompok ii
Tugas kelompok ii
 
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdfPaper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
 
Dampak masif korupsi dampak masif korupsi
Dampak masif korupsi dampak masif korupsiDampak masif korupsi dampak masif korupsi
Dampak masif korupsi dampak masif korupsi
 
Makalah korupsi STIP WUNA
Makalah korupsi STIP WUNA Makalah korupsi STIP WUNA
Makalah korupsi STIP WUNA
 
Makalah korupsi
Makalah korupsiMakalah korupsi
Makalah korupsi
 
Dampak Korupsi.pptx
Dampak Korupsi.pptxDampak Korupsi.pptx
Dampak Korupsi.pptx
 

Tugas Kelompok 1.B Latsar - Presentasi Analisis Isu Kontemporer.pptx

  • 1. Analisis Isu Kontemporer Oleh : Dr. Abdurrahman Rahim Thaha, M.A.B Aji Fajar Suryo Antoro, S.E., M.A. Destiana, S.AB.,M.AB Annisa Syafitri Kurniasetiawati, S.ST., M.Sc. Bulqis Nebulla Syechah, S.Si., M.Si.
  • 2. Pendahuluan 01 Isu merupakan suatu kejadian atau fenomena yang dapat diartikan sebagai masalah. Masalah yang terjadi sekarang ini dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat dikatakan sebagai isu kontemporer.
  • 3. Data putusan Mahkamah Agung menyebutkan jumlah terpidana korupsi dari lingkungan ASN, Kepala Daerah, legislatif, BUMN/D, lembaga independen dan swasta mencapai 2.551 orang dengan total kerugian mencapai Rp 203,9 Trilyun (Sumber: https://aclc.kpk.go.id). Tindak pidana korupsi yang dilakukan/ melibatkan pejabat pemerintah ataupun ASN cukup banyak, baik di pemerintah pusat, daerah, bahkan perguruan tinggi. Isu ke-1 Korupsi
  • 4. o BNN : Penggunaan narkotika terus meningkat dari 1,8% di 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. o Kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019 dan meningkat menjadi 4.827.619 pada 2021;dan o Kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021.- Isu ke-2 Narkoba
  • 5. Ketergantungan terhadap energi fosil di Indonesia hingga kini masih sangat tinggi. Apabila ketergantungan ini terus dibiarkan, hal ini setidaknya dapat menimbulkan beberapa ancaman seperti: 1. Semakin berkurangnya cadangan minyak bumi (apabila Indonesia belum mengembangkan sumur minyak baru) 2. Ketidakstabilan harga minyak yang meningkatkan harga bahan bakar secara umum 3. Peningkatan potensi dampak global warming akibat gas rumah kaca. Isu ke-3 Energi
  • 6. Teknik Analisis Isu dengan metode APKL No Isu Utama A K P L Kesimpulan 1 Korupsi di Kalangan Pejabat Pemerintah dan ASN     Ya 2 Peredaran Narkotika    Tidak 3 Terorisme dan Radikalisme    Tidak A : Aktual P : Problematik K : Khalayak L : Layak
  • 7. Teknik Analisis Isu dengan metode Fishbone Korupsi di Kalangan Pejabat Pemerintah dan ASN
  • 8. DAMPAK KORUPSI 1. Perekonomian - menurunkan produktivitas, - pertumbuhan ekonomi - investasi menjadi lesu - kualitas barang dan jasa untuk publik menjadi rendah - menurunkan pendapatan dari sektor pajak, - meningkatkan hutang negara. 2. Sosial … - pengentasan kemiskinan semakin lambat - terbatasnya akses masyarakat miskin, - meningkatnya angka kriminalitas, dan - solidaritas sosial yang semakin langka.
  • 9. DAMPAK KORUPSI 3. Birokrasi Pemerintah Ketidakadilan dan pemihakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun penyedia layanan public. 4. Politik dan Demokrasi … Munculnya kelompok konstituen yang baru berjalan setelah disuap
  • 10. Solusi Pencegahan Korupsi • Memperkuat keimanan dan budaya malu • Perbaikan sistem • Mendorong transparansi penyelenggara negara • Memberikan hukuman yang berat • Supremasi hukum yang kuat • Edukasi dan kampanye