1. Dokumen ini membahas perlunya reformasi komprehensif dan kolaboratif dalam penanganan permasalahan perumahan rakyat di Indonesia melalui pembentukan Pokja PKP di tingkat nasional hingga daerah.

1. Jakarta, 11 Oktober 2017
Meningkatkan Kinerja Pokja PKP &
Keberlanjutan Pokja PKP Dalam
Mengawal Pembangunan PKP
Encep R Marsadi
Komponen-1 NSUP

2. HARMONISASI PAYUNG
HUKUM UNTUK POKJA PKP
SE Kemendagri
660/4919/SJ-
Ped. PPSP
POKJA SANITASI
Jumlah Yang Sudah
Terbentuk:
x Provinsi
485 Kab/Kota
PP 14/2016
POKJA PKP
Jumlah Yang Sudah
Terbentuk:
34 Provinsi
Lebih 140 Kab/Kota
(-) Permen Pokja
PKP
POKJA PKP KOTAKU
Jumlah Yang Sudah
Terbentuk:
x Provinsi
115 Kab/Kota
Kota/Provinsi mana yang beririsan..?, termasuk kluster kinerja Pokja yang ada…………?
30 November 2012
25 Mei 2016 (DEKON)
5 Tahun
Surat Edaran Dirjen
CK 40/DC/SE/2016
Permen PUPR 02/PRT/M/
2016 Tentang PK Kumuh
SE Bersama
(sementara / Darurat)
1. Harus Tegas dan harus Teges (jelas),
pilihannya : POKJA PKP (sesuai perundangan)
2. Akomodatif Terhadap Sektoral/Entitas Yang
Sudah Ada (mungkin masuk di isinya saja),
pilihannya : POKJA PKP-AMPL
3. Forward Planning (Pokja RSID, dll yad), diatur
kemungkinan keberadaan dan kebutuhan
pokja lain terkait PKP
4. Perlu Generik, Tidak Menunjukan Entitas
Tertentu (seperti : PKP Generik)
NEW POKJA….???
Permen PPN/PUPR/DEPDAGRI
Tahapan :
1. SE-Pokja PKP-AMPL (2017-2019)
2. Permen PPN Pokja PKP (2019-2025)
Kepmen PPN KEP.9/
M.PPN/HK/01/2017
TP POKJA PPAMS
Jumlah Yang Sudah
Terbentuk:
…………… Provinsi
…………………Kab/Kota
Maret 2010  POKJA PKP melalui Kegiatan Dekonsentrasi Dirjen Penyediaan Perumahan
31 Januari 2017
31 Mei 2016
POKJA PKP-AMPL
Pokja WASPOLA I (tahun 1998) dan WASPOLA II (tahun 2003)  Pokja AMPL (Tahun 2004)
1
2
3 4 5
6

3. APA URGENSI POKJA PKP
DALAM PENYELENGGARAAN PKP
DI DAERAH…?
KENAPA HARUS ADA POKJA…?
KENAPA POKJA PKP PENTING
UNTUK PENYELENGGARAAN PKP DI DAERAH…?

4. 1. Bidang PKP Penuh
Tantangan

5. TARGET 2019
BACKLOG :
5 Jt (penghunian)
6,8 Jt (kepemilikan)
RTLH :
1,9 Jt RTLH
KUMUH:
0 %
EKSISTING
BACKLOG:
7,6 Jt (penghunian)
13,5 Jt (kepemilikan)
RTLH :
3,4 Jt RTLH
KUMUH :
38.431 Ha (perkotaan)
78.384 Ha (perdesaan)
3.099 Ha (khusus)
Tantangan, Menurunkan :
2,6 Jt Backlog (Penghunian)
6,7 Jt Backlog (Kepemilikan)
2,51 Jt RTLH
119.914 Ha Kumuh
• Mengandalkan Pelaku Utama :
Masyarakat, Dunia Usaha
• Peran Pemerintah Kecil (6 % dari
Backlog, 34 % dari RTLH)
• GAP Besar….!
PKP Sudah Dianggap Ultra Essensial dan
Darurat Perumahan, Tapi Tantangan
Penyelenggaraannya Besar :
1. Perumahan : COMPLEX DAN COMPLICATED
2. Perumahan  Belum Mainstream
3. Perumahan Kurang Perhatian
4. Perumahan  Anggaran Kecil
5. Perumahan  Koordinasi Lemah (Padahal
Banyak Pelaku)
6. Klasik : Tata Ruang, Perijinan, Sertifikasi,
PSU, Pembiayaan, Data Lemah, dll
Kumuh Perkotaan :
BASELINE = 38.431 Ha
CAPAIAN = 6.764 Ha
GAP = 31.667 Ha
x

6. Dukungan Kebijakan Bidang PKP
Belum Memadai
 UU 1/2011 dan UU 20/2011 belum implementatif karena peraturan
perundangan turunannya belum selesai
Belum tersedia kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan PKP
yang terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan kebijakan
lintas sektor
Lemahnya perencanaan kebijakan karena tidak didukung
oleh data yang memadai
Koordinasi dan Kelembagaan
Pembangunan PKP belum optimal
Ketidakjelasan pembagian peran dan kewenangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah
Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar pelaku pembangunan PKP
Belum optimalnya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas bagi
pemangku kepentingan
Belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam pembangunan PKP
Lemahnya Pengawasan
dan Pengendalian
dalam
Penyelenggaraan
Pembangunan PKP
Belum Optimalnya Pemanfaatan
Pendanaan Pembangunan PKP serta
Terbatasnya Akses untuk Pembiayaan
Pembangunan PKP Khususnya Bagi MBR
Terbatasnya dan
Mahalnya Harga
Lahan untuk
Pembangunan PKP
Tidak Efisiennya
Proses dan Mahalnya
Biaya Perizinan untuk
Pembangunan PKP
Terbatasnya dan
Mahalnya Bahan
Bangunan untuk
Pembangunan PKP
Minimnya
Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi
untuk Pembangunan PKP
8
2
3
4
5 6
7
1
BACKLOG
R T L H
dan
KUMUH
Belum terintegrasinya
infrastruktur
perumahan
9
PERMASALAHAN (KLASIK, SEJAK 1992)

7. Pasal 31 Ayat 1
Setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan
Pasal 28 H Ayat 1
Setiap orang berhak memperoleh …….
layanan kesehatan
Pasal 34 Ayat 3
Negara bertanggungjawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan……..”
Pasal 28 H Ayat 1
Setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat …….
Memperoleh sekurang-kurangnya 20%
APBN dan APBD untuk
penyelenggaraan pendidikan
Diupayakan memperoleh alokasi sebesar
5% dari total APBN 2016 atau kurang
lebih Rp. 100 Triliun
PKP mendapatkan kurang dari
1% APBN maupun APBD
IMPLIKASI
FAKTA : PERHATIAN PADA BIDANG PKP MASIH “RENDAH/KECIL” PERLU DITINGKATKAN
PENDIDIKAN KESEHATAN PKP &
PERMUKIMAN
UU HAM 39/1999, UU 1/2011,
UU 20/2011, UU 4/2016, UU 23/2014
Padahal PKP  PONDASI IPM PENDIDIKAN/KESEHATAN

8. PENDIDIKAN KESEHATAN PKP
UU 20 / 2003 SITEM
PENDIDIKAN NASIONAL
UU 1 / 2011 PKP
++ UU 39/2009 HAM
PP 48 TAHUN 2008 TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN
UU 36 / 2009 KESEHATAN
< 1%
Perlu Langkah Strategis ???
 Anggaran 8 % (Jabar)
 Anggaran 12% (Info : Un-Habitat)
20 %
400 T
5 % - 10 %
100-200 T

9. REGULASI BIDANG PKP YANG “BELUM UTUH”
UU Rusun 16/1985 dan UU PP 4 /1992 (22 tahun yang lalu), tidak ada kemajuan yang signifikan,
fluktuatif dan cendrung tidak tuntas / tidak komprehensif serta tumpang tindih
FAKTA : “PROGRAM REAKTIF, TIDAK TERSTRUKTUR DENGAN BAIK”
(PENDANAAN DAN PENGANGGARAN BELUM SINKRON DENGAN DAERAH  CENDRUNG TOPDOWN)
SE. Kemendagri 2015 : Dukungan Daerah Untuk Gerakan Sejuta Rumah, PP 83/2015 : Perumnas, Perpres 3/2016 : Percepatan Proyek Stranas,
Inpres 1/2016 Percepatan Pelaksanaan Proyek Stranas, Inpres 3/2016 : Penyederhanaan Perijinan Pembangunan PKP, dll..Kepmen
UU 4 / 2016
TAPERA
PP…?
5 PP
UU 20 / 2011
RUSUN
PP…?
(dari 13 PP, 3 Permen)
UU 1 / 2011
PKP
PP…?
3 PP, PP 14/2016, 64/2016
(dari 20 PP) + 6 Permen
UU 23 / 2014
PEMDA
Ada Yang Tumpang
Tindih..?
Angin Segar ++ NAHP  Kebijakan, Kelembagaan, Capacity Building Pemda  “Reformasi PKP”

10. PP & PEMBIAYAAN CIPTA KARYA
PP 14 / 2016 :
PP
RP3 RKP
Jangka Panjang
Jangka Menengah
Jangka Pendek
Jangka Panjang
Jangka Menengah
Jangka Pendek
DOK. RP3
(permen)
RPIJM PKP
CK
RISPAM, SSK,
RP2KPKP
RPIJM CK
DOK. RKP
(permen)
?
Renstra OPD PKP
PROV/KAB/KOTA..?
(bersama Pokja PKP)
Postur Dinas..?, tdk cocok
Perumahan & KP (5 Sub Urusan) Pekerjaan umum & TTR; (11 Sub Urusan)
UU 1 / 2011 :
PKP
RP3KP
Cat : Selama 5 Tahun sudah
dijalankan, banyak kab/kota yang
sudah menyusunnya dan sdh di
perdakan
ADA PP, ADA TANTANGAN BARU..!  POKJA SEBAGAI KOLABORATOR…!!

11. 2. Dengan Tantangan Besar 
Perlu “Upaya Strategis “
Penanganan Parsial Penanganan Komprehensif
 Butuh Komitmen & Kolaborasi  “Reformasi PKP”

12. 1. Momentum UU 23 / 2014 :
 Perumahan Urusan Wajib, Pelayanan Dasar (Mestinya Mendapatkan Pagu Anggaran)
 SKPD Perumahan (kelewat..!) Renstra Perumahan (..?)  RPJMD Pro Perumahan
 Pokja PKP 34 Provinsi & Pokja PKP 514 Kab/Kota (Fasilitasi Dekon Sejak 2010)
 UU 1/2011 PKP (Forum PKP)  PP 14/2016 PP (Pokja PKP)------------UU 4/92 PP (BKP4D)
Januari 2017
A.SKPD PKP 34 Provinsi
B.SKPD PKP 514 Kab/Kota
Maret 2017
A.Renstra SKPD PKP 34 Provinsi
B.Renstra SKPD PKP 514 Kab/Kota
Juni 2017 (101  7 Prov, 94 Kab/Kota
A.RPJMD SKPD PKP 7 Provinsi
B.RPJMD SKPD PKP 94 Kab/Kota
17 April 2019 Pilpres
3. RPJMN 2020-2024
Juni 2018-2024 (447) Prov/Kab/Kota
Tahun 2018-Awal 2019
 Konsep Reformasi PKP Selesai
A.RPJMD SKPD PKP 27 Provinsi
B.RPJMD SKPD PKP 420 Kab/Kota
+ PP 18 / 2016 : Perangkat Daerah
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum & TTR; (11 Sub Urusan)
4. Perumahan & KP (5 Sub Urusan)
5. Sosial;
6. Tramtib
2. Momentum PP 14 / 2016 :
1. Pokja PKP : Nasional, Provinsi. Kab/Kota
2. Pemerintah : Menyusun Rencana Program
Jangka Panjang, Jangka Menengah, Jangka
Pendek (Perlu Harmonisasi Dokumen PKP)
3 MOMENTUM
REFORMASI PKP

13. Urusan Pemerintahan
KONKUREN
DIBAGI Bersama
antar tingkatan
(pusat/provinsi/kab/kota)
dan/atau susunan pemerintahan
ABSOLUT
1. Moneter dan Fiskal
2. Agama
3. Kehakiman
4. Pertahanan
5. Keamanan
6. Luar Negeri
Kabupaten/Kota
Provinsi
Pusat
PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN (URUSAN BERSAMA)
yang bersinergi (program dan
anggaran), Menjalankan agenda
dan komitmen bersama
Pemerintah Pusat-daerah (perlu
harmonisasi RPJPN-RPJMN-
RPJPD-RPJMD…?)
Konsep Program PKP
Pusat-Daerah Terkait SOTK
Baru Saat Ini
Konsep Program PKP Pusat-Daerah-Pelaku PKP
Dengan Reformasi Bidang PKP
GRAND DESIGN menggerakan
URUSAN KONKUREN PELAKU
PKP PEMERINTAH DAN NON
PEMERINTAH, Menjalankan
Agenda dan KOMITMEN
BERSAMA
GRAND
DESIGN PKP
&
ROADMAP PKP
• Pelaku Utama PKP Bukan Pemerintah
• Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Membagi Urusan

14. KONSEP REFORMASI PKP
KOMPREHENSIF - KOLABORATIF
Penanganan Parsial  Komprehensif
Penanganan Sektoral K/L  Kolaboratif K/L
KOMITMEN & AGENDA
BERSAMA
4 PILAR
REFORMASI PERUMAHAN RAKYAT

15. PILAR - 1 PILAR - 2 PILAR - 3 PILAR - 4
KONKUREN, KOMPREHENSIF & KOLABORATIF
ADANYA
KOMITMEN
BERSAMA
PELAKU PKP
PUSAT-DAERAH,
Dengan Adanya
“Grand Design”
PKP
ADANYA MESIN
PENGGERAK
KOMITMEN
BERSAMA
(ENGINE OF
REFORM), Sebagai
“Kunci Utama”
Reformasi Bidang
PKP
ADANYA
PETA JALAN
PROGRAM &
AKSI
PRIORITAS
BERSAMA
(PILIHAN JALAN PALING
EFEKTIF DAN EFISIEN)
ADANYA
REL / JALAN
YANG AMAN
(UNTUK SAMPAI
KETUJUAN) :
PP, Perpres,
Permen, Pedoman
Juklak, Juknis
REFORMASI PKP
Grand Design PKP
RAN / RAD PKP
ROADMAP PKP
• 34 Dinas PKP Prov
• 514 Dinas PKP Kab/Kota
• 34 Pokja PKP Provinsi
• > 485 Pokja PKP + AMPL Kab/Kota
• PERUMNAS REFORM
• SWASTA / DUNIA USAHA
Harmonisasi
Aturan, Aturan Dokumen,
Aturan Pokja PKP
POKJA PKP, SEBAGAI
“ENGINE OF REFORM”

16. 4. BAGAIMANA POKJA BISA
BERPERAN..?
“…maka Pokja PKP harus menjadi Kolaborator Pembangunan
Bidang PKP di Daerah..”

17. Diharapkan Dinas PKP dan Pokja PKP di daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan bidang
PKP yang operasional dan responsif (dimulai dari menyusun RENSTRA dan mewarnai RPJMD dengan
PKP, Grand Design PKP Daerah (Sesungguhnya Bisa RP3KP), RAD PKP (Perpres 59 tentang TPB/SDGs)
Secara umum di tahap awal perencanaan bidang PKP DAERAH minimal meliputi:
1. Kemampuan OPD dan Pokja PKP untuk mengenali dan memetakan isu-isu perumahan dan
permukiman “secara bersama” pelaku PKP di daerah.
2. Menentukan target sasaran, arah kebijakan, strategi penanganan, jenis kegiatan, dan anggaran
yang dibutuhkan, terutama untuk program-program prioritas bersama pelaku PKP di daerah.
3. Mampu mengkoordinasikan sektor-sektor terkait dengan bidang PKP agar dapat berkolaborasi
untuk selanjutnya bisa dijadikan momentum awal membangun komitmen bersama di daerah
SEKARANG SUDAH ADA OPD PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DI TIAP DAERAH PROVINSI/KAB/KOTA
Bagaimana agar OPD & Pokja PKP dapat memenuhi peran-peran tersebut di atas..?
1. Capacity Building (Vertical Learning & Horizontal Learning) NAHP, NSUP
2. Membangun Komitmen Bersama  Membangun Mimpi Besar Daerah Tentang PKP

18. RP4D / RP3KP, 20 thn
RKP/RP3….thn?
REPELITADA RPJM Daerah (Pro PKP)
RTRW Propinsi/Daerah
POLA DASAR RPJP Daerah
RP2KPKP / RAD KUMUH
PJM P3KT RENSTRA SKPD PKP
Kelayakan, DED
RPJM DESA
PJM PRONANGKIS / CAP-RPP
Community Plan
DATA PKP
DI MASYARAKAT
RTRW Nasional
GBHN RPJP Nasional
REPELITA Nasional RPJM Nasional
PROPINSI/
DAERAH
DESA /
MASYARAKAT
NASIONAL
DIMENSI SPASIAL/SEKTORAL
ERA ORDE BARU ERA “REFORMASI”
TANTANGAN
PENTING
PERENCANAAN
BIDANG PKP
PERSOALAN
1. RP3KP tidak operasional (tdk
bisa di jadikan rujukan  di
buat Passing grade, tidak lolos)
2. Renstra SKPD PKP tidak
akomodatif terhadap PKP
3. Dokumen Perencanaan Tingkat
Komunitas Miskin Kreatifitas
Menangani PKP
4. Usulan musrenbang masyarakat
tidak “konek” dengan RKA
dinas / Renstra Dinas
5. Lemah Readines Criteria
(CPCL/BNBA)
1. PKP kurang “sexy”, kurang
daya tarik
2. Anggaran minim (kasus di
Jabar, 0,68% - 12% APBD,
rata-rata = 3,8 %), Nas < 1%
IMPLIKASI
Ruang Kosong Manajemen
Perencanaan Bidang PKP
Dalam Struktur Perencanaan
Missing Link

19. Sistem Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Sistem
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kesejahteran Masyarakat
 Peningkatan hasil-hasil pembangunan yang
dirasakan/diterima masyarakat ditentukan
oleh kualitas APBD dan pengelolaannya;
 Kualitas penganggaran (APBD) ditentukan
oleh kualitas perencanaan pembangunan
daerah;
 Kualitas perencanaan pembangunan antara
lain ditentukan oleh sejauh mana dokumen
perencanaan dapat memecahkan
permasalahan & menjawab isu strategis
pembangunan (perencanaan yang responsif
dan operasional)
 Kualitas Dokumen Perencanaan salah satunya
ditentukan oleh Kualitas Data Yang Valid dan
Up to date (Baseline  Futureline)
PELUANG POKJA PKP  MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT
DENGAN MENGINTEGRASIKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN & PENGANGGARAN PELAKU PKP
Dekon
/Satker
Advokasi

20. 5. Prasyarat Keberlanjutan Pokja
PKP Untuk Penyelenggaraan
PKP di Daerah

21. Hasil Midterm Review 2017 :
Sharing Diskusi Untuk Keberlanjutan Pokja PKP, Berdasarkan Paparan Narasumber dan
Pengalaman Pokja PKP Selama ini, maka POKJA PKP Harus:
PUNYA VISI-MISI,PUNYA SDM  yang menjadi MOTOR/CHAMPION :
KONSISTEN vs MUTASI ASN….?  Solusi : Jabatan Melekat (ex-Officio)
PUNYA PROGRAM/RENCANA KERJA  yang BISA DIJALANKAN, RESPONSIF,
TERUKUR, JELAS dan ADA BATAS WAKTUNYA
SUDAH BEKERJA  Ada Produk Aksi Pokja & Hasil Pokja PKP : Produk Advokasi
(PKP DI RPJMD, RTLH, Media Cetak), Produk Sinergi (gabung Pokja PKP), Produk
Koordinasi (Pokja Kab/Kota), Produk Aksi (pendataan, RP3KP, RANPERDA)
Adanya Knowledge Sharing  Peningkatan Kapasitas LG Capacity (NAHP + NSUP +
Dekon Pembiayaan Perumahan) + Horizontal Learning
Ada Jejaring & Kemitraan  Forum Nasional Pokja PKP dan Jejaring PKP + AMPL
Direktori Pelaku Jejaring Pokja PKP - AMPL
1.
2.
3.
4.
5.

22. Hidup Kuat
Bermanfaat
POKJA PKP
KAB/KOTA
Wadah Kolaborasi,
Koordinasi dan
Komunikasi Untuk
Membangun Sinergi
SYARAT 1 :
VISI BERSAMA LOKAL CHAMPION

24. SYARAT 3 :
PRODUK AKSI DAN HASIL POKJA PKP DAERAH
FORUM SINERGI, KOORDINASI & AKSI
POKJA PKP
DAERAH
DATA
PERUMAHAN
TERUPDATE &
VALID
DOKUMEN PERENCANAAN
YANG RESPONSIF DAN
OPERASIONAL
CAPAIAN PENYEDIAAN
RUMAH TERMONITOR
DUKUNGAN POLITIS POLICY
MAKER UNTUK PKP
SEKTOR PERUMAHAN
MENJADI PRIORITAS
DAERAH
ARAH DAN KEBIJAKAN &
TRRGET DAERAH UNTUK
PKP
KERANGKA KERJA BIDANG
PERUMAHAN DI DAERAH
KINERJA BIDANG
PERUMAHAN
PRODUK ADVOKASI PRODUK SINERGI, KOORDINASI DAN AKSI
DARI KERANGKA KERJA MENUJU KINERJA

25. Syarat 4 : National Affordable Housing Program (NAHP) s.d 2020
dibawah pengelolaan Ditjen Penyediaan Perumahan
dibawah pengelolaan Ditjen Pembiayaan Perumahan
National Affordable Housing Program
Tujuan: meningkatkan akses masyarakat berpendapatan menengah dan
rendah kepada rumah terjangkau
Komponen Tujuan
Jumlah
Pinjaman
Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis
Tabungan (BP2BT)
• Bantuan Ppembiayaan uang muka perumahan
berbasis tabungan
• Pengembangan sistem bantuan pembiayaan
• Dukungan teknis untuk lembaga penyalur
• Operasional program
Mengembangkan dan
mengimplementasikan
skema bantuan uang
muka untuk
pembiayaan
perumahan
215 Juta
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
• Dukungan kegiatan fisik BSPS
• Dukungan operasional kegiatan BSPS
• Program pengembangan sistem perumahan
Memperluas dan
memperkuat bantuan
pelaksanaan BSPS
215 Juta
Bantuan Teknis: Reformasi Kebijakan Perumahan
• Housing and Real Information System
• Access to Housing Finance
• Policy Advisory for Housing Supply
• Strengthening National Housing Institution
Function
• Local Government’s Capacity Building on
Housing Development
Memperkuat sektor
perumahan dan aspek
enabling environment
bagi perumahan
terjangkau
20 Juta

26. Syarat 4 : National Slum Upgrading Program (NSUP) s.d 2020
Komponen 1
Pengembangan
Kelembagaan dan
Kebijakan
Komponen 2
Pengembangan kapasitas
pemerintah daerah dan
masyarakat dan integrasi
perencanaan
Komponen 3
Infrastruktur skala kota dan
kelurahan
Komponen 4
Bantuan Teknis
Komponen 5
Dukungan kondisi darurat
bencana

27. Syarat 4
CB dalam Komponen 1
Mendorong re-
modelling
program eksisting
atau penambahan
program baru
Mengembang-kan
Engine of Reform,
melalui
Peningkatan
kapasitas yang
based-on demand
dan based-on needs
Mengembangkan
jaringan dengan
pihak-pihak non-
pemerintah dan juga
swasta
Membangun
komitmen
pemerintah, baik
pusat dan daerah.
Re-branding
program nasional
pengentasan
permukiman kumuh
agar dapat menjadi
gerakan bersama

28. Tim Pengarah
Pokja PPAMS
Pokja Nasional
PKP
34 Pokja PKP
Provinsi
514 Pokja PKP
Kab/Kota
Forum Nasional
Pokja PKP
34 Forum
Daerah Pokja
PKP
Jejaring Pokja
PKP-AMPL
1. Swasta dan Dunia Usaha
2. LSM PKP – AMPL
3. LSM Donor (Contoh : PLAN International,
UNICEF, WVI, SNV, dll)
4. Perguruan Tinggi
5. Pakar
6. Proyek (Contoh : IUWASH)
Direktori Jejaring :
1. Daftar LSM Donor
2. Daftar Pakar PKP
3. Daftar Pakar AMPL
4. Daftar Proyek
5. Daftar dst……
Perhimpunan
SK Pokja Statuta Forum
FORUM TAHUNAN
CHAMPION PKP - AMPL
Forum
Gubernur
SYARAT
5
:
ADANYA
JEJARING
DAN
KEMITRAAN
NASIONAL

29. Tim Pengarah
Pokja Provinsi
Jawa Tengah
Pokja PKP
Provinsi Jawa
Tengah
35 Pokja PKP
Kab/Kota
Forum Daerah
Pokja PKP
Jateng
Jejaring Pokja
PKP-AMPL
1. Swasta dan Dunia Usaha
2. LSM PKP – AMPL
3. LSM Donor (Contoh : PLAN International,
UNICEF, WVI, SNV, dll)
4. Perguruan Tinggi
5. Pakar / Praktisi / Pemeduli
6. Proyek (Contoh : IUWASH)
Direktori Jejaring :
1. Daftra LSM Donor
2. Daftar Pakar / Praktisi / Peeduli PKP
3. Daftar Pakar / Praktisi / Peeduli AMPL
4. Daftar Proyek
5. Daftar dst……
Perhimpunan
SK Pokja Statuta Forum
FORUM TAHUNAN
CHAMPION PKP - AMPL
Forum
Bupati /
Walikota
SYARAT
5
:
ADANYA
JEJARING
DAN
KEMITRAAN
DAERAH

30. Pentingnya Posisioning Pokja PKP
Dalan Konsep Dan Strategi “1 Resep 4 Oba
ndampingan Modeling PN Kota Tanpa Kum
Di 12 Kota/Kabupaten, Komponen-1 NSUP
Komponen-1 NSUP

31. PERLU 1 RESEP MODELING PROGRAM NASIONAL KOTA TANPA KUMUH
DI 12 PEMDA KOTA/KAB
“5 Obat Bersama”
SOSIALISASI / AUDIENSI
PELAKU PKP, EKSEKUTIF
+ LEGISLATIF
Membangun Pemahaman Bersama
Dan Membangun Komitmen
Bersama Penanganan Kumuh 
Marketing PN Kota Tanpa Kumuh
(Komitmen Nasional)
1
PEMBENTUKAN &
PENGUATAN POKJA &
OPD PKP
PROV/KAB/KOTA
Engine / Wadah Koordinasi,
Kolaborasi dan Komunikasi
Untuk Membangun Sinergi 
Modul Capacity Building
2
SISTEM MANAJEMEN
PENDATAAN BIDANG
PKP KAB/KOTA
Dukungan Basis Data PKP
Yang Up To Date dan Valid
di Kab/Kota  Perencanaan
Yang Operasional & Responsif
3
1. PENG-ARUSUTAMA-AN PKP DI KABUPATEN/KOTA (MAINSTREAMING) ANGGARAN NAIK
2. MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMBANGUNAN BIDANG PKP DI KABUPATEN/KOTA
RP3KP  RKP 
RP3  RAD
KUMUH (RP2KPKP)
Multiaktor, Multi Sektor, Multi
Tahun, Keterpaduan Lokasi,
Program & Anggaran
 Memorandum Program Pelaku PKP
ACTION 25 M KOTA/KAB
(berdasar MP)
5
4

32. DASAR 1 RESEP : MENJALANKAN AMANAT UNDANG-UNDANG
Payung Hukum Kegiatan Pendampingan Modeling PN Kota Tanpa Kumuh 12 Kota/Kabupaten
SOSIALISASI / AUDIENSI
PELAKU PKP, EKSEKUTIF
+ LEGISLATIF
UU 1/2011, Pasal 18,
wewenang, (d)
melaksanakan sinkronisasi
dan sosialisasi peraturan
perundang-undangan serta
kebijakan dan strategi
penyelenggaraan PKP dan
kawasan permukiman pada
tingkat kabupaten/kota;
SISTEM MANAJEMEN
PENDATAAN BIDANG
PKP KAB/KOTA
UU 1/2011, Pasal 18,
wewenang, (a) menyusun dan
menyediakan basis data PKP
dan kawasan permukiman pada
tingkat kabupaten/kota;
Permen : Definisi, Kriteria, Metode
Untuk : Backlog, Kumuh, RTLH sdh
“KLIR”
RP3KP  RKP 
RP3  RAD
KUMUH
UU 1/2011, Pasal 15, tugas, (c)
menyusun rencana pembangunan
dan pengembangan PKP dan
kawasan permukiman pada tingkat
kabupaten/kota;
PP 14/2016, Pasal 8, RP3 ditetapkan
dalam RP Panjang, RP Menengah,
RP Tahunan
Perpres 59 / 2017 : Pelaksanaan
Pencapaian TPB
PEMBENTUKAN &
PENGUATAN POKJA &
OPD PKP
PROV/KAB/KOTA
UU 1/2011, Pasal 18,
wewenang, (c)
memberdayakan pemangku
kepentingan dalam bidang PKP
pada tingkat kabupaten/kota;
PP 14/2016, Pasal 54, Lembaga Yang Mengkoordinasikan
Pengembangan Kawasan Permukiman Adalah Pokja PKP
UU 1/2011, Pasal 131, peran
masyarakat, (3) Membentuk
Forum Pengembangan PKP
1 2 3 4
5
?

33. 1 RESEP 5 OBAT “UJICOBA MODELING PN KOTAKU” DI 12 KAB/KOTA
1. Surat Bappenas Untuk Audiensi Ke  Walikota/Bupati/Sekda/Kabappeda/Kadis  Kota/Kabupaten
2. Audiensi Bappenas + Pokja PKP Provinsi  Ke Bupati/Walikota/Pimpinan SKPD  Dukungan Pembentukan Pokja PKP Kab/Kota
3. Pembentukan / Penguatan Pokja PKP + OPD PKP 12 Kota/ Kabupaten
4. Fasilitasi OPD PKP dan Pokja PKP Kab/Kota  Pendataan dan Penyusunan RAD Penanganan Kumuh Kabupaten/Kota
5. Fasilitasi Ujicoba Implementasi RAD Penanganan Kota Tanpa Kumuh 12 Kota/Kabupaten
Dukungan Penuh Tim Pendamping Komponen – 1 NSUP
SOSIALISASI / AUDIENSI
PELAKU PKP, EKSEKUTIF
+ LEGISLATIF
Membangun Pemahaman
Bersama Dan Membangun
Komitmen Bersama
PEMBENTUKAN /
PENGUATAN POKJA PKP
& OPD PKP
PROV/KAB/KOTA
Wadah Koordinasi,
Kolaborasi dan Komunikasi
Untuk Membangun Sinergi
Fasilitasi Bappenas + Provinsi (Pokja + OPD)
1 2
SISTEM MANAJEMEN
PENDATAAN BIDANG
PKP PROV/KAB/KOTA
Dukungan Basis Data PKP
Yang Up To Date dan Valid di
Kab/Kota
PERENCANAAN TERPADU
RAD PENANGANA KUMUH
KAB/KOTA
Multiaktor, Multi Sektor, Multi
Tahun, Keterpaduan Lokasi,
Program & Anggaran
Pelaku Utama Pokja PKP & OPD Kab/Kota
Support Bappenas + Provinsi (Pokja+OPD)
ACTION
12 kota/kab
3 4
5

34. 6. Inovaasi Pokja PKP Untuk
Percepatan Penyelenggaraan
PKP di Daerah

35. Problem
Mekanisme Usulan Pembiayaan Bidang Perumahan
(Dalam Tahapan Partisipasi Publik dalam Perumusan Anggaran Di Daerah)
Forum SKPD
(Multi pihak)
RPJP, RPJM, RENSTRA
(Pusat  Daerah)
Jaring Aspirasi
Masyarakat
Kebijakan Umum
Anggaran Daerah
DPRD
Kesepakatan
DPRD-
Eksekutif
Renstra Satuan Kerja
Pemerintah Daerah
Satuan Kerja
Pemerintah Daerah
(SKPD)
Panitia Anggaran
DPRD
RAPBD
MUSRENBANG
KABUPATEN/KOTA
Tim Anggaran
Eksekutif
MUSRENBANG
DESA/KELURAHAN
MUSRENBANG
KECAMATAN
APBD
1
2
3
4
5
6

36. Forum SKPD
(Multi pihak)
RPJP, RPJM, RENSTRA
(Pusat  Daerah)
Jaring Aspirasi
Masyarakat
Kebijakan Umum
Anggaran Daerah
DPRD
Kesepakatan
DPRD-
Eksekutif
Renstra Satuan Kerja
Pemerintah Daerah
Satuan Kerja
Pemerintah Daerah
(SKPD)
Panitia Anggaran
DPRD
RAPBD
MUSRENBANG
KABUPATEN/KOTA
Tim Anggaran
Eksekutif
MUSRENBANG
DESA/KELURAHAN
MUSRENBANG
KECAMATAN
APBD
1
4
5
6
KSM + BKM
POKJA PKP
Hearing
(Aspirasi)
Usulan
Kegiatan
Pengawalan
Anggaran
Apa yang Bisa Dilakukan
Oleh Pokja PKP Untuk Percepatan Penyelenggaraan PKP di Daearh?
(Strategi 1-4-5)

37. Baledaya
Peningkatan Pelayanan Pokja PKP Melalui “Klinik Rumah MBR” Provinsi dan Kabupaten/Kota
Dengan Kegiatan
Klinik Rumah MBR,
Pokja PKP Prov/Kab/Kota :
HIDUP, KUAT, BERMANFAAT
Amanat UU 23/2014
Sertifikasi Pelaku PKP
(SKKNI Tugas Pemerintah)
Amanat UU 5/2014 ASN
PP 11/2017 Manaj. PNS
Pemilihan Jabatan berdasar
: Kinerja, Kompetensi,
Minimal Diklat 20 JP /
Tahun
BADAN DIKLAT
PROVINSI
1
2
34 Pokja PKP Provinsi
514 Pokja PKP Kab/Kota
DINAS PKP
PROVINSI
POKJA PKP
PROVINSI
BPSDM 23
DIKLAT
BID. PKP

38. AKSI STRATEGIS POKJA
Untuk Penyelenggaraan PKP Di Daerah Yang Efektif
& Efesien
PokJa (Kelompok Kerja)
PokKir (Kelompok Pikir)
Pok”Power” (Kelompok Pendorong Kebijakan)
PokJar (Kelompok Jejaring)
..…….AGAR AKSI-NYA “NENDANG”………….

39. Encep R Marsadi
ermarsadi@yahoo.com
0822.3433.3435