pembelajaran kelas XII

1. HUKUM HINDU DALAM SUSASTRA VEDA
A. PENGERTIAN UMUM.
 Definisi : “ Hukum adalah peraturan-peraturan yg mengatur tingkah
laku manusia, baik sbg perorangan maupun sbg kelompok, agar tercipta
suasana hidup serasi, berdaya guna dan tertib “.
 Umumnya Hukum ditetapkan oleh penguasa/pemerintah berlaku
secara alamiah dan kalau perlu dapat dipaksakan agar peraturan
dipatuhi.
 Sumber Hukum ada 2 ( dua ) yaitu :
1. Tertulis : - UUD disamakan dg Sruti
- UU Pokok disamakan dg Smrti.
- UU Pelaksanaan disamakan dg Nibandha.
2. Tidak tertulis spt: Konvensi .
Konvensi dlm Agama Hindu disamakan dg Sila, Acara , Atmanastusti.
 Dlm Ilmu Hukum terdapat istilah :
1. Statuta Law : hukum yg dibentuk dg sengaja oleh penguasa.
2. Common Law/Natural Law : hukum alam yang ada secara alamiah.

2.  Setiap Umat beragama sekaligus sbg Warga Negara , harus tunduk
pd 2 (dua) kekuasaan hukum yaitu :
1. Hukum yg bersumber pd perundang-undangan negara spt : UUD,
UUP, UU dan PP. (yg dibuat oleh manusia/Lembaga Pembuat
Unang-Undang.
2. Hukum yg bersumber pada kitab suci , sesuai agama yg dianut ,
( Undang-undang yg bersifat murni berdasarkan wahyu suci
Tuhan, yg dikodifikasikan menjadi Kitab Suci Weda ).
 Hukum dlm Agama Hindu Mempunyai Banyak Istilah al :
Widhi, Drsta, Acara, Agama, Wyawahara, Nitisastra, Rajaniti
dan Arthasastra.
 Dalam Weda istilah yg sama dg Hukum adalah :
1. Rta hukum alam yg bersifat abadi ( murni bersifat
absolut trasendental ).
2. Dharma hukum duniawi ( penjabaran Rta dlm tingkah laku ).
 Dlm Dharma / Hukum memuat 2 (dua) hal penting yaitu :
1. Unsur yg bersifat mengatur / normatif
2. Unsur yg bersifat Keharusan / Memaksa / represif ( jika dilanggar
dapat dipaksakan dg ancaman sanksi/hukum ).

3. Ketentuan mengenai Weda sbg sumber Hukum tercantum dlm kitab :
 Manawa Dharmasastra. II.6 sbb :
“ Wedo’khilo dharma mulam smrti sile ca tad widam, acarasca iwa
sadhunam atmanastutir ewa ca “.
Artinya:
“ Seluruh Weda merupakan sumber utama daripada dhrama (Agama
Hindu ) kemudian barulah Smrti disamping kebiasaan-kebiasaan
yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda, kemudian Acara
tradisi dari orang-orang suci serta akhirnya Atmanastuti (rasa puas
diri sendiri ) “.
 Manawa Dharmasastra II. 10 sbb :
“ Srutistu wedo wijneyo dharmasastram tu wai smrtih, te
sarwartheswam imamsye tabhyam dharmohi nirbabhau “.
Artinya :
“ Sesungguhnya Sruti adalah Weda demikianlah pula Smrti itu adalah
Dharmaçastra, keduanya tidak boleh diragukan dalam hal apapun karena
keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber agama Hindu (dharma ).

4.  Sarasamuçcaya Bab II. 37 menyebutkan :
“ Çrutir wedah samākhyato
dharmaçastram tu wai smŗtih,
te sarwātheswam īmāmsye
tābhyām dharmo winir bhŗtah “.
Artinya : “ Yang perlu dibicarakan sekarang Sruti yaitu Catur weda,
dan Smrti Dharmaçastra,Sruti dan Smrti kedua-duanya harus diyakini,
dituruti ajaran-ajarannya pada setiap usaha,
jika telah demikian maka sempurnalah kebaikan tindakan anda dalam
bidang Dharma “.
- Sumber utama Hukum Hindu adalah Sruti dan Smrti,
- Kebenaran Sruti dan Smrti tidak boleh dibantah,
- Keduanya patut dijadikan pedoman di dalam
bertingkah laku.
Kesimp
ulan :

5. B. SUMBER HUKUM HINDU
 Peninjauan sumber Hukum Hindu dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :
1. Peninjauan Sumber Hukum Hindu Dalam Arti Sejarah.
 Bukti –bukti sejarah, dokumen tertua yg memuat pokok-pokok
Hukum Hindu ( Weda Sruti ) diduga ditulis abad X SM.
 Dharma Sastra sbg bagian dari Kalpa sutra(Tentang Upacara Yadnya).
Kalpa Sutra terdiri dari :
1. Srauta Sruta : isinya , Berbagai cara pemujaan/penghormatan Tri
Agni : ( Daksinagni/Cittagni = Api untuk membakar
mayat, Ahawaniyagni = Api untuk memasak,
Grhaspatyagni = Api Upacara Perkawinan ).
2. Grhya Sutra : isinya, Keterangan dan petunjuk penting yg harus
dilakukan oleh orang yg berumah tangga. (mulai
Garbhadana sampai Antyesti Sradha ).
3. Dharma Sutra : isinya, Aturan –aturan dasar bidang hukum,
Agama, acara dan sistacara.

6. 4. Sulwa Sutra : memuat tata cara membuat peribadatan ( Arsitektur )
 Perkembangan Dalam “ Kitab Dharma Sutra “
 Dharma Sutra dijadikan dasar penulisan Dharma Sastra.
 Bentuk penulisannya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :
• Sutra : bentuk penulisan yg amat singkat semacam aphrisme.
• Sastra : uraian-uraian yg lebih panjang.
 Perkembangan dan pembagian berlakunya Dharma Sastra sbb :
a. Manawa Dharmasastra oleh Maharsi Manu berlaku zaman Kertha Yuga.
b. Gautama Dharmasastra oleh Maharsi Gautama berlaku zaman Treta Yuga.
c. Samkhalikhita Dharmasastra oleh Maharsi Samkhalikhita berlaku zaman
Dwapara Yuga.
d. Parasara Dharmasastra oleh Maharsi Parasara berlaku zaman Kaliyuga.
 Sejarah Pertumbuhan Hukum Hindu ditandai oleh 3 ( tiga )Madzab yaitu :
a. Aliran Yajňawalkya oleh Yajňawalkya
b. Aliran Mitaksara oleh Wijňaneswara - 2 aliran yg berpengaruh di
c. Aliran Dayabhaga oleh Jimutawahana Indonesia.
- Yang paling berpengaruh
aliran Mitaksara.

7. 2. Peninjauan Sumber Hukum Dalam Arti Sosiologis.
 Sosiologis adalah ilmu kemasyarakatan.
 Masyarakat adalah kelompok manusia pd daerah tertentu, yg
mempunyai hubungan budaya, agama, bahasa dll telah punya
aturan yg melembaga.
 Pemikiran/perenungan berbagai kaidah hukum tak lepas dari
pandangan masyarakat setempat.
 Sila (tingkah laku orang-orang beradab).
 Acara ( adat istiadat ).
 Atmanastuti (rasa puas pada diri) diukur atas dasar arti publik.
 Penerapan Dharma didasarkan asas-asas Samaya ( Waktu),
Desa(Tempat), Acara(Kebiasaan), Kula(Keluarga),Warna(Golongan)
dan Samanya (sifat-sifat umum) berarti penerapan hukum Hindu
mempertimbangkan kenyataan pada : suatu waktu, tempat,
keadaan tetentu ( Desa, Kala, Patra )
3. Peninjauan Sumber Hukum Dalam Arti Filsafat.
 Filsafat adalah ilmu pikir, pencarian rasional ke dlm sifat
kebenaran/realitas dan memberi pemecahan yg jelas.
 Untuk mengetahui masalah-masalah transendental.
 Menuntun manusia untuk mencapai tujuan hidup ( Jagadhita dan
Moksa ), Filsafat Hindu memakai sistem dan methode :
• Harus didasarkan pd dharma,

8. • Harus diusahakan melalui keilmuan ( Jnana )
• Harus didasarkan pd kepercayaan ( Sradha )
• Harus didasarkan usaha terus menerus dg pengendalian
pikiran, ucapan, prilaku.
• Harus ditebus dg usaha prayascita/penyucian.
4. Peninjauan Sumber Hukum Dalam Arti Formil
 Menurut Prof.MR.DR.J.L. Van Apeldoorn : Sumber hukum dlm arti
formil artinya bentuk hukum yg dibuat oleh badan atau lembaga.
 Juga berarti sumber hukum yg berdasarkan bentuk yg dapat
menimbulkan hukum positif.
 Sumber hukum dlm arti positif dan bersifat pasti yaitu :
• Undang-undang,
• Kebiasaan dan adat
• Traktat ( perjanjian antar bangsa dg bangsa),
Contoh : Perjanjian tentang perdamaian.

9.  Sumber Hukum Menurut Manawa Dharmasastra II.6
sbb:
- Weda/Sruti : Wahyu yg dihimpun dlm beberapa buku
( Mantra Samhita ).
- Smrti : Peraturan-peraturan yg bersumber pada
Sruti .
- Sila : Tingkah laku orang Suci ( beradab ).
- Acara (Sadacara) : Adat istiadat yg hidup dlm masyarakat.
- Atmanastuti : Rasa puas diri sendiri.
( Yg diukur atas dasar arti publik/umum)
Majelis Parisadha sbg dasar ukuran.

10. C. MANAWA DHARMASASTRA ( COMPENDIUM HUKUM HINDU )
 Compendium = Ikhtisar / ringkasan.
 Sumber tertulis (dokumen sejarah) Hukum Hindu adalah :
 Sruti merupakan sumber dari segala sumber hukum, sumber dari Smrti.
 Smrti lebih dikenal dg nama Manu Smrti / Dharmasastra (Kitab
Undang-undang murni) memuat :
1. Aturan-aturan dasar, berfungsi mengatur dan menentukan sanksi.
2. Pedoman masyarakat Hindu untuk mencapai tujuan hidup
(Purusartha).
3. Setiap pelanggaran (delik biasa/delik adat), tindak pidana diancam
hukuman dari ringan sampai berat ( Hukuman mati).

11.  Pokok Pikiran Dalam Hukum Hindu :
1.Wyawaharapada dlm Dharmasastra.
Kitab sastra Hukum Hindu pertama adalah “ Dharma Sutra “
ada beberapa kitab yg ditulis oleh :
a. Gautama : isinya Fungsi dan tugas raja sbg pemegang dharma
(hukum pidana dan perdata).
b. Apastamba : isinya menambahkan Hukum Perzinahan , karena
bunuh diri, melanggar Dharma, sengketa antara
buruh dg majikan dan penyalahgunaan hak milik.
c. Baudhayana : membahas, ttg pembelaan diri, penghukuman
membunuh Brahmana, membunuh ternak orang lain.
2. Pokok Bahasan Kitab Dharmasastra
Penulis penting Dharmasastra yakni : Wisnu, Manu, Yjna Walkya.
• Manu : Kitabnya menjadi sumber bahasan hukum,
pengaruhnya sampai ke Indonesia.
• Yajna Walkya : mewakili salah satu madzab hukum yg
berkembang dlm hukum Hindu.

12.  Berdasarkan kitab Dharmasastra (oleh Manu), dibedakan adanya 18
( Delapan Belas ) titel hukum (Wyawaharapada) sbb :
1. Rinadana, yaitu ketentuan tentang tidak membayar hutang.
2. Niksepa, yaitu hukum mengenai deposito dan perjanjian.
3. Aswamiwikrya, yaitu penjualan barang tak bertuan.
4. Sambhuya-samutthana, yaitu perikatan antara firman.
5. Dattasyanapakarma, yaitu ketentuan mengenai hibah dan
pemberian.
6. Wetanadana,yaitu hukum mengenai tidak membayar upah.
7. Samwidwyatikarma, yaitu hukum mengenai tidak melalukan
tugas yang diperjanjian.
8. Krayawikrayanusaya, yaitu pelaksanaan jual beli.
9. Swamipalawiwada, yaitu perselisihan antara buruh dan majikan.
10. Simawiwada, yaitu perselisihan mengenai perbatasan.
11. Waparusya, yaitu mengenai penghinaan.
12. Dandaparusya,yaitu penyerangan dan kekerasan.
13. Steya , yaitu hukum mengenai pencurian.
14. Sahasa,yaitu mengenai perampokan (kekerasan).
15. Stridharma yaitu hukum mengenai kewajiban seorang istri.

13. 16. Stripundharma, yaitu hukum mengenai kewajiban suami istri.
17. Wibhaga, yaitu hukum pembagian waris.
18. Dyutasamahwya, yaitu hukum perjudian dan pertaruhan.
3. Beberapa Masalah Hukum Dalam Perkembangan.
a. Hutang Piutang
Menurut Manu ( dlm Kitab Bab VIII.49)
 Seorang Kreditur menuntut piutangnya dari Debitur melalui”
persuasif moril “ , Keputusan Pengadilan, upaya, akal, puasa di
pintu masuk rumah Si Debitur, dan kekerasan.
 Dlm Kitabnya Bab XII. 40 :
Hutang debitur jatuh kepada ahli waris, jika ia meninggal dunia.
b. Deposito (Niksepa)
 Mulanya diajarkan oleh Gautama selanjutnya Narada dan Yajna
Walkya , yg membedakan jenis deposito yaitu : Yachita, Ayachita,
Anwahita dan Nyasa.

14. c. Penjualan Barang Tak Bertuan
 Dlm kitab Gautama, tak dijumpai, hanya dlm klausal Bab XII.50,
menegaskan :
“ Penadah atau penerima barang curian dapat dihukum”.
d. Persekutuan ( Sambhaya Samutthana ).
 Premi / Keuntungan / Upah diterima oleh para anggota harus
berbanding sama.
e. Dana atau Pemberian
 Dana atau Pemberian yg dikenal dg titel : “ Tatta Pranadika /
Datta Pranadika / Syanapakarma “ , artinya menghadiahkan /
penuntutan atas pemberian.
 Bentuk pemberian pd awalnya yg dikenal adalah Daksina, yaitu
upah kepada Pendeta (Brahmana ) yg melakukan Upacara untuk
orang lain.

15. D. KRONOLOGI HUKUM HINDU
1. Pokok – Pokok Pikiran.
 Bila timbul pertentangan hukum (perdata/pidana) Pemerintah wajib
menyelesaikan Menurut Dharmasastra kekuasaan mengadili
(Yudikatif ) adalah Raja .
 Dlm tugas Yudikatif atau Eksekutif bisa sendiri atau mengangkat
badan peradilan sbg Hakim Ahli Weda (Brahmana).
 Dlm menegakkan hukum, Dharma/Undang-undang jangan
terlukai/diselewengkan. Penyalahgunaan undang-undang
disebut adharma, berakibat tidak baik bagi negara dan pelakunya.
 Dlm memutuskan perkara, ( Menurut Manu ) tergolong bentuk
titah hukum. Setelah jelas perkaranya perlu pembuktian untuk
memperoleh kebenaran materiil masalah yg dipersengketakan.

16. 2. Badan Yudikatif
* Manawa Dharmasastra :
- Badan Yudikatif dipegang oleh pemerintah tidak bersifat
mutlak, dapat didelegasikan kpd orang ahli.
- Badan Yudikatif berfungsi menegakkan dharma/keadilan = Wirasa
(benteng). Sedangkan pelanggaran = Wrasada (yg dikucilkan ).
* Menurut Manu : dlm memutuskan Hakim Majelis setidak-tidaknya 3
Tiga ) orang anggota.

17.  Manu Smrti VIII. 18 menyebutkan : Keputusan yg
salah merupakan tindakan yg tidak adil dlm
mengadili.
 Dalam hal ini :
- ¼ kesalahan / dosa jatuh pd pelakunya,
- ¼ kesalahan / dosa jatuh pd hakim yg mengadili.
- ¼ kesalahan / dosa jatuh pd yg memberi
kesaksian palsu.
- ¼ kesalahan / dosa jatuh pd Raja.

18. 3. Acara Dlm Mengadili Menurut Sastra
* Pengadilan dimulai setelah adanya gugatan , dan gugatan timbul karena ada
pihak dirugikan.
* Pemanggilan dilakukan oleh Hakim , Raja atau Pengadilan.
Ada 2 istilah pemanggilan sbb :
1. Ahwana adalah pemanggilan yg bertujuan memaksakan terdakwa
datang di depan pengadilan.
Pemanggilan : dg pemberian kabar (Mudra) yakni mengirim utusan
kpd terdakwa.
2. Asadha adalah Penuntut Umum melakukan penahanan dlm rangka
pemanggilan, supaya terdakwa tidak melarikan diri.

19.  Menrut Yajna Walkya dan Brhaspati : “ Gugatan harus benar-benar baik,
kalau tidak baik, Raja dapat menolaknya “.
o Gugatan yg sempurna disebut Bhasa.
o Gugatan yg tidak sempurna disebut Praksabhasa.
Adapun yg dimaksud Praksabhasa, yaitu :
a. Bila gugatan bertentangan dg pengalaman manusia (Aprasiddha).
b. Isinya tidak memuat kebenaran yg memerlukan penindakan (Nirawadha).
c. Isinya tidak menghendaki penindakan ( Nisprayojana ).
d. Isinya tidak mungkin dapat dibuktikan ( Asambhawa ).
e. Isinya bertentangan dg kepentingan negara ( Purarastra wirudha ).
 Menurut Yajna Walkya : “ Jika gugatan menunjukkan ke 5 hal di atas,
maka gugatan dapat ditolak “ .
 Tertuduh harus memberikan bantahan/tangkisan( Uttara ).
 Dg menggabungkan gugatan dan jawaban dlm jawab menjawab
( Samskara ) , diharap kebenaran ditemui.
 Keputusan ( Siddhi ) diberikan setelah mengadakan pendengaran
( Kriya ), kepada kedua belah pihak.

20.  Keputusan tertulis disebut “ Jaya Patra “ isinya :
“ Pernyataan mengenai tuntutan atau gugatan dan pembelaan dlm
tangkisan disertai bukti-bukti, diputuskan atas nama keadilan
dan Sabhasada atau saksi yg datang dalam sidang “.
4. Acara Pemeriksaan
 Menurut Manu Smrti Bab III, ps 24 :
“ Seorang hakim Brahmana harus benar-benar ahli, mendalami dharma, diatas
kaca mata ilmu dan dharma ( Sruti, Smrti, Acara, Sila, Atmanastuti ).
Menurut Rsi Yajnawalkya, ditinjau dari segi pembuktian, ada 4 macam bukti yaitu :
a. Lekhya ( bukti otentik atau tertulis )
b. Bhukti ( bukti pemilikan atas materiil ).
c. Saksi ( bukti saksi ).
d. Diwya ( bukti sumpah ).

21.  DIWYA ( BUKTI SUMPAH ) : Asal mulanya
merupakan kesaksian Dewa-Dewa ( minta kesaksian dari dewa)
pelaksanaannya dlm bentuk :
Tula / Timbangan : yg disumpah ditimbang dg pemberat lainnya.
Agni : bersumpah dites dg api (bila terbakar dianggap bersalah.
Apah : bersumpah dites dg air ( ditenggelamkan beberapa waktu,
bila dapat bertahan hidup dianggap tak bersalah ).
Wisa : bersumpah dg racun ( Mecor =B. Bali ), jika hidup dianggap
tak bersalah.
Kosa : bersumpah dengan wisa tak beracun ( air bekas pembersih
arca atau keris yg telah dimantrai kemudian diminumkan.
( Jika tak apa-apa dlm waktu yg ditentukan, dianggap tak
bersalah ).

22. E. UPAYA MENTAATI HUKUM HINDU DALAM
KEHIDUPAN KEAGAMAAN DALAM KERANGKA
HUKUM HINDU.
1. PERKEMBANGAN HUKUM HINDU DI INDONESIA
 Bangsa Indonesia adalah bangsa yg relegius (percaya dg
keberadaan Tuhan sbg sumber segala-galanya).
 Agama Hindu adalah Agama tertua di Indonesia ,
penyebarannya di Indonesia membawa ajaran-ajaran, pada
masa kerajaan Hindu banyak diturunkan terjemahannya, dlm
Bhs. Jawa Kuno.

23.  Terkait dg hukum, adanya 4 (empat) jenis Dharmasastra salah
satunya Manawa Dharmasastra ( Bhagawan Manu ) dikritik oleh Yajna
Walkya, kemudian lahir 3 (tiga) aliran hukum yakni : Aliran
Yajnawalkya, Mitaksara dan Dayabhaga.
 Aliran Mitaksara dan Dayabhaga banyak masuk ke Indonesia,
membawa perubahan ajaran Manu (yg dianggap tak sesuai lagi)
namun dasar hukumnya masih dipakai landasan dlm mengembangkan
teori hukum baru.
 Hukum Tata Negara & Tata Praja , Hukum Pidana, sebagian besar
bersumber pd Manawa Dharmasastra ( dikenal dg hukum Kebiasaan ).

24.  Sehingga seluk beluk Peraturan Keagamaan Hindu dg
Kehidupan Hukum Kebiasaan, menarik perhatian para
Sarjana luar mengadakan riset, spt : Raffles, Crowford,
Jonker, Juynboll, Brandes, Kern, Kron dan Vallenhoven.
* Peraturan-peraturan Hukum dari Manawa Dharmasastra
dituangkan dlm bentuk sastra ( Ilmu ) Hukum, Sosial spt :
Sarasamuçcaya, Siwa Sesana, Purwadigama, Purwagama,
Dewagama (Krtopati), Kutaramanawa, Gajah Mada, Adigama,
Krtasima, Swayambu Subak dan Paswara.

25.  Kitab-kitab terkenal yg memuat Hukum Hindu yg terdapat di Indonesia yaitu : Agama,
Adigama, Rajapatigundala, Siwasesana, Rajasesana, Purusasesana,Rsisesana,
Kutaramanawa dan Purwadigama
 Kitab Agama Salinan Kutaramanawa (disusun Zaman Gajah Mada
ketika jadi Senopati sekitar th. 1360 M ), memuat
penafsiran ajaran Manawa Dharmasastra menjelaskan sejarah, latar belakang
berlakunya Hukum Adat di Indonesia.
 Kitab Adigama Gubahan th. 1323 Saka ( Majapahit diperintah oleh
Raja Wikramawardhana, th 1389 – 1429 ).
 Kitab Purwadigama Bersifat khusus atau acara.
( Kitab Sesana )
Kitab-kitab Hukum Hindu
adalah Kitab Manawa
Dharma Sastra / Manu Smrti dan kitab-kitab Hukum Hindu
lain yang bersumber dari Weda.
Kesimpu
lan

26. 2. PHDI SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF
 Menurut Lontar :“ Penerapan Hukum Hindu ( Manawa Dharmasastra ),
di Indonesia sangat jelas ( pd Zaman Ker. Majapahit) “.
 Kekuasaan Yudikatif di tangan Raja dlm memutuskan
perkara (Wyawahara), dan dibantu oleh Dewan Brahmana
(Majelis Hakim Ahli) dlm sidang Pengadilan (Dharmasabha).
 Dalam kaitan ini dibedakan bentuk-bentuk :
• Pengadilan Biasa ( Dharmastha ).
• Pengadilan Tinggi ( Pradiwaka )
• Pengadilan Istimewa.

27. Lembaga lain yg berperan penting Parisadha ( Majelis
Wipra /Brahmana ) yg menurut Manawa Dharmasastra/Zaman
Majapahit tidak berfungsi Yudikatif, melainkan
mengatasi pertikaian bila ada dua peraturan yg bertentangan.
- Parisadha adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu
Indonesia Berperan membimbing dan menuntun
kehidupan Umat Hindu , mengenai cara-cara
mengamalkan ajaran agama Hindu, membina dan
mengakkan Hukum Hindu.
- PHDI berdiri tangal 23 Februari 1959.
- Terkait dg perjalanan Hukum Hindu , di Bali terdapat Lembaga
Pengadilan Agama Hindu disebut “Raad Kerta “ berpedoman
pada Kitab Agama.

28. 3. UPAYA MENAATI HUKUM HINDU
 Sebagai Umat Hindu mempunyai 2 (dua) kewajiban yakni melaksanakan :
a. Dharma Agama adalah kewajiban umat untuk melaksanakan ajaran
Agamanya dg baik dan benar.
b. Dharma Negara adalah kewajiban umat beragama untuk menjadi Warga
Negara yg baik, mengabdi kpd Negara dg mendukung segala peraturan-
peraturan pemerintah.
 Dlm Dharma Agama diuraikan bahwa Weda ( Wahyu Ida
Sang Hyang widhi ) , sbg sumber ajaran / pedoman hidup, untuk
menciptakan kehidupan yg harmonis, bahagia lahir bathin.
 Maka itu dapat dikatakan Agama berfungsi :
• Sbg penerang hidup (sesuluh hidup) shg tahu benar & salah.
• Memberi motivasi untuk berbuat baik ( dg Panca Sradha
Karma Phala ).

29. Empu Yogiswara (Kekawin Ramayana II Sargah 24. 81 dan 82 )
Menyisipkan ajaran bersifat instruktif, “ agar memperlakukan
Kitab Manu (Hukum Hindu ) terus dijadikan pedoman “ . Sbb :
1. “ Prihen temen Dharma dhumaranang sarat,
Saraga sang sadhu sireka tutana,
Tan artha tan kama pidonya tan yasa,
Ya sakti sang sajjana dharma raksaka “.
2. “ Saka nikang rat kita yan wenang manut,
Manupadesa prihatah rumaksaya,
Ksaya nikang papa nahan prayojana,
Jana anuraga adhi tuwin kapangguha “.

30. Artinya : 1 . “ Usahakan benar dharma untuk memelihara dunia ini,
Kesenangan orang-orang bijak itu harus kamu ikuti,
Tidak mementingkan artha, kesenangan nafsu maupun nama,
Karena itulah merupakan keampuhan orang-orang bijaksana di
dalam memegang dharma “.
2. “ Peredaran zaman dunia ini sedapat-dapatnya harus kamu ikuti
benar- benar,
Pergunakan Ajaran Manu untuk memelihara ( dunia ),
Melenyapkan penderitaan,
Demikian hendaknya diusahakan kecintaan rakyat kau peroleh “.

31. upaya-upaya yg harus dilakukan dlm rangka
menegakkan Hukum Hindu, dg melaksanakan :
Panca Sraddha, Tri Kaya Parisudha,
Tri Hita Karana dan Etika.
“ Sampai
Jumpa Lagi “