SlideShare a Scribd company logo

TINDAK PIDANA KHUSUS

•
•
S
ssuser30870b

Modul ini membahas tentang tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus serta administrasi perkara terkait. Pembahasan meliputi struktur organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus beserta tugas dan fungsi setiap bagian, serta prosedur administrasi perkara tindak pidana khusus.

Data & Analytics
1 of 131
Download to read offline
disusun oleh Dr. MUSLIKHUDDIN, S.H.,M.H. NESLI TAMBA, SH. MH AFRIZAL CHAIR NAWAR, SH.,MH ABRARI RIZKI FALKA, SH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI KEJAKSAAN (TAK) BADIKLAT KEJAKSAAN R.I. TAHUN 2022 TUGAS DAN FUNGSI SERTA ADMINISTRASI BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
KataPengantar Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang- Undang Dasar tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk tercapainya tujuan tersebut perlu dipersiapkan sumber daya manusia (SDM) termasuk SDM di Kejaksaan Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Sebagai lembaga pemerintah, Kejaksaan harus didukung oleh aparatur yang profesional, berintegritas dan berkarakter yang salah satu caranya didapat melalui pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan R.I. mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2022. Dalam rangka pemenuhan proses pembelajaran, maka disusunlah modul-modul, yang salah satunya modul Tugas, Kewenangan dan Administrasi Perkara Tindak Pidana Khusus. Maksud dan tujuan penyusunan modul ini agar peserta diklat TAK sebagai calon PNS Kejaksaan dapat memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi administrasi di bidang Tindak Pidana Khusus, sehingga peserta Diklat TAK memperoleh bekal dasar yang cukup mengenai apa dan bagaimana tugas dan fungsi Kejaksaan RI. di bidang Tindak Pidana Khusus.
Atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun modul ini. Begitu pula halnya dengan para ahli di bidang masing-masing yang telah memberikan review dan masukan, kami ucapkan terimakasih Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik, saran dan kontribusi dari berbagai pihak tentu akan sangat membantu untuk perbaikan modul ini ke depan. Akhirnya kami berharap semoga modul ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi para peserta TAK dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Jakarta, Februari 2022 Kepala Badan, Tony T. Spontana
Pendahuluan 2 Deskripsi Singkat Modul ini akan membahas tentang tugas, wewenang, fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Administrasi Perkara Tindak Pidana. Pembahasan dimulai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan di Bidang Tindak Pidana Khusus serta membahas tentang administrasi dan prosedur yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Indikator Keberhasilan 1. Memahami dan mengaplikasikan tugas dan fungsi Kejaksaan serta tata kelola administrasi Kejaksaan dibidang Tindak Pidana Khusus dalam pelaksanaan tugas. 2. Tersedianya CPNS Kejaksaan R.I. yang memiliki kemampuan dan ketrampilan, memiliki integritas kepribadian dan disiplin dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan. Tujuan Pembelajaran 1. Mengetahui dan memahami tentang tugas dan fungsi Kejaksaan serta tata kelola administrasi Kejaksaan di bidang Tindak Pidana Khusus. 2. Mempersiapkan dan membentuk CPNS Kejaksaan R.I. yang siap pakai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan.
A. LATAR BELAKANG 3 I. PENDAHULUAN ADMINISTRASI SEMPIT Pemerintah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau kegiatan kantor dan tata usaha, yang secara teknis berisi kegiatan tulis menulis, surat menyurat, catat mencatat, ketik mengetik dan penyimpan serta pengurusan naskah-naskah yang hanya bersifat ketatausahaan belaka LUAS Negara semua kegiatan negara dengan maksud menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara
4 Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurari, yang pertanggungjawabannya disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan rakyat sesuai dengan AKUNTABILITAS (Pasal 37 UU No. 16 Tahun 2004) Perlu administrasi perkara dalam setiap tahap penanganan perkara, sehingga dapat dihasilkan penanganan perkara pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
B. STRUKTUR ORGANISASI JAMPIDSUS
Tugas dan wewenang Jampidsus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi : JAM Pidsus mempunyai Tugas dan wewenang melaksanakan tugas Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus, yang meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta Tindakan hukum lainnya. Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus dan, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.
Tugas, fungsi Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Sesjampidsus menyelenggarakan fungsi, Sesjampidsus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Penyiapan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tidak Pidana Khusus. Menyusun rencana strategis, rencana kerja kementerian dan Lembaga di lingkungan Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus. Pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamananteknis kegiatan serta perumusan kebijakan koordinasi di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Perumusan kebijakan dalam pengumpulan, pencatatan pengolahan, analisis dan penyajian data kegiatan. Pelaksanaan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, Pelaksanaan urusan ketatausahaan yang meliputi urusan pembinaan SDM penyelenggara acara, persuratan, kearsipan dokumentasi, kerumahtanggaan dan perlengkapan. Pemberian dukungan administrasi keuangan. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi, Pelaksaan fungsi lain sesuai dengan petunjuk JAM Pidsus.
Tugas dan Fungsi Kepala Bagian Penyusunan Program dan Penilaian Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi, Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, pemantauan, penilaian dan pelaporan. Pelaksanaan pengumpulan, pencatan, pengolahan dan penyajian data. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, capaian kinerja’ Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan capaian kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi
Subbagian Penyususnan Program Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program kerja, capaian kinerja sera pelaporannya di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Tugas dan Fungsi Subbagian Penyusunan Program dan Laporan dan Subbagian Pemantaan dan Penilaian Subbagian Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan program kerja dan capaian kinerja.
Tugas, fungsi Kepala Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi, Bagian tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, • Pengelolaan persuratan, pendistribusian, kearsipan dan dokumentasi. • Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan sumber daya manusia serta urusan kerumahtanggaan dan penyelenggaraan acara. • Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan penyimpanan dan pengelolaan atas barang milik negara
Tugas, fungsi Subbagian Persuratan dan Kearsipan serta Subbagian Umum Subbagian Persuratan dan Kearesipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, pencatatan dan pendistribusian surat yang ditujukan kepada dan /atau berasal dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, urusan kerumahtanggaan, penyelenggaraan acara, penyiapkan dokumnen dan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan, dan pengelolaan atas barang milik negara.
Tugas, fungsi Kepala Bagian Keuangan Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi, Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja rutin, serta pengelolaan akuntansi dan pelaporannya. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan perbendaharaan. Pelaksanaan akuntansi, verifikasi, penelitian bahan pembukuan dan penyusunan laporan perhitungan anggaran.
Tugas dan fungsi Direktorat Penyidikan Direktorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian dalam pengelolaan lporan dan pengaduan masyrakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan banrang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Direktorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi, a. Penyusuanan rencana dan program kerja di bidang penyidikan. b. Penyiapan perumusan kebijkan teknis dan administrasi pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. c. Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyelidik dan penyidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. e. Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalampengelolaan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, lid dan dik serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti TPK dan TPPU.
Tugas dan fungsi Direktur Penyidikan g. penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaaan direktorat penyidikan. j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Tugas dan fungsi Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat Subdiirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusuanan laporan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta LID TPK dan TPPU. Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi, a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta LID TPK dan TPPU b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penyelidikan TPK dan TPPU. c. Penyiapan pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta LID TPK dan TPPU. d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyelidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta LID TPK dan TPPU. e. Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalampengelolaan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. f. Penyiapan pelaksanaan kordinasi dan kerja sama pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta LID TPK dan TPPU. g. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi atas laporan. h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan lappran pelaksanaan pengelolaan dan pengaduan masyarakat LID TPK dan TPPU.
Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penyelidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penyelidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penyelidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah III.
Tugas dan fungsi Subdirektorat TPK dan TPPU Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi, a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja penyidikan TPK dan TPPU b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi penyidikan TPK dan TPPU; c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyidik dalam penyidikan TPK dan TPPU; e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam penyidikan TPK dan TPPU f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penyidikan TPK dan TPPU g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi TPK dan TPPU; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penyidikan TPK dan TPPU.
Tugas dan fungsi masing-masing Seksi Wilayah pada Subdirektorat TPK dan TPPU Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah III.
Tugas dan fungsi Subdirektorat Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi, a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU, c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyelidik dan penyidik dalam pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU; e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak TPK dan TPPU; f. enyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU, g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU.
Tugas dan fungsi masing-masing Seksi Wilayah pada Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pendapat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tindakan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah III.
Wilayah Kerja Subdirektotar Seksi Wilayah I meliputi: Daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta; Seksi Wilayah II meliputi: daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur; dan Seksi Wilayah III meliputi: daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Penyidikan.
Tugas dan fungsi Direktorat Penuntutan Direktorat Penuntutan mempunyai tugas melaksanakanpenyiap an perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan,penuntut an dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang. Direktorat Penuntutan menyelenggarakan fungsi, a. penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilanpenuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; c. pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; g. pengelolaan data dan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Penuntutan; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi, a. penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilanpenuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; c. elaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang;
e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; f. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; g. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; h. pengelolaan data dan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang;, i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Penuntutan; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penyelidikan TPK dan TPPU pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara TPK dan TPPU pada wilayah III.
Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang; Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. . Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi, a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam melaksanakan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang;
lanjutan; e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Penuntutan.
Tugas dan fungsi masing-masing Seksi Wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pendapat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah III.
Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan tindakanprapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang. Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; c. enyiapan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam melaksanakan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang;
lanjutan e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang.
Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pendapat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah III.
Wilayah Kerja Subdirektotar Seksi Wilayah I meliputi: Daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta; Seksi Wilayah II meliputi: daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur; dan Seksi Wilayah III meliputi: daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Penuntutan.
Tugas dan fungsi Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang. Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi, a. penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; c. pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang;
lanjutan d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; g. pengelolaan data dan laporan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; f. enyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah II.
Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi, a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang;
e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang.
Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah i. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah II.
Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang. Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi, a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang;
Lanjutan. d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; e. enyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; f. enyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; dan h. ksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang.
Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah II.
Wilayah Kerja Subdirektotar Seksi Wilayah I meliputi: daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; dan Seksi Wilayah II meliputi: meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi.
Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Tugas dan fungsi Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi: Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi, a. penyusunan rencana dan program kerja tindakan prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; c. pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat;
lanjutan, d. penyusunan rencana dan program kerja tindakan prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; e. prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, f. pelaksanaan koordinasidan kerja samatindakan prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat;
lanjutan, g. pengelolaan data dan laporan tindakan prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindakan prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Tugas dan fungsi Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyidik dalam pelaksanaan prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat;
f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; dan i. melaksanakan fungsilain yang diberikan oleh Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah II.
SubdirektoratPenuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. . Tugas dan fungsi Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Penuntut Umum dalam pelaksanaan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat;
e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; dan h. elaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat.
Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup asional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah II.
Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Tugas dan fungsi Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada jaksa dalam pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat;
e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik, dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat.
Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah II.
Wilayah Kerja Subdirektotar Seksi Wilayah I meliputi: daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; Seksi Wilayah II meliputi: daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
B. STRUKTUR ORGANISASI ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS
Tugas dan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat dan eksaminasi dalam dalam perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi a. Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi. b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus. c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi. d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Tinggi . e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi dan, f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
Seksi Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Seksi Penyidikan
Seksi Penyidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja bidang penyidikan di Kejaksaan Tinggi; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; c. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang buktiperkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyelidik dan penyidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pemberian saran dan pendapat dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; f. pelaksanaan koordinasidan kerja sama pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
Seksi Penyidikan menyelenggarakan fungsi: e. pengelolaan data dan laporan dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
Seksi Penuntutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan,penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. Seksi Penuntutan
Seksi Penuntutan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan rencana dan program kerja tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilanpenuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilanpenuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; c. pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilanpenuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
Seksi Penuntutan menyelenggarakan fungsi: d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan,penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa e. perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; f. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pemberian saran dan pendapat dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilanpenuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
Seksi Penuntutan menyelenggarakan fungsi: g. pengelolaan data dan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilanpenuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilanpenuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus.
Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA KHUSUS

Recommended

Morfem, 10 kategori kata, 4 kategori kata menurut gorys keraf
Morfem, 10 kategori kata, 4 kategori kata menurut gorys kerafMorfem, 10 kategori kata, 4 kategori kata menurut gorys keraf
Morfem, 10 kategori kata, 4 kategori kata menurut gorys kerafNaFis NaFis
 
Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Melalui RUU PDP
Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Melalui RUU PDPKebijakan Perlindungan Data Pribadi Melalui RUU PDP
Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Melalui RUU PDPUnggul Sagena
 
Etika dunia maya
Etika dunia mayaEtika dunia maya
Etika dunia mayaAnin Rodahad
 
Bahasa tubuh
Bahasa tubuhBahasa tubuh
Bahasa tubuhJunaidi Kasim
 
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetPerlindungan Hak Atas Privasi di Internet
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetICT Watch
 
Teori penetrasi
Teori penetrasiTeori penetrasi
Teori penetrasiTeddy Ayomi
 
Proposal Kampanye Humas
Proposal Kampanye HumasProposal Kampanye Humas
Proposal Kampanye HumasErlinda Sukmasari Wasito
 
Aplikasi pengaduan masyarakat
Aplikasi pengaduan masyarakatAplikasi pengaduan masyarakat
Aplikasi pengaduan masyarakatHendraRamadani
 

Recommended

Morfem, 10 kategori kata, 4 kategori kata menurut gorys keraf
Morfem, 10 kategori kata, 4 kategori kata menurut gorys kerafMorfem, 10 kategori kata, 4 kategori kata menurut gorys keraf
Morfem, 10 kategori kata, 4 kategori kata menurut gorys kerafNaFis NaFis
 
Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Melalui RUU PDP
Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Melalui RUU PDPKebijakan Perlindungan Data Pribadi Melalui RUU PDP
Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Melalui RUU PDPUnggul Sagena
 
Etika dunia maya
Etika dunia mayaEtika dunia maya
Etika dunia mayaAnin Rodahad
 
Bahasa tubuh
Bahasa tubuhBahasa tubuh
Bahasa tubuhJunaidi Kasim
 
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetPerlindungan Hak Atas Privasi di Internet
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetICT Watch
 
Teori penetrasi
Teori penetrasiTeori penetrasi
Teori penetrasiTeddy Ayomi
 
Proposal Kampanye Humas
Proposal Kampanye HumasProposal Kampanye Humas
Proposal Kampanye HumasErlinda Sukmasari Wasito
 
Aplikasi pengaduan masyarakat
Aplikasi pengaduan masyarakatAplikasi pengaduan masyarakat
Aplikasi pengaduan masyarakatHendraRamadani
 
Proses sosial dan interaksi sosial
Proses sosial dan interaksi sosialProses sosial dan interaksi sosial
Proses sosial dan interaksi sosialsman 2 mataram
 
Personally identifiable information
Personally identifiable informationPersonally identifiable information
Personally identifiable informationDidiet Kusumadihardja
 
Teori interaksi simbolik
Teori interaksi simbolikTeori interaksi simbolik
Teori interaksi simbolikTeddy Ayomi
 
anti diskriminasi dan bullying dalam belajar mengajar
anti diskriminasi dan bullying dalam belajar mengajaranti diskriminasi dan bullying dalam belajar mengajar
anti diskriminasi dan bullying dalam belajar mengajarsaridahfachruddin Fachruddin
 
Memahami Dasar-Dasar Teori Makna Semantik
Memahami Dasar-Dasar Teori Makna SemantikMemahami Dasar-Dasar Teori Makna Semantik
Memahami Dasar-Dasar Teori Makna SemantikYudha Fadillah
 
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdfCapaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdfRahmat Hidayat
 
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabarLaporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabarAli Sahbana Siregar
 
Pembaruan Sistem Pengawasan Jaksa
Pembaruan Sistem Pengawasan JaksaPembaruan Sistem Pengawasan Jaksa
Pembaruan Sistem Pengawasan JaksaMAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
 
01. laporan pkm magang
01. laporan pkm magang01. laporan pkm magang
01. laporan pkm magangMahatma Pranata
 
Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RIPembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RIMAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
 
dsy
dsydsy
dsyWorld Company
 
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GG
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GGPembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GG
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GGTri Widodo W. UTOMO
 
Info Jadwal Bimtek Nasional
Info Jadwal Bimtek NasionalInfo Jadwal Bimtek Nasional
Info Jadwal Bimtek Nasionalbimteknas lpmkp2d
 
Proposal Skripsi
Proposal Skripsi Proposal Skripsi
Proposal Skripsi Norsel Maranden
 
Edit lakip
Edit lakipEdit lakip
Edit lakip54tri4
 
Pembaruan Rekrutmen Calon Jaksa
Pembaruan Rekrutmen Calon JaksaPembaruan Rekrutmen Calon Jaksa
Pembaruan Rekrutmen Calon JaksaMAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
 
Seminar proposal
Seminar proposalSeminar proposal
Seminar proposalJuwita syafutri
 
Seminar proposal
Seminar proposalSeminar proposal
Seminar proposalMuhamad Enouy
 
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatanPengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatanAndi Aswin Sprs
 
laporan prakerin canva.pptx
laporan prakerin canva.pptxlaporan prakerin canva.pptx
laporan prakerin canva.pptxheri baskoro
 
Hasil Penelitian - Meningkatkan Kemampuan Kejaksaan Mengembangkan Sistem Peng...
Hasil Penelitian - Meningkatkan Kemampuan Kejaksaan Mengembangkan Sistem Peng...Hasil Penelitian - Meningkatkan Kemampuan Kejaksaan Mengembangkan Sistem Peng...
Hasil Penelitian - Meningkatkan Kemampuan Kejaksaan Mengembangkan Sistem Peng...MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
 
LAKIP RUDENIM FIX.pdf
LAKIP RUDENIM FIX.pdfLAKIP RUDENIM FIX.pdf
LAKIP RUDENIM FIX.pdfHumasRudenimKupang
 

More Related Content

What's hot

Proses sosial dan interaksi sosial
Proses sosial dan interaksi sosialProses sosial dan interaksi sosial
Proses sosial dan interaksi sosialsman 2 mataram
 
Teori interaksi simbolik
Teori interaksi simbolikTeori interaksi simbolik
Teori interaksi simbolikTeddy Ayomi
 
anti diskriminasi dan bullying dalam belajar mengajar
anti diskriminasi dan bullying dalam belajar mengajaranti diskriminasi dan bullying dalam belajar mengajar
anti diskriminasi dan bullying dalam belajar mengajarsaridahfachruddin Fachruddin
 
Memahami Dasar-Dasar Teori Makna Semantik
Memahami Dasar-Dasar Teori Makna SemantikMemahami Dasar-Dasar Teori Makna Semantik
Memahami Dasar-Dasar Teori Makna SemantikYudha Fadillah
 
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdfCapaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdfRahmat Hidayat
 

What's hot (6)

Proses sosial dan interaksi sosial
Proses sosial dan interaksi sosialProses sosial dan interaksi sosial
Proses sosial dan interaksi sosial
 
Personally identifiable information
Personally identifiable informationPersonally identifiable information
Personally identifiable information
 
Teori interaksi simbolik
Teori interaksi simbolikTeori interaksi simbolik
Teori interaksi simbolik
 
anti diskriminasi dan bullying dalam belajar mengajar
anti diskriminasi dan bullying dalam belajar mengajaranti diskriminasi dan bullying dalam belajar mengajar
anti diskriminasi dan bullying dalam belajar mengajar
 
Memahami Dasar-Dasar Teori Makna Semantik
Memahami Dasar-Dasar Teori Makna SemantikMemahami Dasar-Dasar Teori Makna Semantik
Memahami Dasar-Dasar Teori Makna Semantik
 
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdfCapaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf
 

Similar to TINDAK PIDANA KHUSUS

Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabarLaporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabarAli Sahbana Siregar
 
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GG
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GGPembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GG
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GGTri Widodo W. UTOMO
 
Edit lakip
Edit lakipEdit lakip
Edit lakip54tri4
 
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatanPengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatanAndi Aswin Sprs
 
laporan prakerin canva.pptx
laporan prakerin canva.pptxlaporan prakerin canva.pptx
laporan prakerin canva.pptxheri baskoro
 
04. PRODI RIL ETIKA PROFESI MODUL NO 4.pptx
04. PRODI RIL ETIKA PROFESI MODUL NO 4.pptx04. PRODI RIL ETIKA PROFESI MODUL NO 4.pptx
04. PRODI RIL ETIKA PROFESI MODUL NO 4.pptxPEMIJURHIMAKA
 

Similar to TINDAK PIDANA KHUSUS (20)

Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabarLaporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
 
Pembaruan Sistem Pengawasan Jaksa
Pembaruan Sistem Pengawasan JaksaPembaruan Sistem Pengawasan Jaksa
Pembaruan Sistem Pengawasan Jaksa
 
01. laporan pkm magang
01. laporan pkm magang01. laporan pkm magang
01. laporan pkm magang
 
Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RIPembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
 
dsy
dsydsy
dsy
 
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GG
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GGPembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GG
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GG
 
Info Jadwal Bimtek Nasional
Info Jadwal Bimtek NasionalInfo Jadwal Bimtek Nasional
Info Jadwal Bimtek Nasional
 
Proposal Skripsi
Proposal Skripsi Proposal Skripsi
Proposal Skripsi
 
Edit lakip
Edit lakipEdit lakip
Edit lakip
 
Pembaruan Rekrutmen Calon Jaksa
Pembaruan Rekrutmen Calon JaksaPembaruan Rekrutmen Calon Jaksa
Pembaruan Rekrutmen Calon Jaksa
 
Seminar proposal
Seminar proposalSeminar proposal
Seminar proposal
 
Seminar proposal
Seminar proposalSeminar proposal
Seminar proposal
 
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatanPengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
Pengawasan, koordinasi dan pembinaan di tingkat kecamatan
 
laporan prakerin canva.pptx
laporan prakerin canva.pptxlaporan prakerin canva.pptx
laporan prakerin canva.pptx
 
Hasil Penelitian - Meningkatkan Kemampuan Kejaksaan Mengembangkan Sistem Peng...
Hasil Penelitian - Meningkatkan Kemampuan Kejaksaan Mengembangkan Sistem Peng...Hasil Penelitian - Meningkatkan Kemampuan Kejaksaan Mengembangkan Sistem Peng...
Hasil Penelitian - Meningkatkan Kemampuan Kejaksaan Mengembangkan Sistem Peng...
 
LAKIP RUDENIM FIX.pdf
LAKIP RUDENIM FIX.pdfLAKIP RUDENIM FIX.pdf
LAKIP RUDENIM FIX.pdf
 
Etika fvia
Etika fviaEtika fvia
Etika fvia
 
Etika fvia
Etika fviaEtika fvia
Etika fvia
 
Makalah organisasi pemerintah
Makalah organisasi pemerintahMakalah organisasi pemerintah
Makalah organisasi pemerintah
 
04. PRODI RIL ETIKA PROFESI MODUL NO 4.pptx
04. PRODI RIL ETIKA PROFESI MODUL NO 4.pptx04. PRODI RIL ETIKA PROFESI MODUL NO 4.pptx
04. PRODI RIL ETIKA PROFESI MODUL NO 4.pptx
 

Recently uploaded

Instrumen Penelitian dalam pengukuran fenomena .pptx
Instrumen Penelitian dalam pengukuran fenomena .pptxInstrumen Penelitian dalam pengukuran fenomena .pptx
Instrumen Penelitian dalam pengukuran fenomena .pptxZhardestiny
 
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningContoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningSamFChaerul
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxImahMagwa
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfAuliaAulia63
 
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksKISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksdanzztzy405
 
PPT ANEMIA pada remaja maupun dewasapptx
PPT ANEMIA pada remaja maupun dewasapptxPPT ANEMIA pada remaja maupun dewasapptx
PPT ANEMIA pada remaja maupun dewasapptxsitifaiza3
 
393479010-POWER-POINT-MODUL-6-ppt.pdf. tugas
393479010-POWER-POINT-MODUL-6-ppt.pdf. tugas393479010-POWER-POINT-MODUL-6-ppt.pdf. tugas
393479010-POWER-POINT-MODUL-6-ppt.pdf. tugaslisapalena
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Shary Armonitha
 

Recently uploaded (9)

Instrumen Penelitian dalam pengukuran fenomena .pptx
Instrumen Penelitian dalam pengukuran fenomena .pptxInstrumen Penelitian dalam pengukuran fenomena .pptx
Instrumen Penelitian dalam pengukuran fenomena .pptx
 
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningContoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
 
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksKISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
 
PPT ANEMIA pada remaja maupun dewasapptx
PPT ANEMIA pada remaja maupun dewasapptxPPT ANEMIA pada remaja maupun dewasapptx
PPT ANEMIA pada remaja maupun dewasapptx
 
393479010-POWER-POINT-MODUL-6-ppt.pdf. tugas
393479010-POWER-POINT-MODUL-6-ppt.pdf. tugas393479010-POWER-POINT-MODUL-6-ppt.pdf. tugas
393479010-POWER-POINT-MODUL-6-ppt.pdf. tugas
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
 

TINDAK PIDANA KHUSUS

  • 1. disusun oleh Dr. MUSLIKHUDDIN, S.H.,M.H. NESLI TAMBA, SH. MH AFRIZAL CHAIR NAWAR, SH.,MH ABRARI RIZKI FALKA, SH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI KEJAKSAAN (TAK) BADIKLAT KEJAKSAAN R.I. TAHUN 2022 TUGAS DAN FUNGSI SERTA ADMINISTRASI BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
  • 2. KataPengantar Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang- Undang Dasar tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk tercapainya tujuan tersebut perlu dipersiapkan sumber daya manusia (SDM) termasuk SDM di Kejaksaan Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Sebagai lembaga pemerintah, Kejaksaan harus didukung oleh aparatur yang profesional, berintegritas dan berkarakter yang salah satu caranya didapat melalui pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan R.I. mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2022. Dalam rangka pemenuhan proses pembelajaran, maka disusunlah modul-modul, yang salah satunya modul Tugas, Kewenangan dan Administrasi Perkara Tindak Pidana Khusus. Maksud dan tujuan penyusunan modul ini agar peserta diklat TAK sebagai calon PNS Kejaksaan dapat memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi administrasi di bidang Tindak Pidana Khusus, sehingga peserta Diklat TAK memperoleh bekal dasar yang cukup mengenai apa dan bagaimana tugas dan fungsi Kejaksaan RI. di bidang Tindak Pidana Khusus.
  • 3. Atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun modul ini. Begitu pula halnya dengan para ahli di bidang masing-masing yang telah memberikan review dan masukan, kami ucapkan terimakasih Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik, saran dan kontribusi dari berbagai pihak tentu akan sangat membantu untuk perbaikan modul ini ke depan. Akhirnya kami berharap semoga modul ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi para peserta TAK dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Jakarta, Februari 2022 Kepala Badan, Tony T. Spontana
  • 4. Pendahuluan 2 Deskripsi Singkat Modul ini akan membahas tentang tugas, wewenang, fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Administrasi Perkara Tindak Pidana. Pembahasan dimulai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan di Bidang Tindak Pidana Khusus serta membahas tentang administrasi dan prosedur yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Indikator Keberhasilan 1. Memahami dan mengaplikasikan tugas dan fungsi Kejaksaan serta tata kelola administrasi Kejaksaan dibidang Tindak Pidana Khusus dalam pelaksanaan tugas. 2. Tersedianya CPNS Kejaksaan R.I. yang memiliki kemampuan dan ketrampilan, memiliki integritas kepribadian dan disiplin dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan. Tujuan Pembelajaran 1. Mengetahui dan memahami tentang tugas dan fungsi Kejaksaan serta tata kelola administrasi Kejaksaan di bidang Tindak Pidana Khusus. 2. Mempersiapkan dan membentuk CPNS Kejaksaan R.I. yang siap pakai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan.
  • 5. A. LATAR BELAKANG 3 I. PENDAHULUAN ADMINISTRASI SEMPIT Pemerintah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau kegiatan kantor dan tata usaha, yang secara teknis berisi kegiatan tulis menulis, surat menyurat, catat mencatat, ketik mengetik dan penyimpan serta pengurusan naskah-naskah yang hanya bersifat ketatausahaan belaka LUAS Negara semua kegiatan negara dengan maksud menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara
  • 6. 4 Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurari, yang pertanggungjawabannya disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan rakyat sesuai dengan AKUNTABILITAS (Pasal 37 UU No. 16 Tahun 2004) Perlu administrasi perkara dalam setiap tahap penanganan perkara, sehingga dapat dihasilkan penanganan perkara pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
  • 8. Tugas dan wewenang Jampidsus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi : JAM Pidsus mempunyai Tugas dan wewenang melaksanakan tugas Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus, yang meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta Tindakan hukum lainnya. Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus dan, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.
  • 9.
  • 10. Tugas, fungsi Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Sesjampidsus menyelenggarakan fungsi, Sesjampidsus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Penyiapan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tidak Pidana Khusus. Menyusun rencana strategis, rencana kerja kementerian dan Lembaga di lingkungan Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus. Pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamananteknis kegiatan serta perumusan kebijakan koordinasi di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Perumusan kebijakan dalam pengumpulan, pencatatan pengolahan, analisis dan penyajian data kegiatan. Pelaksanaan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, Pelaksanaan urusan ketatausahaan yang meliputi urusan pembinaan SDM penyelenggara acara, persuratan, kearsipan dokumentasi, kerumahtanggaan dan perlengkapan. Pemberian dukungan administrasi keuangan. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi, Pelaksaan fungsi lain sesuai dengan petunjuk JAM Pidsus.
  • 11. Tugas dan Fungsi Kepala Bagian Penyusunan Program dan Penilaian Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi, Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, pemantauan, penilaian dan pelaporan. Pelaksanaan pengumpulan, pencatan, pengolahan dan penyajian data. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, capaian kinerja’ Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan capaian kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi
  • 12. Subbagian Penyususnan Program Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program kerja, capaian kinerja sera pelaporannya di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Tugas dan Fungsi Subbagian Penyusunan Program dan Laporan dan Subbagian Pemantaan dan Penilaian Subbagian Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan program kerja dan capaian kinerja.
  • 13. Tugas, fungsi Kepala Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi, Bagian tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, • Pengelolaan persuratan, pendistribusian, kearsipan dan dokumentasi. • Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan sumber daya manusia serta urusan kerumahtanggaan dan penyelenggaraan acara. • Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan penyimpanan dan pengelolaan atas barang milik negara
  • 14. Tugas, fungsi Subbagian Persuratan dan Kearsipan serta Subbagian Umum Subbagian Persuratan dan Kearesipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, pencatatan dan pendistribusian surat yang ditujukan kepada dan /atau berasal dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, urusan kerumahtanggaan, penyelenggaraan acara, penyiapkan dokumnen dan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan, dan pengelolaan atas barang milik negara.
  • 15. Tugas, fungsi Kepala Bagian Keuangan Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi, Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja rutin, serta pengelolaan akuntansi dan pelaporannya. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan perbendaharaan. Pelaksanaan akuntansi, verifikasi, penelitian bahan pembukuan dan penyusunan laporan perhitungan anggaran.
  • 16.
  • 17. Tugas dan fungsi Direktorat Penyidikan Direktorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian dalam pengelolaan lporan dan pengaduan masyrakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan banrang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Direktorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi, a. Penyusuanan rencana dan program kerja di bidang penyidikan. b. Penyiapan perumusan kebijkan teknis dan administrasi pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. c. Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyelidik dan penyidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. e. Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalampengelolaan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, lid dan dik serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti TPK dan TPPU.
  • 18. Tugas dan fungsi Direktur Penyidikan g. penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaaan direktorat penyidikan. j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
  • 19. Tugas dan fungsi Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat Subdiirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusuanan laporan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta LID TPK dan TPPU. Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi, a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta LID TPK dan TPPU b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penyelidikan TPK dan TPPU. c. Penyiapan pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta LID TPK dan TPPU. d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyelidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta LID TPK dan TPPU. e. Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalampengelolaan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU. f. Penyiapan pelaksanaan kordinasi dan kerja sama pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta LID TPK dan TPPU. g. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi atas laporan. h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan lappran pelaksanaan pengelolaan dan pengaduan masyarakat LID TPK dan TPPU.
  • 20. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penyelidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penyelidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penyelidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah III.
  • 21. Tugas dan fungsi Subdirektorat TPK dan TPPU Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi, a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja penyidikan TPK dan TPPU b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi penyidikan TPK dan TPPU; c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyidik dalam penyidikan TPK dan TPPU; e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam penyidikan TPK dan TPPU f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penyidikan TPK dan TPPU g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi TPK dan TPPU; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penyidikan TPK dan TPPU.
  • 22. Tugas dan fungsi masing-masing Seksi Wilayah pada Subdirektorat TPK dan TPPU Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah III.
  • 23. Tugas dan fungsi Subdirektorat Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi, a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU, c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyelidik dan penyidik dalam pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU; e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak TPK dan TPPU; f. enyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU, g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara TPK dan TPPU.
  • 24. Tugas dan fungsi masing-masing Seksi Wilayah pada Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pendapat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tindakan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah III.
  • 25. Wilayah Kerja Subdirektotar Seksi Wilayah I meliputi: Daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta; Seksi Wilayah II meliputi: daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur; dan Seksi Wilayah III meliputi: daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
  • 26. Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Penyidikan.
  • 27.
  • 28. Tugas dan fungsi Direktorat Penuntutan Direktorat Penuntutan mempunyai tugas melaksanakanpenyiap an perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan,penuntut an dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang. Direktorat Penuntutan menyelenggarakan fungsi, a. penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilanpenuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; c. pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; g. pengelolaan data dan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Penuntutan; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
  • 29. Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi, a. penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilanpenuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; c. elaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang;
  • 30. e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; f. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; g. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; h. pengelolaan data dan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang;, i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Penuntutan; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
  • 31. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penyelidikan TPK dan TPPU pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara TPK dan TPPU pada wilayah III.
  • 32. Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang; Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. . Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi, a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam melaksanakan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang;
  • 33. lanjutan; e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Penuntutan.
  • 34. Tugas dan fungsi masing-masing Seksi Wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pendapat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah III.
  • 35. Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan tindakanprapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang. Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; c. enyiapan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam melaksanakan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang;
  • 36. lanjutan e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang.
  • 37. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang pada wilayah II. Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pendapat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah III.
  • 38. Wilayah Kerja Subdirektotar Seksi Wilayah I meliputi: Daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta; Seksi Wilayah II meliputi: daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur; dan Seksi Wilayah III meliputi: daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
  • 39. Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Penuntutan.
  • 40.
  • 41. Tugas dan fungsi Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang. Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi, a. penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; c. pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang;
  • 42. lanjutan d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; g. pengelolaan data dan laporan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang; i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
  • 43. Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
  • 44. d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; f. enyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
  • 45. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah II.
  • 46. Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi, a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang;
  • 47. e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang.
  • 48. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah i. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah II.
  • 49. Tugas dan fungsi Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang. Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi, a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang;
  • 50. Lanjutan. d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; e. enyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; f. enyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang; dan h. ksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uang.
  • 51. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan tindak pidana pencucian uangpada wilayah II.
  • 52. Wilayah Kerja Subdirektotar Seksi Wilayah I meliputi: daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; dan Seksi Wilayah II meliputi: meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
  • 53. Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi.
  • 54.
  • 55. Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Tugas dan fungsi Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
  • 56. Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi: Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi, a. penyusunan rencana dan program kerja tindakan prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; c. pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat;
  • 57. lanjutan, d. penyusunan rencana dan program kerja tindakan prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; e. prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, f. pelaksanaan koordinasidan kerja samatindakan prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat;
  • 58. lanjutan, g. pengelolaan data dan laporan tindakan prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindakan prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
  • 59. Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Tugas dan fungsi Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
  • 60. Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyidik dalam pelaksanaan prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat;
  • 61. f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; dan i. melaksanakan fungsilain yang diberikan oleh Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
  • 62. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan prapenyidikan, penyidikan, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah II.
  • 63. SubdirektoratPenuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. . Tugas dan fungsi Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
  • 64. Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Penuntut Umum dalam pelaksanaan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat;
  • 65. e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; dan h. elaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat.
  • 66. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup asional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah II.
  • 67. Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Tugas dan fungsi Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
  • 68. Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada jaksa dalam pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat;
  • 69. e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik, dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat.
  • 70. Tugas dan fungsi Seksi Masing-Masing wilayah pada Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Seksi Wilayah I mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah I. Seksi Wilayah II mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyajian informasi,pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi, upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadipada wilayah II.
  • 71. Wilayah Kerja Subdirektotar Seksi Wilayah I meliputi: daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; Seksi Wilayah II meliputi: daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
  • 72. Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
  • 73. B. STRUKTUR ORGANISASI ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS
  • 74. Tugas dan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat dan eksaminasi dalam dalam perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi a. Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi. b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus. c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi. d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Tinggi . e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi dan, f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
  • 75. Seksi Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Seksi Penyidikan
  • 76. Seksi Penyidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja bidang penyidikan di Kejaksaan Tinggi; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; c. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang buktiperkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyelidik dan penyidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pemberian saran dan pendapat dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; f. pelaksanaan koordinasidan kerja sama pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
  • 77. Seksi Penyidikan menyelenggarakan fungsi: e. pengelolaan data dan laporan dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
  • 78. Seksi Penuntutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan,penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. Seksi Penuntutan
  • 79. Seksi Penuntutan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan rencana dan program kerja tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilanpenuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilanpenuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; c. pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilanpenuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
  • 80. Seksi Penuntutan menyelenggarakan fungsi: d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan,penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa e. perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; f. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pemberian saran dan pendapat dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilanpenuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi;
  • 81. Seksi Penuntutan menyelenggarakan fungsi: g. pengelolaan data dan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilanpenuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilanpenuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Tinggi; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus.
  • 82. Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi