SlideShare a Scribd company logo
1 of 61
Download to read offline
PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG
 KAWASAN REKLAMASI PANTAI
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.40/PRT/M/2007




     DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
     DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
PEDOMAN PENATAAN RUANG
KAWASAN REKLAMASI PANTAI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.40/PRT/M/2007




               DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
               DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
                JL.PATIMURA NO.20 KEB.BARU, JAKARTA SELATAN
PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG
KAWASAN REKLAMASI PANTAI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.40/PRT/M/2007




     DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
     DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
Cetakan ke 2,
Tahun 2008
Departemen Pekerjaan Umum
MENTERI PEKERJAAN UMUM
                      MENTERI PEKERJAAN UMUM
                        REPUBLIK INDONESIA
                        REPUBLIK INDONESIA

                PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
                PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
                       NOMOR : 40 /PRT/M/2007
                       NOMOR : 40 /PRT/M/2007
                            TENTANG
                            TENTANG
                 PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG
                 PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG
                     KAWASAN REKLAMASI PANTAI
                     KAWASAN REKLAMASI PANTAI

                DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                      MENTERI PEKERJAAN UMUM,
                      MENTERI PEKERJAAN UMUM,


Menimbang :
Menimbang :     a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor
                a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor
                   26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya
                   26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya
                   Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi
                   Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi
                   Pantai;
                   Pantai;
                b. bahwa Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan
                b. bahwa Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan
                   Reklamasi Pantai diperlukan agar perencanaan tata ruang
                   Reklamasi Pantai diperlukan agar perencanaan tata ruang
                   di kawasan reklamasi pantai dapat dilaksanakan sesuai
                   di kawasan reklamasi pantai dapat dilaksanakan sesuai
                   dengan kaidah penataan ruang;
                   dengan kaidah penataan ruang;
                c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
                c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
                   dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri
                   dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri
                   Pekerjaan Umum;
                   Pekerjaan Umum;
Mengingat
Mengingat   :
            :   1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
                1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
                   Gedung;
                   Gedung;
                2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
                2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
                   Ruang;
                   Ruang;
                3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
                3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
                   Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
                   Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;


                                       i
                                       i
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang
                  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
               5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
                  Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
                  Kementerian Negara RI;
               6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
                  Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
               7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
                  Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
               8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005
                  tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan
                  Umum;


                             MEMUTUSKAN:

Menetapkan :     PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
                 PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN
                 REKLAMASI PANTAI.


                                    Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Reklamasi pantai adalah kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang
    dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut
    lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan,
    atau drainase.
2. Kawasan reklamasi pantai adalah kawasan hasil perluasan daerah pesisir
    pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru.
3. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.


                                  Pasal 2
(1) Pengaturan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai
     dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam
     perencanaan tata ruang pada kawasan yang sudah dilakukan reklamasi.
 (2) Pengaturan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai

                                     ii
bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang di kawasan reklamasi pantai
    agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.


                                      Pasal 3
(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
    a. ketentuan umum, yang meliputi persyaratan, tipologi, aspek sosial, aspek
       budaya dan aspek ekonomi kawasan, aspek pergerakan, aksesibilitas
       dan transportasi, serta aspek kemudahan ruang publik;
    b. ketentuan teknis, yang meliputi struktur ruang kawasan, pola ruang
       kawasan, pengelolaan lingkungan, prasarana dan sarana, fasilitas umum
       dan sosial serta kriteria struktur ruang, pola ruang, dan amplop ruang.
(2) Pengaturan tentang ketentuan teknis perencanaan tata ruang di kawasan
    reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat secara lengkap
    dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
    Menteri ini.

                                     Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
untuk diketahui dan dilaksanakan.




                                      iii
Lampiran : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor    : 40 /PRT/M/2007
Tanggal   : 12 Desember 2007
Tentang   : PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN
           REKLAMASI PANTAI




                              iv
Daftar isi


Daftar isi .................................................................................................    v
Prakata ...................................................................................................    ix
Pendahuluan ..........................................................................................         xi
1 Ruang lingkup .................................................................................              1
2 Acuan normatif ................................................................................              1
3 Istilah dan definisi ............................................................................            2
    3.1 Ruang ....................................................................................             2
    3.2 Tata ruang .............................................................................               2
    3.3 Struktur ruang ........................................................................                2
    3.4 Pola ruang .............................................................................               2
    3.5 Penataan ruang .....................................................................                   2
    3.6 Perencanaan tata ruang ........................................................                        2
    3.7 Pemanfaatan ruang ...............................................................                      3
    3.8 Pengendalian pemanfaatan ruang ........................................                                3
    3.9 Rencana tata ruang ...............................................................                     3
    3.10 Kawasan lindung ...................................................................                   3
    3.11 Kawasan budi daya ...............................................................                     3
    3.12 Kawasan perkotaan ...............................................................                     3
    3.13 Kawasan pesisir ....................................................................                  4
    3.14 Kawasan reklamasi pantai ....................................................                         4
    3.15 Ruang terbuka privat .............................................................                    4
    3.16 Ruang terbuka publik ............................................................                     4
    3.17 Garis sempadan bangunan (GSB) ........................................                                4
    3.18 Garis sempadan pantai (GSP) ..............................................                            4
    3.19 Garis sempadan sungai (GSS) .............................................                             5
    3.20 Koefisien dasar bangunan (KDB) ..........................................                             5
    3.21 Koefisien lantai bangunan (KLB) ...........................................                           5
    3.22 Koefisien dasar hijau (KDH) ..................................................                        5
    3.23 Kemudahan publik .................................................................                    5
    3.24 Reklamasi pantai ...................................................................                  5
    3.25 Sempadan pantai ..................................................................                    6
    3.26 Garis pantai ...........................................................................              6
    3.27 Panorama pantai ...................................................................                   6
    3.28 Elemen-elemen pantai ..........................................................                       6

                                                           v
3.29      Pasang surut .........................................................................           6
    3.30      Abrasi ....................................................................................      6
    3.31      Lepas pantai ..........................................................................          7
    3.32      Backshore .............................................................................          7
    3.33      Dune ....................................................................................        7

4   Ketentuan ....................................................................................              7
    4.1 Ketentuan umum ...................................................................                      7
         4.1.1 Persyaratan .................................................................                    7
         4.1.2 Tipologi ........................................................................                8
         4.1.3 Aspek sosial, budaya, dan ekonomi kawasan ............                                          11
         4.1.4 Aspek pergerakan, aksesibilitas, dan transportasi ......                                        11
         4.1.5 Aspek kemudahan publik dan ruang publik ................                                        12
    4.2 Ketentuan teknis....................................................................                   13
         4.2.1 Struktur ruang kawasan ..............................................                           13
         4.2.2 Pola ruang kawasan....................................................                          14
         4.2.3 Pengelolaan lingkungan ..............................................                           14
         4.2.4 Prasarana dan sarana.................................................                           15
         4.2.5 Fasilitas umum dan sosial ...........................................                           15
         4.2.6 Kriteria struktur ruang, pola ruang, dan
               amplop ruang di kawasan reklamasi pantai ................                                       16

5   Tata cara pelaksanaan ....................................................................                 35

Lampiran A             Contoh deliniasi ruang kawasan reklamasi
                       pantai (informatif) ........................................................            38
Lampiran B             Tipikal potongan melintang pantai (informatif) ............                             39
Lampiran C             Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan
                       kondisi fisik (informatif) ...............................................              40


Bibliografi             ....................................................................................   41




                                                         vi
Daftar gambar




Gambar 1    Kemudahan publik dan ruang publik ..........................                        13




                                     Daftar tabel




Tabel   1   Kriteria struktur ruang dan pola ruang di
            kawasan reklamasi pantai. .........................................                 17
Tabel   2   Kriteria amplop ruang di kawasan reklamasi
            pantai ..........................................................................   26




                                              vii
viii
Prakata



Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai dipersiapkan oleh
Panitia Teknik Standardisasi Bidang Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa
Sipil melalui Gugus Kerja Bidang Penataan Ruang Permukiman pada Sub Panitia
Teknik Standardisasi Bidang Permukiman. Pedoman ini diprakarsai oleh Direktorat
Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen
Pekerjaan Umum.

Penulisan ini mengikuti Pedoman Badan Standarisasi Nasional (BSN) No. 8 Tahun
2000 melalui proses pembahasan dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan
BSN No. 9 Tahun 2000. Dalam proses pembahasannya telah melibatkan
narasumber, pakar dari Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Direktorat Teknis di
lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen/Instansi terkait lainnya,
serta Pemerintah Daerah.

Pedoman ini akan melengkapi ketentuan, acuan, dan pedoman yang telah ada
untuk meningkatkan kualitas penataan ruang di kawasan reklamasi pantai,
sehingga Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan
perencanaan tata ruang di kawasan reklamasi pantai.




                                      ix
x
Pendahuluan



Kawasan kota di tepi pantai cenderung mengalami perubahan yang cukup pesat,
sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya kebutuhan lahan
untuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa, pelabuhan, pergudangan,
wisata bahari, maupun sarana dan prasarana, sehingga perlu dilakukan perluasan
melalui reklamasi pantai.

Kawasan reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisir
pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Kawasan
reklamasi pantai termasuk dalam kategori kawasan yang terletak di tepi pantai,
dimana pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial, ekonomi, dan
fisik sangat dipengaruhi oleh badan air laut.

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di tepi pantai akan berimbas
pada daerah sekitarnya termasuk kawasan reklamasi pantai sebagai perluasan
kota tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan berbagai persoalan kompleks
sehingga diperlukan pengaturan terhadap kawasan reklamasi pantai dimaksud.
Dalam rangka menata pembangunan kawasan reklamasi pantai diperlukan suatu
pedoman teknis yang operasional bagi pemerintah, masyarakat, dan swasta
dalam penyelenggaraan penataan ruang di kawasan reklamasi pantai.

Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai ini disusun dalam
rangka melengkapi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan ruang
yang sudah ada. Pedoman ini digunakan dalam penyusunan RDTR kawasan
reklamasi pantai yang merupakan bagian dari RTRW Kabupaten/Kota.

Pedoman ini mencakup ketentuan umum dan ketentuan teknis perencanaan
tata ruang kawasan reklamasi pantai. Pedoman ini hanya berlaku untuk kawasan
reklamasi secara umum, sedangkan kawasan reklamasi yang bersifat khusus
seperti kawasan reklamasi yang rawan bencana tsunami akan diberlakukan
ketentuan khusus yang tidak ditampung dalam pedoman ini.




                                      xi
Pedoman ini bermanfaat bagi :

1.   Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota: sebagai acuan dalam penyusunan
     rencana detil tata ruang pada kawasan reklamasi pantai;

2.   Stakeholder lain: sebagai acuan dalam menentukan kriteria lokasi dan
     persyaratan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan reklamasi pantai.




                                   xii
Perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai



1   Ruang lingkup

Pedoman ini mencakup ketentuan umum dan ketentuan teknis perencanaan
tata ruang kawasan reklamasi pantai. Ketentuan umum meliputi persyaratan;
tipologi; aspek sosial, budaya dan ekonomi kawasan; aspek pergerakan,
aksesibilitas, dan transportasi; serta aspek kemudahan publik dan ruang publik.
Ketentuan teknis meliputi struktur ruang kawasan, pola ruang kawasan,
pengelolaan lingkungan, prasarana dan sarana, fasilitas umum dan sosial, serta
kriteria struktur ruang, pola ruang, dan amplop ruang. Pedoman ini diperuntukkan
bagi perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai di perkotaan, khususnya
kawasan yang sudah direklamasi.
Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah
dalam perencanaan tata ruang pada kawasan yang sudah dilakukan reklamasi.
Tujuannya adalah untuk mewujudkan rencana tata ruang di kawasan reklamasi
pantai agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.


2   Acuan normatif

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil.
SNI 03-6981-2004, Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Sederhana
Tidak Bersusun Di Daerah Perkotaan.




                                   1 dari 43
3   Istilah dan definisi

3.1
ruang
wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang
di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk
lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya


3.2
tata ruang
wujud struktur ruang dan pola ruang


3.3
struktur ruang
susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana
yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang
secara hierarkis memiliki hubungan fungsional


3.4
pola ruang
distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang
untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya


3.5
penataan ruang
suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang


3.6
perencanaan tata ruang
suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang



                                   2 dari 43
3.7
pemanfaatan ruang
upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana
tata ruang, melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya


3.8
pengendalian pemanfaatan ruang
upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang


3.9
rencana tata ruang
hasil perencanaan tata ruang


3.10
kawasan lindung
wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan
hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan


3.11
kawasan budi daya
wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber
daya buatan


3.12
kawasan perkotaan
wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi




                                  3 dari 43
3.13
kawasan pesisir
daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh
perubahan di darat dan laut


3.14
kawasan reklamasi pantai
kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk
pengembangan kawasan baru


3.15
ruang terbuka privat
ruang terbuka yang terdapat pada lahan milik perorangan atau pengembang


3.16
ruang terbuka publik
ruang terbuka yang terdapat pada lahan milik publik baik berupa taman, lapangan
olah raga, atau ruang terbuka lainnya yang dapat diakses dan dimanfaatkan
oleh publik tanpa batasan ruang, waktu, dan biaya


3.17
garis sempadan bangunan (GSB)
batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan dan diukur dari dinding terluar
bangunan terhadap batas tepi rencana jalan, batas rencana sungai, batas tepi
rencana pantai, rencana saluran infrastruktur, batas jaringan listrik tegangan
tinggi, batas tepi rel KA, garis sempadan mata air, garis sempadan aproad land-
ing, dan garis sempadan telekomunikasi


3.18
garis sempadan pantai (GSP)
jarak bebas atau batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan
budi daya atau untuk didirikan bangunan. GSP diukur dari titik pasang tertinggi



                                   4 dari 43
3.19
garis sempadan sungai ( GSS )
jarak bebas atau batas wilayah sungai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk
lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan. GSS diukur dari garis bibir
sungai


3.20
koefisien dasar bangunan ( KDB )
luas lantai dasar dibagi luas lahan kawasan


3.21
koefisien lantai bangunan ( KLB )
luas bangunan kotor dibagi luas lahan kawasan


3.22
koefisien dasar hijau ( KDH )
pengaturan penyediaan ruang terbuka baik ruang terbuka publik dan hijau di
kawasan reklamasi pantai


3.23
kemudahan publik
aksesibilitas dan kemudahan dalam menikmati fasilitas publik berupa panorama,
ruang terbuka publik (laut, pantai, dan hijau)


3.24
reklamasi pantai
kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan
manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi
dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase




                                  5 dari 43
3.25
sempadan pantai
daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi
fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat


3.26
garis pantai
batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang
tertinggi


3.27
panorama pantai
potensi elemen-elemen natural pantai berupa pemandangan yang dapat
direpresentasikan kembali melalui kreativitas proses penggalian, perancangan
dan pengemasan potensi alam/pantai/laut menjadi variabel-variabel yang
berpengaruh dalam proses rencana tata ruang kawasan secara signifikan


3.28
elemen-elemen pantai
potensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi, contoh :
pasir, hutan, flora dan fauna air, bakau, tebing/bibir pantai, kontur, keteduhan,
matahari, langit, dan panorama


3.29
pasang surut
gelombang yang dibangkitkan oleh adanya interaksi antara laut, matahari, dan
bulan


3.30
abrasi
pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan
berkurangnya areal daratan



                                     6 dari 43
3.31
lepas pantai
bagian pantai yang terletak di luar daerah gelombang pecah (breaker zone)


3.32
backshore
bagian pantai yang berada di lokasi paling tinggi, di atas rerata muka air


3.33
dune
bukit pasir yang berada di sepanjang garis pantai yang dapat berfungsi sebagai
proteksi natural terhadap pengaruh angin dan abrasi


4.    Ketentuan

4.1     Ketentuan umum

4.1.1   Persyaratan

Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukan
dengan memperhatikan ketentuan berikut:
a) Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada
   di sisi daratan;
b) Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan
   membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan
   kebutuhan yang ada;
c) Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan
   lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
d) Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas
   wilayah dengan daerah/negara lain.




                                    7 dari 43
Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di atas,
terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang
alam secara signifikan perlu disusun rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan.
Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah
memenuhi persyaratan administratif berikut:
a) Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi
   kawasan reklamasi pantai;
b) Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang
   akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi;
c) Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi
   pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi);
d) Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional.


Rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi rencana struktur
ruang dan pola ruang. Struktur ruang di kawasan reklamasi pantai antara lain
meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan listrik,
jaringan telepon. Pola ruang di kawasan reklamasi pantai secara umum meliputi
kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung yang dimaksud
dalam pedoman ini adalah ruang terbuka hijau. Kawasan budi daya meliputi
kawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan
peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan pendidikan,
kawasan pelabuhan laut/penyeberangan, kawasan bandar udara, dan kawasan
campuran.


4.1.2   Tipologi

Kawasan reklamasi pantai secara umum dapat dibagi dalam beberapa tipologi
sebagai berikut:
a) Tipologi Reklamasi Pantai Berdasarkan Fungsi
    Kawasan reklamasi pantai berdasarkan fungsi dikelompokkan atas:
    1) Kawasan peruntukan permukiman;


                                    8 dari 43
2) Kawasan perdagangan dan jasa;
   3) Kawasan peruntukan industri;
   4) Kawasan peruntukan pariwisata;
   5) Kawasan pendidikan;
   6) Kawasan pelabuhan laut / penyeberangan;
   7) Kawasan bandar udara;
   8) Kawasan mixed-use (campuran);
   9) Kawasan ruang terbuka hijau.
b) Tipologi Kawasan Reklamasi Pantai Berdasarkan Luas
   Kawasan reklamasi pantai berdasarkan luas dikelompokkan menjadi:
   1) Reklamasi besar
       Kawasan reklamasi dengan luasan > 500 Ha.
   2) Reklamasi kecil
       Kawasan reklamasi dengan luasan < 500 Ha.
c) Tipologi Kawasan Reklamasi Berdasarkan Bentuk Fisik
   1) Menyambung dengan daratan
       Kawasan reklamasi ini berupa kawasan daratan lama yang berhubungan
       langsung dengan daratan baru. Penerapan tipologi ini sebaiknya tidak
       dilakukan pada kawasan dengan karakteristik khusus seperti:
       a) Kawasan permukiman nelayan;
       b) Kawasan hutan bakau;
       c) Kawasan hutan pantai;
       d) Kawasan perikanan tangkap;



                                  9 dari 43
e) Kawasan terumbu karang, padang lamun, biota laut yang dilindungi;
    f)   Kawasan larangan (rawan bencana);
    g) Kawasan taman laut.
2) Terpisah dari daratan
    Kawasan reklamasi ini sebaiknya diterapkan pada kawasan-kawasan
    yang memiliki karakteristik khusus seperti yang telah disebutkan di atas.
    Tipologi ini memisahkan daratan lama yang berupa kawasan yang
    memiliki karakteristik khusus dengan kawasan daratan baru dengan
    tujuan:
    a) Menjaga keseimbangan tata air yang ada;
    b) Menjaga kelestarian kawasan lindung (hutan bakau, pantai, hutan
       pantai);
    c) Mencegah terjadinya dampak/konflik sosial;
    d) Menjaga dan menjauhkan kerusakan kawasan potensial (biota laut,
       perikanan, minyak);
    e) Menghindari kawasan rawan bencana.
3) Gabungan 2 bentuk fisik (terpisah dan menyambung dengan daratan)
    Tipologi reklamasi yang merupakan gabungan dua tipologi reklamasi
    yaitu gabungan dari tipologi c.1 dan c.2.
Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan bentuk fisik ditunjukkan pada
lampiran C.




                               10 dari 43
4.1.3 Aspek sosial, budaya, dan ekonomi kawasan

Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan aspek sosial,
ekonomi, dan budaya di kawasan reklamasi, sebagai berikut:
a) Reklamasi pantai memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial,
   budaya dan ekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelum
   direklamasi. Perubahan terjadi harus menyesuaikan:
    1) Peralihan fungsi kawasan dan pola ruang kawasan;
    2) Selanjutnya, perubahan di atas berimplikasi pada perubahan
       ketersediaan jenis lapangan kerja baru dan bentuk keragaman/
       diversifikasi usaha baru yang ditawarkan.
b) Aspek sosial, budaya, wisata, dan ekonomi yang diakumulasi dalam jaringan
   sosial, budaya, pariwisata, dan ekonomi kawasan reklamasi pantai
   memanfaatkan ruang perairan/pantai.


4.1.4 Aspek pergerakan, aksesibilitas dan transportasi

Perencanaan pergerakan, aksesibilitas dan transportasi kawasan reklamasi
pantai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) Pola pergerakan kendaraan di ruas-ruas jalan harus terintegrasi terhadap
   kerangka utama/coastal road yang melintasi pantai/perairan agar publik dapat
   menikmati panorama dan kenyamanan pantai;
b) Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus menyediakan kanal-kanal dan
   atau ruang perairan lain untuk aksesibilitas dan integrasi antara pusat
   kawasan dan sub-sub wilayah kota;
c) Harus mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem kota dari prasarana
   dan sarana di perairan, darat dan udara;
d) Pola pergerakan dan transportasi darat dan perairan harus memiliki variasi
   integrasi dan variasi transportasi berdasarkan konsep “ride and park sys-
   tem” di beberapa tematik kawasan;



                                  11 dari 43
e) Perencanaan manajemen sistem transportasi dan kelengkapan sarana
   penunjang transportasi.


4.1.5 Aspek kemudahan publik dan ruang publik

Untuk menjamin terwujudnya kemudahan publik di kawasan reklamasi pantai,
perencanaan tata ruang kawasan ini harus memperhatikan:
a) Tata letak bangunan yang figuratif dan garis ketinggian bangunan yang
   berhirarki untuk menjaga kemudahan publik dalam menikmati panorama
   ruang pantai;
b) Keberadaan ruang publik yang dapat diakses, dimanfaatkan, dan dinikmati
   secara mudah dan bebas oleh publik tanpa batasan ruang, waktu, dan biaya;
c) Potensi elemen-elemen pantai untuk direpresentasikan kembali melalui
   kreativitas proses penggalian, perancangan, dan pengemasan potensi alam/
   laut/pantai/perairan yang signifikan agar tercipta kemudahan dan
   kenyamanan publik;
d) Potensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi,
   misalnya pasir, hutan, flora dan fauna air, bakau, tebing/bibir pantai, kontur,
   peneduh, langit, dan pemandangan/panorama;
e) Perwujudan kenyamanan pada elemen pantai dalam bentuk antara lain:
    1)   keheningan suasana;
    2)   keindahan panorama pantai;
    3)   kealamiahan desa;
    4)   kejernihan riak dan gelombang air pantai;
    5)   kehijauan bukit & lembah;
    6)   kerimbunan hutan pantai;
    7)   kebersihan pasir;
    8)   kebiruan langit;
    9)   keteduhan di sekitar pantai.

Kemudahan publik dan ruang publik pada kawasan reklamasi pantai ditunjukkan
pada Gambar 1.


                                    12 dari 43
Kemudahan publik hilang akibat
                                        bangunan depan menghalangi
                                        kemudahan bangunan di belakangnya
                                        yang jauh lebih rendah dalam
                                        menikmati ruang publik/pantai




                                          Kemudahan publik terjaga




            Gambar 1 Kemudahan publik dan ruang publik



4.2 Ketentuan teknis

Perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi penetapan struktur
ruang kawasan, pola ruang kawasan, pengelolaan lingkungan, prasarana dan
sarana, serta fasilitas umum dan sosial.


4.2.1 Struktur ruang kawasan

Perencanaan struktur ruang kawasan reklamasi pantai disusun dengan
memperhatikan:
a) Sumbu-sumbu tata ruang kawasan yang memanfaatkan elemen pantai/
   perairan sebagai garis poros/as kawasan secara visual maupun konseptual;




                                 13 dari 43
b) Struktur ruang kawasan yang melewati di daerah paling tepi dari sekitar
   batas bibir pantai dengan daratan harus dipertahankan menjadi wilayah publik
   yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum dengan mudah dimana wilayah
   Garis Sempadan Pantai (GSP) dapat dimanfaatkan seperlunya untuk ruang-
   ruang terbuka;
c) Pola struktur ruang kawasan yang melewati ruang perairan/pantai dibuat
   sealamiah mungkin (linier lurus atau linier lengkung) dengan
   mempertahankan morfologi dan elemen-elemen ruang pantai yang ada.


4.2.2 Pola ruang kawasan

Pola ruang kawasan reklamasi pantai disusun dengan memperhatikan:
a) Keseimbangan antara rencana pemanfaatan lahan untuk fungsi budi daya
   dan lahan untuk fungsi lindung dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
   hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
b) Keseimbangan komposisi lahan pemanfaatan ruang antara ruang di daratan
   dengan perairan/tata biru/pantai;
c) Peruntukan kawasan reklamasi pantai harus dimanfaatkan secara efektif,
   menghargai signifikasi ruang perairan, ada kesinergisan pola ruang kawasan
   budi daya dengan lingkungan alami di sekitarnya;
d) Pola ruang di sepanjang garis pantai yang merupakan wilayah Garis
   Sempadan Pantai (GSP) harus diarahkan menjadi ruang publik (jalan tepian
   pantai atau ruang terbuka) yang dapat diakses dan dinikmati publik;
e) Pola ruang kawasan diarahkan untuk mengakumulasi beberapa fungsi
   kawasan yang menghargai, menyatu dan memanfaatkan potensi pantai.

4.2.3   Pengelolaan lingkungan

Pengelolaan lingkungan dalam perencanaan tata ruang kawasan reklamasi harus
mempertimbangkan aspek lingkungan terutama dalam hal penggunaan energi,
sumber daya alam, pembukaan lahan, penanganan limbah. Hal ini bertujuan
untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan.




                                  14 dari 43
4.2.4   Prasarana dan sarana

Jaringan dan sistem infrastruktur/prasarana sarana dasar (PSD) dirancang
mengikuti pola struktur ruang kawasan reklamasi. Rencana Induk Sistem (RIS)
kawasan reklamasi pantai tersebut harus terintegrasi dengan sistem kota.
a) Penyediaan jaringan jalan, jembatan, dan transportasi
   Prasarana dan sarana jalan dan transportasi meliputi jaringan jalan dan
   jembatan, terminal, dan pelabuhan/dermaga yang dibutuhkan untuk
   menunjang aktivitas kawasan. Termasuk dalam perencanaan tersebut adalah
   penyediaan sarana angkutan umum untuk penumpang dan barang. Cara
   pengaturan jalan dan transportasi yang harus diperhatikan:
     1) Kebutuhan transportasi dan pola pergerakan lalu lintas;
     2) Jenis moda dan intensitas yang diperlukan;
     3) Tingkat pelayanan dan fasilitas pelengkap yang dibutuhkan.
b) Penyediaan sistem drainase kawasan meliputi: saluran air hujan, saluran
   kolektor, bangunan pengendali banjir, polder, dan stasiun pompa;
c) Penyediaan jaringan prasarana pengairan (jaringan air bersih, pemadam
   kebakaran, air kotor, dan air baku untuk keperluan kawasan);
d) Penyediaan jaringan prasarana energi untuk menunjang kebutuhan tenaga
   listrik kawasan;
e) Penyediaan jaringan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan
   kemudahan aktivitas kawasan;
f)   Penyediaan jaringan persampahan.


4.2.5 Fasilitas umum dan sosial

Fasilitas umum dan sosial di kawasan reklamasi pantai meliputi pendidikan,
kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum,
peribadatan, rekreasi, kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, serta
fasilitas penunjang kegiatan umum dan sosial lainnya.


                                  15 dari 43
Besaran/standar penyediaan fasilitas umum dan sosial tersebut mengacu pada
SNI 03-6981-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan
sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan.


4.2.6 Kriteria struktur ruang, pola ruang, dan amplop ruang di kawasan
      reklamasi pantai

Secara umum jenis kawasan lindung yang dapat dikembangkan pada kawasan
reklamasi pantai adalah ruang terbuka hijau. Sedangkan kawasan budi daya
yang dapat dikembangkan pada kawasan reklamasi pantai meliputi:
a) Kawasan peruntukan permukiman;
b) Kawasan perdagangan dan jasa;
c) Kawasan peruntukan industri;
d) Kawasan peruntukan pariwisata;
e) Kawasan pendidikan;
f)   Kawasan pelabuhan laut/penyeberangan;
g) Kawasan bandar udara;
h) Kawasan campuran.
Kriteria struktur ruang dan pola ruang ditunjukkan pada Tabel 1, sedangkan
kriteria amplop ruang ditunjukkan pada Tabel 2.




                                  16 dari 43
Tabel 1   Kriteria struktur ruang dan pola ruang di kawasan reklamasi pantai

                  Jenis Kawasan                      Kriteria Struktur Ruang                     Kriteria Pola Ruang

             I.   Kawasan Lindung
             a. Sempadan Pantai 1. Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi,   1. Ruang terbuka
                                   pemadam kebakaran;                                               hijau berupa hutan
                                2. Utilitas : jaringan listrik, telepon dan gas;                    bakau = 90%-
                                3. Sarana : pusat informasi, kesehatan, peribadatan, keamanan       100%;
                                   lingkungan, perabot jalan, dan penandaan;                     2. Fasum dan
                                4. Didukung dengan akses ke pusat pelayanan, ke pusat               fasos/pendukung =
                                   perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, niaga            10%;
                                   (pasar rakyat/art & craft shop), daerah tujuan wisata, mixed- 3. Ruang terbuka
                                   use area, keamanan kawasan, dan pelayanan kesehatan;             publik dapat
                                5. Pengaturan transportasi:                                         disediakan
                                   a. Didukung penyediaan kelengkapan prasarana transportasi        pemerintah maupun




17 dari 43
                                      dan kelayakan sistem transportasi darat dan perairan;         swasta/pengemban
                                   b. Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan      g dengan
                                      untuk kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang              prosentase
                                      memadai, seperti dermaga lingkungan/kolektif, pelantar,       pemanfaatan ruang
                                      boat, kano, jetty;                                            = 20% - 30% dari
                                   c. Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai        kawasan
                                      terminal, halte, pedestrian.                                  perencanaan.
                                6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan
                                   sistem:
                                   a. Kantong parkir;
                                   b. On street parking;
                                   c. Inner court yard parking;
                                   d. Back yard parking.
Jenis Kawasan                        Kriteria Struktur Ruang                     Kriteria Pola Ruang

             II. Kawasan Budi Daya
             a. Kawasan          1. Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi,  1) Perumahan dan
                Peruntukan          pemadam kebakaran;                                              permukiman =
                Permukiman       2. Utilitas : jaringan listrik, jaringan informasi dan gas;        40% - 60%;
                                 3. Sarana : pasar rakyat, pendidikan, kesehatan, peribadatan,   2) Fasum dan fasos =
                                    pemerintahan, jasa, niaga dan keamanan;                         10%;
                                 4. Pengaturan akses ke pusat pelayanan niaga, jasa informasi, 3) Site development
                                    kegiatan budi daya (produksi) serta lokasi tujuan industri      (infrastruktur,
                                    wisata alam (bila ada) beserta prasarana dan sarananya;         ruang terbuka
                                 5. Pengaturan transportasi:                                        hijau/taman/
                                    (a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayah       lansekap, ruang
                                        perairan dan daratan;                                       terbuka publik,
                                    (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan    ruang terbuka
                                        untuk kanal, sungai, creeks, dan atau lagoon yang           biru/waterscape,
                                        memadai;                                                    jalan & parkir




18 dari 43
                                    (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang              umum) = 30% -
                                        memadai.                                                    50%.
                                 6. Didukung view dan amenitas yang menarik melaui
                                    perencanaan:
                                    (a) Kawasan tepi air/pantai : dimana konfigurasi sebagian
                                         bangunan diorientasikan ke ruang perairan sehingga
                                         sebagian lingkungan permukiman dan perumahan secara
                                         eksklusif memiliki view dan amenitas pantai sekaligus
                                         menjadi bagian wajah depan dari lingkungan perumahan
                                         pantai/sea front housing (area);
                                    (b) Waterscape;
                                    (c) Landscape;
                                    (d) Pelestarian potensi lingkungan pantai.
Kriteria Pola
             Jenis Kawasan                            Kriteria Struktur Ruang
                                                                                                            Ruang
             b. Kawasan     1. Prasarana: jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam      1) Perdagangan
                Perdagangan    kebakaran;                                                                 dan jasa =
                & Jasa      2. Utilitas: jaringan listrik, telepon, dan gas;                              80%;
                            3. Sarana: pasar rakyat, pertokoan, mall, supermarket/swalayan,            2) Fasum dan
                               kesehatan, peribadatan, keamanan, bank;                                    fasos = 10%;
                            4. Didukung dengan akses ke pusat pelayanan niaga, jasa informasi,         3) Site
                               dan kegiatan budi daya (produksi), lokasi tujuan industri wisata alam      development
                               (bila ada) beserta prasarana dan sarananya serta kawasan                   (infrastruktur,
                               perumahan dan permukiman;                                                  ruang terbuka
                            5. Pengaturan transportasi:                                                   hijau/taman/
                               (a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayah perairan         lansekap,
                                     dan daratan;                                                         ruang terbuka
                               (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk         publik, ruang
                                     kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti           terbuka biru/
                                     dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano, jetty;            waterscape,
                               (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai                 jalan & parkir
                                     seperti terminal, halte, pedestrian.                                 umum) = 10%.
                            6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem:




19 dari 43
                                (a) Kantong parkir;
                               (b) On street parking;
                               (c) Parking structure;
                               (d) Inner court yard parking;
                                (e) Back yard parking.
                            7. Harus menyediakan dan mengatur loading-unloading area;
                            8. Didukung view dan amenitas yang menarik dengan melalui
                               perencanaan:
                               (a) Kawasan tepi air/pantai: dimana konfigurasi sebagian bangunan
                                     diorientasikan ke ruang perairan sehingga sebagian kawasan
                                     perdagangan dan jasa secara eksklusif memiliki view dan
                                     amenitas pantai sekaligus menjadi bagian wajah depan dari
                                     lingkungan perdagangan dan jasa
                               (b) Waterscape;
                               (c) Landscape/Garden City;
                               (d) Pelestarian potensi lingkungan pantai
Kriteria Pola
             Jenis Kawasan                          Kriteria Struktur Ruang
                                                                                                          Ruang
             c. Kawasan      1. Prasarana: jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam 1) Industri = 40% -
                Peruntukan      kebakaran;                                                             60%;
                Industri     2. Utilitas: jaringan listrik, telepon, informasi, dan gas;           2) Fasum dan
                             3. Sarana: kesehatan, peribadatan, niaga, keamanan, tempat bongkar        fasos = 10%;
                                muat, pergudangan, terminal peti kemas;                            3) Site
                             4. Didukung dengan akses ke pusat pelayanan niaga dan pelayanan           development
                                pelabuhan;                                                             (infrastruktur,
                             5. Pengaturan transportasi:                                               ruang terbuka
                                (a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayah perairan     hijau/taman/l
                                       dan daratan;                                                    lansekap,
                                (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk     ruang terbuka
                                       kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti      publik, ruang
                                       dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano, jetty;       terbuka biru/
                                (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai             waterscape,




20 dari 43
                                       seperti terminal, halte, pedestrian.                            jalan & parkir
                             6. Harus menyediakan ruang dan mengatur sistem loading-unloading;         umum) = 30%
                             7. Harus menyediakan dan mengatur parkir dengan sistem:                   - 50%.
                                (a) Kantong parkir;
                                (b) Inner court yard parking;
                                (c) Back yard parking.
                             8. Didukung amenitas yang nyaman untuk meningkatkan kinerja dan
                                menjaga kualitas lingkungan melaui perencanaan:
                                (a) Waterscape;
                                (b) Landscape/Green Belt/Buffer Zone untuk mereduksi polusi
                                       industri terhadap lingkungan sekitar;
                                (c) Pelestarian potensi lingkungan pantai.
Kriteria Pola
             Jenis Kawasan                          Kriteria Struktur Ruang
                                                                                                           Ruang
             d. Kawasan      1. Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam   1) Bangunan
                Peruntukan      kebakaran;                                                               penunjang
                Pariwisata   2. Utilitas : jaringan listrik, telepon dan gas;                            pariwisata =
                             3. Sarana : pasar rakyat tradisional/seni/art & craft shop, kesehatan,      40%;
                                peribadatan, keamanan, niaga, jasa informasi, kegiatan budi daya      2) Fasum dan
                                (produksi), keamanan dan pelayanan kesehatan, museum;                    fasos = 10%;
                             4. Didukung dengan akses ke pusat pelayanan ke pusat pelayanan           3) Site
                                niaga (pasar rakyat/art & craft shop), daerah tujuan wisata, jasa dan    development
                                pusat informasi wisata, kegiatan budi daya (produksi), lokasi tujuan     (infrastruktur,
                                industri wisata alam (bila ada), mixed-use area, keamanan kawasan        ruang terbuka
                                dan pelayanan kesehatan;                                                 hijau/taman/lan
                             5. Pengaturan transportasi:                                                 sekap, ruang
                                (a) Didukung penyediaan kelengkapan prasarana transportasi dan           terbuka publik,




21 dari 43
                                       kelayakan sistem transportasi darat, perairan dan udara;          ruang terbuka
                                (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk       biru/
                                       kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti        waterscape,
                                       dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano, jetty;         jalan & parkir
                                (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai               umum) = 50%.
                                       seperti terminal, halte, pedestrian.
                             6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem:
                                 (a) Kantong parkir;
                                 (b) Inner court yard parking;
                                 (c) Back yard parking.
Jenis                                                                                   Kriteria Pola
                                                    Kriteria Struktur Ruang
               Kawasan                                                                                     Ruang
             e Kawasan    1. Prasarana: jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam       1) Pendidikan =
             . Pendidikan    kebakaran;                                                                  40% - 60%;
                          2. Utilitas: jaringan listrik, telepon dan gas;                             2) Fasum dan
                          3. Sarana: ruang terbuka (taman, plaza dan olah raga), perpustakaan,           fasos = 10%;
                             pertokoan, kesehatan, peribadatan, keamanan, fasilitas umum dan          3) Site
                             fasilitas sosial;                                                           development
                          4. Didukung dengan akses ke pusat kawasan perumahan dan                        (infrastruktur,
                             permukiman, pelayanan niaga, perdangan dan jasa serta pusat                 ruang terbuka
                             kebudayaan;                                                                 hijau/taman/lan
                          5. Pengaturan transportasi:                                                    sekap, ruang
                              (a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayah perairan         terbuka publik,
                                    dan daratan;                                                         ruang terbuka
                              (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk         biru/
                                    kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti           waterscape,
                                    dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano, jetty;            jalan & parkir
                              (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai seperti         umum) = 30%




22 dari 43
                                    terminal, halte, pedestrian.                                         - 50%.
                          6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem:
                             (a) Kantong parkir;
                             (b) On street parking;
                             (c) Inner court yard parking;
                             (d) Back yard parking.
                          7. Didukung view dan amenitas yang menarik dengan melalui
                             perencanaan:
                             (a) Kawasan tepi air/pantai : dimana konfigurasi sebagian bangunan
                                   diorientasikan ke ruang
                             (b) perairan sehingga sebagian kawasan pendidikan secara eksklusif
                                   memiliki view dan amenitas pantai sekaligus menjadi bagian wajah
                                   depan dari lingkungan perdagangan dan jasa;
                             (c) Waterscape;
                             (d) Landscape/Garden City;
                             (e) Pelestarian potensi lingkungan pantai.
Jenis                                                                                         Kriteria Pola
                                                      Kriteria Struktur Ruang
               Kawasan                                                                                           Ruang
             f. Kawasan     1. Prasarana: jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam           1) Bangunan
                Pelabuhan      kebakaran;                                                                      penunjang
                Laut /      2. Utilitas: jaringan listrik, telepon dan gas;                                    kawasan
                penyebe-    3. Sarana: tempat bongkar muat, gudang, terminal penumpang, terminal               pelabuhan
                rangan         barang dan peti kemas, kesehatan, karantina, bea cukai, peribadatan,            udara =
                               keamanan dan jasa informasi;                                                    maksimal 40%;
                            4. Didukung dengan akses menuju pusat pelayanan distribusi barang dan 2) Site
                               penumpang;                                                                      development
                            5. Pengaturan transportasi:                                                        (dermaga,
                               (a) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala                               pelantar,
                                     lokal/nasional/internasional untuk laut, pantai, kanal, sungai, creeks    infrastruktur,
                                     dan atau lagoon yang memadai seperti dermaga, pelantar, kapal,            ruang terbuka
                                     boat, kano, pontoon, kapal tarik, ferry dan kelotok boat, kano;           hijau/taman/lan
                               (b) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai seperti              sekap, ruang
                                     terminal, halte, pedestrian.                                              terbuka publik,




23 dari 43
                            6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem:                      ruang terbuka
                               (a) Kantong parkir;                                                             biru/water-
                               (b) Inner court yard parking;                                                   scape, jalan &
                               (c) Back yard parking.                                                          parkir umum) =
                            7. Didukung amenitas yang nyaman untuk meningkatkan kinerja                        minimal 60%;
                               pelayanan jasa transportasi dan menjaga kualitas lingkungan melaui           3) Penataan
                               perencanaan:                                                                    diupayakan
                               (a) Dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke ruang                berdekatan
                                     perairan sehingga sebagian kawasan pelabuhan/penyeberangan                dengan
                                     secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai sekaligus              kawasan
                                     menjadi bagian wajah depan dari lingkungan                                industri dan
                                     pelabuhan/penyeberangan;                                                  pusat distribusi
                               (b) Pelestarian potensi lingkungan pantai.                                      barang secara
                                                                                                               efisien.
Jenis
                                                 Kriteria Struktur Ruang                               Kriteria Pola Ruang
               Kawasan
             g. Kawasan   1. Prasarana: jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam       1) Bangunan
                Bandar       kebakaran;                                                                  penunjang kawasan
                Udara     2. Utilitas: jaringan listrik, telepon dan gas;                                bandar udara =
                          3. Sarana: kesehatan, peribadatan, keamanan, tempat bongkar muat,              maksimal 40%;
                             karantina, bea cukai, jasa telekomunikasi dan informasi;                 2) Site development
                          4. Didukung dengan akses menuju pusat pelayanan distribusi barang              (landasan pacu,
                             dan penumpang;                                                              infrastruktur, ruang
                          5. Pengaturan transportasi:                                                    terbuka
                             (a) Penyediaan kelengkapan transportasi udara yang didukung                 hijau/taman/
                                   oleh kedudukan bandar udara mempunyai jangkauan                       lansekap, ruang
                                   pelayanan tidak saja dalam lingkup propinsi itu sendiri, tetapi       terbuka publik,
                                   juga mencapai wilayah nasional bahkan internasional;                  ruang terbuka
                             (b) Bandar udara mempunyai kemampuan operasional tinggi yang                biru/waterscape
                                   didukung dengan panjang landasan pacu (run way) sepanjang             (bila di tepi pantai),
                                   lebih dari 1.800 meter yang dapat didarati pesawat berbadan           jalan & parkir
                                   besar;                                                                umum) = minimal
                             (c) Didukung fasilitas penunjang bandara udara seperti: gudang,             60%;
                                   perkantoran, kargo, penanda transportasi, moda;                    3) Pemanfaatan




24 dari 43
                             (d) Didukung penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang                 sebagian ruang
                                   memadai.                                                              kawasan bandar
                          6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem:                  udara diarahkan
                             (a) Kantong parkir;                                                         untuk lahan
                             (b) Inner court yard parking;                                               penunjang seperti
                             (c) Back yard parking.                                                      kawasan cargo,
                          7. Didukung amenitas yang nyaman untuk meningkatkan kinerja                    pergudangan,
                             pelayanan jasa transportasi dan menjaga kualitas lingkungan                 perhotelan dan
                             melalui perencanaan:                                                        perkantoran yang
                             (a) Dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke                  menunjang fungsi
                                   ruang perairan sehingga sebagian kawasan bandar udara                 bandar udara;
                                   secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai (bila di tepi   4) Pengembangan
                                   pantai) sekaligus menjadi bagian wajah depan dari lingkungan          diupayakan
                                   bandar udara;                                                         berdekatan dengan
                             (b) Pelestarian potensi lingkungan pantai (bila di sekitar tepi             kawasan industri
                                   pantai).                                                              dan pusat distribusi
                                                                                                         barang.
Jenis                                                                                                     Kriteria Pola
                                                            Kriteria Struktur Ruang
                Kawasan                                                                                                       Ruang
             h. Kawasan         1. Prasarana: jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam                   1) Mixed-use =
                Mixed -             kebakaran;                                                                             80%;
                Use             2. Utilitas: jaringan listrik, telepon dan gas;                                         2) Fasum dan
                                3. Sarana: pasar rakyat, kesehatan, peribadatan, keamanan, fasilitas                       fasos = 10%;
                                    umum dan fasilitas sosial;                                                          3) Site
                                4. Didukung dengan akses ke pusat pelayanan niaga, perdangan dan                           development
                                    jasa, kegiatan budi daya (produksi), lokasi tujuan industri wisata alam                (infrastruktur,
                                    (bila ada) beserta prasarana dan sarananya, kawasan perumahan dan                      ruang terbuka
                                    permukiman serta pelabuhan udara dan laut/penyeberangan;                               hijau/taman/
                                5. Pengaturan transportasi:                                                                lansekap,
                                    (a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayah perairan                     ruang terbuka
                                         dan daratan;                                                                      publik, ruang
                                    (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk                     terbuka
                                         kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti                        biru/water
                                         dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano;                                scape, jalan &
                                    (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai seperti                     parkir umum) =
                                         terminal, halte, pedestrian.                                                      10%.
                                6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem:




25 dari 43
                                    (a) Kantong parkir;
                                    (b) On street parking;
                                    (c) Parking structure;
                                    (d) Inner court yard parking;
                                    (e) Back yard parking.
                                7. Harus menyediakan dan mengatur loading-unloading area;
                                8. Didukung view dan amenitas yang menarik dengan melalui
                                   perencanaan:
                                    (a) Kawasan tepi air/pantai : dimana konfigurasi sebagian bangunan
                                        diorientasikan ke ruang perairan sehingga sebagian kawasan
                                        mixed-use secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai
                                        sekaligus menjadi bagian wajah depan dari lingkungan
                                        perdagangan dan jasa;
                                    (b) Waterscape;
                                    (c) Landscape/Garden City;
                                    (d) Pelestarian potensi lingkungan pantai.
             Catatan : Ketentuan yang tercantum dalam tabel ini merupakan persyaratan minimal yang dapat disesuaikan dengan peraturan setempat
                        yang berlaku.
Tabel 2        Kriteria amplop ruang di kawasan reklamasi pantai

                 Jenis
                                 KDB            KLB             KDH                    GSB                    GSS / GSP
                Kawasan
             I. Kawasan Lindung
             a. Sempadan    KDB            KLB pendukung =   90% - 100%   (a)   GSB depan bangunan       (a) GSS = ½ lebar
                Pantai      pendukung =    0,1 atau                             tiap unit bangunan = ½       badan sungai,
                            maks 10%       ketinggian                           ROW jalan umum di            dimanfaatkan
                                           bangunan = 1                         depan bangunan               untuk jalan
                                           lantai                         (b)   GSB samping bangunan         inspeksi atau
                                                                                pendukung ruang              jalur hijau.
                                                                                terbuka publik = minimal (b) GSP = 30 meter
                                                                                5 meter                      - 50 meter dari
                                                                          (c)   GSB belakang bangunan        titik pasang
                                                                                tiap unit bangunan           tertinggi, atau
                                                                                perdagangan dan jasa =       GSP = 0
                                                                                minimal 5 meter              (penanganan




26 dari 43
                                                                                                             rekayasa teknis/
                                                                                                             engineering
                                                                                                             harus
                                                                                                             profesional).
                                                                                                         (c) GSP yang besar
                                                                                                             bisa
                                                                                                             dimanfaatkan
                                                                                                             untuk ruang
                                                                                                             publik, wisata
                                                                                                             pantai dan atau
                                                                                                             green belt area.
Jenis
                 Kawasan             KDB        KLB             KDH                   GSB                     GSS / GSP

             II. Kawasan Budi Daya
             a. Kawasan         40% - 60 %   KLB              40% - 60%   (a) GSB depan bangunan          (a) GSS = ½ lebar
                Peruntukan                   permukiman                       tiap unit bangunan = ½          badan sungai,
                Permukiman                   landed house                     ROW jalan umum di               dimanfaatkan
                                             darat & laut =                   depan bangunan.                 untuk jalan
                                             maks 2 atau                  (b) GSB samping bangunan            inspeksi atau
                                             ketinggian                       tiap unit bangunan deret,       jalur hijau.
                                             bangunan =                       kopel & rumah tunggal =     (b) GSP = 30 meter
                                             maks 4 lantai                    minimal 2 meter,                - 50 meter dari
                                             KLB                              sedangkan                       titik pasang
                                             apartemen/                       apartemen/town house =          tertinggi, atau
                                             town house =                     minimal 1/10 tinggi             GSP = 0
                                                                              bangunan.                       (penanganan




27 dari 43
                                             maks 10 atau
                                             ketinggian                   (c) GSB belakang bangunan           rekayasa teknis/
                                             bangunan =                       tiap unit bangunan deret,       engineering
                                             maks 12                          kopel & rumah tunggal =         harus
                                             lantai                           minimal 2 mter,                 profesional).
                                                                              sedangkan                   (c) GSP yang besar
                                                                              apartemen/town house =          bisa
                                                                              minimal 1/10 tinggi             dimanfaatkan
                                                                              bangunan.                       untuk green belt
                                                                                                              area dan atau
                                                                                                              coastal road
                                                                                                              area.
Jenis
                 Kawasan          KDB             KLB              KDH                     GSB                     GSS / GSP

             b. Kawasan       (a) di darat =   KLB di darat = (a) di darat =   (a)   GSB depan bangunan      (a)   GSS = ½ lebar
                Perdagangan       maks 80%     maks 5 atau        min 20%            tiap unit bangunan = ½        badan sungai,
                & Jasa        (b) di laut =    ketinggian     (b) di laut =          ROW jalan umum di             dimanfaatkan
                                  maks 50%     bangunan =         min 50%            depan bangunan atau =         untuk jalan
                                               maks 6 lantai                         0 (pemilik bangunan           inspeksi atau
                                               KLB di laut =                         diberi kompensasi             jalur hijau.
                                               maks 2 atau                           pembangunan diijinkan   (b)   GSP = 30 meter
                                               ketinggian                            dengan KLB maksimum           - 50 meter dari
                                               bangunan =                            dan diharuskan                titik pasang
                                               maks 2 lantai                         membangun semi                tertinggi, atau
                                                                                     basement untuk parkir).       GSP = 0
                                                                               (b)   GSB samping bangunan          (penanganan
                                                                                     tiap unit bangunan            rekayasa teknis




28 dari 43
                                                                                     perdagangan dan jasa =        / engineering
                                                                                     minimal 4 meter (untuk        harus
                                                                                     menjaga jarak dan             profesional).
                                                                                     memberi ruang gerak     (c)   GSP yang
                                                                                     penyelamatan diri             besar bisa
                                                                                     apabila terjadi               dimanfaatkan
                                                                                     kebakaran).                   untuk green belt
                                                                               (c)   GSB belakang bangunan         area dan atau
                                                                                     tiap unit bangunan            coastal road
                                                                                     perdagangan dan jasa =        area.
                                                                                     minimal = 0 atau
                                                                                     minimal 1/10 tinggi
                                                                                     bangunan.
Jenis
                 Kawasan       KDB             KLB           KDH                  GSB                    GSS / GSP

             c. Kawasan      40% - 60%   KLB = maks 1      40% - 60%   (a) GSB depan bangunan        (a) GSS = ½ lebar
                Peruntukan               atau ketinggian                   tiap unit bangunan = ½        badan sungai,
                Industri                 bangunan = 2                      ROW jalan umum di             dimanfaatkan
                                         lantai                            depan bangunan                untuk jalan
                                                                           dimanfaatkan untuk zona       inspeksi atau
                                                                           green belt untuk              jalur hijau.
                                                                           mereduksi polusi          (b) GSP = 30 meter
                                                                       (b) GSB samping bangunan          - 50 meter dari
                                                                           minimal 1 kali tinggi         titik pasang
                                                                           bangunan                      tertinggi, atau
                                                                       (c) GSB belakang bangunan         GSP = 0
                                                                           minimal 1 kali tinggi         (penanganan
                                                                           bangunan                      rekayasa teknis/
                                                                                                         engineering




29 dari 43
                                                                                                         harus
                                                                                                         profesional).
                                                                                                     (c) GSP yang besar
                                                                                                         bisa
                                                                                                         dimanfaatkan
                                                                                                         untuk buffer zone
                                                                                                         area antara
                                                                                                         daerah industri
                                                                                                         dengan
                                                                                                         lingkungan
                                                                                                         sekitar dan atau
                                                                                                         green belt area.
Jenis
                 Kawasan          KDB           KLB            KDH                    GSB                    GSS / GSP

             d. Kawasan      darat & laut =   KLB di darat    min 60 %   (a)   GSB depan bangunan     (a) GSS = ½ lebar
                Peruntukan   maks 40%         & laut = maks                    tiap unit bangunan = ½     badan sungai,
                Pariwisata                    2 atau                           ROW jalan umum di          dimanfaatkan
                                              ketinggian                       depan bangunan,            untuk jalan
                                              bangunan =                       dimanfaatkan untuk         inspeksi atau
                                              maks 4 lantai                    taman.                     jalur hijau.
                                              KLB untuk                  (b)   GSB samping bangunan (b) GSP = 30 meter-
                                              hotel = maks                     tiap unit bangunan         50 meter dari titik
                                              10 atau                          resort = minimal 5         pasang tertinggi,
                                              ketinggian                       meter, sedangkan hotel     atau GSP = 0
                                              bangunan =                       = minimal 1/10 tinggi      (penanganan
                                              maks 12                          bangunan.                  rekayasa teknis/




30 dari 43
                                              lantai                     (c)   GSB belakang bangunan      engineering
                                                                               tiap unit resort =         harus
                                                                               minimal 5 meter,           profesional).
                                                                               sedangkan hotel =      (c) GSP yang besar
                                                                               minimal 1/10 tinggi        bisa
                                                                               bangunan.                  dimanfaatkan
                                                                                                          untuk ruang
                                                                                                          wisata pantai dan
                                                                                                          atau green belt
                                                                                                          area.
Jenis
                 Kawasan          KDB             KLB            KDH                  GSB                   GSS / GSP

             e. Kawasan      di darat & laut   KLB di darat    40% - 60%   (a) GSB depan bangunan       (a) GSS = ½ lebar
                Pendidikan   = 40% - 60%       & laut = maks                   tiap unit bangunan = ½       badan sungai,
                                               2 atau                          ROW jalan umum di            dimanfaatkan
                                               ketinggian                      depan bangunan               untuk jalan
                                               bangunan =                  (b) GSB samping minimal 8        inspeksi atau
                                               maks 4 lantai                   meter                        jalur hijau.
                                               Ketinggian                  (c) GSB belakang bangunan    (b) GSP = 30 meter
                                               bangunan                        minimal 8 meter              - 50 meter dari
                                               pendukung                                                    titik pasang
                                               (fasos &                                                     tertinggi, atau
                                               fasum) = min                                                 GSP = 0
                                               1 lantai                                                     (penanganan




31 dari 43
                                                                                                            rekayasa teknis/
                                                                                                            engineering
                                                                                                            harus
                                                                                                            profesional).
                                                                                                        (c) GSP yang besar
                                                                                                            bisa
                                                                                                            dimanfaatkan
                                                                                                            untuk green belt
                                                                                                            area dan atau
                                                                                                            coastal road
                                                                                                            area.
Jenis
                                    KDB           KLB           KDH                 GSB                   GSS / GSP
                  Kawasan
             f. Kawasan           maks 40%   KLB maks 2 atau   min 60%   (a) GSB depan bangunan       (a) GSS = ½ lebar
                Pelabuhan Laut/              ketinggian                      tiap unit bangunan = ½       badan sungai,
                Penyeberangan                bangunan =                      ROW jalan umum di            dimanfaatkan
                                             maks 5 lantai                   depan bangunan,              untuk jalan
                                             kecuali tower                   dimanfaatkan untuk           inspeksi atau
                                             mercu suar                      taman/parkir.                jalur hijau.
                                                                         (b) GSB samping bangunan     (b) GSP = 50 meter
                                                                             tiap unit bangunan =         - 100 meter dari
                                                                             minimal 1/10 tinggi          titik pasang
                                                                             bangunan.                    tertinggi, atau
                                                                         (c) GSB belakang bangunan        GSP = 0
                                                                             tiap unit bangunan           (penanganan
                                                                             minimal 1/10 tinggi          rekayasa teknis/




32 dari 43
                                                                             bangunan.                    engineering
                                                                                                          harus
                                                                                                          profesional).
                                                                                                      (c) GSP yang besar
                                                                                                          bisa
                                                                                                          dimanfaatkan
                                                                                                          untuk ruang
                                                                                                          loading-
                                                                                                          unloading barang
                                                                                                          dan penumpang
                                                                                                          dan atau parkir.
Jenis
                            KDB          KLB          KDH                   GSB                        GSS / GSP
                Kawasan
             g. Kawasan   maks 40% KLB maks 1,5      min 60%   (a) GSB depan bangunan tiap    (a) GSS = ½ lebar badan
                Bandar             atau ketinggian                 unit bangunan = ½ ROW          sungai, dimanfaatkan
                Udara              bangunan =                      jalan umum di depan            untuk jalan inspeksi
                                   maks 3 lantai                   bangunan, dimanfaatkan         atau jalur hijau.
                                   kecuali tower                   untuk taman/parkir.        (b) GSP = 50 meter - 100
                                   mercu suar                  (b) GSB samping bangunan tiap      meter dari titik pasang
                                                                   unit bangunan = minimal        tertinggi, atau GSP =
                                                                   1/10 tinggi bangunan.          0 (penanganan
                                                               (c) GSB belakang bangunan          rekayasa teknis/




33 dari 43
                                                                   tiap unit bangunan minimal     engineering harus
                                                                   1/10 tinggi bangunan.          profesional).
                                                                                              (c) GSP yang besar bisa
                                                                                                  dimanfaatkan untuk
                                                                                                  landasan pacu (run
                                                                                                  way).
Jenis
                                KDB                  KLB               KDH                      GSB                    GSS / GSP
               Kawasan
             h. Kawasan (a) di darat =          KLB di darat =     (a) di darat =   (a) GSB depan bangunan        (a) GSS = ½ lebar
                Mixed-Use     maks 80%          maks 10 atau           min 20%          tiap unit bangunan = ½        badan sungai,
                          (b) di laut =         ketinggian         (b) di laut =        ROW jalan umum di             dimanfaatkan
                              maks 50%          bangunan =             min 50%          depan bangunan atau = 0       untuk jalan
                                                maks 12 lantai                          (pemilik bangunan diberi      inspeksi atau
                                                KLB di laut =                           kompensasi                    jalur hijau.
                                                maks 2 atau                             pembangunan diijinkan     (b) GSP = 30 meter
                                                ketinggian                              dengan KLB maksimum           - 50 meter dari
                                                bangunan =                              dan diharuskan                titik pasang
                                                maks 4 lantai                           membangun semi                tertinggi, atau
                                                                                        basement untuk parkir).       GSP = 0
                                                                                    (b) GSB samping bangunan          (penanganan
                                                                                        tiap unit bangunan            rekayasa teknis /
                                                                                        perdagangan dan jasa =        engineering
                                                                                        minimal 4 meter (untuk        harus
                                                                                        menjaga jarak dan             profesional).




34 dari 43
                                                                                        memberi ruang gerak       (c) GSP yang besar
                                                                                        penyelamatan diri apabila     bisa
                                                                                        terjadi kebakaran).           dimanfaatkan
                                                                                    (c) GSB belakang bangunan         untuk green belt
                                                                                        tiap unit bangunan            area dan atau
                                                                                        perdagangan dan jasa =        coastal road
                                                                                        minimal = 0 atau minimal      area.
                                                                                        1/10 tinggi bangunan.

             Catatan :

             a)   laut = areal yang direklamasi
             b)   darat = bagian daratan yang berbatasan dengan areal yang direklamasi
             c)   ketentuan yang tercantum dalam tabel ini merupakan persyaratan minimal yang dapat disesuaikan dengan peraturan setempat
                  yang berlaku.
5   Tata cara pelaksanaan

Tata cara penyusunan rencana detail tata ruang kawasan reklamasi
pantai meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
a) Persiapan
    1) Penyusunan kerangka acuan kerja;
    2) Pembentukan tim pelaksana;
    3) Penyiapan kelengkapan administrasi;
    4) Penyiapan pengadaan jasa konsultansi;
    5) Penyusunan program kerja dan tim ahli apabila dilakukan secara
       swakelola;
    6) Perumusan substansi, penyiapan daftar periksa data dan
       kuesioner, penyiapan metoda pendekatan dan peralatan yang
       diperlukan;
    7) Perkiraan biaya penyusunan rencana detil tata ruang.
    Selain itu, dilakukan pemberitaan penyusunan rencana detil tata
    ruang ini kepada masyarakat melalui media massa (cetak dan
    elektronik) dan/atau forum pertemuan.
b) Pengumpulan Data
    Pengumpulan data/peta dilakukan dengan survei primer (observasi
    lapangan, wawancara, penyebaran kuesioner) dan survei sekunder
    kepada instansi-instansi terkait untuk memperoleh:
    1) Data/peta kebijakan pembangunan;
    2) Data/peta sosial ekonomi;
    3) Data/peta sumberdaya manusia;
    4) Data/peta sumberdaya buatan;
    5) Data/peta sumberdaya alam;

                                   35 dari 43
6) Data/peta penggunaan lahan;
   7) Data pembiayaan pembangunan;
   8) Data kelembagaan penyelenggara dan pengelola kawasan.
c) Analisis
   Aspek-aspek analisis meliputi:
   1) Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kawasan;
   2) Analisis regional;
   3) Analisis ekonomi dan nilai jual kawasan;
   4) Analisis sumberdaya manusia;
   5) Analsis sumberdaya buatan;
   6) Analisis sumberdaya alam;
   7) Analisis sistem permukiman;
   8) Analisis penggunaan lahan;
   9) Analisis pembiayaan pembangunan;
   10) Analisis kelembagaan;
   11) Analisis kejadian bencana.
d) Konsepsi rencana
   Setelah tujuan perencanaan dirumuskan, dilakukan penyusunan konsep
   rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai yang dilengkapi peta-
   peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:10.000, mencakup:
   1) Rencana struktur dan pola ruang;
   2) Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budi daya;




                                    36 dari 43
3) Rencana Pengelolaan Kawasan Perumahan & Permukiman,
        Perdagangan & Jasa, Industri, Pariwisata, Pendidikan, Pelabuhan Laut/
        Penyeberangan, Bandar Udara dan Kawasan Campuran;
     4) Rencana Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi,
        Pengairan, dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan;
     5) Rencana Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Ruang
        Udara, Penatagunaan RTH, dan Penatagunaan Sumber Daya Lainnya;
     6) Rencana Implementasi dan Pembiayaan Pembangunan Kawasan.
e) Diskusi terbuka
     Diskusi terbuka dengan semua pemangku kepentingan (pemerintah, swasta,
     masyarakat, DPRD, Perguruan tinggi, dan sebagainya) untuk membahas
     draft rencana detil tata ruang yang dapat dilakukan melalui:
     1) Media massa;
     2) Diskusi dan seminar;
     3) Pameran;
     4) Pengumpulan opini masyarakat.
f)   Pengesahan
     Proses pengesahan rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai
     sebagai produk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.




                                         MENTERI PEKERJAAN UMUM,

                                                Djoko Kirmanto




                                  37 dari 43
Lampiran A
                       (Informatif)
    Contoh deliniasi ruang kawasan reklamasi pantai




                     Gambar A.1
Potongan kawasan dan jenis pantai yang dapat direklamasi



                           MENTERI PEKERJAAN UMUM,

                                    Djoko Kirmanto



                       38 dari 43
Lampiran B
            (Informatif)
Tipikal potongan melintang pantai




              MENTERI PEKERJAAN UMUM,



                         Djoko Kirmanto




            39 dari 43
Lampiran C
                              (Informatif)
       Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan kondisi fisik




                 Gambar 1                              Gambar 2




                                     Gambar 3

Keterangan:
1. Reklamasi Menyambung Dengan Daratan
2. Reklamasi Terpisah Dari Daratan
3. Gabungan 2 Bentuk Fisik (Menyambung Dan Terpisah Dengan Daratan)



                                            MENTERI PEKERJAAN UMUM,


                                                     Djoko Kirmanto


                                     40 dari 43
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai

More Related Content

What's hot

Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantaiPedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantaiPenataan Ruang
 
Contoh perhitungan drainase perkotaan
Contoh perhitungan drainase perkotaanContoh perhitungan drainase perkotaan
Contoh perhitungan drainase perkotaanSyahrul Ilham
 
SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan GedungSNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan GedungMira Pemayun
 
Geometrik Jalan Raya (Perencanaan)
Geometrik Jalan Raya (Perencanaan)Geometrik Jalan Raya (Perencanaan)
Geometrik Jalan Raya (Perencanaan)andribacotid
 
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
Manajemen proyek konstruksi
Manajemen proyek konstruksiManajemen proyek konstruksi
Manajemen proyek konstruksiNurul Angreliany
 
OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdf
OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdfOUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdf
OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdfmahmud502155
 
Sni 03-2834-2000
Sni 03-2834-2000Sni 03-2834-2000
Sni 03-2834-2000frans1982
 
Baja tulangan beton SNI 2052-2014
Baja tulangan beton SNI 2052-2014Baja tulangan beton SNI 2052-2014
Baja tulangan beton SNI 2052-2014WSKT
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanPresentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanBagus ardian
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaaninfosanitasi
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
 
Standar perencanaan struktur baja untuk jembatan
Standar perencanaan struktur baja untuk jembatanStandar perencanaan struktur baja untuk jembatan
Standar perencanaan struktur baja untuk jembatanardi nasir
 
92237340 perancangan-geometrik-jalan-teori
92237340 perancangan-geometrik-jalan-teori92237340 perancangan-geometrik-jalan-teori
92237340 perancangan-geometrik-jalan-teoripooja khan
 

What's hot (20)

Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantaiPedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
 
Contoh perhitungan drainase perkotaan
Contoh perhitungan drainase perkotaanContoh perhitungan drainase perkotaan
Contoh perhitungan drainase perkotaan
 
SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan GedungSNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung
 
Geometrik Jalan Raya (Perencanaan)
Geometrik Jalan Raya (Perencanaan)Geometrik Jalan Raya (Perencanaan)
Geometrik Jalan Raya (Perencanaan)
 
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Kegiatan Pelaksanaan Proyek
 Kegiatan Pelaksanaan Proyek Kegiatan Pelaksanaan Proyek
Kegiatan Pelaksanaan Proyek
 
Koef runoff
Koef runoffKoef runoff
Koef runoff
 
Manajemen proyek konstruksi
Manajemen proyek konstruksiManajemen proyek konstruksi
Manajemen proyek konstruksi
 
OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdf
OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdfOUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdf
OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdf
 
Sni 03-2834-2000
Sni 03-2834-2000Sni 03-2834-2000
Sni 03-2834-2000
 
Baja tulangan beton SNI 2052-2014
Baja tulangan beton SNI 2052-2014Baja tulangan beton SNI 2052-2014
Baja tulangan beton SNI 2052-2014
 
Review RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarangReview RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarang
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanPresentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
 
Perbaikan Tanah Gambut
Perbaikan Tanah Gambut Perbaikan Tanah Gambut
Perbaikan Tanah Gambut
 
Standar perencanaan struktur baja untuk jembatan
Standar perencanaan struktur baja untuk jembatanStandar perencanaan struktur baja untuk jembatan
Standar perencanaan struktur baja untuk jembatan
 
92237340 perancangan-geometrik-jalan-teori
92237340 perancangan-geometrik-jalan-teori92237340 perancangan-geometrik-jalan-teori
92237340 perancangan-geometrik-jalan-teori
 
Sni pekbeton 2008
Sni pekbeton 2008Sni pekbeton 2008
Sni pekbeton 2008
 

Similar to Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai

Permen pu no_40_tahun_2007
Permen pu no_40_tahun_2007Permen pu no_40_tahun_2007
Permen pu no_40_tahun_2007Teguh Kurniawan
 
Permen40 th 2007 tt pedoman perencanan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Permen40 th 2007 tt pedoman perencanan tata ruang kawasan reklamasi pantaiPermen40 th 2007 tt pedoman perencanan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Permen40 th 2007 tt pedoman perencanan tata ruang kawasan reklamasi pantaiDeki Zulkarnain
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPenataan Ruang
 
Rtrw Kab Final 0909
Rtrw Kab Final 0909Rtrw Kab Final 0909
Rtrw Kab Final 0909barita
 
Rtrw Kab Final 0909
Rtrw Kab Final 0909Rtrw Kab Final 0909
Rtrw Kab Final 0909barita
 
Rtrw Prov 2009
Rtrw Prov 2009Rtrw Prov 2009
Rtrw Prov 2009barita
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
 
Rtrw Prov Final 0909
Rtrw Prov Final 0909Rtrw Prov Final 0909
Rtrw Prov Final 0909barita
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPenataan Ruang
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayainfosanitasi
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
 
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorinfosanitasi
 
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPenataan Ruang
 
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdf
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdfPermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdf
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdfalgi5
 
Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909barita
 
Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909barita
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
 
Kepmen pu 425 kpts m 2009 tim evaluasi teknis persetujuan substansi
Kepmen pu 425 kpts m 2009 tim evaluasi teknis persetujuan substansiKepmen pu 425 kpts m 2009 tim evaluasi teknis persetujuan substansi
Kepmen pu 425 kpts m 2009 tim evaluasi teknis persetujuan substansiD'James Travolta
 

Similar to Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai (20)

Permen pu no_40_tahun_2007
Permen pu no_40_tahun_2007Permen pu no_40_tahun_2007
Permen pu no_40_tahun_2007
 
Permen40 th 2007 tt pedoman perencanan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Permen40 th 2007 tt pedoman perencanan tata ruang kawasan reklamasi pantaiPermen40 th 2007 tt pedoman perencanan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Permen40 th 2007 tt pedoman perencanan tata ruang kawasan reklamasi pantai
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 
Rtrw Kab Final 0909
Rtrw Kab Final 0909Rtrw Kab Final 0909
Rtrw Kab Final 0909
 
Rtrw Kab Final 0909
Rtrw Kab Final 0909Rtrw Kab Final 0909
Rtrw Kab Final 0909
 
Rtrw Prov 2009
Rtrw Prov 2009Rtrw Prov 2009
Rtrw Prov 2009
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
 
Rtrw Prov Final 0909
Rtrw Prov Final 0909Rtrw Prov Final 0909
Rtrw Prov Final 0909
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
 
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsorPedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
Pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor
 
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdf
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdfPermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdf
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdf
 
Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909
 
Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
Kepmen pu 425 kpts m 2009 tim evaluasi teknis persetujuan substansi
Kepmen pu 425 kpts m 2009 tim evaluasi teknis persetujuan substansiKepmen pu 425 kpts m 2009 tim evaluasi teknis persetujuan substansi
Kepmen pu 425 kpts m 2009 tim evaluasi teknis persetujuan substansi
 

More from infosanitasi

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014infosanitasi
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015infosanitasi
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015infosanitasi
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMinfosanitasi
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019infosanitasi
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 

More from infosanitasi (20)

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 

Recently uploaded

Teknik Proyeksi Bisnis (Peramalan Bisnis)
Teknik Proyeksi Bisnis (Peramalan Bisnis)Teknik Proyeksi Bisnis (Peramalan Bisnis)
Teknik Proyeksi Bisnis (Peramalan Bisnis)DenniPratama2
 
Presentasi Root Cause Diagram bandung ppt
Presentasi Root Cause Diagram bandung pptPresentasi Root Cause Diagram bandung ppt
Presentasi Root Cause Diagram bandung pptAkuatSupriyanto1
 
PPT DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptx
PPT  DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptxPPT  DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptx
PPT DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptxvickrygaluh59
 
Contoh contoh soal dan jawaban persediaan barang
Contoh contoh soal dan jawaban persediaan barangContoh contoh soal dan jawaban persediaan barang
Contoh contoh soal dan jawaban persediaan barangRadhialKautsar
 
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...gamal imron khoirudin
 
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Baratsenapananginterbaik2
 
"Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak"
"Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak""Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak"
"Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak"HaseebBashir5
 
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdf
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdfKELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdf
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdfPritaRatuliu
 
Judul: Memahami Jabrix4D: Situs Togel dan Slot Online Terpercaya di Indonesia
Judul: Memahami Jabrix4D: Situs Togel dan Slot Online Terpercaya di IndonesiaJudul: Memahami Jabrix4D: Situs Togel dan Slot Online Terpercaya di Indonesia
Judul: Memahami Jabrix4D: Situs Togel dan Slot Online Terpercaya di IndonesiaHaseebBashir5
 
005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt
005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt
005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.pptIjlalMaulana1
 
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024DarmiePootwo
 
Materi Presentasi Untuk Sertifikasi Level Managerial Perusahaan Pembiayaan Ar...
Materi Presentasi Untuk Sertifikasi Level Managerial Perusahaan Pembiayaan Ar...Materi Presentasi Untuk Sertifikasi Level Managerial Perusahaan Pembiayaan Ar...
Materi Presentasi Untuk Sertifikasi Level Managerial Perusahaan Pembiayaan Ar...arielsuwarnapati2
 
CONTOH RUK PPI TAHUNAN PUSKESMAS 00.docx
CONTOH RUK PPI TAHUNAN PUSKESMAS 00.docxCONTOH RUK PPI TAHUNAN PUSKESMAS 00.docx
CONTOH RUK PPI TAHUNAN PUSKESMAS 00.docxKartikaFebrianti1
 
1.-Ruang-Lingkup-Studi-Kelayakan-Bisnis-2.pptx
1.-Ruang-Lingkup-Studi-Kelayakan-Bisnis-2.pptx1.-Ruang-Lingkup-Studi-Kelayakan-Bisnis-2.pptx
1.-Ruang-Lingkup-Studi-Kelayakan-Bisnis-2.pptxAndiAzhar9
 
Unikbet: Situs Slot Pragmatic Bank Seabank Terpercaya
Unikbet: Situs Slot Pragmatic Bank Seabank TerpercayaUnikbet: Situs Slot Pragmatic Bank Seabank Terpercaya
Unikbet: Situs Slot Pragmatic Bank Seabank Terpercayaunikbetslotbankmaybank
 
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaNovaRuwanti
 

Recently uploaded (16)

Teknik Proyeksi Bisnis (Peramalan Bisnis)
Teknik Proyeksi Bisnis (Peramalan Bisnis)Teknik Proyeksi Bisnis (Peramalan Bisnis)
Teknik Proyeksi Bisnis (Peramalan Bisnis)
 
Presentasi Root Cause Diagram bandung ppt
Presentasi Root Cause Diagram bandung pptPresentasi Root Cause Diagram bandung ppt
Presentasi Root Cause Diagram bandung ppt
 
PPT DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptx
PPT  DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptxPPT  DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptx
PPT DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptx
 
Contoh contoh soal dan jawaban persediaan barang
Contoh contoh soal dan jawaban persediaan barangContoh contoh soal dan jawaban persediaan barang
Contoh contoh soal dan jawaban persediaan barang
 
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...
 
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat
 
"Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak"
"Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak""Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak"
"Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak"
 
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdf
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdfKELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdf
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdf
 
Judul: Memahami Jabrix4D: Situs Togel dan Slot Online Terpercaya di Indonesia
Judul: Memahami Jabrix4D: Situs Togel dan Slot Online Terpercaya di IndonesiaJudul: Memahami Jabrix4D: Situs Togel dan Slot Online Terpercaya di Indonesia
Judul: Memahami Jabrix4D: Situs Togel dan Slot Online Terpercaya di Indonesia
 
005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt
005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt
005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt
 
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
Materi Presentasi Untuk Sertifikasi Level Managerial Perusahaan Pembiayaan Ar...
Materi Presentasi Untuk Sertifikasi Level Managerial Perusahaan Pembiayaan Ar...Materi Presentasi Untuk Sertifikasi Level Managerial Perusahaan Pembiayaan Ar...
Materi Presentasi Untuk Sertifikasi Level Managerial Perusahaan Pembiayaan Ar...
 
CONTOH RUK PPI TAHUNAN PUSKESMAS 00.docx
CONTOH RUK PPI TAHUNAN PUSKESMAS 00.docxCONTOH RUK PPI TAHUNAN PUSKESMAS 00.docx
CONTOH RUK PPI TAHUNAN PUSKESMAS 00.docx
 
1.-Ruang-Lingkup-Studi-Kelayakan-Bisnis-2.pptx
1.-Ruang-Lingkup-Studi-Kelayakan-Bisnis-2.pptx1.-Ruang-Lingkup-Studi-Kelayakan-Bisnis-2.pptx
1.-Ruang-Lingkup-Studi-Kelayakan-Bisnis-2.pptx
 
Unikbet: Situs Slot Pragmatic Bank Seabank Terpercaya
Unikbet: Situs Slot Pragmatic Bank Seabank TerpercayaUnikbet: Situs Slot Pragmatic Bank Seabank Terpercaya
Unikbet: Situs Slot Pragmatic Bank Seabank Terpercaya
 
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 

Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai

  • 1. PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.40/PRT/M/2007 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
  • 2. PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.40/PRT/M/2007 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG JL.PATIMURA NO.20 KEB.BARU, JAKARTA SELATAN
  • 3. PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.40/PRT/M/2007 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
  • 4. Cetakan ke 2, Tahun 2008 Departemen Pekerjaan Umum
  • 5. MENTERI PEKERJAAN UMUM MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 40 /PRT/M/2007 NOMOR : 40 /PRT/M/2007 TENTANG TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI KAWASAN REKLAMASI PANTAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai; Pantai; b. bahwa Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan b. bahwa Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai diperlukan agar perencanaan tata ruang Reklamasi Pantai diperlukan agar perencanaan tata ruang di kawasan reklamasi pantai dapat dilaksanakan sesuai di kawasan reklamasi pantai dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah penataan ruang; dengan kaidah penataan ruang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum; Pekerjaan Umum; Mengingat Mengingat : : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Ruang; 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; i i
  • 6. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI; 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI; 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Reklamasi pantai adalah kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. 2. Kawasan reklamasi pantai adalah kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. 3. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. Pasal 2 (1) Pengaturan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang pada kawasan yang sudah dilakukan reklamasi. (2) Pengaturan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ii
  • 7. bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang di kawasan reklamasi pantai agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Pasal 3 (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. ketentuan umum, yang meliputi persyaratan, tipologi, aspek sosial, aspek budaya dan aspek ekonomi kawasan, aspek pergerakan, aksesibilitas dan transportasi, serta aspek kemudahan ruang publik; b. ketentuan teknis, yang meliputi struktur ruang kawasan, pola ruang kawasan, pengelolaan lingkungan, prasarana dan sarana, fasilitas umum dan sosial serta kriteria struktur ruang, pola ruang, dan amplop ruang. (2) Pengaturan tentang ketentuan teknis perencanaan tata ruang di kawasan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan. iii
  • 8. Lampiran : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 40 /PRT/M/2007 Tanggal : 12 Desember 2007 Tentang : PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI iv
  • 9. Daftar isi Daftar isi ................................................................................................. v Prakata ................................................................................................... ix Pendahuluan .......................................................................................... xi 1 Ruang lingkup ................................................................................. 1 2 Acuan normatif ................................................................................ 1 3 Istilah dan definisi ............................................................................ 2 3.1 Ruang .................................................................................... 2 3.2 Tata ruang ............................................................................. 2 3.3 Struktur ruang ........................................................................ 2 3.4 Pola ruang ............................................................................. 2 3.5 Penataan ruang ..................................................................... 2 3.6 Perencanaan tata ruang ........................................................ 2 3.7 Pemanfaatan ruang ............................................................... 3 3.8 Pengendalian pemanfaatan ruang ........................................ 3 3.9 Rencana tata ruang ............................................................... 3 3.10 Kawasan lindung ................................................................... 3 3.11 Kawasan budi daya ............................................................... 3 3.12 Kawasan perkotaan ............................................................... 3 3.13 Kawasan pesisir .................................................................... 4 3.14 Kawasan reklamasi pantai .................................................... 4 3.15 Ruang terbuka privat ............................................................. 4 3.16 Ruang terbuka publik ............................................................ 4 3.17 Garis sempadan bangunan (GSB) ........................................ 4 3.18 Garis sempadan pantai (GSP) .............................................. 4 3.19 Garis sempadan sungai (GSS) ............................................. 5 3.20 Koefisien dasar bangunan (KDB) .......................................... 5 3.21 Koefisien lantai bangunan (KLB) ........................................... 5 3.22 Koefisien dasar hijau (KDH) .................................................. 5 3.23 Kemudahan publik ................................................................. 5 3.24 Reklamasi pantai ................................................................... 5 3.25 Sempadan pantai .................................................................. 6 3.26 Garis pantai ........................................................................... 6 3.27 Panorama pantai ................................................................... 6 3.28 Elemen-elemen pantai .......................................................... 6 v
  • 10. 3.29 Pasang surut ......................................................................... 6 3.30 Abrasi .................................................................................... 6 3.31 Lepas pantai .......................................................................... 7 3.32 Backshore ............................................................................. 7 3.33 Dune .................................................................................... 7 4 Ketentuan .................................................................................... 7 4.1 Ketentuan umum ................................................................... 7 4.1.1 Persyaratan ................................................................. 7 4.1.2 Tipologi ........................................................................ 8 4.1.3 Aspek sosial, budaya, dan ekonomi kawasan ............ 11 4.1.4 Aspek pergerakan, aksesibilitas, dan transportasi ...... 11 4.1.5 Aspek kemudahan publik dan ruang publik ................ 12 4.2 Ketentuan teknis.................................................................... 13 4.2.1 Struktur ruang kawasan .............................................. 13 4.2.2 Pola ruang kawasan.................................................... 14 4.2.3 Pengelolaan lingkungan .............................................. 14 4.2.4 Prasarana dan sarana................................................. 15 4.2.5 Fasilitas umum dan sosial ........................................... 15 4.2.6 Kriteria struktur ruang, pola ruang, dan amplop ruang di kawasan reklamasi pantai ................ 16 5 Tata cara pelaksanaan .................................................................... 35 Lampiran A Contoh deliniasi ruang kawasan reklamasi pantai (informatif) ........................................................ 38 Lampiran B Tipikal potongan melintang pantai (informatif) ............ 39 Lampiran C Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan kondisi fisik (informatif) ............................................... 40 Bibliografi .................................................................................... 41 vi
  • 11. Daftar gambar Gambar 1 Kemudahan publik dan ruang publik .......................... 13 Daftar tabel Tabel 1 Kriteria struktur ruang dan pola ruang di kawasan reklamasi pantai. ......................................... 17 Tabel 2 Kriteria amplop ruang di kawasan reklamasi pantai .......................................................................... 26 vii
  • 12. viii
  • 13. Prakata Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai dipersiapkan oleh Panitia Teknik Standardisasi Bidang Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil melalui Gugus Kerja Bidang Penataan Ruang Permukiman pada Sub Panitia Teknik Standardisasi Bidang Permukiman. Pedoman ini diprakarsai oleh Direktorat Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum. Penulisan ini mengikuti Pedoman Badan Standarisasi Nasional (BSN) No. 8 Tahun 2000 melalui proses pembahasan dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan BSN No. 9 Tahun 2000. Dalam proses pembahasannya telah melibatkan narasumber, pakar dari Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Direktorat Teknis di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen/Instansi terkait lainnya, serta Pemerintah Daerah. Pedoman ini akan melengkapi ketentuan, acuan, dan pedoman yang telah ada untuk meningkatkan kualitas penataan ruang di kawasan reklamasi pantai, sehingga Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan perencanaan tata ruang di kawasan reklamasi pantai. ix
  • 14. x
  • 15. Pendahuluan Kawasan kota di tepi pantai cenderung mengalami perubahan yang cukup pesat, sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya kebutuhan lahan untuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa, pelabuhan, pergudangan, wisata bahari, maupun sarana dan prasarana, sehingga perlu dilakukan perluasan melalui reklamasi pantai. Kawasan reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Kawasan reklamasi pantai termasuk dalam kategori kawasan yang terletak di tepi pantai, dimana pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial, ekonomi, dan fisik sangat dipengaruhi oleh badan air laut. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di tepi pantai akan berimbas pada daerah sekitarnya termasuk kawasan reklamasi pantai sebagai perluasan kota tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan berbagai persoalan kompleks sehingga diperlukan pengaturan terhadap kawasan reklamasi pantai dimaksud. Dalam rangka menata pembangunan kawasan reklamasi pantai diperlukan suatu pedoman teknis yang operasional bagi pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam penyelenggaraan penataan ruang di kawasan reklamasi pantai. Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai ini disusun dalam rangka melengkapi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan ruang yang sudah ada. Pedoman ini digunakan dalam penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai yang merupakan bagian dari RTRW Kabupaten/Kota. Pedoman ini mencakup ketentuan umum dan ketentuan teknis perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai. Pedoman ini hanya berlaku untuk kawasan reklamasi secara umum, sedangkan kawasan reklamasi yang bersifat khusus seperti kawasan reklamasi yang rawan bencana tsunami akan diberlakukan ketentuan khusus yang tidak ditampung dalam pedoman ini. xi
  • 16. Pedoman ini bermanfaat bagi : 1. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota: sebagai acuan dalam penyusunan rencana detil tata ruang pada kawasan reklamasi pantai; 2. Stakeholder lain: sebagai acuan dalam menentukan kriteria lokasi dan persyaratan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan reklamasi pantai. xii
  • 17. Perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai 1 Ruang lingkup Pedoman ini mencakup ketentuan umum dan ketentuan teknis perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai. Ketentuan umum meliputi persyaratan; tipologi; aspek sosial, budaya dan ekonomi kawasan; aspek pergerakan, aksesibilitas, dan transportasi; serta aspek kemudahan publik dan ruang publik. Ketentuan teknis meliputi struktur ruang kawasan, pola ruang kawasan, pengelolaan lingkungan, prasarana dan sarana, fasilitas umum dan sosial, serta kriteria struktur ruang, pola ruang, dan amplop ruang. Pedoman ini diperuntukkan bagi perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai di perkotaan, khususnya kawasan yang sudah direklamasi. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan tata ruang pada kawasan yang sudah dilakukan reklamasi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan rencana tata ruang di kawasan reklamasi pantai agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. 2 Acuan normatif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. SNI 03-6981-2004, Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun Di Daerah Perkotaan. 1 dari 43
  • 18. 3 Istilah dan definisi 3.1 ruang wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya 3.2 tata ruang wujud struktur ruang dan pola ruang 3.3 struktur ruang susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional 3.4 pola ruang distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya 3.5 penataan ruang suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang 3.6 perencanaan tata ruang suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang 2 dari 43
  • 19. 3.7 pemanfaatan ruang upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang, melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya 3.8 pengendalian pemanfaatan ruang upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang 3.9 rencana tata ruang hasil perencanaan tata ruang 3.10 kawasan lindung wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan 3.11 kawasan budi daya wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan 3.12 kawasan perkotaan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi 3 dari 43
  • 20. 3.13 kawasan pesisir daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut 3.14 kawasan reklamasi pantai kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru 3.15 ruang terbuka privat ruang terbuka yang terdapat pada lahan milik perorangan atau pengembang 3.16 ruang terbuka publik ruang terbuka yang terdapat pada lahan milik publik baik berupa taman, lapangan olah raga, atau ruang terbuka lainnya yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh publik tanpa batasan ruang, waktu, dan biaya 3.17 garis sempadan bangunan (GSB) batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap batas tepi rencana jalan, batas rencana sungai, batas tepi rencana pantai, rencana saluran infrastruktur, batas jaringan listrik tegangan tinggi, batas tepi rel KA, garis sempadan mata air, garis sempadan aproad land- ing, dan garis sempadan telekomunikasi 3.18 garis sempadan pantai (GSP) jarak bebas atau batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan. GSP diukur dari titik pasang tertinggi 4 dari 43
  • 21. 3.19 garis sempadan sungai ( GSS ) jarak bebas atau batas wilayah sungai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan. GSS diukur dari garis bibir sungai 3.20 koefisien dasar bangunan ( KDB ) luas lantai dasar dibagi luas lahan kawasan 3.21 koefisien lantai bangunan ( KLB ) luas bangunan kotor dibagi luas lahan kawasan 3.22 koefisien dasar hijau ( KDH ) pengaturan penyediaan ruang terbuka baik ruang terbuka publik dan hijau di kawasan reklamasi pantai 3.23 kemudahan publik aksesibilitas dan kemudahan dalam menikmati fasilitas publik berupa panorama, ruang terbuka publik (laut, pantai, dan hijau) 3.24 reklamasi pantai kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase 5 dari 43
  • 22. 3.25 sempadan pantai daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat 3.26 garis pantai batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi 3.27 panorama pantai potensi elemen-elemen natural pantai berupa pemandangan yang dapat direpresentasikan kembali melalui kreativitas proses penggalian, perancangan dan pengemasan potensi alam/pantai/laut menjadi variabel-variabel yang berpengaruh dalam proses rencana tata ruang kawasan secara signifikan 3.28 elemen-elemen pantai potensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi, contoh : pasir, hutan, flora dan fauna air, bakau, tebing/bibir pantai, kontur, keteduhan, matahari, langit, dan panorama 3.29 pasang surut gelombang yang dibangkitkan oleh adanya interaksi antara laut, matahari, dan bulan 3.30 abrasi pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan 6 dari 43
  • 23. 3.31 lepas pantai bagian pantai yang terletak di luar daerah gelombang pecah (breaker zone) 3.32 backshore bagian pantai yang berada di lokasi paling tinggi, di atas rerata muka air 3.33 dune bukit pasir yang berada di sepanjang garis pantai yang dapat berfungsi sebagai proteksi natural terhadap pengaruh angin dan abrasi 4. Ketentuan 4.1 Ketentuan umum 4.1.1 Persyaratan Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut: a) Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan; b) Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada; c) Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa; d) Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain. 7 dari 43
  • 24. Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di atas, terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan perlu disusun rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan. Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administratif berikut: a) Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan reklamasi pantai; b) Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi; c) Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi); d) Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional. Rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi rencana struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang di kawasan reklamasi pantai antara lain meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan listrik, jaringan telepon. Pola ruang di kawasan reklamasi pantai secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung yang dimaksud dalam pedoman ini adalah ruang terbuka hijau. Kawasan budi daya meliputi kawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan pelabuhan laut/penyeberangan, kawasan bandar udara, dan kawasan campuran. 4.1.2 Tipologi Kawasan reklamasi pantai secara umum dapat dibagi dalam beberapa tipologi sebagai berikut: a) Tipologi Reklamasi Pantai Berdasarkan Fungsi Kawasan reklamasi pantai berdasarkan fungsi dikelompokkan atas: 1) Kawasan peruntukan permukiman; 8 dari 43
  • 25. 2) Kawasan perdagangan dan jasa; 3) Kawasan peruntukan industri; 4) Kawasan peruntukan pariwisata; 5) Kawasan pendidikan; 6) Kawasan pelabuhan laut / penyeberangan; 7) Kawasan bandar udara; 8) Kawasan mixed-use (campuran); 9) Kawasan ruang terbuka hijau. b) Tipologi Kawasan Reklamasi Pantai Berdasarkan Luas Kawasan reklamasi pantai berdasarkan luas dikelompokkan menjadi: 1) Reklamasi besar Kawasan reklamasi dengan luasan > 500 Ha. 2) Reklamasi kecil Kawasan reklamasi dengan luasan < 500 Ha. c) Tipologi Kawasan Reklamasi Berdasarkan Bentuk Fisik 1) Menyambung dengan daratan Kawasan reklamasi ini berupa kawasan daratan lama yang berhubungan langsung dengan daratan baru. Penerapan tipologi ini sebaiknya tidak dilakukan pada kawasan dengan karakteristik khusus seperti: a) Kawasan permukiman nelayan; b) Kawasan hutan bakau; c) Kawasan hutan pantai; d) Kawasan perikanan tangkap; 9 dari 43
  • 26. e) Kawasan terumbu karang, padang lamun, biota laut yang dilindungi; f) Kawasan larangan (rawan bencana); g) Kawasan taman laut. 2) Terpisah dari daratan Kawasan reklamasi ini sebaiknya diterapkan pada kawasan-kawasan yang memiliki karakteristik khusus seperti yang telah disebutkan di atas. Tipologi ini memisahkan daratan lama yang berupa kawasan yang memiliki karakteristik khusus dengan kawasan daratan baru dengan tujuan: a) Menjaga keseimbangan tata air yang ada; b) Menjaga kelestarian kawasan lindung (hutan bakau, pantai, hutan pantai); c) Mencegah terjadinya dampak/konflik sosial; d) Menjaga dan menjauhkan kerusakan kawasan potensial (biota laut, perikanan, minyak); e) Menghindari kawasan rawan bencana. 3) Gabungan 2 bentuk fisik (terpisah dan menyambung dengan daratan) Tipologi reklamasi yang merupakan gabungan dua tipologi reklamasi yaitu gabungan dari tipologi c.1 dan c.2. Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan bentuk fisik ditunjukkan pada lampiran C. 10 dari 43
  • 27. 4.1.3 Aspek sosial, budaya, dan ekonomi kawasan Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan reklamasi, sebagai berikut: a) Reklamasi pantai memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial, budaya dan ekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelum direklamasi. Perubahan terjadi harus menyesuaikan: 1) Peralihan fungsi kawasan dan pola ruang kawasan; 2) Selanjutnya, perubahan di atas berimplikasi pada perubahan ketersediaan jenis lapangan kerja baru dan bentuk keragaman/ diversifikasi usaha baru yang ditawarkan. b) Aspek sosial, budaya, wisata, dan ekonomi yang diakumulasi dalam jaringan sosial, budaya, pariwisata, dan ekonomi kawasan reklamasi pantai memanfaatkan ruang perairan/pantai. 4.1.4 Aspek pergerakan, aksesibilitas dan transportasi Perencanaan pergerakan, aksesibilitas dan transportasi kawasan reklamasi pantai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Pola pergerakan kendaraan di ruas-ruas jalan harus terintegrasi terhadap kerangka utama/coastal road yang melintasi pantai/perairan agar publik dapat menikmati panorama dan kenyamanan pantai; b) Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus menyediakan kanal-kanal dan atau ruang perairan lain untuk aksesibilitas dan integrasi antara pusat kawasan dan sub-sub wilayah kota; c) Harus mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem kota dari prasarana dan sarana di perairan, darat dan udara; d) Pola pergerakan dan transportasi darat dan perairan harus memiliki variasi integrasi dan variasi transportasi berdasarkan konsep “ride and park sys- tem” di beberapa tematik kawasan; 11 dari 43
  • 28. e) Perencanaan manajemen sistem transportasi dan kelengkapan sarana penunjang transportasi. 4.1.5 Aspek kemudahan publik dan ruang publik Untuk menjamin terwujudnya kemudahan publik di kawasan reklamasi pantai, perencanaan tata ruang kawasan ini harus memperhatikan: a) Tata letak bangunan yang figuratif dan garis ketinggian bangunan yang berhirarki untuk menjaga kemudahan publik dalam menikmati panorama ruang pantai; b) Keberadaan ruang publik yang dapat diakses, dimanfaatkan, dan dinikmati secara mudah dan bebas oleh publik tanpa batasan ruang, waktu, dan biaya; c) Potensi elemen-elemen pantai untuk direpresentasikan kembali melalui kreativitas proses penggalian, perancangan, dan pengemasan potensi alam/ laut/pantai/perairan yang signifikan agar tercipta kemudahan dan kenyamanan publik; d) Potensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi, misalnya pasir, hutan, flora dan fauna air, bakau, tebing/bibir pantai, kontur, peneduh, langit, dan pemandangan/panorama; e) Perwujudan kenyamanan pada elemen pantai dalam bentuk antara lain: 1) keheningan suasana; 2) keindahan panorama pantai; 3) kealamiahan desa; 4) kejernihan riak dan gelombang air pantai; 5) kehijauan bukit & lembah; 6) kerimbunan hutan pantai; 7) kebersihan pasir; 8) kebiruan langit; 9) keteduhan di sekitar pantai. Kemudahan publik dan ruang publik pada kawasan reklamasi pantai ditunjukkan pada Gambar 1. 12 dari 43
  • 29. Kemudahan publik hilang akibat bangunan depan menghalangi kemudahan bangunan di belakangnya yang jauh lebih rendah dalam menikmati ruang publik/pantai Kemudahan publik terjaga Gambar 1 Kemudahan publik dan ruang publik 4.2 Ketentuan teknis Perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi penetapan struktur ruang kawasan, pola ruang kawasan, pengelolaan lingkungan, prasarana dan sarana, serta fasilitas umum dan sosial. 4.2.1 Struktur ruang kawasan Perencanaan struktur ruang kawasan reklamasi pantai disusun dengan memperhatikan: a) Sumbu-sumbu tata ruang kawasan yang memanfaatkan elemen pantai/ perairan sebagai garis poros/as kawasan secara visual maupun konseptual; 13 dari 43
  • 30. b) Struktur ruang kawasan yang melewati di daerah paling tepi dari sekitar batas bibir pantai dengan daratan harus dipertahankan menjadi wilayah publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum dengan mudah dimana wilayah Garis Sempadan Pantai (GSP) dapat dimanfaatkan seperlunya untuk ruang- ruang terbuka; c) Pola struktur ruang kawasan yang melewati ruang perairan/pantai dibuat sealamiah mungkin (linier lurus atau linier lengkung) dengan mempertahankan morfologi dan elemen-elemen ruang pantai yang ada. 4.2.2 Pola ruang kawasan Pola ruang kawasan reklamasi pantai disusun dengan memperhatikan: a) Keseimbangan antara rencana pemanfaatan lahan untuk fungsi budi daya dan lahan untuk fungsi lindung dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan; b) Keseimbangan komposisi lahan pemanfaatan ruang antara ruang di daratan dengan perairan/tata biru/pantai; c) Peruntukan kawasan reklamasi pantai harus dimanfaatkan secara efektif, menghargai signifikasi ruang perairan, ada kesinergisan pola ruang kawasan budi daya dengan lingkungan alami di sekitarnya; d) Pola ruang di sepanjang garis pantai yang merupakan wilayah Garis Sempadan Pantai (GSP) harus diarahkan menjadi ruang publik (jalan tepian pantai atau ruang terbuka) yang dapat diakses dan dinikmati publik; e) Pola ruang kawasan diarahkan untuk mengakumulasi beberapa fungsi kawasan yang menghargai, menyatu dan memanfaatkan potensi pantai. 4.2.3 Pengelolaan lingkungan Pengelolaan lingkungan dalam perencanaan tata ruang kawasan reklamasi harus mempertimbangkan aspek lingkungan terutama dalam hal penggunaan energi, sumber daya alam, pembukaan lahan, penanganan limbah. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. 14 dari 43
  • 31. 4.2.4 Prasarana dan sarana Jaringan dan sistem infrastruktur/prasarana sarana dasar (PSD) dirancang mengikuti pola struktur ruang kawasan reklamasi. Rencana Induk Sistem (RIS) kawasan reklamasi pantai tersebut harus terintegrasi dengan sistem kota. a) Penyediaan jaringan jalan, jembatan, dan transportasi Prasarana dan sarana jalan dan transportasi meliputi jaringan jalan dan jembatan, terminal, dan pelabuhan/dermaga yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas kawasan. Termasuk dalam perencanaan tersebut adalah penyediaan sarana angkutan umum untuk penumpang dan barang. Cara pengaturan jalan dan transportasi yang harus diperhatikan: 1) Kebutuhan transportasi dan pola pergerakan lalu lintas; 2) Jenis moda dan intensitas yang diperlukan; 3) Tingkat pelayanan dan fasilitas pelengkap yang dibutuhkan. b) Penyediaan sistem drainase kawasan meliputi: saluran air hujan, saluran kolektor, bangunan pengendali banjir, polder, dan stasiun pompa; c) Penyediaan jaringan prasarana pengairan (jaringan air bersih, pemadam kebakaran, air kotor, dan air baku untuk keperluan kawasan); d) Penyediaan jaringan prasarana energi untuk menunjang kebutuhan tenaga listrik kawasan; e) Penyediaan jaringan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kemudahan aktivitas kawasan; f) Penyediaan jaringan persampahan. 4.2.5 Fasilitas umum dan sosial Fasilitas umum dan sosial di kawasan reklamasi pantai meliputi pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi, kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, serta fasilitas penunjang kegiatan umum dan sosial lainnya. 15 dari 43
  • 32. Besaran/standar penyediaan fasilitas umum dan sosial tersebut mengacu pada SNI 03-6981-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan. 4.2.6 Kriteria struktur ruang, pola ruang, dan amplop ruang di kawasan reklamasi pantai Secara umum jenis kawasan lindung yang dapat dikembangkan pada kawasan reklamasi pantai adalah ruang terbuka hijau. Sedangkan kawasan budi daya yang dapat dikembangkan pada kawasan reklamasi pantai meliputi: a) Kawasan peruntukan permukiman; b) Kawasan perdagangan dan jasa; c) Kawasan peruntukan industri; d) Kawasan peruntukan pariwisata; e) Kawasan pendidikan; f) Kawasan pelabuhan laut/penyeberangan; g) Kawasan bandar udara; h) Kawasan campuran. Kriteria struktur ruang dan pola ruang ditunjukkan pada Tabel 1, sedangkan kriteria amplop ruang ditunjukkan pada Tabel 2. 16 dari 43
  • 33. Tabel 1 Kriteria struktur ruang dan pola ruang di kawasan reklamasi pantai Jenis Kawasan Kriteria Struktur Ruang Kriteria Pola Ruang I. Kawasan Lindung a. Sempadan Pantai 1. Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, 1. Ruang terbuka pemadam kebakaran; hijau berupa hutan 2. Utilitas : jaringan listrik, telepon dan gas; bakau = 90%- 3. Sarana : pusat informasi, kesehatan, peribadatan, keamanan 100%; lingkungan, perabot jalan, dan penandaan; 2. Fasum dan 4. Didukung dengan akses ke pusat pelayanan, ke pusat fasos/pendukung = perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, niaga 10%; (pasar rakyat/art & craft shop), daerah tujuan wisata, mixed- 3. Ruang terbuka use area, keamanan kawasan, dan pelayanan kesehatan; publik dapat 5. Pengaturan transportasi: disediakan a. Didukung penyediaan kelengkapan prasarana transportasi pemerintah maupun 17 dari 43 dan kelayakan sistem transportasi darat dan perairan; swasta/pengemban b. Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan g dengan untuk kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang prosentase memadai, seperti dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, pemanfaatan ruang boat, kano, jetty; = 20% - 30% dari c. Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai kawasan terminal, halte, pedestrian. perencanaan. 6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem: a. Kantong parkir; b. On street parking; c. Inner court yard parking; d. Back yard parking.
  • 34. Jenis Kawasan Kriteria Struktur Ruang Kriteria Pola Ruang II. Kawasan Budi Daya a. Kawasan 1. Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, 1) Perumahan dan Peruntukan pemadam kebakaran; permukiman = Permukiman 2. Utilitas : jaringan listrik, jaringan informasi dan gas; 40% - 60%; 3. Sarana : pasar rakyat, pendidikan, kesehatan, peribadatan, 2) Fasum dan fasos = pemerintahan, jasa, niaga dan keamanan; 10%; 4. Pengaturan akses ke pusat pelayanan niaga, jasa informasi, 3) Site development kegiatan budi daya (produksi) serta lokasi tujuan industri (infrastruktur, wisata alam (bila ada) beserta prasarana dan sarananya; ruang terbuka 5. Pengaturan transportasi: hijau/taman/ (a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayah lansekap, ruang perairan dan daratan; terbuka publik, (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan ruang terbuka untuk kanal, sungai, creeks, dan atau lagoon yang biru/waterscape, memadai; jalan & parkir 18 dari 43 (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang umum) = 30% - memadai. 50%. 6. Didukung view dan amenitas yang menarik melaui perencanaan: (a) Kawasan tepi air/pantai : dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke ruang perairan sehingga sebagian lingkungan permukiman dan perumahan secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai sekaligus menjadi bagian wajah depan dari lingkungan perumahan pantai/sea front housing (area); (b) Waterscape; (c) Landscape; (d) Pelestarian potensi lingkungan pantai.
  • 35. Kriteria Pola Jenis Kawasan Kriteria Struktur Ruang Ruang b. Kawasan 1. Prasarana: jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam 1) Perdagangan Perdagangan kebakaran; dan jasa = & Jasa 2. Utilitas: jaringan listrik, telepon, dan gas; 80%; 3. Sarana: pasar rakyat, pertokoan, mall, supermarket/swalayan, 2) Fasum dan kesehatan, peribadatan, keamanan, bank; fasos = 10%; 4. Didukung dengan akses ke pusat pelayanan niaga, jasa informasi, 3) Site dan kegiatan budi daya (produksi), lokasi tujuan industri wisata alam development (bila ada) beserta prasarana dan sarananya serta kawasan (infrastruktur, perumahan dan permukiman; ruang terbuka 5. Pengaturan transportasi: hijau/taman/ (a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayah perairan lansekap, dan daratan; ruang terbuka (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk publik, ruang kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti terbuka biru/ dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano, jetty; waterscape, (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai jalan & parkir seperti terminal, halte, pedestrian. umum) = 10%. 6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem: 19 dari 43 (a) Kantong parkir; (b) On street parking; (c) Parking structure; (d) Inner court yard parking; (e) Back yard parking. 7. Harus menyediakan dan mengatur loading-unloading area; 8. Didukung view dan amenitas yang menarik dengan melalui perencanaan: (a) Kawasan tepi air/pantai: dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke ruang perairan sehingga sebagian kawasan perdagangan dan jasa secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai sekaligus menjadi bagian wajah depan dari lingkungan perdagangan dan jasa (b) Waterscape; (c) Landscape/Garden City; (d) Pelestarian potensi lingkungan pantai
  • 36. Kriteria Pola Jenis Kawasan Kriteria Struktur Ruang Ruang c. Kawasan 1. Prasarana: jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam 1) Industri = 40% - Peruntukan kebakaran; 60%; Industri 2. Utilitas: jaringan listrik, telepon, informasi, dan gas; 2) Fasum dan 3. Sarana: kesehatan, peribadatan, niaga, keamanan, tempat bongkar fasos = 10%; muat, pergudangan, terminal peti kemas; 3) Site 4. Didukung dengan akses ke pusat pelayanan niaga dan pelayanan development pelabuhan; (infrastruktur, 5. Pengaturan transportasi: ruang terbuka (a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayah perairan hijau/taman/l dan daratan; lansekap, (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk ruang terbuka kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti publik, ruang dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano, jetty; terbuka biru/ (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai waterscape, 20 dari 43 seperti terminal, halte, pedestrian. jalan & parkir 6. Harus menyediakan ruang dan mengatur sistem loading-unloading; umum) = 30% 7. Harus menyediakan dan mengatur parkir dengan sistem: - 50%. (a) Kantong parkir; (b) Inner court yard parking; (c) Back yard parking. 8. Didukung amenitas yang nyaman untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kualitas lingkungan melaui perencanaan: (a) Waterscape; (b) Landscape/Green Belt/Buffer Zone untuk mereduksi polusi industri terhadap lingkungan sekitar; (c) Pelestarian potensi lingkungan pantai.
  • 37. Kriteria Pola Jenis Kawasan Kriteria Struktur Ruang Ruang d. Kawasan 1. Prasarana : jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam 1) Bangunan Peruntukan kebakaran; penunjang Pariwisata 2. Utilitas : jaringan listrik, telepon dan gas; pariwisata = 3. Sarana : pasar rakyat tradisional/seni/art & craft shop, kesehatan, 40%; peribadatan, keamanan, niaga, jasa informasi, kegiatan budi daya 2) Fasum dan (produksi), keamanan dan pelayanan kesehatan, museum; fasos = 10%; 4. Didukung dengan akses ke pusat pelayanan ke pusat pelayanan 3) Site niaga (pasar rakyat/art & craft shop), daerah tujuan wisata, jasa dan development pusat informasi wisata, kegiatan budi daya (produksi), lokasi tujuan (infrastruktur, industri wisata alam (bila ada), mixed-use area, keamanan kawasan ruang terbuka dan pelayanan kesehatan; hijau/taman/lan 5. Pengaturan transportasi: sekap, ruang (a) Didukung penyediaan kelengkapan prasarana transportasi dan terbuka publik, 21 dari 43 kelayakan sistem transportasi darat, perairan dan udara; ruang terbuka (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk biru/ kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti waterscape, dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano, jetty; jalan & parkir (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai umum) = 50%. seperti terminal, halte, pedestrian. 6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem: (a) Kantong parkir; (b) Inner court yard parking; (c) Back yard parking.
  • 38. Jenis Kriteria Pola Kriteria Struktur Ruang Kawasan Ruang e Kawasan 1. Prasarana: jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam 1) Pendidikan = . Pendidikan kebakaran; 40% - 60%; 2. Utilitas: jaringan listrik, telepon dan gas; 2) Fasum dan 3. Sarana: ruang terbuka (taman, plaza dan olah raga), perpustakaan, fasos = 10%; pertokoan, kesehatan, peribadatan, keamanan, fasilitas umum dan 3) Site fasilitas sosial; development 4. Didukung dengan akses ke pusat kawasan perumahan dan (infrastruktur, permukiman, pelayanan niaga, perdangan dan jasa serta pusat ruang terbuka kebudayaan; hijau/taman/lan 5. Pengaturan transportasi: sekap, ruang (a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayah perairan terbuka publik, dan daratan; ruang terbuka (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk biru/ kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti waterscape, dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano, jetty; jalan & parkir (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai seperti umum) = 30% 22 dari 43 terminal, halte, pedestrian. - 50%. 6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem: (a) Kantong parkir; (b) On street parking; (c) Inner court yard parking; (d) Back yard parking. 7. Didukung view dan amenitas yang menarik dengan melalui perencanaan: (a) Kawasan tepi air/pantai : dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke ruang (b) perairan sehingga sebagian kawasan pendidikan secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai sekaligus menjadi bagian wajah depan dari lingkungan perdagangan dan jasa; (c) Waterscape; (d) Landscape/Garden City; (e) Pelestarian potensi lingkungan pantai.
  • 39. Jenis Kriteria Pola Kriteria Struktur Ruang Kawasan Ruang f. Kawasan 1. Prasarana: jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam 1) Bangunan Pelabuhan kebakaran; penunjang Laut / 2. Utilitas: jaringan listrik, telepon dan gas; kawasan penyebe- 3. Sarana: tempat bongkar muat, gudang, terminal penumpang, terminal pelabuhan rangan barang dan peti kemas, kesehatan, karantina, bea cukai, peribadatan, udara = keamanan dan jasa informasi; maksimal 40%; 4. Didukung dengan akses menuju pusat pelayanan distribusi barang dan 2) Site penumpang; development 5. Pengaturan transportasi: (dermaga, (a) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala pelantar, lokal/nasional/internasional untuk laut, pantai, kanal, sungai, creeks infrastruktur, dan atau lagoon yang memadai seperti dermaga, pelantar, kapal, ruang terbuka boat, kano, pontoon, kapal tarik, ferry dan kelotok boat, kano; hijau/taman/lan (b) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai seperti sekap, ruang terminal, halte, pedestrian. terbuka publik, 23 dari 43 6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem: ruang terbuka (a) Kantong parkir; biru/water- (b) Inner court yard parking; scape, jalan & (c) Back yard parking. parkir umum) = 7. Didukung amenitas yang nyaman untuk meningkatkan kinerja minimal 60%; pelayanan jasa transportasi dan menjaga kualitas lingkungan melaui 3) Penataan perencanaan: diupayakan (a) Dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke ruang berdekatan perairan sehingga sebagian kawasan pelabuhan/penyeberangan dengan secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai sekaligus kawasan menjadi bagian wajah depan dari lingkungan industri dan pelabuhan/penyeberangan; pusat distribusi (b) Pelestarian potensi lingkungan pantai. barang secara efisien.
  • 40. Jenis Kriteria Struktur Ruang Kriteria Pola Ruang Kawasan g. Kawasan 1. Prasarana: jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam 1) Bangunan Bandar kebakaran; penunjang kawasan Udara 2. Utilitas: jaringan listrik, telepon dan gas; bandar udara = 3. Sarana: kesehatan, peribadatan, keamanan, tempat bongkar muat, maksimal 40%; karantina, bea cukai, jasa telekomunikasi dan informasi; 2) Site development 4. Didukung dengan akses menuju pusat pelayanan distribusi barang (landasan pacu, dan penumpang; infrastruktur, ruang 5. Pengaturan transportasi: terbuka (a) Penyediaan kelengkapan transportasi udara yang didukung hijau/taman/ oleh kedudukan bandar udara mempunyai jangkauan lansekap, ruang pelayanan tidak saja dalam lingkup propinsi itu sendiri, tetapi terbuka publik, juga mencapai wilayah nasional bahkan internasional; ruang terbuka (b) Bandar udara mempunyai kemampuan operasional tinggi yang biru/waterscape didukung dengan panjang landasan pacu (run way) sepanjang (bila di tepi pantai), lebih dari 1.800 meter yang dapat didarati pesawat berbadan jalan & parkir besar; umum) = minimal (c) Didukung fasilitas penunjang bandara udara seperti: gudang, 60%; perkantoran, kargo, penanda transportasi, moda; 3) Pemanfaatan 24 dari 43 (d) Didukung penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang sebagian ruang memadai. kawasan bandar 6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem: udara diarahkan (a) Kantong parkir; untuk lahan (b) Inner court yard parking; penunjang seperti (c) Back yard parking. kawasan cargo, 7. Didukung amenitas yang nyaman untuk meningkatkan kinerja pergudangan, pelayanan jasa transportasi dan menjaga kualitas lingkungan perhotelan dan melalui perencanaan: perkantoran yang (a) Dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke menunjang fungsi ruang perairan sehingga sebagian kawasan bandar udara bandar udara; secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai (bila di tepi 4) Pengembangan pantai) sekaligus menjadi bagian wajah depan dari lingkungan diupayakan bandar udara; berdekatan dengan (b) Pelestarian potensi lingkungan pantai (bila di sekitar tepi kawasan industri pantai). dan pusat distribusi barang.
  • 41. Jenis Kriteria Pola Kriteria Struktur Ruang Kawasan Ruang h. Kawasan 1. Prasarana: jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi, pemadam 1) Mixed-use = Mixed - kebakaran; 80%; Use 2. Utilitas: jaringan listrik, telepon dan gas; 2) Fasum dan 3. Sarana: pasar rakyat, kesehatan, peribadatan, keamanan, fasilitas fasos = 10%; umum dan fasilitas sosial; 3) Site 4. Didukung dengan akses ke pusat pelayanan niaga, perdangan dan development jasa, kegiatan budi daya (produksi), lokasi tujuan industri wisata alam (infrastruktur, (bila ada) beserta prasarana dan sarananya, kawasan perumahan dan ruang terbuka permukiman serta pelabuhan udara dan laut/penyeberangan; hijau/taman/ 5. Pengaturan transportasi: lansekap, (a) Didukung penyediaan prasarana transportasi di wilayah perairan ruang terbuka dan daratan; publik, ruang (b) Penyediaan kelengkapan transportasi air skala lingkungan untuk terbuka kanal, sungai, creeks dan atau lagoon yang memadai seperti biru/water dermaga lingkungan/kolektif, pelantar, boat, kano; scape, jalan & (c) Penyediaan kelengkapan transportasi jalan yang memadai seperti parkir umum) = terminal, halte, pedestrian. 10%. 6. Harus menyediakan ruang dan mengatur parkir dengan sistem: 25 dari 43 (a) Kantong parkir; (b) On street parking; (c) Parking structure; (d) Inner court yard parking; (e) Back yard parking. 7. Harus menyediakan dan mengatur loading-unloading area; 8. Didukung view dan amenitas yang menarik dengan melalui perencanaan: (a) Kawasan tepi air/pantai : dimana konfigurasi sebagian bangunan diorientasikan ke ruang perairan sehingga sebagian kawasan mixed-use secara eksklusif memiliki view dan amenitas pantai sekaligus menjadi bagian wajah depan dari lingkungan perdagangan dan jasa; (b) Waterscape; (c) Landscape/Garden City; (d) Pelestarian potensi lingkungan pantai. Catatan : Ketentuan yang tercantum dalam tabel ini merupakan persyaratan minimal yang dapat disesuaikan dengan peraturan setempat yang berlaku.
  • 42. Tabel 2 Kriteria amplop ruang di kawasan reklamasi pantai Jenis KDB KLB KDH GSB GSS / GSP Kawasan I. Kawasan Lindung a. Sempadan KDB KLB pendukung = 90% - 100% (a) GSB depan bangunan (a) GSS = ½ lebar Pantai pendukung = 0,1 atau tiap unit bangunan = ½ badan sungai, maks 10% ketinggian ROW jalan umum di dimanfaatkan bangunan = 1 depan bangunan untuk jalan lantai (b) GSB samping bangunan inspeksi atau pendukung ruang jalur hijau. terbuka publik = minimal (b) GSP = 30 meter 5 meter - 50 meter dari (c) GSB belakang bangunan titik pasang tiap unit bangunan tertinggi, atau perdagangan dan jasa = GSP = 0 minimal 5 meter (penanganan 26 dari 43 rekayasa teknis/ engineering harus profesional). (c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk ruang publik, wisata pantai dan atau green belt area.
  • 43. Jenis Kawasan KDB KLB KDH GSB GSS / GSP II. Kawasan Budi Daya a. Kawasan 40% - 60 % KLB 40% - 60% (a) GSB depan bangunan (a) GSS = ½ lebar Peruntukan permukiman tiap unit bangunan = ½ badan sungai, Permukiman landed house ROW jalan umum di dimanfaatkan darat & laut = depan bangunan. untuk jalan maks 2 atau (b) GSB samping bangunan inspeksi atau ketinggian tiap unit bangunan deret, jalur hijau. bangunan = kopel & rumah tunggal = (b) GSP = 30 meter maks 4 lantai minimal 2 meter, - 50 meter dari KLB sedangkan titik pasang apartemen/ apartemen/town house = tertinggi, atau town house = minimal 1/10 tinggi GSP = 0 bangunan. (penanganan 27 dari 43 maks 10 atau ketinggian (c) GSB belakang bangunan rekayasa teknis/ bangunan = tiap unit bangunan deret, engineering maks 12 kopel & rumah tunggal = harus lantai minimal 2 mter, profesional). sedangkan (c) GSP yang besar apartemen/town house = bisa minimal 1/10 tinggi dimanfaatkan bangunan. untuk green belt area dan atau coastal road area.
  • 44. Jenis Kawasan KDB KLB KDH GSB GSS / GSP b. Kawasan (a) di darat = KLB di darat = (a) di darat = (a) GSB depan bangunan (a) GSS = ½ lebar Perdagangan maks 80% maks 5 atau min 20% tiap unit bangunan = ½ badan sungai, & Jasa (b) di laut = ketinggian (b) di laut = ROW jalan umum di dimanfaatkan maks 50% bangunan = min 50% depan bangunan atau = untuk jalan maks 6 lantai 0 (pemilik bangunan inspeksi atau KLB di laut = diberi kompensasi jalur hijau. maks 2 atau pembangunan diijinkan (b) GSP = 30 meter ketinggian dengan KLB maksimum - 50 meter dari bangunan = dan diharuskan titik pasang maks 2 lantai membangun semi tertinggi, atau basement untuk parkir). GSP = 0 (b) GSB samping bangunan (penanganan tiap unit bangunan rekayasa teknis 28 dari 43 perdagangan dan jasa = / engineering minimal 4 meter (untuk harus menjaga jarak dan profesional). memberi ruang gerak (c) GSP yang penyelamatan diri besar bisa apabila terjadi dimanfaatkan kebakaran). untuk green belt (c) GSB belakang bangunan area dan atau tiap unit bangunan coastal road perdagangan dan jasa = area. minimal = 0 atau minimal 1/10 tinggi bangunan.
  • 45. Jenis Kawasan KDB KLB KDH GSB GSS / GSP c. Kawasan 40% - 60% KLB = maks 1 40% - 60% (a) GSB depan bangunan (a) GSS = ½ lebar Peruntukan atau ketinggian tiap unit bangunan = ½ badan sungai, Industri bangunan = 2 ROW jalan umum di dimanfaatkan lantai depan bangunan untuk jalan dimanfaatkan untuk zona inspeksi atau green belt untuk jalur hijau. mereduksi polusi (b) GSP = 30 meter (b) GSB samping bangunan - 50 meter dari minimal 1 kali tinggi titik pasang bangunan tertinggi, atau (c) GSB belakang bangunan GSP = 0 minimal 1 kali tinggi (penanganan bangunan rekayasa teknis/ engineering 29 dari 43 harus profesional). (c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk buffer zone area antara daerah industri dengan lingkungan sekitar dan atau green belt area.
  • 46. Jenis Kawasan KDB KLB KDH GSB GSS / GSP d. Kawasan darat & laut = KLB di darat min 60 % (a) GSB depan bangunan (a) GSS = ½ lebar Peruntukan maks 40% & laut = maks tiap unit bangunan = ½ badan sungai, Pariwisata 2 atau ROW jalan umum di dimanfaatkan ketinggian depan bangunan, untuk jalan bangunan = dimanfaatkan untuk inspeksi atau maks 4 lantai taman. jalur hijau. KLB untuk (b) GSB samping bangunan (b) GSP = 30 meter- hotel = maks tiap unit bangunan 50 meter dari titik 10 atau resort = minimal 5 pasang tertinggi, ketinggian meter, sedangkan hotel atau GSP = 0 bangunan = = minimal 1/10 tinggi (penanganan maks 12 bangunan. rekayasa teknis/ 30 dari 43 lantai (c) GSB belakang bangunan engineering tiap unit resort = harus minimal 5 meter, profesional). sedangkan hotel = (c) GSP yang besar minimal 1/10 tinggi bisa bangunan. dimanfaatkan untuk ruang wisata pantai dan atau green belt area.
  • 47. Jenis Kawasan KDB KLB KDH GSB GSS / GSP e. Kawasan di darat & laut KLB di darat 40% - 60% (a) GSB depan bangunan (a) GSS = ½ lebar Pendidikan = 40% - 60% & laut = maks tiap unit bangunan = ½ badan sungai, 2 atau ROW jalan umum di dimanfaatkan ketinggian depan bangunan untuk jalan bangunan = (b) GSB samping minimal 8 inspeksi atau maks 4 lantai meter jalur hijau. Ketinggian (c) GSB belakang bangunan (b) GSP = 30 meter bangunan minimal 8 meter - 50 meter dari pendukung titik pasang (fasos & tertinggi, atau fasum) = min GSP = 0 1 lantai (penanganan 31 dari 43 rekayasa teknis/ engineering harus profesional). (c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk green belt area dan atau coastal road area.
  • 48. Jenis KDB KLB KDH GSB GSS / GSP Kawasan f. Kawasan maks 40% KLB maks 2 atau min 60% (a) GSB depan bangunan (a) GSS = ½ lebar Pelabuhan Laut/ ketinggian tiap unit bangunan = ½ badan sungai, Penyeberangan bangunan = ROW jalan umum di dimanfaatkan maks 5 lantai depan bangunan, untuk jalan kecuali tower dimanfaatkan untuk inspeksi atau mercu suar taman/parkir. jalur hijau. (b) GSB samping bangunan (b) GSP = 50 meter tiap unit bangunan = - 100 meter dari minimal 1/10 tinggi titik pasang bangunan. tertinggi, atau (c) GSB belakang bangunan GSP = 0 tiap unit bangunan (penanganan minimal 1/10 tinggi rekayasa teknis/ 32 dari 43 bangunan. engineering harus profesional). (c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk ruang loading- unloading barang dan penumpang dan atau parkir.
  • 49. Jenis KDB KLB KDH GSB GSS / GSP Kawasan g. Kawasan maks 40% KLB maks 1,5 min 60% (a) GSB depan bangunan tiap (a) GSS = ½ lebar badan Bandar atau ketinggian unit bangunan = ½ ROW sungai, dimanfaatkan Udara bangunan = jalan umum di depan untuk jalan inspeksi maks 3 lantai bangunan, dimanfaatkan atau jalur hijau. kecuali tower untuk taman/parkir. (b) GSP = 50 meter - 100 mercu suar (b) GSB samping bangunan tiap meter dari titik pasang unit bangunan = minimal tertinggi, atau GSP = 1/10 tinggi bangunan. 0 (penanganan (c) GSB belakang bangunan rekayasa teknis/ 33 dari 43 tiap unit bangunan minimal engineering harus 1/10 tinggi bangunan. profesional). (c) GSP yang besar bisa dimanfaatkan untuk landasan pacu (run way).
  • 50. Jenis KDB KLB KDH GSB GSS / GSP Kawasan h. Kawasan (a) di darat = KLB di darat = (a) di darat = (a) GSB depan bangunan (a) GSS = ½ lebar Mixed-Use maks 80% maks 10 atau min 20% tiap unit bangunan = ½ badan sungai, (b) di laut = ketinggian (b) di laut = ROW jalan umum di dimanfaatkan maks 50% bangunan = min 50% depan bangunan atau = 0 untuk jalan maks 12 lantai (pemilik bangunan diberi inspeksi atau KLB di laut = kompensasi jalur hijau. maks 2 atau pembangunan diijinkan (b) GSP = 30 meter ketinggian dengan KLB maksimum - 50 meter dari bangunan = dan diharuskan titik pasang maks 4 lantai membangun semi tertinggi, atau basement untuk parkir). GSP = 0 (b) GSB samping bangunan (penanganan tiap unit bangunan rekayasa teknis / perdagangan dan jasa = engineering minimal 4 meter (untuk harus menjaga jarak dan profesional). 34 dari 43 memberi ruang gerak (c) GSP yang besar penyelamatan diri apabila bisa terjadi kebakaran). dimanfaatkan (c) GSB belakang bangunan untuk green belt tiap unit bangunan area dan atau perdagangan dan jasa = coastal road minimal = 0 atau minimal area. 1/10 tinggi bangunan. Catatan : a) laut = areal yang direklamasi b) darat = bagian daratan yang berbatasan dengan areal yang direklamasi c) ketentuan yang tercantum dalam tabel ini merupakan persyaratan minimal yang dapat disesuaikan dengan peraturan setempat yang berlaku.
  • 51. 5 Tata cara pelaksanaan Tata cara penyusunan rencana detail tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi tahap-tahap sebagai berikut: a) Persiapan 1) Penyusunan kerangka acuan kerja; 2) Pembentukan tim pelaksana; 3) Penyiapan kelengkapan administrasi; 4) Penyiapan pengadaan jasa konsultansi; 5) Penyusunan program kerja dan tim ahli apabila dilakukan secara swakelola; 6) Perumusan substansi, penyiapan daftar periksa data dan kuesioner, penyiapan metoda pendekatan dan peralatan yang diperlukan; 7) Perkiraan biaya penyusunan rencana detil tata ruang. Selain itu, dilakukan pemberitaan penyusunan rencana detil tata ruang ini kepada masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik) dan/atau forum pertemuan. b) Pengumpulan Data Pengumpulan data/peta dilakukan dengan survei primer (observasi lapangan, wawancara, penyebaran kuesioner) dan survei sekunder kepada instansi-instansi terkait untuk memperoleh: 1) Data/peta kebijakan pembangunan; 2) Data/peta sosial ekonomi; 3) Data/peta sumberdaya manusia; 4) Data/peta sumberdaya buatan; 5) Data/peta sumberdaya alam; 35 dari 43
  • 52. 6) Data/peta penggunaan lahan; 7) Data pembiayaan pembangunan; 8) Data kelembagaan penyelenggara dan pengelola kawasan. c) Analisis Aspek-aspek analisis meliputi: 1) Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kawasan; 2) Analisis regional; 3) Analisis ekonomi dan nilai jual kawasan; 4) Analisis sumberdaya manusia; 5) Analsis sumberdaya buatan; 6) Analisis sumberdaya alam; 7) Analisis sistem permukiman; 8) Analisis penggunaan lahan; 9) Analisis pembiayaan pembangunan; 10) Analisis kelembagaan; 11) Analisis kejadian bencana. d) Konsepsi rencana Setelah tujuan perencanaan dirumuskan, dilakukan penyusunan konsep rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai yang dilengkapi peta- peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:10.000, mencakup: 1) Rencana struktur dan pola ruang; 2) Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budi daya; 36 dari 43
  • 53. 3) Rencana Pengelolaan Kawasan Perumahan & Permukiman, Perdagangan & Jasa, Industri, Pariwisata, Pendidikan, Pelabuhan Laut/ Penyeberangan, Bandar Udara dan Kawasan Campuran; 4) Rencana Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan, dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan; 5) Rencana Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Ruang Udara, Penatagunaan RTH, dan Penatagunaan Sumber Daya Lainnya; 6) Rencana Implementasi dan Pembiayaan Pembangunan Kawasan. e) Diskusi terbuka Diskusi terbuka dengan semua pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, masyarakat, DPRD, Perguruan tinggi, dan sebagainya) untuk membahas draft rencana detil tata ruang yang dapat dilakukan melalui: 1) Media massa; 2) Diskusi dan seminar; 3) Pameran; 4) Pengumpulan opini masyarakat. f) Pengesahan Proses pengesahan rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai sebagai produk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah. MENTERI PEKERJAAN UMUM, Djoko Kirmanto 37 dari 43
  • 54. Lampiran A (Informatif) Contoh deliniasi ruang kawasan reklamasi pantai Gambar A.1 Potongan kawasan dan jenis pantai yang dapat direklamasi MENTERI PEKERJAAN UMUM, Djoko Kirmanto 38 dari 43
  • 55. Lampiran B (Informatif) Tipikal potongan melintang pantai MENTERI PEKERJAAN UMUM, Djoko Kirmanto 39 dari 43
  • 56. Lampiran C (Informatif) Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan kondisi fisik Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Keterangan: 1. Reklamasi Menyambung Dengan Daratan 2. Reklamasi Terpisah Dari Daratan 3. Gabungan 2 Bentuk Fisik (Menyambung Dan Terpisah Dengan Daratan) MENTERI PEKERJAAN UMUM, Djoko Kirmanto 40 dari 43