Revitalisasi pendidikan vokasi melalui pengembangan Teaching Factory (TeFa) di sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri melalui pembelajaran berbasis produksi. TeFa membangun kemitraan antara SMK dan dunia usaha/industri dalam pengembangan produk dan proses pembelajaran yang menyerupai lingkungan kerja ind

1. REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI:
PENGEMBANGAN TEACHING FACTORY
Ivan Hanafi
Universitas Negeri Jakarta
Jakarta, 20 Oktober 2022
PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN HASIL TEACHING FACTORY
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

2. Visi 2025
2010
PDB ~ US$ 700 Milyar
Pendapatan/kap US$ 3,000 (2010)
2025
PDB: 3,8 – 4,5 Trilyun US$
Pendapatan/kap:
13.000 – 16.100 US$
Terbesar ke-12 dunia
Proyeksi KEN Pendapatan/kapita ~US$ 14,900
(high income country)
2045
PDB ~US$ 16.6 Trilyun
Prediksi Pendapatan/kapita ~US$
46,900
Diprediksi menjadi terbesar ke-7 atau
ke-8 dunia
2
“Mengangkat Indonesia menjadi negara maju
dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di
tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045
melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang
inklusif dan berkelanjutan”
100 tahun
kemerdekaan
Sumber: MP3EI, 2011 – 2025
Pencapaian Visi 2025 dan 2045 memerlukan penyiapan generasi yang
mampu berperan aktif dalam kegiatan pembangunan

3. Level
Management
Professionals
Highly Skilled Semi-Professionals
Highly Skilled Manpower
Skilled Manpower
Semi-Skilled Manpower
Unskilled Manpower
Negara Industri
Negara Berkembang
MODEL STRUKTUR TENAGA KERJA
Pendidikan Vokasi
3
(Johanson , 2004)

6. KETENTUAN UMUM
 Pendidikan Vokasi:
 pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja
dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu
 pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/ atau
berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu.
 Pelatihan Vokasi: keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,
meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,
disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian
tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan
untuk bekerja dan/atau berwirausaha.

7. VISI DAN MISI
 Visi
 Terwujudnya sumber daya manusia/tenaga kerja yang kompeten, produktif,
dan berdaya saing dalam mendukung Visi Indonesia 2045
 Misi
 Membentuk sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan untuk
bekerja dan/atau berwirausaha;
 Menyelenggarakan PVPV berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja
secara efektif, efisien, dan inklusif;
 Memperkuat peran dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan
PVPV serta pengakuan sertifikasi kompetensi;
 Memperkuat sinergitas seluruh pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah
melalui kolaborasi dan koordinasi

8. TUJUAN
 Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi
penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 Mendorong pembangunan keunggulan spesifik di
masing-masing lembaga Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi sesuai potensi daerah dan
kebutuhan pasar kerja;
 Melakukan penguatan sinergi antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia
industri, dunia kerja, dan pemangku kepentingan
lainnya dalam meningkatkan kualitas dan daya
saing sumber daya manusia ltelaga kerja Indonesia;
 Membekali sumber daya manusia/ tenaga kerja
dengan kompetensi untuk bekerja dan/ atau
berwirausaha; dan
 Mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri,
dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
DUNIA
KERJA/
INDUSTRI
PENDIDIKAN
VOKASI
PEMERINTAH
PUSAT/
DAERAH

9. AMANAT Revitalisasi PVPV
 Melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap PVPV
 Awalnya berorientasi suplai (supply-oriented) menjadi sistem vokasi yang
berorientasi permintaan (demand-oriented)
 PerPres No. 68/2022 mengamanatkan kepada pemerintah dan DUDIKA
(dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja) bersama-sama memikul
tanggung jawab menyiapkan SDM tenaga kerja Indonesia yang berkualitas
 Pembenahan PVPV ke depannya akan diselenggarakan secara
menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi

10. INDUSTRI 4.0/SOCIETY 5.0: MENUNTUT PERUBAHAN
PENGUASAAN KEAHLIAN DAN PENGETAHUAN

12. STRATEGI MENUJU Revitalisasi PVPV
1. Mengembangkan Sistem Pemantauan Permintaan Tenaga Kerja yang Efektif
 Jangka Pendek (Real Time)
 Jangka Menengah
 Jangka Panjang
2. Sistem Pemantauan Keterampilan (Skill Monitoring System)
 meningkatkan akurasi dalam mempersiapkan keterampilan yang dibutuhkan oleh
DUDIKA
3. Kerangka Perencanaan Tenaga Kerja
 Sistem ini disusun berdasarkan prediksi dan perencanaan kebutuhan tenaga kerja
yang komprehensif pada tingkat makro dalam kaitannya dengan perubahan
struktural ekonomi, yang kemudian dijadikan Kerangka Perencanaan Tenaga Kerja

13. TANTANGAN
KONDISI SAAT INI
 Bonus demografi (2,9 juta
angkatan kerja baru setiap
tahun), jika gagal
mengantisipasinya, maka akan
terjadi lonjakan pengangguran
 Revolusi industri 4.0: produksi
barang dan jasa sudah
menggabungkan sistem otomasi
dengan teknologi siber (cyber
physical system), internet of things
(IoT), cloud computing, dan
cognitive computing)
Menjadi tantangan
penyelenggara PVPV
dalam penyiapan tenaga
kerja terampil yang siap
masuk ke Pasar Kerja

14. LINK AND MATCH
Link
&
Match
Supply Side
(TVET System)
Demand Side
(World of Work)
Basic VALUES:
- Quality
- Quantity
- Efficiency
- Creativity
- Professional
- Enterpreneur
- Vocational Schools
- Vocational Training
Institutions
- Workplace Training
World of Work
- Formal-Informal
- Public – Private
- Profit - nonprofit
- Primer, Secondary,
Tarsier, Quarter
Adaptasi dari Slamet PH (2014)

15. INOVASI
 Rebranding: Lembaga PVPV untuk meningkatkan daya tarik dan
kepercayaan publik
 Reformasi: Lembaga PVPV untuk meningkatkan kinerja organisasi yang
lebih inovatif dan transformative
 Redesain: Program Studi dan Program Pelatihan untuk merespons
tantangan
 Revitalisasi: fasilitas, sarana, dan prasarana untuk meningkatkan kualitas,
kapasitas, dan aksesibilitas Lembaga PVPV
 Reorientasi: Sumber Daya Manusia (SDM) Instruktur, Mentor, Asesor, Guru
Produktif, Dosen Vokasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
layanan PVPV
 Peningkatan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholders dalam
rangka memperkuat kinerja Lembaga PVPV

16. PROGRAM LEMBAGA PVPV
 Pendidikan Menengah
Kejuruan (SMK/MAK)
 Pendidikan Tinggi Vokasi
(Akademi, Politeknik, Institut,
Universitas)
 Pelatihan Vokasi (BLK, Kerja
sama LN)
 Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan PVPV
 Penguatan Tata Kelola
Penyelenggara PVPV
 Pembangunan Sistem
Penyelenggaraan dan Kurikulum
Vokasi yang Efektif dan Efisien
 Penerapan Digitalisasi dalam
Sistem PVPV

17. REORIENTASI PVPV: Teaching Factory
SEBAGAI
BENTUK
REORIENTASI
PENDIDIKAN
VOKASI DI
SMK
TEACHING
FACTORY
(TeFa)
Model pembelajaran yang
bernuansa industri melalui sinergi
SMK/MAK dengan dunia
usaha/industri untuk
menghasilkan lulusan yang
kompeten sesuai dengan
kebutuhan pasar (Permendikbud
34/2018)
Tujuan: Membekali lulusan SMK
dengan kompetensi teknis yang
utuh dan riil, serta karakter kinerja
yang sesuai dengan kebutuhan
dunia kerja, berjiwa wirausaha
serta memiliki kesiapan untuk
memasuki dunia kerja dan/atau
mengembangkan usaha secara
mandiri.

18. Prinsip-prinsip
1. Dilaksanakan berdasarkan kemitraan strategis dengan DUDI.
2. Pembelajaran praktik berbasis produksi, baik barang maupun jasa, berkualitas
berdasarkan standar DUDI dan dibutuhkan masyarakat pada umumnya.
3. Produk (barang dan atau jasa) ditetapkan bersama-sama mitra DUDI atau
melalui kajian secara mandiri, atau dengan mengkonversi produk Unit
Usaha/Produksi yang telah dimiliki dan disesuaikan dengan kompetensi Lulusan.
4. Pembelajaran dirancang dengan perangkat khusus untuk memastikan
pemenuhan kompetensi dasar (KD) sebagai acuan pada aktivitas/kegiatan
proses produksi, atau menggunakan perangkat atau instrumen lain yang lazim
digunakan atau tersedia di mitra DUDI.
5. Peserta didik terlibat langsung sepenuhnya dalam proses produksi sehingga
kompetensi, kesiapan, dan karakter kerja terbangun melalui kegiatan yang
dilakukan selama pembuatan barang dan/atau penyelesaian layanan jasa;
6. Pembelajaran praktik (dalam proses produksi) dilakukan di tempat yang telah
dikondisikan sesuai keadaan atau mendekati standar DUDI, termasuk alur
kegiatan produksi, aturan dan norma kerja (termasuk jam kerja), SOP serta
ketentuan lain yang berlaku di DUDI.
7. Adanya sistem dan atau tatanan pengelolaan pemanfaatan produk sesuai
peraturan yang berlaku.

19. PENGEMBANGAN
 Membangun kemitraan antara SMK
dan DUDI terutama yang berada di
sekitarnya atau wilayahnya
 Menetapkan/inovasi produk
(barang/jasa)
 Menyiapkan perangkat
pembelajaran
 Mengondisikan:
 Ruang praktik/bengkel/lahan dan
lingkungan,
 Proses dan evaluasi pembelajaran
 Pemanfaatan produk dan lulusan.
Produk TeFa
adalah barang
dan atau
layanan jasa
yang dibutuhkan
masyarakat dan
bernilai ekonomi

20. STRATEGI
 Melibatkan DUDI sebagai mitra dari
sejak awal untuk meningkatkan
penyerapan lulusan,
pengembangan dan inovasi
produk
 Kemitraan strategis dibangun
dengan prinsip saling
menguntungkan
 Dimulai dari Kompetensi Keahlian
(KK) yang telah ada unit produksi
(UP) sesuai dengan produk yang
akan dikembangkan
 Bagi UP yang produknya tidak
sesuai dengan kompetensi keahlian
yang ada di sekolah, tetap
dipertahankan dan diupayakan
menjadi bagian dari TeFa
 Perancangan produk dan jasa
harus dikaitkan dengan KD pada
setiap KK secara menyeluruh
 Pelaksanaan produksi dilaksanakan
mengacu standar proses yang
disesuaikan dengan proses kerja
penilaian sesuai standar penilaian

21. KOMPONEN PENGEMBANGAN
Kemitraan-
strategis
Produk
Perangkat
Pembelajaran
Guru
Berpengalaman
DUDI
Lingkungan dan
fasilitas
pendukung
Tata Kelola

22. 1. Kemitraan-strategis;
Kemitraan strategis dalam pelaksanaan TeFa: bentuk kerja sama yang saling menguntungkan
berdasarkan sinergitas atau keterkaitan obyek tujuan dan harapan masing-masing.
2. Produk;
Dengan kegiatan produksi peserta didik diharapkan mampu menguasai kompetensi riil dan utuh,
melalui kegiatan secara langsung membuat, mengerjakan, dan menyelesaikan produk sesuai standar
yang berlaku.
3. Perangkat Pembelajaran;
Perangkat pembelajaran TeFa merupakan elemen pokok yang harus disiapkan dalam pembelajaran
membuat dan menyelesaikan suatu produk. TeFa mengupayakan agar budaya dan kegiatan yang
berlaku di lingkungan DUDI, juga dibudayakan dan diberlakukan dalam pelaksanaan model
pembelajaran TeFa di SMK.
4. Guru Berpengalaman DUDI;
Guru pendamping harus benar-benar mengerti dan paham tentang apa saja yang terjadi di DUDI,
terutama hal-hal yang terkait dengan proses produksi, baik berupa pembuatan barang atau berupa
layanan jasa.
5. Lingkungan dan fasilitas pendukung;
Penataan ulang fasilitas belajar sekolah dengan mengadopsi tatanan atau menerapkan aturan-aturan
yang ada di DUDI semaksimal mungkin, sehingga terbangun lingkungan dan suasana seperti di DUDI.
6. Tata Kelola.
Implementasi model pembelajaran TeFa di SMK akan meningkatknya intensitas penggunaan fasilitas
sekolah, khususnya untuk pelaksanaan pembelajaran praktik yang berubah menjadi proses produksi.
Tata kelola TeFa pada SMK meliputi dua bagian yang menyatu, yaitu aspek internal dan external.

23. Tata kelola TeFa SMK
• Kemitraan SMK dan DUDI dalam kegiatan
TeFa: nuansa baru bentuk kerja sama antara
institusi pendidikan (lembaga non-profit)
dengan DUDI (entitas bisnis-profit).
• Agar pengelolaan kerja sama, terutama
dalam aspek pemanfaatan produk TeFa yang
melibatkan transaksi keuangan, SMK TeFa
didorong untuk menerapkan manajemen
Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).
• SMK memperoleh legitimasi dalam mengelola
penggunaan dan pengadministrasian
keuangan dari aktivitas transaksi pemanfaatan
produk TeFa baik barang maupun jasa.

24. TATA KELOLA INTERNAL SMK
STRUKTUR
ORGANISASI
LAMA
SMK PK /
TeFa
STRUKTUR
ORGANISASI
BARU

25. TATA KELOLA EKSTERNAL SMK
• Permendagri No. 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan BLUD:
• BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada
SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
• Pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.

26. Sumber: Dit. Pembinaan SMK, 2015

27. Terima kasih
Selamat Berkarya…

28. SUMBER RUJUKAN
 Panduan Pengembangan Teaching Factory. Direktorat Pembinaan
SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.
 Peraturan Presiden No. 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi
dan Pelatihan Vokasi
 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2022 tentang Strategi
Nasional Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi