Download to read offline
Uploaded byRoodey Nurhayadi
Uts tik roodey
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan praktik demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa pendiri Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem politik, namun praktiknya masih mengalami tantangan. Rezim Orde Lama dan Orde Baru cenderung otoriter meski mengklaim demokratis, sebelum akhirnya terjadi reformasi untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi secara lebih sejati.
More Related Content
![Modul Ajar KBC SKI Kelas 3 MI [MODULKELAS.COM]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulajarkbcskikelas3mimodulkelas-260130161838-4934e483-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Uts tik roodey
- 2. PENGERTIAN DEMOKRASI JENIS PELAKSANAANDEMOKRASI BEBERAPA KRITERIA YG DIANGGAP SEBAGAI SOKO GURU DEMOKRASI MENURUT ALAMUDI (1991) SYARAT DASAR TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN YG DEMOKRASI MENURUT BUDIARJO (1988)
- 3. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN DEMOKRASI MENURUT BAHMUELLER BEBERAPA DASAR NILAI MENURUTHENRY B. MAYO SISTEM DAN INDONESIA PRAKTIK DEMOKRASI DEMOKRASI DI
- 4. Secara Etimologis demokrasi berasal dari Yunani”Demos” berarti rakyatDan “Kratos/Kratein” berarti kekuasaan atau berkuasa. Menurut Abraham Lincoln Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat) Demokrasi berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat baik langsung maupun tidak langsung(melalui perwakilan setelah melalui proses pemilu yang langsung,umum,bebas,rahasia,jujur dan adil) kata yang
- 5. Demokrasi Langsung yaitusuatu demokrasi dimana rakyat secara langsung menggunakan haknya dalam menetapkan kebijakan publik. Demmokrasi tidak langsung yaitu rakyat menggunakan hak-haknya melalui orangorang yang dipercaya.
- 6. Kedaulatan rakyat Pemerintahan berdasarkanpersetujuan dari yang diperintah Kekuasaan Mayoritas Pengakuan hak-hak minoritas Jaminan hak asasi manusia Pemilihan yang bebas dan jujur Persamaan didepan hukum Proses hukum yang wajar Pembatasan pemerintah secara konstitusional Pluralisme social,ekonomi dan politik Nilai-nilai toleransi,kerjasama dan mufakat
- 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. perlindungan konstitusional Badan kehakimanyang bebas dan tidak memihak Pemilihan umum yang bebas Kebebasan untuk menyatakan pendapat Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi Pendidikan Kewarganegaraan
- 8. 1. Faktor ekonomi Tingkat pertumbuhanekonomi menunjukkan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di suatu negara tertentu. Namun bukan berarti negara-negara miskin tidak dapat menerapkan demokrasi dan negara yang kaya selalu demokratis. Kesejahteraan masyarakatlah yang umumnya menjadi faktor utama untuk menentukan suatu negara demokratis atau tidak.
- 9. 2. Faktor SosialPolitik Faktor penting berkaitan dengan pembangunan demokrasi suatu negara adalah masalah perasaan kesatuan nasional atau identitas sebagai bangsa.
- 10. 3. Faktor budayakewarganegaraan dan sejarah Bahmueller (1996) mengukapkan hasil temuan Robert Putnam menyimpulkan bahwa daerah-daerah yang memiliki tradisi kuat dalam nilai-niali kewarganegaran menunjukan tingkat efektifitas paling tinggi dalam upaya pembangunan demokrasi.
- 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menyelesaikan perselisihan secaradamai dan secara melembaga. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai didalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratu. Membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimum. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat dalam masyarakat; Menjamin tegaknya keadilan
- 12. Pendiri negara indonesiamemilih demokrasi menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintah negara. Namun praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan politik yang masih dalam proses menentkan format sistem politik ideal yang sesuai dengan cita-cita demokrasi.
- 13. Praktik kehidupan demokrasidi indonesia sering terkecoh pada politik yang kelihatannya demokratis, tetapi dalam praktiknya berwujud otoriter. Hal ini terlihat ketika UUD 1945 ditetapkan kembali melalui dekrit presiden 5 juli 1959,dan bertekad untuk melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi,pelaksanannya belum dapat terwujud demokrasi terpimpin (19591966) karena pemerintahan (orde lama) waktu itu cenderung memusatkan kekuasaanya pada presiden saja, yang akhirnya indonesia diakhiri tahun 1965 berada diambang kehancuran, baik secara politik, ekonomi, sosial-budaya serta pertahanan keamanan.
- 14. Selain itu jugapada rezim soeharto (orde baru), yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada diri presiden,telah membawa bangsa indonesia di ambang krisis multi dimensi dan akhirnya orde baru jatuh tahun 1998. Dan akhirnya dikeluarkan UU.NO.22 tahun 1999 yang lebih menekankan pada otonomi luas. hingga lahirnya reformasi yang pada dasarnya merupakan gerakan kesinambungan yang merefleksikan komitmen bangsa indonesia yang secara rasional dan sistematis untuk bertekad mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi