Dokumen ini menjelaskan urgensi penyusunan neraca sumber daya alam (SDA) di Indonesia, yang penting untuk pengelolaan kekayaan negara secara optimal dan berkelanjutan. Berbagai permasalahan, termasuk kekurangan inventarisasi dan koordinasi antarlembaga, harus diatasi agar neraca SDA dapat segera direalisasikan. Selain itu, ada perlunya belajar dari praktik baik negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan sistem neraca SDA.

1. URGENSI NERACA
SUMBER DAYA ALAM
Disajikan oleh:
Amzar Habibi (03) Dwi Rahma R. A. (14) Nur Aziz F (29)
Arief Kuswanadji (04) Danang Indra K (08) Risti Nur V. T. (33)
Breznev A. S. (06) M. Arifin (28) Sandy Nugroho S (34)

2. Tahukah Teman-Teman?
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia
yang terdiri dari 13.466 pulau sekaligus sebagai
negara terluas ke-7 didunia.

3. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia
adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km² dengan
total luas negara 5.193.250 km² (mencakup daratan dan lautan).

4. UUD 1945
Pasal 33 Ayat (2)
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.”
Pasal 33 Ayat (3)
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.”

5. Putusan MK dalam perkara judicial
review atas UU Migas 2001
“... pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah
diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara
dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari
konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala
sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya”

6. Implikasi Pasal 33 ayat (2) dan (3)
UUD 1945
1. Kekayaan Negara yang terkandung diatas bumi (tanah) berupa hutan
dikelola oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167, sebagaimana telah
diubah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 86 Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412).
2. Kekayaan Negara yang terkandung di dalam ruang angkasa (diatas
tanah dan air) berupa ruang udara/angkasa dikelola oleh
Kementerian Komunikasi dan informasi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

7. Implikasi Pasal 33 ayat (2) dan (3)
UUD 1945
3. Kekayaan Negara yang berupa laut dengan segala isinya dikelola oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (sudah dirubah dengan UU
No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 2004
tentang Perikanan).
4. Kekayaan Negara yang terkandung didalam tubuh bumi (dibawah tanah
dan air) dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Terdapat beberapa undang-undang terkait dengan kekayaan negara
yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, antara
lain: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara; Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas
Bumi; Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

8. Neraca Sumber Daya Alam
Timbangan yang disusun untuk mengetahui entitas awal
sumber daya Alam yang dinyatakan dalam aktiva, dan
pemanfaatannya yang dinyatakan dalam pasiva dan saldo
akhir cadangan SDA dalam periode tertentu.

9. Klasifikasi Neraca Sumber Daya
Alam
1. Neraca Fisik
Mendapatkan gambaran arus barang lingkungan ke dalam
penggunaan ekonomi, merekam perubahan yang terjadi
selama periode perhitungan
2. Neraca Moneter
Menyajikan nilai moneter sumber daya alam setelah melalui
perhitungan dan cara-cara penilaian yang disepakati baik
untuk neraca sumber daya alam yang diambil dari dalam
tanah (mineral), dan di atas tanah (hutan), serta degradasi
lingkungan yang ditimbulkannya.

10. MANFAAT NERACA SUMBER DAYA ALAM

11. Manfaat Neraca SDA
1. Mengamankan kekayaan Negara di perbatasan
2. Menampilkan kekayaan Negara secara utuh
3. Memanfaatkan kekayaan Negara secara optimal
4. Perencanaan pembangunan memperhatikan potensi SDA
yg ada
5. Pemetaan kekayaan negara

12. Kenapa Butuh Neraca?
1. Neraca menampilkan posisi keuangan
2. Dengan mengetahui posisi keuangan dapat mengambil
kebijakan2 yang lebih sesuai dengan keadaan
3. Kebijakan yang diambil lebih maksimal

13. Kenapa Harus Sekarang?
1. Wilayah Indonesia yg luas dengan kondisi geografis yang
beragam menyimpan kekayaan yang belum
terinventarisasi
2. Menuju dunia global (saat ini baru MEA) perlu
pengamanan lebih atas kekayaan yang ada
3. Pengelolaan kekayaan Negara SDA masih sektoral

14. KETIDAKTERSEDIAAN NERACA SDA

15. Mengapa belum terdapat Neraca Sumber Daya
Alam?
1. Belum ada inventarisasi SDA secara menyeluruh dan
terkodinasi
2. Penyusunan Neraca SDA seharusnya didasarkan untuk
Pembangunan Berkelanjutan
3. Permasalahan teknis dan politis terkait pengelolaan SDA
dan penyusunan Neraca SDA
4. Permasalahan/Kendala dalam penyusunan

16. Belum ada inventarisasi SDA secara menyeluruh
dan terkodinasi
• Kegiatan inventarisasi SDA adalah salah satu aktivitas untuk mengetahui
data dan informasi mengenai jenis, potensi dan sebaran SDA di suatu
daerah tertentu.
• Keterbatasan data SDA di suatu wilayah/ekosistem dan perbedaan
kharakteristik wilayah/ekosistem menyulitkan untuk menghitung valuasi
sumber daya.
• Ketersediaan data dan informasi mengenai keberadaan SDA tersebut
sangat diperlukan sebagai bahan input bagi perencana didalam mengelola
SDA demi terjaminnya pembangunan daerah secara berkelanjutan.
• Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai jenis, potensi
dan sebaran SDA tersebut diperlukan kerjasama seluruh dinas/ instansi
yang terkait dalam pengelolaan SDA sehingga merupakan suatu kegiatan
yang terpadu.

17. Penyusunan Neraca SDA seharusnya didasarkan
untuk Pembangunan Berkelanjutan
• Belum adanya pandangan maupun paradigma yang mempertimbangkan
indikator lingkungan ke dalam pembangunan berkelanjutan, padahal
Sekitar 24.8% dari total GDP (2012) berasal dari pendapatan sumber
daya alam seperti kehutanan, pertanian, tambang dan energi serta
perikanan dan kelautan
• Sampai dengan saat ini Neraca SDA masih dalam taraf kajian dan belum
menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan
sektoral.
• Pengabungan sistem akuntansi nasional dan lingkungan nantinya dapat
digunakan untuk pendataan dua aspek penting dalam kebijakan
ekonomi, pertama, keberlanjutan dari pertumbuhan ekonomi serta
kedua, penyimpangan struktur ekonomi yang disebabkan oleh pola
produksi dan konsumsi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

18. Permasalahan teknis dan politis terkait
pengelolaan SDA dan penyusunan Neraca SDA
• Belum ada ketentuan yang mengatur penyusunan Neraca SDA dalam skala
nasional. Sampai dengan saat ini Neraca SDA masih dalam taraf kajian dan
belum menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan
sektoral.
• Upaya penghitungan di masing-masing kementrian saat ini masih terkendala
perbedaan kebiasaan dan mindset masing lembaga serta tidak adanya
sinkronisasi koordinasi.
• Penyusunan Neraca SDA perlu memperhatikan kondisi SDA yang
kemungkinan melewati batas administrasi daerah  sinergi secara nasional
• di Indonesia tujuan dari implementasi Neraca SDA kelihatannya belum
dibahas secara mendalam sehingga masih belum ada satu visi tentang
Neraca SDA
• Belum terdapat dorongan koordinasi melalui alokasi anggaran (DPR) untuk
penyusunan Neraca SDA. Dengan dukungan tersebut, efektivitas
penyusunan neraca sumber daya alam tentu akan meningkat

19. KENDALA DALAM PENYUSUNAN NERACA SDA

20. Kendala
SDM
Luas
Wilayah
Keuangan
Teknologi
Koordinasi
Pasca-
penyusunan

21. SDM
Jumlah SDM belum mencukupi
Kemampuan dalam pengukuran
nilai aset belum mumpuni
Sebaran SDM yang belum merata

22. Teknolog
i
Belum didukung teknologi yang
canggih

23. Keuanga
n
Butuh alokasi dana yang cukup
untuk membiayai SDM dan
teknologi

24. Luas
Wilayah
Indonesia merupakan negara
kepulauan dan negara kelautan
yang sangat luas
Banyak daerah yang belum
terjangkau

25. Koordinasi
Melibatkan berbagai instansi,
kementerian/ lembaga dan pemerintah
daerah
Dilakukan secara sektoral

26. Pasca-
penyusuna
n
Pemanfaatan aset potensial dan neraca
SDA
Pemeliharaan dan
penatausahaan
Pengawasan dan
Penertiban

27. Opini/ Pendapat tentang Contoh
“Best Practice” pada Negara
Norwegia
Mengacu pada jurnal:
“Natural Resource Accounting – The
Norwegian Approach”

28. Penampakan Cover Jurnal

29. Principles & Structure of Norwegian
Resource Account
Natural resources are classified in two groups:
• 1. Material resources - resources which can be
extracted or harvested from the nature.
Accounts for such resources are denoted material
accounts.
• 2. Environmental resources - resources on which
possibilities for life and production are dependent.
Accounts for such resources have in Norway been
denoted environmental accounts.
 The Norwegian resource accounts are mainly material
accounts.

30. Resource Accounting and
Environmental Indicators

31. Table 1. Crude Oil

32. Table 2. Forest

33. Table 3. Energy

34. Table 4. Emissions

35. Skema Control Policies (for example)

36. Conclusion
 Briefly outlined = diuraikan secara singkat
 Accounting table & economy analysis sudah ditampilkan dan
disajikan bagi para user
 The analysis information has facilitated to introduction of
environmental concerns in the government planning procces
inn Norway.;
 Norway resources account “ are kept in”
 physical units
 Monetary Valuation & the environment
 analysis based NOT accounting scheme

37. SEEA &
Best Practices NRA

38. Natural Resources Account
Natural Resources
Account
A physical
Measure
Valuation
Environmental
Account
Monetary
Measure

39. System of Environmental and Economic Account
Environmetal
Account
Stock Flow
- Physical - Physical
account account
Valuation of
physical flow
account (Rp)
Valuation of
physical stock
account (Rp)
Indicators
developed and
integrated with
natural
resources
account
Some
valuation
information
Linkage
to System of
National
Accounts
Satellite
accounts
Environmentally
Adjusted GDP

40. SEEA Asset Classification

41. SNA VS SEEA
SNA SEEA
AN.1. Produced Asset Produced Asset
AN.11 Fixed Assets Fixed Assets
AN. 1114 Cultivated Assets Cultivated Assets
AN.12 Inventories Inventories
AN. 1221 WIP on Cultivated Assets WIP on Cultivated Assets
AN.2 Non Produced Asset Non Produced Asset
AN.21 Tangible non-produced asset Tangible non-produced asset
AN.211 Land, including associated
water surfaces
Land, including ecosystem
AN.212 Suboil assets Suboil assets
AN.213 Non-cultivated biological
resources
Wild Biota
AN.214 Water resources Water
Air

42. RESUME : Accounting Entries for Different Type of Environmental Assets
Mineral &
Energy
Resources
Soil
Resources
Water
Resources
Biological Resources Land &
Surface
Water
Ecosystem
Cultivated Non
Cultivated
END OF
YEAR
STOCKS
YES YES YES YES
Increase
Economic
Causes
Discoveries Discovery of
Aquifer
Land
Improvement
Natural
Causes
Addition Growth Growth,
Natural
Extension
YES
Decrease
Economic
Causes
Extraction Abstraction Harvesting,
Thinning
Harvesting YES
Natural
Causes
Deduction Natural
death
Natural
Death
YES
Catastrophi
c losses
YES YES YES YES YES
Reclassificat
ion
Possible
Reserve to
proven
Non-
Economic to
Economic
To/from Non
Cultivated
To/from Non
Cultivated
From one
land
category to

46. Opini Kelompok Terkait Urgensi NSDA

47. Birokrasi
• Perlu adanya kesamaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah tentang pentingnya NSDA
• Sinergi yang baik antara instansi-instansi yang berwenang untuk
mengurusi penilaian asset dan penyusunan NSDA
• Penyediaan pendanaan yang cukup untuk proses pendataan,
penilaian asset sampai dengan penyusunan NSDA
• Penyusunan program pendataan dan penilaian asset secara
sektoral melibatkan Pemerintah Daerah

48. Peraturan / Dasar Hukum
• Penyusunan aturan yang berkekuatan hukum untuk melandasi
berlakunya penyusunan NSDA
• Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
pelaksanaan penyusunan aturan mengenai NSDA dan aturan
pelaksanaannya
• Penyusunan peraturan melibatkan pihak-pihak yang kompeten di
bidang masing-masing (penilaian asset, teknologi, anggaran, dsb)

49. Sumber Daya Manusia
• Perekrutan / penggunaan jasa personel/pihak ketiga yang
berkeahlian di bidang pendataan, penilaian asset SDA, dan
pemrograman sistem informasi asset SDA
• Pendidikan dan pelatihan bagi SDM Pusat maupun daerah dalam
hal pendataan, penilaian, dan penggunaan sistem informasi asset
SDA

50. Teknologi
• Bekerja sama dengan badan-badan teknologi nasional (BBPT,
Badan Informasi Geospasial, dsb) untuk mengembangkan sistem
penginderaan jarak jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG)
untuk menginderakan potensi asset SDA di seluruh wilayah
Indonesia

51. Pemanfaatan / Eksploitasi
SDA Habis Pakai
1. Penghematan pengggunaan
sendiri
2. Dijual dengan nilai ekonomis
yang menguntungkan
3. Eksplorasi intensif
4. Mencari SDA alternatif
SDA yang Dapat
Diperbaharui
1. Eksploitasi dengan tetap
memperhatikan kelangsungan
alam
2. Konversi lahan/ekstensifikasi
yang berwawasan lingkungan
3. Pengembangan teknologi
4. Integrasi tata ruang wilayah
daerah dan nasional

52. KESIMPULAN

53. Kesimpulan
1. Sampai saat ini pemerintah belum memiliki Neraca SDA
2. Mengingat pentingnya Neraca SDA, maka Neraca SDA ini
harus segera direalisasikan
3. Terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi untuk dapat
merealisasikan Neraca SDA
4. Pemerintah dapat mempelajari hal-hal terkait Neraca SDA
dari negara lain yang telah berhasil menerapkannya
5. Diperlukan peraturan khusus yang mengatur tentang Neraca
SDA