Dokumen tersebut memberikan pedoman kepada bendahara dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, menyederhanakan prosesnya tanpa mengabaikan kontrol internal, serta memberikan petunjuk teknis pengisian dokumen.
Tata cara penarikan pinjaman dan hibah luar negeri meliputi tiga mekanisme, yaitu: (1) pembayaran langsung oleh pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, (2) penggantian pembiayaan pendahuluan apabila dana telah ditarik terlebih dahulu, (3) penggunaan letter of credit untuk pembelian barang dan jasa luar negeri. Prosesnya melibatkan berbagai instansi pemerintah dan bank untuk memastikan dok
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah melalui perbaikan sistem pengendalian internal dan proses bisnis akuntansi kas di Kantor Pusat dan Perwakilan Negara (KPPN). Beberapa poin pembahasan antara lain mengenai penyesuaian saldo awal, rekonsiliasi transaksi, analisis laporan keuangan, serta sinergi antara berbagai unit dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
Buku ini memberikan pedoman bagi pegawai dan pejabat baru di Seksi Pencairan Dana KPPN untuk memahami tugas dan fungsi seksi tersebut beserta implementasi aplikasi yang digunakan seperti SPAN dan SAKTI. Buku ini juga menjelaskan proses bisnis utama di Seksi Pencairan Dana seperti proses SPM, pendaftaran supplier, dan penerbitan SKPP.
Dokumen tersebut memberikan pedoman kepada bendahara dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, menyederhanakan prosesnya tanpa mengabaikan kontrol internal, serta memberikan petunjuk teknis pengisian dokumen.
Tata cara penarikan pinjaman dan hibah luar negeri meliputi tiga mekanisme, yaitu: (1) pembayaran langsung oleh pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, (2) penggantian pembiayaan pendahuluan apabila dana telah ditarik terlebih dahulu, (3) penggunaan letter of credit untuk pembelian barang dan jasa luar negeri. Prosesnya melibatkan berbagai instansi pemerintah dan bank untuk memastikan dok
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah melalui perbaikan sistem pengendalian internal dan proses bisnis akuntansi kas di Kantor Pusat dan Perwakilan Negara (KPPN). Beberapa poin pembahasan antara lain mengenai penyesuaian saldo awal, rekonsiliasi transaksi, analisis laporan keuangan, serta sinergi antara berbagai unit dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
Buku ini memberikan pedoman bagi pegawai dan pejabat baru di Seksi Pencairan Dana KPPN untuk memahami tugas dan fungsi seksi tersebut beserta implementasi aplikasi yang digunakan seperti SPAN dan SAKTI. Buku ini juga menjelaskan proses bisnis utama di Seksi Pencairan Dana seperti proses SPM, pendaftaran supplier, dan penerbitan SKPP.
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdfKPPNManokwari
Buku pedoman ini membahas tentang tugas dan fungsi Seksi Pencairan Dana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam melaksanakan pencairan dana APBN. Buku ini diharapkan dapat membantu pegawai dan pejabat baru memahami proses bisnis di Seksi Pencairan Dana mengenai pengujian SPM, pendaftaran supplier, dan pengesahan SKPP menggunakan aplikasi SAKTI dan SPAN.
PMK ini mengatur penyempurnaan tata cara pembayaran dalam pelaksanaan APBN dengan melakukan simplifikasi proses, dokumen, dan regulasi pembayaran serta memanfaatkan teknologi informasi untuk modernisasi pembayaran. Peraturan ini juga mengatur penyempurnaan pengaturan pejabat perbendaharaan dan mendukung jabatan pengelola keuangan APBN.
Dokumen tersebut memberikan pedoman umum dan ketentuan khusus dalam penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk tahun anggaran 2011. Pedoman tersebut mencakup klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, dan ekonomi; pengalokasian anggaran untuk kegiatan; serta pedoman khusus untuk sumber-sumber pendanaan tertentu seperti pinjaman luar negeri.
Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian retur SP2D melalui SPAN dengan menetapkan rekening-rekening khusus untuk penampungan dana retur SP2D, mekanisme pengembalian dana ke penerima, serta laporan yang harus disampaikan oleh KPPN dan Kanwil ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Dokumen tersebut membahas proses bisnis Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prosesnya dimulai dari satuan kerja membuat tagihan dalam sistem, mencetak Surat Perintah Membayar (SPM), dan menyerahkannya beserta dokumen pendukung ke KPPN. KPPN melakukan penelitian dan pengujian SPM sebelum menerbitkan Surat Perint
Resume pmk 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satkerAndy bleach
1. Dokumen ini menjelaskan tentang prosedur permohonan, penilaian, pembukaan, pelaporan saldo, dan penutupan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian/lembaga. Prosesnya melibatkan penyampaian permohonan oleh KPA/kepala satker beserta dokumen pendukung kepada Kuasa BUN di daerah untuk ditinjau kelengkapan dan kelayakannya.
Dokumen tersebut merangkum prosedur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2012 di Provinsi DIY. Terdapat penjelasan peran dan tanggung jawab berbagai pejabat terkait pengelolaan keuangan daerah seperti bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan lainnya. Juga diuraikan tahapan pelaksanaan pendapatan APBD, penggunaan dana pan
Dokumen tersebut membahas mekanisme pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Dokumen tersebut menjelaskan peran dan tanggung jawab pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan SPM, serta ketentuan lain terkait pelaksanaan anggaran
Dokumen tersebut membahas proses penatausahaan keuangan SKPD sesuai peraturan pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi penyusunan DPA, pengajuan dan pencairan dana melalui berbagai dokumen seperti SPD, SPP, SPM, dan SP2D.
Dokumen tersebut membahas tentang verifikasi tagihan belanja barang non pegawai. Terdapat penjelasan mengenai proses verifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (PPSPM) mulai dari pengujian kelengkapan dokumen pendukung, kesesuaian kode anggaran, kebenaran formal dokumen, kebenaran pihak penerima pembayaran, kebenaran perhitungan tagihan dan pajak, hingga kesesuaian prestasi pekerjaan.
Dokumen tersebut membahas tentang materi kuliah pembukuan bendahara, yang mencakup: (1) pendahuluan tentang dasar hukum, definisi, tugas dan manfaat pembukuan bendahara, (2) pokok pengaturan seperti hubungan bendahara dengan pengguna anggaran dan bendahara umum negara, penatausahaan kas, dan pembukuan, (3) pembukuan bendahara penerimaan dan pengeluaran.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdfKPPNManokwari
Buku pedoman ini membahas tentang tugas dan fungsi Seksi Pencairan Dana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam melaksanakan pencairan dana APBN. Buku ini diharapkan dapat membantu pegawai dan pejabat baru memahami proses bisnis di Seksi Pencairan Dana mengenai pengujian SPM, pendaftaran supplier, dan pengesahan SKPP menggunakan aplikasi SAKTI dan SPAN.
PMK ini mengatur penyempurnaan tata cara pembayaran dalam pelaksanaan APBN dengan melakukan simplifikasi proses, dokumen, dan regulasi pembayaran serta memanfaatkan teknologi informasi untuk modernisasi pembayaran. Peraturan ini juga mengatur penyempurnaan pengaturan pejabat perbendaharaan dan mendukung jabatan pengelola keuangan APBN.
Dokumen tersebut memberikan pedoman umum dan ketentuan khusus dalam penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk tahun anggaran 2011. Pedoman tersebut mencakup klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, dan ekonomi; pengalokasian anggaran untuk kegiatan; serta pedoman khusus untuk sumber-sumber pendanaan tertentu seperti pinjaman luar negeri.
Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian retur SP2D melalui SPAN dengan menetapkan rekening-rekening khusus untuk penampungan dana retur SP2D, mekanisme pengembalian dana ke penerima, serta laporan yang harus disampaikan oleh KPPN dan Kanwil ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Dokumen tersebut membahas proses bisnis Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prosesnya dimulai dari satuan kerja membuat tagihan dalam sistem, mencetak Surat Perintah Membayar (SPM), dan menyerahkannya beserta dokumen pendukung ke KPPN. KPPN melakukan penelitian dan pengujian SPM sebelum menerbitkan Surat Perint
Resume pmk 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satkerAndy bleach
1. Dokumen ini menjelaskan tentang prosedur permohonan, penilaian, pembukaan, pelaporan saldo, dan penutupan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian/lembaga. Prosesnya melibatkan penyampaian permohonan oleh KPA/kepala satker beserta dokumen pendukung kepada Kuasa BUN di daerah untuk ditinjau kelengkapan dan kelayakannya.
Dokumen tersebut merangkum prosedur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2012 di Provinsi DIY. Terdapat penjelasan peran dan tanggung jawab berbagai pejabat terkait pengelolaan keuangan daerah seperti bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan lainnya. Juga diuraikan tahapan pelaksanaan pendapatan APBD, penggunaan dana pan
Dokumen tersebut membahas mekanisme pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Dokumen tersebut menjelaskan peran dan tanggung jawab pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan SPM, serta ketentuan lain terkait pelaksanaan anggaran
Dokumen tersebut membahas proses penatausahaan keuangan SKPD sesuai peraturan pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi penyusunan DPA, pengajuan dan pencairan dana melalui berbagai dokumen seperti SPD, SPP, SPM, dan SP2D.
Dokumen tersebut membahas tentang verifikasi tagihan belanja barang non pegawai. Terdapat penjelasan mengenai proses verifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (PPSPM) mulai dari pengujian kelengkapan dokumen pendukung, kesesuaian kode anggaran, kebenaran formal dokumen, kebenaran pihak penerima pembayaran, kebenaran perhitungan tagihan dan pajak, hingga kesesuaian prestasi pekerjaan.
Dokumen tersebut membahas tentang materi kuliah pembukuan bendahara, yang mencakup: (1) pendahuluan tentang dasar hukum, definisi, tugas dan manfaat pembukuan bendahara, (2) pokok pengaturan seperti hubungan bendahara dengan pengguna anggaran dan bendahara umum negara, penatausahaan kas, dan pembukuan, (3) pembukuan bendahara penerimaan dan pengeluaran.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. 2. Tugas Fungsi KPPN KPH
Melaksanakan penyaluuran pembiayaan atas beban
anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam
Negeri secara lancar, transparan dan akuntabel
Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan
bendahara umum Negara, penyaluran pembiayaan atas
anggaran
3. Penarikan
Pinjaman
Pengesahan
PHLN
Repayment
Hutang
Transaksi
Pencairan Valas
Menerbitkan Covering
Letter Withdrawal
Application (WA) kepada
Lender/ donor atas Surat
Penarikan Dana PL/PP dan
Surat Kuasa Pembebanan
(SKP) untuk transaksi LC
kepada BI
Melakukan Pengesahan
(SP3) atas belanja yang
bersumber dari pinjaman
dan hibah luar negeri
Melakukan pembayaran
kembali atas pinjaman
yanng telah ditarik
berdasarkan surat
perintah membayar dari
DJPPR.
Menerbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana
(SP2D) atas tagihan (SPM)
dalam valas.
3. PortofolioKPPN KPH
4. 1. Pastikan secara tepat dan benar dalam pengisian tipe, struktur
dan elemen data supplier : (misalnya nama, nomor rekening,
nama bank) dan pastikan data rekening yg didaftarkan tersebut
masih aktif.
2. Satuan kerja (PPK/PPSPM) dapat meminta kepada
pegawai/rekanan/pihak ketiga) foto copy rekening koran terakhir
untuk memastikan kebenaran data rekening tersebut.
3. Untuk penerima yang memiliki rekening bank di luar negeri harus
dipastikan kode SWIFT dan/ IBAN ybs.
4. Apabila ada penambahan, perubahan, penggabungan dan
penonaktifan data supplier agar segera disampaikan ke KPPN.
5. 1. Pastikan data penerima pada SPM sama dengan data
supplier dan data kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN.
2. Pengisian elemen data pada SPM agar tetap mengacu pada
PMK-190/PMK.05/2012.
3. SPM disampaikan ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah SPM tersebut diterbitkan oleh PP SPM, kecuali pada
akhir tahun anggaran.
4. Pastikan juga kebenaran dan kelengkapan SPM tersebut.
5. Memastikan data supplier/rekening masih aktif