Teknologi Informasi dan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)Indriyatno Banyumurti
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Teknologi informasi dan komunikasi memudahkan penyampaian, pengelolaan, dan pelayanan informasi publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Contoh pemanfaatannya adalah portal open data pemerintah, aplikasi berbasis open data, dan penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan informasi pemerintah. Situs
Dokumen tersebut membahas tentang aplikasi komputer yang digunakan pemerintah untuk menunjang administrasi pemerintahan, seperti aplikasi kepegawaian, kependudukan, pajak daerah, serta konsep dan visi e-government.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, manfaat, dan tahapan penerapan e-government. Secara ringkas, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan transparan."
E-Government merupakan upaya pemerintah mengembangkan sistem kepemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat tiga model penyampaian e-Government yaitu Government to Citizen, Government to Business, dan Government to Government. E-Government diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan transparansi pemerintahan serta meningkatkan efisiensi proses bisnis pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi e-government di Indonesia, mencakup definisi, manfaat, prinsip dasar, tahapan pengembangan, kondisi saat ini, dan tantangan-tantangannya. E-government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat. Namun demikian, pengembangan e-government di Indonesia masih berj
Presentasi komputer dalam pemerintahankristi_12345
Pemerintah menggunakan berbagai aplikasi komputer untuk mengelola data kependudukan, kepegawaian, pajak, dan layanan publik lainnya. Namun, implementasi e-government di Indonesia belum optimal karena biaya tinggi dan sistem administrasi yang belum matang. Teknologi komputer memberikan manfaat, tetapi juga isu-isu sosial seperti ketakutan akan penggantian pekerjaan manusia.
Teknologi Informasi dan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)Indriyatno Banyumurti
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Teknologi informasi dan komunikasi memudahkan penyampaian, pengelolaan, dan pelayanan informasi publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Contoh pemanfaatannya adalah portal open data pemerintah, aplikasi berbasis open data, dan penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan informasi pemerintah. Situs
Dokumen tersebut membahas tentang aplikasi komputer yang digunakan pemerintah untuk menunjang administrasi pemerintahan, seperti aplikasi kepegawaian, kependudukan, pajak daerah, serta konsep dan visi e-government.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, manfaat, dan tahapan penerapan e-government. Secara ringkas, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan transparan."
E-Government merupakan upaya pemerintah mengembangkan sistem kepemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat tiga model penyampaian e-Government yaitu Government to Citizen, Government to Business, dan Government to Government. E-Government diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan transparansi pemerintahan serta meningkatkan efisiensi proses bisnis pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi e-government di Indonesia, mencakup definisi, manfaat, prinsip dasar, tahapan pengembangan, kondisi saat ini, dan tantangan-tantangannya. E-government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat. Namun demikian, pengembangan e-government di Indonesia masih berj
Presentasi komputer dalam pemerintahankristi_12345
Pemerintah menggunakan berbagai aplikasi komputer untuk mengelola data kependudukan, kepegawaian, pajak, dan layanan publik lainnya. Namun, implementasi e-government di Indonesia belum optimal karena biaya tinggi dan sistem administrasi yang belum matang. Teknologi komputer memberikan manfaat, tetapi juga isu-isu sosial seperti ketakutan akan penggantian pekerjaan manusia.
E-government di Indonesia sudah diterapkan di berbagai kota seperti Surabaya, Bojonegoro, Binjai, Bandung, dan Yogyakarta. Terdapat empat tipe e-government yaitu G2C untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, G2B untuk memudahkan bisnis, G2G untuk kerja sama antar pemerintah, dan G2E untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.
Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah e-Government yang membahas tentang pengertian, manfaat, dan proses pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik seperti akses informasi, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik lainnya.
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
Pengembangan e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengolahan data secara elektronik dan memberikan akses publik yang mudah terhadap layanan pemerintah. Tujuan khususnya adalah membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik nasional serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha/masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang peran komputer dalam pemerintahan, termasuk e-government. E-government digunakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Terdapat tiga model penyampaian e-government yaitu government to citizen, government to business, dan government to government. Komputer juga memungkinkan pemerintah untuk menyediakan informasi yang lebih mudah diakses masyarakat dan men
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan e-government dalam layanan publik. Secara ringkas, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara lebih efisien dan transparan melalui internet maupun non-internet. Dokumen juga membahas tujuan, manfaat, kendala, dan contoh penerapan e-government di beberapa daerah di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang e-government yang merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan proses demokratis. Dibahas pula contoh penerapan e-government di Kota Probolinggo melalui berbagai aplikasi sesuai dengan lima dimensi penilaian e-government Indonesia."
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAAwang ANWARUDDIN
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan e-government di Indonesia sesuai instruksi presiden nomor 3 tahun 2003. Dokumen tersebut menjelaskan dasar pertimbangan, definisi, tujuan, prinsip-prinsip, dan strategi penerapan e-government di Indonesia.
Tiga tantangan utama dalam pengembangan e-government menurut artikel ini adalah: (1) menentukan kanal akses digital yang efektif untuk masyarakat dan pemerintah, (2) melibatkan pihak swasta dan non-pemerintah dalam pengembangan infrastruktur, dan (3) menyusun strategi biaya dan manajemen perubahan. Salah satu tantangan kunci adalah menentukan jenis kanal akses yang tepat untuk memfasilitasi interaksi e-
Rúbrica para evaluar la creación y presentación de una guía de viajeCEDEC
Rúbrica que forma parte del proyecto de creación de recursos educativos abiertos basadas en la metodología de trabajo por proyectos EDIA (Educativo, Digital, Innovador, Abierto) para Geografía e Historia en Secundaria.
Presentación convocatoria proyectos informativos de fundación unir y vocentoUNIRemprende
Aquí os dejamos la presentación de la convocatoria de proyectos informativos de Fundación UNIR y Vocento. Una convocatoria enfocada al emprendimiento en el sector periodístico
E-government di Indonesia sudah diterapkan di berbagai kota seperti Surabaya, Bojonegoro, Binjai, Bandung, dan Yogyakarta. Terdapat empat tipe e-government yaitu G2C untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, G2B untuk memudahkan bisnis, G2G untuk kerja sama antar pemerintah, dan G2E untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.
Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah e-Government yang membahas tentang pengertian, manfaat, dan proses pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik seperti akses informasi, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik lainnya.
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
Pengembangan e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengolahan data secara elektronik dan memberikan akses publik yang mudah terhadap layanan pemerintah. Tujuan khususnya adalah membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik nasional serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha/masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang peran komputer dalam pemerintahan, termasuk e-government. E-government digunakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Terdapat tiga model penyampaian e-government yaitu government to citizen, government to business, dan government to government. Komputer juga memungkinkan pemerintah untuk menyediakan informasi yang lebih mudah diakses masyarakat dan men
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan e-government dalam layanan publik. Secara ringkas, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara lebih efisien dan transparan melalui internet maupun non-internet. Dokumen juga membahas tujuan, manfaat, kendala, dan contoh penerapan e-government di beberapa daerah di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang e-government yang merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan proses demokratis. Dibahas pula contoh penerapan e-government di Kota Probolinggo melalui berbagai aplikasi sesuai dengan lima dimensi penilaian e-government Indonesia."
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAAwang ANWARUDDIN
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan e-government di Indonesia sesuai instruksi presiden nomor 3 tahun 2003. Dokumen tersebut menjelaskan dasar pertimbangan, definisi, tujuan, prinsip-prinsip, dan strategi penerapan e-government di Indonesia.
Tiga tantangan utama dalam pengembangan e-government menurut artikel ini adalah: (1) menentukan kanal akses digital yang efektif untuk masyarakat dan pemerintah, (2) melibatkan pihak swasta dan non-pemerintah dalam pengembangan infrastruktur, dan (3) menyusun strategi biaya dan manajemen perubahan. Salah satu tantangan kunci adalah menentukan jenis kanal akses yang tepat untuk memfasilitasi interaksi e-
Rúbrica para evaluar la creación y presentación de una guía de viajeCEDEC
Rúbrica que forma parte del proyecto de creación de recursos educativos abiertos basadas en la metodología de trabajo por proyectos EDIA (Educativo, Digital, Innovador, Abierto) para Geografía e Historia en Secundaria.
Presentación convocatoria proyectos informativos de fundación unir y vocentoUNIRemprende
Aquí os dejamos la presentación de la convocatoria de proyectos informativos de Fundación UNIR y Vocento. Una convocatoria enfocada al emprendimiento en el sector periodístico
Manufacturer of filtration equipment, magnetic filter elements, pleated filter cartridges, sintered metal filter cartridges, spun bonded filter cartridges, resin bonded filter cartridges and bag filter for filtration.
GUIÓN CON CANCIONES DE LA FESTIVIDAD DE PENTECOSTÉS. DIA 24 DE MAYO DEL 2015FEDERICO ALMENARA CHECA
Este documento contiene la liturgia de la fiesta de Pentecostés celebrada en una parroquia. Incluye oraciones, lecturas y cánticos relacionados con la venida del Espíritu Santo. La homilía reflexiona sobre el don del Espíritu Santo y su papel en renovar y unir a la Iglesia, mientras que las oraciones piden la guía y los dones del Espíritu para los fieles y el mundo.
El documento habla sobre soporte y atención al cliente, perfiles de interlocutores, herramientas y técnicas para mejorar las competencias de servicio al cliente con el fin de posicionarse para el futuro.
Dokumen tersebut membahas praktik pengelolaan informasi publik yang akurat, cepat, mudah, dan merata oleh Badan Informasi Publik. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pentingnya kualitas informasi dan layanan berbasis teknologi informasi untuk memenuhi hak masyarakat akan akses informasi publik secara merata. Dokumen juga menjelaskan empat program strategis yang dijalankan untuk meningkatkan layanan informasi publik, yaitu menjamin akur
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Sistem Manajemen Open Government Melalui Peningkatan Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Sahid Gunawangsa Hotel, Surabaya, 20 Juni 2014
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media SosialPakar SEO Indonesia
Dokumen tersebut membahas strategi yang dapat dilakukan Polri dalam menghadapi opini publik di media sosial. Polri perlu memberikan prioritas besar terhadap media sosial namun dengan paradigma baru yang berbeda dari relasi dengan media massa tradisional. Counter opinion di media sosial perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk membangun komunitas di dunia maya."
Website dinamis desa direncanakan untuk mengelola informasi publik sesuai ketentuan hukum dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Website akan dikelola tim desa dan terdiri dari berita, galeri, video, agenda, peraturan desa, layanan publik, dan informasi lainnya. Situs web dinamis memungkinkan isinya diperbarui secara berkala.
E-Government merupakan upaya pemerintah mengembangkan sistem kepemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. E-Government bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan efisiensi pemerintahan melalui tiga model utama yaitu Government to Citizens, Government to Business, dan Government to Government. Cetak biru e-Government memberikan panduan pengembangan aplikasi e-Government di pemerintah daerah yang fleksibel namun terstand
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and OpportunitiesMuhammadZidaneYustis
Materi ini Menjelaskan tentang Tantangan dan Peluang Regional yang menjelaskan tentang :
- Klasifikasi hubungan bentuk baru dari gabungan teknologi informasi dan komunikasi
- manfaat e-government
- peluang dan tantangan dalam pengembangan e-government
- implementasi e-government di kota surabaya dan bandung.
- e-government sebagai bagian dari smart government untuk mendukung perwujudan smart city
Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, Open Government Public (OGP) telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif
Catatan Akhir Tahun ini memberikan tinjauan singkat tentang implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia pada tahun 2010. Laporan ini mengungkapkan hasil uji akses informasi yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat sipil, dimana sebagian besar permintaan informasi ditolak atau diabaikan oleh badan publik. Laporan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi serta menjadi bahan pert
Modul Pelayanan Publik Digital membahas konsep dan implementasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Beberapa tantangan dalam implementasi pelayanan publik digital adalah infrastruktur telekomunikasi, sumber daya pemerintah, dan perubahan paradigma.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas hasil penelitian implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di website pemerintah daerah Indonesia menggunakan metode analisis isi.
2. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum konten informasi publik di website pemerintah daerah masih rendah meski beberapa website mendapat skor tinggi pada beberapa indikator.
3. Terdapat perbedaan signifikan
Dokumen tersebut membahas tentang Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP bertujuan untuk menjamin hak warga negara dalam mengakses informasi publik dan rencana kebijakan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. UU KIP juga mengatur tentang jenis informasi publik yang harus disedi
Dokumen tersebut membahas tentang e-government yang mencakup pengertian, model-model, keuntungan, ruang lingkup, dan tujuan penerapan e-government. Secara ringkas, e-government adalah upaya mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik secara online.
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
Dokumen tersebut menggambarkan latar belakang dan pengalaman kerja Dadang Solihin sebagai pejabat pemerintah dan akademisi. Dadang Solihin memiliki pengalaman yang luas di berbagai lembaga pemerintahan dan akademik, serta banyak menduduki posisi kepemimpinan di berbagai organisasi.
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Transparansi informasi
1. Transparansi Informasi?
Teknologi informasi dewasa ini berkembang dengan sangat pesat. Bentuk yang sangat mudah
berubah, dari selebaran kertas hingga informasi yang ditampilkan secara digital. Media
informasi yang digunakan berbentuk media cetak, spanduk (banner), hingga situs yang dapat
diakses melalui internet atau yang lebih dikenal dengan website. Informasi yang diberikan
beragam, baik informasi ringan hingga informasi yang benar-benar harus diketahui publik.
Publik berhak mengetahui informasi yang jelas dan akurat dari pelayan publik. Hal ini guna
menunjang kepastian dalam mengambil keputusan terutama yang berkaitan langsung dengan
roda pembangunan.
Ketersediaan informasi publik yang menjadi hak dari masyarakat luas harus didukung dengan
dasar hukum yang kuat juga. Sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dari pelayan
publik secara legal. Di Indonesia sendiri, jaminan untuk memperoleh informasi secara legal
diperkuat dengan adanya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 14
Tahun 2008 bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik. Berdasarkan undang-undang tersebut, publik berhak mendapatkan informasi
dari pemerintah. Baik informasi yang berasal dari Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara. Badan Publik tersebut mencakup lembaga
eksekutif, legislatif, yudikatif yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
Sekarang ini sering kita dengar tentang teknologi informasi dan komunikasi atau yang lazim
disebut sebagai Information and Communications Technology (ICT). Teknologi informasi
dan teknologi komunikasi merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena teknologi
informasi merupakan seperangkat alat pendukung untuk mengumpulkan data yang diolah
menjadi informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan
informasi yang akan disampaikan.
Seolah tak ingin ketinggalan dengan negara maju, lembaga-lembaga publik di Indonesia
berlomba-lomba menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyampaikan
informasi kepada publik. Hal ini diterapkan dalam rangka merubah paradigma bahwa negara
dilayani menjadi negara adalah pelayan publik. Jika pada beberapa tahun silam masyarakat
sangat sulit mengakses informasi dari lembaga publik, sekarang masyarakat dapat dengan
mudah mendapatkan informasi. Kemudahan tersebut didukung dengan penerapan ICT pada
Badan Publik. Bahkan ada beberapa Badan Publik yang menerapkan komunikasi dua arah
menggunakan ICT melalui surat elektronik atau yang sering kita dengar sebagai e-mail.
Penerapan ICT juga bertujuan untuk mengurangi pertemuan langsung antara masyarakat
dengan Badan Publik. Dengan berkurangnya intensitas pertemuan tersebut, maka proses
kolusi, korupsi dan nepotisme dapat diminimalisir.
2. Seolah menjemput bola, sekarang ini Badan Publik memberikan informasi bukan ketika
masyarakat membutuhkan, akan tetapi informasi diberikan sebelum masyarakat
membutuhkan. Media yang sangat digandrungi sekarang ini oleh setiap instansi pemerintahan
adalah situs (website). Hampir semua Badan Publik memiliki situs untuk menyampaikan
informasi yang dibutuhkan oleh publik. Informasi yang diberikan biasanya berupa profil dari
instansit tersebut dan informasi kegiatan yang akan dilakukan serta informasi tentang
kegiatan yang telah dilaksanakan. Adanya penyampaian informasi tersebut dapat
menghilangkan preseden buruk dari masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
oleh Badan Publik. Karena anggaran belanja Badan Publik berasal dari masyarakat.
Bayangkan saja ketika dilaksanakan suatu kegiatan, tanpa informasi yang jelas terhadap
masyarakat, maka publik dapat menganggap bahwa kegiatan tersebut hanya sebagai ajang
pemborosan anggaran negara. Sedangkan bila informasi yang diberikan cukup jelas, maka
esensi sebuah kegiatan tersebut dapat tercapai dan tidak menimbulkan ambiguitas bagi
masyarakat luas.
Penggunaan situs oleh Badan Publik dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses
informasi. Kemudahan tersebut bukan hanya dalam faktor birokrasi, tetapi masyarakat dapat
lebih hemat biaya dan waktu dalam mendapatkan informasi. Bayangkan saja ketika
masyarakat di sebuah daerah harus datang ke ibukota hanya untuk mendapatkan sebuah
informasi dari sebuah Badan Publik. Entah berapa banyak biaya dan waktu yang harus
dikeluarkan untuk mendapatkan informasi tersebut. Keterbatasan tersebut dapat dipersingkat
dengan adanya situs sebuah Badan Publik.
Informasi yang diberikan sebuah situs Badan Publik juga harus selalu diperbarui secara
berkala. Agar informasi yang diterima masyarakat dapat bermanfaat. Informasi yang
diberikan melalui situs Badan Publik sebaiknya merupakan informasi-informasi terbaru.
Idealnya informasi yang disajikan merupakan informasi yang benar-benar dibutuhkan
masyarakat luas. Sedangkan faktanya, tidak sedikit Badan Publik yang memberikan informasi
melalui situsnya dengan setengah hati. Ada kesan bahwa situs yang dibangun hanya sebagai
bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Sedangkan informasi
yang disajikan jarang sekali diperbarui. Sesuai dengan asas-asas tata pemerintahan yang baik,
menyajikan informasi merupakan bagian dari akuntabilitas sebuah Badan Publik. Masyarakat
dapat berperan serta dalam mengawasi sebuah Badan Publik melalui keterbukaan informasi
publik.
Pemerintah sendiri juga turut berperan serta dalam pengawasan keterbukaan informasi
publik. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). KIP akan
memberikan penilaian penyampaian informasi Badan Publik melalui situs. Pada tahun 2010
situs Mabes Polri mendapatkan penilaian peringkat teratas penghargaan dalam keterbukaan
informasi publik. Sedangkan tahun 2011 penghargaan diberikan kepada Kementerian
Komunikasi dan Informasi. Keterbukaan informasi tentang regulasi keuangan, profil instansi
serta kinerja dari sebuah Badan Publik dapat juga membantu evaluasi terhadap kinerja
lembaga-lembaga negara.