1. Nilai :
82
Human Resource Planning (HRP)
Prof. Syamsir Abduh, PhD.
Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

2. Kasus Mengenai Kontrak Kerja (HR Relationship)
Klaim dari pihak penggugat (Karyawan)
 Karyawan (penggugat) menuntut penyelesaian
haknya ( Upah dan Uang jasa lainnya )
 PHK Sepihak, setelah 13 tahun bekerja
“Ternyata pada 30 September 2011 tergugat melakukan
pemutusan/pengakhiran hubungan kerja (PHK) penggugat tanpa
pemberitahuan, tanpa alasan, tanpa adanya kesalahan, dan tanpa
adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. Bukan hanya itu, gaji penggugat tidak dibayar tergugat."
 Kontrak diperpanjang hingga 8 kali

3. Klaim dari pihak tergugat (Perusahaan)
 “Dalam jawaban disebutkan, bahwa dalil tentang selama masa
kerja penggugat di tergugat telah melewati batas 3
tahun, kemudian oleh penggugat dianggap sebagai karyawan
tetap, adalah sesuatu yang keliru.”
 “Hubungan kerja antara penggugat dan tergugat
menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), bukan
berarti harus tunduk pada ketentuan PKWT, sebagaimana
diatur dalam UU Ketenagakerjaan.”
 “Perjanjian dimaksud berdasarkan kesepakatan bersama, dan
tidak melanggar ketentuan perundang-undangan Indonesia.”

4.  Status ikatan kerja yang tidak jelas seringkali
melemahkan pihak pekerja.
 asas “hemat dan cermat”
 perencanaan ketenaga kerjaan berdasarkan UU No
13 tahun 2003 pasal 1, didefinisikan sebagai
berikut :
“proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara
sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan
kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan
ketenagakerjaan yang berkesinambungan”
 pasal 1 ayat 14 : tercantum dengan jelas apa saja
yang menjadi syarat, kewajiban dan hak dari kedua
belah pihak, bukan hanya dari satu pihak saja

5.  pasal 59 ayat 2, UU no 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, disampaikan bahwa perjanjian
kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan
untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
 pasal 4, perjanjian kerja waktu tertentu yang
didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat
diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan
hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

6.  Perencanaan tenaga kerja menjadi sebuah lahan
dimana perusahaan melakukan penekanan dalam
biaya.
◦ Penggunaan Karyawan Kontrak
◦ Penundaan Pengangkatan Pegawai Tetap
◦ Penggunaan Out-sourcing
 Perlunya perusahaan untuk mengkaji dan
menggunakan perundang-undangan dalam
implementasi ketenaga-kerjaannya.
 Pekerja juga harus “cerdas”, dan mengetahui
peraturan perundang-undangan.
~Terima Kasih~