1. Draft Kerangka Acuan Kerja
RAPAT KOORDINASI
FORUM PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2020
Tema : Langkah Preventif Masuk dan/atau Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Simeulue
Latar Belakang
1. Sejak tanggal 31 Desember 2019 telah dilaporkan adanya kasus-kasus peneumonia berat yang
diakibatkkan virus baru golongan Coronavirus (Novel CoronaVirus).
2. Surat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tanggal 10 Maret 2020 terkait 5 (lima)
point tindakan yang harus dilakukan peerintah Indonesia utuk mencegah penyebaran virus.
2.1.Meningatkan mekanisme tanggap darurat, termasuk deklarasi darurat nasional.
2.2.Mendidik dan berkomunikasi aktif dengan public terkait risiko yang tepat dan keterlibatan
masyarakat.
2.3.Mengintensifkan penemuan kasus, pelacakan kontak, pemantauan, karantina konntak dan
isolasi kasus.
2.4.MemperluaspengaasanCOVID-19 menggunakan system pegawasan penyakit pernafasan yang
ada dan pengawasan berbasis rumah sakit.
2.5.Uji kasusyangdicurigai perdefenisikasusWHO,kontakkasusyangdikonfirmasi,menguji pasien
yang diidentifikasi melalui pengawasan penyakit pernafasan.
3. Pengumuman terkait Bencana Nasional Covid-19 pada tanggal 5 Maret 2020 oleh Presiden Jokowi
dan menugaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana memimpin percepatan
penanganan penyakit menular di Indonesia.
4. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugug Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19. Pasal 11 ayat (1) : Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk
Gugus TugasPercepatanPenangananCOVID-I9Daerahberdasarkanpertimbangandanrekomendasi
Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
5. Dalam percepatan penanganan, Gugus Tugas akan mengikuti protokol WHO yaitu:
5.1.Melakukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah;
5.2.Menyampaikaninformasiyangbenardantepatterkaitrisiko penularan dan pencegahan Covid-
19 kepada masyarakat;
5.3.Melaksanakan surveillance untuk melakukan pelacakan kasus
5.4.Melaksanakan tindakan yang tepat dan sesuai di pintu-pintu masuk dan keluar negara
Indonesia;
5.5.Membentuk tim reaksi cepat;
5.6.Memperkuat sistem laboratorium;
5.7.Melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan dan pengawasan terhadap infeksi baru;
5.8.Melaksanakan tatalaksana kasus dan keberlanjutan pelayanan penting kepada korban/kasus;
dan
5.9.Menyediakan kebutuhan logistik, material dan fasilitas kesehatan. (Pusat Data, Informasi dan
Komunikasi Bencana BNPB/EN)
6. Penyampaian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait percepatan
penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) berbasis komunitas dengan tujuan melindungi
warga yangmasihsehatagar tidaktertularpenyakitdansemaksimal mungkinmenyembuhkan yang
telah sakit.
DASAR HUKUM
2. 1. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugug
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
2. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/4989 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar
di Rumah tanggal 15 Maret 2020
3. Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 800/4990 tanggal 16 Maret 2020, kepada kepala SKPA dan
Ka BirolingkunganSetdaAcehterkait AktivitasASN untukkesiagaandanpenegahanpenyebaran
Covid-19.
4.
