Dokumen tersebut berisi pedoman dan prosedur pengajuan permohonan penilaian kembali aktiva tetap oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat informasi mengenai persyaratan pengajuan permohonan, proses penilaian, keputusan persetujuan atau penolakan, dan ketentuan aktiva tetap yang dapat mengajukan permohonan penilaian kembali. Dokumen ini bertujuan untuk memandu Wajib Pajak
Analisis APBD KKR 2015-2016 menunjukkan peningkatan pendapatan dan belanja daerah KKR dari tahun ke tahun namun diikuti dengan kenaikan defisit anggaran. Pendapatan daerah didorong kenaikan pada pendapatan asli daerah dan lainnya meskipun dana perimbangan masih menyumbang terbesar. Belanja tidak langsung meningkat karena alokasi dana desa.
Permendagri mengatur pengelolaan keuangan daerah termasuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan penyusunan anggaran terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta kuasa dan tanggung jawab pengelola keuangan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sumber pendapatan negara dan daerah, serta penyusunan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut berisi pedoman dan prosedur pengajuan permohonan penilaian kembali aktiva tetap oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat informasi mengenai persyaratan pengajuan permohonan, proses penilaian, keputusan persetujuan atau penolakan, dan ketentuan aktiva tetap yang dapat mengajukan permohonan penilaian kembali. Dokumen ini bertujuan untuk memandu Wajib Pajak
Analisis APBD KKR 2015-2016 menunjukkan peningkatan pendapatan dan belanja daerah KKR dari tahun ke tahun namun diikuti dengan kenaikan defisit anggaran. Pendapatan daerah didorong kenaikan pada pendapatan asli daerah dan lainnya meskipun dana perimbangan masih menyumbang terbesar. Belanja tidak langsung meningkat karena alokasi dana desa.
Permendagri mengatur pengelolaan keuangan daerah termasuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan penyusunan anggaran terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta kuasa dan tanggung jawab pengelola keuangan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sumber pendapatan negara dan daerah, serta penyusunan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
RAPBN dan RAPBD merupakan rencana anggaran penerimaan dan belanja negara/daerah untuk jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran serta tujuannya mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan sumber pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, dan mekanis
APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara/daerah untuk satu tahun anggaran. APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya kebutuhan umum dan mendistribusikan subsidi, sedangkan APBD berfungsi sebagai pedoman kegiatan pemerintah daerah. Kedua anggaran tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan sumber
1. Studi kasus menganalisis penerimaan dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2004.
2. Hasilnya menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan penerimaan dana tersebut belum akurat karena menggunakan pendekatan incremental budget.
3. Informasi dari pemerintah pusat juga belum transparan sehingga mempengaruhi perencanaan anggaran daerah.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002, termasuk mengubah perkiraan anggaran pendapatan, belanja, dan defisit negara untuk tahun 2002.
APBN menggunakan sistem I-account yang mencatat penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam satu kolom. Pada 2000 terjadi perubahan mendasar yaitu tahun anggaran menjadi kalender, sistem menjadi defisit, dan format berubah menjadi T-account. Perubahan lain adalah pengelompokan ulang item anggaran dan penambahan item baru sejalan dengan desentralisasi fiskal. Keseimbangan primer lebih penting dari keseimbangan um
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sumber Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana Perimbangan meliputi bagi hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat rencana penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan selama satu tahun anggaran. APBD bertujuan untuk membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan berkeadilan. APBD juga berfungsi sebagai pedoman alokasi sumber daya, distribusi manfaat, otorisasi ke
Dokumen tersebut membahas tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang berfungsi sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara di daerah. APBD disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat daerah sesuai dengan otonomi daerah. APBD mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan pusat, serta alokasi untuk belanja rut
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...Nurul Khairani Firnia
Dokumen tersebut menjelaskan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi peran pemerintah daerah, DPRD, dan satuan kerja perangkat daerah. APBD merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan visi-misi pemerintah daerah.
UU No. 33/2000 mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 2/2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2000, termasuk mengubah perkiraan anggaran pendapatan, belanja, dan defisit serta sumber pembiayaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi anggaran pemerintah daerah, mulai dari pengesahan anggaran, alokasi anggaran, hingga realisasi anggaran. Terdapat penjelasan mengenai jurnal-jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi terkait anggaran pemerintah daerah.
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
Tiga kalimat ringkasan:
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, mencakup prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran serta struktur anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas mengenai kebijakan fiskal Indonesia dan perkembangannya. Secara ringkas, kebijakan fiskal mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, terdiri atas pajak, penerimaan non-pajak, dan pengeluaran rutin serta pembangunan. Perkembangannya telah mengalami beberapa dinamika sejak era Orde Baru hingga reformasi, dengan peran pemerintah yang semakin besar di masa krisis.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
RAPBN dan RAPBD merupakan rencana anggaran penerimaan dan belanja negara/daerah untuk jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran serta tujuannya mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan sumber pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, dan mekanis
APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara/daerah untuk satu tahun anggaran. APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya kebutuhan umum dan mendistribusikan subsidi, sedangkan APBD berfungsi sebagai pedoman kegiatan pemerintah daerah. Kedua anggaran tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan sumber
1. Studi kasus menganalisis penerimaan dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2004.
2. Hasilnya menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan penerimaan dana tersebut belum akurat karena menggunakan pendekatan incremental budget.
3. Informasi dari pemerintah pusat juga belum transparan sehingga mempengaruhi perencanaan anggaran daerah.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002, termasuk mengubah perkiraan anggaran pendapatan, belanja, dan defisit negara untuk tahun 2002.
APBN menggunakan sistem I-account yang mencatat penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam satu kolom. Pada 2000 terjadi perubahan mendasar yaitu tahun anggaran menjadi kalender, sistem menjadi defisit, dan format berubah menjadi T-account. Perubahan lain adalah pengelompokan ulang item anggaran dan penambahan item baru sejalan dengan desentralisasi fiskal. Keseimbangan primer lebih penting dari keseimbangan um
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sumber Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana Perimbangan meliputi bagi hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat rencana penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan selama satu tahun anggaran. APBD bertujuan untuk membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan berkeadilan. APBD juga berfungsi sebagai pedoman alokasi sumber daya, distribusi manfaat, otorisasi ke
Dokumen tersebut membahas tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang berfungsi sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara di daerah. APBD disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat daerah sesuai dengan otonomi daerah. APBD mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan pusat, serta alokasi untuk belanja rut
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...Nurul Khairani Firnia
Dokumen tersebut menjelaskan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi peran pemerintah daerah, DPRD, dan satuan kerja perangkat daerah. APBD merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan visi-misi pemerintah daerah.
UU No. 33/2000 mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 2/2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2000, termasuk mengubah perkiraan anggaran pendapatan, belanja, dan defisit serta sumber pembiayaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi anggaran pemerintah daerah, mulai dari pengesahan anggaran, alokasi anggaran, hingga realisasi anggaran. Terdapat penjelasan mengenai jurnal-jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi terkait anggaran pemerintah daerah.
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
Tiga kalimat ringkasan:
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, mencakup prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran serta struktur anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas mengenai kebijakan fiskal Indonesia dan perkembangannya. Secara ringkas, kebijakan fiskal mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, terdiri atas pajak, penerimaan non-pajak, dan pengeluaran rutin serta pembangunan. Perkembangannya telah mengalami beberapa dinamika sejak era Orde Baru hingga reformasi, dengan peran pemerintah yang semakin besar di masa krisis.
Pemerintah Kota Baubau sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk membiayai anggaran daerahnya. Pendapatan asli daerahnya rendah dan hanya mampu memberikan kontribusi kecil terhadap total pendapatan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kemandirian fiskal dan pendapatan asli daerah Kota Baubau.
Dokumen tersebut membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang tahun 2016 yang mencakup target pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prioritas pembangunan daerah untuk periode satu tahun.
Teks tersebut membahas beberapa hal berikut:
1) Penjelasan mengenai APBN, neraca pembayaran, dan neraca moneter.
2) Transformasi struktural ekonomi yang terjadi seiring peningkatan pendapatan per kapita melalui proses akumulasi, alokasi, dan distribusi.
3) Beberapa indikator yang merefleksikan proses transformasi struktural seperti pergeseran tenaga kerja, urbanisasi, dan pola distribusi pendapatan.
Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuanDiskominfoPB
[Ringkasan]
1. Dokumen ini berisi ringkasan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019.
2. Terdapat ringkasan pendapatan dan belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp6,9 miliar.
3. Belanja terdiri atas belanja tidak langsung Rp2,5 miliar dan belanja langsung Rp4,3 miliar yang akan dire
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan dan penyusunan anggaran pada suatu koperasi. Terdapat penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan keuangan, aspek-aspek pengelolaan keuangan, pola kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran belanja, dan tujuan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah.
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri dari beberapa subsistem seperti SAKUN, SAU, SAI, dan SABMN. SAPP digunakan untuk membukukan transaksi keuangan pemerintah pusat dan menghasilkan laporan keuangan seperti laporan arus kas, neraca, dan laporan realisasi anggaran. Subsistem-subsistem tersebut berfungsi untuk membukukan transaksi anggaran, pengalokasian anggaran, dan realisasi anggaran di tingkat pemer
Lembar penilaian risiko kegiatan knowledge sharing di BPS Kabupaten Banjarnegara mengidentifikasi risiko rendahnya partisipasi karena beban kerja, kesiapan materi, dan narasumber yang berhalangan. Upaya pencegahan meliputi penjadwalan kegiatan, persiapan materi lebih awal, dan pengganti narasumber. Konsekuensi potensialnya adalah rendahnya peningkatan pengetahuan statistik. Tindakan perbaikan mencakup penyusunan mat
Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat umum dan terus-menerus. Faktor yang mempengaruhinya antara lain kebijakan moneter dan fiskal pemerintah, biaya produksi, serta permintaan dan penawaran barang. Inflasi dapat diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen dan dapat berupa inflasi ringan, sedang, berat, atau hiperinflasi tergantung laju pertumbuhannya.
Legenda Banjarnegara menceritakan tentang Tumenggung Dipoyudo IV yang berjasa dalam perang melawan Belanda. Ia ditugaskan memimpin pasukan Mataram melawan benteng pertahanan Belanda meskipun larangan Raja, namun akhirnya tertangkap. Atas jasanya, ia diangkat menjadi Bupati Banjarnegara untuk mengembangkan daerah baru.
Konvergensi, Pertumbuhan Ekonomi dan KetimpanganM Anwar Solichin
Dokumen tersebut membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional di Kabupaten Banjarnegara. Secara umum menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif dengan rata-rata 4,08% per tahun namun terdapat ketimpangan antar kecamatan.
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
