Analisis APBD KKR 2015-2016 menunjukkan peningkatan pendapatan dan belanja daerah KKR dari tahun ke tahun namun diikuti dengan kenaikan defisit anggaran. Pendapatan daerah didorong kenaikan pada pendapatan asli daerah dan lainnya meskipun dana perimbangan masih menyumbang terbesar. Belanja tidak langsung meningkat karena alokasi dana desa.
Lampiran to pdf s penyampaian tanggapan reviu segmen akun pnbp dalam basArif Mahmudi
Dokumen tersebut menjelaskan akun-akun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terdiri dari pendapatan sumber daya alam, kekayaan negara yang dipisahkan, dan PNBP lainnya seperti pendapatan dari penjualan, pengelolaan barang milik negara, dan iuran badan usaha.
Ringkasan dokumen tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 yang mencakup total pendapatan sebesar Rp535 triliun, total belanja Rp617 triliun sehingga terjadi defisit Rp81 miliar. Defisit tersebut akan ditutupi dengan sisa anggaran tahun sebelumnya Rp16 miliar dan pinjaman daerah Rp65 miliar.
Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Total pendapatan anggaran sebesar Rp581,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp21,2 triliun, dana perimbangan Rp479,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp81 triliun. Total belanja anggaran Rp574,2 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp297,8 triliun dan
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi belanja, kenaikan terjadi pada belanja lang
Dokumen ini memberikan ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018. Terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp11,8 miliar terutama dari hibah, bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan. Belanja meningkat Rp29,3 miliar karena kenaikan belanja pegawai dan barang/jasa. Defisit anggaran meningkat Rp17,4 miliar menjadi Rp99 triliun.
Analisis APBD KKR 2015-2016 menunjukkan peningkatan pendapatan dan belanja daerah KKR dari tahun ke tahun namun diikuti dengan kenaikan defisit anggaran. Pendapatan daerah didorong kenaikan pada pendapatan asli daerah dan lainnya meskipun dana perimbangan masih menyumbang terbesar. Belanja tidak langsung meningkat karena alokasi dana desa.
Lampiran to pdf s penyampaian tanggapan reviu segmen akun pnbp dalam basArif Mahmudi
Dokumen tersebut menjelaskan akun-akun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terdiri dari pendapatan sumber daya alam, kekayaan negara yang dipisahkan, dan PNBP lainnya seperti pendapatan dari penjualan, pengelolaan barang milik negara, dan iuran badan usaha.
Ringkasan dokumen tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 yang mencakup total pendapatan sebesar Rp535 triliun, total belanja Rp617 triliun sehingga terjadi defisit Rp81 miliar. Defisit tersebut akan ditutupi dengan sisa anggaran tahun sebelumnya Rp16 miliar dan pinjaman daerah Rp65 miliar.
Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Total pendapatan anggaran sebesar Rp581,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp21,2 triliun, dana perimbangan Rp479,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp81 triliun. Total belanja anggaran Rp574,2 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp297,8 triliun dan
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi belanja, kenaikan terjadi pada belanja lang
Dokumen ini memberikan ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018. Terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp11,8 miliar terutama dari hibah, bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan. Belanja meningkat Rp29,3 miliar karena kenaikan belanja pegawai dan barang/jasa. Defisit anggaran meningkat Rp17,4 miliar menjadi Rp99 triliun.
Ringkasan dokumen tersebut adalah perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020. Terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp65,4 miliar dan penurunan belanja sebesar Rp24,6 miliar sehingga mengakibatkan defisit anggaran meningkat dari Rp18,6 miliar menjadi Rp59,4 miliar.
(1) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 535 triliun atau 97,8% dari anggaran pendapatan sebesar Rp. 547 triliun.
(2) Belanja tahun 2018 sebesar Rp. 445 triliun atau 78,4% dari anggaran Rp. 568 triliun.
(3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2018 sebesar
Dokumen tersebut berisi pedoman dan prosedur pengajuan permohonan penilaian kembali aktiva tetap oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat informasi mengenai persyaratan pengajuan permohonan, proses penilaian, keputusan persetujuan atau penolakan, dan ketentuan aktiva tetap yang dapat mengajukan permohonan penilaian kembali. Dokumen ini bertujuan untuk memandu Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan tentang pemotongan dan pemungutan pajak atas penggunaan dana desa, termasuk jenis-jenis pajak yang terkait, contoh perhitungan pajak, dan ketentuan khususnya.
Dokumen tersebut merupakan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021. Laporan tersebut menunjukkan realisasi pendapatan dan dana perimbangan, serta penjelasan perbedaan antara anggaran dan realisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi anggaran pemerintah daerah, mulai dari pengesahan anggaran, alokasi anggaran, hingga realisasi anggaran. Terdapat penjelasan mengenai jurnal-jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi terkait anggaran pemerintah daerah.
Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020. Total pendapatan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020 sebesar Rp563,98 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp22,68 triliun, dana perimbangan Rp469,09 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp72,21 triliun. Total belanja tahun 2020 sebesar Rp582,58 triliun, terdiri dari bel
Dokumen tersebut merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pencil tahun 2018. Anggaran pendapatan sebesar Rp1.084.292.037 terdiri dari pendapatan asli desa Rp27.497.437 dan pendapatan transfer Rp1.056.794.600. Anggaran belanja sebesar Rp1.052.467.887 akan digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Anggaran tersebut diperkirakan akan meng
Dokumen ini berisi ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2011. Ringkasan ini menyajikan pendapatan sebesar Rp. 268,8 miliar, belanja sebesar Rp. 290 miliar, dan defisit sebesar Rp. 21,1 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, dokumen ini juga menyertakan rencana pembiayaan daerah sebesar Rp. 22,9 miliar.
Dokumen tersebut merupakan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2019. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tercapai masing-masing sebesar Rp21,8 triliun dan Rp462,5 triliun, melebihi target anggaran.
Ringkasan dokumen tersebut adalah perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020. Terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp65,4 miliar dan penurunan belanja sebesar Rp24,6 miliar sehingga mengakibatkan defisit anggaran meningkat dari Rp18,6 miliar menjadi Rp59,4 miliar.
(1) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 535 triliun atau 97,8% dari anggaran pendapatan sebesar Rp. 547 triliun.
(2) Belanja tahun 2018 sebesar Rp. 445 triliun atau 78,4% dari anggaran Rp. 568 triliun.
(3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2018 sebesar
Dokumen tersebut berisi pedoman dan prosedur pengajuan permohonan penilaian kembali aktiva tetap oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat informasi mengenai persyaratan pengajuan permohonan, proses penilaian, keputusan persetujuan atau penolakan, dan ketentuan aktiva tetap yang dapat mengajukan permohonan penilaian kembali. Dokumen ini bertujuan untuk memandu Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan tentang pemotongan dan pemungutan pajak atas penggunaan dana desa, termasuk jenis-jenis pajak yang terkait, contoh perhitungan pajak, dan ketentuan khususnya.
Dokumen tersebut merupakan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021. Laporan tersebut menunjukkan realisasi pendapatan dan dana perimbangan, serta penjelasan perbedaan antara anggaran dan realisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi anggaran pemerintah daerah, mulai dari pengesahan anggaran, alokasi anggaran, hingga realisasi anggaran. Terdapat penjelasan mengenai jurnal-jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi terkait anggaran pemerintah daerah.
Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020. Total pendapatan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020 sebesar Rp563,98 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp22,68 triliun, dana perimbangan Rp469,09 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp72,21 triliun. Total belanja tahun 2020 sebesar Rp582,58 triliun, terdiri dari bel
Dokumen tersebut merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pencil tahun 2018. Anggaran pendapatan sebesar Rp1.084.292.037 terdiri dari pendapatan asli desa Rp27.497.437 dan pendapatan transfer Rp1.056.794.600. Anggaran belanja sebesar Rp1.052.467.887 akan digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Anggaran tersebut diperkirakan akan meng
Dokumen ini berisi ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2011. Ringkasan ini menyajikan pendapatan sebesar Rp. 268,8 miliar, belanja sebesar Rp. 290 miliar, dan defisit sebesar Rp. 21,1 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, dokumen ini juga menyertakan rencana pembiayaan daerah sebesar Rp. 22,9 miliar.
Dokumen tersebut merupakan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2019. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tercapai masing-masing sebesar Rp21,8 triliun dan Rp462,5 triliun, melebihi target anggaran.
Dokumen ini berisi rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkatan daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2020. Terdapat ringkasan pendapatan sebesar Rp16.400.000 dan belanja sebesar Rp11.884.514.607 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp2.254.188.857 dan belanja langsung Rp9.630.325.750. Dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Bamb
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHStrobillus Found
Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp. 13.009.800 untuk Pemerintah Desa Karangmalang. Permohonan disertai dokumen pendukung seperti surat rekomendasi camat, kuitansi penerimaan dana, dan salinan rekening bank desa. Dana akan digunakan untuk menunjang kegiatan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti pembelian komputer, printer,
(1) Dokumen ini berisi rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. (2) Total anggaran pendapatan sebesar Rp176,5 miliar dan belanja Rp15,8 miliar. (3) Anggaran belanja tersebut mencakup belanja tidak langsung Rp6,9 miliar dan belanja langsung Rp8,9 miliar.
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2020 menunjukkan rencana pendapatan nihil dan total belanja sebesar Rp121,37 miliar, terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp81,53 miliar dan belanja langsung sebesar Rp39,84 miliar. Belanja akan direncanakan secara triwulanan untuk menjamin pelaksanaan tugas Dinas Pendid
Musdesa membahas perubahan anggaran pendapatan dan belanja APBDes tahun 2022 di Desa Clapar. Terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp6,2 miliar terutama dari alokasi dana desa, sementara belanja meningkat Rp6,2 miliar untuk penambahan anggaran pemeliharaan jembatan, pembangunan talud, dan promosi kesehatan.
Dokumen ini berisi ringkasan rencana anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2020. Total anggaran belanja adalah Rp2,9 miliar, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp2,1 miliar dan belanja langsung sebesar Rp770 juta. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, sedangkan belanja langsung terdiri atas belanja barang dan jasa s
Dokumen ini berisi rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2018 dengan total anggaran pendapatan Rp5.720.000.000 dan total anggaran belanja Rp7.287.699.023 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp7.281.979.023.
[RINGKASAN]
Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020 menyajikan ringkasan anggaran pendapatan dan belanja. Pendapatan bernilai nol rupiah, sementara total belanja mencapai Rp2,9 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp2,1 miliar dan belanja langsung Rp770 juta. Rencana pelaksanaan anggaran per triwulan juga disajikan.
1. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 dengan total pendapatan Rp8,7 miliar dan total belanja Rp110,4 miliar sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp101,7 miliar.
2. Pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan belanja digunakan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp72,3 miliar terutama untuk Belanja
[Ringkasan]
1. Dokumen ini merupakan ringkasan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019.
2. Terdapat ringkasan pendapatan sebesar Rp7,5 miliar dan belanja sebesar Rp10,5 miliar sehingga terjadi defisit Rp3 miliar.
3. Belanja terdiri atas belanja tidak langsung Rp2,1 miliar dan belanja langsung Rp8,3 miliar yang akan dire
Similar to Sumber pendapatan Kabupaten Kubu Raya dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Khusus 2015 dan 2016 (20)
Policy Brief ini di buat sebagai bahan advokasi mendorong isu perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Kalimantan Barat dalam Dokumen RPJMD Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyusunan peraturan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik. Masyarakat berhak berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasi dan masukan dalam proses tersebut. Pemerintah daerah harus mem
Keputusan Bupati Kubu Raya membentuk tim koordinasi, kelompok kerja, dan sekretariat percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kabupaten Kubu Raya. Tim terdiri atas berbagai dinas terkait dan organisasi masyarakat sipil, dengan tugas mengkoordinasikan program dan kegiatan untuk mencapai target SDGs di bidang kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.
Buku ini membahas hasil penilaian keterbukaan informasi badan publik sektor tata kelola hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner self-assessment dan penilaian website resmi badan publik. Hasilnya digunakan untuk memperoleh gambaran kepatuhan dan keterbukaan informasi badan publik, serta memberikan pemeringkatan berdasarkan tingkat keterbukannya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelolaan aset desa, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa dan petugas/
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pembangunan desa yang mencakup perencanaan pembangunan desa jangka menengah dan tahunan, pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan desa, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa.
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Secara garis besar, peraturan ini menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Peraturan ini juga mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, s
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih tetap, dan penyusunan anggaran. Tahapan pemilihan terdiri dari pencalonan, pemungutan suara, dan penetap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat ketentuan tentang pembentukan Desa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melalui pemekaran atau penggabungan Desa. Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui proses sosialisasi, musyawarah Desa, pembentukan
alah satu ketentuan penting dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN.Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang mandiri dan sejahtera. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015. Pedoman tersebut mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, prinsip-prinsip penyusunan APBD, dan kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang kedudukan, jenis, penataan, dan ketentuan umum Desa di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum dan pengaturan terhadap Desa serta memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penegasan batas daerah di darat dan laut secara sistematis dan terkoordinasi untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi. Penegasan batas daerah di darat dilakukan melalui penyiapan dokumen, pelacakan, pengukuran, dan pembuatan peta batas. Sedangkan penegasan batas di laut dilakukan secara kartometrik dengan menentukan garis pantai, mengukur batas,
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan desa adat serta kriteria dan bidang-bidang kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dokumen tersebut berisi peraturan tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa yang mencakup ketentuan umum, tata cara penyiapan musyawarah desa, dan tata tertib pelaksanaan musyawarah desa. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
JAWABAN PMM. guru kemendikbud tahun pelajaran 2024
Sumber pendapatan Kabupaten Kubu Raya dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Khusus 2015 dan 2016
1. Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari DBH Sumber Daya Alam dan DAK
Sumber Data : APBD Kabupaten Kubu Raya TA 2015 dan TA 2016
Uraian MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
BPKAD (SKPKD) 132.601.030.000,00 132.601.030.000,00 201.107.610.000,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 29.080.000.000,00 29.080.000.000,00 29.080.000.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 29.080.000.000,00 29.080.000.000,00 29.080.000.000,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum 5.035.000.000,00 5.035.000.000,00 5.035.000.000,00
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Kehutanan 23.587.000.000,00 23.587.000.000,00 23.587.000.000,00
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 458.000.000,00 458.000.000,00 458.000.000,00
Dana Alokasi Khusus 103.521.030.000,00 103.521.030.000,00 172.027.610.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) 103.521.030.000,00 103.521.030.000,00 172.027.610.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 1.800.550.000,00 1.800.550.000,00 571.060.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 5.011.070.000,00 5.011.070.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Jalan 12.412.430.000,00 12.412.430.000,00 110.925.180.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD) 35.189.990.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 1.895.140.000,00 1.895.140.000,00 467.230.000,00
DAK Bidang Kehutanan 2.116.120.000,00 2.116.120.000,00 1.105.210.000,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 5.417.030.000,00 5.417.030.000,00 1.465.010.000,00
DAK Bidang Keluarga Berencana 1.547.650.000,00 1.547.650.000,00 600.040.000,00
DAK Bidang Kesehatan 7.853.700.000,00 7.853.700.000,00 10.654.840.000,00
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 431.910.000,00 431.910.000,00 272.130.000,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup 2.221.430.000,00 2.221.430.000,00 959.160.000,00
DAK Bidang Pasar 2.009.180.000,00 2.009.180.000,00 1.799.510.000,00
DAK Bidang Pendidikan 39.614.240.000,00 39.614.240.000,00 2.854.880.000,00
DAK Bidang Pertanian 5.612.520.000,00 5.612.520.000,00 4.485.750.000,00
DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah 7.321.880.000,00 7.321.880.000,00
DAK Bidang Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran 3.324.350.000,00 3.324.350.000,00
DAK Bidang Sarana Prasarana Perdesaan 4.931.830.000,00 4.931.830.000,00 677.620.000,00