Sambutan kunci (keynote speech) Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI pada
Webinar Peringatan Hari Statistik Nasional 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
Staf Ahli Bupati Bengkulu Selatan memberikan saran kepada Bupati untuk melakukan rekrutmen pejabat aparatur sipil negara secara terbuka dan berdasarkan kompetensi melalui penerbitan peraturan bupati dan pembentukan panitia seleksi guna mendapatkan pejabat yang profesional dan memenuhi harapan organisasi.
Dokumen tersebut merupakan rencana anggaran biaya (RAB) pemerintah desa Contoh untuk tahun anggaran 2016. RAB tersebut mencakup berbagai kegiatan pemerintahan desa seperti penyelenggaraan pegawai, operasional kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan lainnya dengan total anggaran sebesar lebih dari 600 juta rupiah yang bersumber dari anggaran desa, pendapatan asli desa
Dokumen tersebut membahas tentang teknis penyusunan anggaran bantuan keuangan (hibah dan bantuan sosial) di pemerintahan daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang kepada pemerintah lain, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi untuk menunjang pemerintahan daerah, sedangkan bantuan sosial adalah pemberian untuk melindungi dari resiko sosial seperti bencana dan kemiskinan.
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut berisi daftar pejabat penilai dan pegawai yang dinilai beserta jabatan dan unit kerjanya.
2. Terdapat target kerja tahunan pegawai yang dinilai beserta kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya yang diharapkan.
3. Terdapat penilaian pencapaian target kerja tahunan oleh pejabat penilai beserta nilai kinerja yang dicapai pegawai.
Sambutan kunci (keynote speech) Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI pada
Webinar Peringatan Hari Statistik Nasional 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
Staf Ahli Bupati Bengkulu Selatan memberikan saran kepada Bupati untuk melakukan rekrutmen pejabat aparatur sipil negara secara terbuka dan berdasarkan kompetensi melalui penerbitan peraturan bupati dan pembentukan panitia seleksi guna mendapatkan pejabat yang profesional dan memenuhi harapan organisasi.
Dokumen tersebut merupakan rencana anggaran biaya (RAB) pemerintah desa Contoh untuk tahun anggaran 2016. RAB tersebut mencakup berbagai kegiatan pemerintahan desa seperti penyelenggaraan pegawai, operasional kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan lainnya dengan total anggaran sebesar lebih dari 600 juta rupiah yang bersumber dari anggaran desa, pendapatan asli desa
Dokumen tersebut membahas tentang teknis penyusunan anggaran bantuan keuangan (hibah dan bantuan sosial) di pemerintahan daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang kepada pemerintah lain, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi untuk menunjang pemerintahan daerah, sedangkan bantuan sosial adalah pemberian untuk melindungi dari resiko sosial seperti bencana dan kemiskinan.
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut berisi daftar pejabat penilai dan pegawai yang dinilai beserta jabatan dan unit kerjanya.
2. Terdapat target kerja tahunan pegawai yang dinilai beserta kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya yang diharapkan.
3. Terdapat penilaian pencapaian target kerja tahunan oleh pejabat penilai beserta nilai kinerja yang dicapai pegawai.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik negara (BMN) di Kemendikbud. Terdapat beberapa isu pengelolaan BMN seperti pengamanan dokumen kepemilikan, pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga, dan pendelegasian kewenangan pengelolaan BMN. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum dan peraturan terkait pengelolaan BMN di lingkungan pemerintah.
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pnsShintaDevi11
Bupati Wonosobo memberikan sambutan pada acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan program JKN-KIS. Beliau menekankan pentingnya disiplin kerja bagi PNS dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. PNS juga berhak atas fasilitas kesehatan melalui program JKN-KIS untuk menunjang kinerja sebagai pelayan masyarakat. Sosialisasi ini di
"[Ringkuman]"
Dokumen tersebut membahas tentang hukum dan pedoman pelaksanaan hibah serta bantuan sosial oleh pemerintah daerah, mencakup definisi, kriteria, mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban, sanksi untuk penerima apabila pelanggaran terjadi, serta monitoring dan evaluasi.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi penentuan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan."
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, meliputi persiapan swakelola, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan harga perkiraan sendiri, dan contoh perhitungan HPS untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi."
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengawasan berlapis yang dilakukan inspektorat provinsi Jawa Tengah untuk memberikan rekomendasi agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta mengamankan aset. Dokumen ini juga menjelaskan proses pemberian hibah daerah mulai dari usulan calon penerima, penetapan penerima, penyaluran dana hingga pertanggungjawaban penggunaan dana hib
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengadaan dilakukan melalui metode swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat atau melalui penyedia jasa. Cara pengadaannya disesuaikan dengan nilai anggaran, di bawah Rp10 juta tidak perlu penawaran tertulis, Rp10-50 juta meminta 1 penawaran tertulis, R
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik negara (BMN) di Kemendikbud. Terdapat beberapa isu pengelolaan BMN seperti pengamanan dokumen kepemilikan, pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga, dan pendelegasian kewenangan pengelolaan BMN. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum dan peraturan terkait pengelolaan BMN di lingkungan pemerintah.
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pnsShintaDevi11
Bupati Wonosobo memberikan sambutan pada acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan program JKN-KIS. Beliau menekankan pentingnya disiplin kerja bagi PNS dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. PNS juga berhak atas fasilitas kesehatan melalui program JKN-KIS untuk menunjang kinerja sebagai pelayan masyarakat. Sosialisasi ini di
"[Ringkuman]"
Dokumen tersebut membahas tentang hukum dan pedoman pelaksanaan hibah serta bantuan sosial oleh pemerintah daerah, mencakup definisi, kriteria, mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban, sanksi untuk penerima apabila pelanggaran terjadi, serta monitoring dan evaluasi.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi penentuan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan."
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, meliputi persiapan swakelola, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan harga perkiraan sendiri, dan contoh perhitungan HPS untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi."
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengawasan berlapis yang dilakukan inspektorat provinsi Jawa Tengah untuk memberikan rekomendasi agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta mengamankan aset. Dokumen ini juga menjelaskan proses pemberian hibah daerah mulai dari usulan calon penerima, penetapan penerima, penyaluran dana hingga pertanggungjawaban penggunaan dana hib
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengadaan dilakukan melalui metode swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat atau melalui penyedia jasa. Cara pengadaannya disesuaikan dengan nilai anggaran, di bawah Rp10 juta tidak perlu penawaran tertulis, Rp10-50 juta meminta 1 penawaran tertulis, R
Dokumen ini membahas tentang layanan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil melalui aplikasi SIASN dan persyaratan yang dibutuhkan. Diuraikan pula tahapan proses kenaikan pangkat, batasan waktu, dan target penyelesaian kenaikan pangkat tepat waktu dan tepat gaji."
Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022 memberikan relaksasi persyaratan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dengan mengatur proses bisnis permohonan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi serta mengatur perubahan sistem informasi terkait penerapannya.
Dokumen tersebut membahas tentang proses penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai dari usulan instansi, validasi dokumen, penetapan nomor induk hingga pengesahan surat keputusan."
PT. SKP Tenaga Listrik merupakan lembaga sertifikasi kompetensi yang berdiri pada 2015 dengan legalitas yang sah. Lembaga ini melakukan sertifikasi kompetensi untuk tenaga teknik ketenagalistrikan di bidang pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik. Proses sertifikasi meliputi uji tulis, wawancara, dan observasi untuk menilai kompetensi calon tenaga teknik.
Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 5 Tahun 2012 menjelaskan prosedur pengurusan pembayaran gaji bagi pegawai lantikan baru atau bertukar dalam perkhidmatan awam. Prosedur ini melibatkan beberapa langkah antara PTJ, pejabat perakaunan dan pegawai untuk memastikan pembayaran gaji dilakukan dengan lancar serta tepat pada masanya.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang mencakup fungsi-fungsi utamanya seperti perencanaan, anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses konversi kode rekening dan penambahan fitur-fitur baru pada SIMDA seperti inputan SP3B dan SP2B untuk penatausahaan BLUD dan BOS.
1. Dokumen ini membahas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan peraturan terbaru.
2. SKP merupakan alat untuk merencanakan, memantau, dan menilai kinerja PNS secara objektif.
3. Terdapat perbedaan penyusunan SKP antara ketentuan lama dan baru, termasuk penggunaan bahasa pencapaian bukan aktivitas.
LKPM adalah laporan yang harus disampaikan pelaku usaha kepada BKPM dan instansi terkait yang mencakup realisasi penanaman modal, tenaga kerja, dan produksi. Laporan ini harus disampaikan berkala sesuai skala usaha, yaitu setiap semester untuk usaha kecil dan setiap triwulan untuk usaha menengah dan besar. Terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan laporan.
Berita acara ini merangkum hasil evaluasi dokumen kualifikasi dari enam perusahaan yang mengikuti pekerjaan pengawasan teknis pembangunan bandara Elelim. Hasil evaluasi menyatakan semua perusahaan tidak lulus kualifikasi karena kekurangan berbagai persyaratan administrasi seperti SIUJK, SITU, TDP, SBU, bukti pengalaman, dan bukti kepemilikan peralatan sesuai spesifikasi pekerjaan.
Organisasi perizinan di Kota Bekasi terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, dan beberapa bagian dan subbagian yang membawahi berbagai bidang perizinan. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi, visi dan misi, jenis perizinan, target PAD, wilayah tertib administrasi, dan beberapa indikator evaluasi kinerja. Beberapa temuan meliputi masih adanya celah SOP antara BPPT dan dinas terkait, perencanaan daerah yang belum
Similar to SOSIALISASI PENDATAAN NON ASN.pptx (20)
3. NextStepSlidePresentation
VALIDASI DATA
UTAMA
AWAL
31 Desember 2021 Saat ini
Sebelum 31 Desember
2021
Wajib Masih aktif bekerja sampai
periode Pendataan Tenaga Non
ASN di instansi tersebut
Pada periode ini pernah diangkat Masa Kerja minimal 1 tahun (akumulatif
jika terputus-putus) dengan pembuktian SK/Kontrak Kerja dan bukti
pembayaran honorarium APBN/APBD
Keterangan :
1.
2.
Masih Aktif bekerja di instansi pendaftar tenaga Non ASN
Usia wajib dalam ketentuan persyaratan per 31 Desember 2021 berdasarkan data tanggal lahir dari
DUKCAPIL, kecuali untuk yang terdata sebagai TH K-II
Pembayaran Honorarium melalui APBN/APBD dari mata anggaran kegiatan Belanja Pegawai (Kode MAK 51)
atau pembayaran untuk Jabatan- jabatan ASN (contoh BOS dan sebagainya)
Beberapa ketentuan yang tidak termasuk dalam Pendataan Tenaga Non ASN 2022 ini antara lain:
3.
4.
•
•
Badan Layanan Umum / BLUD
Petugas Kebersihan, Pengemudi, Satuan Pengamanan dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan
dengan mekanisme Outsourcing (Alih daya)
Pegawai SK/Kontrak Kerja diatas 31 Desember 2021 dan/atau tidak memiliki masa kerja minimal 1
tahun dengan mekanisme pembayaran APBN/APBD
•
6
4. NextStepSlidePresentation
PERSIAPAN PENDATAAN
(2)
via Admin Instansi, Operator Instansi atau Tenaga Non ASN
DATA
RIWAYAT:
• Nomor SK
Pengisian data riwayat tenaga Non ASN dapat
dilengkapi oleh:
1.
2.
Admin Instansi dengan mengimport excel.
OperatorInstansi dengan melakukan
inputan.
Tenaga NonASN dengan melakukan
inputan melalui akun masing- masing.
3.
Data ini merupakan Riwayat kerja Tenaga Non ASN dan dapat
dilengkapi oleh Tenaga Non ASN
• NIK
• Tanggal SK
• Tanggal Awal Bekerja/Kontrak (berdasarkan SK)
• Tanggal Akhir Bekerja/Kontrak (berdasarkan SK)
• Jabatan berdasarkan SK
• Pendidikanberdasarkan SK
• Unit Kerja berdasarkan SK
• Jabatan PenandatanganSK
• Jenis Jabatan PenandatanganSK
• Pembayaran Honorarium
• File Dokumen SK
• File Bukti Pembayaran Honorarium
5. NextStepSlidePresentation
ALUR PROSES
INSTANSI
Admin/Operator Instansi mendaftarkan Tenaga
Non ASN yang masih bekerja sampai saat ini
dan memenuhi persyaratan Pendataan tenaga
Non ASN berdasarkan peraturan
Tenaga Non ASN
Setelah Didaftarkan oleh Instansi,
Tenaga Non ASN dapat membuat
Akun Pendataan Non ASN
Lalu melakukan Registrasi untuk
dapat memonitor, mengkonfirmasi
dan melengkapi Riwayat Kerja
Tenaga Non ASN masing- masing
Instansi wajib melakukan Checking (Pemeriksaan)
dari data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga
Non ASN
Tenaga Non ASN dapat mencetak
hasil Resume berupa Bukti
Pendataan Non ASN
Sampai batas waktu yang ditentukan
Instansi wajib melakukan Finalisasi Proses melengkapi Riwayat oleh
Tenaga Non ASN, akan
berhenti/Selesai ketika Instansi
menyatakan Finalisasi
Instansi wajib mengunggah SPTJM
(Surat Pertanggung Jawaban Mutlak)
sebagai hasil akhir pendataan tenaga
Non ASN
6. NextStepSlidePresentation
TENAGA
NON
AS
N
Tenaga NonASN wajib melakukan :
Registrasi Akun dan Pendaftaran pada Pendataan Tenaga Non
ASN, yang bertujuan untuk:
• Mengkonfirmasi keaktifansebagai Tenaga Non ASN.
• Melengkapi/Menyesuaikan data yang diinput oleh
Admin/Operator Instansi.
• Melengkapi Riwayat Kerja sebelumnya.
Bagi Tenaga Non ASN yang datanya belum terdaftar, maka dapat
melaporkankepadaAdmin Instansi Pendataan Non ASN untuk
didaftarkan.
https://pendataan-nonasn.bkn.go.id
7. NextStepSlidePresentation
TIMELINE
PENDATAAN
30 September 2022
(PRA-FINALISASI)
31 Oktober 2022
(FINALISASI)
Instansi :
1. Import dan/atau import data Tenaga Non ASN
2. Melakukan pengecekan data Instansi :
Hanya Bagi Instansi yang terdapat Pegawai tenaga Non ASN
dalam pengusulan pendataan pasca Pra-finalisasi, maka
bersurat kepada BKN untuk dilakukan penambahan waktu
pendataan
Tenaga Non ASN :
1. Membuat Akun dan Registrasi
2. Mengkonfirmasi/Melengkapi Data dan Riwayat Masa
Kerja
Tenaga Non ASN :
1.
2.
Membuat Akun dan Registrasi
Mengkonfirmasi/Melengkapi Data dan Riwayat Masa Kerja
30 September 2022 (Pra-Finalisasi)
Instansi :
Pra-Finalisasi yang menutup semua proses kegiatan
Pendataan 31 Oktober 2022 (Finalisasi)
Instansi :
Melakukan pengecekan terakhir dan melakukan Finalisasi akhir
yang menutup semua proses kegiatan Pendataan
Mengunggah SPTJM berdasarkan hasil pendataan terakhir
Instansi :
Mengumumkan daftar Tenaga Non ASN yang masuk dalam
pendataan (Uji Publik) pada kanal instansi masing- masing
Instansi :
Tenaga Non ASN : Mengumumkan Tenaga Non ASN hasil akhir yang
dilakukan Pendataan pada tahun 2022
1. Memeriksa dari pengumuman Instansi
2. Jika tidak terdata, maka dapat mengusulkan usulan
pendataan
6
3
5
2
4
1
1 2 3 4 5 6
8. NextStepSlidePresentation
INSTANSI
1. SK/Kontrak Kerja yang Pembayarannya
dengan mekanisme APBN/APBD, dimana
minimal 1 tahun masa kerja dan masih
bekerja pada instansi pada saat pendataan.
2. Bukti Pembayaran atas Tenaga Non ASN ini
dengan mekanismeAPBN/APBD berdasarkan
SK diatas.
3. Ijazah/Bukti Lulus Pendidikan yang dimiliki
saat ini oleh Tenaga Non ASN
(dapat dilengkapi oleh Tenaga Non ASNnya sendiri).
TENAGA NON
ASN
Pembuatan Akun:
1. Kartu Tanda Penduduk.
2. Pas Foto terbaru.
3. Ijazah Pendidikan yang dimiliki saat ini.
Registrasi dan melengkapi riwayat:
1. SK setiap periode Bekerja.
2. Bukti Pembayaran berdasarkan SK.
3. STR bagi Tenaga Kesehatan atau Sertifikat
Pendidik bagi Guru (jika memiliki)
> ~ bangga
DOKUMEN
KELENGKAPAN
.l,l.aer
.,,.AKHLAK
:,_....~
. :::=,~
melayani
bangsa
