Dokumen tersebut membahas tentang peran sarana dan prasarana (sarpras) dalam persiapan akreditasi perguruan tinggi. Secara singkat, sarpras merupakan salah satu kriteria penilaian akreditasi yang meliputi kebijakan, strategi, jenis, rasio, dan standar sarpras guna mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi.

1. PERAN SARPRAS DALAM PERSIAPAN
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Disampaikan pada Acara Bimtek Pengembangan dan Pendayagunaan
Sarpras PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Sri Ayu Suryani,S.IP,M.Si
Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarpras wilayah II
Direktorat Sarpras Kemenristekdikti
Semarang, 23 Oktober 2019

2. TUJUAN AKREDITASI
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian
dari Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi
Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan
PerguruanTinggi berdasarkan interaksi antar standar
di dalam Standar PendidikanTinggi
Menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan
Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Menjamin Mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi
secara eksternal baik bidang akademik maupun
nonakademik untuk melindungi kepentingan
mahasiswa dan masyarakat

3. Permenristekdikti No.32 Tahun 2016
tentang Akreditasi Prodi dan PT
 Sesuai dengan Permenristekdikti No.32/2016,BAN-PT
mengembangkan instrumen akreditasi yang relevan dengan
pengembangan sektor pendidikan tinggi di Indonesia dan
mengikuti perkembangan global.
 Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) harus disusun
berdasarkan:
1. Jenis pendidikan,yaitu vokasi, akademik, dan profesi;
2. Program pendidikan,yaitu program diploma, sarjana,
sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi,
spesialis, doktor, dan doktor terapan;
3. Modus pembelajaran,yaitu tatap muka dan jarak jauh;
dan
4. Hal-hal khusus.

4.  BAN-PT mengembangkan Instrumen Akreditasi
Program Studi (IAPS) versi 2018, yang secara
singkat ditulis IAPS 4.0
 Instrumen sebelumnya:
1. IAPS 1.0 (1996),
2. IAPS 2.0 (2000); dan
3. IAPS 3.0 (2008) masih digunakan untuk menilai
borang 7 standar yang dikirim per 31 Maret
2019 ke BAN-PT.
Pengembangan Instrumen Akreditasi

5. Unit pengusul akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi dan
bukan lagi Program Studi seperti pada instrumen yang berlaku selama
ini.
IAPS4.0 menggunakan 9 Kriteria sebagai berikut: 1)Visi, Misi, Tujuan
dan Strategi; 2)TataPamong, Tata Kelola dan Kerjasama; 3)Mahasiswa;
4)Sumber Daya Manusia; 5)Keuangan, Sarana dan Prasarana;
6)Pendidikan; 7)Penelitian; 8)Pengabdian kepada Masyarakat;
9)Luaran dan Capaian Tridharma yang secara keseluruhan mengukur
tingkat ketercapaian dan/atau pelampauan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh masing-masing
perguruan tinggi.
IAPS4.0 berorientasi pada output dan outcome. Pengukuran mutu
lebih dititikberatkan pada aspek proses, output dan outcome,
sementara instrumen sebelumnya lebih banyak mengukur aspek
input.
Perubahan signifikan pada IAPS 4.0

6. INPUT
PROSES
OUTPUT/
OUTCOME
PROSES
HubunganantaraSN-DiktidenganKriteriaAkreditasi
(PerbanNo.2/2017tentangSistemAkreditasiNasional

7. Penilaian
dan
instrumen
akreditasi
mengukur
dimensi
1. mutu kepemimpinandankinerja tata kelola:meliputi
integritasvisidanmisi,kepemimpinan(leadership),
sistemmanajemensumberdaya, kemitraanstrategis
(strategicpartnership),dan SPMI
2. mutu danproduktivitasluaran (outputs),capaian
(outcomes),dandampak (impacts)berupakualitas
lulusan,produkilmiah daninovasi, sertakemanfaatan
bagimasyarakat
3. mutu proses mencakup proses pembelajaran,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan
suasanaakademik
4. kinerja mutu input meliputi sumberdayamanusia
(dosendantenagakependidikan),mahasiwa,
kurikulum,sarana danprasarana,keuangan
(pembiayaan danpendanaan)

8. StandardankriteriainstrumenBAN-PTsebelum dan
sesudahSNdikti2015(Permenristekdikti No.44/2015)
BEFORE
1.Visi,Misi, TujuandanSasaran
2.Tatapamongdanmanajemen
3.Mahasiswa
4.SumberDaya Manusia
5.Kurikulum
6.Keuangan,SaranadanPrasarana
7.Risetdan Kerjasama
AFTER
1.Visi,Misi, Tujuandan Strategi
2.TataPamong,TataKeloladan
Kerjasama
3.Mahasiswa
4.SumberDaya Manusia
5.Keuangan,Saranadan Prasarana
6.Pendidikan
7. Penelitian
8.PengabdiankepadaMasyarakat
9.LuarandanCapaian Tridharma

9. SARANA DAN PRASARANA
 Otonomi pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan
pemanfaatan sarpras terdiri atas:
a) penggunaan sarpras;
b) pemeliharaan sarpras; dan
c) pemanfaatan sarpras;
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan sarpras
terdiri atas:
a) pemilikan sarpras;
b) penggunaan sarpras;
c) pemanfaatan sarpras; dan
d) pemeliharaan sarpras.

10. OTONOMI PENGELOLAAN PT (1)
 Otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan
operasional serta pelaksanaan:
1. pendidikan;
2. penelitian; dan
3. pengabdian kepada masyarakat,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 Sarpras Akademik Umum: sarpras kuliah, sarpras perpustakaan, sarpras
TIK, sarpras dosen, sarpras belajar mandiri, dan sarpras bersama.
 Sarpras Akademik Khusus: laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan
praktik, dan tempat praktik lainnya  disesuaikan dengan rumpun ilmu
(Ilmu Alam, Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya).

11. OTONOMI PENGELOLAAN PT (2)
 Otonomi di bidang non akademik yang meliputi penetapan
norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
1. organisasi;
2. keuangan;
3. kemahasiswaan;
4. ketenagaan; dan
5. sarana prasarana,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Sarpras non akademik, terdiri dari:
1. Sarpras manajemen (sarpras pimpinan, sarpras TU, sarpras rapat,
sarpras penelitian dan pengabdian masy, sarpras penjaminan mutu).
2. Sarpras penunjang (tempat ibadah, ruang konseling, ruang
kesehatan, jamban, gudang, kantin, tempat praktik.

12. Kriteria Penilaian Akreditasi PT  SARPRAS
1) keberadaan kebijakan dan sistem pembiayaan penyelenggaraan
pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaanya
2) kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan
pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat,
3) keberadaan kebijakan dan sistem penyediaan serta pemeliharaan sarana
dan prasarana penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi
pelaksanaanya
4) kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan
penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
FOKUS:

13. KRITERIA
5
KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
1.Latar Belakang
2.Kebijakan
3.Strategi Pencapaian Standar
4.Indikator Kinerja Utama
5.Indikator Kinerja Tambahan
6.Evaluasi Capaian Standar
7.Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana
dan Prasarana
8.Kepuasan Pengguna
9.Simpulan Hasil Evaluasi dan
Tindaklanjut

14. Indikator Penilaian Akreditasi PT  SARPRAS
KECUKUPAN DAN AKSESIBILITAS SARPRAS
Relevansi
Kemutakhiran Ketersediaan

15. SARANA DAN PRASARANA
 Kebijakan dan Strategi Pencapaian Standar Sarpras:
terkait pengelolaan sarana dan prasarana yang berisi:
perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan
penghapusan.
 Penjaminan Mutu Sarana, dan Prasarana
Sarana dan Prasarana mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan,
evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).

16. STANDAR SARPRAS
(Permenristkedikti No.44/2015) (1)
 Pasal 31: Standar sarpras pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
sarpras sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 Pasal 32:
(1) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling
sedikit terdiri atas:
a. perabot;
b. peralatan pendidikan;
c. media pendidikan;
d. buku, buku elektronik, dan repositori;
e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
f. instrumentasi eksperimen;
g. sarana olahraga;
h. sarana berkesenian;
i. sarana fasilitas umum;
j. bahan habis pakai; dan
k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

17. STANDAR SARPRAS
(Permenristkedikti No.44/2015) (2)
(2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik
metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya
proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
 Pasal 33:
(1) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
paling sedikit terdiri atas:
a. lahan;
b. ruang kelas;
c. perpustakaan;
d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
e. tempat berolahraga;
f. ruang untuk berkesenian;
g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
i. ruang dosen;
j. ruang tata usaha; dan
k. fasilitas umum.

18. STANDAR SARPRAS
(Permenristkedikti No.44/2015) (3)
(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
meliputi:
a. jalan;
b. air;
c. listrik;
d. jaringan komunikasi suara; dan
e. data.
 Pasal 34
(1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a
harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman
dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
(2) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh
penyelenggara perguruan tinggi.

19. STANDAR SARPRAS
(Permenristkedikti No.44/2015) (4)
(1) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas
A atau setara.
(2) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi
listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun
limbah khusus, apabila diperlukan.
(3) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 Pasal 37
(1) Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat
diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

20. 1. Sarana dan Prasarana Kuliah
a) Ruang kuliah adalah ruang tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara
tatap muka. Kegiatan pembelajaran ini dapat dalam bentuk ceramah, diskusi,
seminar, tutorial, dan sejenisnya.
b) Kapasitas maksimum ruang kuliah adalah 25 orang dengan standar luas ruang
2m2/mahasiswa, luas minimum 20 m2.
c) Setiap kampus perguruan tinggi menyediakan minimum satu buah ruang kuliah
besar.
d) Kapasitas minimum ruang kuliah besar adalah 80 orang dengan standar luas ruang
1,5m2/mahasiswa.
e) Ruang kuliah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.
SARPRAS AKADEMIK UMUM (1)
No. Jenis Rasio Deskripsi
1. Perabot 1 set/ruang Dapat menunjang kegiatan pendidikan secara tatap muka.
Minimum terdiri atas kursi mahasiswa dengan jumlah
sesuai kapasitas ruang, kursi dosen, dan meja dosen.
2. Media
Pendidikan
1 set/ruang Dapat menunjang kegiatan pendidikan secara tatap muka.
Minimum terdiri atas papan tulis (1 set/ruang), OHP atau
LCD projector (minimum 1 set/program studi), dan
pengeras suara untuk ruang kuliah besar.
Tabel 1. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kuliah

21. 2. Sarana dan Prasarana Perpustakaan
a) Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat mahasiswa dan dosen memperoleh
informasi dari berbagai media dan tempat pustakawan mengelola perpustakaan.
b). Minimum terdapat satu ruang perpustakaan per kampus perguruan tinggi.
Perpustakaan dapat disediakan di tingkat universitas, fakultas, dan program studi,
sepanjang memenuhi standar sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang
menggunakannya.
c). Rasio luas ruang perpustakaan adalah 0,2 m2 per mahasiswa satuan pendidikan
tersebut, dengan luas total minimum 200 m2 dan lebar minimum 8 m.
d). Ruang perpustakaan terletak di tempat yang strategis dalam kampus sehingga mudah
dicapai dan memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus.
e). Ruang perpustakaan dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.
SARPRAS AKADEMIK UMUM (2)

22. SARPRAS AKADEMIK UMUM (3)
Tabel 2. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Perpustakaan
2
No. Jenis Rasio Deskripsi
1. Buku dan
sumber
belajar lain
a. Buku teks
kuliah
2 judul/mata kuliah Jumlah minimum adalah 10 % dari jumlah
mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut
dengan memperhatikan kemutakhiran literatur.
b. Buku
pengayaan
Minimum 1000
judul/ perpustakaan
Rasio antara buku nonfiksi (ilmiah) dan buku
fiksi (non-ilmiah) adalah 90 : 10
c. Buku
referensi
50 judul/
perpustakaan
Meliputi berbagai jenis buku rujukan seperti
kamus, ensiklopedi, indeks, direktori, kitab suci,
bibliografi, dsb.
d. Titik akses
internet
(access
point)
1 access point/
perpustakaan
Tersambung ke server internet kampus. Dapat
mengakses koleksi dalam bentuk digital.
e. Jurnal
ilmiah
2 judul jurnal
internasional/
program studi
Berlangganan dan dapat diakses oleh mahasiswa
Akses database jurnal (khusus untuk program
Doktor)
f. Sumber
belajar
lain
50 judul/
perpustakaan
Meliputi majalah, surat kabar, dan bahan bukan
buku (multi media).

23. SARPRAS AKADEMIK UMUM (4)
Tabel 2. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Perpustakaan
2
No Jenis Rasio Deskripsi
2. Perabot kerja 1 set/pengguna Dapat menunjang kegiatan memeroleh informasi
dan mengelola perpustakaan. Minimum terdiri atas kursi
dan meja baca
pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja
sirkulasi, dan meja multimedia.
3. Perabot
penyimpanan
1
set/perpustakaan
Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain
untuk pengelolaan perpustakaan. Minimum terdiri atas rak
buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/laci katalog, dan
lemari yang dapat dikunci.
4. Peralatan
multimedia
1
set/perpustakaan
Sekurang-kurangnya terdiri atas 1 set komputer.
5. Perlengkapan
lain
1
set/perpustakaan
Minimum terdiri atas buku inventaris untuk mencatat
koleksi perpustakaan, buku pegangan pengolahan untuk
pengatalogan bahan pustaka yaitu Bagan Klasifikasi, Daftar
Tajuk Subjek dan Peraturan Pengatalogan, serta papan
pengumuman.

24. 3. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
a) Sarana TIK berfungsi sebagai penunjang kegiatan pembelajaran dan pencarian
informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung
kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan komputer.
b). Sarana TIK minimum terdiri dari:
1) 1 server internet/kampus
2) 1 access point/15 pengguna
3) Bandwidth 2 Kbps/mahasiswa (dihitung untuk jumlah seluruh mahasiswa),
minimum uplink/downlink: 128Kbps/256Kbps.
4) Komputer/laptop sebanyak 2% dari jumlah mahasiswa
5) Printer
6) Scanner
7) Akun email institusi
SARPRAS AKADEMIK UMUM (5)

25. 4. Sarana dan Prasarana Dosen
a. Ruang dosen berfungsi sebagai tempat dosen bekerja dan istirahat serta menerima
tamu, baik mahasiswa maupun tamu lainnya.
b. Rasio minimum luas ruang dosen adalah 4 m2 /dosen dan luas minimum 24 m2 untuk
setiap program studi.
c. Ruang dosen dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.
SARPRAS AKADEMIK UMUM (6)
Tabel 3. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Dosen
No Jenis Rasio Deskripsi
1. Perabot kerja 1 set/dosen Dapat menunjang kegiatan dosen menulis, membaca,
memeriksa dan memberikan konsultasi.
Minimum terdiri atas kursi dan meja setengah biro.
2. Perabot
penyimpanan
1 set/dosen Dapat menyimpan perlengkapan untuk persiapan dan
pelaksanaan kegiatan dosen.
Minimum terdiri atas lemari yang dapat dikunci.
3. Peralatan
informasi dan
komunikasi
1 set/ruang Dapat menunjang kegiatan dosen termasuk mengakses
internet, komunikasi internal dan eksternal baik untuk
suara maupun data.
Minimum terdiri atas komputer dan peralatan fixed
dan/atau mobile phone untuk komunikasi suara serta
mobile network/local area network untuk komunikasi
data.

26. LAHAN (1)
• Lahan milik PT/diizinkan secara formal oleh pemegang
hak atas lahan untuk dimanfaatkan oleh PT untuk
jangka waktu minimum 20 tahun;
• Lokasi lahan sesuai dengan peruntukan yang diatur
dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota, Peraturan Zonasi setempat.
STATUS LEGAL
• Dalam hal PS Magister, Doktor, Spesialis dan/atau Profesi
diselenggarakan oleh universitas, institut atau ST yang
memungkinkan penggunaan sarpras secara bersama
(resource sharing) RI 4.0;
• Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam
kesehatan & keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk
penyelamatan dalam keadaan darurat;
• Kemiringan lahan rata-rata untuk pendirian bangunan
kurang dari 15%;
• Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut;
Pencemaran air, Pencemaran udara, Kebisingan.
KETENTUAN
TEKNIS

27.  Lahan kampus perguruan tinggi penyelenggara program studi Magister, Doktor,
Spesialis dan/atau Profesi memenuhi ketentuan rasio luas lahan per mahasiswa dan
Luas lahan minimum sebagaimana ditetapkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Rasio Minimum dan Luas Lahan Minimum Kampus Perguruan Tinggi
Jumlah
Mahasiswa
Program Pascasarjana yang
Berdiri Sendiri
Program Pascasarjana yang
Bergabung
dengan Program Sarjana
Rasio Luas Lahan
per Mahasiswa
(m2/
mahasiswa)
Luas Lahan
Minimum (m2)
Rasio Luas Lahan
Tambahan per
Mahasiswa (m2/
mahasiswa)
Luas Lahan
Tambahan
Minimum (m2)
≤ 60 7,9 474 3,5 210
> 60 7,6 3,5
LAHAN (2)
Cat: Ketentuan tentang luas lahan minimum hanya digunakan bila perkalian jumlah mahasiswa
dengan rasio luas lahan per mahasiswa lebih kecil dari angka luas lahan minimum.

28. BANGUNAN (1)
• Bangunan dilengkapi IMB dan izin penggunaan
bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan -> Permen PU No.29/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
STATUS LEGAL
• Dalam hal PS Magister, Doktor, Spesialis dan/atau Profesi
diselenggarakan oleh universitas, institut atau ST yang
memungkinkan penggunaan sarpras secara bersama
(resource sharing)  RI 4.0, maka kebutuhan luas
bangunan dihitung berdasarkan jmlh mahasiswa seluruh
program Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis dan/atau
Profesi sebagai satu kesatuan dengan menggunakan
standar rasio luas lahan minimum untuk Program Sarjana.
• Bangunan memenuhi ketentuan intensitas & tata
bangunan yang diatur dalam Perda Kab/Kota setempat ttg
Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Rinci Tata Ruang,
Peraturan Zonasi, Bangunan, atau peraturan lainnya
yang mengikat.
KETENTUAN
TEKNIS

29. • Syarat Bangunan Gedung Negara  PP
No.36/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
No.28/2002 tentang Bangunan Gedung.
• Bangunan menyediakan fasilitas & aksesibilitas
yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi
penyandang cacat dan pengguna lain yang
memiliki keterbatasan kemampuan bergerak.
• Bangunan bertingkat dilengkapi tangga yang
bentuk, lokasi dan jumlahnya
mempertimbangkan kemudahan, keamanan,
keselamatan, dan kesehatan pengguna.
• Bangunan bertingkat lebih dari 4 lt dilengkapi
dengan elevator.
• Bangunan dilengkapi sistem keamanan dengan
setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat
tidak digunakan
KETENTUAN
TEKNIS
BANGUNAN (2)

30. BANGUNAN (3)
 Bangunan kampus perguruan tinggi penyelenggara program studi Magister, Doktor,
Spesialis dan/atau Profesi memenuhi ketentuan rasio luas bangunan per mahasiswa dan
luas bangunan minimum sebagaimana ditetapkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Rasio Minimum dan Luas Lantai Bangunan Minimum Kampus Perguruan Tinggi
Jumlah
Mahasiswa
Program Pascasarjana yang
Berdiri Sendiri
Program Pascasarjana yang
Bergabung
dengan Program Sarjana
Rasio Luas Lantai
Bangunan per
Mahasiswa (m2/
mahasiswa)
Luas Lantai
Bangunan
Minimum (m2)
Rasio Luas Lantai
Bangunan
Tambahan per
Mahasiswa (m2/
mahasiswa)
Luas Lantai
Bangunan
Tambahan
Minimum (m2)
≤ 60 7,6 456 2,6 156
> 60 7,3 2,4
Cat: Ketentuan tentang luas lantai bangunan minimum hanya digunakan bila perkalian jumlah
mahasiswa dengan rasio luas lantai bangunan per mahasiswa lebih kecil dari angka luas lantai
bangunan minimum.

31. Kebijakan Pendidikan Tinggi di Era RI 4.0
Standar Pendidikan
dan Standar
Kompetensi
Capaian Pembelajaran
Kurikulum
Pendidikan
Interprofesi/Tran
sprofesi
Reorientasi Kurikulum
Literasi baru (data, teknologi, humanities)
diinternalisasi dalam kurikulum
Kegiatan ekstra kurikuler/ormawa untuk pengembangan
nilai kepemimpinan, kewirausahaan, kolaborasi dan
kerjasama tim (collaborative approach)
1
2
Hybrid/Blended Learning,
Online
Menerapkan sistem pengajaran
Hybrid/Blended Learning melalui SPADA-
IdREN.
4
Big Data untuk Penelitian
Klinis dan Translasi
• Evidence-informed policy untuk
kebijakan kedokteranPemanfaatan
Big data / Knowledge
Management System
3 Peningkatan Kualitas Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian
masyarakat

32. Permenristekdikti No.50/2018 Perubahan Atas
Permenristekdikti No.44/2015 tentang SN PT (1)
Permenristekdikti No.50/2018 Permenristekdikti No.44/2015
Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) diubah menjadi:
ayat (4):
Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu
mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
ayat (5):
Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan
mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dalam Peraturan Menteri.
Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5)
ayat (4):
Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan
mahasiswa.
ayat (5):
Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5), dan diantara ayat (5) dan ayat
(6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) diubah menjadi:
ayat (4):
Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses
pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5
(lima) orang.
ayat (5):
Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2
(dua) orang profesor.
ayat (5a):
Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit
memiliki 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik
doktor/doktor terapan yang memiliki:
a. Karya monumental yang digunakan oleh industri atau
masyarakat; atau
b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional
bereputasi.
Pasal 29 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
ayat (4):
Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu
untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap
program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
Ayat (5):
Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor
terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.

33. Permenristekdikti No.50/2018 Permenristekdikti No.44/2015
Pasal 34 ayat (2) diubah menjadi:
ayat (2):
Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib
memiliki status:
a. Hak Pakai atas nama Pemerintah
sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat
Hak Pakai bagi PTN; atau
b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak
Pakai atas nama Badan Penyelenggara
sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat
Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak
Pakai bagi PTS.
Pasal 34 ayat (2)
ayat (2):
Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan
wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan
tinggi.
Pasal 66 huruf (b) dan (c) diubah:
b. persyaratan pembimbing utama, wajib
disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat
(15) huruf b paling lama 1 (satu) tahun;
c. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang
digunakan melalui perjanjian sewa menyewa
wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34
dan Pasal 36 paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 66 huruf (b) dan (c)
b. persyaratan pembimbing utama, wajib
disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat
(15) huruf b paling lama 3 (tiga) tahun;
c. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang
digunakan melalui perjanjian sewa
menyewa wajib disesuaikan dengan
ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 paling lama
20 (dua puluh tahun).
Permenristekdikti No.50/2018 Perubahan Atas
Permenristekdikti No.44/2015 tentang SN PT (2)

34. PERMASALAHAN SARPRAS DALAM
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
Penyediaan sarpras yang belum
memadai atau lengkap
Tidak adanya standarisasi yang
mengharuskan untuk dipenuhinya
Kuranganya sumber daya yang
mengelola sarpras secara efektif dan
efisien

35. REKOMENDASI
Pengelolaan Hibah Sarpras PT
Resource Sharing
Sarpras RI 4.0
(Digital, PJJ, SI Sarpras)