Ravi Shankar, el músico (por: carlitosrangel)Carlos Rangel
(abr.2013) Acreedor al Record Guiness de la carrera musical más larga, el legendario músico hindú Ravi Shankar no logró tener reconocimiento internacional por su talento musical y maravillosas ejecuciones y composiciones para sitar, sino que hizo historia al incorporar la música (clásica) hindú al mundo occidental, tanto en el ámbito clásico como en el pop.
In Memoriam.
Producción original: Carlos Rangel
Sosialisasi internet sehat dan aman mencegah cyber crimeStanley Karouw
Dokumen tersebut membahas tentang tren ancaman keamanan siber di Indonesia pada tahun 2010. Beberapa poin utama yang disebutkan adalah peningkatan jumlah pengguna internet dan perangkat seluler, serta tren peningkatan insiden kejahatan siber seperti pencurian identitas, malware, dan penipuan online. Dokumen ini juga memproyeksikan bahwa tren tersebut akan berlanjut pada tahun 2010 kecuali dilakukan upaya pencegahan.
Ravi Shankar, el músico (por: carlitosrangel)Carlos Rangel
(abr.2013) Acreedor al Record Guiness de la carrera musical más larga, el legendario músico hindú Ravi Shankar no logró tener reconocimiento internacional por su talento musical y maravillosas ejecuciones y composiciones para sitar, sino que hizo historia al incorporar la música (clásica) hindú al mundo occidental, tanto en el ámbito clásico como en el pop.
In Memoriam.
Producción original: Carlos Rangel
Sosialisasi internet sehat dan aman mencegah cyber crimeStanley Karouw
Dokumen tersebut membahas tentang tren ancaman keamanan siber di Indonesia pada tahun 2010. Beberapa poin utama yang disebutkan adalah peningkatan jumlah pengguna internet dan perangkat seluler, serta tren peningkatan insiden kejahatan siber seperti pencurian identitas, malware, dan penipuan online. Dokumen ini juga memproyeksikan bahwa tren tersebut akan berlanjut pada tahun 2010 kecuali dilakukan upaya pencegahan.
Jurnal ini berisi artikel-artikel terkait inovasi dan peningkatan pelayanan publik di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu artikelnya membahas tentang inovasi Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung yang bertujuan mempertahankan kondisi jalan yang baik dan mengurangi kecelakaan. Artikel lain membahas inovasi pelayanan publik di Kota Surakarta seperti kartu insentif anak dan digitalisasi arsip kependudukan.
Upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan family gathering terpadu di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta bertujuan untuk menjaring kepedulian keluarga pasien dan mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa berkelanjutan. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, prevalensi gangguan jiwa berat di DIY sebesar 2,7% dan gangguan mental emosional di atas rata-rata nasional, sehingga diperlukan
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan pengaduan masyarakat di Kota Bekasi. Kota Bekasi telah menyediakan sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi seperti situs web dan SMS center. Model pengelolaan pengaduan yang dilakukan Kota Bekasi dianggap cukup sederhana sehingga dapat ditiru oleh pemerintah daerah lain.
Dokumen tersebut berisi daftar inovasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Beberapa inovasi yang disebutkan adalah sistem pendaftaran jaminan fidusia secara online, layanan kesehatan ibu melahirkan dengan bantuan dukun beranak dan tenaga medis, serta pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Dokumen ini juga menunjukkan adanya direktori inovasi online yang berisi katalog inovasi-inov
Direktori ini menguraikan latar belakang perlunya pengembangan inovasi di bidang administrasi negara untuk mendukung reformasi birokrasi. Indonesia masih memiliki tingkat inovasi yang rendah berdasarkan penilaian Global Innovation Index. Beberapa daerah seperti Surabaya dan Surakarta telah berhasil mengimplementasikan berbagai inovasi, namun belum tersedia data bank inovasi secara nasional. Direktori ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi replikasi inov
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraWitra Apdhi Almash
Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Inovasi
Pelayanan Publik memandang perlu untuk menyusun Direktori Inovasi
Administrasi Negara. Inovasi tersebut tersedia dalam bentuk ringkasan/
intisari/ epitome inovasi yang terangkum dalam bank data. Tujuan dari
penyusunan direktori inovasi administrasi negara adalah untuk mempermudah
daerah daerah dalam mengadopsi, mereplikasi bahkan memodifikasi inovasi
disesuaikan dengan karakteristik daerahnya sendiri. Untuk keperluan tersebut
dilakukan identifikasi bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/
model/ buku) inovasi bidang administrasi negara yang telah melalui analisis
dengan indikator yang telah ditetapkan.
Direktori Inovasi Administrasi Negara
e-Direktori Inovasi AN ini merupakan instrumen untuk menjaring inovasi administrasi negara secara lebih luas. Tujuannya adalah untuk menyediakan bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model) inovasi bidang administrasi negara yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan inisiasi, imitasi dan replikasi inovasi.
Pengisian instrumen ini dilakukan oleh stakeholders yang telah berhasil melakukan inovasi. Stakeholders mencakup Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD, Swasta, LSM/ NGO, dan masyarakat.
Pengujian penerapan e-LAKIP ini bertujuan untuk menemukan permasalahan yang sering timbul dan memberikan solusi cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul selama penerapan e-LAKIP
di daerah. Sebagai salah satu pengembangannya perlu mendengarkan dan memperhatikan permasalahan yang muncul selama penerapan e- LAKIP di daerah lalu. Kemudian mengkategorikan menjadi dua permasalahan yaitu permasalahan secara teknis dan permasalahan secara substantif yang kemudian dilakukan pemilihan permasalahan teknis. Dengan begitu permasalahan dapat terlihat secara kelompok dan selanjutnya dapat diberikan solusi cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Peran serta organisasi dan birokrasi juga dibutuhkan karena perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh organisasi itu
sendiri bukan hanya oleh pembuat laporan saja. Selanjutnya memberikan rekomendasi untuk dapat melakukan pengembangan aplikasi bukan hanya dari
permasalahan yang timbul saja tetapi juga kemungkinan pengembangan lebih jauh sehingga akan didapatkan suatu sistem yang utuh, yang tentu saja dilakukan secara
bertahap.
This document discusses the development of E-LAKIP (Electronic Government Performance Accountability Report) software in Indonesia. It was created to facilitate the reporting process and make reports compliant with various regulations. The development involved creating a prototype, installing the software, and training government agencies. It was developed incrementally using a gradual information system model. The goals were to produce the E-LAKIP software, install it, and provide training to agencies. Future additions may include quarterly monitoring comparisons and five-year performance evaluations. The software aims to improve transparency and accountability in government.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) secara elektronik (e-LAKIP) untuk periode 2009-2012, meliputi pengembangan sistem e-LAKIP, sosialisasi, dan penyebarluasannya ke berbagai instansi pemerintah di pusat maupun daerah.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan singkat tentang menu-menu utama dalam aplikasi e-LAKIP untuk melakukan pengaturan profil unit kerja, tahun pelaporan, sasaran kinerja, dan indikator kinerja serta mengarsipkan laporan kinerja.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang pengenalan dan instalasi aplikasi e-LAKIP. Terdiri dari spesifikasi sistem, simbol-simbol yang digunakan dalam aplikasi, dan langkah-langkah instalasi seperti menyesuaikan konfigurasi database dan mengganti header.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Jurnal ini berisi artikel-artikel terkait inovasi dan peningkatan pelayanan publik di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu artikelnya membahas tentang inovasi Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung yang bertujuan mempertahankan kondisi jalan yang baik dan mengurangi kecelakaan. Artikel lain membahas inovasi pelayanan publik di Kota Surakarta seperti kartu insentif anak dan digitalisasi arsip kependudukan.
Upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan family gathering terpadu di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta bertujuan untuk menjaring kepedulian keluarga pasien dan mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa berkelanjutan. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, prevalensi gangguan jiwa berat di DIY sebesar 2,7% dan gangguan mental emosional di atas rata-rata nasional, sehingga diperlukan
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan pengaduan masyarakat di Kota Bekasi. Kota Bekasi telah menyediakan sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi seperti situs web dan SMS center. Model pengelolaan pengaduan yang dilakukan Kota Bekasi dianggap cukup sederhana sehingga dapat ditiru oleh pemerintah daerah lain.
Dokumen tersebut berisi daftar inovasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Beberapa inovasi yang disebutkan adalah sistem pendaftaran jaminan fidusia secara online, layanan kesehatan ibu melahirkan dengan bantuan dukun beranak dan tenaga medis, serta pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Dokumen ini juga menunjukkan adanya direktori inovasi online yang berisi katalog inovasi-inov
Direktori ini menguraikan latar belakang perlunya pengembangan inovasi di bidang administrasi negara untuk mendukung reformasi birokrasi. Indonesia masih memiliki tingkat inovasi yang rendah berdasarkan penilaian Global Innovation Index. Beberapa daerah seperti Surabaya dan Surakarta telah berhasil mengimplementasikan berbagai inovasi, namun belum tersedia data bank inovasi secara nasional. Direktori ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi replikasi inov
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraWitra Apdhi Almash
Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Inovasi
Pelayanan Publik memandang perlu untuk menyusun Direktori Inovasi
Administrasi Negara. Inovasi tersebut tersedia dalam bentuk ringkasan/
intisari/ epitome inovasi yang terangkum dalam bank data. Tujuan dari
penyusunan direktori inovasi administrasi negara adalah untuk mempermudah
daerah daerah dalam mengadopsi, mereplikasi bahkan memodifikasi inovasi
disesuaikan dengan karakteristik daerahnya sendiri. Untuk keperluan tersebut
dilakukan identifikasi bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/
model/ buku) inovasi bidang administrasi negara yang telah melalui analisis
dengan indikator yang telah ditetapkan.
Direktori Inovasi Administrasi Negara
e-Direktori Inovasi AN ini merupakan instrumen untuk menjaring inovasi administrasi negara secara lebih luas. Tujuannya adalah untuk menyediakan bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model) inovasi bidang administrasi negara yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan inisiasi, imitasi dan replikasi inovasi.
Pengisian instrumen ini dilakukan oleh stakeholders yang telah berhasil melakukan inovasi. Stakeholders mencakup Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD, Swasta, LSM/ NGO, dan masyarakat.
Pengujian penerapan e-LAKIP ini bertujuan untuk menemukan permasalahan yang sering timbul dan memberikan solusi cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul selama penerapan e-LAKIP
di daerah. Sebagai salah satu pengembangannya perlu mendengarkan dan memperhatikan permasalahan yang muncul selama penerapan e- LAKIP di daerah lalu. Kemudian mengkategorikan menjadi dua permasalahan yaitu permasalahan secara teknis dan permasalahan secara substantif yang kemudian dilakukan pemilihan permasalahan teknis. Dengan begitu permasalahan dapat terlihat secara kelompok dan selanjutnya dapat diberikan solusi cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Peran serta organisasi dan birokrasi juga dibutuhkan karena perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh organisasi itu
sendiri bukan hanya oleh pembuat laporan saja. Selanjutnya memberikan rekomendasi untuk dapat melakukan pengembangan aplikasi bukan hanya dari
permasalahan yang timbul saja tetapi juga kemungkinan pengembangan lebih jauh sehingga akan didapatkan suatu sistem yang utuh, yang tentu saja dilakukan secara
bertahap.
This document discusses the development of E-LAKIP (Electronic Government Performance Accountability Report) software in Indonesia. It was created to facilitate the reporting process and make reports compliant with various regulations. The development involved creating a prototype, installing the software, and training government agencies. It was developed incrementally using a gradual information system model. The goals were to produce the E-LAKIP software, install it, and provide training to agencies. Future additions may include quarterly monitoring comparisons and five-year performance evaluations. The software aims to improve transparency and accountability in government.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) secara elektronik (e-LAKIP) untuk periode 2009-2012, meliputi pengembangan sistem e-LAKIP, sosialisasi, dan penyebarluasannya ke berbagai instansi pemerintah di pusat maupun daerah.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan singkat tentang menu-menu utama dalam aplikasi e-LAKIP untuk melakukan pengaturan profil unit kerja, tahun pelaporan, sasaran kinerja, dan indikator kinerja serta mengarsipkan laporan kinerja.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang pengenalan dan instalasi aplikasi e-LAKIP. Terdiri dari spesifikasi sistem, simbol-simbol yang digunakan dalam aplikasi, dan langkah-langkah instalasi seperti menyesuaikan konfigurasi database dan mengganti header.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
2. PENDAHULUAN
E- government untuk menunjang peningkatan pelayanan
pemerintah, contoh: Pembangunan website pemerintah
Website: tanggung jawab pemberian informasi (organisasi
pemerintah, kekayaan alam, SDM, kegiatan pemerintah, dll)
Peratuan pemerintah :
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 28
/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id
Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan
sistem dan transaksi elektronik (sistem keamanan
Penerbitkan sertifikasi SNI 270001 mengenai standardisasi keamanan
informasi
Sudah banyaknya situs pemerintah direntas (hacking)
mencapai 3 juta kali dalam 3 tahun terakhir (Menteri Kominfo, Tifatul
Sembiring )
Setiap harinya serangan terhadap situs strategi di Indonesia mencapai
120.000 kali yang mayoritas serangan berasal dari sejumlah negara Asia
(Ketua Id SIRTII CC, Rudi Lumanto)
3. PERATURAN TERKAIT PEMANFAATAN SITUS DAN
KEAMANANNYA
Penggunaan domain pemerintah (Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika nomor 28
/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama
Domain go.id )
Perentasan dapat masuk di: Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik (Bab VII Perbuatan yang dilarang.
Pasal 30, 31, 32,33,36,37)
Terdapat sistem keamanan terhadap situs pemeritah
daerah (Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang
penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (pasal 7
ayat (1)b))
standardisasi keamanan informasi sertifikasi SNI 270001
4. METODE PENYERANGAN(PERENTASAN) SITUS
WEB
Remote File Inclusion (RFI)
Local File Inclusion (LFI)
SQL injection
Cross Site Scripting (XSS)
DDOS (Distribute Denial Of Service
attack)
5. BASIS PROGRAM YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK
WEBSITE
HTML
PHP
CSS
ASP
XML
WML
PERL
6. KLASIFIKASI SISTEM KEAMANAN WEBSITE
Berbasis Perangkat Keras (Mesin
Keamanan)
a
Berbasis Perangkat lunak ( Pengkodean
bahasa program)
a
7. SEKILAS WEBSITE PEMDA
Jumlah website pemda (ada dan tidak)
Konten umum yang ada di website pemda
8. SEKILAS PERMASALAHAN SISTEM KEAMANAN
WEBSITE
Permasalahan keamanan yang terjadi
Prakiraan permasalahan keamanan terjadi