Direktori ini menguraikan latar belakang perlunya pengembangan inovasi di bidang administrasi negara untuk mendukung reformasi birokrasi. Indonesia masih memiliki tingkat inovasi yang rendah berdasarkan penilaian Global Innovation Index. Beberapa daerah seperti Surabaya dan Surakarta telah berhasil mengimplementasikan berbagai inovasi, namun belum tersedia data bank inovasi secara nasional. Direktori ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi replikasi inov
Studi ini menganalisis pengaruh inovasi organisasi terhadap kinerja organisasi di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara. Penelitian sebelumnya meneliti tiga dimensi inovasi yaitu administrasi, teknologi, dan strategi. Penelitian ini menguji pengaruh ketiga dimensi tersebut terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan data dari 41 pegawai."
PENDAHULUAN
Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam setiap organisasi termasuk
dalam hal ini birokrasi pemerintah yang terdiri dari sumberdaya manusia aparaturnya
sebagai birokrat profesional karier. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk
membangun birokrasi pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia aparatur harus terus diupayakan penerapan kompetensi dengan profesionalisme
dan budaya kerja, dengan berkomitmen dan berintegritas dalam segala kreativitas dan
inovasinya ketika bekerja
1. Sebagian besar proyek inovasi yang dilakukan alumni Diklatpim berlanjut karena dukungan pimpinan dan dimasukkan ke dalam program kegiatan instansi. Faktor penghambatnya adalah mutasi alumni dan keterbatasan anggaran.
2. Diklatpim berdampak pada perubahan cara berpikir dan bekerja alumni, serta kemampuan mereka dalam membangun tim dan memberikan layanan publik yang lebih baik.
3. Proyek-proyek inov
Direktori ini menguraikan latar belakang perlunya pengembangan inovasi di bidang administrasi negara untuk mendukung reformasi birokrasi. Indonesia masih memiliki tingkat inovasi yang rendah berdasarkan penilaian Global Innovation Index. Beberapa daerah seperti Surabaya dan Surakarta telah berhasil mengimplementasikan berbagai inovasi, namun belum tersedia data bank inovasi secara nasional. Direktori ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi replikasi inov
Studi ini menganalisis pengaruh inovasi organisasi terhadap kinerja organisasi di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara. Penelitian sebelumnya meneliti tiga dimensi inovasi yaitu administrasi, teknologi, dan strategi. Penelitian ini menguji pengaruh ketiga dimensi tersebut terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan data dari 41 pegawai."
PENDAHULUAN
Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam setiap organisasi termasuk
dalam hal ini birokrasi pemerintah yang terdiri dari sumberdaya manusia aparaturnya
sebagai birokrat profesional karier. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk
membangun birokrasi pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia aparatur harus terus diupayakan penerapan kompetensi dengan profesionalisme
dan budaya kerja, dengan berkomitmen dan berintegritas dalam segala kreativitas dan
inovasinya ketika bekerja
1. Sebagian besar proyek inovasi yang dilakukan alumni Diklatpim berlanjut karena dukungan pimpinan dan dimasukkan ke dalam program kegiatan instansi. Faktor penghambatnya adalah mutasi alumni dan keterbatasan anggaran.
2. Diklatpim berdampak pada perubahan cara berpikir dan bekerja alumni, serta kemampuan mereka dalam membangun tim dan memberikan layanan publik yang lebih baik.
3. Proyek-proyek inov
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan di lingkungan LAN, (2) Dibahas pula pedoman inovasi pelayanan publik berdasarkan peraturan terkait dan kebutuhan LAN, (3) Dokumen ini juga menjelaskan tahapan kompetisi inovasi pelayanan publik dan transfer inovasi antar instansi.
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraWitra Apdhi Almash
Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Inovasi
Pelayanan Publik memandang perlu untuk menyusun Direktori Inovasi
Administrasi Negara. Inovasi tersebut tersedia dalam bentuk ringkasan/
intisari/ epitome inovasi yang terangkum dalam bank data. Tujuan dari
penyusunan direktori inovasi administrasi negara adalah untuk mempermudah
daerah daerah dalam mengadopsi, mereplikasi bahkan memodifikasi inovasi
disesuaikan dengan karakteristik daerahnya sendiri. Untuk keperluan tersebut
dilakukan identifikasi bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/
model/ buku) inovasi bidang administrasi negara yang telah melalui analisis
dengan indikator yang telah ditetapkan.
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014Tri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang arah pembangunan litbang administrasi negara untuk mendukung akselerasi reformasi birokrasi dan kebijakan pemerintah menyongsong suksesi kepemimpinan nasional 2014. Secara ringkas, dokumen tersebut menyarankan agar litbang administrasi difokuskan pada penelitian kebijakan yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayan
Peran Inkubasi Inovasi Dalam Mematangkan Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
Buku ini membahas tentang peran inkubasi inovasi dalam mematangkan pelayanan publik. Buku ini menyediakan kerangka kerja, pedoman manajemen, dan model-model untuk menciptakan, mengembangkan, dan melembagakan inovasi pelayanan publik secara sistematis dan berkelanjutan demi tercapainya pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Namun demikian, inovasi pelayanan masih dilakukan secara parsial dan tidak ber
Dokumen tersebut membahas tim peneliti yang akan melakukan penelitian tentang reformasi birokrasi di Kalimantan. Dokumen menjelaskan latar belakang permasalahan birokrasi di Indonesia serta hasil penelitian terdahulu. Dokumen juga menjelaskan model-model pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa daerah di Kalimantan sebagai lokasi penelitian.
Dipaparkan pada Seminar Nasional Akselerasi Inovasi Tata Kelola Untuk Meningkatkan Daya Saing
Jakarta, 13 November 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Di era globalisasi, inovasi di sektor publik merupakan suatu strategi yang harus ditempuh oleh Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kemauan berinovasi (willingness to innovate) dan kemampuan berinovasi (ability to innovate) di lingkungan birokrasi dirasakan masih rendah. Inovasi masih merupakan hal yang aneh, tidak disukai, bahkan cenderung dihindari karena pandangan yang keliru bahwa inovasi merupakan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebijakan. Kondisi ini tentu tidak dapat dibiarkan berjalan terus namun harus dihentikan dan bahkan perlu dibalik. Kalangan birokrasi pemerintah perlu diyakinkan bahwa berinovasi di sektor publik itu menyenangkan dan mudah dilakukan.
Atas dasar itulah kami menyusun pedoman pengelolaan laboratorium inovasi administrasi negara ini. Pedoman ini dimaksudkan untuk memudahkan para champion inovation atau fasilitator laboratorium inovasi administrasi negara dalam membantu setiap instansi pemerintah (pusat dan daerah) untuk berinovasi di sektor publik. Dalam pedoman ini, ditegaskan bahwa pengelolaan laboratorium inovasi administrasi negara ditempuh melalui lima tahap yaitu tahap drum up, diagnose, design, deliver dan display. Setiap tahap memiliki tujuan dan metode tersendiri yang saling bersinergi untuk menghasilkan suatu inovasi di sektor publik. Penguasaan yang baik dari champion innovation terhadap keseluruhan tahap tersebut diharapkan dapat mengubah mindset atau pola pikir pejabat pada instansi pemerintah untuk menyukai inovasi, mau berinovasi, dan mampu berinovasi.
Sebagai sebuah proses awal, pedoman ini tentu masih membutuhkan sentuhan-sentuhan yang lebih inovatif lagi. Untuk itu, berbagai pemikiran dan kontribusi seluruh pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan percepatan mewujudkan administrasi negara yang inovatif. Salam Inovasi Tiada Henti…!!
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...Tri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas strategi revitalisasi litbang Administrasi Negara dengan mengembangkan meta model litbang yang menjelaskan peran dan kontribusi masing-masing pusat kajian. Dokumen juga menyarankan agar litbang difokuskan pada policy research untuk menganalisis dan merekomendasikan kebijakan publik.
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.SiUbaidillah Armok
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi. Ia menjelaskan konsep administrasi pembangunan yang berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien. Dokumen ini juga membahas pentingnya reformasi administrasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi.
Ada tiga poin utama dari dokumen tersebut:
1. Inovasi merupakan kunci untuk mencapai good governance dan kemakmuran masyarakat daerah.
2. Posisi rendah Indonesia dalam indeks inovasi global menunjukkan perluasan upaya untuk meningkatkan budaya inovasi di pemerintahan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hasil inovasi sangat penting untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Jurnal ini berisi artikel-artikel terkait inovasi dan peningkatan pelayanan publik di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu artikelnya membahas tentang inovasi Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung yang bertujuan mempertahankan kondisi jalan yang baik dan mengurangi kecelakaan. Artikel lain membahas inovasi pelayanan publik di Kota Surakarta seperti kartu insentif anak dan digitalisasi arsip kependudukan.
Upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan family gathering terpadu di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta bertujuan untuk menjaring kepedulian keluarga pasien dan mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa berkelanjutan. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, prevalensi gangguan jiwa berat di DIY sebesar 2,7% dan gangguan mental emosional di atas rata-rata nasional, sehingga diperlukan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan di lingkungan LAN, (2) Dibahas pula pedoman inovasi pelayanan publik berdasarkan peraturan terkait dan kebutuhan LAN, (3) Dokumen ini juga menjelaskan tahapan kompetisi inovasi pelayanan publik dan transfer inovasi antar instansi.
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraWitra Apdhi Almash
Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Inovasi
Pelayanan Publik memandang perlu untuk menyusun Direktori Inovasi
Administrasi Negara. Inovasi tersebut tersedia dalam bentuk ringkasan/
intisari/ epitome inovasi yang terangkum dalam bank data. Tujuan dari
penyusunan direktori inovasi administrasi negara adalah untuk mempermudah
daerah daerah dalam mengadopsi, mereplikasi bahkan memodifikasi inovasi
disesuaikan dengan karakteristik daerahnya sendiri. Untuk keperluan tersebut
dilakukan identifikasi bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/
model/ buku) inovasi bidang administrasi negara yang telah melalui analisis
dengan indikator yang telah ditetapkan.
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014Tri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang arah pembangunan litbang administrasi negara untuk mendukung akselerasi reformasi birokrasi dan kebijakan pemerintah menyongsong suksesi kepemimpinan nasional 2014. Secara ringkas, dokumen tersebut menyarankan agar litbang administrasi difokuskan pada penelitian kebijakan yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayan
Peran Inkubasi Inovasi Dalam Mematangkan Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
Buku ini membahas tentang peran inkubasi inovasi dalam mematangkan pelayanan publik. Buku ini menyediakan kerangka kerja, pedoman manajemen, dan model-model untuk menciptakan, mengembangkan, dan melembagakan inovasi pelayanan publik secara sistematis dan berkelanjutan demi tercapainya pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Namun demikian, inovasi pelayanan masih dilakukan secara parsial dan tidak ber
Dokumen tersebut membahas tim peneliti yang akan melakukan penelitian tentang reformasi birokrasi di Kalimantan. Dokumen menjelaskan latar belakang permasalahan birokrasi di Indonesia serta hasil penelitian terdahulu. Dokumen juga menjelaskan model-model pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa daerah di Kalimantan sebagai lokasi penelitian.
Dipaparkan pada Seminar Nasional Akselerasi Inovasi Tata Kelola Untuk Meningkatkan Daya Saing
Jakarta, 13 November 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Di era globalisasi, inovasi di sektor publik merupakan suatu strategi yang harus ditempuh oleh Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kemauan berinovasi (willingness to innovate) dan kemampuan berinovasi (ability to innovate) di lingkungan birokrasi dirasakan masih rendah. Inovasi masih merupakan hal yang aneh, tidak disukai, bahkan cenderung dihindari karena pandangan yang keliru bahwa inovasi merupakan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebijakan. Kondisi ini tentu tidak dapat dibiarkan berjalan terus namun harus dihentikan dan bahkan perlu dibalik. Kalangan birokrasi pemerintah perlu diyakinkan bahwa berinovasi di sektor publik itu menyenangkan dan mudah dilakukan.
Atas dasar itulah kami menyusun pedoman pengelolaan laboratorium inovasi administrasi negara ini. Pedoman ini dimaksudkan untuk memudahkan para champion inovation atau fasilitator laboratorium inovasi administrasi negara dalam membantu setiap instansi pemerintah (pusat dan daerah) untuk berinovasi di sektor publik. Dalam pedoman ini, ditegaskan bahwa pengelolaan laboratorium inovasi administrasi negara ditempuh melalui lima tahap yaitu tahap drum up, diagnose, design, deliver dan display. Setiap tahap memiliki tujuan dan metode tersendiri yang saling bersinergi untuk menghasilkan suatu inovasi di sektor publik. Penguasaan yang baik dari champion innovation terhadap keseluruhan tahap tersebut diharapkan dapat mengubah mindset atau pola pikir pejabat pada instansi pemerintah untuk menyukai inovasi, mau berinovasi, dan mampu berinovasi.
Sebagai sebuah proses awal, pedoman ini tentu masih membutuhkan sentuhan-sentuhan yang lebih inovatif lagi. Untuk itu, berbagai pemikiran dan kontribusi seluruh pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan percepatan mewujudkan administrasi negara yang inovatif. Salam Inovasi Tiada Henti…!!
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...Tri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas strategi revitalisasi litbang Administrasi Negara dengan mengembangkan meta model litbang yang menjelaskan peran dan kontribusi masing-masing pusat kajian. Dokumen juga menyarankan agar litbang difokuskan pada policy research untuk menganalisis dan merekomendasikan kebijakan publik.
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.SiUbaidillah Armok
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi. Ia menjelaskan konsep administrasi pembangunan yang berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien. Dokumen ini juga membahas pentingnya reformasi administrasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi.
Ada tiga poin utama dari dokumen tersebut:
1. Inovasi merupakan kunci untuk mencapai good governance dan kemakmuran masyarakat daerah.
2. Posisi rendah Indonesia dalam indeks inovasi global menunjukkan perluasan upaya untuk meningkatkan budaya inovasi di pemerintahan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hasil inovasi sangat penting untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Jurnal ini berisi artikel-artikel terkait inovasi dan peningkatan pelayanan publik di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu artikelnya membahas tentang inovasi Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung yang bertujuan mempertahankan kondisi jalan yang baik dan mengurangi kecelakaan. Artikel lain membahas inovasi pelayanan publik di Kota Surakarta seperti kartu insentif anak dan digitalisasi arsip kependudukan.
Upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan family gathering terpadu di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta bertujuan untuk menjaring kepedulian keluarga pasien dan mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa berkelanjutan. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, prevalensi gangguan jiwa berat di DIY sebesar 2,7% dan gangguan mental emosional di atas rata-rata nasional, sehingga diperlukan
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan pengaduan masyarakat di Kota Bekasi. Kota Bekasi telah menyediakan sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi seperti situs web dan SMS center. Model pengelolaan pengaduan yang dilakukan Kota Bekasi dianggap cukup sederhana sehingga dapat ditiru oleh pemerintah daerah lain.
Dokumen tersebut berisi daftar inovasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Beberapa inovasi yang disebutkan adalah sistem pendaftaran jaminan fidusia secara online, layanan kesehatan ibu melahirkan dengan bantuan dukun beranak dan tenaga medis, serta pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Dokumen ini juga menunjukkan adanya direktori inovasi online yang berisi katalog inovasi-inov
Direktori Inovasi Administrasi Negara
e-Direktori Inovasi AN ini merupakan instrumen untuk menjaring inovasi administrasi negara secara lebih luas. Tujuannya adalah untuk menyediakan bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model) inovasi bidang administrasi negara yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan inisiasi, imitasi dan replikasi inovasi.
Pengisian instrumen ini dilakukan oleh stakeholders yang telah berhasil melakukan inovasi. Stakeholders mencakup Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD, Swasta, LSM/ NGO, dan masyarakat.
Pengujian penerapan e-LAKIP ini bertujuan untuk menemukan permasalahan yang sering timbul dan memberikan solusi cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul selama penerapan e-LAKIP
di daerah. Sebagai salah satu pengembangannya perlu mendengarkan dan memperhatikan permasalahan yang muncul selama penerapan e- LAKIP di daerah lalu. Kemudian mengkategorikan menjadi dua permasalahan yaitu permasalahan secara teknis dan permasalahan secara substantif yang kemudian dilakukan pemilihan permasalahan teknis. Dengan begitu permasalahan dapat terlihat secara kelompok dan selanjutnya dapat diberikan solusi cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Peran serta organisasi dan birokrasi juga dibutuhkan karena perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh organisasi itu
sendiri bukan hanya oleh pembuat laporan saja. Selanjutnya memberikan rekomendasi untuk dapat melakukan pengembangan aplikasi bukan hanya dari
permasalahan yang timbul saja tetapi juga kemungkinan pengembangan lebih jauh sehingga akan didapatkan suatu sistem yang utuh, yang tentu saja dilakukan secara
bertahap.
This document discusses the development of E-LAKIP (Electronic Government Performance Accountability Report) software in Indonesia. It was created to facilitate the reporting process and make reports compliant with various regulations. The development involved creating a prototype, installing the software, and training government agencies. It was developed incrementally using a gradual information system model. The goals were to produce the E-LAKIP software, install it, and provide training to agencies. Future additions may include quarterly monitoring comparisons and five-year performance evaluations. The software aims to improve transparency and accountability in government.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) secara elektronik (e-LAKIP) untuk periode 2009-2012, meliputi pengembangan sistem e-LAKIP, sosialisasi, dan penyebarluasannya ke berbagai instansi pemerintah di pusat maupun daerah.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan singkat tentang menu-menu utama dalam aplikasi e-LAKIP untuk melakukan pengaturan profil unit kerja, tahun pelaporan, sasaran kinerja, dan indikator kinerja serta mengarsipkan laporan kinerja.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang pengenalan dan instalasi aplikasi e-LAKIP. Terdiri dari spesifikasi sistem, simbol-simbol yang digunakan dalam aplikasi, dan langkah-langkah instalasi seperti menyesuaikan konfigurasi database dan mengganti header.
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
2. Inovasi adalah ide, gagasan, pemikiran, terobosan
dalam rangka melakukan pembaharuan dalam praktik
dan proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga
memiliki nilai tambah dalam satu atau lebih aspek dan
atau proses administrasi negara. (Direktori IAN 2014,
PIPP-LAN)
Inovasi administrasi Negara adalah Proses
memikirkan dan mengimplementasikan suatu
kebijakan oleh penyelenggara kepentingan publik
untuk memenuhi kepentingan publik yang memiliki
unsur kebaharuan serta kemanfaatan (Direktori IAN
2014, PIPP-LAN)
3. TK I ada 1 angkatan = 5 PP
TK II LAN ada 5 angkatan = 5 x 5 PP= 25 PP
TK II Jateng
TK II Jatim
7. Pemilihan Proyek Perubahan
Tk I danTk II
Peringkat 5 besar tiap angkatan
Sesuai dengan Kriteria yang telah ditentukan
Lokus terpilih
Wawancara terhadap Pemimpin Perubahan
terpilih
Pedoman wawancara sesuai dengan format
direktori
Focus Discussion Group