Dokumen tersebut membahas revisi anggaran tahun 2018, termasuk perubahan ketentuan revisi anggaran, pembagian kewenangan revisi antara DJA dan DJPB, serta penjelasan mengenai jenis-jenis revisi anggaran dan ketentuan pelaksanaannya.

1. KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA 1
SOSIALISASI
TATA CARA REVISI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2018
Jayapura, 5 Maret 2018

2. PENDAHULUAN
1. Ketentuan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran ditetapkan tiap tahun,
sesuai dengan amanat UU APBN dan Perpres Rincian APBN.
2. Untuk TA 2018, dilakukan perbaikan ketentuan revisi anggaran,
antara lain sbb:
a. Pembagian kewenangan pemrosesan usul revisi di DJA dan DJPB;
b. Ketentuan revisi anggaran terkait dengan belanja operasional,
tunggakan, dll;
c. Penyeragaman penelaahan revisi anggaran; dan
d. Dukungan sistem aplikasi dalam proses penyelesaian revisi
anggaran.
3. Selain itu, memenuhi amanat UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN
TA 2018, juga ditambahkan klausul revisi anggaran berupa:
a. Pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP antar satuan
kerja dalam 1 (satu) program yang sama;
b. Perubahan/tambahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana
Saldo Anggaran Lebih, penarikan pinjaman tunai, dan/atau
penerbitan surat berharga sebagai akibat tambahan pembiayaan.
KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA 2

3. PERUBAHAN PENYAJIAN DAN
KEWENANGAN REVISI
No Uraian PMK Tata Cara Revisi 2017 RPMK Tata Cara Revisi 2018
1 Penyajian 61 Batang Tubuh
Tanpa Penjelasan
26 Batang Tubuh
Disertai Penjelasan dalam
Lampiran-lampiran
2 Kewenangan
revisi
DJA:
 Penelaahan (5 hari)
 Pengesahan revisi antar
Kanwil (1 hari)
DJA:
• Penelaahan (5 hari)
• (dialihkan ke Dit. PA DJPB)
DJPB:
• Kanwil DJPB:
Pengesahan revisi dalam 1
Kanwil
DJPB:
• Dit Pelaksanaan Anggaran
Pengesahan revisi antar Kanwil
(1 hari)
• Kanwil DJPB:
Pengesahan revisi dalam 1
Kanwil
3KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

4. PENELAAHAN vs PENGESAHAN
REVISI DENGAN PENELAAHAN
 Pagu berubah (selain PNBP untuk Satker BLU,
lanjutan PHLN, hibah langsung)
 Pergeseran anggaran antar output dengan:
Besaran anggaran yang digeser > 10%, dan
Berdampak pada penurunan volume keluaran
(output).
 Diproses di DJA
4
REVISI BERUPA PENGESAHAN
• Pergeseran anggaran antar output dengan:
Besaran anggaran yang digeser < 10%, dan
Tidak berdampak pada penurunan volume
keluaran (output).
• Diproses di DJPB
KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

5. KEWENANGAN DJA
a. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah: semua usul revisi yang mengakibatkan
penambahan/pengurangan belanja BA K/L atau belanja BA BUN, kecuali:
 Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN atau APBN Perubahan
untuk satker Badan Layanan Umum dan/atau penggunaan saldo Badan Layanan Umum dari tahun
sebelumnya,
 Revisi anggaran berupa lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang dananya
bersumber dari PHLN dan/atau PHDN, dan/atau
 Penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsung yang diterima setelah Undang-
undang mengenai APBN atau APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, dan kegiatannya
dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga.
b. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap yang memerlukan penelaahan:
 Pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam BA 999 (BA BUN);
 Pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP antar satuan kerja dalam 1 (satu) program
yang sama dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk kementerian/lembaga yang menerapkan
kebijakan penggunaan PNBP terpusat;
 Pergeseran anggaran antar keluaran (output) dalam 1 (satu) Program yang sama dalam 1 (satu)
bagian anggaran yang besaran pergeseran anggarannya lebih dari 10% (sepuluh persen) dari pagu
keluaran (Output) yang direvisi dan berdampak pada penurunan volume keluaran (Output);
 Revisi anggaran dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2017 yang dibebankan pada DIPA
tahun 2018;
 Penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN; dan/atau
 Penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan.
c. Revisi Administrasi yang memerlukan penelaahan, meliputi perubahan rumusan sasaran kinerja
dalam database RKA-K/L DIPA yang diambil dari aplikasi KRISNA, pembukaan blokir DIPA, dan
perubahan pejabat penandatangan DIPA sehingga DIPA induk harus dicetak ulang.
5KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

6. KEWENANGAN DJPB
a.Revisi anggaran dalam hal pagu berubah, meliputi:
• lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN
dan/atau PHDN;
• penambahan dan/atau pengurangan penerimaan hibah langsung;
• penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu
APBN untuk Satker Badan Layanan Umum;
b.Revisi Anggaran dalam hal pagu tetap berupa pergeseran anggaran
antar output dalam 1 (satu) kegiatan atau antar kegiatan sepanjang
besaran anggaran yang digeser tidak lebih dari 10% (sepuluh persen)
dari total pagu anggaran keluaran (Output) yang direvisi, dan tidak
mengurangi volume keluaran (Output) yang direvisi; dan/atau
c.Revisi administrasi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi
RKA-KL DIPA, dan revisi administrasi yang dapat dilakukan secara
otomatis
6
• Pergeseran anggaran antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berbeda, termasuk Satker perwakilan di luar negeri, diproses di Direktorat
Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
• Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Satker atau antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, diproses di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

7. REVISI ADMINISTRASI KEWENANGAN DJPB
7
KEWENANGAN KANWIL DJPB KEWENANGAN DIT. PA
• ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi
sepanjang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk
yang mengakibatkan perubahan jenis belanja
• ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sepanjang
DIPA belum direalisasikan;
• ralat kode lokasi Satker dan/atau lokasi Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara;
• perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan
dalam halaman III DIPA;
• ralat cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk penerusan pinjaman;
• ralat cara penarikan SBSN;
• ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN; dan/atau
• ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian
atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA;
• pencantuman/perubahan catatan halaman IV.B DIPA berkaitan
dengan tunggakan tahun 2017;
• perubahan kantor bayar sepanjang DIPA belum direalisasikan;
• perubahan nomenklatur satker untuk kegiatan dekonsentrasi
dan/atau tugas pembantuan; dan
• perubahan pejabat perbendaharaan
• revisi secara otomatis
 perubahan/penambahan
nomor register PHLN;
 perubahan/penambahan
nomor register SBSN;
 perubahan/penambahan cara
penarikan PHLN/PHDN,
termasuk pemberian
pinjaman;
 perubahan/penambahan cara
penarikan SBSN;
 pencantuman/perubahan/
penghapusan catatan
halaman IV.B DIPA;
 revisi administrasi lainnya
sepanjang tidak
menyebabkan perlunya
pencetakan ulang DIPA lama
atau pencetakan DIPA baru
 revisi secara otomatis.
KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

8. PERBAIKAN KETENTUAN REVISI
No Uraian PMK Tata Cara Revisi 2017 PMK Tata Cara Revisi 2018
1 Belanja Operasional Hanya dapat dipenuhi dari belanja
operasional saja
Dapat dipenuhi dari belanja
operasional dan non-operasional
Untuk gaji dan tunjangan melekat
pada gaji dan tunjangan kinerja
dapat dipenuhi juga dari BA BUN.
Untuk gaji dan tunjangan melekat
pada gaji dan tunjangan kinerja
dapat dipenuhi dari belanja non-
operasional dan BA BUN.
2 Pemenuhan kekurangan
anggaran akibat selisih kurs
untuk kegiatan yang dibiayai
dari PHLN
Ketentuan pemenuhan kekurangan
belanja akibat selisih kurs untuk
belanja pegawai dan belanja non-
pegawai disamakan.
Ketentuan pemenuhan kekurangan
belanja akibat selisih kurs untuk
belanja pegawai dibedakan dengan
ketentuan untuk belanja non-
pegawai.
3 Tunggakan tahun sebelumnya Tidak dibedakan antara tunggakan
1 tahun atau lebih
Dibedakan ketentuan antara
tunggakan 1 tahun atau lebih
4 Pemanfaatan sisa anggaran Tidak dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan belanja
operasional
Dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan belanja operasional
5 Pergeseran anggaran kegiatan
Dekonsentrasi, Tugas
Pembantuan, Urusan Bersama
Hanya mengatur kewenangan DJA Diatur juga kewenangan DJPB
6 Perubahan output prioritas
nasional proyek prioritas
nasional
Perubahan program, kegiatan,
proyek prioritas, keluaran (output),
dan lokasi
Perubahan program, kegiatan,
proyek prioritas nasional, keluaran
(output) prioritas nasional, dan
lokasi
8KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

9. PEMENUHAN BELANJA OPERASIONAL
9
KEWENANGAN DJA KEWENANGAN DIT PA DJPB KEWENANGAN KANWIL DJPB
Pergeseran antar program atau antar
BA (dari BA BUN ke BA KL)
Pergeseran dalam 1
program antar satker
antar kanwil
Pergeseran dalam 1
program antar satker
dalam 1 wilayah kerja
Kanwil DJPB
Dalam peruntukan akun yang sama
antar program atau antar akun dalam
program yang sama atau antar
program
Dalam peruntukan akun
yang sama atau untuk
kekurangan belanja
pegawai
Dalam peruntukan akun
yang sama atau untuk
kekurangan belanja
pegawai
Termasuk dari non-operasional ke
operasional:
 diutamakan menggunakan sisa
anggaran kontrak atau swakelola,
 dapat dipenuhi dari pergeseran
anggaran output generik non-
operasional sepanjang usul revisi
tersebut tidak berdampak pada
penurunan volume keluaran (output),
 disampaikan oleh Pengguna Anggaran
dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan
*Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional tidak diperkenankan mengubah
sumber dana, misalnya dari PNBP ke RM atau sebaliknya.
KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

10. PEMENUHAN KEKURANGAN BELANJA AKIBAT SELISIH KURS
10
KEWENANGAN DJA KEWENANGAN DIT PA
DJPB
KEWENANGAN KANWIL
DJPB
perubahan anggaran Kegiatan
Kementerian/ Lembaga yang
sumber dananya berasal dari
pinjaman dan/atau hibah luar
negeri :
 Percepatan penarikan PHLN
Pergeseran anggaran
dalam 1 program antar
satker antar kanwil untuk
memenuhi kekurangan
selisih kurs
Pergeseran dalam 1
program antar satker
dalam 1 wilayah kerja
Kanwil DJPB untuk
memenuhi kekurangan
selisih kurs
Kekurangan belanja pegawai
akibat selisih kurs untuk
pegawai yang ditempatkan di
luar negeri
 dipenuhi dari angggaran BA
BUN
KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

11. TUNGGAKAN TAHUN SEBELUMNYA (1/2)
 Dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya
dapat dilakukan Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang
sama sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran (Output) dalam
DIPA.
 Untuk tiap-tiap tunggakan tahun-tahun sebelumnya harus
dicantumkan dalam catatan-catatan terpisah per tagihan dalam
halaman IV DIPA pada tiap-tiap alokasi yang ditetapkan untuk
mendanai suatu Kegiatan per DIPA per Satker.
 Dalam hal jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya, nilainya:
 sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus
dilampiri surat pernyataan dari KPA;
 di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil
verifikasi dari APIP K/L; dan
 di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri
hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.
11KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

12. TUNGGAKAN TAHUN SEBELUMNYA (2/2)
12
KEWENANGAN DJA KEWENANGAN DIT PA DJPB KEWENANGAN KANWIL DJPB
• Tunggakan 2017 yang dipenuhi
dengan pergeseran anggaran
antar akun.
• Tunggakan sebelum tahun
2017.
• Dalam hal tunggakan tahun-
tahun sebelumnya sudah
dilakukan audit oleh pihak
pemeriksa yang berwenang,
usul revisi dapat menggunakan
hasil audit dari pihak
pemeriksa yang berwenang
tersebut sebagai dokumen
pendukung pengganti verifikasi
KPA/APIP K/L/BPKP.
• Dalam hal terdapat perbedaan
angka antara tunggakan yang
tercantum dalam halaman IV.B
DIPA dengan hasil
verifikasi/audit, maka angka
yang digunakan adalah angka
hasil verifikasi/audit.
Tunggakan tahun 2017
terkait dengan list atau
selain yang termasuk dalam
list yang dipenuhi dengan
pergeseran anggaran antar
satker antar Kanwil
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan sepanjang
dalam peruntukkan akun
yang sama.
Tunggakan tahun 2017 terkait dengan atau selain:
1. belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat
pada gaji;
2. tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. uang makan;
4. belanja perjalanan dinas pindah;
5. langganan daya dan jasa;
6. tunjangan profesi guru/dosen;
7. tunjangan kehormatan profesor;
8. tunjangan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil;
9. tunjangan kemahalan hakim;
10. tunjangan hakim adhoc;
11. honor pegawai honorer/pegawai pemerintah non PNS/guru
tidak tetap;
12. imbalan jasa layanan Bank/Pos Persepsi;
13. pembayaran jasa bank penatausaha pemberian pinjaman;
14. bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk
tahanan/narapidana;
15. pembayaran provisi benda meterai;
16. bahan makanan pasien rumah sakit;
17. pengadaan bahan obat-obatan rumah sakit;
18. pembayaran tunggakan kontribusi kepada lembaga
internasional; dan/atau
19. perlindungan Warga Negara I di luar negeri
yang dipenuhi dengan pergeseran anggaran antar satker dalam
wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
sama sepanjang dalam peruntukkan akun yang sama
KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

13. PERGESERAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN DALAM RANGKA TUGAS
PEMBANTUAN, URUSAN BERSAMA, DAN/ATAU DEKONSENTRASI
13
KEWENANGAN DJA KEWENANGAN DIT PA DJPB KEWENANGAN KANWIL DJPB
Pergeseran anggaran antar
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan/atau antar
Kewenangan untuk
kegiatan dalam rangka
tugas pembantuan, urusan
bersama, dan/atau
dekonsentrasi:
• dalam hal terjadi
perubahan prioritas
atau kebijakan dari
Kementerian/Lembaga.
• telah mendapat
persetujuan dari unit
eselon I
Kementerian/Lembaga
yang memberi
penugasan atau
pelimpahan,
Pergeseran anggaran dalam
keluaran (output) yang sama atau
antar keluaran (output) yang
berbeda antar SKPD dalam 1
(satu) provinsi/kabupaten/kota
yang sama terkait dengan tugas
pembantuan, urusan bersama,
dan/atau dekonsentrasi ,
sepanjang:
• tidak terjadi perubahan lokasi
dan/atau perubahan
kewenangan,
• besaran anggaran yang
diusulkan digeser maksimal
10% (sepuluh persen), dan
• target dan satuan volume
keluaran (output) tetap.
Pergeseran anggaran antar
komponen antar keluaran
(output) dalam 1 (satu) SKPD
dalam 1 (satu) lokasi yang
sama dalam rangka tugas
pembantuan, urusan bersama,
dan/atau dekonsentrasi,
sepanjang:
 tidak terjadi perubahan
kewenangan;
 target dan satuan volume
keluaran (output) tetap;
 besaran anggaran yang
diusulkan digeser maksimal
10% (sepuluh persen) dari
pagu output atau pagu
SKPD, dan
 mendapat persetujuan
Eselon I yang memberikan
penugasan
KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

14. PENGGUNAAN SISA ANGGARAN KONTRAKTUAL ATAU
SISA ANGGARAN SWAKELOLA
14
KEWENANGAN DJA KEWENANGAN DIT PA DJPB KEWENANGAN KANWIL DJPB
memenuhi kekurangan
belanja operasional
(komponen 001 dan/atau
komponen 002)
meningkatkan volume Keluaran
(Output) pada Kegiatan lain
antar satker antar Kanwil DJPB
• meningkatkan volume
Keluaran (Output) pada
Kegiatan yang sama;
• meningkatkan volume
Keluaran (Output) pada
Kegiatan lain dalam
Program yang sama;
dalam wilayah kerja Kanwil
DJPB
Catatan:
• Dalam hal sisa anggaran akan digunakan untuk membiayai hal-hal di luar dari yang sudah
disebutkan di atas, usul revisi anggaran terkait dengan penggunaan sisa anggaran harus
mendapat persetujuan Menteri teknis/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran, dan diproses
di DJA.
• Dalam hal diberlakukan kebijakan pengendalian belanja negara, sisa anggaran kontraktual
atau swakelola tidak diperkenankan untuk menambah pagu belanja perjalanan dinas, rapat
konsinyering, seminar, dan honor kegiatan. Selain itu, sisa anggaran kontraktual dan/atau
swakelola juga tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan dengan jenis belanja yang
berbeda.
KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

15. KETENTUAN REVISI BARU
No Uraian Keterangan
1 Pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari
PNBP antar satuan kerja dalam 1 (satu) program
yang sama
Sesuai dengan ketentuan dalam UU APBN TA
2018.
Dalam PMK No.10/2017 jo PMK No. 93/2017:
pergeseran anggaran belanja yang dibiayai
dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil.
2 Pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan
kewajiban penjaminan yang jatuh tempo.
Usulan baru
3 Perubahan/tambahan kewajiban yang timbul dari
penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, penarikan
pinjaman tunai, dan/atau penerbitan surat berharga
sebagai akibat tambahan pembiayaan.
Sesuai dengan ketentuan dalam UU APBN TA
2018
4 Dalam rangka pengendalian dan pengamanan
belanja negara, Menteri Keuangan dapat melakukan
pembatasan atas revisi anggaran, dengan tetap
memperhatikan pencapaian kinerja
Kementerian/Lembaga.
Usulan baru
5 Penggunaan sistem aplikasi, yang di dalamnya
memuat penelaahan online untuk proses revisi
anggaran
Dalam PMK No. No.10/2017 jo PMK No.
93/2017: sudah dicantumkan penyampaian
usul revisi melalui surat elektronik kedinasan.
15KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

16. PERGESERAN ANGGARAN BELANJA YANG DIBIAYAI
DARI PNBP ANTAR SATUAN KERJA DALAM 1 (SATU)
PROGRAM YANG SAMA.
 Pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP antar satuan kerja
dalam 1 (satu) program yang sama hanya dapat dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga yang menerapkan kebijakan penggunaan PNBP
secara terpusat, antara lain pergeseran anggaran antar kegiatan
dan/atau keluaran (output) dalam 1 (satu) satker atau antar satker untuk
keluaran (output) yang sama atau sejenis.
 Misalnya, keluaran (output) untuk layanan di bidang pertanahan pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN layanan imigrasi di Direktorat
Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.
 Pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP antar satuan
kerja dalam 1 (satu) program yang sama diproses di DJA.
 Pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP dalam satker yang
sama diproses di Kanwil DJPB.
16KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

17. BATAS AKHIR PENERIMAAN USUL REVISI (1/2)
NO JENIS REVISI BATAS WAKTU
1.
Lanjutan kegiatan yang dibiayai dari
PHLN/SBSN
 Dilakukan adendum kontrak sebelum
TA 2017 berakhir.
 Batas akhir penyampaian usul revisi:
30 Jan 2018.
2. Penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2017 yang
dibebankan ke DIPA 2018
• Dilakukan adendum kontrak sebelum
TA 2017 berakhir.
• Batas penyampaian usul revisi sesuai
dengan PMK Pelaksanaan Anggaran
Dalam Rangka Penyelesaian
Pekerjaaan Yang Tidak Terselesaikan
s.d. akhir tahun anggaran.
3. Penggunaan Output Cadangan Paling lambat 2 bulan setelah penetapan
DIPA, atau 2 bulan setelah UU APBN P
ditetapkan.
17KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

18. BATAS AKHIR PENERIMAAN USUL REVISI (2/2)
NO JENIS REVISI BATAS WAKTU EKSEKUTOR
4 Revisi reguler
30 Oktober
2018
DJA
30 November
2018
DJPB
5 Revisi Anggaran dalam rangka:
a. Pergeseran anggaran untuk belanja
pegawai;
b. Pergeseran anggaran dari BA
999.08 ke BA K/L;
c. Kegiatan dengan sumber dana
PNBP, PLN, HLN terencana, HDN
terencana, PDN, serta SBSN;
d. Kegiatan K/L sebagai tindak lanjut
sidang kabinet setelah UU APBNP
TA 2018 ditetapkan;
e. Kegiatan yang membutuhkan
persetujuan unit eksternal K/L
(DPR, Menkeu, auditor eksternal)
14 Desember
2018
DJA
18KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

19. PERSYARATAN REVISI ANGGARAN DI KANWIL DJPB
 KPA menyampaikan Surat Usulan Revisi Anggaran dengan lampiran:
1. Matriks perubahan (semula-menjadi), baik manual maupun hasil
cetakan aplikasi;
2. Arsip data komputer RKA-K/L DIPA Revisi;
3. Surat persetujuan Eselon I dalam hal revisi anggaran berupa
pergeseran anggaran antar Kegiatan dan/atau perubahan volume
komponen pada keluaran (output) layanan internal (overhead);
4. Dokumen pendukung lainnya, misalnya copy Rincian Kertas Kerja
(semula-menjadi), copy DIPA Petikan Terakhir, copy legalisir SK Pejabat
Perbendaharaan jika terdapat perubahan pejabat, dll.
 Sebelum terdapat Sistem Aplikasi yang mendukung usulan revisi
anggaran, KPA dapat menyampaikan surat usulan revisi anggaran
beserta lampirannya melalui:
1. Datang langsung ke meja layanan (Front Office) Kanwil DJPb, atau
2. Dikirim melalui persuratan, atau
3. Dikirim melalui e-mail satker yang sudah terdaftar di Kanwil DJPb.
19KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

20. FORMAT SURAT USULAN REVISI ANGGARAN SATKER
KEPADA KANWIL DJPB
20
Diisi dengan tema
revisi, contohnya:
perubahan anggaran
belanja yang
bersumber dari PNBP,
perubahan anggaran
yang bersumber dari
PHLN, penyelesaian
tunggakan,
pemenuhan belanja
operasional, dan
sejenisnya.
Diisi dengan tata
cara revisi,
contohnya:
pergeseran anggaran
antarprogram untuk
pemenuhan belanja
operasional,
pergeseran anggaran
antar keluaran
(output) antar Kanwil
DJPB, dan sejenisnya.
KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

21. MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)
21KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

22. BAGAN ARUS REVISI PADA KANWIL DJPB
(MELALUI MEJA LAYANAN ATAU PERSURATAN)
22KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

23. INISIATIF STRATEGIS KANWIL DJPB PROVINSI PAPUA
BAGAN ARUS REVISI PADA KANWIL DJPB MELALUI E-MAIL
SATKER TANPA MENGIRIMKAN BERKAS ASLI
23KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

24. INISIATIF STRATEGIS KANWIL DJPB PROVINSI PAPUA
FORMULIR PENDAFTARAN E-MAIL SATKER
24KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA
MATERAI

25. PERSYARATAN PEMUTAKHIRAN DATA POK
DI KANWIL DJPB
 Dalam rangka pemutakhiran data POK:
1. KPA menyampaikan usul revisi administrasi perubahan Halaman III
DIPA;
2. Dalam hal tidak menyebabkan perubahan Halaman III DIPA, KPA
mengajukan permintaan penyamaan data atas revisi POK kepada
Kanwil DJPB.
 KPA menyampaikan Surat Permintaan Pemutakhiran Data POK
dengan lampiran:
1. Matriks perubahan (semula-menjadi), baik manual maupun hasil
cetakan aplikasi;
2. Arsip data komputer RKA-K/L DIPA Revisi.
3. Copy DIPA Petikan Terakhir
25KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

26. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMUTAKHIRAN DATA POK
KEPADA KANWIL DJPB
26KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

27. BAGAN ARUS REVISI PADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
27KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

28. TERIMA KASIH
kanwil.pa@gmail.com
Alamat Kantor Baru:
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua
Papua Trade Center (PTC) Jalan Kelapa Dua
Entrop, Kota Jayapura