SlideShare a Scribd company logo
PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGAN
PMK 221/PMK.01/2021 tentang Hari dan Jam Kerja Serta
Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran
Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kemenkeu
SE-2/MK.1/2023 tentang Jam Kerja Selama Bulan
Ramadhan 1444 H dan Hari Libur Nasional Serta Cuti
Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H di Lingkungan
Kemenkeu
Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan no. ND-
1131/PB.1/2023 tentang Pelaksanaan Pemantauan Kode
Etik dan Kode Perilaku Tahun 2023
Dasar Hukum
PMK 221/PMK.01/2021
Hari Kerja & Jam Kerja dimaksud
meliputi :
a. Hari Kerja dan Jam Kerja Reguler
b. Hari Kerja dan Jam Kerja bulan
Ramadhan
c. Hari Kerja dan Jam Kerja unit tertentu
Setiap pegawai
wajib melaksanakan
ketentuan Hari Kerja
dan Jam Kerja di
lingkungan
Kemenkeu
Senin s.d. Kamis
07.30 s.d. 17.00
Istirahat
12.15 s.d. 13.00
Jumat
07.30 s.d. 17.00
Istirahat
11.30 s.d. 13.15
HARI & JAM KERJA REGULER
HARI & JAM KERJA REGULER
Pegawai yang mengisi daftar hadir masuk lebih awal / lebih lama
maksimal 90 menit dari ketentuan dapat menyesuaikan waktu
pulang bekerja secara proporsional pada hari berkenaan
Pegawai yang mengisi daftar hadir masuk lebih awal / lebih lama
maksimal 90 menit dari ketentuan dapat menyesuaikan waktu
pulang bekerja secara proporsional pada hari berkenaan
42 JAM 45 MENIT DALAM 1 MINGGU
42 JAM 45 MENIT DALAM 1 MINGGU
PMK 221/PMK.01/2021
Senin s.d. Kamis
07.30 s.d. 15.30
Istirahat
12.00 s.d. 12.30
Jumat
07.30 s.d. 15.30
Istirahat
11.30 s.d. 12.30
HARI & JAM KERJA RAMADHAN
HARI & JAM KERJA RAMADHAN
clock in pukul 06.00 - 07.00, clock out paling cepat 15.01
clock in pukul 07.01 - 07.30, clock out 15.01 - 15.30 secara proporsional
clock in pukul 07.31 - 09.00, clock out setelah 15.30 secara proporsional
clock in pukul 06.00 - 07.00, clock out paling cepat 15.01
clock in pukul 07.01 - 07.30, clock out 15.01 - 15.30 secara proporsional
clock in pukul 07.31 - 09.00, clock out setelah 15.30 secara proporsional
37 JAM DALAM 1 MINGGU
37 JAM DALAM 1 MINGGU
SE-2/MK.1/2023
TIDAK WAJIB
MENGISI DAFTAR HADIR
Perjadin dalam kota/ luar kota/ luar negeri, dok.
pendukung ST/ SPD
Tugas belajar, dok. pendukung Surat Tugas
Belajar
Cuti, dok. pendukung Surat Izin Cuti
Kondisi lain yg dikecualikan melalui SE ttd
Sekretaris Jenderal
Ditentukan lain sesuai kebijakan pimpinan
PMK 221/PMK.01/2021
KATEGORI KETIDAKHADIRAN
PEGAWAI
KATEGORI KETIDAKHADIRAN
PEGAWAI
PELANGGARAN
HARI KERJA
DAN JAM
KERJA
PELANGGARAN
HARI KERJA
DAN JAM
KERJA
BUKAN
PELANGGARAN
HARI KERJA
DAN JAM KERJA
BUKAN
PELANGGARAN
HARI KERJA
DAN JAM KERJA
PMK 221/PMK.01/2021
PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
TIDAK MASUK
BEKERJA
TERLAMBAT MASUK
BEKERJA
PULANG SEBELUM
WAKTUNYA
TIDAK
MENGGANTI
WAKTU
KETERLAMBATAN
TIDAK MENGISI
DAFTAR HADIR
TANPA ALASAN
YANG SAH
TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS
BERD. PERTIMBANGAN ATASAN
LANGSUNG KARENA TIDAK
ADANYA OUTPUT YG
DIBERIKAN
PMK 221/PMK.01/2021
KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN
ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN
ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
PMK 221/PMK.01/2021
KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN
ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN
ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
PMK 221/PMK.01/2021
KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN
ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN
ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
PMK 221/PMK.01/2021
PMK 221/PMK.01/2021
BUKAN PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
BUKAN PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
TIDAK MASUK BEKERJA
TERLAMBAT MASUK BEKERJA
PULANG SEBELUM WAKTUNYA
TIDAK MENGGANTI WAKTU
KETERLAMBATAN
TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR
DENGAN ALASAN YANG SAH
Dibuktikan dengan surat izin/
pemberitahuan yg disampaikan paling
lambat sesuai ketentuan pada aplikasi
presensi (max H+3) atau kebijakan
pimpinan
PMK 221/PMK.01/2021
KONSEKUENSI
ATAS BUKAN PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
KONSEKUENSI
ATAS BUKAN PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
dilakukan tanpa unsur kesengajaan
dibuktikan dengan adanya hasil kerja (output)
dibuktikan dengan surat izin / pemberitahuan sesuai
format lampiran huruf F
Diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 0% dan tidak
diakumulasi ke dalam pelanggaran jam kerja sepanjang :
PMK 221/PMK.01/2021
PMK 221/PMK.01/2021
PMK 221/PMK.01/2021
PEMANTAUAN KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU PEGAWAI
Desk Review : dilaksanakan terhadap data kehadiran pegawai
Observasi : pengamatan secara cermat pada periode waktu tertentu
Survei
Surveillance : pemantauan diam-diam
Inspeksi mendadak : pemeriksaan secara langsung dan tanpa
pemberitahuan
Pemantauan bentuk lain
A. Pemantauan Rutin
wajib dilakukan setiap triwulan terhadap objek pegawai pada unit kerja UKI
B. Pemantauan Insidental
dilakukan hanya pada waktu tertentu atau sesuai instruksi pimpinan pada
DJPb
ND-1131/PB.1/2023
DESK REVIEW
Dilakukan dalam rangka memperoleh data terkait
kepatuhan pegawai di unit kerjanya dalam mengisi
daftar kehadiran pegawai. Desk review rutin dilaksanakan
terhadap data kehadiran pegawai yang diperoleh dari
dokumen Laporan Absensi pegawai.
Data hasil analisis berupa pegawai yang memiliki jumlah
akumulasi ketidakhadiran pegawai mencapai 2 (dua)
hari kerja (900 menit) atau lebih pada tahun berkenaan,
maka wajib dituangkan ke dalam Lembar Desk Review
dan ditindaklanjuti oleh atasan langsung ND-1131/PB.1/2023
OBSERVASI
Dilakukan secara cermat pada periode waktu tertentu
untuk mendapatkan gambaran nyata penerapan kode
etik dan kode perilaku oleh pegawai yang berada di
lingkungan kantor sendiri.
Memberikan gambaran mengenai sikap, tingkah laku,
dan perbuatan pegawai yang diduga melanggar kode
etik dan kode perilaku, agar pimpinan/atasan langsung
menjalankan peran supervisinya.
ND-1131/PB.1/2023
AMANAT ND-1131/PB.1/2023
Sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan
nomor ND-70/PB/PB.1/2023 tanggal 23 Maret 2023 hal
Penyampaian Ketentuan Jam Kerja Selama Bulan
Ramadan 1444 Hijriah di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, selama bulan Ramadan
akan dilaksanakan kegiatan pemantauan dalam
rangka memastikan kepatuhan kehadiran pegawai.
Periode pemantauan mulai 24 Maret s.d. 28 April 2023.
Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan dengan
metode sebagai berikut:
a. Pemantauan oleh atasan langsung
Apabila ditemukan pelanggaran jam kerja, atasan langsung agar menyampaikan hasil
pengawasan kepada Unit Kepatuhan Internal (UKI) di masing-masing unit kerja dengan
dokumentasi yang memadai secara mingguan dan menindaklanjuti dengan
penegakan kode etik atau disiplin sebagaimana ketentuan yang berlaku.
b. Pemantauan oleh UKI masing-masing Unit Kerja
UKI mengisi kertas kerja pemantauan kedisiplinan kehadiran pegawai
menyampaikan seluruh kertas kerja pemantauan kedisiplinan kehadiran pegawai ke
UKI di atasnya pada akhir periode pemantauan
c. UKI melaksanakan kegiatan inspeksi mendadak (sidak)
dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.09/2021
tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di
Lingkungan Kementerian Keuangan ND-1131/PB.1/2023
ND-1131/PB.1/2023
TERIMA KASIH ATAS
PERHATIANNYA
THE ACTION
Let's make this ide
happen!
NOTES FOR TEAM!
THAT'SAWRAP!
THANK YOU FOR THE PARTICIPATION!

More Related Content

What's hot

kepemimpinan & kinerja
kepemimpinan & kinerjakepemimpinan & kinerja
kepemimpinan & kinerja
nasriah1
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkp
temanna #LABEDDU
 
Pemetaan Keuangan Daerah
Pemetaan Keuangan DaerahPemetaan Keuangan Daerah
Pemetaan Keuangan Daerah
infosanitasi
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Penataan Ruang
 
Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
Dr. Zar Rdj
 
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaEtika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Tri Widodo W. UTOMO
 
7. contoh info penilaian jab jfu
7. contoh info penilaian jab jfu7. contoh info penilaian jab jfu
7. contoh info penilaian jab jfuReddy Prayudie
 
Lan manajemen pengawasan
Lan manajemen pengawasanLan manajemen pengawasan
Lan manajemen pengawasan
temanna #LABEDDU
 
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
laboratorium pwkuinam
 
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRIPeran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Tri Widodo W. UTOMO
 
Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022).
Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022).Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022).
Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022).
Kanaidi ken
 
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 2 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 2 - PKPMerancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 2 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 2 - PKP
UninNibiSaputra
 
Perbedaan Belanja Barang dan Belanja Modal
Perbedaan Belanja Barang dan Belanja ModalPerbedaan Belanja Barang dan Belanja Modal
Perbedaan Belanja Barang dan Belanja Modal
heckaathaya
 
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.pptPCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
AdiIndrayana
 
TEKNIK DAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN UNTUK MENGUKUR BOBOT JABATAN (...
TEKNIK DAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN UNTUK MENGUKUR BOBOT JABATAN(...TEKNIK DAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN UNTUK MENGUKUR BOBOT JABATAN(...
TEKNIK DAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN UNTUK MENGUKUR BOBOT JABATAN (...Bayu Wahyudi
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
okyjooo
 
Profesionalisme ASN
Profesionalisme ASNProfesionalisme ASN
Profesionalisme ASN
Tri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Pratiwi Gitomartoyo
 
Organisasi pemerintahan masa depan
Organisasi pemerintahan masa depan Organisasi pemerintahan masa depan
Organisasi pemerintahan masa depan
Frans Dione
 

What's hot (20)

kepemimpinan & kinerja
kepemimpinan & kinerjakepemimpinan & kinerja
kepemimpinan & kinerja
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkp
 
Makalah amdal
Makalah amdalMakalah amdal
Makalah amdal
 
Pemetaan Keuangan Daerah
Pemetaan Keuangan DaerahPemetaan Keuangan Daerah
Pemetaan Keuangan Daerah
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
 
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaEtika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
 
7. contoh info penilaian jab jfu
7. contoh info penilaian jab jfu7. contoh info penilaian jab jfu
7. contoh info penilaian jab jfu
 
Lan manajemen pengawasan
Lan manajemen pengawasanLan manajemen pengawasan
Lan manajemen pengawasan
 
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
 
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRIPeran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
 
Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022).
Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022).Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022).
Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022).
 
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 2 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 2 - PKPMerancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 2 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 2 - PKP
 
Perbedaan Belanja Barang dan Belanja Modal
Perbedaan Belanja Barang dan Belanja ModalPerbedaan Belanja Barang dan Belanja Modal
Perbedaan Belanja Barang dan Belanja Modal
 
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.pptPCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
 
TEKNIK DAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN UNTUK MENGUKUR BOBOT JABATAN (...
TEKNIK DAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN UNTUK MENGUKUR BOBOT JABATAN(...TEKNIK DAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN UNTUK MENGUKUR BOBOT JABATAN(...
TEKNIK DAN PROSES PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN UNTUK MENGUKUR BOBOT JABATAN (...
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
 
Profesionalisme ASN
Profesionalisme ASNProfesionalisme ASN
Profesionalisme ASN
 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)
 
Organisasi pemerintahan masa depan
Organisasi pemerintahan masa depan Organisasi pemerintahan masa depan
Organisasi pemerintahan masa depan
 

Similar to Slide Penegakan Disiplin Pegawai Kemenkeu.pdf

Sosialisasi Monev Presensi 2021.pptx
Sosialisasi Monev Presensi 2021.pptxSosialisasi Monev Presensi 2021.pptx
Sosialisasi Monev Presensi 2021.pptx
masamin6
 
SKP 20202020200202020202020202002200202020
SKP 20202020200202020202020202002200202020SKP 20202020200202020202020202002200202020
SKP 20202020200202020202020202002200202020
HENDIBOANK2
 
Sosialisasi SK Sekjen 326_Tukin_6_April_2022.pdf
Sosialisasi SK Sekjen 326_Tukin_6_April_2022.pdfSosialisasi SK Sekjen 326_Tukin_6_April_2022.pdf
Sosialisasi SK Sekjen 326_Tukin_6_April_2022.pdf
FahmiKIP
 
Surat Edaran Nomor SE-5/PB/2022 Tahun 2022 tentang Tunjangan Fungsional Widya...
Surat Edaran Nomor SE-5/PB/2022 Tahun 2022 tentang Tunjangan Fungsional Widya...Surat Edaran Nomor SE-5/PB/2022 Tahun 2022 tentang Tunjangan Fungsional Widya...
Surat Edaran Nomor SE-5/PB/2022 Tahun 2022 tentang Tunjangan Fungsional Widya...
Coach RFIRMANS
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
rtkwbc
 
Paparan Pembuatan PPKP pindah jabatan.ppt
Paparan Pembuatan PPKP pindah jabatan.pptPaparan Pembuatan PPKP pindah jabatan.ppt
Paparan Pembuatan PPKP pindah jabatan.ppt
chandrapratama38
 
1. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 2021
1. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 20211. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 2021
1. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 2021
Jumadil Awal
 
2012 PMK 113.pdf
2012 PMK 113.pdf2012 PMK 113.pdf
2012 PMK 113.pdf
slametpriadi2
 
Slide S-31 Penyusunan Penyampaian LK 2023 Unaudited_Satker.pptx
Slide S-31 Penyusunan Penyampaian LK 2023 Unaudited_Satker.pptxSlide S-31 Penyusunan Penyampaian LK 2023 Unaudited_Satker.pptx
Slide S-31 Penyusunan Penyampaian LK 2023 Unaudited_Satker.pptx
nurfadilah836421
 
Final-Paparan-Perencanaan-Kinerja-PNS.pptx
Final-Paparan-Perencanaan-Kinerja-PNS.pptxFinal-Paparan-Perencanaan-Kinerja-PNS.pptx
Final-Paparan-Perencanaan-Kinerja-PNS.pptx
detukeli
 
Ketroprak Perjadin 3r.pptx
Ketroprak Perjadin 3r.pptxKetroprak Perjadin 3r.pptx
Ketroprak Perjadin 3r.pptx
RezkiaLukman
 
PEDOMAN PENGAKUAN HASIL PAK DOSEN 24.03.2023.pdf
PEDOMAN PENGAKUAN HASIL PAK DOSEN 24.03.2023.pdfPEDOMAN PENGAKUAN HASIL PAK DOSEN 24.03.2023.pdf
PEDOMAN PENGAKUAN HASIL PAK DOSEN 24.03.2023.pdf
DennyHermawan15
 
SPJ ptm 2022.docx
SPJ ptm 2022.docxSPJ ptm 2022.docx
SPJ ptm 2022.docx
MARYAM36054
 
15prtm2013
15prtm201315prtm2013
15prtm2013
yayi ismanda
 
penyusunan skp
penyusunan skppenyusunan skp
penyusunan skp
bentas1
 
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuanganUndangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Info Jadwal Bimtek
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
ratna trenggalek
 

Similar to Slide Penegakan Disiplin Pegawai Kemenkeu.pdf (18)

Sosialisasi Monev Presensi 2021.pptx
Sosialisasi Monev Presensi 2021.pptxSosialisasi Monev Presensi 2021.pptx
Sosialisasi Monev Presensi 2021.pptx
 
SKP 20202020200202020202020202002200202020
SKP 20202020200202020202020202002200202020SKP 20202020200202020202020202002200202020
SKP 20202020200202020202020202002200202020
 
Sosialisasi SK Sekjen 326_Tukin_6_April_2022.pdf
Sosialisasi SK Sekjen 326_Tukin_6_April_2022.pdfSosialisasi SK Sekjen 326_Tukin_6_April_2022.pdf
Sosialisasi SK Sekjen 326_Tukin_6_April_2022.pdf
 
Surat Edaran Nomor SE-5/PB/2022 Tahun 2022 tentang Tunjangan Fungsional Widya...
Surat Edaran Nomor SE-5/PB/2022 Tahun 2022 tentang Tunjangan Fungsional Widya...Surat Edaran Nomor SE-5/PB/2022 Tahun 2022 tentang Tunjangan Fungsional Widya...
Surat Edaran Nomor SE-5/PB/2022 Tahun 2022 tentang Tunjangan Fungsional Widya...
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
 
Paparan Pembuatan PPKP pindah jabatan.ppt
Paparan Pembuatan PPKP pindah jabatan.pptPaparan Pembuatan PPKP pindah jabatan.ppt
Paparan Pembuatan PPKP pindah jabatan.ppt
 
1. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 2021
1. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 20211. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 2021
1. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 2021
 
Kod etika-waktu-bekerja-lada
Kod etika-waktu-bekerja-ladaKod etika-waktu-bekerja-lada
Kod etika-waktu-bekerja-lada
 
2012 PMK 113.pdf
2012 PMK 113.pdf2012 PMK 113.pdf
2012 PMK 113.pdf
 
Slide S-31 Penyusunan Penyampaian LK 2023 Unaudited_Satker.pptx
Slide S-31 Penyusunan Penyampaian LK 2023 Unaudited_Satker.pptxSlide S-31 Penyusunan Penyampaian LK 2023 Unaudited_Satker.pptx
Slide S-31 Penyusunan Penyampaian LK 2023 Unaudited_Satker.pptx
 
Final-Paparan-Perencanaan-Kinerja-PNS.pptx
Final-Paparan-Perencanaan-Kinerja-PNS.pptxFinal-Paparan-Perencanaan-Kinerja-PNS.pptx
Final-Paparan-Perencanaan-Kinerja-PNS.pptx
 
Ketroprak Perjadin 3r.pptx
Ketroprak Perjadin 3r.pptxKetroprak Perjadin 3r.pptx
Ketroprak Perjadin 3r.pptx
 
PEDOMAN PENGAKUAN HASIL PAK DOSEN 24.03.2023.pdf
PEDOMAN PENGAKUAN HASIL PAK DOSEN 24.03.2023.pdfPEDOMAN PENGAKUAN HASIL PAK DOSEN 24.03.2023.pdf
PEDOMAN PENGAKUAN HASIL PAK DOSEN 24.03.2023.pdf
 
SPJ ptm 2022.docx
SPJ ptm 2022.docxSPJ ptm 2022.docx
SPJ ptm 2022.docx
 
15prtm2013
15prtm201315prtm2013
15prtm2013
 
penyusunan skp
penyusunan skppenyusunan skp
penyusunan skp
 
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuanganUndangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 

Recently uploaded

Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
newxclipse
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 

Recently uploaded (11)

Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 

Slide Penegakan Disiplin Pegawai Kemenkeu.pdf

  • 2. PMK 221/PMK.01/2021 tentang Hari dan Jam Kerja Serta Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kemenkeu SE-2/MK.1/2023 tentang Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1444 H dan Hari Libur Nasional Serta Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H di Lingkungan Kemenkeu Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan no. ND- 1131/PB.1/2023 tentang Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Tahun 2023 Dasar Hukum
  • 3. PMK 221/PMK.01/2021 Hari Kerja & Jam Kerja dimaksud meliputi : a. Hari Kerja dan Jam Kerja Reguler b. Hari Kerja dan Jam Kerja bulan Ramadhan c. Hari Kerja dan Jam Kerja unit tertentu Setiap pegawai wajib melaksanakan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan Kemenkeu
  • 4. Senin s.d. Kamis 07.30 s.d. 17.00 Istirahat 12.15 s.d. 13.00 Jumat 07.30 s.d. 17.00 Istirahat 11.30 s.d. 13.15 HARI & JAM KERJA REGULER HARI & JAM KERJA REGULER Pegawai yang mengisi daftar hadir masuk lebih awal / lebih lama maksimal 90 menit dari ketentuan dapat menyesuaikan waktu pulang bekerja secara proporsional pada hari berkenaan Pegawai yang mengisi daftar hadir masuk lebih awal / lebih lama maksimal 90 menit dari ketentuan dapat menyesuaikan waktu pulang bekerja secara proporsional pada hari berkenaan 42 JAM 45 MENIT DALAM 1 MINGGU 42 JAM 45 MENIT DALAM 1 MINGGU PMK 221/PMK.01/2021
  • 5. Senin s.d. Kamis 07.30 s.d. 15.30 Istirahat 12.00 s.d. 12.30 Jumat 07.30 s.d. 15.30 Istirahat 11.30 s.d. 12.30 HARI & JAM KERJA RAMADHAN HARI & JAM KERJA RAMADHAN clock in pukul 06.00 - 07.00, clock out paling cepat 15.01 clock in pukul 07.01 - 07.30, clock out 15.01 - 15.30 secara proporsional clock in pukul 07.31 - 09.00, clock out setelah 15.30 secara proporsional clock in pukul 06.00 - 07.00, clock out paling cepat 15.01 clock in pukul 07.01 - 07.30, clock out 15.01 - 15.30 secara proporsional clock in pukul 07.31 - 09.00, clock out setelah 15.30 secara proporsional 37 JAM DALAM 1 MINGGU 37 JAM DALAM 1 MINGGU SE-2/MK.1/2023
  • 6. TIDAK WAJIB MENGISI DAFTAR HADIR Perjadin dalam kota/ luar kota/ luar negeri, dok. pendukung ST/ SPD Tugas belajar, dok. pendukung Surat Tugas Belajar Cuti, dok. pendukung Surat Izin Cuti Kondisi lain yg dikecualikan melalui SE ttd Sekretaris Jenderal Ditentukan lain sesuai kebijakan pimpinan PMK 221/PMK.01/2021
  • 7. KATEGORI KETIDAKHADIRAN PEGAWAI KATEGORI KETIDAKHADIRAN PEGAWAI PELANGGARAN HARI KERJA DAN JAM KERJA PELANGGARAN HARI KERJA DAN JAM KERJA BUKAN PELANGGARAN HARI KERJA DAN JAM KERJA BUKAN PELANGGARAN HARI KERJA DAN JAM KERJA PMK 221/PMK.01/2021
  • 8. PELANGGARAN HARI & JAM KERJA PELANGGARAN HARI & JAM KERJA TIDAK MASUK BEKERJA TERLAMBAT MASUK BEKERJA PULANG SEBELUM WAKTUNYA TIDAK MENGGANTI WAKTU KETERLAMBATAN TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR TANPA ALASAN YANG SAH TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS BERD. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG KARENA TIDAK ADANYA OUTPUT YG DIBERIKAN PMK 221/PMK.01/2021
  • 9. KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA PMK 221/PMK.01/2021
  • 10. KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA PMK 221/PMK.01/2021
  • 11. KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA PMK 221/PMK.01/2021
  • 13. BUKAN PELANGGARAN HARI & JAM KERJA BUKAN PELANGGARAN HARI & JAM KERJA TIDAK MASUK BEKERJA TERLAMBAT MASUK BEKERJA PULANG SEBELUM WAKTUNYA TIDAK MENGGANTI WAKTU KETERLAMBATAN TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR DENGAN ALASAN YANG SAH Dibuktikan dengan surat izin/ pemberitahuan yg disampaikan paling lambat sesuai ketentuan pada aplikasi presensi (max H+3) atau kebijakan pimpinan PMK 221/PMK.01/2021
  • 14. KONSEKUENSI ATAS BUKAN PELANGGARAN HARI & JAM KERJA KONSEKUENSI ATAS BUKAN PELANGGARAN HARI & JAM KERJA dilakukan tanpa unsur kesengajaan dibuktikan dengan adanya hasil kerja (output) dibuktikan dengan surat izin / pemberitahuan sesuai format lampiran huruf F Diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 0% dan tidak diakumulasi ke dalam pelanggaran jam kerja sepanjang : PMK 221/PMK.01/2021
  • 17. PEMANTAUAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI Desk Review : dilaksanakan terhadap data kehadiran pegawai Observasi : pengamatan secara cermat pada periode waktu tertentu Survei Surveillance : pemantauan diam-diam Inspeksi mendadak : pemeriksaan secara langsung dan tanpa pemberitahuan Pemantauan bentuk lain A. Pemantauan Rutin wajib dilakukan setiap triwulan terhadap objek pegawai pada unit kerja UKI B. Pemantauan Insidental dilakukan hanya pada waktu tertentu atau sesuai instruksi pimpinan pada DJPb ND-1131/PB.1/2023
  • 18. DESK REVIEW Dilakukan dalam rangka memperoleh data terkait kepatuhan pegawai di unit kerjanya dalam mengisi daftar kehadiran pegawai. Desk review rutin dilaksanakan terhadap data kehadiran pegawai yang diperoleh dari dokumen Laporan Absensi pegawai. Data hasil analisis berupa pegawai yang memiliki jumlah akumulasi ketidakhadiran pegawai mencapai 2 (dua) hari kerja (900 menit) atau lebih pada tahun berkenaan, maka wajib dituangkan ke dalam Lembar Desk Review dan ditindaklanjuti oleh atasan langsung ND-1131/PB.1/2023
  • 19. OBSERVASI Dilakukan secara cermat pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan gambaran nyata penerapan kode etik dan kode perilaku oleh pegawai yang berada di lingkungan kantor sendiri. Memberikan gambaran mengenai sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku, agar pimpinan/atasan langsung menjalankan peran supervisinya. ND-1131/PB.1/2023
  • 20. AMANAT ND-1131/PB.1/2023 Sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-70/PB/PB.1/2023 tanggal 23 Maret 2023 hal Penyampaian Ketentuan Jam Kerja Selama Bulan Ramadan 1444 Hijriah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, selama bulan Ramadan akan dilaksanakan kegiatan pemantauan dalam rangka memastikan kepatuhan kehadiran pegawai. Periode pemantauan mulai 24 Maret s.d. 28 April 2023.
  • 21. Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut: a. Pemantauan oleh atasan langsung Apabila ditemukan pelanggaran jam kerja, atasan langsung agar menyampaikan hasil pengawasan kepada Unit Kepatuhan Internal (UKI) di masing-masing unit kerja dengan dokumentasi yang memadai secara mingguan dan menindaklanjuti dengan penegakan kode etik atau disiplin sebagaimana ketentuan yang berlaku. b. Pemantauan oleh UKI masing-masing Unit Kerja UKI mengisi kertas kerja pemantauan kedisiplinan kehadiran pegawai menyampaikan seluruh kertas kerja pemantauan kedisiplinan kehadiran pegawai ke UKI di atasnya pada akhir periode pemantauan c. UKI melaksanakan kegiatan inspeksi mendadak (sidak) dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan ND-1131/PB.1/2023
  • 24. THE ACTION Let's make this ide happen!
  • 26. THAT'SAWRAP! THANK YOU FOR THE PARTICIPATION!