Maaf, saya tidak dapat merangkum dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang seperti yang Anda minta. Dokumen tersebut membahas latar belakang, tujuan, dan landasan hukum penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional yang cukup kompleks. Rangkuman saya perlu lebih dari 3 kalimat untuk menangkap esensi utama dokumen tersebut. Berikut rangkuman saya dalam beberapa paragraf:
Surat edaran Menteri Pekerjaan Umum mengatur tentang petunjuk teknis pemberian bantuan tenaga pengelola teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan bangunan gedung negara. Dokumen ini menjelaskan tentang pembentukan tim koordinasi bantuan tenaga teknis, tugas pengelola teknis, dan biaya untuk mendukung kegiatan pengelolaan teknis pembangunan bangunan.
Dokumen tersebut membahas prosedur penyusunan peraturan bupati di Kabupaten Barru. Secara garis besar mencakup tahap perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Juga membahas dasar hukum, kedudukan hukum, kewenangan, sanksi, dan teknik legal drafting peraturan bupati.
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Dokumen ini membahas spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi jalan rel, mencakup mobilisasi dan demobilisasi sumber daya, survei lapangan, ruang kerja, fasilitas operasional, pembersihan lokasi, dan keselamatan kerja.
Pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkunganinfosanitasi
Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada berbagai jenis bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia. Pedoman ini mencakup aspek perencanaan, konstruksi, dan pemanfaatan bangunan gedung secara inklusif.
Maaf, saya tidak dapat merangkum dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang seperti yang Anda minta. Dokumen tersebut membahas latar belakang, tujuan, dan landasan hukum penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional yang cukup kompleks. Rangkuman saya perlu lebih dari 3 kalimat untuk menangkap esensi utama dokumen tersebut. Berikut rangkuman saya dalam beberapa paragraf:
Surat edaran Menteri Pekerjaan Umum mengatur tentang petunjuk teknis pemberian bantuan tenaga pengelola teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan bangunan gedung negara. Dokumen ini menjelaskan tentang pembentukan tim koordinasi bantuan tenaga teknis, tugas pengelola teknis, dan biaya untuk mendukung kegiatan pengelolaan teknis pembangunan bangunan.
Dokumen tersebut membahas prosedur penyusunan peraturan bupati di Kabupaten Barru. Secara garis besar mencakup tahap perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Juga membahas dasar hukum, kedudukan hukum, kewenangan, sanksi, dan teknik legal drafting peraturan bupati.
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Dokumen ini membahas spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi jalan rel, mencakup mobilisasi dan demobilisasi sumber daya, survei lapangan, ruang kerja, fasilitas operasional, pembersihan lokasi, dan keselamatan kerja.
Pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkunganinfosanitasi
Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada berbagai jenis bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia. Pedoman ini mencakup aspek perencanaan, konstruksi, dan pemanfaatan bangunan gedung secara inklusif.
Dokumen tersebut membahas pengembangan program Pelatihan Kepimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepimpinan Pengawas (PKP) untuk memenuhi standar kompetensi jabatan berdasarkan peraturan terbaru. Program PKA dan PKP diintegrasikan dengan Diklat Pimpemdagri untuk meningkatkan kompetensi manajerial pegawai negeri sipil.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini memuat ketentuan teknis muatan RTRW Provinsi yang mencakup tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan integritas dalam pelatihan kepemimpinan pengawas di Polri. Dokumen menyoroti pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, dengan mengutip pidato Soekarno dan survei yang menunjukkan rendahnya tingkat toleransi masyarakat. Dokumen juga menyinggung berbagai peraturan dan dimensi etika yang harus dipatuhi aparatur negara.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab PNS dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang berintegritas dan profesional. PNS diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tujuan negara. Dokumen tersebut juga menyinggung tentang perlunya perbaikan kualitas dan distribusi PNS agar dapat memberikan layanan yang merata dan memenuhi harapan
Perbedaan Belanja Barang dan Belanja Modalheckaathaya
Dokumen tersebut membahas tentang klasifikasi jenis belanja pemerintah yang terdiri dari belanja barang dan belanja modal. Belanja barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa operasional maupun non-operasional, sedangkan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang menambah nilai aset tetap.
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: (1) dokumen tersebut membahas tentang pentingnya membangun profesionalisme di kalangan ASN, (2) profesionalisme ASN dibangun melalui peningkatan kompetensi, kinerja, sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan, (3) diperlukan strategi-strategi untuk meningkatkan profesionalisme ASN seperti penyederhanaan birokrasi
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Pratiwi Gitomartoyo
1. PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 6.
2. Penetapan kebutuhan PPPK dilakukan berdasarkan Anjab dan ABK untuk 5 tahun dan ditetapkan Menteri setiap tahunnya.
3. Pengadaan PPPK melalui pengadaan jabatan tertentu dan seleksi yang terdiri dari administrasi, kompetensi dasar, dan bidang.
- The document discusses factors that influence organizational structure, including environment, culture, size, strategy, goals, and technology. It also discusses shifts in the role of government organizations towards decentralization, privatization, and stronger civil society roles.
- Several trends in future organizational models are presented, including empowering simple structures, improving bureaucratic processes, and strengthening professionalism. Horizontal and networked structures are emphasized over traditional vertical and hierarchical models.
- When designing future organizations, two approaches can be taken - a mechanical "vertical" system design suited for stable environments, or a more flexible "natural" horizontal system design better suited for turbulent environments requiring learning.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi monitoring evaluasi presensi 2021 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mencakup dasar hukum terkait kewajiban PNS seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dan peraturan-peraturan terkait lainnya."
Dokumen tersebut membahas pengembangan program Pelatihan Kepimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepimpinan Pengawas (PKP) untuk memenuhi standar kompetensi jabatan berdasarkan peraturan terbaru. Program PKA dan PKP diintegrasikan dengan Diklat Pimpemdagri untuk meningkatkan kompetensi manajerial pegawai negeri sipil.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini memuat ketentuan teknis muatan RTRW Provinsi yang mencakup tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan integritas dalam pelatihan kepemimpinan pengawas di Polri. Dokumen menyoroti pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, dengan mengutip pidato Soekarno dan survei yang menunjukkan rendahnya tingkat toleransi masyarakat. Dokumen juga menyinggung berbagai peraturan dan dimensi etika yang harus dipatuhi aparatur negara.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab PNS dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang berintegritas dan profesional. PNS diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tujuan negara. Dokumen tersebut juga menyinggung tentang perlunya perbaikan kualitas dan distribusi PNS agar dapat memberikan layanan yang merata dan memenuhi harapan
Perbedaan Belanja Barang dan Belanja Modalheckaathaya
Dokumen tersebut membahas tentang klasifikasi jenis belanja pemerintah yang terdiri dari belanja barang dan belanja modal. Belanja barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa operasional maupun non-operasional, sedangkan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang menambah nilai aset tetap.
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: (1) dokumen tersebut membahas tentang pentingnya membangun profesionalisme di kalangan ASN, (2) profesionalisme ASN dibangun melalui peningkatan kompetensi, kinerja, sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan, (3) diperlukan strategi-strategi untuk meningkatkan profesionalisme ASN seperti penyederhanaan birokrasi
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Pratiwi Gitomartoyo
1. PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 6.
2. Penetapan kebutuhan PPPK dilakukan berdasarkan Anjab dan ABK untuk 5 tahun dan ditetapkan Menteri setiap tahunnya.
3. Pengadaan PPPK melalui pengadaan jabatan tertentu dan seleksi yang terdiri dari administrasi, kompetensi dasar, dan bidang.
- The document discusses factors that influence organizational structure, including environment, culture, size, strategy, goals, and technology. It also discusses shifts in the role of government organizations towards decentralization, privatization, and stronger civil society roles.
- Several trends in future organizational models are presented, including empowering simple structures, improving bureaucratic processes, and strengthening professionalism. Horizontal and networked structures are emphasized over traditional vertical and hierarchical models.
- When designing future organizations, two approaches can be taken - a mechanical "vertical" system design suited for stable environments, or a more flexible "natural" horizontal system design better suited for turbulent environments requiring learning.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi monitoring evaluasi presensi 2021 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mencakup dasar hukum terkait kewajiban PNS seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dan peraturan-peraturan terkait lainnya."
1. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 2021Jumadil Awal
Pengumuman CPNS BKKBN 2021 telah keluar dan diumumkan perubahannya pada bulan agustus. untuk tesnya dan jadwalnya telah diumumkan pada perubahan ini.
upload by https://www.tokowebpedia.com
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, ruang lingkup, jenis perjalanan dinas, persyaratan surat tugas dan surat perjalanan dinas, serta ketentuan biaya perjalanan dinas.
Peraturan perjalanan dinas merujuk pada seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur prosedur dan tanggung jawab terkait perjalanan dinas pegawai atau anggota suatu organisasi. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa perjalanan dinas dilakukan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan kebijakan organisasi.
Beberapa hal yang biasanya diatur dalam peraturan perjalanan dinas meliputi:
Tujuan Perjalanan: Menjelaskan alasan dan tujuan perjalanan dinas yang diizinkan.
Pemesanan dan Pembayaran Tiket: Prosedur untuk memesan tiket perjalanan, hotel, dan transportasi lainnya, serta ketentuan terkait pembayaran.
Akomodasi dan Pengeluaran: Pedoman mengenai jenis akomodasi yang diizinkan, batas biaya, dan prosedur penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pegawai selama perjalanan dinas.
Penggunaan Kendaraan Dinas: Jika organisasi menyediakan kendaraan dinas, peraturan mengenai penggunaannya, pemeliharaan, dan tanggung jawab pegawai selama penggunaan kendaraan tersebut.
Tanggung Jawab Pegawai: Menetapkan tanggung jawab pegawai selama perjalanan dinas, termasuk pelaporan, dokumentasi, dan pengembalian dana yang tidak terpakai.
Keamanan dan Kesehatan: Pedoman terkait keamanan dan kesehatan selama perjalanan dinas, termasuk asuransi perjalanan.
Pertanggungjawaban dan Pelaporan: Prosedur untuk melaporkan kegiatan selama perjalanan dinas dan pertanggungjawaban atas pengeluaran yang dilakukan.
Peraturan perjalanan dinas dapat bervariasi antara organisasi dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah setempat. Penting untuk para pegawai memahami dan mengikuti peraturan ini untuk memastikan bahwa perjalanan dinas dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Surat perintah tugas ini memerintahkan staff UPT Puskesmas Lanjas untuk melaksanakan kegiatan senam lansia di Posbindu Mekar selama sehari pada tanggal 19 Januari 2022.
Sistem manajemen kinerja PNS memiliki 4 tahapan utama yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut. Tahapan-tahapan tersebut bertujuan untuk menetapkan rencana kinerja, memantau capaian kinerja, menilai kinerja, dan memberikan reward atau sanksi.
Dokumen tersebut membahas tentang program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah tahun 2012, mencakup ruang lingkup pelaksanaan anggaran, mekanisme penyusunan dan revisi DIPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), serta prosedur pendapatan negara dan penyaluran dana."
Similar to Slide Penegakan Disiplin Pegawai Kemenkeu.pdf (18)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. PMK 221/PMK.01/2021 tentang Hari dan Jam Kerja Serta
Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran
Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kemenkeu
SE-2/MK.1/2023 tentang Jam Kerja Selama Bulan
Ramadhan 1444 H dan Hari Libur Nasional Serta Cuti
Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H di Lingkungan
Kemenkeu
Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan no. ND-
1131/PB.1/2023 tentang Pelaksanaan Pemantauan Kode
Etik dan Kode Perilaku Tahun 2023
Dasar Hukum
3. PMK 221/PMK.01/2021
Hari Kerja & Jam Kerja dimaksud
meliputi :
a. Hari Kerja dan Jam Kerja Reguler
b. Hari Kerja dan Jam Kerja bulan
Ramadhan
c. Hari Kerja dan Jam Kerja unit tertentu
Setiap pegawai
wajib melaksanakan
ketentuan Hari Kerja
dan Jam Kerja di
lingkungan
Kemenkeu
4. Senin s.d. Kamis
07.30 s.d. 17.00
Istirahat
12.15 s.d. 13.00
Jumat
07.30 s.d. 17.00
Istirahat
11.30 s.d. 13.15
HARI & JAM KERJA REGULER
HARI & JAM KERJA REGULER
Pegawai yang mengisi daftar hadir masuk lebih awal / lebih lama
maksimal 90 menit dari ketentuan dapat menyesuaikan waktu
pulang bekerja secara proporsional pada hari berkenaan
Pegawai yang mengisi daftar hadir masuk lebih awal / lebih lama
maksimal 90 menit dari ketentuan dapat menyesuaikan waktu
pulang bekerja secara proporsional pada hari berkenaan
42 JAM 45 MENIT DALAM 1 MINGGU
42 JAM 45 MENIT DALAM 1 MINGGU
PMK 221/PMK.01/2021
5. Senin s.d. Kamis
07.30 s.d. 15.30
Istirahat
12.00 s.d. 12.30
Jumat
07.30 s.d. 15.30
Istirahat
11.30 s.d. 12.30
HARI & JAM KERJA RAMADHAN
HARI & JAM KERJA RAMADHAN
clock in pukul 06.00 - 07.00, clock out paling cepat 15.01
clock in pukul 07.01 - 07.30, clock out 15.01 - 15.30 secara proporsional
clock in pukul 07.31 - 09.00, clock out setelah 15.30 secara proporsional
clock in pukul 06.00 - 07.00, clock out paling cepat 15.01
clock in pukul 07.01 - 07.30, clock out 15.01 - 15.30 secara proporsional
clock in pukul 07.31 - 09.00, clock out setelah 15.30 secara proporsional
37 JAM DALAM 1 MINGGU
37 JAM DALAM 1 MINGGU
SE-2/MK.1/2023
6. TIDAK WAJIB
MENGISI DAFTAR HADIR
Perjadin dalam kota/ luar kota/ luar negeri, dok.
pendukung ST/ SPD
Tugas belajar, dok. pendukung Surat Tugas
Belajar
Cuti, dok. pendukung Surat Izin Cuti
Kondisi lain yg dikecualikan melalui SE ttd
Sekretaris Jenderal
Ditentukan lain sesuai kebijakan pimpinan
PMK 221/PMK.01/2021
8. PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
TIDAK MASUK
BEKERJA
TERLAMBAT MASUK
BEKERJA
PULANG SEBELUM
WAKTUNYA
TIDAK
MENGGANTI
WAKTU
KETERLAMBATAN
TIDAK MENGISI
DAFTAR HADIR
TANPA ALASAN
YANG SAH
TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS
BERD. PERTIMBANGAN ATASAN
LANGSUNG KARENA TIDAK
ADANYA OUTPUT YG
DIBERIKAN
PMK 221/PMK.01/2021
9. KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN
ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN
ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
PMK 221/PMK.01/2021
10. KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN
ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN
ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
PMK 221/PMK.01/2021
11. KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN
ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
KONSEKUENSI PEMOTONGAN TUNJANGAN
ATAS PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
PMK 221/PMK.01/2021
13. BUKAN PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
BUKAN PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
TIDAK MASUK BEKERJA
TERLAMBAT MASUK BEKERJA
PULANG SEBELUM WAKTUNYA
TIDAK MENGGANTI WAKTU
KETERLAMBATAN
TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR
DENGAN ALASAN YANG SAH
Dibuktikan dengan surat izin/
pemberitahuan yg disampaikan paling
lambat sesuai ketentuan pada aplikasi
presensi (max H+3) atau kebijakan
pimpinan
PMK 221/PMK.01/2021
14. KONSEKUENSI
ATAS BUKAN PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
KONSEKUENSI
ATAS BUKAN PELANGGARAN HARI & JAM KERJA
dilakukan tanpa unsur kesengajaan
dibuktikan dengan adanya hasil kerja (output)
dibuktikan dengan surat izin / pemberitahuan sesuai
format lampiran huruf F
Diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 0% dan tidak
diakumulasi ke dalam pelanggaran jam kerja sepanjang :
PMK 221/PMK.01/2021
17. PEMANTAUAN KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU PEGAWAI
Desk Review : dilaksanakan terhadap data kehadiran pegawai
Observasi : pengamatan secara cermat pada periode waktu tertentu
Survei
Surveillance : pemantauan diam-diam
Inspeksi mendadak : pemeriksaan secara langsung dan tanpa
pemberitahuan
Pemantauan bentuk lain
A. Pemantauan Rutin
wajib dilakukan setiap triwulan terhadap objek pegawai pada unit kerja UKI
B. Pemantauan Insidental
dilakukan hanya pada waktu tertentu atau sesuai instruksi pimpinan pada
DJPb
ND-1131/PB.1/2023
18. DESK REVIEW
Dilakukan dalam rangka memperoleh data terkait
kepatuhan pegawai di unit kerjanya dalam mengisi
daftar kehadiran pegawai. Desk review rutin dilaksanakan
terhadap data kehadiran pegawai yang diperoleh dari
dokumen Laporan Absensi pegawai.
Data hasil analisis berupa pegawai yang memiliki jumlah
akumulasi ketidakhadiran pegawai mencapai 2 (dua)
hari kerja (900 menit) atau lebih pada tahun berkenaan,
maka wajib dituangkan ke dalam Lembar Desk Review
dan ditindaklanjuti oleh atasan langsung ND-1131/PB.1/2023
19. OBSERVASI
Dilakukan secara cermat pada periode waktu tertentu
untuk mendapatkan gambaran nyata penerapan kode
etik dan kode perilaku oleh pegawai yang berada di
lingkungan kantor sendiri.
Memberikan gambaran mengenai sikap, tingkah laku,
dan perbuatan pegawai yang diduga melanggar kode
etik dan kode perilaku, agar pimpinan/atasan langsung
menjalankan peran supervisinya.
ND-1131/PB.1/2023
20. AMANAT ND-1131/PB.1/2023
Sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan
nomor ND-70/PB/PB.1/2023 tanggal 23 Maret 2023 hal
Penyampaian Ketentuan Jam Kerja Selama Bulan
Ramadan 1444 Hijriah di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, selama bulan Ramadan
akan dilaksanakan kegiatan pemantauan dalam
rangka memastikan kepatuhan kehadiran pegawai.
Periode pemantauan mulai 24 Maret s.d. 28 April 2023.
21. Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan dengan
metode sebagai berikut:
a. Pemantauan oleh atasan langsung
Apabila ditemukan pelanggaran jam kerja, atasan langsung agar menyampaikan hasil
pengawasan kepada Unit Kepatuhan Internal (UKI) di masing-masing unit kerja dengan
dokumentasi yang memadai secara mingguan dan menindaklanjuti dengan
penegakan kode etik atau disiplin sebagaimana ketentuan yang berlaku.
b. Pemantauan oleh UKI masing-masing Unit Kerja
UKI mengisi kertas kerja pemantauan kedisiplinan kehadiran pegawai
menyampaikan seluruh kertas kerja pemantauan kedisiplinan kehadiran pegawai ke
UKI di atasnya pada akhir periode pemantauan
c. UKI melaksanakan kegiatan inspeksi mendadak (sidak)
dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.09/2021
tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di
Lingkungan Kementerian Keuangan ND-1131/PB.1/2023