Sistem manajemen kinerja PNS memiliki 4 tahapan utama yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut. Tahapan-tahapan tersebut bertujuan untuk menetapkan rencana kinerja, memantau capaian kinerja, menilai kinerja, dan memberikan reward atau sanksi.
1. Dokumen ini membahas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan peraturan terbaru.
2. SKP merupakan alat untuk merencanakan, memantau, dan menilai kinerja PNS secara objektif.
3. Terdapat perbedaan penyusunan SKP antara ketentuan lama dan baru, termasuk penggunaan bahasa pencapaian bukan aktivitas.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
20210412_01Devi Anantha Asdep Manajemen Kinerja dan Kesejahteran SDMA - Kemen...ssusere09d70
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri dari 7 bab dan 294 halaman. Sistem Manajemen Kinerja PNS meliputi perencanaan kinerja individu, pelaksanaan dan pemantauan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian. Dokumen ini menjelaskan tahapan dan contoh penerapan sistem manajemen kinerja PNS secara berjenjang.
1. Dokumen ini membahas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan peraturan terbaru.
2. SKP merupakan alat untuk merencanakan, memantau, dan menilai kinerja PNS secara objektif.
3. Terdapat perbedaan penyusunan SKP antara ketentuan lama dan baru, termasuk penggunaan bahasa pencapaian bukan aktivitas.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
20210412_01Devi Anantha Asdep Manajemen Kinerja dan Kesejahteran SDMA - Kemen...ssusere09d70
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri dari 7 bab dan 294 halaman. Sistem Manajemen Kinerja PNS meliputi perencanaan kinerja individu, pelaksanaan dan pemantauan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian. Dokumen ini menjelaskan tahapan dan contoh penerapan sistem manajemen kinerja PNS secara berjenjang.
Disiplin dan Penilaian Prestasi Kerja PNS Kemenag 2013Ifik Firdaus
1. Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan disiplin dan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil.
2. Penilaian prestasi kerja akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya.
3. Penilaian akan menilai sasaran kerja pegawai sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%.
Sosialisasi skp online bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di ling...inboxslur
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang pelaksanaan penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) melalui sistem e-SKP (e-Standar Kinerja Pegawai), mulai dari proses penyusunan target kerja tahunan, pelaporan kinerja bulanan, hingga penilaian kinerja akhir tahun berdasarkan pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja.
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDM Handoko
Dokumen tersebut membahas tentang sinkronisasi antar dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan serta pengantar singkat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini menjelaskan tentang hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, proses penyusunan RPJMD, dan unsur-unsur yang harus dimuat dalam RPJMD
Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS mengatur tentang penilaian kinerja PNS yang dilakukan berdasarkan pencapaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja (PK). SKP terdiri atas target kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, sedangkan PK meliputi unsur-unsur perilaku yang relevan dengan tugas jabatan. Penilaian dilakukan oleh pejabat penilai untuk mengevaluasi kinerja PNS dan memberikan dasar
Dokumen tersebut membahas pengelolaan kinerja pegawai melalui aplikasi e-Kinerja di Pemprov Jateng. Dokumen ini menjelaskan perubahan sistem pengelolaan kinerja dari waktu ke waktu, mekanisme pengelolaan kinerja melalui berbagai tahap, dan cara pengoperasian aplikasi e-Kinerja.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
Dokumen tersebut membahas perbandingan ketentuan-ketentuan dalam PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Ada beberapa perbedaan antara kedua peraturan pemerintah tersebut, seperti penggunaan istilah "prestasi kerja" diganti menjadi "kinerja", penambahan unsur dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), perubahan aspek penilaian perilaku kerja, pembob
SOP ini memberikan panduan tentang proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim. SOP ini menjelaskan langkah-langkah mulai dari penerimaan permohonan hingga penerbitan SIUP.
Disiplin dan Penilaian Prestasi Kerja PNS Kemenag 2013Ifik Firdaus
1. Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan disiplin dan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil.
2. Penilaian prestasi kerja akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya.
3. Penilaian akan menilai sasaran kerja pegawai sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%.
Sosialisasi skp online bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di ling...inboxslur
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang pelaksanaan penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) melalui sistem e-SKP (e-Standar Kinerja Pegawai), mulai dari proses penyusunan target kerja tahunan, pelaporan kinerja bulanan, hingga penilaian kinerja akhir tahun berdasarkan pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja.
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDM Handoko
Dokumen tersebut membahas tentang sinkronisasi antar dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan serta pengantar singkat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini menjelaskan tentang hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, proses penyusunan RPJMD, dan unsur-unsur yang harus dimuat dalam RPJMD
Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS mengatur tentang penilaian kinerja PNS yang dilakukan berdasarkan pencapaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja (PK). SKP terdiri atas target kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, sedangkan PK meliputi unsur-unsur perilaku yang relevan dengan tugas jabatan. Penilaian dilakukan oleh pejabat penilai untuk mengevaluasi kinerja PNS dan memberikan dasar
Dokumen tersebut membahas pengelolaan kinerja pegawai melalui aplikasi e-Kinerja di Pemprov Jateng. Dokumen ini menjelaskan perubahan sistem pengelolaan kinerja dari waktu ke waktu, mekanisme pengelolaan kinerja melalui berbagai tahap, dan cara pengoperasian aplikasi e-Kinerja.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
Dokumen tersebut membahas perbandingan ketentuan-ketentuan dalam PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Ada beberapa perbedaan antara kedua peraturan pemerintah tersebut, seperti penggunaan istilah "prestasi kerja" diganti menjadi "kinerja", penambahan unsur dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), perubahan aspek penilaian perilaku kerja, pembob
SOP ini memberikan panduan tentang proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim. SOP ini menjelaskan langkah-langkah mulai dari penerimaan permohonan hingga penerbitan SIUP.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
penyusunan skp
1.
2. SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS
4 Tahapan Utama
01
03 04
02
PERENCANAAN KINERJA
Melakukan penyelarasan kinerja (lingkup peran
dan kendali individu)
Menetapkan rencana, indikator, dan target
kinerja
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN
PEMBINAAN KINERJA
Mengukur Kinerja
Memberikan feedback (bimbingan/konseling)
Melakukan tinjauan kemajuan kinerja
Mengatasi kinerja yang buruk
Mengapresiasi kinerja yang baik
PENILAIAN KINERJA
Menilai capaian kinerja
Melakukan pemeringkatan kinerja
TINDAK LANJUT
Memberikan penghargaan terhadap kinerja baik
Memberikan sanksi untuk kinerja buruk
SISTEM
INFORMASI
KINERJA
PEGAWAI
Mekanisme, Format dan Contoh diatur dalam PermenP
ANRBNo 8/2021 tentang SistemManajemenKinerja PNS
3. N - 1 JAN MAR JUN SEP DES Maks FEB
(N + 1)
PENYUSUNAN
PK
OLEH UNIT
PERENCANAAN
PENYUSUNAN SKP
(MAX AKHIR JAN)
1.SKP JPT (Berdasarkan PK/Renstra/RKT)
Kemudian dilakukan dialog kinerja berjenjang guna
menyusun dan menentukan strategi (peran-
hasil/rencana output) individu yang menjadi :
2.KINERJA UTAMA KETUA TIM KERJA (Administrator/JF
selaku Ketua Tim/Pengawas)
Kemudian ketua tim kerja melakukan dialog kinerja
untuk menentukan strategi (peran – hasil/rencana
ouput) individu / anggota Tim yang menjadi :
3.KINERJA UTAMA Anggota TIM KERJA
4. Disertai penyusunan IKI dan Target Kinerja
5.Harus direview oleh Pejabat Pengelola Kinerja
sebelum ditetapkan (dan Tim Penilai AK bagi JF)
PELAKSANAAN, PENGUKURAN
DAN PEMBINAAN KINERJA
1. Dilakukan pengukuran kinerja periodik oleh PNS
berdasarkan dokumentasi output periodik/renaksi
dan pengukuran perilaku periodik menghasilkan
suatu nilai
2. Dilakukan bimbingan kinerja
3. Dilakukan penilaian kompetensi
4. Diajukan tindak lanjut (perubahan SKP)
PENILAIAN
KINERJA
1. Penilaian SKP
2. Penilaian Perilaku Kerja
3. Penilaian Ide Baru
4. Penialian Kinerja
PELAPORAN
KINERJA
1. Pelaporan Dokumen
Penilaian Kinerja
2. Pemeringkatan
Kinerja
3. Penentuan Tindak
Lanjut
… … … … …
SIKLUSMANAJEMEN KINERJA PNS
*Contoh Pengukuran Kinerja dilakukan secara triwulan
4. SASARAN KINERJA PEGAWAI
(PP. 30 TH. 2019 & PERMENPAN 8 TH. 2021)
• PP 46 Th. 2011 -> Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja
dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Fokus pada aktifitas.
• PP 30 Th. 2019 -> Sasan Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kinerja
dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai
setiap tahun. Fokus pada hasil.
5. Contoh
Melaksanakan sosialisasi Permenpan 34 tahun 2021 pp.46
Meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi terkait Permenpan 34 (PP.30)
1. PP.46 Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
PP.30 Surat masuk dan surat keluar diarsipkan sesuai SOP
sehingga mudah ditemukan/dicari.
2. PP.46 Menginventarisasi Barang milik Negara
PP.30 Barang milik Negara tercatat sesuai dengan keadaan
sebenarnya baik dari sisi kondisi maupun jumlah
6. • 2 Model SKP :
1. Kinerja Organisasi diwakili oleh SKP JPT;
2. Kinerja Individu diwakili oleh SKP Jabatan Administrator/ Jabatan Fungsional.
• Capaian lakip adalah capaian SKP Kepala PD
• SKP Kepala PD adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kepala PD. Jadi SKPnya harus dicopy sama persis
dengan Perjanjian Kinerja (PK)
• Analoginya kalau bisa dicopy kebawah maka bisa jd SKP bawahan dari Kepala PD.
• Rencana SKP, review dan penetapan itu sama. Yang membedakan statusnya.
• Apabila belum ada pengelola kinerja maka yang mereview adalah atasan langsung. Dan
ditetapkan.
• Rencana = diskusi, review = dilihat, penetapan = legal.
• Dari SKP eselon 2 turun ke matriks peran hasil (pohon kinerja)
• Ada peran dan hasil siapa mengerjakan apa dan hasilnya apa. Sama seperti SKP Eselon 2 pada
7. PERENCANAAN KINERJA
JABATAN
PIMPINAN TINGGI
JABATAN
ADMINISTRASI
MATRIK PERAN DAN
HASIL
JABATAN
FUNGSIONAL
LAMPIRAN
KETERKAITAN
ANGKA
KREDIT
1. Rencana
SKP JPT
2. Reviu
SKP JPT
3. Penetapan
SKP JPT
6.Reviu SKP
5.Rencana SKP
7.Penetapan SKP
JA/JF
4. Peran
dan hasil
8. Lampiran
K
I
N
E
R
J
A
O
R
G
A
N
I
S
A
S
I
K
I
N
E
R
J
A
I
N
D
I
V
I
D
U
LEVEL
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Cascading secara direct (langsung)
Kepala Bidang Pelayanan KEPENDUDUKAN :
Pelayanan KTP terlaksana sesuai SOP Pelayanan Prima yang dimaklumatkan
Jumlah KTP yang di terbitkan : 900 KTP ke 3 Kecamatan
Rencana Kinerja JPT yang di intervensi:
Terwujudnya Pelayanan Prima pada pada Dispenduk
Kasi 1 melayani kecamatan A
(300 KTP)
Kasi 2 melayani kecamatan B
(300 KTP)
Kasi 3 melayani kecamatan C
(300 KTP)
1. Berkas usulan terverifikasi
2. Data terinput dengan benar
3. KTP tercetak dengan baik
dan jelas
4. KTP siap di berikan dalam 5
jam sejak diusulkan
1. Berkas usulan terverifikasi
2. Data terinput dengan benar
3. KTP tercetak dengan baik
dan jelas
4. KTP siap di berikan dalam 5
jam sejak diusulkan
1. Berkas usulan terverifikasi
2. Data terinput dengan benar
3. KTP tercetak dengan baik
dan jelas
4. KTP siap di berikan dalam 5
jam sejak diusulkan
1. Berkas usulan terverifikasi
2. Data terinput dengan benar
3. KTP tercetak dengan baik
dan jelas
15. Cascading secara non-direct (tidak langsung)
Kepala Bidang Pelayanan KTP :
Pelayanan KTP terlaksanan sesuai SOP Pelayanan Prima yang dimaklumatkan
Jumlah KTP yang di terbitkan : 900 KTP ke 3 Kecamatan
Rencana Kinerja JPT :
Terwujudnya Pelayanan Prima pada pada Dispenduk
Kasi Administrasi
(900 KTP)
Kasi 2 Input Data
(900 KTP)
Kasi 3 pelayanan penerbitan
(900 KTP)
1. Berkas usulan terverifikasi 2. Data terinput dengan benar 3. KTP tercetak dengan baik dan
jelas
16. PENILAIAN
SKP JPT
KINERJA UTAMA +
KINERJA TAMBAHAN
PENILAIAN SKP JPT ADALAH
PENJUMLAHAN NILAI TERTIMBANG
KINERJA UTAMA DAN NILAI TERTIMBANG KINERJA TAMBAHAN